Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

TAJUK RENCANA Berita Yudha SENIN, 21 FEBRUARI 1994 JAMOZAH 7234 IMUNOM Seruan 5 Majelis Agama Di Indonesia Lima Majelis Agama di Indonesia yang tergabung dalam Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama akhir pekan lalu telah menyampaikan seruan kepada masyarakat mengenai berbagai hal yang memprihatinkan. Kelima Majelis Agama itu adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Perwalian Umat Bhuddha Indonesia (Walubi). Seruan tersebut telah diserahkan ke- pada Menteri Agama Tarmizi Taher dalam rangka menyongsong Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua yang akan dimulai 1 April 1994 mendatang. Kelima Majelis Agama yang terdiri dari majelis-majelis dari agama Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu dan Buddha itu selama tiga hari sebelumnya telah melakukan pertemuan beberapa waktu yang lalu. Seruan kelima Majelis Agama itu meliputi keprihatinan terhadap perkem- bangan dunia yang masih dilanda perang, keprihatinan terhadap ketidakadilan, keprihatinan terhadap terjadinya bencana alam dan keprihatinan terhadap penyalahgunaan narkotika. Majelis-majelis Agama itu sepakat, bahwa segala praktek ketidakadilan, pelanggaran hak asasi dan penindasan bertentangan dengan ajaran agama dan perikemanusiaan. Mengenai perkembangan dunia, kelima Majelis Agama itu mengemukakan, bahwa sebagai bangsa yang berfalsafah Pancasila, kita merasa solider terhadap perjuangan setiap bangsa yang mengalami penyerangan dari bangsa lain. Termasuk didalamnya perjuangan bangsa Bosnia-Herzegovina yang sedang mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negaranya. Kepada Pemerintah diimbau agar berperan makin aktif dalam mengupayakan perdamaian sebagaimana dibuktikan dengan baik dalam menangani ma- salah-masalah dunia lain selama ini. Majelis-majelis Agama menghargai timbulnya solidaritas yang amat tinggi terhadap bangsa Bosnia-Herzegovina dikalangan masyarakat Indonesia. Seruan berikutnya mengenai keprihatinan terhadap ketidakadilan, dimana antara lain Majelis-majelis Agama menyoroti pengaturan tata ruang dan tata guna tanah. Diimbau kepada semua fihak untuk mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijaksanaan yang adil, sehingga tidak akan terjadi tindakan pengalihan penggunaan tanah secara sewenang-wenang yang merugikan rakyat kecil. Dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan obat dan narkotika, alkoholisme dan AIDS, kelima Majelis Agama mengimbau agar semua fihak menjauhkan diri dari perbuatan yang merusak pribadi, keluarga dan masyarakat. Mengenai masalah pekerja, diserukan agar para pekerja dan pengusaha yang mempunyai kedudukan sebagai subyek pembangunan, sebagai pengamalan falsafah Pancasila harus saling menghormati harkat dan martabatnya sesuai dengan fungsinya, dengan prinsip keadilan yang diajarkan setiap agama. Mengenai musibah bencana alam yang dalam tahun-tahun terakhir ini kerapkali kali menimpa Indonesia, Majelis-majelis Agama mnyerukan kepada masyarakat yang tidak terkena musibah bencana agar meningkatkan solidaritas dengan menyisihkan sebagian rezekinya untuk disumbangkan kepada para korban. Dari isi seruan yang disampaikan kelima Majelis Agama itu kita memperoleh kesan kuat betapa besar keterikatan majelis-majelis agama itu terhadap semua apa yang terjadi dan berkembang baik di Indonesia maupun di dunia. Memang, kelima Majelis Agama itu telah menyoroti masalah kerukunan beragama, tetapi mereka juga tidak menutup mata dan telinga terhadap apa yang terjadi