Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Rabu, 26 Pebruari 1997 Penerbit Pemimpin Umum/Pendiri Wakil Pemimpin Umum Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab Wakil Pemimpin Perusahaan Managing Editor Sekretaris Redaksi Redaktur Anggota Redaksi Terbit Tarip Iklan Alamat Telepon Perwakilan Jakarta Perwakilan Banda Aceh SIUPP Dicetak Oleh : : 7 : : : analisa Yayasan SIKAP PRESS. Harta Susanto. Supandi Kusuma. H. Soffyan. H. Ali Soekardi. Joeli Salim. Paulus M. Tjukrono. H. War Djamil. H. Amir Siregar, H. Kaharudin, H. Bahari Effendy, H. Naswan Effendi, Usman Alie, H. War Djamil, Mulyadi Franseda, H. Ismail Lubis, H. Basyir Ahzar, H. Azmi Majid (foto). M. Hatta Lubis, Mac. Reyadi MS, Budiman Tanjat, Buoy Harjo, A. Rivai Siregar, Hasan Basri Ns, Timbul O. Simarmata, Johan Jambak, Ismugiman, Idris Pasaribu, Agus Salim, M. Sulaiman, Ali Sati Nasution, Samil Chandra, M. Nur, Hermansyah, Aswadi, Faisal Fardede, Kwa Tjen Siung, Hendar Tusmin, Anthony Limtan. Seminggu 7 kali. Rp. 4.500,- per mm/kolom (umum). Rp. 3.000,- per mm/kolom (keluarga). Jalan Jend. A. Yani No. 35-43 Medan. Kotak Pos: 1481. Telex No.: 51326 ANALIS IA. Fax: (061)- 514031, Telegram: ANALISA MDN. Redaksi: 556655 (2 saluran)/511256. Tata Usaha: 554711 (3 saluran)/513554. Frans Tandun, Jln. K.H. Hasyim Ashari. No. 43-A Jak. Pusat Tel. 3446609/3844339/3453912 Fax.: (021)- 363388. H. Harun Keuchik Leumiek Jalan Tgk. Cik Ditiro 106 Tel. (0651) - 23839. Fax: (0651) 23839. SK. Menpen No. 023/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1985. Tanggal 24 Desember 1985. P.T. KUMANGO Medan (Isi di luar tanggung jawab pencetak). Tajukrencana Penerapan EDI dalam UU Kepabeanan SESUAI dengan era globalisasi dan komputerisasi administrasi, penerapan sistem "Electronic Data Inter- change" (EDI) dalam pemeriksaan dan pengurusan barang di pelabuhan laut dan udara nusantara dalam rangka pelaksanaan UU Kepabeanan baru pada 1 April mendatang, sungguh suatu pembenahan revolusioner dalam sejarah kepabeanan kita. Dengan meningkatnya volume perdagangan dua arah seiring dengan pertumbuhan ekonomi mikro dan makro, maka penanganan dokumen impor dan ekspor secara konvensional tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman dan tuntutan masyarakat pengguna jasa yang menginginkan pengeluaran barang impor dengan cepat dan biaya pengurusan semurah mungkin. Manfaat terbesar dari penerapan EDI ini barangkali adalah penghematan waktu dalam prosesing data, akurasi dalam penerapan tarif pos barang sekaligus bea cukai terutang dan yang terpenting, pengawasan/pemantauan terpadu oleh otorita melalui jaringan integral antara importir dan aparat bea cukai. Bagi orang bisnis, "waktu adalah uang". Lebih cepat barang dapat dikeluarkan dari pelabuhan, tentu lebih banyak biaya dapat dihemat, antara lain sewa gudang, biaya administrasi, transpor, bunga bank dan sebagainya. Melalui sistem pertukaran data elektronis ini, kontak fisik antara importir dan petugas akan berkurang dan peluang terjadinya pungli tentu berkurang juga. Tapi, agar arus masuk/keluar barang tidak terganggu, persiapan perlu direncanakan secara matang. Tantangan besar bagi penerapan sistem canggih ini adalah penyediaan perangkat-keras dan perangkat lunaknya, termasuk sumber daya manusia yang cakap dan jujur. Konon, untuk biaya instalasi sistem, tiap perusahaan pengguna jasa akan dikenakan kutipan Rp.40 juta, belum termasuk biaya-biaya lain yang berkaitan dengan akses pada jaringan sistem itu, seperti biaya pendaftaran, ijuran, inter- koneksi, fax gateway dan lain-lain. Bagi sementara perusahaan pengguna jasa, beban biaya itu akan menjadi bahan pertimbangan kalau tidak menjadi masalah. Masalah-masalah teknis seperti pengadaan suatu data base dan formating bentuk dokumen sesuai dengan UU Kepabeanan dan penyediaan tenaga operator yang cakap dan mempunyai latar belakang komputer dan impor/ekspor juga merupakan kendala yang tak dapat diatasi dalam waktu relatif singkat menjelang berlakunya UU baru tersebut. Memang diperlukan suatu masa transisi agar para pelaku mendapat kesempatan mengenali sambil mendalami seluk- beluk operasi sistem EDI tersebut. Latihan khusus atau mock-up operation hendaknya diadakan di seputar daerah pelabuhan nusantara supaya tiap pelaku, termasuk aparat bea cukai mendapat "real feel" sistem baru