Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

ULI 2002 12 VICK The Associated Press matir yang ditayangkan pendaratan darurat di orang penumpang dan r. Pendaratan itu me- penumpang dan awak Asal Salah ya Lindh -yang me- pakaian penjara ber- jau- bangkit untuk ap hakim, yang mena- Dadanya apakah dia nggunakan hak-hak- hadapi peradilannya. ak," kata Lindh. kemudian menyata- gadilan membuktikan h benar-benar mampu t." Hakim kemudian kan lagi pada Lindh pertanyaan standar atar belakangnya. menjalani pendidikan California dan juga Ya- a Lindh menjelaskan ara yang lembut. (m11) Resmi n Menlu A): Presiden Filipina, ara resmi merangkap ongkan oleh Wakil Pre- tamanya selaku Men- ara pejabat kementerian ebuah pernyataannya. an kebijaksanaan luar nya sampai ada peng- alu sudah melakukan menterian yang pernah husus untuk mencari ah nama yang masuk but. si Blas Ople, yang kini luar negeri. tokoh nasionalis itu, pendapatnya dengan r dengan Amerika Seri- 1. mempersiapkan kebe- telah misi enam bulan kan berakhir bulan ini. selatan Filipina, tem- dalam bentrokan-ben- UNIA JAYA. Seorang gadis i untuk mandi dikha- kolahnya melihatnya kian menurut ketera- Hadis berusia 10 tahun di Provinsi Kinabata- neo, kata kepala polisi tusan Malaysia. Nama an, polisi dan petugas encarian dan mempe- i di sungai tersebut. IKSAAN KESEHA- enjalani pemeriksaan punggung yang telah spesialis bedah ortho- ak memasuki Rumah asound dan sejam ke- Saudara wanitanya an kepada wartawan uh sakit di i pungung- tu terjadi akibat her- AN. Sebuah pesawat 7) petang, terbakar di ah kolam di perkam- agian Bengala Barat. mcat keluar dari pesa- matkan meski kedua- i Bengala Barat, N.C. akar beberapa menit atuh ke dalam kolam SA ZHIRINOVSKY. mirinovsky Selasa (16/ k kunjungan ke Ame- ton takut akan panda- ananya perjalanan dua Cisco, Los Angeles dan , kata Zhirinovsky ke- wa Zhirinovsky akan ling penting, katanya. tr/dpa/xinhua/m11) The Associated Press orban di lokasi ledakan urang-kurangnya satu iketahui. WASPADA co HANY KLAIN'T JAYA AANDA LESSER SA LAN NASIONAL Kapal Keruk Asing Hancurkan Laut Nongsa ARAYORA BATAM (Waspada): Kegiatan pengerukan pasir laut oleh kapal- kapal keruk asing di sekitar perairan Teluk Mata Ikan Nongsa Batam, semakin meresahkan kalangan nelayan di daerah itu. Pasalnya biota laut di perairan itu mulai memasuki tahap kepunahan. Pantauan Waspada, Minggu (14/7) di sekitar lokasi pengerukan pasir laut Perairan Teluk Mata Ikan Batam, sekira pukul 22.00, tampak satu kapal keruk tanpa bendera dengan sedang mengarahkan lampu sorot yang sangat terang ke dasar laut. Sambil bergerak perlahan kapal yang terindikasi bernama Kaishu itu mulai menyedot pasir dari dasar laut. Saat beberapa wartawan berusaha mengambil foto ke arah kapal keruk, kapal yang sedang melakukan pengerukan itu langsun berputar haluan dan lari dengan kecepatan tinggi, bahkan nyaris menabrak boat pancung yang ditumpangi wartawan, karena hanya berjarak 50 meter. Sementara itu, Senin (15/7) sekira 15.00, sejumlah masyarakat nelayan dari Teluk Mata Ikan, Batu Besar, Batu Merah dan Nongsa mengendarai 10 boat pancung bergerak dari pantai Teluk Mata Ikan menuju lokasi aktifitas kapal keruk. Aksi itu mereka lakukan guna mengusir kapal keruk River dan Kaishuu yang melakukan pengerukan di perairan itu. Sebelumnya kata mereka, ada tiga kapal keruk yang sedang beroperasi di situ. Namun satu unit tidak sempat terindetifikasi oleh nelayan lebih dahulu melarikan diri, tambah Jafar. Dengan kekuatan 50 orang para anggota rukun nelayan mulai mendekati kapal River dan Kaishuu, hingga berhasil mengusir dari perairan mereka. Dua bulan Daniel, tokoh nelayan Kecamatan Nongsa kepada Waspada, Senin (15/7) mengatakan, aktifitas pengerukan pasir laut oleh kapal-kapal asing tapa bendera itu sudah berlangsung sejak dua bulan terakhir. "Waktu beroperasi kapal yang dilakukan selama 24 jam setiap hari, telah menghancurkan biota laut perairan Teluk Mata Ikan dan sekitarnya air laut mulai keruh, bahkan sebagian besar terumbu karang sudah cur," keluhnya. Ketua Rukun Nelayan Batu Besar, Jafar mengakui, akibat pengerukan itu penghasilan kaum nelayan di daerah itu menurun