disekitarnya. Seruan mengenai Bosnia-Herzegovina menunjukkan bahwa para pemuka agama Indonesia tetap memiliki kepedulian terhadap nasib bangsa-bangsa lain yang mengalami penindasan. Apalagi terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsanya, sebagaimana terlihat dari pernyataan mengenai masalah tanah, masalah pekerja dan masalah penyalahgunaan obat dan narkotika serta masalah lingkungan hidup. Pernyataan kelima Majelis Agama itu pastilah memberikan kelegaan dan udara dingin bagi umat beragama di Indonesia. Para pemimpin agama kita telah mengambil peranannya yang amat besar didalam menggugah dan mengajak umat beragama baik dalam upaya menciptakan kerukunan hidup beragama maupun dalam menghadapi berbagai masalah yang ada. Kita merasa bersyukur, bahwa dalam negara Pancasila kita tidak harus terbentur pada pertentangan antar umat beragama, malah sebaliknya semakin mem- pererat kerukunan diantara umat beragama itu. Kerukunan hidup antar umat beragama ini bagian yang amat penting dari persatuan dan kesatuan bangsa. Kita menyambut bahagia dan lega atas pernyataan dan keprihatinan dari Majelis-Majelis Agama Indonesia, pada saat kita bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai musibah bencana alam serta berbagai masalah lainnya, dimana diperlukan siraman kesejukan.*** Pojok Yudha. THR Pegawai negeri golongan I dan II perlu memperoleh THR, kata kalangan DPR. - Setuju. Seratus untuk Bapak-Bapak di DPR! *** MUDIK Diperkirakan Lebaran ini, warga DKI yang mudik akan berjumlah sekitar 3 juta. Dan kembalinya diperkirakan akan men bawa urban baru sekitar 1,5 juta orang. - Beginilah problem DKI setiap tahunnya. *** PEGADAIAN Menurut pimpinan Perum Pegadaian, penyaluran kredit oleh Pegadaian menjelang Lebaran ini meningkat. - Mudah-mudahan tidak ada yang membawa surat referensi dari pejabat dan pengembaliannya lancar. Fivenna ANALISA/KOMENTAR Problema Pariwisata Bali, You Oleh: S.T. Soenario dari masalah ekonomis. Bukan masalah menggusur dan tergu- sur, bukan masalah besar-kecil- nya uang ganti rugi, tetapi muncul dari segi sakralitas Tanah Lot. Walau dari pihak Parisada Hindu Dharma Indo- nesia (PHDI) telah memberi lampu "kuning", dengan pen- jelasan klasifikasi pura, tetapi rakyat, yang dalam hal ini kebanyakan terdiri dari maha- siswa, belum ada tanda tanda kerelaan dibangunnya BNR ter- sebut. Mereka menganggap Tanah Lot tetap "suci", dan karenanya, harus memenuhi tuntutan derajat sacral mereka terhadap Tanah Lot. Hal ter- sebut dapat dimaklumi, karena justru Tanah Lot lebih terkenal dari Pura Utama. Bagaikan umat Islam yang menganggap "Mus- hola" dan "Masjid" sama sucinya. Ada Pembangunan Yang Makan Korban "You are what you are", diucapkan oleh seorang Ame- rika, Dr. Frank Graham, 46 tahun yang lalu di Kaliurang, Yogyakarta. Ucapan itu dituju- kan kepada Delegasi Indone- sia, yang antara lain terdiri dari Presiden Sukarno, Wakil Pre- siden Drs. M. Hatta, Perdana Menteri Syahrir dan Jendral Sudirman, pada tgl. 13 Januari 1948. Dr. Frank Graham adalah anggota Komisi Tiga Negara (KTN) dalam rangka rundingan- nya dengan Indonesia, dalam rangka usaha menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda. Maksud ucapan tersebut, me- yakinkan Indonesia, bahwa bagaimanapun Indonesia tidak akan kehilangan kedaulatannya. "Indonesia, tetap akan menjadi Indonesia", Indonesia tidak akan lenyap lagi. Kalimat tersebut sekarang di- terapkan kepada "Bali", pro- pinsi di Indonesia yang paling dikenal dunia internasional, terutama sebagai daerah tujuan wisata, the island of Paradise. Indonesia