ini dan menyadari, bagaimana sistem elektronis yang canggih ini dapat membantu meringankan beban kerja mereka sehari-hari. Setiap usaha baru memang sulit pada saat start. Tapi kita tidak sanggup mengucilkan diri dari penerapan sistem kepabeanan umum yang mulai diterapkan oleh bagian- bagian dunia lainnya, kalau kita ingin meningkatkan efisiensi dan daya saing nasional. Sistem elektronis ini bukan samasekali "foolproof" alias serba sempurna. Baik-buruknya suatu sistem sangat tergantung pada perilaku operator yang mengatur program atau mesin itu. Pembinaan mental dan ketrampilan aparat pemeriksaan barang dalam tubuh Bea Cukai tidak kalah pentingnya dengan upaya mengup-grade sarana dan up-date data pemeriksaan dalam rangka mencegah kolusi, korupsi dan kebocoran penerimaan negara. Kampanye Dialogis PEMILIHAN Umum atau populer disingkat Pemilu tahun 1997 telah semakin dekat. Sudah di ambang pintu. Justru Pemilu yang keenam pada masa Orde Baru ini akan dilaksanakan pada hari Ka- mis tanggal 29 Mei mendatang. Dan sebelum pelaksanaannya, tentu didahului dengan masa kampanye oleh ketiga kontestan Pemilu, masing-masing Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Berbeda dengan kampanye Pemilu sebelumnya, maka kampanye Pemilu 1997 disebut kampanye dialogis, suatu hal yang dapat diang- gap sebagai baru. Mengenai kampanye ini Ketua Umum DPP Golkar H. Har- moko menyebutkan, kampanye dialogis yang dikembangkan da- lam Pemilu 1997 akan sangat menguntungkan rakyat, karena ra- kyat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Se- bab itu, tidak tertutup kemungkinan bagi masyarakat untuk me- nyampaikan aspirasi mengenai calon Presiden dan Wakil Presiden kepada jurukampanye. Dalam kampanye Pemilu nanti sebaiknya menjauhi kebiasaan mencaci-maki pihak lain. Kampanye dilaku- kan justru harus menyejukkan dan menenangkan, serta mengem- bangkan sikap-sikap yang terpuji. Pendapat tersebut benar sekali, sebab kampanye Pemilu yang menimbulkan gontok-gontokan, melakukan keberingasan sudah tidak zamannya lagi. Kampanye dengan mencaci-maki pihak lain, dan merasa hanya pihaknya sendiri yang benar sungguh sudah ke- tinggalan zaman. Begitu pula, kampanye bukan lagi tempat ajang pamer kekuatan. Justru kampanye seharusnya lebih ditujukan un- tuk mengutamakan kebersamaan guna menyukseskan tugas-tugas nasional. Terutama tugas dan kewajiban untuk memberhasilkan pembangunan nasional, yang sekarang telah memasuki PJP II. Dibandingkan dengan kampanye pada Pemilu Pemilu yang ter- dahulu, maka kampanye Pemilu tahun 1997 jelas berbeda sifat dan sasarannya, dan harus sesuai dengan zamannya. Sekarang zaman pembangunan, maka thema kampanye haruslah lebih mengutama- kan menyodorkan program kerja yang praktis, pragmatis, dan re- alistis sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Rakyat kita sekarang pada umumnya sudah kian maju dan berpandangan kri- tis. Maka jangan lagi kepada mereka disodorkan janji-janji muluk belaka. Itu sudah tidak kena. Jangan lagi digunakan pemeo lama, "kalau ingin jadi pemimpin pintar-pintarlah berjanji, perkara di- tepati atau tidak janjinya, itu lain perkara." Sikap begini sudah harus dikubur. Rakyat sekarang menginginkan kenyataan, mendambakan bukti nyata. Maka program kerja yang disampaikan juga, bukan program yang serba muluk, serba wah berkemilau. Tetapi program yang wajar sehingga dapat dilaksanakan oleh seluruh rakyat, yang ha- silnya juga untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat di mana pun dia berada di persada tanah air tercinta ini. Jadi pro- gram tersebut tidak perlu berisi angan-angan atau sesuatu yang "angah-angah", yaitu program yang dapat kita kerjakan dan di- laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Kampanye yang akan dilaksanakan tanggal 27 April sd 23 Mei mendatang yang berupa kampanye dialogis, memang harus betul- betul dapat menyejukkan, menenteramkan hati rakyat, menum- buhkan iklim teduh, bahkan harus dapat memacu penalaran dan wawasan rakyat, dan harus dapat menghindari hal-hal yang dapat memacing emosi. Juga yang tidak kurang pentingnya dalam kam- panye dialogis itu ialah masyarakat dapat menyampaikan aspirasi- nya. Dan aspirasi ini harus dapat ditampung oleh jurkam (juru kam- panye) untuk mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan ma- syarakat maupun