Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Jumat, 16 Mei 1997 Penerbit Pemimpin Umum/Pendiri Wakil Pemimpin Umum Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab Wakil Pemimpin Perusahaan Managing Editor Sekretaris Redaksi Redaktur Anggota Redaksi Terbit Tarip Iklan Alamat Telepon Perwakilan Jakarta Perwakilan Banda Aceh SIUPP Dicetak Oleh : : Yayasan SIKAP PRESS. Harta Susanto. Supandi Kusuma. H. Soffyan. H. Ali Soekardi. Joeli Salim. Paulus M. Tjukrono. H. War Djamil. H. Amir Siregar, H. Kaharudin, H. Bahari Effendy, H. Naswan Effendi, Usman Alie, H. War Djamil, Mulyadi Franseda, H. Ismail Lubis, H. Basyir Ahzar, Buoy Harjo, Agus Salim, H. Azmi Majid (foto). M. Hatta Lubis, Mac. Reyadi MS, Budiman Tanjat, A. Rivai Siregar, Hasan Basri Ns, Timbul O. Simarmata, Johan Jambak, Ismugiman, Idris Pasaribu, M. Sulaiman, Ali Sati Nasution, Samil Chandra, M. Nur, Hermansyah, Aswadi, Faisal Fardede, Kwa Tjen Siung, Hendar Tusmin, Anthony Limtan. Seminggu 7 kali. analisa Rp. 4.500,- per mm/kolom (umum). Rp. 3.000,- per mm/kolom (keluarga). Jalan Jend. A. Yani No. 35- 43 Medan. Kotak Pos: 1481. Telex No.: 51326 ANALIS IA. Fax: (061)- 514031, Telegram: ANALISA MDN. Redaksi: 556655 (2 saluran)/511256. Tata Usaha: 554711 (3 saluran)/513554. Frans Tandun, Jln. K.H. Hasyim Ashari. No. 43-A Jak. Pusat Tel. 3446609/3844339/3453912 Fax.: (021) 363388. H. Harun Keuchik Leumiek Jalan Tgk. Cik Ditiro 106 Tel. (0651) - 23839. Fax: (0651) 23839. SK. Menpen No. 023/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1985. Tanggal 24 Desember 1985. P.T. KUMANGO Medan (Isi di luar tanggung jawab pencetak). Tajukrencana Penataran Pengemudi Angkutan Umum TIDAK kurang 300 pengemudi angkutan umum di kota Medan selama dua hari sejak Rabu (14/5) dan Kamis (15/5) mengikuti penataran yang dilaksanakan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kotamadya Medan di aula gedung Dharma Wanita Jalan Rotan kota ini. Tujuan penataran tersebut menurut panitia untuk mem- bina, mengembangkan dan meningkatkan disiplin serta sopan santun berlalulintas sesuai Gerakan Disiplin Nasional yang canangkan Presiden Soeharto dua tahun lalu. di- Langkah yang diambil pihak Organda tersebut menurut hemat kita sangat tepat. Pengemudi angkutan umum sebagai salah satu unsur yang terlibat didalam kegiatan perlalulinta- san di kota ini perlu dibekali pengetahuan yang cukup agar dari mereka dapat dituntut suatu disiplin dan kesadaran me- matuhi peraturan dan perundang-undangan yang ada. Mudahnya setiap orang untuk menjadi seorang pengemu- di angkutan umum boleh jadi merupakan salah satu faktor pe- nyebab timbulnya kecelakaan maupun pelanggaran lalulintas di dalam kota. Jika disimak armada angkutan umum yang bernaung da- lam wadah Organda Medan mencapai hampir 21 ribu unit, itu berarti sebanyak itu pula jumlah pengemudi (atau mungkin juga lebih) yang setiap hari berperan memberikan jasa angku- tan kepada warga kota. Potensi ini perlu dibina dan dikembangkan sekaligus mem- berikan bekal kepada mereka untuk dapat meningkatkan disi- plin dan sopan santun berlalulintas di jalan umum. Menuding mereka sebagai penyebab kesemrawutan lalulintas di dalam kota kita dinilai kurang tepat tanpa dibarengi upaya upaya pembi- naan yang lebih intensif, seperti penataran. Melalui penataran tersebut diharapkan para pengemudi ang- kutan umum dapat dituntut perannya meningkatkan disiplin berlalulintas serta menciptakan suasana