sedang menggalak- kan pariwisata dengan usaha menarik wisatawan asing/man- canegara (wisman) sekitar 5-6 juta wisman setiap tahunnya. Bila hal tersebut berhasil, mung- kin dapat membantu RAPBN sekitar 10-15%. Suatu pema- sukan lumayan. Sehubungan dengan itu, PT Bakrie Nirwana Resort, amat antusias berperan serta, dengan membangun sebuah proyek besar "Bali Nirwana Resort" (BNR) Tetapi niat PT-BNR tidak berjalan mulus. Ada gangguan yang bersifat psikologis. Untuk itu, perlu dikaji ulang. Gangguan tersebut bukan Sebagai satu problema na- sional, masalah kemiskinan nampaknya mendapat perhatian sangat serius dari pemerintah. Dalam konteks ini telah berbagai macam konsep diterapkan, namun agaknya semua langkah yang sudah dijalankan belum memperlihatkan hasil yang memadai. Hal ini tercermin pada kenyataan yang masih menyu- guhkan berbagai bentuk kemis- kinan dimasyarakat diberbagai aspek dan dimensinya. Dalam pelataran peta demografi, kemiskinan identik dengan masalah pedesaan, sebab bagian terbesar dari golongan tersebut bermukim di pedesaan. Faktor inilah yang antara lain menye- babkan rumitnya pemecahan masalah tersebut. Namun titik berat kerimitannya terletak pada pilihan strategi pembangunan yang kita jalan- kan, khususnya pada skema teori pembangunan yang kita anut. Berkenan dengan berbagai perubahan yagn menjadi kenis- cayaan dalam PJPT II menda- tang, dimana masalah kemis- kinan masih menjadi kendala yang serius terhadap upaya lepas landas, maka tulisan ini mencoba mengulas masalah. tersebut, dari sudut pandang yang lebih dititik beratkan pada pembangunan pedesaan. SISTIM POLITIK DAN STRATEGI PEMBANGU- NAN Strategi pembangunan senan- tiasa dipengaruhi oleh sistem birokrasi politik yang berlang- sung pada saatnya. Selanjutnya sistem politik ini dalam per- kembangannya dipengaruhi oleh proses historis terbentuk- nya pusat kekuasaan. Dengan demikian, terdapat kaitan yang cukup antara tiga matra yaitu: Sejarah-Sistem Politik-Kebija- kan Pembangunan, yang pada gilirannya sangat menentukan perubahan-perubahan sosial yang berlaku. Kerugian yang melanda pro- yek besar ini justru bukan di bidang material, tetapi di bidang spiritual, mental dan moral. Yang menjadi korban bukan materi, tetapai budaya dan aga- ma. Kebanyakan negara-negara baru merdeka dari penjajahan Barat meniru sistem politik dan birokrasi Barat. Bentuk pende- katan ini menghasilkan strategi pengelolaan sumber-sumber ekonomi guna memenuhi ma- syarakat kota (metrolopis) yang mengakibatkan terbentuknya struktur sosial ekonomi yang timpang dan tidak adil. Struktur demikian akan mendorong terbentuknya komposisi elite kolonial dan feodal yang menduduki posisi diberbagai jenjang vital birokrasi. Karenanya untuk penyelesai- an masalah ini, dibutuhkan kehati-hatian yang prima. Ba- nyak membutuhkan tenggang rasa yang sempurna. Ada hukum Tidak Tertulis Saya percaya bahwa PT Bak- rie Nirwana Resort telah me- menuhi ketentuan hukum yang tertulis. Adalah itu Un- dang-Undang, Peraturan Peme- rintah, Peraturana PHDI Pusat, pada hari Selasa, 25-Januari- 1994, yang ditandatangani Ketua Umum PHDI Pusat, Ida Pedanda Putera Telaga (Kom- pas, Kamis, 27-1-1994) Tetapi, barangkali masih ada yang mengarah kepada sistem satu partai. Tanpa ditunjang oleh tingkat kemajuan ekonomi yang sangat tinggi keadaan yang demikian tidak mampu mem- bendung infiltrasi sistem asing yang lebih beragam dan lebih besar pengaruhnya. Pembangunan ekonomi na- sional yang pada umumnya mengandalkan ekonomi ekspor yang bertopang pada beberapa komoditi saja, mengembangkan