rakyat, sebagai bahan masukan. Ini sangat pen- ting, apalagi disampaikan dalam suasana yang tertib, tenang, se- juk, penuh pengertian serta wawasan yang luas. Sosok Caleg Pemilihan Umum 1997 MEMBINA tata kehidupan adalah demokratis yang merupakan salah satu, baik sebagai sarana maupun sebagai tujuan dari pembangunan itu sen- diri. Yang menjadi persoalan adalah bahwasanya tatanan semacam itu tidak bisa dicapai sekaligus dalam waktu atau masa yang singkat. Dengan kata lain, tata kehidupan yang demokratis tidak bisa diciptakan hanya dengan jalan membentuk lembaga atau tata cara demokrasi, apalagi hanya sekadar memindahkan lembaga-lembaga yang ada di negeri Barat ke Indonesia, seper- ti adanya Parlemen (DPR), MPR, Partai Politik, Pers, Organisasi- organisasi Sosial, Pemilihan Umum dan semacamnya. Membina tatanan yang de mokratis barangkali pula bukan semata-mata membentuk apa yang dinamakan "lembaga demokrasi", melainkan barangkali berarti pula membina "sesuatu yang lain, misalnya pendidikan, kebudayaan politik, mengubah struktur sosial, memberantas nilai-nilai feodalistis, memperkecil kesenjangan sosial dengan mengupayakan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pemerataan pendapatan, mena namkan nilai-nilai baru yang ber- sumber pada Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, ber- bangsa dan bernegara. Atau juga melenyapkan ele men-elemen anti demokrasi seper- ti komunis, totalirisme, atau pemerintahan yang diktatur. Atau dengan sebutan lain, kita perlu membangun struktur perekonomian yang kuat lebih dahulu dan sementara kondisi yang lebih demokratis akan sedikit demi sedikit, atau secara bertahap kita capai. Ini tentunya membawa konsekuensi, yaitu bahwa yang diperlukan dewasa ini adalah suatu struktur kekuasaan yang kuat dan stabil yang mam- pu melaksanakan pembangunan secara terus-menerus berkesi nambungan. tatanan Salah satu format pembinaan demokratis yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak-hak politiknya secara tegas adalah melalui lembaga Pemilihan AWAL Januari 1997 terbitlah kebijaksanaan pemerintah me- nyangkut tentang naiknya harga pupuk dan harga gabah dengan perincian urea naik 21,1 peren, se- mula harganya Rp 330 per Kg ki- ni menjadi Rp 400 per Kg, ZA 26,76 persen sebelumnya Rp 355 kini menjadi Rp 450 per Kg, SP 36 dulu 14,28 persen dulu Rp 525 kini menjadi Rp 600 per Kg. Ke- bijaksanaan ini mengejutkan pa- ra petani khususnya petani yang melakukan penanaman pada mu- sim tanam. Oleh: Mohd. Saleh Sitompul Umum. Pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 1997 adalah salah satu tugas pokok Kabinet Pem- bangunan VI "Melaksanakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia dalam tahun 1997" PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT Undang Undang Dasar 1945 mengisyaratkan bahwa kedaulatan adalah berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Untuk memberikan kewenangan kepada MPR dalam melaksanakan kedaulatan rakyat dalam kehidupan kenegaraan yang demokratis, kita menempuh cara pemilu. HASIL obrolan terkadang ter- nyata punya manfaat besar. Paling tidak, bukan hanya oleh karena obrolan itu maka tulisan ini di susun, akan tetapi justru materi obrolan yang disusun menjadi tulisan inilah, yang layak jadi bahan renungan. Hal ini terjadi Ini merupakan cara yang sangat relevan, mengingat mereka- mereka yang diberikan mandat oleh rakyat dalam melaksanakan kedaulatannya, dipilih terlebih dahulu oleh rakyat selaku pemilik kedaulatan. Dengan demikian, dapat pula dinyatakan, bahwa pemilu adalah ruh kehidupan kedaulatan rakyat. secara tak sengaja ketika saya terlibat dalam pembicaran dengan seorang teman. Dengan demikian pula, pemilu ini merupakan bagian integral dari demokrasi politik yang ber- Seperti biasa, yang namanya obrolan tentu ia tak fokus. Ia justru menyerempet materi pem bicaraan ke sana ke mari. Dari dasarkan Pancasila, yang pada hakikatnya adalah wujud kedaulatan di tangan rakyat yang diselenggarakan oleh MPR/DPR. Penyelenggaraan pemilu secara teratur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah merupakan indikasi keberhasilan pembangunan politik, yang ber- makna pula makin memantapkan tatanan kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Demok rasi Pancasila yang akan men- dorong berfungsinya dan berperannya lembaga politik dan