lalulintas yang aman tertib dan lancar sesuai harapan kita bersama. Diakui, masalah lalulintas di dalam kota cukup rumit dan kompleks. Ia tidak hanya menyangkut unsur manusia sebagai pengemudi kenderaan, tapi juga faktor faktor lain yang saling terkait. Misalnya sarana dan prasarana jalan yang memadai, 6 rambu rambu, peraturan dan undang-undang serta penegakan hukum terhadap setiap adanya pelanggaran peraturan tersebut. Yang terakhir ini sengaja kita garis bawahi agar tidak ter- jadi pelecehan terhadap peraturan dan undang undang yang beriaku. Pengamatan sehari-hari menunjukkan ada sementara penge- mudi yang merasa tidak bersalah meski ia telah melanggar per- aturan yang ada. Misalnya menurunkan dan menaikkan pe- numpang di sembarangan tempat sehingga memacatkan arus lalulintas. Membuat terminal sendiri padahal terminal resmi sudah dibangun pemerintah daerah seperti tampak di Jalan Bin- jai simpang Pinang Baris yang setiap saat macat terutama pa- da jam jam sibuk. Begitu juga di seputar terminal Amplas Ja- lan Sisingamangaraja. Meski Pemda sudah membuat sarana ja- lan yang memadai berikut rambu rambunya, namun kemaca- tan tetap saja terjadi. Kita harapkan penataran yang diselenggarakan Organda ini dapat berdampak positif terutama bagi para pengemudi angku- tan umum tersebut untuk turut berperan menciptakan suasa- na lalulintas yang aman, tertib dan lancar sebagaimana diingi- ni bersama. Sekaligus penataran ini juga dapat berlanjut agar semua pengemudi angkutan umum di jajaran Organda Medan memperoleh kesempatan yang sama. Surat Pembaca. Sudah Banyak yang Ditatar Masih Juga Ugal-ugalan PENATARAN terhadap pengemudi (supir) angkutan umum di Medan sudah beberapa kali dilaksanakan, bahkan bulan Mei inipun diberikan lagi penataran kepada 300 pengemudi angkutan umum. Di penataran itu para penge- mudi diberikan pengetahuan mengenai undang-undang lalu- lintas, peraturan peraturan yang berkaitan dengan lalulintas, pengetahuan tentang disiplin na- sional, bagaimana moral para pengemudi di jalan raya. Semestinya, bila para penge- mudi angkutan umum tersebut mau mengamalkannya dalam pe kerjaannya sehari-hari, jarang ter- jadi pelanggaran atau kecelakaan lalulintas di jalan raya yang melibatkan angkutan umum (ang- kutan kota). Tetapi kenyataannya, meski pun pihak Organda sudah berupa ya mendisiplinkan para ang- gotanya masih banyak supir yang ugal-ugalan di jalan raya. Undang-undang lalulintas tak dipatuhi lagi, peraturan juga selalu dilanggar, disiplin hampir tak terlihat. Mereka memberhen- tikan kenderaannya masih sesuka hatinya, apakah di persimpangan atau di tempat yang dilarang berhenti. Pokoknya kalau ada penum- pangnya minta berhenti atau ada penumpang yang menyetopnya, maka sang pengemudi langsung tekan rem, tak perduli di tengah jalan dan menghalangi kenderaan lain. Tidak itu saja, bahkan bela kangan sering terjadi tabrakan disebabkan oleh ulah pengemudi yang kebut-kebutan di jalan raya tanpa memperdulikan keselamat an orang di jalan raya. Bahkan pejalan kaki sudah berapa kali tewas akibat ditabrak, sementara pengemudinya lang- Nama dan alamat harus jelas Sertakan Fotokopi KTP sung tancap gas melarikan diri. Untuk mengatasi pengemudi angkutan umum yang ugal-ugalan ini perlu kerjasama antar penge mudi yang sudah mendapat pena taran dan benar-benar melaksana kan peraturan lalulintas dan kedisiplinan di jalan raya. Maksudnya para supir yang disiplin tadi mencatat dan melaporkan setiap ada pengemudi yang kebut-kebutan dan, tak memperdulikan peraturan lalu lin- tas kepada induk organisasinya yang kemudian melaporkan kepa- da pihak Polantas, Dan pihak polisi sendiri diha- rapkan benar-benar menerima dan menanganinya dan tanpa mengharapkan "apa-apa" atau biaya lapor, jelasnya menegakkan disiplin yang benar. Dan menilai nya sebagai suatu upaya yang meringankan kerja polisi. Mungkin dengan begini, di- siplin terhadap pengemudi angkut an umum sedikit demi sedikit dapat ditegakkan. 