Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

8 7 1 a li e n n O u ers aru Senin, 5 Januari 1998 Tak Ada Lagi Tim Ahli Penyaring Wapres ADA hal yang menarik dari pernyataan Presiden Soeharto pada penghujung tahun 1997, dalam konteks kehidupan politik di tanah air. Presiden, kata Kepala BP-7 Pusat Alwi Dahlan, menyatakan bahwa dalam penyusunan ka- binet-kabinet mendatang, pre- siden berikutnya tak perlu lagi membuat "tim ahli" yang men- cari masukan bagi pencalonan Wakil Presiden (Wapres). "Menurut beliau (Presiden), tidak perlu lagi ada Tim 5', 'Tim 9', Tim 11'," kata Alwi Dahlan kepada pers seusai menemui Kepala Negara di kediaman Jalan Cendana, Jakarta, Rabu (31/12/97). Kepala Negara, katanya, pada pembicaraan tersebut juga mengemukakan bahwa seka- rang ini di kalangan masyarakat timbul pertanyaan mengenai pencalonan dan pemilihan Wapres. Menurut Alwi Dahlan, pada masa lalu, Pak Harto memang pernah membentuk "Tim 5", "Tim 9", "Tim 11", untuk menyaring pendapat para nega- rawan dan tokoh masyarakat mengenai calon Wapres (Ca- wapres). DI BEBERAPA negara sudah lama memberlakukan peraturan supaya orang tidak seenaknya merokok di muka umum dan membuang pun- tungnya di sembarang tempat, seperti di Singapura dan Bang- kok Thailand. Di Singapura yang terkenal dengan julukan "negara denda" orang tidak bisa sembarang merokok dan membuang pun- tungnya. Ada tempat-tempat dimana orang bisa merokok sepuasnya dan disediakan tem- pat untuk membuang pun- tungnya. Merokok, bagi perokok tentunya, apalagi perokok berat, merupakan kebutuhan sangat penting yang sulit untuk ditawar atau dihindarkan. Puntung rokok bisa dibuang begitu saja di tempat-tempat sampah yang disediakan, atau dilempar ke sembarang sudut jalanan jika memang tidak ada larangan. Tapi hati-hatilah jika mau merokok di Singapura dan Bangkok, atau setidaknya di beberapa tempat yang telah ditentukan di Bangkok seperti di sekitar istana raja, di taman- taman atau tempat-tempat wisata, atau di hotel-hotel dan restaurantsbs2 (02) 2619 1810Jika di Bandung, seperti di Taman Merdeka (dulu dikenal Kebon Raja) di depan kantor walikotamadya Bandung, atau di alun-alun Bandung yang biasa banyak orang berceng- kerama atau mengobrol satu sama lainnnya sambil merokok, apalagi kalau sore hari atau hari libur seperti hari minggu, sesorang bisa begitu saja se- enaknya membuang puntung rokok tanpa takut kena denda. Seolah orang tidak lagi malu oleh lingkungan, tidak lagi memperhatikan kesehatan pihak lain, atau risi oleh Perda yang mengatur tentang kebersihan, perokok membuang puntung rokok seenaknya dimana saja. Perda kebersihan yang dike- luarkan Pemda Kodya Bandung memang ada, namun sepertinya orang tidak memperhatikannya, khususnya perokok, sehingga melempar begitu saja puntung rokoknya. DI BANGKOK Bangkok bukanlah meru- pakan kota terbersih di dunia, atau mungkin di Asia - bahkan di ASEAN. Namun bagaimana- pun Bangkok secara perlahan dan bertahap berupaya ingin mencapai ke arah kota yang bersih dan tertib. Oleh: Andy Jauhari Ia menambahkan, tim ahli itu bersifat informal dan tidak di bawah struktur pemerintahan yang ada. Tim ahli selain memberikan masukan kepada Bangkok Menuju Kota Bersih Keinginan itu sudah me- rupakan keinginan bersama masyarakat Bangkok sendiri, bahkan bangsa Thai. Oleh karena itu di Bangkok, khu- susnya di beberapa tempat dan taman wisata sejak sekitar enam bulan lalu telah diberlakukan - peraturan untuk tidak mem- buang puntung rokok seenaknya di sembarang tempat. Peraturan tersebut cukup - baru, namun masyarakat Bang- kok mematuhinya, apalagi