berdayagunanya organisasi kekuatan sosial politik dalam kehidupan bermasyarakat, ber- bangsa, dan bernegara. Melalui pemilu ini, akan me- ningkatkan kesadaran politik masyarakat. Di sisi lain, organisasi kekuatan sosial politik pun makin dituntut untuk lebih berkualitas dan mandiri sehingga makin berperan dalam menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya, pemilu sebagai bagian dari pembangunan politik nasional harus dititikberatkan Secara resmi, Lembaga Pemilihan Umum (LPU) telah mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk Pemilu 1997. Calon Legislatif (Caleg) ini berjumlah 2.293 orang, terdiri dari 720 orang dari Partai Persa- tuan Pembangunan (PPP), 829 orang dari Golongan Karya Tinjauan Kenaikan Harga Pupuk dan Gabah berapa tanggapan dari para pa- kar, Bungaran Saragih berpenda- pat tindakan petani mengurangi pemakaian pupuk yang berakibat produksi menurun dan kelang- sungan swasembada pangan men- datang tidak dapat dipertahankan (Kompas). Beliau memperkirakan bahwa pupuk 30 persen dari ong- kos produksi. Rata-rata kenaikan harga pupuk dari Deptan adalah 20 persen, sedangkan rata-rata harga gabah 16 persen yang ber- arti terdapat ketimpangan sebesar 4 persen. Oleh Subanindyo Hadiluwih setoran pula. Mana dapat dikasih hak untuk memungut bea parkir kalau tak ada setoran kepada pihak pemberi ijin. ANALISA ✰✰✰ Kebijaksanaan ini hendaknya dapat ditinjau ulang, sebab mem- berikan implikasi terhadap ke- PENGARUH kebijaksanaan adaan sosial ekonomi petani. Be- ini signifikan terhadap kelangsu- Gender dan Kendalanya pada pemantapan kerangka lan- dasan yang meliputi antara lain : pemantapan wawasan kebang- saan, fungsionalisasi lembaga- lembaga politik, pemantapan stabilitas politik yang sehat dan dinamis, dan pemantapan wadah wadah pengembangan partisipasi politik masyarakat. Penyelenggaraan pemilu sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat yang berkualitas tinggi dalam memilih wakil-wakilnya yang dipercaya. Yang paling tidak akan tercermin dari integritas wakil-wakil rakyat kualitatif. yang mengandung tiga ciri yang Pertama, wakil rakyat menya dari bahwa jabatan politik yang diembannya itu pada hakikatnya merupakan amanah dari rakyat yang wajib dijalankan sebagai mana proporsinya. Bahwa jabatan atau kekuasaan itu betapa pun kecilnya harus dimanfaatkan un- tuk kepentingan bersama dan un- tuk membangun kesejahteraan bersama pula. TI mg naubsgue DP NAINA 1814 astir nens anitiggni s Oleh Ir. Gustami Harahap sb gnisted gasid syngni mit A toos op sy ngan aktivitas petani gurem, skala luas lahan yang kecil berpengaruh langsung terhadap ongkos pro- duksi, dalam arti luas lahan yang kecil membutuhkan ongkos pro- duksi yang besar dan tidak seban- ding dengan produksi, sebaliknya skala luas lahan berbanding po- sitip terhadap produksi. Efek dari pada kenaikan harga pupuk ber- beda dengan kenaikan harga ga- bah. Kenaikan harga pupuk lang- sung dirasakan petani berdasar- kan ongkos yang dikeluarkan, se- dangkan harga gabah berakibat terhadap penerimaan kecil. Fak- tor resiko perlu dipertimbangkan, yang justru mempengaruhi daya beli pupuk kecil. Beberapa saat kemudian, tu kang parkir yang berada di ling kungannya, menurut pengamatan nya, tiba-tiba berubah. Diganti oleh mereka yang muda-muda. Para pendahulunya konon sudah pindah. Ada yang bekerja di hotel, ada pula yang mengantar koran. Yang lain, bekerja menjadi pelayan restoran. Pakai dasi se gala. Wah, tentunya penghasilan- Kedua, jabatan wakil rakyat mengandung pertanggungjawab an dalam melaksanakan tugas- tugasnya dalam periode tertentu. Berarti pula jabatan politik itu mengharuskan wakil rakyat memiliki built-in control dan self- restraint, sehingga mampu mengukuhkan keberadaannya agar tidak terperosok ke dalam perbuatan atau tindakan yang membohongi rakyat yang diwakilinya. hulu ke hilir, terkadang sebalik nya juga sudah meningkat. nya, dari hilir ke hulu. Atau bahkan hilir mudik tak menentu. Mulai soal jualan atau dagang, lengkap dengan kolusi dan mani pulasinya, sampai masalah era globalisasi, lengkap dengan reaksi dan program antisipasinya. Mulai dari soal SDM atau sumber daya manusia sampai iptek (ilmu penge tahuan dan teknologi) dan imtaq (iman dan taqwa). Termasuk obrolan tentang politik, sebagai bumbunya. Dan yang ketiga, kegiatan politik sebagai wakil