00000 Dari Redaksi PARA penyumbang tulisan/artikel dimintakan perhatiannya sebagai beri kut: 1. Panjang tulisan/artikel minimal empat dan mak simal tujuh halaman/folio diketik dengan spasi rang kap dan tidak timbal balik. 2. Bukan tindasan, serta bukan fotokopi. 3. Tidak atau belum dikirim kan ke media massa lain nya. 4. Pada akhir/ujung tulisan sebutkan identitas, profesi penulis serta alumnus dari mana. 5. Sertakan alamat terbaru yang jelas, dan jangan lupa sertakan fotokopi KTP yang masih berlaku. Revitalisasi Nilai Pembangunan Oleh Yohanes Amir an termasuk sumberdaya ekonomi merupakan sumberdaya yang harus dapat dimanfaatkan seop- timal mungkin agar memberikan sumbangsih yang besar bagi semua pihak. Pemanfaatan. sumberdaya yang ternyata merugikan sementara pihak dan menguntungkan pihak yang lain dalam suatu kehidupan kepublik- an selayaknya ditimbang sebagai hal yang hampir tabu untuk dilakukan dalam karya besar pembangunan. Ketiga, nilai sosial. Berke- cenderungan untuk menghasilkan proses dan output pembangunan. yang menimbulkan sikap empathy dari semua orang. Tanpa masuk- nya nilai sosial dalam proses dan output pembangunan akan mun- cul sikap yang menjauh dari sikap empathy -- sikap yang merasakan orang lain sebagai dirinya sendiri. Proses pembangunan yang ti- dak menimbulkan sikap empathy dapat mengundang sikap sebelah mata terhadap pembangunan. Ataupun menyikapi proses pem- bangunan dengan sikap "migra- tion for development" - membe- rikan dukungan dengan kaki terhadap proses pembangunan. Bukankah sikap seperti itu sikap yang selayaknya tidak muncul dari siapapun terhadap proses pembangunan? Demikian juga dengan output Kelima, nilai religius. Nilai pembangunan yang kurang me- yang mendasarkan diri kepada nimbulkan rasa empathy, boleh makrokosmos dan supernatural jadi akan bermuara kepada keti- merupakan nilai terakhir yang dakacuhan terhadap output pem-membendung manusia bila meng bangunan. Padahal demi kesi- hadapi aneka kesulitan dan nambungan pembangunan yang masalah. Pembangunan sebagai dibutuhkan malah sikap yang proses maupun outputnya pasti menunjukkan adanya keacuhan lah usaha manusia yang tidak terhadap output pembangunan, akan pernah reda dari kesulitan Ketidakacuhan yang muncul dan masalah demi mencapai tu- terhadap pembangunan memang juannya. Karena itulah nilai bukannya sikap yang sebaiknya religius perlu dituang lebih banyak terlihat manakala ujung-ujungnya lagi pada proses dan out pemba UNTUK mendapatkan sesuatu yang berharga perlulah ada nilai. Tanpa adanya nilai sebagai hasil penilaian, sukar un- tuk muncul keberhargaan (worth). Hal yang demikian nampaknya akan berlaku umum, termasuk dalam aktivitas yang dalam keseharian kita diterminologikan sebagai pembangunan. Pemba ngunan seperti apapun ditafsir kan, tetaplah bermuara sebagai meraih sesuatu yang berharga dimata pelaku dan pemanfaat pembangunan. Keberhargaan pembangunan setidaknya dalam