Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

2cm Color Rendition Chart Rabu, 15 Februari 2012 TRANS MI TOLAK KEKERASAN! SUDAH CUKUP! NO MORE VIOLENCE GERAKAN #INDONESIATANPAFPI Antara/fanny octavianus INDONESIA TANPA FPI: Massa yang menamakan diri Koalisi Rakyat Indonesia Tanpa FPI melakukan aksi di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (14/2). Mereka mendukung warga Kalimantan Tengah yang menolak kehadiran FPI dan menyerukan perlawanan terhadap kekerasan dan kebrutalan FPI dan ormas sejenis. ERAS 00:01 Tersangkut Korupsi Kejati Tetapkan Wakil Ketua DPRD Riau sebagai Tahanan Kota Pekanbaru, (Analisa) Wakil Ketua DPRD Riau HR Thamsir Rachman ditetapkan sebagai Tahanan Kota oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Sebelumnya, mantan Bupati Indragiri Hulu (Inhu) ini memang telah menjadi ter- sangka kasus dugaan korupsi APBD Kabu- paten setempat tahun 2004-2009, yang merugikan negara sekira Rp116 miliar. Awal Bros untuk mengecek kondisi tersang- ka sekaligus untuk mengetahui apakah Pak Thamsir itu betul-betul sakit atau pura-pura. Kalau ternyata sakitnya pura-pura selesai pe- meriksaan langsung kita tahan," kata Babul Khoir, Kepala Kejati Riau yang ditemui sejumlah wartawan, Selasa sore. Sekira pukul 19.15 WIB, terlihat Kuasa Hukum Thamsir Rachman, Achmad Zahri SH. Kepada wartawan ia menyatakan, klien- nya sejak Selasa malam ini ditetapkan seba- gai Tahanan Kota. Sebelumnya Achmad Zahri memang telah mengajukan surat permohonan agar kliennya tidak ditahan. Penetapan status Tahanan Kota ini dibenar- kan oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Rengat, Arkan Alfaisal SH. Analisa/denny winson TAHANAN KOTA: Wakil Ketua DPRD Riau yang juga mantan Bupati Indragiri Hulu (Inhu) HR Thamsir Rachman ditetapkan sebagai Tahanan Kota setelah menjalani pemeriksaan tujuh jam lebih di kantor Kejati Riau. Thamsir merupakan tersangka kasus dugaan korupsi APBD Inhu tahun 2004-2009 yang dinilai telah merugikan negara sebesar Rp116 miliar lebih. MA Persilakan Antasari Bawa Kasusnya ke Kancah I'nal Denpasar, (Analisa) Mahkamah Agung (MA) mempersilakan Antasari Azhar membawa kasusnya ke kancah internasional. Hal ini sebagai reaksi atas ketidakpuasan atas penolakan Peninjauan Kem- bali (PK) yang berakhir dengan hukuman 18 tahun penjara atas mantan Ketua KPK ini. "Itu hak dia untuk melakukan segala macam upaya untuk meringankan dirinya," kata Ketua MA Harifin Tumpa usai peresmian Pengadilan Tipikor dan PHI di Jalan Mpu Tan- tular, Denpasar, Selasa (14/2). Menurut Harifin, pihaknya menolak PK karena tidak ada bukti baru. Selain itu juga tidak ada unsur kelalaian hakim yang nyata yang bisa dibuktikan oleh Antasari. "Penasihat hukum tidak akan mampu untuk melemahkan bukti-bukti yang dipersembahkan oleh hakim sebelumnya, baik di tingkat pertama banding maupun kasasi. Tidak mampu dia untuk melemahkan pertimbangan-pertimbangan yang menyatakan terdakwa itu bersalah," papar hakim agung yang akan pensiun pada 23 Februari nanti. Terkait keputusan Komisi Yudisial (KY) yang menyatakan majelis hakim Antasari di PN Jaksel terbukti melanggar prinsip profesionalitas, MA tidak menggubris. "Suruh saja KY yang mengadili perkara itu," ungkap Harifin seraya bergegas meninggalkan acara. (dtc) Megawati Nilai Isi RUU Kamnas seperti Zaman Orde Baru Jakarta, (Analisa) Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri menilai RUU Keamanan Nasional mengurangi hak warga sipil sama seperti ketika masa orde baru. Megawati mendukung RUU Kamnas ter- sebut dikembalikan ke pemerintah untuk direvisi. "Perlakuan substansi di RUU Kamnas ini sebetulnya seperti masa orde baru. Disitu ada penyadapan, ada peluang untuk bisa melakukan penangkapan," kata