di Bangkok ada raja Bhumibol Tujuan pembentukan tim itu, katanya, pada masa tersebut Pak Harto bisa menjawab pertanya- an Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengenai Cawa- pres yang tepat mendampingi- nya. "Tapi kan sekarang sis- temnya sudah berjalan makin baik, sehingga tidak perlu lagi hal-hal seperti itu pembentukan tim-tim seperti itu," kata Alwi seraya menambahkan, karena- nya pada masa mendatang tidak diperlukan lagi skenario se- macam itu. Masih mengutip penjelasan Presiden Soeharto, Alwi Dahlan memberi contoh, karena pada masa lalu fraksi-fraksi di MPR belum mampu membuat Ran- cangan GBHN, maka kemudian pemerintah atau eksekutif menyampaikan bahan masukan. "Jadi, kata Presiden, se- karang mekanisme pemilihan Wapres makin baik, sehingga terserah saja kepada MPR. Mereka akan menggodog serta menerima masukan dari rakyat. Nah, setelah itu baru Oleh: Abulis Sya'roni beserta ratu dan keluarganya. Dan orang Thailand dikenal sangat patuh kepada raja. Pelanggaran terhadap pe- raturan tersebut bisa dikenakan denda uang sebesar 2.000 bath, atau sekitar Rp. 190.000 dan harus dibayar langsung di tempat dimana pelanggar ke- tangkap basah oleh polisi atau petugas yang menjaga. Peraturan tersebut berlaku bagi siapa saja yang melanggar, baik masyarakat Bangkok sen- diri, maupun orang asing seperti para wisatawan atau pelancong dari manca negara. Jika suatu ketika si pe- langgar ketangkap basah oleh polisi, maka jangan harap bisa berlaku cara "sogok". DENDA 500 BATH Satu pengalaman menarik dirasakan seorang rekan penulis yang ketangkap basah oleh petugas setempat karena ke- tahuan membuang puntung rokok di taman di pinggir jalan, dekat Istana Raja yang lama di Bangkok. Ikhwalnya, rekan yang dikenal sebagai perokok, se- habis melihat-lihat keadaan Istana Raja lama kemudian bersama-sama ke luar istana dan menyebrang jalan. (19% Sambil menunggu bus wisa- tá datang menjemput, rekan tersebut duduk di taman di pinggir jalan sambil merokok dan mengobrol bersama rekan lainnya. Tidak jauh dari itu, se- benarnya seorang petugas ber- seragam, mungkin polisi atau Satpam taman memperhatikan gerak-gerik rekan tersebut. terjadi apa-apa sampai rekan tersebut membuang puntung rokok begitu saja. Kejadian itu dilihat petugas tersebut dan tampaknya dia tidak berani menghampiri dan me- negur, mungkin karena seorang diri atau mungkin agak sulit untuk berkomunikasi karena masalah bahasa. Namun naasnya, tepat saat itu datang petugas lain. Tak ayal lagi rekan penulis yang ketika itu sudah bergegas mau naik bus yang sudah datang men- jemput, dipegang tangannya dan ditegur dalam bahasa Thai sambil menunjukkan puntung rokok yang dibuang tadi. Untung ada pemandu rom- bongan Banwut Horwongsakul (Badu) dari Elit Travel me- nyelesaikan masalah itu. diajukan kepada calon pre- siden," kata Alwi Dahlan. "Tidak ada artinya kita berbicara, mereka tidak mem- perdulikannya," kata Awut (dalam tulisan Banwut). Sebenarnya, penegasan mengenai tidak diperlukannya lagi "tim ahli" dimaksud sudah pula pernah disampaikan tokoh seperti mantan Wapres Su- dharmono. la minta seluruh rombongan tidak panik dan menunggu di dalam bus, sementara dia sendiri menghadapi para petugas taman di Bangkok itu di posnya. Seharusnya rekan penulis itu kena denda 2.000 bath. Namun berkat upaya dan penjelasan pemandu rombongan Awut yang cukup profesional dan dapat berbicara dalam Bahasa Indonesia, akhirnya hanya Menurut Pak Dhar -- pang- gilan akrab mantan Wapres itu - Pak Harto tidak akan lagi didampingi oleh tim ahli dalam penyusunan kabinet mendatang. Hal itu