rakyat harus dikaitkan secara ketat untuk mengembangkan wawasan kebang saan yang tegar. Dengan itu pula, akan terhindar dari gaya politik yang konfrontatif, penuh dengan konflik, serta melihat golongan rakyat sebagai pihak yang harus dilindungi secara utuh. MENIMBANG-NIMBANG CALEG silan sederhana. Kalau tak boleh yang Sangat Mengganggu dibilang rendah. Ternyata anak- anak muda yang berada di sekitar tempat tersebut, sudah mulai mampu berpenghasilan sendiri. Walaupun oleh karena tingkat pendidikannya yang sederhana dan kesempatan yang tersedia juga sangat terbatas, maka mung kin belumlah dalam posisi yang menggembirakan benar, merdeka. Masya Allah. Mana ada orang bekerja tak diperintah orang. Mana ada orang bekerja tak punya atasan. Menteri sekali pun masih perlu petunjuk Pre siden. Apakah dengan demikian mereka lalu ingin belajar atau se kolah lagi? Kelihatannya justru banyak yang tak berminat. Apa lagi sekolah, sedang tataran pen- didikan yang lalupun terkadang tak berhasil diselesaikannya karena mereka harus 'drop out'. Malas. Rekan tersebut ternyata tak hanya mengamati anak muda seki tar yang laki-laki. Tapi juga yang wanita. Diantara generasi muda perempuan, lain pula perkembang annya. Setelah menuntaskan pe lajarannya, entah di SMU atau bahkan berkesempatan menyelesai kan studi program diploma yang belakangan makin berkembang, kelihatan mereka bekerja dengan mengenakan pakaian seragam. Ada yang mengaku bekerja di bank, bekerja sebagai sales girl, Anehnya, tidak selang bebe rapa lama masih ceritera rekan tersebut ia melihat bahwa se bagian diantara mereka kembali lagi. artinya, menjadi tukang parkir lagi. Apa pasal? Ketika hal itu ditanyakan kepada yang ber- sangkutan, ternyata soalnya se derhana saja. Tidak tahan beker ja secara serius. Mereka tidak ingin diatur-atur atau diperintah orang. Ingin bebas. Ingin Surat Pembach MASYARAKAT SEDERHANA Rekan tersebut rupanya mem fokuskan pandangannya pada masyarakat sekitar yang pada Kesalahan Tehnis 8 dan 4. Sebagai pembaca setia Analisa tentu saja hal ini sangat mengganggu. Kesempatan ini saya juga mengharapkan kiranya rubrik pendidikan yang terbit setiap Ka- mis diberi prioritas pada penulis lokal yang sifatnya universal, ba- MEMBACA Analisa, Kamis alihkan kesini. 20-2-1997 halaman 10 terdapat dikan dari rubrik opini bisa di- nyak tulisan menyangkut pendi- kesalahan tak perlu terjadi. Arti- kel berjudul "Mengantisipasi Ha- dirnya Universitas Luar Negeri" Apalagi rubrik Kampus yang karya Mulyo Sunyoto (Antara), biasa terbit setiap Senin atau Sab- Biasa, antara lain jadi tukang sebenarnya telah dimuat dalam tu tidak ada lagi, maka ruang parkir. Jangan salah duga, untuk Analisa, Kamis 13-2-1997 dalam inilah dijadikan pengganti. Saya menjadi tukang parkir pun untuk halaman sama. Ini merupakan berminat menyumbangkan karya kira banyak penulis lokal yang masa sekarang, ternyata bukan perkara mudah. Selain harus mengalahkan pesaing dari rekan- rekan sebaya, yang standar pen didikannya pada umumnya juga masih di bawah rata-rata, ternyata mereka masih harus memikirkan nya. kekeliruan besar sebab terjadi da- lam halaman sama dan rentang waktu seminggu. Begitu pula beberapa waktu lalu tulisan Dr.H.A. Hakim Su- laiman dalam hari sama terjadi pemuatan ganda yaitu di halaman SULAIMAN ZUHDI MANIK Jalan Beo 27 Sei.Sikambing B Medan REDAKSI: Kesalahan tehnis yang tidak disengaja, memang (Golkar), dan 744 orang dari Par- tai Demokrasi Indonesia (PDI). Bilamana ditinjau dari tempat tinggal calon legislatif yang akan dipilih pada hari pemungutan suara tanggal 29 Mei 1997 men- datang ini, tercatat pula adanya 625 orang calon itu bertempat tinggal di Jakarta, yang berarti 27,26%. Sedangkan caleg yang bertempat tinggal di daerah pemilihan bersangkutan memang cukup menonjol, 1.536 orang (66,99%). Namun yang cukup mengejut. kan, calon legislatif yang bertem- pat tinggal di kawasan Bogor, Tangerang dan Bekasi cukup banyak juga, yakni 99 orang (4,32%) dan yang bertempat ting- gal di luar daerah pemilihannya dan juga berada di luar Jakar- ta/Botabek, adalah 33 orang (1,43%). Hal ini dimungkinkan, mengingat sistem pemilu di In- donesia adalah sistem gabungan proporsional-distrik. Artinya pula, tempat tinggal calon bukan merupakan persyaratan yang mengikat. Dari caleg yang mewakili PPP, beberapa calon unggulannya