Megawati dalam jumpa pers di ruang Fraksi PDIPGedung DPR, Senayan, Jakarta Selasa (14/2). Menurut Mega, substansi RUU Kamnas yang terdiri dari 7 bab dan 60 pasal harus dikembalikan ke Pemerintah untuk diperbaiki. Sebab, substansinya tumpang tindih dengan undang-undang lain. "Sebaiknya disesuaikan dengan urgensi RUU Kamnas itu sendiri," paparnya. AB% RICKY RUU Kamnas akan dibahas di dalam forum panitia khusus (pansus). Anggota pansus tersebut terdiri dari unsur Komisi I, II dan III DPR. RUU Kamnas banyak menuai kritik karena seolah mengebiri tugas Polri. Namun hal itu dibantah oleh Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono. (dtc) ARANTE analisa Nasional Pemeriksaan Wakil Ketua DPRD Riau dari Partai Demokrat ini berlangsung Selasa (14/2) dari pukul 13.00 WIB hingga pukul 19.30 WIB. Pihak Kejati Riau sendiri sudah lima kali melakukan pemanggilan terkait penyerahan berkas pemeriksaan tahap kedua termasuk tersangka dan barang bukti. Setiap dilakukan pemanggilan, mantan Bu- pati Inhu ini mangkir dengan alasan lagi dinas di luar kota dan empat kali tidak memenuhi pemanggilan Kejati Riau dengan alasan sakit. Dari pantauan Analisa, ketika memenuhi panggilan kali ini, Thamsir terlihat menggu- nakan kursi roda dengan tangan kiri dipasang selang infus. Ketika turun dari mobil menuju ruang penyidik Kejati Riau, Thamsir dipapah oleh pengacaranya, Achmad Zahri, SH dan anak sulungnya, Kartika Darmasanti yang kini duduk sebagai salah satu anggota DPRD, Kota Pekanbaru dari Partai Demokrat. Dalam pemeriksaan tahap kedua itu, pihak Kejati Riau juga menyiapkan seorang dokter dari Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru untuk mendampingi tersangka. "Kita datangkan dokter dari Rumah Sakit Mataram, (Analisa) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat hingga awal 2012, sedikitnya 10 ribu izin tambang telah diterbitkan pemerintah daerah. Lima ribu izin diantaranya dinyatakan sebagai izin tambang bermasalah. De- ngan alasan itu, mereka memastikan pengetatan izin baru. "Pengetatan izin ini sudah kami pikir- kan sejak UU No. 4/2009 tentang Pertam- bangan Mineral dan Batubara (Minerba) masih dalam proses pembahasan," kata Deputi Direktur Hubungan Komersial Dirjen Minerba Kementrian ESDM, Mu- hammad Taswin pada rombongan Panitia Khusus Perda Mineral dan Batubara DPRD NTB, yang datang berkonsultasi ke Dirjen Minerba di Jakarta, Selasa, Selasa (14/2). 5.000 Izin Tambang Bermasalah Kementerian ESDM Ketatkan Izin Baru Jakarta, (Analisa) Dua hari terakhir, Mindo Rosalina Manulang diperiksa penyidik Kejagung terkait korupsi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Kemenag. Sejumlah pertanyaan diajukan kepada mantan anak buah Nazaruddin ini. Salah satunya ketika ditanya siapa pengendali Grup Permai, perusahaan di mana Rosa beker- ja. Rosa menyebut nama Anas Urbaning- rum dan M Nazaruddin. "Ya, setelah menjalani pemeriksaan Pak Thamsir Rachman ditetapkan sebagai tahanan kota. Kita kini lagi menyiapkan berkas- berkasnya untuk secepatnya dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru," terangnya. Hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Rosa, Ahmad Rifai usai mene-- mani kliennya menjalani pemeriksaan penyidik Kejagung di KPK, Jakarta, Selasa (14/2). Rosa tidak bisa menjalani pemerik- saan di Kejagung terkait statusnya yang sebagai saksi penting yang dilindungi LPSK. "Untuk kasus UNJ, ada perta- nyaan siapa yang mengendalikan Grup Sekira pukul 19.30 WIB, Selasa malam, terlihat Thamsir didampingi istri, putrinya dan menantunya keluar dari ruang penyidik Kejati Riau. Thamsir yang mengenakan ke- meja putih terlihat masih lemah saat dipin- dahkan dari kursi roda ke dalam mobil Xania warna