sifat ketergantungan pada kekuatan ekonomi metropolis serta sistem komunikasi yang melayani mereka, sebab sebenarnya golongan inilah yang memegang dominan dalam proses kehidupan ekonomi nasional. Proses ini selanjutnya akan menimbulkanketimpangan dalam bentuk ketidak seimbangan hubungan antara Pusat dan dae- rah, antar Daerah satu dengan daerah yang lain, antara Kota dan desa, antara Sektor Modern dan Sektor tradisional dan antar Sektor Asing dengan Pribumi. Proses dinamika dalam usaha pembangunan itu sendiri se- benarnya ikut memperhebat ketimpang tersebut karena: a. Kelangkaan dan perbedaan pemanfaatkan berbagai sumber ekonomi, b. Prioritas kebutuhan di pusat dan perbedaan kemampuan pembangunan di daerah. c. Kepincangan nilai dagang antar komoditi desa dan kota yang dominan merugikan pihak desa.. d. Kebijaksanaan pembangu- nan yang memperkuat pola elite metropolis dengan masuknya modal asing dan jaringan perdagangan internasional. e. pola industrialisasi yang melayani pola konsumsi ma- syarakat termasuk golongan elite metropolis sendiri. Perkembangan kehidupan dan proses pembangunan yang demikian pada umumnya mem- percepat distorsi ekonomis dengan implikasi politis jangka panjang karena intergrasi dan peran aktif kelompok masya- rakat tradisional dan marginal tidak terjangkau oleh proses pembangunan kehidupan bang- sa. Tingkat perkembangan sistem politik yang terakhir adalah timbulnya sistem pe- nyelenggaraan pemerintahan birokrasi modern yang didorong oleh harapan dan proses po- litisasi massa yang meninggi. Sistem ini diselenggarakan dalam bentuk koalisi antara komponen dinamis militer dan teknokrat serta berbagai aliran politik. "hukum yang tidak tertulis". Adanya "hukum tidak tertulis" ini diakui oleh Konstitusi Indo- nesia, seperti dalam Penjelasan UUD 19945, UMUM, angka I, alinea pertama yang berbunyi: "UMUM 1. Undang-Undang Dasar, sebagian dari hukum dasar Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, se- dang di sampingnya Undang- Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak ditulis", Dalam kondisi seperti ini, pendekatan perencanaan dan perumusan kebijakan pemba- Beberapa watak utama dari ngunan didominasi oleh pola sistem ini antara lain adalah : a. pemikiran dan citra elite me- Birokrasi merupakan instrumen tropolis ini. Padahal disisi pokok dalam proses pemba- lain, sistem Barat tersebut ngunan, b. Komponen militer ternyata tidak mampu meme- merupakan jaringan birokrasi cahkan masalah sosial, ekonomi yang menonjol peranannya. c. Badan usaha milik Negara budaya setempat karena kema- jemukkan etnis, agamis dan mempunyai peranan kuat dalam lingkungan hidup negara baru pemberian sumbangan bagi terbentuk itu. bahkan strategi sektor pemerintah dan untuk pemecah-belah, usaha-usaha memperkuat posisi birokrasi, d. subversief unsur asing lainnya Birokrasi bersahabat baik dengan telah mempertajam konflik in- perusahaan trannasional, karena ternal antar suku, pandangan kemampuan modal dan tekno- politik, agama dan karenanya logi yang diharapkan dapat menjadi penghambat dalam mempercepat pertumbuhan pembangunan nasional. ekonomi nasional, mencip- takan kesempatan kerja, dan alih teknologi. Kondisi kehidupan bangsa dan negara yang sedemikian ini dan didorong oleh citra kesatuan Walau pun sistem birokrasi dan persatuan menghasilkan modern ini mampu mewujud- suatu konsentrasi kekuasaan kan stabilitias politik dan Karena itulah, perlu dikaji ulang dengan cermat dan ber- hati-hati, kemungkinan adanya hukum tidak tertulis tersebut. Lebih-lebih, ini menyangkut "emosi" massa, sehingga dini- lai sangat rawan. Walaupun konstitusi itu me- nyangkut masalah kenegaraan, tetapi tidak mustahil adanya "hukum tidak tertulis" yang berlaku lokal atau kelompok, yang dalam hal ini kelompok pemeluk agama Hindu-Bali. (9 Kekhawatiran memang ada, dan wajar. Kekhawatiran yang paling berat ialah, jangan sam- pai Upacara-Upacara Keaga- maan" yang termasuk sacral, terganggu pelaksanaannya. Ja- ngan sampai upacara sakral ini menjadi tontonan" oknum- oknum yang tidak mempunyai kepentingan dengan upacara sacral tersebut. Pola Pembangunan Desa Dalam Rangka Strategi PJP.II Oleh: Paulus Isk. Londo pertumbuhan ekonomi, namun kemudian menimbulkan banyak dampak bagi masalah struktural dan kultural karena : a. terlalu menekankan pada aspek kece- patan pertumbuhan; b. Penger- tian yang masih bersifat "tradisional" tentang pemerin- tahan dan penguasa; c. Adanya missi khusus dari komponen militer; d. Pemikiran teknokrat yang tidak selalu pararel; e. terjadinya pemusatan kekua- saan yang dilatar belakangi dengan pandangan sempit sehingga seringkali menim- bulkan ekses berupa kekakuan struktural, pemerkosaan hak azasi, erosi politik serta eskalasi pelanggaran politk; f. Aparat birokrasi yang masih dirasakan sebagai penghambat pemba- ngunan. Sistem birokrasi ini pada umumnya menemui titik kritis bilamana; - Pembinaan petani kecil menjadi masalah pokok. Tidak mampu memper- luas pendekatan "from the top down" dengan "from bottom -ip" dengan "equity model" sehingga masyarakat desa yang marginal dapat berperan aktif dalam proses pembangunan. - Gagal melakukan reformasi struktural, sehingga ketegangan sosial politis lebih runyam. - Adanya korupsi, kekacauan administrasi dan pemborosan menjadi lebih besar dan pada gilirannya dapat merusak pusat kekuasaan sendiri. PENDEKATAN PEMBA- NGUNAN Masalah kemiskinan yang sempat menjadi isu nasional sebenarnya merupakan masalah universal dan endemis dari generasi kegenerasi. Karenanya ,masalah pokok bagi pemba- ngunan mendatang adalah bagaimana memerangi kemis- kinan tersebut dalam hu- bungannya dengan proses pembangunan dan penegakkan hak-hak azasi manusia. Pendekatan pertumbuhan ekonomi saja terbukti kurang mengenai sasaran karena telah menyebabkan berbagai perso- alan struktural dan kultural. "Growth Model" ini dalam kenyataannya tidak meng- hasilkan "trickling down ef- fect". Kelemahan ini mengun- dang munculnya gagasan baru yang menghasilkan pendekatan kebutuhan dasar" (basic needs) serta kombinasi antara pertumbuhan dengan keadilan (equity model). Pendekatan kebutuhan dasar mencoba merumuskan dan menjawab secara langsung masalah kemiskinan dengan cara memenuhi kebutuhan dasar golongan pendapatan rendah yang berhubungan dengan sta- tus makanan, nutrisi, kesehatan, pendidikan dan perumahan. Starategi yang ditempuh adalah melalui penyediaan lapangan kerja, proyek-proyek pening- katan pendapatan (in come gen- erating) serta keluarga beren- cana. BERITA YUDHA - SENIN, 21 FEBRUARI 1994 HALAMAN IV Kelemahan dari pendekatan ini adalah kesulitan meru- muskan kebutuhan dasar secara umum dan tepat, karena pengambil keputusan sulit melakukan komunikasi lang- sung dengan lapisan masyarakat terbawah dan juga karena sifat sosial dan alam yang sangat majemuk. Kemudian timbul Are What You Are sering disebut dengan "globa- lisasi". Mau tidak mau ada pengaruh atau dampak, akibat bergaulan international tersebut. Dampak tersebut disebut po- sitif, bila mendatangkan keun- tungan, baik di bidang sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi dan keuang- an