yang ditempatkan di nomor jadi, di an- taranya ialah fungsionaris DPP. Nama-nama calon dari DPP PPP yang berada pada nomor 1, ada lah Ismail Hasan Metareum (DKI Jakarta), Bachtiar Cham- syah (Sumut), Hj. Aisyah Aminy, (Sumbar), Alimarwan Hanan (Sumsel), Tosard Widjaja (Jatim), dan Zain Badjeber (Kalsel). Selanjutnya, Ketua DPW PPP Tentang caleg dari Golkar, berasal dari DPP Golkar yang menduduki posisi nomor 1, antara lain: Harmoko (Jabar), Ary Mar- Tindakan petani mengurangi pemakaian pupuk, dan mensubs- titusikan tenaga manusia tidaklah tepat dalam proses substitusi yang sering disebut Marginal Tecnical Substitution. Pupuk adalah seba- gai bahan makanan tanaman, dan bukan sebagai alat produksi, per-' an, dan lu dibedakan mana yang tergo- long faktor produksi dan sarana produksi. (Sulut), Agung Laksono (DKI Jakarta), Abdul Gafur Tengku Idris (DI Aceh), dan Pinantun Hutasoit (NTT). yang menempati nomor puncak. djono (Jatim), Theo L. Sambuaga adalah Abdul Kadir Abbas (Riau), Abdul Kadir (Jambi), Uray Faisal Hamid (Kalbar), Ar- syad Pana (Sulsel), Wasik Salik (Bengkulu), Khalid Abdullah Karamah (Bali), Sukardi Harun (Sulut), Abdul Aziz Imran Pat- tisahusiwa (Maluku), dan Tanzil El-Asra (Irja). Beberapa nama anggota DPR-RI dari F-PP yang menonjol pada periode 1993-1998, namun kali ini tidak lagi dica lonkan, antara lain : Imam Churmen, Matori Abdul Djalil, Ircham Abdurrochim, Sansuri Badawi, Muhammad Mansur dan Madiniyah Kewusnendar. Teori membuktikan bahwa se- nyawa unsur hara makro dan mik ro yang disumbangkan melalui pupuk merupakan persenyawaan kimia dalam membentuk pertum- buhan dan perkembangan tanam- an. Bagaimanapun proporsi pe- nambahan tenaga kerja untuk menggantikán pupuk tidak signi- fikan dalam pencapaian pro duksi. Sifat fisika dan kimia lahan ti- dak dapat ditawar-tawar dengan pengurangan bahan pupuk, ber- akibat tanaman akan kurus dan mati. Fenomena ini analog de- ngan manusia yang tidak diberi- ada pula yang konon jadi sekre taris. Sekretaris apa, pokoknya sekretaris. Yang jelas, dan ini tentu menarik, mereka jauh kelihatan lebih sibuk ketimbang teman- teman sebaya prianya. PERAN WANITA DI ERA GLOBALISASI Menghayati apa yang dikemu kakan oleh rekan tersebut, saya jadi ikut termenung dibuatnya. Eh, merenung. Untuk sementara saya mencoba menarik kesim pulan umum. Ternyata, peran Nama dan alamat harus jelas Sertakan Fotokopi KTP NAMA HILANG DARI DAFTAR SAJA, KOK MAU BUNUH DIRI? BODO AMAT... sangat mengganggu. Terimakasih atas koreksi Anda. 00000 Biaya Tak Resmi Mengurus SIM, Itulah yang "Resmi" Selesai bekerja, mereka masih bersemangat untuk sekolah lagi. Ada yang mengambil kursus ke Wanita karir berada di semua trampilan komputer, bahasa Ing-bidang dan sektor, serta di semua lini atau strata. Lapis atas gris, manajemen, pemasaran dan maupun bawah. Bahkan peker- lain-lain, ada pula bahkan yang kuli, anggota ABRI, dosen, pene jaan fisik sekalipun. Mau sopir, liti, dokter, pilot, nakoda, BIAYA pengurusan SIM di Satlantas Poltabes Medan sudah ditetapkan oleh pihak Kepolisian sendiri sebesar Rp. 55.600,- yang disetorkan kepada bank yang di- tunjuk. Beberapa tahun lalu, bia- ya pengurusan SIM belum sebe- sar itu, tetapi karena kenyataan- nya masyarakat yang mengurus SIM baik C maupun A waktu itu Ill O • WiWiD -97.- mengambil program sarjana. Dapat diduga bahwa jenjang karir antara kelompok pria dan wanita muda itu pada akhirnya menjadi pengusaha, direktur perusahaan, semua ada. jauh berbeda. Yang wanita lebih maju dari kaum pria. Sayangnya, oleh karena masih banyak orang dan atau masyarakat yang ber anggapan bahwa dunia memang masih 'milik kaum pria', maka karir kaum wanita sering pula terganjal oleh karenanya. Beberapa nama fungsionaris DPP Golkar, pada pemilu 1997 ini tidak akan terpilih lagi, karena telah empat periode menjadi ang- gota DPR-RI, mereka antara lain: Ahmad Moestahid Astari (67-Ja tim), Aulia Rachman (64-Jateng), dan Warno Hardjo (7-Sulawesi Tenggara). Yang lebih menarik lagi, mun- culnya nama-nama tokoh populer di masyarakat, yang diprediksikan akan terpilih untuk menjadi ang- gota F-PP DPR RI, mereka antara lain: Rhoma Irama (8-DKI), Ekki Syachruddin (40-Jabar), Tantyo A.P. Sudharmono (3-Lampung), 2) kan makanan, maka berakibat sa- kit dan meninggal dunia. Gejala. ini haruslah benar-benar menja- di fokus