proses dan out- put pembangunan merujuk seba- gai upaya menambahi lagi nilai- nilai tertentu agar proses dan out- put pembangunan menjadi sema- kin memiliki keberhargaan dimata pelaku dan pemanfaat pemba ngunan. Sukar untuk mengharap kan munculnya tambahan keber- hargaan tanpa menambahi berbagai nilai yang akan berakumulasi membentuk keberhargaan. Yang kemudian masih dapat disoal, apakah memang dibutuh- kan penambahan nilai-nilai tertentu dalam proses pemba- ngunan dan output pembangun an? Kalau dibutuhkan berarti nilai-nilai yang telah ditanam pada setiap proses dan output pembangunan selama ini masih belum seperti yang diharapkan. Alasan pembenar untuk itu sekurangnya mengemuka karena dua sebab. Pertama, masih sering- nya muncul "complain" (keberat- an) dari pihak yang merupakan pelaku pembangunan terutama dari kelompok masyarakat "the grassroots". Bilamana proses dan output pembangunan sekaligus telah acceptable dimata semua pihak, berarti kita telah melengkapi semua nilai yang seharusnya dibawa serta oleh Kejadian-kejadian ini pada umumnya disebabkan perbedaan kepentingan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha. Untuk kepentingan usahanya terkadang pengusaha melanggar hak-hak pekerja baik yang bersifat normatif maupun yang bukan normatif. 1 Kondisi sperti ini bila terus berlangsung, akan mengarah kepada konflik yang akibatnya dapat merugikan kedua belah pihak. Para pekerja akan terhalang melakukan pekerjaan, bahkan terkadang lebih tragis lagi sampai pada kehilangan peker- jaannya. Sedangkan bagi pengusaha hal ini akan mengham- bat jalannya roda perusahaan yang sudah pasti berdampak negatif bagi perusahaan. UPAYA PENYELESAIAN Secara yuridis, memang telah dibuat upaya penyelesaian perselisihan tersebut. UU No.22 tahun 1957 tentang Perselisihan Perburuhan telah membuat ketentuan-ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan perburuhan. Ketentuan pokok yang terkandung dalam Undang- undang tersebut adalah menyerahkan terlebih dahulu perselisihan yang terjadi antara buruh dan pengusaha melalui jalan perundingan. Demikian juga tahun ini, men- jelang UMPTN yang akan dilangsungkan pada tanggal 17 dan 18 Juni 1997 nanti, kini sudah B.S. MATURUDI Medan Jl. Letjen Jamin Gintings ramai kita lihat promosi-promosi yang dilakukan berbagai bim- bingan test untuk menarik dan merekrut minat siswa kelas III SMU, SMEA dan STM yang ber- minat mengikuti UMPTN sebagai pintu gerbang agar bisa duduk di bangku kuliah PTN. MERUPAKAN fenomena yang dapat kita saksikan sepanjang tahun, bahwa menjelang dilangsungkannya Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN), selalu saja diiringi dengan pesatnya kehadiran bimbingan-bimbingan test yang tumbuh secara sporadis dan periodis. pembangunan baik selama pro- sesnya maupun pada output pem- bangunan itu sendiri. Alasan pembenar kedua, sema kin besarnya tantangan yang bakal dihadapi karena ekstensitas dan intensitas pembangunan yang semakin meningkat. Hal itu akan bermuara kepada seberapa jauh pembangunan baik sebagai proses maupun sebagai output akan semakin meraih kepuasan publik (public satisfaction). Semakin banyak nilai yang diikutsertakan dalam proses pembangunan dan pada output pembangunan dapat diyakini akan mendatangkan kepuasan bagi publiknya. Nilai dan keberhargaan memang yang didambakan manu- sia untuk diraihnya termasuk dalam kegiatan berpembangunan yang telah, sedang dan akan terus dilakukan. Nilai