dsb. Karena itu daerah atau negara tersebut merasa mem- peroleh kemajuan atau meng- alami modernisasi. Sebaliknya, dampak disebut negatif bila dirasa mendatangkan kerugian, bahkan dirasa mendatangkan. ""bala". Misalnya, rusaknya lingkungan, rusaknya budaya setempat, rusaknya sopan san- tun atau tatakrama setempat yang selama ini diagungkan atau dijadikan kebanggaannya. De- ngan kata lain, pengaruh globa- lisasi itu menyebabkan luntur- nya nilai nilai budaya setempat, bahkan menurunkan nilai sa- cral di bidang spiritual atau agama. Dalam memburu wisatawan, terkadang kita sendiri yang lupa akan hal hal yang bersifat pri- badi keagamaan". Terlebih lebih istilah yang dipergunakan dalam hal "Wisata Budaya" ialah "Menejual Kebudayaan". Istilah yang sangat mengerikan. Karena itu dikhawatirkan yang "upacara-upacara sakral" itu dijadikan pihak pihak tertentu menjadi "komoditi budaya" de- mi keuntungan material semata. Memang ada "Wisata Buda- ya", tetapi tidak menjadikan upacara sacral menjadi "komo- diti budaya", yang dijual hanya demi uang semata. Karena itu perlu kearifan yang luar biasa. Selanjutnya diusulkan kepada masyarakat, agar tidak memper- gunakan istilah "menjual buda- ya", sebaiknya diganti dengan "'menyajikan budaya" atau "menjual informasi budaya". Selain itu masih perlu diwas- padai bahwa dalam dunia pari- wisata tidak akan ada peristiwa "menjual agama" atau "menja- dikan upacara agama", yang ada ialah "menyajikan infor- masi agama" atau ""Menjual informasai agama". Dampak Globalisasi Berkat canggihnya alat ko- munikasi, dunia menjadi se- makin kecil. Artinya, jarak an- tara satu tempat dengan tempat lain menjadi pendek, karena mudahnya mencapai tempat tsb. Situasi yang demikian, ditam- bah dengan semakin maraknya informasi dari pelbagai sudut dunia ke semua pelosok dunia, pola pendekatan yang bersifat menyeluruh' 'MultiTracks", yang memungkinkan diatur- nya kembali ketidak seim- bangan struktural dengan me- nangani secara langsung struk- tur sosial dan ketidak adilan. Restrukturisasi ini ditunjang oleh kebijakan untuk membe- rikan perlakuan yang sama dalam soal hukum, kesempatan memperoleh pekerjaan, pendi- dikan, kesehatan, komunikasi dan budaya Melalui pendekatan ini terbuka kemungkinan untuk keberhasilan pengembangan usaha penegakkan keadilan dan hak-hak azasi manusia. Kom- binasi antara pendekatan "ba- sic needs" dan "multi traks" secara positif dapat mendorong dan memberikan peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam berbagai proses pengambilan keputusan yang mengandung nilai demokrasi dan keadilan. Proses industrialisasi dan modernisasi dalam tata inter- nasional berdasarkan pende- katan ini akan dapat mengurangi ketergantungan serta pemusatan kekuasaan. Pendekatan ini sifatnya lebih manusiawi dan juga dapat memberikan motivasi politis dan ideologi bagi masyarakat sehingga nilai kultrual dan in- dividual serta kebanggaan bernegara dan kemampuan membangun dapat pulih dan ditingkatkan. PEMBANGUNAN PEDESAAN Pada umumnya masalah kemiskinan diidentikan dengan masalah pedesaan. Hal ini disebabkan karena 90% golongan miskin bertempat tinggal dipedesaan, walaupun dikota- kota juga terdapat banyak kantong kemiskinan. Kemis- kinan dan keterbelakangan ini mencakup berbagai matra/ dimensi bukan saja dalam bentuk rendahnya pendapatan tapi menyangkut juga persoalan tingkat nutrisi, kesehatan, pendidikan, perumahan, ke- mampuan produksi dan kondisi lingkungan hidup. Golongan miskin yang ting- gal dipedesaan pada umumnya tergantung pada sektor perta- nian, walaupun