disampaikannya seusai menerima bintang tanda jasa "The Grand Gordon of the Or- der of the Rising Sun" dari Pemerintah Jepang awal De- sember 1997. Sudharmono yang pernah menjadi ketua tim ahli itu juga menegaskan, tidak adanya ahli yang akan mendampingi Pre- siden dalam penentuan kabinet mendatang sepenuhnya adalah hak Presiden. didenda 500 bath (sekitar Rp50.000) lengkap dengan tanda dendanya. "Lumayan, surat denda akan dibingkai, sebagai kenang- kenangan," kelakar rekan-rekan lainnya. (Ant) BO Ini 200 Presiden juga memberi pe- nilaian terhadap para pimpinan di dalam struktur pemerintahan. Kini, apa yang dapat "dibaca" dari pernyataan Presiden Soe- harto pada penghujung tahun 1997 itu? SETELAH 30 tahun ber- swasembada, Myanmar akan mengupayakan modal asing karena akan mencoba mengikuti resep "ajaib" perekonomian Asia dan melepaskan diri dari sebutan salah satu negara termiskin di dunia. Seperti sering disampaikan oleh banyak ahli ilmu politik, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, tidak mudah untuk bisa melihat gejala-gejala ke- hidupan politik di Indonesia. Mereka sepakat bahwa yang bisa dilakukan untuk dapat "membaca" fenomena politik di Indonesia hanyalah sedikit "meraba-raba" untuk dapat mendekati makna sebenarnya dari masalah tersebut. Agaknya, yang paling men- dekati dari upaya "meraba" untuk mencari makna itu adalah isyarat Presiden Soeharto sendiri yang meyakini bahwa peniadaan tim ahli itu karena MPR kini dinilai sudah mampu melak- sanakan tugasnya dengan ideal. Ketua MPR/DPR H. Har- moko pun sempat menafsirkan hal yang diyakini Kepala Negara itu, saat mengomentari ramai- ramai soal peniadaan tim ahli tersebut. "Saya pikir mekanisme konstitusional pemilihan Pre- siden dan Wapres itu diserahkan sepenuhnya kepada MPR, jadi kita tunggu saja hingga Sidang Umum MPR nanti," kata Har- moko. Masyarakat Myanmar se- nang menyebut negaranya sebagai "yang terkaya dari yang miskin", setidaknya jika dilihat dari potensi yang dimilikinya. Negara itu, dikaruniai sum- ber-sumber energi, mineral dan kehutanan yang melimpah. Tetapi, secara paradok, pada saat Rangoon diperkirakan akan memetik hasil pertama dari liberalisasi perekonomiannya, yang dicanangkan pada akhir tahun 80-an, Barat menekan junta militer dan, di atas se- galanya, krisis mata uang yang belum pernah terjadi sebe- Hasil "rabaan" lain yang boleh jadi bisa dijadikan rujukan adalah penilaian Menhankam Jenderal TNI Purn Edi Sudra- djat, saat ia menanggapi komentar anggota DPR-RI dari Fraksi Persatuan Pembangunan SELE US: # CHUN MOBINAR lumnya, melanda negara- negara tetangganya yang mak- mur. "Krisis nilai mata uang di Asia dan ASEAN amat parah dan juga telah mempengaruhi kami, tetapi karena kami tidak terpaku pada mata uang mana Menurut catatan resmi pada pun kami bebas dari situasi 31 Juli lalu, Myanmar telah buruk," kata David Abel, men- menyetujui investasi asing senilai 6,36 miliar dolar AS, dengan penekanan utama bidang minyak dan gas karena sektor tersebut telah mampu menarik investasi 2,3 miliar dolar. DISCOUNT MILANZO TEXTILE & TAILOR 85 teri perencanaan dan pengem- bangan ekonomi nasional. ANALISA (F-PP) dari Komisi I, Husein Umar, bahwa masyarakat kini semakin kritis. Mata uang Myanmar, kyat, mengalami depresiasi sejak Juli. Nilai mata uang itu merosot hingga 50 persen dalam pekan pertama menyusul devaluasi mata uang Thailand bath, serta adanya kekacauan di pasar- pasar regional telah menye- babkan munculnya kembali pasar-pasa gelap di jalan-jalan kota Ranggoon. Kritisnya masyarakat itu bisa jadi merupakan faktor pendukung pendapat