hitam dengan nomor polisi (nopol) BM 1067 JE, Mobil yang membawa tersang- ka Thamsir Rachman itu lalu meninggalkan kantor Kejati Riau. (dw). Ribuan izin tambang itu antara lain menyandang masalah terkait konflik penggunaan lahan, tenaga kerja, dan juga masalah komitmen pengembangan berkelanjutan untuk masyarakan lokal di kawasan tambang, termasuk juga pengabaian sosialisasi kemanfaatan tambang untuk masyarakat. "Tidak boleh lagi ada izin tambang baru yang dikeluarkan pemerintah dae- rah. Apapun bentuknya, mau IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau KP (Kuasa Pertambangan), tidak boleh ada lagi per- izinan baru," katanya. Perizinan baru itu akan mulai dibolehkan ketika pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menetapkan Wilayah Pertam- bangan terlebih dahulu. Tahapannya, setelah menetapkan Wilayah Pertambangan, peme- rintah akan menetapkan Wilayah Usaha Pertambangan atau WUP. "Ini nanti yang akan dilelang oleh pemerintah daerah. Dan pelelangan WUP itu bisa dilakukan oleh pemerintah daerah setelah status lahan diperjelas terlebih dahulu," jelasnya. Permai, dia sebut MN dan AU. Jelas disebut seperti itu," tutur Rifai. Bagaimana peran Anas dan Naza- ruddin di Permai Group? Rifai menga- takan keduanya biasa mengatur, menyu- ruh. Rosa, lanjut, Rifai juga selalu mela- porkan kegiatannya pada dua pimpin- annya itu. "Jadi di sinilah KPK harus serius mengusut," ujar Rifai. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat laboratorium di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Kedua tersangka tersebut adalah seorang Pembantu Rektor III, Fakhrudin dan seorang Dosen Fakultas Teknik, Tri Mulyono. "Ada dua tersangka, yaitu Fakhrudin, Pembantu Rektor III selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tri Mulyono, Dosen Fakultas Teknik selaku Taswin mengingatkan, bentrok ber- darah di Bima, NTB, pada 24 Desember 2011 dan 26 Januari 2012 lalu juga dipicu terbitnya IUP Pertambangan untuk PT Sumber Daya Mineral Nusantara, peme- rintah daerah hendaknya tak mudah menerbitkan izin pertambangan. "Luas minimum kawasan ekplorasi harus dibatasi. Kawasan pemukiman, kawasan infrastruktur penting bagi masyarakat, harus dikeluarkan dalam konsesi lahan ekplorasi," katanya. (dte) Ketua Panitia Lelang," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Noor Rachmad kepada warta- wan, Kamis (1/12). Keduanya ditetapkan sebagai ter- sangka pada 29 November 2011. Pene- tapan keduanya sebagai tersangka di- dasarkan pada Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor 161/F.2/Fd.1/11/ 2011 dan Sprindik Nomor 162/F.2/Fd.1/ 11/2011. Kedua tersangka diduga telah me- lakukan mark-up harga dalam penga- daan alat laboratorium dan peralatan penunjangnya pada UNJ pada tahun anggaran 2010, Proyek pengadaan ter- sebut tercatat senilai Rp17 miliar. Melalui kuasa hukumnya, Patra M Zen, Anas sebelumnya pernah mem- bantah dirinya sebagai pemilik Permai Group. (dtc) Unggul di Survei CSIS, PD Janji Tingkatkan Kinerja Jakarta, (Analisa) gram prorakyat yang ada. Hasil survei CSIS menunjukan suara PD berada di posisi teratas. Atas hasil survey tersebut, PD akan terus melakukan konso- lidasi di internalnya untuk meningkatkan kinerja. "Semua kader PD harus bisa mematikan 'kehadiran' mereka dirasakan oleh rakyat dengan memberi solusi kepada masalah rak- yat," paparnya. Hasil kerja pemerintah diumumkan ke publik, dan kader PD juga harus mengawal solusi pemerintah itu dilaksanakan sampai selesai. "Tentu PD akan merespon apa yg menjadi harapan publik, bahkan tidak hanya sekedar merespon tapi PD akan memformulasikan apa yang menjadi harapan publik menjadi agenda dan akan dilakukan melalui kerja keras," kata Sekretaris Fraksi