sebagian dari mereka termasuk pemilik tanah gurem atau tidak memiliki tanah. Berbagai strategi telah dikombinasikan dalam meme- rangi kemiskinan tersebut yang pada pokoknya mengarah pada upaya: a. Peningkatakan ke- sempatan kerja. b. Pemenuhan kebutuhan dasar; c. mengurangi ketidak merataan pendapatan dan kekayaan; d. Meningkatkan kemampuan produksi golongan miskin. Walaupun pada umumnya telah ditempuh pendekatan "multi tracks" "dan" basic needs", namun agaknya belum mampu menjawab persoalan kemiskinan masyarakat pede- yang sudah terlanjut kronis. Karenanya dalam be- berapa tahun terakhir ini sangat menonjol dikenbangkan adalah pendekatan yang lebih manu- siawi dengan penekannya pada pengembangan sumber daya saan Dalam hal Bali, terserah Ba- li itu sendiri. Mampukah Bali memanfaatkan momen momen internasional dalam gelombang pasang globalisasi, sehingga Bali mampu meraih keun- tungan. manusia. Dengan pengembangan mutu Keuntungan yang dapat di- peroleh bukan sekedar materi, tetapi juga budaya kemajuan yang dibarengi ilmu pengeta- huan dana teknologi, yang sa- ngat bermanfaat bagi rakyat Balai pada umumnya. Dapat dipercaya, Bali akan mampu mempertahankan ciri khususnya, yang menjadi "ko- moditi pariwisata" tanpa me- ngorbankan nilai nilai budaya yang tinggi. Bali, you are what you are. Dan secara nasional, Peme- rintah Indonesia dan seluruh aparat serta warganegaranya sumber daya manusia maka proses pengembangan teknologi terbuka peluang bagi kaum miskin memasuki lapangan kerja diberbagai sektor. Untuk meningkatkan pendapatan perkapita maka pertumbuhan penduduk sedapat mungkin ditekan serendah-rendahnya. Berbagai pendapat yang pada umumnya dapat digolongkan sebagai "multi tracks, basic needs dan humanism" dewasa ini telah mulai dikembangkan di dalam pembangunan pede- saan. Namun yang perlu disadari bahwa penyelenggara berbagai proyek dipedesaan harus bernilai strategis artinya harus memiliki pengaruh yang me- nyeluruh bagi pengembangan masyarakat secara berantaian berganda serta meningkatkan produktivitas secara tepat. Untuk itu harus didukung oleh sistem kelembagaan dan sarana yang memadai. Bentuk-bentuk proyek yang biasa dilaksanakan adalah; 1. Kegiatan pendidikan Non formal yang diselenggarakan dengan menggunakan faktor alam lingkungan dan masya- rakat sebagai laboratorium hidup. 2. Pengembangan wawasan pengetahuan masyarakat de- ngan memperbanyak kontak komunikasi dan pemanfaatan informasi serta penggerak pembangunan. 3. Pengembangan produkti- vitas sumber daya alam dan sumber daya manusia berda- sarkan teknologi tepat guna, baik pada sektor pertanian, industri rakyat, dan agro-in- dustri beserta pemasarannya. 4. perbaikan lingkungan, gizi, nutrisi, perumahan dan air tanah secara memadai. 5. Reformasi agraria. 6. Studi, publikasi sistem informasi pembangunan pede, saan. 7. Pengembangan kelemba- gaan masyarakat dalam rangka peningkatan swadaya masya- rakat atas azas kebersamaan. berbagai upaya tersebut tadi pada gilirannya harus mampu mendorong masyarakat agarmau dan mampu memperbaiki taraf hidupnya sendiri melalui satu Gerakan Swadaya masyarakat yang ditopang oleh kebijakan pemerintah. Agar gerakan tersebut dapat berjalan efektif maka kebijakan yang dikeluar- kan harus mengacupada prinsip- prinsip: 1. Pengembangan organisasi swadaya masyarakat harus komplementer dan suplementer terhadap lembaga pemerintah. 