apakah yang selayaknya juga diikutsertakan agar pembangunan terutama sebagai proses dan output pem- bangunan semakin mendapatkan keberhargaan dimata banyak pihak untuk akhirnya mampu mengarahkan pembangunan seba- gai sesuatu yang dapat men- datangkan kepuasan publik? TUJUH NILAI Beberapa hal yang menjadi latar belakang mengapa begitu besar animo orang untuk men- dirikan lembaga kursus seperti bimbingan test adalah : Pertama, karena menurunnya kepercayaan. terhadap lembaga pendidikan for- mal seperti SMA (SMU), SMEA, STM dalam memberikan bekal pengetahuan maupun keteram- pilan dalam menyelesaikan soal soal UMPTN. Segala kebuntuan persoalan yang tidak diperoleh di lembaga pendidikan formal ingin diperoleh pemecahannya di lembaga-lembaga bimbingan test. Ibaratnya, lenibaga bimbingan test itu adalah sebagai obat mu- jarab terutama dalam mengha dapi soal-soal ujian. Terdapat banyak nilai yang seyogianya dapat ditimbang sebagai nilai publik (public value) yang mampu mengkondusifkan munculnya keberhargaan (worth) untuk pada saatnya memunculkan kepuasan publik (publik satisfac- tion). Kepuasan publik dimaksud terutama berkenaan dengan pro- ses pembangunan dan output pem bangunan itu sendiri. Kedua, bagi para penyelenggara (pembangun) bimbingan test, Pertama, nilai teoritis. Mak- sudnya proses dan output pem- bangunan adalah sesuatu yang Bila perundingan tidak menghasilkan kesepakatan maka boleh para pihak mengajukan persoalan tersebut pada arbitase yang dipimpin oleh juru/dewan pemisah. Mekanisme terakhir dalam menyelesaikan perselisihan b. ing madyo mangunkarso, ar- antara buruh dan pengusaha yaitu tinya sikap yang didorong oleh dengan menyerahkannya pada rasa asuh, mengarahkan bukan Panitia Perselisihan Perburuhan sekedar untuk mencapai tujuan Namun yang terpenting dari persoalan perselisihan buruh pengusaha ini adalah bagaimana caranya agar perselisihan tersebut dapat dicegah. Upaya pencegahan terhadap suatu persoalan jauh lebih baik daripada upaya menyelesaikan perselisihan. Pencegahan sejak dini terhadap terjadinya perselisihan sangat menunjang stabilitas perusahaan. Guna mencapai kondisi kerja yang baik antara pengusaha dan pekerja, perlu dikembangkan beberapa sikap dan anggapan, antara lain : a. pengusaha dan pekerja adalah partner, partner terhadap tuntutan masyarakat. mucosa b. tidak seharusnya antara pekerja dan pengusaha terdapat perbedaan kepentingan yang menonjol, oleh karena titik pangkal perbedaan diantara mereka tidak ditekankan pada status (pemilik dan pekerja) akan tetapi pada perbedaan peran (yang mengelola dan yang mengikuti pengelolaan). c. dengan titik berat pada perbedaan tersebut, pekerja dan pengusaha pada dasarnya merupakan satu kesatuan, oleh karena itu rasa saling memper- cayai harus tinggi dan rasa keter- bukaan harus mendalam. SIKAP PENGUSAHA DAN PEKERJA YANG BAIK Seorang pengusaha adalah seorang pemimpin di perusahaan- nya. Oleh karena itu ia harus dapat memperlihatkan figur seorang pimpinan. Sikap kepemimpinan nasional dapat diserap dan diaplikasikan dalam sikap dan tingkah laku seorang pengusaha. Pengusaha sebagai pimpinan yang baik seharusnya mempunyai sikap a. ingarso sung tulodo artinya ia harus dapat memberikan contoh yang baik yang dapat diteladani oleh bawahannya. berasumsi bahwa lembaga bim- bingan test merupakan peluang tersendiri dalam mencari keun- tungan ekonomis. Pada dasarnya institusi itu, menampung ribuan siswa untuk dididik