Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Kamis, 7 Juni 1990 no Xi kit 8 Jakarta, NERACA bi PERSYARATAN yang ditetapkan bagi sebuah kota yang sudah meraih penghargaan lingkungan hidup Adipura untuk bisa mendapatkan Adipura Kencana sangat ketat. Untuk ma- sing-masing bidang yang dinilai tim penilai, harus memper- oleh nilai minimal 800. "Jadi bukan nilai total tetapi nilai masing-masing bidang". U Demikian penjelasan diberi- kan Sekretaris Menteri KLH Prof. Thamin Nurdin, pada acara jumpa pers dengan para peraih Adipura tahun 1990 di kantor Menteri KLH (5/6'90) yang sekaligus merupakan jawaban atas keingin tahuan Walikota Bogor mengapa Bogor yang sudah lima kali meraih Adipura belum berhasil mendapatkan Adipura Kencana. DAERAH - TRANSMIGRASI Persyaratan untuk Adipura Kencana Sangat Ketat Saat ini seorang wartawan menanyakan kepada Walikota Bogor mengapa sebagai peraih. Adipura lima kali, belum juga berhasil meraih Adipura Ken- cana. Oleh Walikota Bogor dijawab bahwa pihaknya belum tahu alasan ketidak berhasilan n Tangerang, NERACA KEPALA Kantor Badan Per- tanahan (BPN) Tangerang, Drs. Maluddin menilai, pelaksanaan pembebasan tanah yang dilakukan Adi Pranata Direktur PT. Sion Surya seluas 200 hektar yang ter- letak di Desa Jatako dan Situ Gedung Kecamatan Legok adalah liar. Diakuinya, areal yang dibeli Adi Pranata termasuk SK Bumi Serpong Damai. Rencana semula Jakarta, NERACA UNTUK mendukung ekspor hasil industri dari Biak, Irian Jaya maka sudah seharusnya diba- ngun pelabuhan peti kemas (Con- tainer port) di daerah itu. Areal BSD di Tangerang Diserobot PT. Berbicara dengan Neraca ke- marin BPN pernah menerima berkas permintaan rekomendasi dari PT. Sion Surya, hal itu tidak disetujui Bupati Tangerang ka- rena lokasi yang di minta peru- sahaan itu sudah dikuasi peruma- han Bumi Serpong Damai (BSD). "Bisa saja Adi Pranata itu membeli tanah warga, namun pada proses peralihan hal tanah terse- but, perusahaan itu pasti akan mengalami hambatan. Sesuai dengan edaran ter- dahulu, BPN Tangerang meng- himbau pada aparat kecamatan agar dalam proses pembebasan Pendapatan RSU hendaknya setiap pengusaha/pero- SEMENTARA itu pen- rangan terlebih dahulu harus me- dapatan Daerah dari Rumah Sakit miliki Advis pleanning, Rekomum (RSU) Tangerang setiap mendasi Bupati dan Ijin Lokasi dari Gubernur. Apabila ketentuan itu dilanggar, sudah dipastikan dalam proses peralihan akan mengalami hambatan," katanya. Menurut keterangan Kados Jatake Sukria pada Neraca, Adi Pranata telah membebaskan tanah garapan warga yang didis- tribusikan berdasarkan SK Kinag 1963, "Ia sudah menguasai tanah garapan sekitar 60 hektar, me- mang sudah ada sebagian akte jual belinya, karena penggarap itu sudah memiliki sertifikat prona. Untuk yang lainnya ia membeli dengan cara operalih garapan," katanya. tahunnya meningkat. Untuk 1989/ 1990 sebesar Rp 1.318 miliar sedangkan pada tahun sebelum- nya hanya sebesar Rp 900 juta. Demikian Humas Pemda Tangerang Drs. Moch. Astary pada Neraca kemarin. "Pen- ingkatan pendapatan ini berkat adanya kerjasama yang baik be- gitu pula juga dalam melayani masyarakat yang berobat," katanya. Upaya memacu tersedianya sarana untuk menunjang ekspor ini disampaikan seorang pe- ngusaha yang kini telah mendiri- kan industri kayu terpadu disana kepada Wakil Presiden Sudhar- mono di Istana Merdeka Selatan, meraih Adipura Kencana. "Yang saya tahu, nilai Bogor banyak dikurangi tim penilai. Saya belum tahu kelemahan-kele- mahan apa sampai tidak dapat Adipura Kencana. Namun al- hamdulillah, walau banyak diku- rangi masih tetap meraih Adi- pura". Lebih lanjut Walikota Bogor mengatakan bahwa pihaknya memang pernah ditegor dari Kantor KLH daerah kira kira 6 bulan lalu. Tapi saat itu sebe- narnya Bogor sedang mengalami kendala dana, yaitu lupa me- masukkan soal rematerialisasi. Syukur dapat bantuan dari Gu- bernur Jabar dan bisa menambah 55 truk dan kemudian 10 truk CA 4 Dengan timbulnya kasus se- perti itu, menurut Sukria tidak menutup kemungkinan sejumlah warga lainnya akan mengambil inisiatip yang sama (Menahan ser- tifikatnya) dan meminta adanya penyesuaian