perhatian, dikarenakan apa pun konsep pembangunan pedesaan tidak akan berguna bi- la ongkos produksi besar. Penyakit ekonomi seperti in- plasi, deflasi, dan Devaluasi ber- pengaruh sangat nyata terhadap kesejahteraan petani. Naiknya harga pupuk merupakan gejala inflasi. Gejala ini tidak membe- rikan penyakit kepada petani di- perlukan substitusi. Substitusi harga dari pemerin- tah sangat dibutuhkan dalam me- lindungi kelangsungan hidup pe- tani. Substitusi tidaklah dapat di- bedakan atas kategori negara apa- kah negara yang masih berkem- bang atau negara maju. Amerika Serikat sampai saat ini masih memberikan substitusi kepada pa- ra petaninya. Efek negatip dari ketiadaan subsitusi ini akan me- rubah pola konsumsi masyarakat papan bawah yakni dari beras lo- wanita, dalam era globalisasi yang bakal segera tiba ini, sebenarnya kelihatan sudah cukup positif. Pada lingkungan tertentu, sering didapati bahwa kaum wanita bahkan lebih berhasil ketimbang. kaum pria. Terdetak juga gurauan, jangan- jangan yang diperlukan untuk masa yang akan datang justeru Menteri Peranan Pria. Melihat in- dikasi ini, kelihatannya Menteri Peranan Wanita, memang sudah tidak perlu terlalu pusing-pusing lagi memikirkan peran kaumnya. Apakah dengan demikian lalu Menteri yang diserahi tanggung jawab tentang peran tersebut tidak diperlukan lagi? Jawabnya ter nyata : Tetap perlu ! Justru untuk 'memelihara' ek sistensi peran wanita tersebut, Menteri yang tugasnya menangani harus membayar lebih besar, ma- ka biaya pengurusan SIM di naikkan. Dengan maksud tidak ada la- gi biaya-biaya tak resmi dikena- kan kepada masyarakat. Tetapi apa nyana ?. Setelah biaya resmi dinaikkan menjadi Rp. 55.600,- ternyata mengurus SIM di Satlantas tidak bisa hanya sejumlah itu. Mung- kin sampai kiamat pun menung- gu takkan mendapatkan SIM. Kenyataannya untuk mengu- rus SIM bisa mencapai biaya cu- kup besar, dan sangat memberat- kan. Alhasil biaya tak resminya jauh lebih besar ketimbang biaya resmi yang sudah ditetapkan. Sehingga yang terjadi sebenar- nya untuk pengurusan SIM ada- lah biaya yang tak resmi itulah yang menjadi "resmi". Yang kita kesalkan dan heran- kan, justru pengutipan biaya yang begitu besar di luar yang resmi itu terjadi di kantor aparat penegak SIAPA YANG MAU GANTUNG DIRI ? AKU MAU BIKIN AYUNAN, TAHU...?! Ais Anantama Said (3-Kalsel), dan Lukman Harun (4-Sumbar). Beberapa nama vokal dari FKP DPR yang kali ini tidak lagi dicalonkan, antara lain : A.A. Baramuli, Iskandar Manji, Oka Mahendra, Tadjuddin Nur Said, dan Bomer Pasaribu. Berkenaan dengan caleg dari PDI, yang tampaknya masih harus lebih tegar lagi untuk menyusun potensinya, karena agaknya konflik pasca Kongres Medan masih akan mengganggu konsolidasi internal menghadapi pemilu 1997. Calon yang diung- gulkan di urutan pertama di daerah-daerah kantong suara PDI, antara lain : Panangian Siregar (1-Sumut), H. Taslim Hakki Chotib (1-Sumsel), Soer- jadi (1-DKI), Idi Siswaja (1-Jabar), kal menjadi beras impor. PERUBAHAN konsumsi ko- moditas beras impor salah satu al- ternatip dari masyarakat papan bawah, meskipun kandungan gi- zi beras masih dalam kategori yang memprihatinkan. Gizi yang rendah menciptakan sumber daya manusia yang mempunyai intele- gensia yang rendah, secara umum kebodohan dan ketololan akan te- rus menerus dirasakan. Pengaruh tidak langsung ini berkelanjutan bila masalah industri hilir tidak terselesaikan. Faktor-faktor luar yang terja- di dari kenaikan harga pupuk yai- tu perpindahan mata pencaharian usaha tani ke arah yang tidak me nentu disebabkan ketiadaan keah- lian. Banting Stir yang merupa- kan istilah untuk menambah pen- dapatan merupakan alternatif pi- lihan petani. Urbanisasi semakin mening- kat, kompleksitas masalah perko- taan semakin meningkat. Gejala- masalah seperti itu perlu diper kuat untuk menghadapi ulah kaum pria. Lha ini dia. Banyak kegagalan karir kaum wanita, justru oleh karena 'gangguan' kaum pria. Kalau gagal oleh karena kalah bersaing dengan kaum pria, tentunya tak masalah. Artinya, hal itu jelas wajar-wajar saja. Tentu saja maksudnya bukan wajar wanita dikalahkan oleh pria, akan tetapi ia menjadi wa- jar apabila kekalahan itu memang karena kualitasnya atau karena ke mampuannya. Repotnya, ternyata tidak selalu demikian halnya. Paling tidak oleh karena anggapan bahwa pada suatu ketika, karir