drastis. Sebelum pengerukan itu katanya, mencapai Rp60.000,- sampai Rp 70.000,- setiap hari. Namun sejak adanya pengerukan oleh kapal- kapal asing itu, pendapatan mereka hanya Rp 15.000,- per hari. Menurut pantauan nelayan, sekali beroperasi kapal keruk itu mampu menyedot tidak kurang 10 ribu meter kubik hanya waktu dua jam. Adapun pasir hasil perairan Batam itu kata mereka dijual ke Singapura dengan harga tinggi. Pasir itulah yang digunakan Singapura untuk perluasan negaranya dengan menimbun laut. Bendahara HNSI Kecamatan Nongsa Syarifuddin mensinyalir, kapal-kapal keruk asing yang merambah perairan Batam tersebut belum memiliki izin, "kalaupun ada, kemungkinan izin pengerikan itu dikeluarkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau. Namun seharusnya tidak sampai ke daerah Nongsa," katanya. Menurut Syarifuddin aktifitas pengerukan hanya boleh dilakukan 4 Mil di luar kawasan perairan Batam, termasuk Nongsa, namun setiap malam kapal beroperasi hampir mendekati perairan Nongsa. "Seandainya kapal-kapal itu sudah memperoleh izin, baik dari Pemkab Kepri maupun Pemerintah Kota Batam, seharusnya perusahaan pengerukan pasir laut tersebut harus memberikan kompensasi kepada nelayan sebagai pihak yang dirugikan secara langsung," kata Daeng, tokoh nelayan setempat. Dia juga mengatakan institusi pemberi izin pengerukan itu juga hendaknya memberitahukan kepada nelayan, dan menjadi penghubung antara nelayan dengan perusahaan pengerukan pasir laut itu. (cbrn/clars) Soal RUU Kepri, Gubernur Riau Enggan Mengomentari JAKARTA (Waspada): DPR lewat Pansus telah menyetujui RUU Propinsi Kepulauan Riau (Kepri). Menanggapi ini, Gubernur Riau Saleh Djasit tak mau banyak berkomentar. Dia hanya meminta semuanya harus sesuai UU. "Semuanya harus sesuai UU. Saya no comment. Hanya itu saja jawaban saya," kata Saleh Djasit saat ditemui di sela-sela Rapat Koordinasi Gubernur se-Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jl. Sudirman, Jakarta, Selasa (16/7). Seperti diketahui, Senin (15/7) malam, Pansus DPR RI menyetujui RUU Kepri menjadi UU. Namun, dalam persetujuan ini, Mendagri Hari Sabarno tidak menghadiri pengambilan keputusan itu. Mendagri mangkir tanpa alasan. Sebelum RUU Kepri ini disahkan, Saleh Djasit menyatakan, Pemda Riau tidak menyetujui rencana pembentukan Provinsi Kepri. "DPRD Riau saja tidak setuju. Tentunya Gubernur Riau tidak akan bertentangan dengan DPRD. Kami dari provinsi mengharapkan proses pembentukan Provinsi Kepri sesuai dengan undang-undang. Isu politik mengenai pembentukan provinsi cukup membuang energi kami. Jadi kami ingin membangun daerah. Sudah itu saja," katanya. Ketika ditanya alasan Pemerintah Provinsi tidak ingin Kepri menjadi provinsi terpisah, Saleh mengatakan akan lebih banyak ruginya bagi Kepri. "Kami melihat Kepri ini harus terus bersama dengan Riau daratan. Kalau pun mau berdiri sendiri kami sebenarnya tidak rugi," ungkapnya. (dtc) Perlu "Political Will'"' Jalin Perjanjian Ekstradisi Dengan Singapura JAKARTA (Antara): Indonesia perlu memiliki "political will" dan inisiatif diplomasi yang kuat untuk menjalin perjanjian ekstradisi dengan Singapura, mengingat banyak potensi dan modal ekonomi Indonesia lari ke negara singa itu. "Perjanjian ekstradisi merupakan persoalan pelik yang hingga kini masih menjadi ganjalan dalam hubungan Indonesia-Singapura," kata pakar hukum laut internasional Prof Dr Hasyim Djalal di sela- sela seminar "Peningkatan Arus Investasi dan Otda di Jakarta, Selasa (16/7). Hal itu disampaikan Hasyim menanggapi pernyataan Jaksa Agung, MA Rachman di hadapan anggota Komisi II DPR pihaknya terus melakukan ekstradisi terhadap para koruptor, termasuk Sjamsul Nursalim yang kini diduga berada di Singapura. Dia mengemukakan, berlarut-larutnya masalah ekstradisi antara Indonesia dan Singapura karena perbedaan persepsi tentang definisi kejahatan ekonomi. Bagi Indonesia, larinya koruptor Sjamsul Nursalim ke Singapura merupakan bentuk kejahatan ekonomi, sedang Singapura memandang kejahatan ekonomi itu tidak ada atau tidak termasuk dalam suatu perjanjian ekstradisi. Akibatnya, masalah ekstradisi dengan Singapura tidak pernah tuntas hingga kini. "Masa