harga. Begitu juga apabila BSD menggunakan tanah tersebut. Sion Surya tanah seluas 200 hektar itu akan lah dimulai sebelum pendirian dijadikan "Perkampungan Gu- ru", namun proses pembangunan sampai saat ini belum berjalan. Dengan belum adanya kegiat- an tersebut sejumlah warga yang tadinya mengoperalihkan gara- pannya sudah memiliki sertifikat. Ketika Adi Pranata meminta ser- tifikat tersebut sejumlah warga menahan bahkan warga meminta agar pembeli tanah itu menyesuai- kan lagi dengan harga sekarang. "Dulu kami ini mengoper- alihkan tanah bukan menjual se- cara mutlak," Sukria menirukan ucapan warganya. Menurutnya, kini RSUTange- rang sedang menuju peningkatan sewa dana. Dengan adanya pe- ningkatan pelayanan dan disiplin dokter dan karyawan lainnya, diharapkan hal itu segera ter- wujud, seiring dengan pesatnya perkembangan penduduk yang kini diperkirakan sekitgar 2,5 juta orang. Karena bukankah lan- Tidak mengherankan, jika rata-rata lahan pertanian yang ordimiliki setiap keluarga kecil, terletak di Daerah? Dan lan- dasan perekonomian nasional dasan perekonomian daerah itu berarti adalah pereko- nomian Desa? malah tidak sedikit keluarga tidak punya lahan, dan ter- paksa bergantung hidupnya jadi petani penggarap. Atau dapat dimengerti pula, me- ngapa tingkat migrasi (meran- tau) orang Minangkabau sejak tempo dulu terkenal tinggi. 61 Karena peluang hidup dari pertanian kecil, di samping lahan efektif terbatas, juga pertambahan penduduk Sum- bar cukup tinggi sekitar 1,24%. Sementara pertumbuhan angkatan kerja setiap tahun sejak 8 tahun terakhir menca- pai 3,36%. Oleh karena itu per- soalan pokok daerah ini dalam menyelesaikan Pelita V ini adalah penyediaan lapa-ngan kerja. sampah. Soalnya, dari 24 truk sampah yang ada tinggal 8 yang dapat beroperasi. Itupun jalan- nya Senin-Kamis". Sekretaris Menteri KLH, mengungkapkan bahwa dite- tapkan tiga kriteria yang ketat untuk perolehan Adipura Ken- cana. Oleh karena itulah kita lihat pula, dalam soal ketatnya penilaian tahun ini, ada kota-kota Adipura tahun ini tidak muncul yang tahun lalu memperoleh lagi yaitu Ambon dan Jambi. Selain itu yang sudah mendapat Adipura dipertandingkan dengan kota yang juga sudah mendapat tidak diberlakukan peraturan Adipura. Bagi pendatang baru, demikian. Mereka tetap dinilai tersendiri sebagai pendatang. Dikatakan bahwa untuk meraih Adipura Kencana ma- sing-masing nilai untuk bidang minimal 800. "Nah, pada kota Bogor ada beberapa komponen yang tidak mencapai nilai 800 Karena lahan efektif sedikit dan tersebar tidak merata di wilayah pergunungan dan pan tai, maka sebaran penduduk terkosentrasi pada Desa-desa pergunungan dengan kegiatan persawahan dan peladangan. Sementara di Desa-desa pan- tai dengan kegiatan perikanan. Dengan arti kata, mayori- asrama tersebut. Dalam acara peletakan batu pertama itu Dekan FKGUI Drg Hermawati Johans. Msc. DPH, mengharapkan melalui RSU Tangerang berserta Puskes- masnya, para mahasiswa program S1 maupun program SP, akan lebih mampu memperoleh pengalaman belajar, sesuai dengan tugasnya dimasa datang dalam memberi pelayanan pada masyarakat. Bangunan asrama yang berukuran 8 x 12 M2 diambil dari sumbangan orang tua mahasiswa FKGUI, dengan biaya Rp 22,5 juta. (Syam/9) Jakarta, NERACA PEMDA DKI Jakarta sudah siap menerima pelimpahan we- wenang penanganan pedagang asongan, yang lebih dikenal de- ngan Operasi Esok Penuh Hara- pan (OEPH) dari Menko Polkam. Demikian hasil Rapim Pemda DKI Jakarta yang dipimpin Gu- bernur Wiyogo Atmodarminto, Rabu, seperti dijelaskan oleh Kepala Biro Humas Drs. Parwan- dono kepada wartawan, kemarin. Tapi Parwandono tidak menjelaskan, kapan pengalihan wewenang dari Menko Polkam kepada Pemda DKI Jakarta akan dilaksanakan. "Yang penting kami sudah siap melaksanakan," ujarnya. Oleh karena itu, se- bagaimana yang dirumuskan dalam suatu rapat kerja pe- merintahan Sumbar belum lama ini, adalah tepat jika upaya-upaya untuk pe- ningkatan mutu tatalaksana pemerintahan (khususnya pemerintahan Desa) baik dari segi peningkatan mutu faktor manusianya (perangkat lunak) maupun peningkatan mutu faktor saranal prasarananya (perangkat keras) terutama untuk mendorong hidupnya mekanisme perekonomian Pedesaan tersebut. Dalam hal ini peningkatan mutu aparatur tingkat Kecamatan sebagai mekanisme formal, dan mutu aparatur Desa yang menge- lola kekuatan masyarakat se- cara informal, perlu dilakukan. Peningkatan kualitas pendidikan yang akan menam- bah bekal pengetahuan dan keterampilan untuk mengem- bangkan sumberdaya manusia Menurut Parwandono, dalam penanganannya nanti, Pemda DKI Jakarta akan tetap berpegang pada garis-garis kebijaksanaan Menko Polkam, yaitu tetap melarang pedagang asongan ber- operasi di tempat terlarang. Jakarta, Siap Menerima Pengalihan Wewenang OEPH Pemda juga akan membantu kepada para pedagang asongan yang benar-benar warga DKI Jakarta melalui pendidikan alih profesi, atau menempatkan pada lokasi yang diperbolehkan untuk pedagang asongan bagi mereka yang ingin tetap meneruskan profesinya itu. tetapi beberapa komponen lain mencapai nilai lebih 800. Oleh karena itu tidak mendapatkan Adipura Kencana. Namun ka- rena nilainya mencapai 800 (to- tal) Bogor tetap berhak atas Adi- pura". Rahasia SEMENTARA itu Walikota Solo Hartomo pada acara terse- but, atas pertanyaan seorang wartawan, menolak mem- beberkan rahasia kiatnya se- hingga kotanya kembali meraih Adipura tahun ini. Sebagaimana diketahui, hingga tahun 1990 kota Solo berhasil meraih Adipura empat kali berturut-turut. "Maaf, tidak dapat saya jelas- kan disini apa kiat saya dalam melaksanakan program lingku- ngan. Nanti kalau ketahuan kiat saya, bisa-bisa nilainya untuk masa mendatang dikurangi," Kata Hartomo berseloroh. maupun sumberdaya alam yang ada di Desa adalah wajar diperoleh kalangan aparatur Pedesaan/Kecamatan sesuai dengan tagihan perkembangan pembangunan yang makin maju dan komplek di Pedesaan sebagai akibat dari pening- katan investasi para pengusaha ke Pedesaan. Melalui perkebunan besar, Agrobis dan perdagangan, produk-produk modern, diha- rapkan tak ada lagi keluhan pelayanan pemerintahan menyulitkan pihak Investor atau dunia usaha dalam me- nanamkan modalnya untuk kemajuan Pedesaan. Tidak akan terdengar lagi sengketa soal lahan garapan petani. Atau soal kecemburuan sosial yang timbul dari adanya gap antara petani tradisional de- ngan "petani berdasi" dan lainnya. Namun ia terus terang me- ngatakan bahwa program ling- kungan kotanya mendapat angga- ran lumayan mencapai sekitar Rp 600 juta. Kota Solo memang dikenal memiliki sistem bagus dalam soal pembuangan akhir sampah kota. Walau demikian dengan atau tanpa perolehan Adipura kami memang akan terus menjaga masalah lingkungan ini. Dan ini memang merupakan ujud peng- abdian kepada bangsa, negara dan agama," ujar Hartomo. Lain Solo lain Tanjung Pi- nang yang tahun ini meraih Adi- pura untuk kelompok Kota Kecil. Tanjung Pinangmerupakan satu- satunya dan pertama kali sebuah kota administratif meraih Adi- pura. Berbicara mengenai bantuan Universitas Indonesia khususnya dari Fakultas Kedokteran, belum lama ini RSU Tangerang men- dapatkan bantuan I unit asrama untuk Kualitas bangunan itu perlu dijaga dan dipertahankan karena mahasiswa FKGUI, menyangkut kepentingan murid- murid sekolah, jangan sampai khususnya bagi mahasiswa yang melakukan praktek akhir untuk pada saat belajar terganggu kete- mendapatkan kesarjanaannya nangannya, atau malahan bisa (drg). Bantuan itu merupakan sampai terjadi hal-hal yang tidak Menurut Kepala Biro Humas, realisasi piagam kerjasama RSU Pemda DKI Jakarta juga me- diinginkan, seperti ambruk setempat dengan FKUI yang te- ngimbau kalangan swasta misalnya. (3/9) Membuka rahasia keberhasi- lannya sebagai kotip, Walikota Tanjung Pinang mengatakan ha- nya keberanian membuat tero- bosan-terobosanlah yang meng- hantar daerahnya meraih Adipura. (9) Oleh karena upaya-upaya Pemda Sumbar, seperti pe- ngadaan Sarjana Pelopor Pembangunan Desa, pe- ngadaan lembaga keuangan seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang didukung oleh Trading House dan Capi- tal Ventura- Pengembangan Sumbar menjadi Provinsi Ko- perasi, yang seyogianya dimu- lai dengan Desa Koperasi, Kecamatan Koperasi dan Kabupaten atau