bahwa mekanisme konstitusional dari lembaga berwenang memang perlu dilakukan. "Kami tahu kami perlu mendevaluasi kyat dan kami akan melakukannya pada a- khirnya," kata Abel. "Tentu saja kami bisa me- lakukannya tetapi bagaimana dengan si miskin. "Kami tidak bisa mengimpor apa saja yang kita inginkan, seperti sebe- lumnya. Menurut Menhankam, ma- syarakat yang makin kritis saat ini tidak lain adalah "buah" dari pembangunan, yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Antara Petugas itu pun sama-sama PERANG DISKON: Suasana di salah satu pojok kawasan Pasar diskon yang menggiurkan di tengah krisis moneter yang masih merokok. Untuk seketika tidak Baru, Jakarta. Sejumlah besar toko berani saling menawarkan berlanjut. Antara TAMBANG NIKEL: Sebuah alat berat milik PTR. Aneka Tambang mengeruk biji nikel di Pulau Gebe, Halmahera Tengah (Maluku) beberapa hari lalu. Biji nikel hasil penambangan tersebut siap diekspor ke Jepang dan Australia. "Kita harus bersyukur bah- wa masyarakat semakin kritis, sebab hal itu merupakan 'buah' dari pembangunan juga," ka- tanya. Myanmar akan Coba Resep 'Ajaib' Perekonomian Asia Meskipun demikian, kata- nya, karena masyarakat hidup bersama-sama dalam satu ke- luarga besar masyarakat ber- bangsa, maka sikap kritis yang disampaikan seyogyanya di- salurkan secara positif dan konstruktif. "Ada tata-tertibnya, cara- nya, saluran, dan wadahnya, jadi sepanjang itu dilakukan demi- kian, tentunya positif untuk kehidupan bangsa kita," kata- nya. Pada akhirnya, setelah "me- raba-raba", kini mulai dapat "dibaca" bahwa sesuai dengan keinginan Pak Harto untuk terus memberdayakan lembaga se- perti MPR/DPR, peniadaan tim- tim seperti tim ahli tersebut -- yang di sana-sini sering di- pahami sebagai inkonstitusional bisa dimaknai, sekaligus menunjukkan, sudah ada ke percayaan pemerintah kepada masyarakat yang semakin kritis itu, yakni mereka sudah bisa menentukan, atau setidak- tidaknya mengusulkan seorang pemimpin. Akankah keinginan terha- dap berdayanya lembaga se- macam MPR/DPR, itu terus akan menggelinding dan se- makin mendekati wujud ideal- nya, tentunya sejarah tahun 1998 akan mencatatnya. (Ant) SBLC 80% 1448 80% Kami harus mengu-rangi impor sebatas hanya pada barang-barang yang amat di- perlukan seperti, makanan, obat- obatan, bahan-bahan bangunan, suku cadang, mesin dan pupuk." Myanmar, yang dulu me- rupakan pemasok utama beras dunia, menghentikan ekspor beberapa bulan terakhir karena berkurangnya stok hingga ke tingkat yang sangat rendah. Panen terganggu oleh banjir pada musim penghujan baru- baru ini, terutama di Pegu, Ran- goon bagian utara -- salah satu daerah lumbung padi negara tersebut. DISKON 85% Lebih dari itu, keputusan yang dikeluarkan Washington bulan April untuk melarang semua investornya melakukan penanaman modal baru di Myanmar setelah adanya tu- duhan bahwa Rangoon me- langgar hak asasi manusia, menghambat proses tinggal landas perekonomian negara itu. Myanmar telah menga- dukan tindakan Amerika Serikat itu kepada Organisasi Perda- gangan Dunia. Meskipun demikian, peme- rintah tetap optimis, yakin akan dapat menghimpun deviden dari bergabungnya negara itu dengan ASEAN baru-baru ini. Hampir separoh (46 persen) dari investasi asing di Myanmar Yogyakarta, (Analisa). Keputusan Dwi Sumaji alias Iwik untuk tidak melakukan gu- gatan balik kepada Kapolri tidak akan mengendurkan semangat ke- luarga almarhum wartawan Fuad Muhammad Syafruddin (Udin) untuk memperjuangkan hak- haknya yang dilanggar polisi. Antara MENCARI AIR: Beberapa orang perempuan mencari air di Sungai