dengan negara lain seperti Malaysia dan Australia kita telah memiliki perjanjian ekstradisi, sedang dengan Singapura sebagai negara tetangga terdekat tidak ada," tegas mantan Dubes RI untuk Jerman itu. Menurutnya, Indonesia telah banyak melakukan upaya diplomasi untuk mengadakan perjanjian esktradisi dengan Singapura, tetapi senantiasa patah di tengah jalan. Hal senada diungkapkan mantan Menlu Ali Alatas yang mengemu- kakan masalah perjanjian ekstradisi dengan Singapura tidak pernah ditindaklanjuti setahap demi setahap. "Ketika negosiasi itu terhenti, pemerintah tidak berupaya untuk menindaklanjuti kembali, sementara situasi sosial politik di dalam negeri sendiri juga terus berubah yang mau tidak mau berdampak bagi kebijakan luar negeri nasional," paparnya. Terkait dengan hal itu, baik Hasyim maupun Alatas mengemukakan pentingnya political will dan inisiatif diplomasi kuat dari pemerintah Indonesia terhadap Singapura, demi terbentuknya segera perjanjian ekstradisi antarkedua negara. Mendagri Berharap Konflik Elite Politik Tidak Merembet JAKARTA (Antara):Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Hari Sabarno, mengingatkan agar perbedaan pemikiran dan prinsip yang terjadi antar elite politik di Jakarta, hendaknya tidak sampai merembet ke tingkat massa di daerah. "Perbedaan pemikiran dan prinsip dapat dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran berdemokrasi, sehingga masalah itu tidak sampai ke daerah," kata Hari Sabarno saat membuka Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) para gubernur se-Indonesia di Jakarta, Selasa (16/ 7). Rakorsus yang diikuti 30 gubernur akan membahas persiapan sidang tahunan MPR 2002 dan soal otonomi daerah, serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2004. Mendagri mengatakan, eskalasi suhu politik nasional menjelang pelaksanaan Sidang Tahunan (ST) MPR 2002 semakin meningkat yang ditandai berbagai isu dan agenda nasional. Oleh karena itu, gubernur harus membantu menciptakan suasana kondusif di daerah agar situasi keamanan dan stabilitas di daerah terjaga dan terkendali dengan baik. Eks Danrem Timtim Diancam Maksimal Hukuman Mati HAM. Ancaman pidana minimal 10 tahun maksimal hukuman mati. JAKARTA (Waspada): Mantan Danrem 164/Wiradharma Timtim Kol Inf Tono Suratman didakwa mela- kukan pelanggaran tindak pidana HAM berat di Pengadilan HAM Ja- karta Pusat. Tono diancam maksimal hukuman mati. sa Penuntut Umum (JPU) Simangun- song SH di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Andi Samsan Nganro di Pengadilan HAM Jakpus, Selasa (16/7). Berikut dakwaannya: Tanggal 4,5 dan 6 April 1999 terjadi penyerangan terhadap Gereja Likuisa tempat kediaman dan kantor Pastur Rafael Dos Santos. Gereja itu juga dijadikan tempat pengungsi penduduk sipil. Penyerangan itu melibatkan Dakwaan terhadap Tono diatur dalam ketentuan pasal 42 ayat 1a dan 1b jis 7b, pasal 9a, pasal 42 ayat 3, pasal 37, pasal 42 UU nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan JAKARTA (Waspada): Pemerintah meminta DPR segera menyelesaikan empat RUU untuk kemudian di- sahkan menjadi UU. Keem- pat RUU dimaksud adalah mengenai Kelistrikan Bank Indonesia, Surat Utang Ne- gara dan BUMN. Keempat RUU itu hingga kini menjadi pertanyaan investor mau- pun IMF, bahkan banyak investor yang takut berinvestasi hanya karena keempat RUU itu belum diundangkan. "Saya berharap, RUU ini secepatnya diundangkan agar tidak lagi menjadi perta- nyaan investor dan IMF lagi," ujar Megawati di gedung DPR Jakarta, Selasa (16/7). Bagi investor kata Megawati, Mampir Ke Heppi Karaoke, Manajer Hotel Terkena Peluru Nyasar PALEMBANG (Waspada): Nasib apes menimpa Manager Night Club Hotel Princess, Agus Sudarsono,50. Gara-gara melihat lokasi kebakaran Heppi Karaoke Palembang, Agus terkena peluru nyasar aparat kepolisian. Khawatir Larinya Investor Luar Negeri, Pemerintah Desak DPR Selesaikan Empat RUU Peristiwa naas itu terjadi seki- tar pukul 19.00, Senin (15/7). Sam- pai, Selasa (16/7) Agus masih dira- wat di Rumah Sakit Charitas, Pa- lembang. Agus terkena peluru nya- sar, saat aparat sedang membu- barkan kumpulan pemulung di bekas kebakaran itu. Menurut Kadispen