se- orang wanita memang terka- dang harus berhenti setelah..... ya setelah ia, seorang wanita itu, harus menjadi nyonya, atau ke mudian menjadi ibu. Kawin, atau menikah. Tak semua, tentu. Masih ba nyak wanita yang tetap berkibar melaju dengan karir dan prestasi nya sampai usia senja. Tapi cukup banyak pula para ibu rumah tangga yang tak bisa meneruskan karirnya oleh karena tugas 'kodrati', mengurusi anak dan hukum yang semestinya membas- mi dan menangkap pelaku yang berani melanggar ketentuan yang sudah dikeluarkan. Masak ok- num petugas di kantor polisi me- langgar peraturan yang dikeluar- kannya sendiri. Apakah hal ini tak diketahui oleh Kapoltabes atau Kapolda- su ? Rasanya tak mungkin sebab sudah berjalan bertahun. Dan mengenai besarnya biaya pemu- ngutan tak resmi mengurus SIM di Medan ini sudah menjadi ra- hasia umum, jadi tak mungkin ti- dak diketahui. Sedangkan penjahat yang ter- sembunyi pun bisa ditemukan oleh polisi, konon pula kejahatan yang diketahui umum ini. Lantas menjadi tanda tanya, kalau dike- tahui mengapa dibiarkan saja per- buatan yang melanggar peraturan dan hukum ini ?. Halaman 4 Bukankah perbuatan ini juga suatu kejahatan (pungli) yang ha- rus diberantas dari muka bumi }, Soemario (1-Jateng), H. Dimmy Haryanto (1-Jatim), Stefanus Mas Sandy Kaphat (1-Kalbar), I Nyoman Agustu Negara (1-Bali), dan Nicolaus Daryanto (1-NTT): Dan para pendukung Megawati, tidak tampil lagi sebagai caleg kali ini. SEKEDAR PREDIKSI Ketiga OPP akan segera memasuki penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR untuk Pemilu 1997, setelah melalui pro- ses penilaian dari masyarakat mengenai calon-calon yang dipam pangkan pada DCS. Tanggapan masyarakat sebagai pemegang hak pilih ini diperlukan, meng- ingat warga masyarakat diharap kan memberikan penilaian yang (Bersambung ke hal 15) gejala sosial ini sebagai akibat dari salah satu kebijaksanaan yang tidak sesuai misalnya per'- ubahan harga pupuk yang mening kat yang tidak menjadi dambaan petani. Solusi yang terbaik dalam pe- mecahan masalah diatas perlu se- cepatnya diantisipasi, tangis dan raung petani dapat terobati. Pe ngambil kebijakan hendaknya se- padan dalam mengambil keputus- an yang selalu berorientasi terha- dap praktis dan realisasi lapa ngan. Puasa yang baru dilalui hen- daknya bukan menjadi puasa yang berkepanjangan dalam arti kekurangan bahan makanan pe- tani. Kelestarian lingkungan pe- desaan yang diwarnai dengan ko- kokan ayam di pagi hari tetap menjadi harapan dan kenyataan kesatuan iklim sosial, ekonomi, dan alam yang menyatu dalam tu- juan kemakmuran dalam menu- ju keadilan antar para petani In- donesia. *** suami. Di lain pihak, ada pula pria yang bergantung pada karir seorang wanita. Semata-mata hanya oleh karena fungsinya sebagai suami dan isteri. Suami merasa berhak dilayani, sementara isteri merasa wajar pula untuk melayani. Bahkan, ada pula yang dalam kondisi sedemikian memanfaat kan isterinya. Wanita yang di jadikannya kuda beban dari seorang pria. Terus terang, jarang pria muda yang mampu punya wanita simpanan. Yang punya simpanan biasanya yang tua-tua atau paling tidak, setengah tua. Maklum. Tapi wanita muda, malah mam- pu punya pria simpanan. Walau pun sebenarnya ia bermakna dieks ploitasi oleh suaminya. Atau laki- laki teman dekatnya. Tak demi kian halnya yang terjadi pada kaum pria. Beranak pinakpun dia, tetap saja lancar mengukir pres tasi. Bahkan, di luar rumah, ia me rasa lajang pula. Dengan kondisi seperti ini pula kita mau men jelang era globalisasi. Wajar ? Entah. Barangkali sekedar masa lah yang perlu untuk direnungkan (nindes '96). Indonesia ini, karena memang sangat merugikan masyarakat luas. Para pemimpin kita selalu mengumandangkan kita semua harus hidup disiplin, malah dila- kukan lagi dengan Gerakan Disi- plin Nasional, kita harus mem- buat aparat yang bersih. Tapi ba- gaimana kita menegakkan disiplin nasional, kalau dalam hal meng- urus SIM ini saja kita tidak disi- plin dan melanggar ketentuan yang dibuat sendiri ?. Kapan lagi instansi ini bisa menjadi instansi yang bersih, de- ngan aparat petugasnya yang pe- nuh disiplin dan bersih. Saya tak yakin itu bakal ter- capai selama keadaan seperti yang berlangsung sekarang ini seperti contoh biaya pengurusan SIM itu masih juga dibiarkan. M. DERIANSYAH Jl. Gatot Subroto Medan 00000