Rejali, Lumajang, Jatim, yang keruh akibat lumpur dan kegiatan proyek Kantong Lahar Gunung Semeru, belum lama ini. Meskipun hujan telah menguyur wilayah tersebut, namun air bersih masih sulit didapatkan sehingga para penduduk harus menyuling air dari sungai Rejali dengan menggunakan pasir. Pejabat Imigrasi Hambat Pengurusan Paspor Bisa di PTUN-kan Demikian disampaikan juru bicara LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Yogyakarta, Budi Harto- no, SH sebagai kuasa hukum istri Udin (Ny. Marsiyem), Jumat, me- nanggapi keputusan Iwik tidak melakukan gugatan balik Kapol- ri setelah divonis bebas PN Ban- tul dalam kasus kematian Udin. Jakarta, (Analisa). Menteri Kehakiman, Oetojo Oesman SH, menegaskan, jika pengurusan paspor tidak selesai dalam waktu tiga-empat hari, pemohon paspor bisa mengaju- kan pejabat imigrasi ke Pe- Iwik melalui penasihat hu- kumnya dari LPH (Lembaga Pembela Hukum) belum lama ini mengirimkan faks ke Kapolri yang isinya menyatakan tidak akan menggugat balik Kapolri, meski ia memiliki hak melakukan gugatan PAK SE berasal dari negara-negara ASEAN, dengan Singapura berada dalam urutan pertama (1,22 miliar dolar) dan Thailand (1,13 miliar dolar), "dan angka itu akan naik," kata Tun Shin, penasehat hukum pada Kemen- terian Perencanaan dan Pe- ngembangan Perekonomian Nasional. ASEAN terdiri atas Indone- sia, Malaysia, Singapura, Fili- pina, Thailand, Brunei, Myan- mar, Laos dan Vietnam. Dalam ketiadaan daftar stastistik yang bisa diandalkan, terutama mengenai jumlah cadangan dalam bentuk dolar, sangat sulit menentukan kese- hatan perekonomian Myanmar --dimana bagian yang baik tetap tersembunyi, dan sistem pe- ngumpulan pajak nampaknya hanya rekaan. Melihat kemacetan lalu li tas, pekerjaan pembangunan jalan dan gedung-gedung di ibukota negara itu, orang pasti beranggapan bahwa ,Myanmar sedang mengalami perubahan menjadi "keajaiban" Asia. Tetapi ungkapan yang ber- edar di kalangan diplomatik adalah bahwa situasi pere- konomian "secara pasti lebih sulit" untuk dianalisa. "Jika berharap akan ada beberapa kesempatan untuk mengubahnya, pemerintah ha- rus memerangi inflasi, me- ngurangi belanja dan meli- beralkan perekonomian," kata seorang diplomat Barat. (Ant) perdata untuk memperoleh ganti rugi. Menurut Budi Hartono, mes- ki Iwik tidak menggugat balik, LBH selaku kuasa hukum Mar- siyem dan ayah Udin (Wagiman Jenggot) akan terus berjuang hingga ditemukannya pembunuh Udin yang sebenarnya. "Keluarga Udin juga ingin na- ma almarhum Udin dibersihkan dari sangkaan perselingkuhan," kata Budi Hartono. ngadilan Tata Usaha Negara kukan pelbagai upaya, antara (PTUN). lain upaya penyederhanaan prosedur dan pemberian kemu- dahan-kemudahan termasuk pelayanan paspor bentuk baru. Oetojo Oesman menjelaskan, paspor model baru dengan foto menyatu itu dikaitkan dengan sistem Machine Readable Pass- port (MRP-mesin pembaca paspor), sehingga setiap masuk ke tempat pemeriksaan imigra- si (TPI) cukup memakan waktu tiga menit setiap orangnya. Selama empat tahun Pelita VI, katanya memaparkan, ke- datangan dan keberangkatan dari dan/atau ke luar negeri se- banyak 42.511.369 orang atau rata-rata per tahun 10.627.842 orang. kap, paspor dalam tiga-empat "Apabila persyaratan leng- hari belum jadi maka pejabat imigrasi bisa di PTUN-kan," katanya pada acara jumpa pers akhir tahun, baru-baru ini. Karena Iwik tidak melakukan gugatan balik, maka beban polisi menjadi berkurang, sehingga su- dah menjadi kewajiban aparat un- tuk melakukan penyelidikan in- tensif untuk menemukan pembu- nuh Udin yang sebenarnya, kata, LBH Yogyakarta. Ikut