Polda Su- matra Selatan Kompol Arum Priono, berdasarkan saksi di la- pangan, Agus Sudarsono tertem- bak ketika seorang aparat Serse Poltabes Palembang berusaha membubarkan kerumunan warga yang melakukan pencurian sisa- sisa besi dan alumunium bekas kebakaran Heppi Karaoke. "Petugas mengarahkan tem- bakan ke atas untuk membubar- kan kerumunan orang yang men- curi besi dan alumunium tetapi entah mengapa tembakan bisa pelurunya mental ke bawah, tetapi mengarah kepada korban. Diduga mengapa bisa mengenainya. Tidak ada unsur kesengajaan dari infor- masi sementara ini," katanya. Menurut dia, petugas Polres yang melakukan penembakan itu Palembang. sudah diperiksa Reserse Poltabes Menurut Yanto, anak korban, malam itu seusai melakukan rapat di Hotel Princess, Agus berjalan menuju lokasi Heppi Karaoke yang terbakar melihat aparat tengah mengamankan anak-anak yang mau mengambil bahan-bahan bekas bangunan. Tiba-tiba, saat Agus berbalik mau melihat kaca ngar suara tembakan. Saat itulah, jendela hotel yang pecah, terde- Agus merasa kesakitan, terkena tembakan. Sementara Kasetserse Polta- bes Palembang Kompol Wahyu Triwidodo mengelak saat ditanya kemungkinan adanya kesalahan prosedur. "Kita tunggu hasil peme- riksaan yang masih dilakukan," katanya. Wahyu hanya menjelaskan garis polisi (police line) memang tidak boleh dilewati oleh warga. Memang, sampai saat ini, lokasi kebakaran Heppi Karaoke ini ma- sih dipasangi police line. Petugas juga memiliki prosedur tetap untuk melakukan peringatan terhadap masyarakat yang mele- wati pembatas itu. Pemanggilan 4 Kadis Batal Sementara itu, pemanggilan empat kepala dinas di jajaran Pe- merintah Kota Palembang oleh DPRD Palembang berkaitan dengan tragedi Heppi Karaoke kemarin batal. "Kita undur sampai besok, karena ada pertemuan di Polda Sumsel," kata Masagus HA Zaini Hu, ketua Komisi A DPRD Palembang. Rencananya, pemanggilan itu guna meminta keterangan dari Kepala Dinas Tata Kota, Dinas Penanggulangan Bahaya Kebaka- ran (PBK), Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Pariwisata dan Kebu- dayaan, di jajaran pemerintah kota Palembang. (dtc) Tono didakwa telah melakukan pelanggaran HAM berat berupa keja- hatan terhadap kemanusiaan dengan serangan meluas dan sistematis ter- hadap penduduk sipil pada tanggal 4,5,6 dan 17 April 1999. Tono selaku Danrem mengetahui kejadian itu, namun tidak melakukan tindakan penghentian. Dakwaan itu dibacakan oleh Jak- JAKARTA (Waspada): Direktur Badan Bantuan Dana Islam untuk Indonesia, Syeikh Fauzi Hasan Muham- mad Djamal mengatakan, total bantuan warga Arab dan dari berbagai pihak dunia Islam lainnya untuk korban bencana alam terutama korban banjir di Indonesia berjumlah Rp 10 miliar, termasuk Rp 3 miliar dari masyarakat Arab Saudi untuk rehabilitasi rumah warga yang rusak akibat banjir. Hal itu dikatakan Syeikh Fauzi Hasan Muhammad Djamal kepada wartawan, seusai penyerahan bantuan dari masyarakat Arab Saudi keempat RUU itu dapat dijadikan landasan dalam berinvestasi, kare- na itu pemerintah mengharapkan agar keempat RUU tersebut sege- ra diundangkan. "Kami berharap DPR bisa memproduk RUU terse- but menjadi UU," pinta Megawati usai rapat konsultasi dengan DPR. Sementara itu, Ketua DPR Akbar Tanjung meminta tamba- han anggaran untuk menyelesai- kan RUU itu, namun ia tidak me- nyebutkan berapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk menye- lesaikan RUU itu. "Pembuatan undang-undang setelah amandemen UUD, akan membuat posisi dewan semakin kuat, kita bertekad untuk meng- optimalkan fungsi pembuatan undang-undang yang diwujudkan dengan semakin banyaknya RUU yang disiapkan oleh dewan," ujar Akbar Tanjung usai rapat kon- sultasi itu. DPR, lanjut Akbar, juga di- harapkan bisa menindaklanjuti empat RUU yang diajukan oleh pemerintah yakni RUU ketenaga- listrikan, Bank Indonesia, Surat Utang Negara, BUMN dan pri- vatisasinya. Selain materi itu, dibincang- kan juga mengenai tindak lanjut Undang Undang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussa- lam (NAD) dan Papua. DPR, kata Akbar, ingin mendapat keterangan dari pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kedua undang-undang