Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Berita Yudha Sabtu, 16 April 1983 Tajuk Rencana: Penerimaan Devisa Dari Gas Alam Meningkat Ditengah-tengah kelesuan ekspor kita karena pengaruh resesi dunia terbetik berita bahwa mulai tahun 1983 ini peneri- maan devisa dari ekspor gas alam cair (LNG) akan meningkat. Menteri Pertambangan dan Energi Prof. Subroto bersama Dirut Pertamina Yudo Sumbono selesai melapor kepada Presiden Soeharto mengatakan hari Kamis, peningkatan itu dimungkinkan karena dalam waktu dekat ini beberapa proyek LNG di Badak dan Arun akan selesai. Bulan Juni mendatang pembangunan Train III proyek LNG Badak akan selesai. Sementara Train IV akan rampung bulan Oktober. Dengan tam- bahan dua Train itu akan terjadi produksi tambahan lapangan Badak sebesar 3,2 juta ton. Ekspor pertama dari hasil tsb dilakukan bulan Agustus 1983 dengan pasaran ke Jepang. Sedangkan perluasan proyek LNG Arun di Aceh Train IV akan selesai bulan Nopember dan Train V bulan Januari 1984. Produksi tambahan yang bisa diperoleh sebesar 3,3 juta ton. Pengapalan pertama ke Jepang akan dilaksanakan awal Januari BAGI RAKYAT REPUBLIK ARAB SYRIA tanggal 17 April merupakan Hari Nasional yang disebut Hari Evakuasi (Evacuation Day), Mulai tanggal 17 April 1946 Negara Syria dibebaskan seluruhnya dari tentara Perancis dan Inggeris. Dari tahun 1517 sampai 1918 Syria termasuk dalam Kerajaan Ottoman Turky. Dari tahun 1920 sampai 1945 menjadi Mandat Perancis. Ini disebabkan karena Turky yang dalam perang dunia ke-I memihak Jerman, terpaksa menyerahkan Syria kepada Perancis. Jenderal Perancis Charles de Gaulle menyatakan akan menarik tentara Perancis dari Syria dan Lebanon pada tahun 1942, tetapi tidak terlaksana. Seusai perang dunia ke-11 Syria diduduki tentara Perancis dan Inggeris, yang ditentang oleh memperbaiki dan mengembalikan 17 APRIL HARI NASIONAL REPUBLIK ARAB SYRIA para pejoang kemerdekaan Syria. Akhirnya para pejoang Syria dapat tentara Perancis mengusir seluruhnya dari tanah airnya pada tanggal 17 April 1946. Pembebasan Syria itu adalah berkat perjoangan para patriot Syria yang sudah lama melawan tentara Perancis dibawah pimpinan para Pahlawan Mesir, yang terus menerus bertempur dan berjoang untuk kemerdekaan tanah airnya. mengambil alih kekuasaan. Dan sejak itu diadakan berbagai perobahan dalam pemerintahan. Dibentuklah Majelis Per- musyawaratan Rakyat, yang terdiri dari wakil-wakil Partai Ba'ath, organisasi massa dan para pemimpin Perobahan- yang progresif. perobahan konstitusi diumumkan dan disyahkan pada tanggal 31 Januari 1973. Masyarakat yang hendak dituju dan dibangun oleh bangsa Indonesia adalah masyarakat Pancasila, masyarakat yang adil makmur, bahagia sentosa, dalam rangka pembangunan masyarakat seutuhnya. [GBHN Bab III Sub. B, pada Kabinet Pembangunan III]. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya ini menghendaki keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara sesama manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia dengan masyarakatnya serta lingkungan alam sekitarnya dan yang penting keselarasan antara cita-cita hidup di dunia dan kebahagiaan di alam baqa. Dalam pembangunan yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia, jumlah penduduk Indonesia yang 150 juta orang merupakan salah satu modal utama. Sebagian dari kelompok penduduk yang besar jumlahnya itu, termasuk masyarakat buruh atau pekerja dan masyarakat pengusaha atau wiraswasta. Di dalam proses pembangunan, pengusaha dan karyawannya merupakan tulang punggung pelaksana pembangunan. Walaupun tersedia modal cukup, tanpa adanya para pengusaha dan karyawan pembangunan itu tidak akan berjalan, sebab proses pemutaran modal dalam wu- jud pembangunan itu dilakukan oleh para pengusaha dan karyawannya. Oleh karena itulah