Kotamadya Koperasi Sangat tepat sebagai langkah untuk pengembangan kehidupan ekonomi kerakyatan yang basisnya adalah di Pede- saan. maupun perguruan tinggi membantu ikut memecahkan persoalan yang dihadapi dalam menangani pedagang asongan ini. Diharapkan kepada semua pihak, hendaknya tidak mempo- litisir persoalan pedagang aso- ngan bagi kepentingan pribadi maupun golongan. "Saya mohon masyarakat dapat membantu mencari jalan keluarnya. Bukan malah mengkritik kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah," ujar Gubernur seperti ditirukan Par- wandono. Dalam Rapim yang dihadiri oleh ketiga Wagub dan para Kepala Dinas serta Walikota ini. Gubernur KDKI Jakarta Wiyogo Atmodarminto juga minta aparat di tingkat kecamatan dan kelura- han untuk membantu mengawasi bangunan sekolah dasar. Gubernur minta agar pem- bangunan gedung Sekolah Dasar dijaga kualitasnya, sedangkan gedung yang sudah ada diper- tahankan kondisinya baik sarana maupun prasarananya. Hasil dari Sarjana Pelopor Pembangunan Desa (SPPD) yang diluncurkan Sumbar sebanyak 280 orang tahun lalu kini terasa pengaruhnya secara empiris di Pedesaan. Jika se- belumnya banyak generasi muda menilai kegiatan bertani dan berladang secara tra- disional sebagai kegiatan yang kurang bergengsi. Sehingga dari pada kerja di sawah/la- dang, lebih baik mereka memilih penganggur di Desa atau di Kota. Tapi sekarang, hal itu sudah berubah. Teru- tama setelah melihat para Sarjana masuk Desa dan mengerjakan kegiatan tani, beternak ayam, beternak ikan atau lebah, berdagang melalui koperasi. Maka generasi muda di Desa, bergairah lagi mela- kukan kegiatan bertani ber- sama para Sarjana yang da- tang dari kota. Mereka malah kini bangga, termasuk kelom- pok para petani "berdasi" yang biasa berurusan dengan Bank, dengan Perusahaan luar negeri dan para pejaba penting. HARIAN NERACA Bangkitnya kegairahan Generasi muda bertani di Pedesaan ini, janganlah di- anggap remeh. Karena hal itu ber-kaitan erat dengan pen- ciptaan lapangan kerja yang menjadi tema pokok Pelita V sekarang ini. Disamping posisi desa merupakan basis kegia- tan produktif, juga 79,10% pen- duduk Sumbar tinggal di Pede- saan. Secara ekonomi 58,72% Lubuk Linggau Dapat Dua Notaris Palembang, NERACA BUPATI Musi Rawas H. Nang Ali Solichin, SH minta agar segenap pejabat Notaris memberi- kan layanan yang baik dan bijak kepada masyarakat utamanya dibidang hukum. Disamping itu perlu pula memberikan penyu- luhan-penyuluhan hukum dise- tiap kesempatan tertentu. Penegasan itu dikemukakan Nang Ali ketika atas nama gu- bernur Sumsel melantik Ida Kusuma, SH sebagai Notaris di Lubuk Linggau belum lama ini. Pelantikan itu sendiri berdasai - kan SK Menteri Kehakiman RI nol C-13. HT.03.01 tanggal 28 Februari 1990. Upaya Sumbar Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa SUMATERA Barat yang tas penduduk Sumatera Barat, luasnya 42.297 Km persegi tinggal di Desa. Sumber pen- dewasa ini berpenduduk dapatan dari sawah dan la- sekitar 3,9 juta jiwa. Karakter- dang di Desa pergunungan, istik wilayah, dominant bere- dan mencari ikan kelaut pada lief kasar dalam bentuk per- Desa pantai. Oleh karena itu, bukitan dan pergunungan, cukup relevans, jika dalam maka sebaran lahan efektif kepemimpinan Gubernur Drs. untuk pemukiman atau untuk Hasan Basri dewasa ini per- kegiatan produktif kehidupan hatian pembangunan dicu- masyarakat tidak merata ma- rahkan pada peningkatan ba- lah relatif terbatas. sis perekonomian Pedesaan. Dengan dilantiknya Ida terse- but, Kotip Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas berarti sudah dua Notaris yang berkutat di daerah ini. Tahun sebelumnya Notaris Badiah, SH telah men- dahuluinya. Dan kedua Notaris ini siap memberikan pelayanan Hukum kepada masyarakat di- sini kata Kabag Humas Pemda Musi Rawas Drs. Lukman Ef- fendi kepada Neraca disini. Dibagian lain Bupati Nang Ali menekankan supaya pihak Notaris bekerjasama dengan in- Jakarta, NERACA PASAR Pondok Labu, Jakarta Selatan menurut rencana akan diremajakan, karena selain tidak mampu lagi menampung kegiatan pasar yang terus meningkat, juga karena bangunan pasar itu