tersebut. JAKARTA (Waspada): Mente- ri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea menilai perem- puan masih terkonsentrasi pada pekerjaan rendah dan berupah rendah pula, sementara data lain mengungkapkan ada kecenderu- ngan peran perempuan sebagai tiang ekonomi rumah tangga semakin besar. Pamswakarsa serta 100 anggota TNI dan Polri sehingga mengaki- batkan 20 orang tewas. Tanggal 17 April 1999 diadakan rapat akbar di depan Kantor Gubemur Timtim yang dihadiri oleh 6.000- an Pamswakarsa yang terdiri dari Pasukan Besi Merah Putih, Aitarak, Mahidi dan lainnya. Usai rapat akbar, Pamswakarsa melakukan penyerangan ke rumah aktivis pro-kemerdekaan Manuel DPR juga meminta penjelasan pemerintah soal sengketa kepu- lauan Sipadan dan Ligitan yang saat ini tengah dibicarakan di Mahkamah Internasional dan diperkirakan keputusan finalnya pada November atau Desember 2002. sebesar Rp 3 miliar di Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur, Selasa (16/7). Sementara bantuan lain yang berjumlah Rp 7 miliar diserahkan dalam bentuk sembako, obat-obatan termasuk imunisasi secara massal, atau dalam bentuk kebutuhan lain, ujar Syeikh Fauzi Hasan Muhammad Djamal. "Terhadap masalah ini, kami dari dewan menghendaki supaya pemerintah dapat melakukan persiapan dalam mengantisipasi keputusan Mahkamah Interna- sional itu," kata Akbar. Rapat juga membicarakan kebijakan pinjaman luar negeri Indonesia yang saat ini sudah cukup besar jumlahnya. Ke depan, DPR mengharap- kan supaya pengelolaan pinjaman luar negeri itu betul-betul dapat dilaksanakan sebaik-baiknya se- hingga tidak membebani APBN. Pada suatu waktu pinjaman ini pun harus bisa dikurangi secara bertahap atau bahkan dihapus "Data dari ILO mengatakan, didominasi perempuan pun, peran perempuan mengisi dua pertiga perempuan sebagai profesional angkatan kerja global di industri- (manajer dan administrasi) hanya garmen, Sebanyak dua pertiga dua persen. Singkatnya perempuan dari mereka (perempuan) menjadi terkonsentrasi pada pekerjaan pekerja kasar, operator atau pe- berstatus dan berupah rendah pula. kerja produksi," ujarnya pada se- miloka kesetaraan kesempatan kerja di Jakarta Selasa (16/7). Di lapangan kerja yang biasa Pesawat Jatuh Di Hutan Kaltim awaki oleh pilot Kapten Letkol (Pnb) Suyamto dan flight-enggi- neering Apriansyah. Kepala Bandar Udara (Ban- dara) Juwata, Tarakan, Zainuddin, ketika dihubungi, Selasa siang, menjelaskan pesawat milik Pemprov Kaltim itu dioperasikan secara bersama oleh Masyarakat Pedalaman Kaltim dengan perusa- haan PT Borneo Air Transport, menjalani rute tetap Kota Tara- kan-Krayan (Kabupaten Nu- nukan). Agama Said Agil Al Munawar beberapa Dubes negara- negara Islam dan Walikota Jakarta Timur, Drs.Kusnan. Menteri Agama Said Agil mengatakan, bantuan itu menggambarkan kedekatan hubungan masyarakat Indonesia dengan masyarakat dunia Arab sebagai saudara sesama Muslim. Bahkan menurut Menag, wakil negara-negara Arab di Bantuan diserahkan langsung Dubes Arab Saudi di Indonesia, berupaya Jakarta, Dr Abdullah menginformasikan kepada Abdurrahman Alim kepada masyarakat negaranya warga Bidara Cina yang masing-masing, tentang mewakili korban yang bencana alam yang dialami rumahnya hancur akibat warga Indonesia, untuk banjir, disaksikan Menteri mendapatkan simpati dan NPBI PD Sekolah saya gratis, berobat ke de dan kesejahteraan ibu, bape SAMARINDA (Antara): Se- buah pesawat angkutan pedala- man di Kalimantan Timur (Kal- tim) jenis Britten Noorman berno- mor register PK-TAR BN2A, di- duga jatuh di rimba raya Kaliman- tan Timur, tepatnya di Desa Be- nuang, Kecamatan Krayan, Kabu- paten Nunukan, Kaltim, Selasa (16/7) pagi. Zainuddin yang kini merang- kap jabatan menjadi Ketua Tim SAR dalam pencarian pesawat itu menjelaskan, pesawat yang diduga jatuh itu berangkat dari Bandara Juwata pada pukul 09.00 WITA dan diestimasikan tiba di Bandara Yuvai Semaring (Long Bawan, Krayan) pada pukul 10.10 WITA. "Kontak terakhir kami dengan Pesawat yang dioperasikan pilot Suyamto terjadi pada pukul oleh Pemerintah Provinsi Kali- 09.55 WITA. Kami telah menghu- mantan Timur untuk angkutan bungi pihak Bandara Yuvai Se- bersubsidi bagi masyarakat