di dalam kontek pembangunan na- sional, pengusaha dan karyawan selain menjadi subyek sebagai pelaksana pem- bangunan juga menjadi obyek atau sasaran yang harus dapat merasakan hasil- hasil pembangunan. Sedangkan hasil dari pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pengusaha dan karyawan- nya itu, secara umum akan dapat dirasakan oleh golongan masyarakat lain- nya, sebab mempunyai dampak positif yang luas sekali. Semakin majunya pem- bangunan, akan semakin luas terbukanya kesempatan kerja serta semakin diperlukannya tenaga-tenaga yang ter- didik, di samping lebih banyak kesem- patan yang baik lainnya bagi masyarakat. Sebagai pelaksana pembangunan yang dipercaya oleh bangsa Indonesia, pengusaha dan buruhnya harus dalam posisi yang kokoh, setabil, sehingga dapat melaksanakan pembangunan tersebut tan- pa suatu hambatan. Dalam kaitan tulisan ini, akan tercapai kestabilan hubungan an- tara pengusaha dengan buruh, jika antara pengusaha dan buruh terdapat hubungan yang selaras, serasi dan seimbang. Dalam istilah populer lainnya dapat disebutkan sebagai hubungan yang harmonis. Hubungan yang harmonis antara pengusaha dan buruh merupakan salah satu faktor utama untuk tercapainya kestabilan nasional dan suksesnya pem- bangunan nasional, karna jika hubungan antara keduanya terganggu, akan dapat mengganggu kestabilan nasional. Jika di tengah proses pembangunan yang sedang berjalan itu dapat perselisihan antara pengusaha dan buruh yang kemudian mengakibatkan terhentinya atau tertun- danya pembangunan itu, maka pengaruhnya akan luas. Terancamnya kerugian pengusaha dengan modal yang ditanamkan untuk pembangunan, teran- camnya kerugian pengusaha dengan modal yang ditanamkan untuk pembangunan, terancamnya kehilangan lapangan peker- jaan bagi buruh karena tertutupnya lapangan pekerjaan itu, dan juga pengaruh tidak langsung lainnya bagi masyarakat yang dapat memanfaatkan dampak pem- bangunan itu. PERBURUHAN PANCASILA [HPP] dengan kebijaksanaan Menteri Tenaga Kerja Sudomo akan dirubah men- jadi Hubungan Industrial Pancasila atau Hubungan Pimpinan Perusahaan dan Pekerja yang berazaskan Pancasila [HPP]. Keputusan ini akan diambil untuk menghilangkan istilah "buruh" dan meng- gantinya dengan "karyawan" atau "pekerja" maupun dengan kata lainnya yang lebih sesuai, dalam rangka lebih men- dudukkan tenaga kerja sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang tinggi. Sebab dalam UUD 1945 yang dikenal ialah Serikat Sekerja, dan kata buruh itu sendiri sejak dulu selalu digam- barkan sebagai kelas yang tertindas, dan penindasnya adalah majikan atau pengusaha. PERBURUHAN PANCASILA Revolusi 8 Maret adalah revolusi melawan kesewenang-wenangan, dan menuju kearah persatuan, kemerdekaan dan sosialisme. Dalam percakapannya, Duta Besar Republik Arab Syria di Jakarta kepada "BY" menyatakan antara lain, bahwa Syria sangat menghargai sikap persaudaraan Pemerintah dan rakyat Indonesia, dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, yang mendukung perjoangan bangsa Arab untuk membebaskan seluruh wilayah Arab yang diduduki Israel, dan mengembalikan hak rakyat Arab Palestina. Pada tanggal 16 Nopember 1970 Panglima Angkatan Udara Syria, Jenderal Hafez El- Assad yang juga menjadi Menteri Pertahanan Syria, MEMASYARAKATKAN P4 MELALUI HUBUNGAN Pada tanggal 8 Maret 1963 berkobarlah revolusi yang dipimpin oleh Partai Sosialis Arab Ba'ath (Ba'ath Arab Socialist Party) yang ingin merombak pemerintahan. Pada tanggal 26 Nopember 1970 Sekretaris Jenderal Partai Bath, ialah Presiden Hafez El- Assad, mengambil tindakan keras untuk HUBUNGAN antara Menyadari pentingnya tercipta hubungan yang harmonis pengusaha dan buruh dalam men- sukseskan pembangunan nasional, Pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja telah menggalakkan falsafah