agar terampil mengerjakan soal-soal saat UMPTN dan saat EBTANAS bagi siswa SD dan SMP. Dan tidak jarang suatu lembaga bimbingan test dikelola dengan managemen yang baik, yang sekaligus di- jadikan sebagai dasar alasan agar siswa peserta bimbing harus mem- bayar mahal. ANALISA Alasan kedua inilah yang men- jadi dasar pemikiran, sehingga banyak orang yang bersedia menanamkan modalnya, puluhan sampai ratusan juta rupiah untuk membangun suatu lembaga bim- bingan test dengan harapan agar nantinya akan berkembang berlipat ganda. KOMERSIALISASI Pada era 70-an, pendirian lem- baga bimbingan test cendrung masih berorientasi pada tujuan (alasan) pertama di atas, yakni lebih mengutamakan pelayanan pada peserta bimbing dengan meningkatkan kemampuan bela- jar melalui pelajaran tambahan untuk bidang-bidang seperti IPA, matematika, bahasa Inggris, IPS dan lain-lain yang menjadi soal- soal ujian di UMPTN (dulu Perin- tis & SKALU). mendasari agar proses dan output itu menjadi berkecenderungan un- tuk lebih "rasional", "objektif", dan dilandasi oleh "kritis" "empiris". Lembaga bimbingan test yang demikian biasanya dikelola dengan managemen yang baik dan profesional, disiplin yang tinggi dan etos kerja yang kuat. Kecenderungan lebih rasional agar semakin menjauh dari sen- timen emosional, sehingga proses dan output pembangunan me- mang didasari oleh kadar pertim- bangan rasional yang lebih besar. Objektif, dinalarkan sebagai pro- ses dan output pembangunan yang sejauh mungkin dapat meanulir masuknya unsur-unsur ,subjektivitas yang dapat menim- bulkan kecurigaan publik dan sekaligus dapat menjauhkan kepuasan publik. Nilai kritis yang dibawa serta dalam proses pembangunan dapat menghindarkan proses yang "ta- ken for granted" yang sesung- guhnya kurang diinginkan. Begi- tupun dengan nilai empiris yang dikandung pada dan dalam pro- ses dan output pembangunan akan semakin membumikan pro- ses dan out pembangunan itu sen- diri. Pembumian (indegenous) proses dan output pembangunan hanyalah dimungkinkan bila sela- ma dan pada proses serta output pembangunan dilandasi oleh ni- lai-nilai empiris. Perselisihan Buruh Pengusaha dan Upaya Pencegahannya Tingkat Daerah ataupun tingkat Pusat. diperhatikan oleh para pengusaha. AKHIR-akhir ini bila kita perhatikan banyak terjadi peristiwa yang menyangkut per- soalan perbedaan antara buruh dan pengusaha. Berbagai media seperti televisi, koran atau pun majalah memberitakan perihal yang berkisar pada pemogokan pekerja, unjuk rasa para buruh dan adanya kasus-kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kedua, nilai ekonomis. Ru- jukan yang ingin digapai dengan nilai ekonomis ini adalah dayagu- na dan manfaat praktis dari pro- ses dan output pembangunan bagi kemaslahatan publik kalaulah -- dalam konotasi tertentu publik memang merupakan target group dari suatu pembangunan. Tanpa memasukkan nilai eko nomis, proses dan output pem- bangunan akan mengundang pem borosan sumberdaya ekonomis. Padahal sumberdaya pembangun seperti peningkatan produktifitas, mekanisme penyelesaian keluh kesah pekerja dan lain sebagainya. Oleh karena KKB ini dibuat dan disepakati bersama maka isi yang dirumuskan dalam KKB akan mengikat kedua belah pihak, sehingga dengan demikian para pihak mempunyai alas hak dalam hubungan kerja. Terkadang dalam suatu perusahaan tidak diadakan upaya penyaluran keluh kesah pekerja sehingga pekerja yang merasa ada sesuatu hal yang tidak diingininya