peda- laman Kaltim itu diduga jatuh saat maring, pesawat belum tiba, dan Pesawat Britten Noorman itu menjalani rute Tarakan-Krayan. kami pun memperoleh informasi membawa delapan penumpang, Menurut informasi semen- sebenarnya cuaca dan udara yaitu Filipus, Mariam, Andreas, Krayan cukup cerah dan sangat tara, pesawat itu mengangkut Frans, Berli, Johannes, Yuni dan layak untuk pendaratan," kata delapan penumpang dengan di- Bangau. Zainuddin. Vegas Carascalao sehingga 12 orang tewas. Antara TOLAK RUU. Sejumlah aktivis buruh menggelar spanduk dan poster saat melakukan aksi unjukrasa menentang RUU Tenaga Kerja, di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/7). Para pengunjukrasa menolak beberapa RUU yang mereka nilai merugikan kaum buruh, Ketenagakerjaan. yakni RUU Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan (PPK) dan RUU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) serta RUU Perempuan Indonesia Masih Karena itu kepedulian yang hendak dibangun, menurutnya, pada acara yang dihadiri Direktur ILO Jakarta Alan Boulton, hen- Dalam kasus itu, Tono tidak melakukan pencegahan serta menghentikan perbuatan yang dilakukan oleh Pamswakarsa. Selain itu, Pengadilan HAM Jakpus juga menyidangkan mantan Dansatgas Tribuana VIII Letkol Inf Yayat Sudrajat yang di-BKO-kan ke Danrem 164 Wiradharma.(dtc) Terkosentrasi Pada Pekerjaan Rendah daknya bukan pada peningkatan kuantitas saja, tetapi juga kualitas. sama sekali. DPR juga, kata Akbar memin- ta dialokasikannya anggaran tambahan untuk percepatan pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) yang selama ini terus menumpuk. bantuan dari masyarakat di negara-negara yang bersangkutan. Di sisi lain Menag Said Agil mengatakan, di dalam kabinet gotong royong sekarang, Menteri Agama pun mengurusi pula bantuan sosial. "Itulah wujud kerjasama Kabinet Gotong Royong," tegasnya. Permintaan pengalokasian anggaran tambahan ini menyusul permintaan pemerintah untuk segara dituntaskannya RUU ten- tang Kelistrikan dan Surat Utang Negara. "Karena kedua RUU ini sangat diharapkan dan menjadi pertanyaan dalam pembicaraan- pembicaraan pemerintah dengan investor asing maupun IMF," kata presiden seraya menyebutkan, agar segera memiliki landasan yang kuat, pemerintah berharap DPR bisa memproduksi RUU tersebut.(a.tyas) Menyangkut prakarsa munculnya bantuan itu, Men- teri Agama menginformasi- kan, hal itu muncul dari negara-negara Arab yang menyalurkannya melalui IIRO yang berprakarsa memberikan bantuan tersebut. Maka pemerintah Indonesia poleh asal... -1 Rp 10 M Dari Warga Arab Untuk Korban Banjir Di Indonesia Artinya, sisi yang harus men- jadi perhatian adalah peningkatan produktifitas, penghasilan dan remunesi yang sama pada peker- jaan yang sama dan perbaikan kondisi kerja, kesejahteraan serta perlindungan kerja. Menyinggung tentang diskri- minasi kerja, Jacob menjelaskan hal itu terjadi bila seseorang diper- lakukan tidak adil hanya karena masalah gender, suku ataupun agama. Biasa juga hal itu terjadi dengan membuat mekanisme sua- tu persyaratan kerja yang terkesan sama untuk setiap orang tetapi mempunyai impac yang tidak pro- porsional pada kelompok tertentu. Sementara itu pada kesempa- tan meresmikan sekitar 500 ru- mah untuk pekerja perusahaan di Cileungsi yang diwakili oleh Dirjen Binawas Muzni Tambusai, Menakertrans menjelaskan sam- pai saat ini jumlah perusahaan yang ada sekitar 169.859. Dari jumlah itu hanya 117 pe- rusahaan yang menyediakan pe- rumahan bagi pekerjanya dalam status rumah kepemilikan dan sebagian lainnya ada yang menye diakan dalam bentuk asrama, mess dan sewa. (j04) RABU, 17 JULI 2002 13 Kekayaan Hakim Manulife Rp 2,4 M cq.Departemen Agama me- nyambut bantuan itu dengan rasa syukur dan menyerahkan daftar warga korban banjir yang perlu dibantu. Dalam daftar bantuan yang diberikan kemarin untuk 125 KK yang rumahnya hancur atau mengalami kerusakan di Kelurahan Bidara Cina Jakarta Timur, langsung dalam bentuk bahan bangunan, antara lain seng, triplek, bahan bangunan dari kayu, semen, kusen, asbes, cat, pasir, kaca/nako, bata dan lain-lain, termasuk peralatan di dalam rumah, ditambah dengan biaya pengerjaannya. (01) JAKARTA (Waspada): Dua hakim yang memailitkan Manulife, Hasan Basri dan Kristipurnami Wulan mengaku total hartanya sekitar Rp 1 miliar. Harta Hasan Rp 1,3 miliar sedang Kristi Rp 1,1 miliar. Hasan punya 4 bidang tanah Rp 606 juta. Kristi juga punya 4 bidang tanah Rp 474 juta. Dua hakim itu dan hakim Tjahjono diperiksa Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Selasa (16/7), karena dilaporkan menyembunyikan kekayaannnya. Harta Hasan Basri yang totalnya Rp 1.289.107. 