sudah tua, kata Kahumas Walikota Jakarta Selatan, Selasa. Ketika menjawab pertanyaan, M. Yanis mengatakan bahwa ren- cana peremajaan Pasar Pondok Labu yang luas tanahnya 3.170 m2 dan luas bangunan 1.278 m2 itu, sudah ada,"hanya terbentur dengan kawasan Kompleks De- partemen Dalam Negeri (DDN) di belakang pasar itu." Menurut Yanis, peremajaan dan perluasan pasar tersebut saat ini tengah dibicarakan oleh Pemda DKI dengan instansi-instansi terkait. "Jika telah selesai, tentu saja peremajaan yang memang direncanakan akan segera di- lakukan," katanya. Menyinggung pemakaian areal parkir untuk berdagang, ia mengatakan penggunaannya hanya dalam waktu-waktu ter- tentu, selain untuk membantu dan memudahkan masyarakat mem- peroleh kebutuhannya dengan lengkap, juga untuk menampung para pedagang K-5 yang bermo- dal kecil. Menurut dia, bukan hanya di Pondok Labu, areal parkir dan jalan dijadikan tempat berdagang, tapi juga di Pasar Minggu, Pasar Kebayoran Lama dan lokasi lain. "Itu dilakukan untuk menga- tasi perkembangan kegiatan pasar yang meningkat karena kawasan yang berkembang pesat dan untuk menampung pedagang yang ber- modal kecil," katanya. stansi lainnya secara sebimbing terus membina hubungan guna menggelarkan pelayanan Hukum yang terarah dan terpadu kepada khalayak. Ia menggambarkan betapa kian meningkat pembangunan dan kemakmuran rakyat yang me- merlukan pelayanan hukum. Itu karena dibarengi lalu lintas hukum terutama yang me- nyangkut Hukum Perdata sebagai dari makin meningkatnya pem- bangunan dan kemakmuran rakyat tadi. Pasar Pondok Labu Akan Dari pemantauan Neraca di Sumsel, ibukota Kabupaten Musi Rawas itu meruakan Dati-II di Sumsel Daratan yang telah di- penduduk Sumbar bertumpu hidupnya di Sektor pertanian, 5% sektor industri, sektor jasa 17,3% dan 18,98% di sektor lainnya. tongkrongi Notaris. Ini mem- buktikan bahwa daerah ini kian berkembang dan melesat maju terutama kalangan masya- rakatnya. Namun dalam hal upaya Sumbar meningkatkan pere- konomian Desa, hendaknya janganlah pengertian Desa tersebut dikaitkan hanya de- ngan Pedesaan di wilayah Per- gunungan atau persawahan saja.Tapi seyogianya pengem- bangan Desa-Desapantai yang dewasa ini masih mempriha- tinkan nasibnya, karena tidak berdaya menjinakan lautan Hindia yang luas dan ganas dengan perahu tradisionalnya. Maka nasib mereka patut pula mendapat curahan per- hatian dalam program pengembangan ekonomi Desa. Desa-desa nelayan yang mis- kin tersebar sepanjang pantai dan pulau-pulau barat dari utara sampai selatan bibir lautan hindia di Sumbar. Masa desa nelayan ini, bukan hanya menyangkut ter- batasnya perangkat keras se- perti peralatan menangkap ikan yang modern tapi rendah- nya sumberdaya manusia yang dimiliki mereka, sebagai akibat dari rendahnya minat generasi muda mereka untuk memilih sektor perikanan sebagai ajang pertarungan hidup. Hal itu mungkin berkaitan pula, dengan gambaran suram yang diperlihatkan oleh hasil tangkapan ikan para orang tua mereka yang tidak bersekolah/ tradisional. (Asril Joni) Lubuk Linggau juga meru- pakan jalur lintas yang langsung berbatas dengan empat propinsi yang secara langsung sebagai daerah populer di Sumsel itu. Hadir pada pelantikan itu unsur pimpinan daerah setempat. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Ketua DPRD Musi Rawas dan pejabat lainnya. (K6) WAGUBSU Drs. Alimud- din Simanjuntak mengingatkan, rancangan Perda tentang Pena- taan Kawasan Danau Toba se- gera dikeluarkan guna meme- lihara, melestarikan, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Hal tersebut ditegaskannya dalam pertemuan dengan Tokoh- tokoh masyarakat yang berada dikawasan Pantai Danau Toba Pulau Samosir Kabupaten Ta- panuli Utara ketika melakukan kunjungan kerja, baru-baru ini. Mulai sekarang, jangan ada lagi yang mendirikan bangunan beruparumah-rumah disepanjang Objek Wisata Danau Toba, tegas Wagubsu. Dikatakan, dengan ditetapkannya Danau Toba seba- Kegiatan meningkat MENURUT Kepala Pasar gai Taman Nasional, kemung- Pondok Labu, Holly Hamdani, kinan ada peraturan yang lebih pasar yang dipadati oleh sekitar tinggi dari Perda untuk mengatur