2. Kebersamaan dan kesama- Penyalur/Agen "BY" SUMATERA SELATAN SMEN AGENCY (BAKARUDDIN St.ENDAH) Jalan Medan No.17 memiliki kewajiban yang sama dan memiliki tanggung jawab yang sama atas terselamat- kannya Bali dari arus pengaruh internasional yang dapat me rusak budaya dan nilai nilai agung di bidang spiritual, kul- tural, moral dan segala segisegi positif yang dimiliki Bali, se bagai salah satu "aset" nasional bangsa Indonesia, yang men- junjung tinggi Pancasila sebagai satu-satunya asas bangsa dan Negara, dalam bermasyarakat, bernegara dan berpemerintahan. Kewajiban dan tanggung ja- wab mempertahankan Bali, sebagaimana terurai secara singkat di atas,, juga ada di pundak PT. Bakrie Nirwana Re- sort yang akan menangani proyek "Bali Nirwana Resort". Yang perlu dipikirkan adalah, jangan sampai banyak penduduk Bali terusir ke luar Bali oleh proyek proyek yang datang dari luar Bali. Sebagaimana tergam- bar sepintas yang melukiskan: Penduduk daerah yang terkena proyek, dengan uang yang dite- rima dapat membeli tanah, sawah, kebun ke daerah peda- laman, sedang penduduk daerah pedalaman tersebut terpaksa keluar Bali, entah dengan cara merantaua, atau dengan cara transmigrasi. Bali, tanpa orang Bali, bukan Bali lagi. Kapan hal ini akan terjadi. Mudah mudahan Bali akan tetap men- jadi Bali, dengan segala bentuk kharismatiknya yang sudah sulit dicari padannya di dunia ini. Buminya, alamnya, masya- rakatnya, budayanya, agama- nya, adat istiadatnya, semuanya menarik perhatian dunia. Te- tapi dengan kharismatiknya, yang dipertahankan, Bali akan tetap menjadi Bali. Sekali lagi Bali : You are what your are. 53224 Tanjung Karang an dalam satu sistem jaringan komunitas berhasil guna yang tinggi. 3. Pembebasan dari rasa takut, keterbelakangan dan kultur budaya miskin baik struktural maupun kultural. 4: Penumbuhan penemuan diri, sadar diri, prakarsa serta daya cipta untuk membebaskan diri dari serba ketergantungan, penindasan, kekerasan serta pemerasan dalam segala bentuk dan manifestasinya. 5. Pemerataan harta produtif, kesempatan kerja, perlindungan. hukum, keadilan sosial, pendi- dikan dan kesehatan. 6. Keterbukaan antara sesama warga satu dengan yang lain. 7. Pengembangan motivator dan komponen tenaga peng- gerak. 8. Pembinaan keseimbangan serta keselarasan perilaku sosial maupun ekonomi masyarakat dengan dukungan sumber alam yang tersedia. 9. Mendasarkan pertim- bangan rasional pada perasaan hati kemanusiaan. Prinsip tersebut tadi harus mendasari pertimbagan pilihan proyek pedesaan yang hendak diterapkan dan untuk itu be- berapa hal yang dapat dijadikan pedoman penerapan proyek tersebut antara lain: -. Mampu menumbuhkan kesadaran tentang sebab-akibat keterbelakangan kemiskinan dan ketidak adilan. - Mampu melibatkan banyak orang sehubungan dengan proses pengembangan diri. Menggunakan pendekatan supportif, motivatif dan persua- sif. melibatkan penduduk se tempat dan memberikan sum- bangan langsung bagi pening- katan produktitivitas tani, industri, satatus pendidian, kesehatan dan status sosial. Mempunyai pengaruh berantai dalam pengembangan pedesaan. - Bersumber pada kebutuhan yang dirasakan oleh penduduk setempat. .. Menggunakan bahan dan alat yang dapat diadakn di daerah itu sendiri dengan meng- utamakan semangat gotong royong. - Mengarah pada pembentu- kan kemandirian dan melepas- kan ketergantungan mereka pada faktor luar. Untuk mewujudkan ini semua diperlukan kemauan dan tin- dakan politik pemerintah,, dengan kata lain faktor kesa- daran melihat persoalan tersebut sebagai satu masalah nasional yang serius Perwakilan BERITA YUDHA SULAWESI SELATAN Jln. Patimura No.8-10 Lantai II/A-7 T28669 UJUNG PANDANG Penyalur/Agen "BY" SDR. SAEFUDDIN JI.Kartini No.59 TEGAL