Pan- casila kepada pengusaha dan buruh. Melalui seminar yang diadakan tahun 1973 oleh Depnakertrans pada waktu itu ber-- sama segenap unsur-unsur yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, telah disepakati perlu diciptakan Hubungan Perburuhan Pancasila di dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis antara buruh dan pengusaha. Istilah Hubungan Perburuhan Pancasila 1984. Dengan selesainya perluasan kedua proyek itu, menurut Prof. Subroto, mulai tahun 1983 Indonesia menghasilkan 14 juta ton LNG. Dan untuk ini kita akan memperoleh tambahan devisa yang cukup besar. Saat ini hasil devisa dari ekspor LNG kita sekitar 2 milyar dollar AS. Di dalam Hubungan Industrial Pan- casila atau HPP ini kedudukan buruh atau pekerja tidak lagi diidentikkan dengan gambaran buruh atau pekerja di negara Komunia atau Liberal. Buruh atau peker- ja yang dulu dikumandangkan sebagai soko guru revolusi dan sekarang dikenal dengan istilah tulang punggung pem- bangunan nasional, merupakan kawan seiring pengusaha dalam meningkatkan produktivitas nasional. Karyawan suatu perusahaan tidak lagi merupakan kelas ter- tindas yang harus menentang pengusaha, demikian juga sebaliknya pengusaha tidak harus menjadi pemeras pekerjanya hanya untuk mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi keduanya harus duduk sama rendah berdiri sama tinggi, sesuai dengan profesinya masing- masing. Hal ini hanya mungkin kalau lan- dasan mereka menjalin kerjasama men- dasarkan pada falsafah Pancasila, karena pengusaha dan pekerja merupakan bagian dari masyarakat Pancasila yang sedang menjadi tujuan pembangunan nasional. Penjabaran dari Hubungan Industrial Pancasila ini memang belum tercakup di dalam UU No. 14 tahun 1969 tentang Pokok-pokok Ketenagakerjaan, sebab lahirnya memang belakangan dari UU tersebut. Namun demikian tidak ada masalah untuk melaksanakan HPP, sam- bil menunggu perundangan yang akan dikeluarkan lebih lanjut. Karena melaksanakan HPP merupakan pelaksa- naan lebih lanjut dari pengetrapan falsafah Pancasila di dalam hubungan antara pengusaha dan karyawan. Melaksanakan HPP juga merupakan penjabaran dari pembukaan UUD 1945 dan juga pasal- pasalnya, khususnya pasal 27 dan pasal 33 UUD 1945. Juga diungkapkan, bahwa potensi gas alam kita masih cukup besar. Potensi itu antara lain di daratan pulau Jawa dan di lepas pantainya. Cadangan besar lain ditemukan pula di daerah Sumatera Selatan dan pulau Natuna. Mengenai pasaran ekspor LNG kita juga telah bertambah. Yang selama ini hanya terpusat ke Jepang, kini mulai men- jangkau Korea Selatan. Penandatanganan kontrak dengan Korea Selatan itu telah ditandatangani dan ekspor pertama ke negara tsb. dimulai tahun 1986 dengan jumlah 2 juta ton. Apa yang diungkapkan Menteri Pertambangan dan Energi dan Dirut Pertamina tsb sangat menggembirakan dan merupakan "obat penawar" yang cukup menyejukkan terhadap keadaan ekspor kita yang kini sedang merosot. Kabar ini sekaligus merupakan dorongan terhadap upaya untuk me- ningkatkan ekspor kita. Ekspor LNG jika dibandingkan dengan ekspor minyak bumi Menteri Tenaga Kerja Sudomo mengenai HPP itu mengatakan, bahwa azas utamanya adalah azas kekeluargaan dan gotong royong antara karyawan dan pengusaha, serta azas musyawarah dan mufakat antara karyawan dan pengusaha, khususnya untuk menyelesaikan bebagai permasalahan. Kedua azas utama dalam menciptakan HPP itu perlu dihayati oleh para pengusaha dan karyawan secara merata, sehingga tidak akan mengalami kesulitan dalam penjabarannya. Jika HPP dapat ditrapkan pelaksanaan- nya di kalangan pengusaha dan karyawan, tidak akan lagi terjadi perselisihan per- buruhan yang berlarut-larut dan sering diikuti dengan pemogokan. Dengan dasar falsafah HPP yang mendasari hubungan pengusaha dan karyawan, perbedaan pen- dapat