717 terdiri dari tanah bangunan, alat transportasi, surat berharga, peralatan rumah tangga dan barang antik. Hakim Manulife itu, dalam laporan KPKPN menulis, mempunyai 4 buah tanah yang tersebar di Jakarta Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Total harga tanah itu disebutkan Rp 606.842.000. Kemudian Pak Hakim itu mengaku mempunyai dua mobil yang harganya Rp 187,5 juta. yakni Suzuki tahun 1995 seharga Rp 42.500.000 dan Toyota tahun 2000 dengan nilai jual Rp 145.000.000. Sedangkan untuk logam mulia, batu mulia, barang seni, barang antik, Hasan mengaku mempunyai senilai Rp 60.660.000. Lalu surat berharga Hasan sebanyak Rp 91.000.000. Giro dan setara kas lainnya Rp 336.530.717. Untuk peralatan rumah tangganya, Hasan menulis seharga Rp 6.575.000. Jumlah itu di antaranya berupa 2 jam tangan yang masing- masing seharga Rp 1, 1 juta dan Rp 900 ribu. Kemudian sebuah kulkas seharga Rp 450.000. Satu buah kompor gas Rp 75 ribu. Satu set meja makan Rp 250 ribu. Satu set kursi tamu Rp 750 ribu. Dua buah lemari pakaian Rp 750 ribu. Satu set meja makan Rp 100 ribu. Juga 4 buah bupet ukir Rp 1.750.000 dan sebuah tempat tidur olympic Rp 450.000. Sedangkan hakim CH. Kristipurnamiwulan total kekayaannya Rp 1.109.771.315. Dari jumlah itu antara lain berupa 4 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Bogor (Jabar), Karanganyar (Jateng) dan Jakarta Selatan yang total harganya Rp 474.983.000. Kristi juga mengaku mempunyai dua mobil (Nissan Sentra dan Timor) dan dua motor Honda yang total harganya Rp 78, 1 juta. Kemudian logam mulia, batu mulia, barang seni dan antik yang dimilikinya ditulis senilai Rp 20 juta. Lantas harga bergerak lainnya senilai Rp 7. 212.500. Berupa komputer Rp 350 ribu. TV Rp 5 juta, Kulkas Rp 500 ribu, kompor Rp 50 ribu, dua AC Rp 300 ribu, satu kipas angin Rp 12,5 ribu. Lalu satu buah tempat tidur Rp 200 ribu, satu set meja makan Rp 200 ribu. Satu set lemari Rp 100 ribu dan satu set kursi ruang tamu Rp 500 ribu. Sedang giro dan setara kas ibu Hakim Kristi sebanyak Rp 529.475.815. Sementara kedua hakim itu mengaku tak punya utang dan piutang.(dtc) KILAS NASIONAL Pembahasan RUU Pemilu Usai Masa Reses JAKARTA: Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu akan efektif dilakukan setelah masa reses Dewan berakhir atau pada masa persidangan pertama DPR tahun 2002/2003, September 2002 mendatang. Hal itu disampaikan Ketua Pansus RUU Pemilu Teras Narang di Gedung MPR/DPR Senayan Jakarta, Selasa (16/7). Menurut dia, pembahasan RUU itu akan didahului dengan rapat pertama Pansus DPR dengan pemerintah yang akan dilakukan pada 22 Agustus mendatang dan setelah itu diharapkan tim dari fraksi- fraksi sudah terkumpul sehingga bisa langsung membahasnya bersama pemerintah. Menanggapi masalah pemilihan Presiden secara langsung, Teras Narang mengatakan, hingga kini masih ada perdebatan apakah masalah tersebut akan dimasukkan dalam UU tersendiri atau akan dimasukkan dalam RUU Pemilu.(ant) Recall Harus Pertimbangkan Figur Politisi Dan Partai MEDAN: Ketua DPW PITA (Partai Indonesia Tanah Air Kita) Sumatera Utara, HMK Aldian Pinem, SH, berpendapat, lembaga recall kalaupun dipergunakan lagi dalam kehidupan berpolitik harus mempertimbangkan sosok pribadi si politisi serta missi dan visi partai. "Namun recall biasanya tidak bisa menjembatani antara sosok pribadi si politisi dengan misi dan visi Parpolnya. Inilah masalahnya," ujar HMK Aldian Pinem, SH di Medan, Senin (15/7). Menurut Pinem, kalaupun lembaga recall hendak diterapkan seharusnya melalui proses Mahkamah Konstitusi, sebab di dalam UU No 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum maupun UU No 4 Tahun 1999 tentang Susduk MPR, DPR, tidak ada lagi dicantumkan ketentuan tentang lembaga recall.