secara bersama-sama dengan rekan sekerjanya melakukan aksi yang dapat merugikan jalannya roda perusahaan seperti unjuk rasa, merusak dengan sengaja aset perusahaan dan lain sebagainya. Apabila rasa keluh kesah para pekerja ini dapat dalam disalurkan mekanisme tertentu sudah pasti rasa kesal tersebut tidak punya kemungkinan besar menimbulkan konflik yang merugikan perusahaan. Keluh kesah peker- ja akan dibahas secara bersama oleh pengusaha dengan wakil pekerja di serikat pekerja yang ada diperusahaan. suatu Kebebasan berserikat yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerjanya akan lebih mendidik pekerja untuk lebih mengetahui peran serta dirinya dalam Suatu hal yang terpenting perusahaan. Masuknya pekerja adalah segala usaha pengusaha dalam serikat pekerja lebih dalam menaikkan tingkat memudahkan pengusaha dalam kehidupan partner usahanya yaitu pengkordinasian pekerja karena pekerja harus dilakukan dan terus para pekerja cukup hanya dibina secara berkelanjutan. Un- diwakili oleh serikat pekerja tuk itu adanya komunikasi yang tersebut dalam hal-hal yang me- lancar antara pekerja dan nyangkut pekerja itu sendiri. pengusaha mutlak diperlukan. Sikap seorang pengusaha yang bi- jaksana akan melaksanakan dan mengembangkan pembentukan hak, Departemen Tenaga Kerja serikat pekerja diperusahaannya perlu mengadakan kunjungan secara teratur keperusahaan dengan menyediakan fasilitas yang diperlukan seperti fasilitas perusahaan untuk menjamin rapat pekerja dan menjamin dilaksanakannya segala aturan pelaksanaan check of system yang berkaitan dengan (pungutan iuran anggota melalui ketenagakerjaan oleh semua pihak. pemotongan oleh pengusaha). Dengan adanya pencegahan khusus oleh pihak yang berwenang ini akan terjalin hubungan harmonis antara pihak buruh, pengusaha dan pemerin- tah, dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja. 4. Pencegahan Khusus Untuk mengurangi perselisihan Untuk mengontrol tindakan pekerja maka di dalam perusahaan perlu adanya Isue-isue umum yang dapat di- Kesepakatan Kerja Bersama. jadikan objek pembicaraan pada KKB mengatur beberapa per- komunikasi tidaklah dapat soalan penting yang menyangkut meliputi persoalan dampak pekerjaan dalam perusahaan, Penulis adalah staj pada Kantor Pengacara Syafril Warman, SH dan Pengurus HMI Cabang Medan. Komersialisasi Bimbingan Test dan Tanggung Jawab Akademika Oleh Paham Karo-Karo, SH lalu, ini merupakan akibat rangkaian dari suatu sistim besar baik politik, ekonomi, maupun budaya) yang melilit masyarakat kita. akan tetapi untuk meningkatkan kepandaian dan kecakapan para bawahannya. c. tut wuri handayani, sikap yang didorong oleh rasa asuh bukan untuk memanjakan akan tetapi untuk membantu yang dipimpin menanggulangi kesu litannya dalam pekerjaannya. Sikap pengusaha yang demikian akan menimbulkan dampak yang sangat positif bagi kemajuan usahanya. Aktualisasi sikap seperti ini akan mendorong terbentuknya motivasi kerja yang tinggi serta pembentukan sikap pekerja yang baik. Seorang pekerja yang baik, harus mampu menunjukkan sikap seperti berikut : abg rumongso handerbeni yaitu sikap pekerja yang menganggap tempat dia bekerja, demikian pula sarana-sarana yang dipakai untuk melakukan pekerjaan adalah miliknya sendiri, oleh karena hanya melalui tempat ker- ja tersebut dan dengan sarana- sarana kerja tersebut hidupnya dapat dicapai. Sikap ini akan menimbulkan rasa perhatian yang besar terhadap kerja dan tempat