antara pengusaha dan karyawan memang tetap akan terjadi, tetapi tidak akan terjadi pemogokan. Perbedaan pen- dapat itu akan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, dan ter- jadinya perbedaan pendapat itu pun akan berkisar pada bagaimana cara meman- tapkan perusahaan agar produksi berkem- bang dan kesejahteraan karyawan meningkat. Dengan demikian tidak ada jalan lain untuk memantapkan HPP, dan dengan cara itu sekaligus dapat menunjang pro- gram Pemerintah dalam memasyarakatkan P4 melalui hubungan pengusaha dan karyawan. Memasyarakatkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila [P4] melalui HPP juga sebagai langkah utama untuk menunjang program Kabinet Pem- bangunan IV yang telah dituangkan dalam Pancakrida, khususnya lam krida ke 3. Salah satu sasaran yang harus dicapai oleh Kabinet Pembangunan IV dalam waktu 5 tujuan dan cita- cita partai seperti semula. tahun mendatang ini ialah, meningkatkan pemasyarakatan idiologi Pancasila dalam. meningkatkan Demokrasi Pancasila dan P4 dalam rangka memantapkan kesatuan dan persatuan bangsa. Di dalam kaitan ini, pengusaha dan karyawan mempunyai peranan penting un- tuk turut mensukseskan lima sasaran atau Pancakrida Kabinet IV. Tidak saja melalui krida pertama yaitu meningkatkan Trilogi Pembangunan yang didukung oleh ketahanan nasional yang makin mantap, tetapi juga untuk turut menyebarluaskan P4 di kalangan pengusaha dan karyawan. Bahkan dengan dihayatinya P4 di kalangan pengusaha dan karyawan melalui HPP, akan lebih memantapkan lagi sasaran-sasaran yang harus dicapai oleh Kabinet Pembangunan IV. Kemantapan itu akan menjadi landasan pokok selanjut- nya bagi program pemerintah di dalam Kabinet-kabinet selanjutnya. Karena belum banyak dihayatinya P4 di kalangan pengusaha dan karyawan, akhir- akhir ini masih terjadi banyak kasus perselisihan antar pengusaha dan karyawan yang dibarengi dengan pemogokan. Sebagai contoh, menurut data Depnaker, antara April - Juni 1982 di Jakarta telah terjadi 38 kali pemogokan yang melibatkan 19.184 pekerja, dengan jumlah jam kerja yang terbuang sebanyak 159.223 jam. Itu baru terjadi di Jakarta, dalam waktu 3 bulan. Belum terhitung di daerah lainnya, walau pun di daerah lain jumlah pemogokan sesuai dengan jumlah perusahaan yang ada, tidak sebanyak yang terjadi di Jakarta. Kalau dinilai dengan uang, berapa banyak kerugian yang diderita oleh pengusaha karena selama 159.223 jam perusahaan itu tidak berproduksi, sehingga menurunkan produktivitas na- sional, serta menurunnya pajak yang diharapkan masuk ke kas negara. Kemu- dian, berapa banyak tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja [PHK] sehingga menyangkut kehidupan bagi anak dan istrinya. Jika pemogokan semacam itu akibat perselisihan perburuhan yang terjadi terus menerus, apalagi di perusahaan- perusahaan vital, bukan saja perusahaan, pekerja dan negara dirugikan, tetapi akhir- nya akan dapat menjurus terganggunya stabilitas nasional. Jika HPP sudah lebih dihayati di kalangan pengusaha dan karyawan, tentu tidak lagi terjadi perselisihan perburuhan yang mengakibatkan pemogokan dan pemecatan. Segala sesuatunya akan dilak melalui musyawarah dan mufakat. Untuk dapat terlaksananya sistem HPP yang mantap, tentunya diperlukan aparatur yang mantap pula baik dalam kalangan pengusaha maupun pekerja. Dalam kaitan ini peranan organisasi pro- fesi di kalangan pengusaha dan karyawan seperti Kadin, Puspi danFBSI sangat pen- ting, khususnya dalam bidang pembinaan. Demikian juga lembaga-lembaga lain seperti Bipartite (Pengusaha-Buruh) dan Tripartite (Pemerintah-Pengusaha-Buruh) harus lebih dimantapkan untuk menam- pung permasalahan yang timbul dalam hubungan pengusaha dan buruh. Pembinaan Pemerintah selama ini terhadap Kadin, Puspi, FBSI serta lembaga-lembaga lain yang bersangkut