mendampingi pada acara tersebut, Dirjen Imigrasi Pra- nowo, Dirjen Pemasyarakatan Drs Thahir Abdullah SH, Dirjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Ny.Lies Soegondho, Dirjen Hak Cipta, Paten dan Merek S. Ka- yatmo, dan Kepala BPHN H.A.S. Natabaya. Yang tampak tidak hadir Dirjen Hukum dan Perundang-undangan, Prof Dr Bagir Manan SH. Berdasarkan Undang-Un- dang No. 9/1992 tentang Ke- imigrasian, lanjutnya, pem- binaan keimigrasian diarahkan untuk meningkatkan pelayanan jasa keimigrasian dan penega kan hukum keimigrasian tanpa mengabaikan segi keamanan negara. Dalam rangka peningkatan pelayanan jasa keimigrasian, pihaknya telah dan terus mela- Putusan Iwik tidak Kendurkan Semangat Keluarga Udin nekontsentrant Jakarta, (Analisa). Menteri Kehakiman, Oetojo Oesman SH, mengakui bahwa sepanjang tahun 1997 citra dan wibawa hukum mengalami gon- cangan, yang terutama disebab- kan oleh pemeriksaan dan penyelesaian perkara-perkara di pengadilan yang mendapatkan sorotan yang kontraversial itu. "Dengan adanya goncangan masalah yang terkait dengan beberapa perkara yang dihadapi di pengadilan, kita melihat ma- salahnya banyak terutama ke- mampuan penguasaan perma- salahan, sikap mental, integri- tas dan ketatalaksanaan aparat penegak hukum," katanya pada acara evaluasi akhir tahun, di Jakarta, baru-baru ini. Pada acara evaluasi kegiatan Departemen Kehakiman itu, Menkeh didampingi Dirjen Imi grasi Pranowo, Dirjen Pe- masyarakatan Drs Thahir Ab- dullah SH, Dirjen Badan Per- adilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Ny. Lies Soe- gondho, Dirjen Hak Cipta, Pa- ten dan Merek S. Kayatmo, dan Kepala BPHNH.A.S. Natabaya. Yang tidak hadir Dirjen Hukum dan Perundang-undangan, Prof Dr Bagir Manan SH. Kondisi ini terjadi, lanjut Menkeh, justru disebabkan ke- sadaran hukum masyarakat se- makin meningkat. "Ini juga menimbulkan peningkatan-pe- ningkatan, baik di dalam mema- salahkan kepentingan dan in- Iteraksi hak dan kewajiban di masyarakat," ujarnya. Untuk itu, Menkeh mengim- bau aparat di jajarannya agar lebih meningkatkan penanganan masalah yang lebih terkoordi- nasi, terkonsolidasi daripada waktu-waktu yang lalu. Kemudian Oetojo menye- butkan pelaksanaan tugas pem- bangunan hukum Departemen Kehakiman RI, yang antara lain pelaksanaan program dan pem- Citra dan Wibawa Hukum Alami Concangan selama Tahun 1997 LBH Yogyakarta kini juga mempersoalkan "block note" mi- lik Udin yang diambil polisi, be- berapa hari setelah Udin tewas. Perkara "block note" tersebut, menurut Budi Hartono, sudah di- limpahkan ke Oditur Militer Yogyakarta. Sementara itu, dalam siaran persnya, LKBH (Lembaga Kon- sultasi dan Bantuan Hukum) Uni- versitas Islam Indonesia (UII) Yo- gyakarta menyatakan, keputusan "LBH Yogyakarta menghor- Iwik tidak menggugat balik Ka- mati keputusan Iwik sepanjang polri merupakan preseden buruk hal itu tidak berkaitan adanya te- dalam dunia penegakan hukum. kanan, namun muncul dari sanu- "Apalagi sejak ia ditangkap barinya," ujar Budi Hartono. oleh polisi, secara keperdataan ia nyata-nyata telah dirugikan. Pada- hal bila Iwik menggugat balik, itu justru bisa dijadikan cambuk po- lisi untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme," kata LBKH UII dalam siaran pers yang dite- ken Humas, Ali Mustofa, SH. (Ant) "Apabila dibandingkan den- gan tahun 1993/1994 sebanyak 8.313.955 orang, maka terjadi peningkatan sebanyak 2.313. 