Bekasi, NERACA APARAT Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Bekasi akan ditindak karena memungut biaya retrebusi bis angkutan umum di luar ketentuan yang meng- akibatkan pemasukan ke kas ne- gara berkurang. Tenaga Kerja Aparat Dipenda Bekasi Pungli Siap Ditindak Penegasan ini dilontarkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Bekasi, Drs. Tjahyo Susanto kepada Neraca dalam menanggapi adanya pungutan retrebusi di ter- minal-terminal Bekasi tidak sesuai dengan karcis retrebusi yang dikeluarkan. Medan,NERACA Para petugas ini memungut retrebusi bis dalam kota sekitar Rp 400 dan bis luar kota mencapai Rp 1000 sekali masuk terminal, dengan memberikan karcis retre- busi hanya 2-3 lembar. Padahal sesuai SK Gubernur Jabar, No.135/165/1980 tentang ketentuan retrebusi angkutan bis dalam dan luar kota hanya ber- kisar Rp 50,-- Rp 100/karcis, sekali masuk terminal. "Saya sebenarnya sudah lama Diremajakan 253 pedagang kios, tenda dan los serta 125 pedagang K-5 itu, tidak sanggup lagi menampung kegia- bertambahnya pedagang. tan pasar yang meningkat dan "Kawasan Pondok Labu berkembang dengan pesat, dan memerlukan sebuah pasar yang dapat menyediakan segala kebu- tangga dengan lengkap dan terjangkau," kata- tuhan rumah nya. "Pedagang-pedagang ikan dan lainnya yang berdagang di pinggir-pinggir jalan itu, bukan hanya mengganggu pedagang Menurut Holly, karena pasar yang berdagang di dalam pasar, sudah tua dan tidak sanggup lagi tapi mereka juga tidak bisa menampung penambahan jumlah menjaga kebersihan, sehingga pedagang, maka pada waktu- lingkungan sekitar pasar menjadi waktu khusus, seperti pagi hari, kotor," katanya, sambil menun- areal parkir pasar seluas 1.177 m2 jukkan gundukan sampah di dipergunakan oleh pedagang K- sekitar pe-dagang-pedagang "liar 5 untuk menggelar dagangannya. itu. (Ant). Kawasan Danau Toba Mulai Ditata mengetahui cara-cara kerja petu- gas di pos-pos retrebusi terminal, yang memungut karcis retrebusi kepada awak bis tidak sesuai dengan nilai karcis tersebut, namun saya belum bisa membukti kan guna menindaknya," ungkap Tjahyo. kawasan Danau Toba tersebut, oleh Pemerintah Pusat. Kepala Pasar itu mengatakan masalah yang dihadapi olehnya, selain perlunya segera Pasar Pondok Labu diremajakan, juga adanya pedagang "liar" di bukan pinggir-pinggir jalan didekat pasar itu. Setelah menyelusuri Pantai Pulau Samosir, Wagubsu dan rombongan, beliau mengatakan, semua pantai yang dilalui telah keruh akibat pengotoran yang dilakukan oleh Manusia. Deregulasi Diharapkan Mampu Sediakan Pekerjaan Dalam kesepatan kunjungan kerja itu Wagubsu didampingi Kadit Bangdes Tingkat I SU, Kakanwil Kehutanan, Kadis Kehutanan, Kadis Pariwisata, Kadis PU/Bina Marga, Karo Bina Pemdes dan Karo Humasy. Bandar Lampung, NERACA lapangan kerja baru, kata Nuril SASARAN yang hendak Hakim YHS, SE. dicapai melalui paket kebijak- Direktur utama PD. Wahana sanaan Pakmei 1990 diharapkan lebih besar ke arah penyediaan Raharja itu ketika berbicara seba- gai pengamat ekonomi, di Bandar Lampung, Selasa, menjelaskan, berbagai penurunan atau peng- hapusan bea masuk, tataniaga, perizinan dan perdagangan sangat tepat dilakukan oleh Pemerintah. Wagubsu dan rombongan selain mengadakan pertemuan dengan Tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Pengururan dan Kecamatan Simanindo, juga berkesepatan meninjau Objek Wisata Peninggalan Sejarah la yang juga ketua umum "Batu Kursi" yang telah berusia DPD-PPSKI dan wakil ketua 400 tahun di Huta Siallagan Kadinda Lampung lebih jauh Ambarita. mengungkapkan, penurunan tarif bea masuk, penyederhanaan ta- taniaga berbagai komoditas jelas akan menurunkan biaya produksi dan mengurangi ekonomi biaya tinggi (high cost economic). Juga ditinjau kesiapan Wis- man Maduma Pemda Tingkat II Tapanuli Utara yang sedang membenahi panggung terbuka (open stage) guna menyambut PESTA DANAU TOBA pada bulan Juni ini serta persiapan Tahun Kunjungan Wisata 1991 yang tinggal hanya 6 bulan lagi. (Z.A). Di negara maju, kendala eko- nomi akibat tarif sangat kecil, karena tarif disana sangat rendah. Karena itu, pemerintah di sana mencari