paut dengan bidang ketenagakerjaan tidak lain di dalam upaya untuk mewujudkan HPP. Salah satu upaya itu secara jelas juga diwujudkan dengan SK. Menteri Tenaga Kerja tentang wajib dibentuknya Serikat Buruh di perusahaan, dan antara pengusaha dan karyawan harus mengadakan Perjanjian Kerja Bersama. Di dalam PKB tersebut tercantum hak dan kewajiban pengusaha serta buruh, sehingga dapat dijadikan usaha preventip untuk tidak terjadinya pemogokan atau pemecatan jika timbul permasalahan di an- tara mereka. Sangat bermanfaatnya pemantapan HPP untuk menjalin hubungan yang har- monis antara pengusaha dan karyawan, dapat dikemukakan keterangan Ketua Umum FBSI Agus Sudomo pada per- ingatan Hari Buruh Indonesia tanggal 20 Februari 1983 yang lalu. Dikatakannya, selama 10 tahun terakhir sebanyak 10.992 Ditingkat ekonomi dijalankan rencana pembangunan lima tahun yang ternyata mendapatkan sukses besar. Di bidang industri juga di bangun banyak proyek, diantaranya industri pupuk, pabrik baja, dll. dan meningkatkan produksi minyak bumi. Syria merupakan salah satu negara kasus perburuhan telah dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat dengan pengusaha berdasarkan HPP. Jumlah Perjanjian Kerja Bersama [PKB] yang dibentuk selama 10 tahun sebanyak 2500 buah yang meliputi 6000 perusahaan, sedangkan waktu FBSI baru berdiri hanya terdapat 13 PKB yang meliputi 45 perusahaan. Demikian juga berhasil diben- tuknya Badan Tripartite dan Bipartite sebagai forum di mana karyawan dan pengusaha serta pemerintah dapat mengadakan dialog serta kerjasama untuk memelihara ketenangan kerja dan ketenangan usaha dan secara bertahap menaikkan tarap hidup kaum buruh In- Odonesia. Usaha Pemerintah dalam me- ningkatkan taraf hidup pekerja sesuai dengan HPP juga telah dibentuknya Perum Astek, khususnya untuk memberikan kepastian jaminan kecelakaan pada waktu bekerja, kematian serta tun- jangan hari tua. Perlu ditingkatkan cara memasyarakatkan P4 Dengan melihat peranan pentingnya HPP yang mendasari hubungan antara karyawan dan pengusaha, serta peranan pentingnya sebagai faktor pendukung pem- bangunan nasional dan kestabilan na- sional, perlu ditingkatkan memasyarakatkan P4 di kalangan pengusaha dan karyawan. Upaya ini akan besar sekali manfaatnya dalam usaha pemerintah meningkatkan serta menyebarluaskan P4 kepada masyarakat dari berbagai lapisan. Selama ini memang sudah banyak pengusaha dan karyawan yang ikut penataran, tetapi masih banyak lagi yang belum mengikuti. Disamping itu perlu juga pendalaman setelah mengikuti penataran P4, agar dapat memperlancar pengetrapan P4 dalam masyarakat pengusaha dan karyawan. Maksud Depnaker untuk menangani penataran P4 kepada para pengusaha dan karyawan dengan membentuk Team Khusus seperti dikatakan Menaker Sudomo, merupakan salah satu upaya yang baik dalam menyebarluaskan P4 di lingkungannya. Dalam hal ini para pengusaha dapat diharapkan par- tisipasinya untuk menyelenggarakan secara sendiri maupun bersama-sama pengusaha lainnya, suatu penataran kepada para karyawannya. Tingkatannya dapat diam- bil yang sesuai dengan kalangan karyawan itu sendiri, sehingga bisa dipilih sistem pola pendukung yang 45 jam, 25 jam atau 17 jam, disamping sistem penataran P4 yang 120 jam. kita saat ini memang masih timpang. Dalam tahun 1982/1983 misalnya hasil ekspor minyak bumi dan gas alam kita mencapai' sekitar 10,5 milyar dollar AS. Dari jumlah itu ekspor LNG hanya berjumlah 2 milyar dollar AS. Dengan peningkatan produksi LNG dan perluasan pasaran, kita sangat optimis bahwa suatu ketika ekspor LNG kita akan mampu menyamai ekspor minyak bumi. Bagaimana penjabaran pelaksanaan P4 di kalangan pengusaha dan karyawan itu, sambil menunggu petunjuk pelaksanaan lebih lanjut, dapat diambilkan contoh pelaksanaan yang sudah berhasil ditrapkan