PD Saan Mus- topa di Gedung DPR, Selasa, (14/2). Saan mengatakan program kerja nyata tentu akan menjadi prioritas untuk menda- patkan kembali simpati publik. "Ini menjadi perhatian bagi semua partai. Bagi PD pro- gram kerja nyata tentu akan menjadi prioritas untuk mendapatkan kembali simpati publik," jelasnya. Sementara itu, Wakil Sekjen Partai De- mokrat Ramadhan Pohan menyatakan kader PD perlu lebih memahami posisi sebagai partai pendukung pemerintah dengan tampil membela SBY dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, semua kader sebaiknya harus secara aktif mensosialisasikan pro- Jakarta, (Analisa) Modus pencurian kendaraan bermotor dengan menukar pelat nomor pernah terjadi tahun lalu. Pencurian mobil ini terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang. Saat itu tiga mobil Avanza hilang secara misterius dalam waktu yang hampir bersamaan. Peristiwa pencurian itu terjadi pada (4/10). Tiga mobil hilang dalam semalam. Ironisnya, lokasinya sama hanya berbeda blok, yakni Terminal 1 A, 1 B dan 1 C. Di terminal 1A mobil yang hilang adalah Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi B-1582-NF. Sedangkan yang di terminal 1B mobil Avanza bernomor polisi B-1308 PFN dan di terminal 1C hilang Avanza silver dengan nomor polisi F-1665-LG. Para pemilik mobil ini masih memegang karcis parkir mobil yang mereka miliki. Huhum Ditanya Pengendali Grup Permai di Kasus pejabat UNJ, Rosa Sebut Anas dan Nazar ap ing vang AKUAL Pencurian Mobil dengan Menukar Pelat Nopol Pernah Terjadi di Bandara Menurut informasi dari sumber kepolisian, pencurian mobil di bandara dilakukan dengan cara menukar pelat nomor polisi mobil yang hendak mereka curi. Dengan cara ini para pencuri bisa mengambil kendaraan meskipun dari tempat parkir yang ada penjagaannya. Modus yang dilakukan saat itu, langkah pertama yang dilakukan para pencuri adalah menyewa mobil dari tempat rental. Jenis Pekanbaru, (Analisa) Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau didesak untuk mengusut indikasi kasus ko- rupsi yang terjadi di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Riau yang' menggunakan APBD Provinsi tahun anggaran 2011 lalu. Desakan itu diungkapkan belasan pengunjukrasa yang tergabung dalam Barisan Tanggap Isu (BANTAI) saat menggelar aksi di kantor Kejaksaaan Tinggi (Kejati) Riau, Selasa (14/2). Sebelum menggelar aksi di kantor tersebut, para pengunjukrasa juga berdemonstasi di bundaran air mancur Tugu Ikan Selais atau di seberang Kantor Walikota Pekanbaru. Koordinator Korlap BANTAI Renggo Netral dalam orasinya di depan kantor kejati Riau meminta aparat penyidik tersebut segera mengusut indikasi korupsi. "Kejati harus menyelidiki kasus ini. Sebab dugaan korupsi ini dilakukan oleh kaum intelektual. Kebanyakan dari kalangan kampus. Dan kegiatannya hanya berupa seminar, 'work- shop', pengkajian dan penelitian. Karena sifatnya karya intelektual bukan fisik, sehingga luput dari pengawasan instansi terkait," tukasnya. Renggo menambahkan, tanpa mengajari pihak penyidik Kejati Riau, pengusutan bisa dimulai dari tujuh proyek yang nilainya Halaman 12 "Itulah kehadiran yang bisa dirasakan masyarakat. Jangan hadir di masyarakat saat pemilu saja. Di hari biasa juga harus dibina dapil dan rakyat," tegasnya. Apabila program bersih-bersih partai di- laksanakan berbarengan dengan kader yang proaktif hadir di tengah masyarakat dilak- sanakan, kata Ramadhan, maka PD boleh optimistis menghadapi pemilu mendatang. "Kalau semua itu berjalan, maka target 30 persen suara di 2014 akan bisa didapatkan," tandasnya. Berdasarkan survei lembaga survey Cen- ter for Strategic and International Studies (CSIS) PD masih di urutan pertama dengan perolehan 12,6 