jalan lain untuk mem- bantu keuangan negara, seperti melalui pemasyarakatan mem- bayar pajak. Di Indonesia bisa dengan cara memeratakan bumi dan pemungutan pajak bangun (PBB), ujarnya. Dengan deregulasi melalui Pakmei 90 ia menilai akan ada investor lain di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan indus- tri yang menanamkan modal di daerah Lampung, karena dorong- an usaha lain akan menjadi lebih banyak. Pegunungan banyak yang gundul sehingga sungai-sungai kering, apabila hujan datang maka air hujan itu akan mengikis tanah-tanah dan membawa lum- pur pada akhirnya Danau Toba yang indah dan dikagumi, baik di dalam maupun di luar negeri akan semakin dangkal. Wagubsu minta kepada seluruh lapisan masyarakat di Pulau Samosir agar meman- faatkan tanah-tanah kosong dan pegunungan yang gundul untuk pengembangan hutan tanaman industri guna kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Dan sekaligus sebagai upaya pe- nanggulangan bencana alam akibat perambahan hutan. Jelas, dengan adanya tiga in- stansi dalam mengelola terminal, baik pungutan retrebusi bis, ke- bersihan dan keamanan dan lain sebagainya sulit memecahkannya atau mengatasi permasalahan tersebut, karena kurang koordi- nasi satu sama lain. Menurut Tjahyo, guna menga- tasi hal ini lebih baik setiap peng- Dipenda di Terminal usaha angkutan bis membeli kar- cis retrebusi kepada Dipenda. Pembelian ini untuk kebutuhan lembar dengan nilai Rp 15.000, selama 1 bulan atau sekaligus 300 sehingga para pengusaha bis tidak dirugikan oknum-oknum terminal. Tapi yang sanggup melakukan cara seperti ini paling paling pe- ngusaha bis yang inemiliki 30-50 kendaraan angkutan. Kalau peng- usaha itu hanya mempunyai satu kendaraan angkutan, jelas mereka keberatan. Usul TJAHYO mengakui dalam pengelolaan terminal-terminal di Bekasi masih ditemukan kesem- rawutan, baik soal pungutan retre- busi dan kebersihan. Karena ada berbagai instansi yang nimrung. Untuk merubah cara yang sudah merupakan warisan ini sangat sulit. "Saya sedang mem- perjuangkan organisasi dulu dibe- nahi, yakni dibentuk semacam Samsat di terminal yang khusus mengelola pendapatan. Jangan ada aparat pendapatan, DLLAJR dan polisi. "Tapi dengan adanya infor- masi semacam ini, yang mana petugas, Cikarang dan Bekasi hanya memberikan karcis retrebusi sekitar 2-3 lembar atau Rp 150, kemudian memungut Rp 400-Rp 1.000 setiap kali masuk terminal, ini jelas tidak dibenarkan," teg- asnya. "Untuk itu saya akan menindak oknum-oknum petugas Dipenda yang melakukan pungutan di luar ketentuan tersebut." Bila setiap angkutan umum yang masuk ke terminal dikenakan Rp 400 - Rp 1.000, dengan mem- berikan karcis retrebusi hanya 2-3 lembar dengan nilai Rp 150/bis. Jelas, uang itu dikorup oknum- oknum tersebut atau tidak di stor kepada Dipenda. Tjahyo juga menyesalkan masyarakat atau pengemudi bis." Kalau sudah tahu bahwa karcis retrebusi per-lembar hanya Rp 50 - Rp 100, lalu petugas memungut Rp 400-Rp 1.000 dengan mem- berikan karcis 2-3 lembar. Kok mau menerimanya, sebaiknya diminta dong sesuai dengan nilai uang dan jumlah karcis." Ia menilai bahwa soal mena- Dalam kedudukan sebagai ngani berbagai pungutan di termi- nal ini sangat kompleks. Karena Kepala Terminal itu siapapun bisa, atau dari DLLAJR, Polisi dan saja petugas Dipenda Dipenda. Tapi dengan catatan memungut retrebusi. Tapi ada siapa yang menjadi komandan petugas DLLAJR dan polisi yang harus ada Surat Keputusan (SK) ikut mengurus masalah terminal. dari Bupati (ULI) DKI akan Terima PAD Rp 3 Miliar/Thn premi 0,24% dari penghasilan Jakarta, NERACA PEMDA Jakarta akan yang diterimanya setiap bulan, menerima tambahan pendapatan atau Rp 240/bln bagi yang ber- asli daerah (PAD) sedikitnya Rp gaji Rp 100.000/bln. Sementara 3 milyar/thn dari pelaksanaan premi yang akan diterima Pemda Perda (Peraturan Daerah) no 7 DKI sebagai PAD hanya 25% tahun 1989 tentang kewajiban pe- dari jumlah tersebut. rusahaan yang ada di DKI untuk masuk asuransi kecelakaan di- luar jam kerja bagi para karya- wannya. Jaminan kecelakaan yang akan diterima karyawan peru- sahaan yang masuk asuransi terse- but berupa tunjangan sementara tidak mampu, tunjangan cacat, tunjangan kematian, penggantian Halaman VIII. Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Ahmad Masjhur menga- takan, sejak dikeluarkannya Perda alat bantu, dan penggantian gigi tersebut berarti seluruh peru-palsu dan kaca mata. Jumlahnya sahaan yang berdomisili di bervariasi sesuai kecelakaan yang wilayah ini harus mengasuran- dialami karyawan tersebut. Misalnya mengalami cacat sikan karyawannya di luar jam kerja. Untuk itu Pemda DKI telah tidak mampu bekerja sementar:/ menjalin kerjasama dengan akibat kecelakaan, tertanggung asuransi PT Bumi Putera Muda akan diberi tunjangan 120 hari guna mengelola dana tersebut, pertama sebesar 100% gaji/upah dan seterusnya 50% gaji/upah katanya kepada Neraca. sampai dinyatakan cacat tetap oleh dokter. Sedangkan tunja- ngan cacat tetap setinggi- tingginya 70% kali gaji/upah 60 bulan. Kadis Tenaga Kerja DKI mengungkapkan hal itu selesai Komisi Ě DPRD DKI melakukan peninjauan ke Bank Umum Na- sional kemarin. Peninjauan yang dipimpin ketua komisi Salam Sumangat, SE itu dimaksudkan untuk mengetahui sampai dimana tanggapan dari perusahaan-peru- sahaan di DKI melaksanakan Perda tersebut. Menurut Ahmad Masjhur, dalam pelaksanaan Perda terse- but Pemda DKI akan menerima PAD berupa retribusi Rp 6000 sampai Rp 24.000/thn, dan bagian dari jumlah premi yang dibayar kan oleh peserta asuransi terse- but. Dijelaskan, sejak Perda yang disahkan oleh DPRD DKI bulan Juli tahun lalu itu telah tercatat 49 perusahaan-perusahaan besar turut dalam asuransi kecelakaan tersebut. Sementara jumlah peru- sahaan yang ada di Jakarta saat ini mencapai sedikitnya 15.000 buah, katanya. kecilnya perusahaan peserta asuransi. Untuk perusahaan besau dengan karyawan 100 orang keatas Rp 24.000/thn, menengah dengan karyawan antara 30-99 orang Rp 12.000/thn, dan peru- sahaan kecil dengan karyawan 30 orang kebawah Rp 6000/thn. Sama Dengan Upah SEMENTARA itu ketua Komisi E DPRD DKI Salam Sumangat, SE mengatakan, bahwa semua perusahaan yang berdomisili di wilayah ini harus mematuhi pelaksanaan Perda no 7 tahun 1989 tersebut. Kewajiban ini sama halnya dengan peru- sahaan melaksanakan upah mini- mum yang ditetapkan Pemda DKI Rp 2100/hari, katanya. "Untuk melaksanakan Perda ini harus Pemda DKI sendiri yang memeloporinya terlebih dulu, yaitu dengan mewajibkan peru- sahaan-perusahaan daerah di sini masuk asuransi kecelakaan di luar dinas tersebut," kata anggota dewan dari fraksi karya pemba- ngunan itu. (rr) Cirebon, NERACA AHMAD Masjhur menga- BERDASARKAN laporan takan, retribusi yang akan dite- tahunan di Kantor Depnaker Cire- rima Pemda DKI dari peserta asuransi Rp 6000 sampai Rp bon, Jawa Barat, jumlah tenaga 24.000/.thn sesuai dengan besar kerja yang dibutuhkan di wilayah Kotamadya dan Kabupaten Cire- bon sebanyak 2.195 orang terdiri dari 775 tenaga kerja pria dan 1.420 tenaga kerja wanita. Menurut sumber KNI di kan- tor Depnaker Cirebon, Senin, jumlah tersebut belum termasuk lowongan untuk ABRI dan bebe- rapa lowongan lainnya yang tidak terdaftar di Kantor Depnaker Cire- Sedangkan kewajiban bagi setiap karyawan perusahaan yang masuk asuransi hanya membayar bon. Namun, yang jelas menurut Nuril Hakim, dengan pengurang- an ongkos produksi akan mening- katkan laba usaha, mendorong mutu peningkatan jumlah dan produksi sehingga setiap peru- sahaan akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak, katanya. Ketua Kadinda Lampung, H. Musolly Rais yang ditemui terpisah menyambut baik paket tersebut. Melalui paket itu diha- rapkan banyak investor yang akan menanamkan modal ke Lampung. Karena deregulasi itu baru berjalan seminggu lebih, dam- DELEGASI JEPANG :Menaker Cosmas Batubara di ruangan kerjanya, Rabu (6/6) menerima paknya bagi anggota Kadinda kunjungan delegasi Jepang dari Asosiasi Pengusaha Pelayaran Jepang sebanyak 7 orang, dipimpin belum bisa dirasakan, kata Ketuanya J. Tanabe. Kunjungan tersebut guna merebut tenaga kerja pelaut Indonesia yang kini telah Musolly Rais lagi. (Ant). memenuhi standar. (IPPHOS/Neraca) Kar Para Pen Rp. Rp. Ког ber 15 Jur Jur Sa da dil De m be Si a P C