di beberapa perusahaan. Untuk ini dapat dibentuk team atas kerjasama BP-7 dengan Depnaker untuk dapat mengamati perusahaan mana yang dapat dijadikan sebagai contoh di dalam mengetrapkan pelaksanaan P4 di perusahaannya. Praktek pelaksanaan P4 di perusahaan- perusahaan memang sukar dijelaskan dengan kata-kata. Tetapi dari pengamatan yang ada dan telah dimonitor oleh Dep- naker ciri perusahaan yang mengetrapkam HPP, antara lain sbb: Kalau terjadi perbedaan pendapat selalu Kita sangat menaruh perhatian pada komoditi LNG ini, mengingat pasarannya masih bisa kita kembangkan. Berbeda dengan minyak bumi yang pasarannya menghadapi berbagai keterbatasan, seperti adanya ketentuan dari OPEC, saingan dari produksi non OPEC yang terus meningkat, LNG kita nilai lebih prospektif. LNG tidak banyak menimbulkan pollusi, sehingga masa depannya lebih baik ketimbang minyak bumi. Dari hal-hal yang menggembirakan ini, maka kita sangat mendukung program Pemerintah dalam mengembangkan komoditi LNG. Oleh: Yatim Kelana MILIK MONUMEN PERS NASIONAL SOR, CARTA Disamping LNG, kita masih mempunyai potensi sumber sumber energi non minyak bumi lainnya yang mempunyai pros pek baik sebagai komoditi ekspor. Misalnya batubara dan (Ke halaman X) Presiden Republik Arab Syiria JEN- DRAL HAFEZ EL-ASSAD yang mendirikan Liga Arab dan juga menghadiri di Konperensi Asia- Afrika pertama di Bandung tahun 1955. (R.6).-- dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat, tanpa harus terjadi pemogokan maupun PHK. Pimpinan perusahaan ber- sifat terbuka terhadap karyawannya, baik melalui forum Serikat Buruh yang ada maupun melalui kotak saran atau, diskusi karyawan dengan pimpinan perusahaan. Kestabilan perushaaan yang ditandai dengan perkembangan perusahaan, serta keuntungan perusahaan yang sebagian dikembalikan kepada karyawan melalui berbagai bentuk kesejahteraan. Misalnya dengan upah yang memadai, kenaikan upah yang lancar setiap waktu tertentu, bonus setiap tahun, bantuan perusahaan untuk karyawan dalam mengembangkan agamanya masing-masing, bantuan perumahan, rekreasi yang cukup, serta perangsang lainnya. Juga tidak dilupakan kondisi karyawan yang memiliki disiplin tinggi, sehingga menjamin produktivitas perusahaan tersebut. Mengambil contoh untuk mengetrapkan P4 dari perusahaan yang sudah Pancasilais karena telah melaksanakan HPP tersebut, berarti pula lebih menjamin mempercepat dan memasyarakatkan P4 di kalangan karyawan dan perusahaan. Dengan demikian dapat dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Dan atas hubungan ini bukan hanya berlaku pada kemasyarakatan saja, tetapi juga melandasi semua kehidupan yang ada, termasuk juga bidang ekonomi melalui HPP. Pengetrapan ini juga sebagai perwu- judan pasal 33 UUD 1945. Dengan memasyarakatkan P4 melalui HPP akan lebih cepat dan terarah pen- capaian hasil-hasil pembangunan nasional, dan dalam hal ini akan menyangkut pen- tingnya pekerja sebagai sumber daya manusia. Dengan memasyarakatkan P4 melaui HPP, maka apa yang diharapkan oleh Presiden Suharto bahwa pem- bangunan kita harus memanusiakan manusia, akan dicapai. Sebagai penutup kami kutip satu kalimat Pidato Presiden Suharto tersebut di depan sidang DPR/MPR 1 Oktober 1982, yang menyoroti khusus masalah tenaga kerja yang harus ditingkatkan tarap hidup serta memanfaatkannya sebagai salah satu modal besar dalam pembangunan nasional: "Dalam keseluruhan gerak pem- bangunan itu sangat penting sekali kedudukan dan peranan manusia sebagai pelaksana pembangunan dan sebagai tu- juan pembangunan. Sebab itulah sering kita katakan bahwa pembangunan kita harus memanusiakan manusia." Tidak ada pilihan lain bahwa pengusaha dan karyawan sebagai bagian dari pelaksana pembangunan itu harus menjaga keserasian, keselarasan serta keseimbangan melalui Hubungan Industrial Pan- casila. Karena itu wajib diadakannya penyebaran P4 melalui HPP, karena melaksanakan HPP berarti memasyarakatkan P4.