(m21) Pendidikan Indonesia Di Bawah Malaysia BANDUNG: Wakil Presiden Hamzah Haz mengingatkan peringkat pendidikan di Indonesia saat ini masih di bawah Malaysia. Dalam tiga tahun terakhir ini pendidikan di Indonesia mengalami kemerosotan, yakni dari sebelumnya berada di peringkat 50, sekarang merosot berada di peringkat 102 di seluruh dunia, ujarnya ketika membuka Musyawarah Nasional Ulama Thoriqoh, di Pondok Pesantren Darul Falah di Cililin, Kabupaten Bandung, Selasa (16/7). Karena itu, wapres mengajak semua pihak untuk terus meningkatkan pembangunan bidang pendidikan. Apalagi selama ini pembangunan bidang ekonomi di tanah air tidak dibarengi dengan peningkatan bidang pendidikan, sehingga bidang pendidikan selalu tertinggal.(ant) Buruh Tolak RUU PPHI JAKARTA: Sekitar 150 buruh, sebagian besar kaum perempuan, yang tergabung dalam Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) berunjukrasa di depan Istan Merdeka, Jakarta, Selasa (16/ 7). Mereka menolak Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dan RUU Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan (PPK). Ketua Umum FNPBI Dita Indah Sari yang memimpin aksi tersebut menyatakan, kedua RUU itu jika diloloskan sebagai Undang Undang (UU) akan sangat merugikan dan semakin memperlemah posisi kaum buruh. Dalam aksi itu, selain mengusung bendera organisasi mereka, massa FNPBI yang melakukan "long march" dari kampus UI Salemba tersebut juga membawa sejumlah poster dan spanduk, antara lain bertuliskan "Tolak RUU PPHI dan PPK", "Gulingkan Mega-Hamzah Yang Anti Demokrasi dan Anti Buruh", dan "Bubarkan DPR/MPR Karena Bukan Wakil Rakyat Miskin".(ant) Lima Pelajar Indonesia Ikut Olimpiade Fisika BANDUNG: Lima pelajar setingkat SMU dari Indonesia yang tergabung dalam Tim Olimpiade Fisika Indonesia (TOFI) akan mengikuti International Physics International (IPhO) 2002 di Bali, 21 sampai 30 Juli. "Lima pelajar itu telah mempersiapkan diri sejak satu tahun lalu di 'training centre' di Karawaci, Tangerang, serta melakukan try out' di ITB dan UI," kata Suharlan, Koordinator Tim Olimpiade International kepada wartawan di Bandung, Selasa (16/7). Disebutkan, kelima pelajar tersebut yakni Pieter (SMUN 78 Jakarta), Widagdo (SMUN 1 Bali), Eflin (SMUK 1 Jakarta), Fajar (SMU Yayasan Insan Cendekia Tangerang), dan Cristopher (SMU Taruna Nusantara Magelang).(ant) Jangan Ganggu Partai Golkar MEDAN: Ketua DPD AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia) Sumut, Manahan Lubis mengimbau semua pihak agar jangan mencoba-coba mengganggu Partai Golkar. Hal tersebut dikemukakan Manahan Lubis diwakili Amas Muda Siregar, SH ketika memberikan sambutan pada acara resepsi HUT ke-24 AMPI dan pelantikan Satgas DPDAMPI Medan di Wisma Benteng akhir pekan lalu. "Golkar tidak mau mengganggu, tapi jangan mencoba-coba diganggu karena Golkar mendapat dukungan," tegas Manahan Lubis seraya mengatakan telah siap memenangkan Partai Golkar dalam Pemilu 2004. Manahan Lubis juga mengakui dan memuji kehadiran ribuan warga AMPI Kota Medan yang penuh semangat dan heroisme untuk memperingati HUT ke-24. Amas Muda meminta pula agar DPD AMPI di tingkat II lainnya meniru kesiapan dan kekompakan DPD AMPI Kota Medan. (m08) Korem Bengkulu Kirim 650 Personel Ke Aceh BENGKULU: Sebanyak lima batalyon (650 orang) prajurit Korem 041 Garuda Emas (Gamas) kembali dikirim ke Aceh, setelah sebelumnya atau pada Pebruari 2002, juga memberangkatkan prajuritnya, untuk menumpas Gerakan Separatis Aceh (GSA). Seminggu sebelumnya Polda Bengkulu juga mengirimkan ratusan prajurit Brimob ke Aceh. "Pengiriman prajurit 144 Jaya Yudha itu, dalam kaitan "roll- ing", atau menggantikan prajurit dari batalyon 612 Kaltim yang selesai bertugas di Aceh," kata Kasdam II Sriwijaya, Brigjen TNI. Soenarso S.Ip, kepada wartawan, di pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, Selasa (16/7). Sebelum dikirim ke Aceh, para prajurit itu sudah menjalani latihan dan persiapan selama enam bulan yang dibagi dalam tiga tahap meliputi peninjauan medan, latihan di batalyon serta pemantapan di Rindam.(ant) 2cm Color Rendition Chart