persen, disusul Partai Golkar 10,5 persen dan PDI Perjuangan 7,8 persen. (dtc) Pengunjukrasa Desak Kejati Riau Usut Indikasi Korupsi di Balitbang mobil yang dipinjam ini harus sesuai dengan mobil yang akan dicuri di tempat parkir. Kemudian kawanan pencuri membuat pelat nomor palsu yang sama dengan nomor mobil rental yang mereka pinjam. Kawanan ini kemudian menuju bandara menggunakan mobil yang mereka sewa. Me- reka akan masuk lokasi parkir dan men- dapatkan karcis parkir seperti kendaraan lainnya. Di parkiran bandara, mereka kemu- dian beraksi. Kawanan pencuri mobil ini akan mencari kendaraan yang jenisnya sama dengan STNK mobil rental mereka. Kemudian saat sepi, mereka mencopot pelat nopol mobil yang mereka curi dan menukarnya dengan pelat nomor yang telah mereka buat sebelumnya. Setelah itu mereka keluar dari parkiran bandara dengan mobil curian. Petugas tidak curiga sedikit pun karena saat dicek mereka memegang karcis parkir yang nomornya cocok dengan kendaraan yang mereka curi. Sedangkan mobil rental yang mereka gu- nakan ditinggalkan begitu saja di Bandara Soekarno-Hatta. Dengan cara kawanan pen- curi ini hanya kehilangan uang ratusan ribu rupiah untuk menyewa mobil rental, namun bisa mendapatkan mobil yang mereka incar. (dtc) mencapai Rp2.675.000.000. Dari tujuh pro- yek itu, satu di antaranya diduga kuat meru- pakan fiktif. "Proyek itu disahkan pada 3 Oktober 2011, namun pelaksanaan Program Pening- katan Komunikasi dan Informasi itu digelar pada 5 Oktober 2011. Ini sangat aneh, karena kegiatan normal saja memakan waktu 6-8 bulan. Kalau betul-betul ada berarti proyek ini merupakan PL (penunjukkan langsung, Red)," ungkapnya. Makanya, pengunjukrasa dari BANTAI ini meminta Kejati Riau untuk mengusut tuntas penyelewengan APBD Perubahan di ling- kungan Balitbang Provinsi Riau. Selain itu pengunjukrasa ini meminta pejabat yang ber- wenang untuk menonaktifkan oknum Balitbang itu demi memperlancar proses hukum. Setelah berorasi, para demonstans diterima oleh Asisten Intelijen Kejati Riau, Heru Chairuddin. Kepada pengunjukasa Heru berjanji akan mempelajari data yang diajukan para pengungjukrasa tersebut ke atasannya. Saat ditanya pengunjukasa berapa lama Kejati Riau akan memprosesnya, Asisten Intelejen itu tidak bisa memberikan tenggat waktu. Alasannya, kasus yang masuk ke pihaknya banyak sementara tenaga penyidik terbatas. "Jadi saya mohon adik-adik ber- sabar. Kalau data awalnya lengkap, Insya Allah kita proses," ungkapnya. (dw) BANTAY NATI BAL Analisa/denny winson KORUPSI BALITBANG: Belasan pengunjukrasa dari BANTAI menggelar aksi di bundaran air mancur Tugu Selais dan kantor Kejati Riau. Mereka mendesak Kejati mengusut indikasi korupsi di Balitbang Riau. 4cm Rabu, 15 Februari 2012 Rosman S M Harus T Medan, (Analisa) Pejabat Dinas Pendidikan kabupaten/ kota se Sumatera Utara diminta tegas da- lam menerapkan sistem penerimaan sis- wa baru (PSB), khususnya di sekolah negeri. Sehingga tidak terjadi over kapa- sitas di satu sekolah, sementara sekolah lain kekurangan siswa. "Penerimaan siswa baru harus me- ngacu kepada aturan yang ada, dan dise- suaikan dengan jumlah murid per rom- bongan belajar (rombel)," ujar Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Sumatera Utara, Rosman S Marno, kepada Analisa, Selasa (14/2). Menurut Rosman S Marno juga Ketua Umum Persatuan Amal Bakti (PAB) Sumut, kecenderungan setiap ta- hun saat penerimaan siswa baru yang SERAHKAN BIBIT: Plt Gubsu H Gatot. manggis kepada Ketua Umum PAB Sur Green 2012 pada HUT ke 56 tahun, bar Cong Travel W Tr 永信 HARJONO - TUN TUN-J A AN-JAI A CING-JA TONI NEO-S LO BEN SON CIN CIN- PERCETAKAN F KIET PAU SAN C3- BINJAI MOSHI MOSHI ABENG SALON SOL MEMBY - JAKA LINA KU