******* CATATAN : Tulisan ini diikutsertakan dalam Lomba Karya Tulis dengan thema "Pemasyarakatan P4" yang diseleng- garakan Persatuan Wartawan Indonesia [PWI] cabang Jakarta Raya bekerjasama BP-7 DKI Jakarta, REDAKSI Keamanan Dilaut Harus kawasan pulau Weh. Terjamin Banda Aceh, April (Antara).-- Untuk terjaminnya keamanan di perairan secara mantap, Kasal Romli mengharapkan pemerintah daerah di sini meningkatkan kerjasama yang lebih baik. Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Madya M. Romli, dalam kunjungan ke Sabang, pulau Weh, wilayah paling barat Indonesia pekan lalu, mengatakan, keamanan di laut harus benar-benar dijaga dan terjamin secara mantap. Dikatakannya, menjaga ketertiban dan keamanan di laut bukanlah hanya tugas angkatan laut saja, tapi merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Angkatan Laut sebagai bagian dari ABRI harus selalu berusaha menjaga keamanan dan ketenteraman di perairan guna mempertahankan keamanan nasional bagi keselamatan negara Republik Indonesia dari ancaman pihak luar, ujarnya. Walikota Madya Sabang, Drs. M. (Ke halaman X) Berita Singkat ASEAN MANILA Paul Wolfowitz, pembantu menteri luar negeri AS urusan Asia Timur dan Pasifik, mendesak Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) un- tuk melanjutkan starateginya sekarang ini yang berusaha mencari penyelesaian politik terhadap masalah Kamboja. Dalam suatu wawancara yang disiarkan Rabu malam, ia mengatakan bahwa ia merasa senang bila ASEAN dapat membantu Viet- nam yang kepentingannya, tidak terletak pada berlanjutnya pen- dudukan terhadap Kamboja, tetapi terletak pada terciptanya suatu negara yang netral dan nonblok. Tetapi ia mengatakan ofensif musim kemarau Vietnam sekarang ini terhadap pasukan Khemer Merah yang menentang Pemerintah Heng Samrin, yang dilantik Vietnam, menujukkan bahwa Hanoi ingin mempertahankan suatu pendudukan dalam jangka waktu yang tak terbatas. Ofensif itu juga dimaksudkan un- tuk mengacaukan pasukan perlawanan Khemer, katanya. "Saya kira situasi itu akan terus berlanjut sampai Vietnam menyadari bahwa penyelesaian sesungguhnya terhadap masalah tersebut ialah suatu penyelesaian politik, katanya. MAGELANG Pertemuan para arkeolog (ahli pur- bakala) muda negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) diselenggarakan di Wonosobo mulai dari tanggal 9 sam- pai dengan 25 April. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk wilayah Kedu, Drs. Al. Soelistiya, kepada "Antara" mengatakan bahwa tujuan pertemuan tersebut ialah meningkatkan kestikawanan dan tukar menukat pengalaman dalam penggalian serta pemeliharaan candi. Pertemuan itu diikuti 20 ahli pur- bakala dari kelima anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Pilipina dan Singapura. Mereka, dalam salah satu acaranya, juga meninjau Candi Dieng, Borobudur, Sukuh, Sambisari serta Keraton Ratu Baka (Yogyakarta). Pada acara pembukaan, Pemban- tu Gubernur Drs. Al. Soelistiya memberikan sambutan. Acara tersebut dihadiri pula oleh Dirjen Kebudayaan P dan K Prof. Dr. Haryati Soebadio, Direktur Sospol Deplu Kusumoasmoro, Direktur Perlindungan Sejarah dan Kepur- bakalaan Drs. Oka Tjandrasasmita, Prof. Dr. Fil. Astrid Soesanto dari Bappenas, Kakanwil P dan K Jateng Prof. Drs. Kustijo dan Bupati Wonosobo Drs. Soekanto. CAMBERRA Menteri Luar Negeri Australia Bill Hayden mengumumkan hari Kamis bahwa ia akan berkunjung ke Pilipina, Thailand, Singapura dan Malaysia mulai 24 sampai 29 April untuk mengadakan konsultasi dengan para pemimpin negara negara Teng- gara itu mengenai politik Australia terhadap Vietnam Hayden mengatakan, pemerintah buruh baru Australia telah mengikat diri untuk tidak mengambil secara sefihak terhadap masalah-masalah In- docina seperti suatu usul dimulainya lagi bantuan ekonomi kepada Hanoi-- tanpa terlebih dahulu mengadakan pembicaraan dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Cina dan Amerika Serikat Pengumuman menteri itu, yang menyusul kembalinya awal pekan ini dari pembicaraan dengan pemerintah Indonesia dan Papua Nugini adalah sesuai dengan niat yang dinyatakan bulan lalu untuk berkunjung ke lima negara anggota ASEAN. (Ant).