887 orang atau sekitar 27,8 persen," paparnya. Halaman 9 Dalam program dan pemben- tukan hukum telah dilaksana- kan program pengembangan sis- tem hukum nasional yang di- laksanakan dengan melakukan penelitian dan pengkajian hu- kum, penyusunan naskah aka- demis dan penulisan karya il- miah. kecepatan pelayanan keimigra- sian ini, yakni dimulai dari per- mohonan/perpanjangan paspor, pelayanan di Pos Pemeriksaan hanya butuh waktu tiga menit, dan pelayanan keimigrasian lainnya. "Hal itu telah menghasilkan penangkapan dan pengusiran oknum-oknum pelanggar ke- Kendati secara perorangan tentuan keimigrasian atau ke- masih saja dikeluhkan kelam- tenagakerjaan dalam jumlah dan batan dan kekurang luwesan penindakkannyanya yang se- pelayanan, kata Menkeh, dalam makin meningkat," katanya tan- pelaksanaan tugas keimigrasian pa menyebutkan jumlah orang telah berhasil ditingkatkannya asing yang dideportasi.(Ant) Di samping itu, program pemrosesan peraturan perun- dang-undangan yang dibuat pada masa kolonial untuk di- jadikan produk perundang-un- dangan sepenuhnya nasional. Menkeh menyadari, penye- lenggaraan tugas keimigrasian tidak menjadi lebih mudah, kare- na dalam interaksi antarwarga mancanegara yang semakin tinggi. Disebutkan, dari 263 peratur an perundang-undangan eks masa kolonial yang telah dipro- ses dihasilkan 37 peraturan pe- rundang-undangan tidak ber- laku lagi. "Ini karena telah di- cabut dengan tegas dalam per- aturan perundang-undangan baru (nasional)," paparnya. Sebanyak 91 peraturan perun- dang-undangan tidak berlaku Bahkan dengan antisipasi semakin terbukanya perdagang an dan investasi akan mem- bawakan warga mancanegara semakin banyak dan harus di- • terima dengan baik. Namun, diakuinya, pada sisi lain, peningkatan tersebut ter- nyata semakin memerlukan pe- ningkatan kewaspadaan terha- dap ancaman kejahatan teror- ganisi lintas negara, kejahatan pengedaran tidak sah narkotik, gangguan terhadap keamanan negara penggunaan pasporting- gal dan bekerja tidak secara sah dan melawab hukum. desden nebst in bentukan hukum, pembinaan lagi, walaupun tidak dicabut peradilan, penerapan dan pe- secara tegas dalam peraturan negakan hukum di bidang pe- perundang-undangan baru. masyarakatan. Selain itu, penerapan dan penegakan hukum di bidang keimigrasian, penyuluhan hu- kum; pelayanan dan bantuan hukum, pembinaan sarana dan prasarana hukum, dan sumber daya manusia. Namun di antara peraturan perundang-undangan jaman ko- lonial itu ada 21 peraturan pe- rundang-undangan sebagian ti- dak berlaku lagi karena sistem ketatanegaraan telah berubah atau dinyatakan tidak berlaku secara tegas maupun tidak te- gas. J606b TRACY "Kita sudah berhasil menye- lesaikan 72 naskah akademik rancangan undang-undang yang baru. Sejumlah telah tertuang dalam naskah RUU yang baru," kata Menkeh. Sisanya, menurut Menkeh, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk diproses lebih lanjut atau digunakan sebagai bahan penyusunan peraturan perundang-undangan. Menyinggung tentang pro- gram legislasi nasional (proleg- nas), Menkeh mengemukakan, telah dalam Pelita VI dihasilkan 329 kegiatan pengembangan sis- tem hukum nasional, atau rata- rata per tahun 82 kegiatan. "Bila dibandingakn dengan Pelita V yang rata-rtaa 55 kegiat an per tahunnya, ini mengalami peningkatan sebesar 49 persen," demikian Menteri Kehakiman Oetojo Oesman.(Ant) Antara TAHUN MACAN: Seekor anak macan (Panthera Trigis-trigis) bernama Raja menyeringai saat bermain-main di kandangnya di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta, baru-baru ini. Shio macan di tahun 1998 menyiratkan tantangan yang lebih berat dari tahun sebelumnya dan memperingatkan orang agar lebih bijaksana dalam mengambil keputusan supaya tidak jatuh ke dalam kesulitan.