- Halaman III POJOK Jaksa Agung Ismail Saleh SH mengatakan: KISS bukan berarti Kita Ini Simpang Slur. Dan tentunya juga bukan mesra berduaan sehingga merusak aturan. *** Aparat pengawasan harus atasi faktor-faktor sosiologis dan psikologis. Dua faktor tadi harus diawasi lebih awas oleh pengawas, hingga hasilnya tidak was- was. mang Bidik Berita Singkat Dunia L ATHEN Dua staf kedutaan Arab Saudi di Athen menderita luka-luka dalam suatu ledakan bom yang boleh jadi ditujukan terhadap dutabesar Saudi, demikian kata berita-berita di Athen hari Rabu. militer. Ketika mobil dutabesar itu sedang meluncur di daerah pinggiran Psychiko, sebuah mobil yang sedang diparkir meledak dan melukai pengemudi serta sekretaris pertama kedutaan Saudi. Polisi mengatakan ledakan itu nampaknya dipasang dengan pengendalian dari jarak jauh. Pada waktu terjadinya insiden itu, dutabesar Saudi tersebut sedang menuju kedutaan dari kediamannya dengan penggunakan route lain. www Di belakang mobil dutabesar Saudi itu adalah mobil konsul jenderal Saudi. Tetapi tidak rusak dalam ledakan tersebut. 77227 Polisi mengatakan mobil yang meledak itu telah disewa. Mobil tersebut hancur dalam ledakan itu. GDANSK Danuta Walesa, isteri pemimpin solidaritas Lech Walesa, telah dipang- gil polisi di Gdansk hari Kamis menyusul interogasi terhadap suaminya tentang pertemuan rahasia dengan para pemimpin bawah tanah Seorang jurubicara bagi keluarga Walesa mengatakansuatu panggilan resmi telah disampaikan kepada Nyonya Walesa Kamis pagi untuk datang di markas besar kepolisian pukul 11.00 GMT, dan ia akan hadir. Panggilan itu tidak menyebutkan tentang apa ia akan diminta keterangannya. Walesa, 39 tahun, telah dibawa ke markas kepolisan propinsi Rabu siang dan diminta keterangannya tentang suatu pertemuan di akhir pekan yang diumumkannya telah diadakan dengan para pemimpin komisi koor- dinasi sementara (TKK) yang" menyelenggarakan protes anti hukum MOSKOW Seorang Rusia yang dituduh mengambil bagian dalam pemban- taian penduduk desa selama perang dunia II telah dihukum mati sebagai seorang penjahat perang, kata sebuah suratkabar Sovyet hari Kamis. Sovietskaya Rosiya mengatakan, orang itu yang hanya dikenal dengan nama V. Vecher, telah dijatuhi hukuman mati oleh sebuah pengadilan militer Leningrad akhir tahun lalu dan ditembak beberapa pekan kemudian. Vecher dikatakan telah bergabung dengan tentara Jerman setelah penyerbuan Nazi di Uni Sovyet tahun 1941 dan dimasukkan dalam suatu unit orang2 Rusia dengan tugas berperang anti-partisan. la hadir ketika unit itu menyerang dua buah desa dekat Novgorod dalam tahun 1942 dan membunuh beberapa lusin penduduk, kata laporan tersebut. Mereka yang selamat telah memberikan kesaksian pada pemerik- saan pengadilan. Suratkabar tersebut tidak mengatakan bagaimana Vecher dapat melepaskan diri selama 40 tahun dan bagaimana polisi akhirnya menangkap dia. (Ant). WASHINGTON SAW ASAX Peranscis telah setuju dalam prin- sip untuk menjual pesawat-pesawat tempur Mirage-2000 kepada Cina, majalah Aviation Week melaporkan dalam terbitan terakhirnya. Majalah itu, yang mengutip pejabat-pejabat tinggi di Paris, mengatakan pemerintah Perancis tlh memberi persetujuan tersebut dan perundingan-perundingan sedang berlangsung mengenai segi-segi keuangan dan teknis penjualan itu. (Ant).