kerja pada diri pekerja di perusahaan. melu hangrung kebi, yaitu sikap untuk mengamankan tem- pat kerja dan sarana kerja yang ada. Sikap ini timbul sebagai akibat dari adanya rasa memiliki (seinse of belong) yang tinggi. UPAYA PENCEGAHAN PERSELISIHAN Usaha terbaik untuk menjaga kestabilan suatu perusahaan adalah mencegah sejak dini ter- jadinya perselisihan di perusahaan. Untuk mencegah perselisihan tersebut, sebaiknya para pengusaha menjalankan mekanisme upaya pencegahan yang terdapat dalam Surat Keputusan Menteri Tenaga Ker- ja No. Kep. 120/MEN/1988 ten- tang Pedoman Penuntunan Perilaku (Code of Conduct). Dalam Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Industrial. Dalam SK Menteri ini bila Bimbingan test yang demikian lebih bermotivasi pada pemberian pelayanan (kualitas) ketimbang urusan biaya yang dipungutnya dari siswa. Oleh Mahmul Siregar diperhatikan terdapat empat langkah penting dalam mencegah terjadinya perselisihan, antara lain : 1. PENGEMBANGAN INFORMASI Langkah awal untuk mencegah terjadinya perselisihan adalah memberikan informasi yang tepat dan terbuka kepada seluruh pekerja dan menggalang komunikasi yang baik antara pengusaha, serikat pekerja dan pekerja itu sendiri. Dengan adanya informasi dan komunikasi yang baik para peker- ja akan lebih menyadari dimana dia bekerja, bagaimana kondisi perusahaan tempat ia bekerja, mengetahui permasalahan yang dihadapi perusahaan.stma Disamping itu para pekerja juga bisa mengerti bagaimana keadaan lingkungan kerja sehingga diharapkan dapat ikut serta menjaga keadaan lingkungan kerja yang aman ter- tib dan sehat. Segala hak dan kewajiban yang melekat pada diri pekerja dapat diketahuinya melalui informasi yang terbuka dan komunikasi yang baik. Dengan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pekerja maka pekerja akan lebih menyadari fungsi dan peran dirinya sebagai salah satu sub sistem dalam dunia usaha. Informasi yang bersifat ter- tutup atau mungkin ditutup tutupi akan menimbulkan rasa curiga pada diri pekerja. Rasa curiga ini akan menimbulkan sifat tidak simpatik yang pada akhir- nya akan bermuara pada tim- bulnya kondisi kerja yang tidak sehat. Kecurigaan dan ketidaksimpatian yang timbul pada diri pekerja merupakan hal yang potensial untuk timbulnya satu perselisihan. Bahkan bukan tidak mungkin suatu saat lahir sebagai aksi yang negatif. Oleh karena itu pengembangan informasi serta adanya informasi yang terbuka dan komunikasi yang baik sangat perlu pembangunan diharapkan ber- muara sebagai kepuasan publik yang berpembangunan itu sendiri. Keempat, nilai politis. Yang dipahamkan sebagai nilai politis disini lebih merupakan bagaima- na hasil pengalokasian sumber- daya yang berkelangkaan (scarsi- ty) karena dimana ada kelangkaan maka disana munculnya nuansa politis. dekat dengan pusat uang kekua- saan dan kemegahan, ternyata dihiadapkan pada situasi yang sama. Mereka merasa memikul beban yang berat dalam melan- jutkan pendidikan anak pada jen- jang selanjutnya. (Kompas, 14-1-1997). Namun kini, telah terjadi suatu orientasi pergeseran dari bimbingan-bimbingan test. Kalau kita lihat secara universalitas, mayoritas lembaga-lembaga bim- bingan test di negara kita, lebih mengacu pada sasaran aspek komersial (ekonomis), tanpa disertai dengan peningkatan mutu yang baik, sehingga menimbulkan persepsi umum (negatif) bahwa pendirian lembaga bimbingan test lebih mengutamakan keuntungan ekonomis dan mengabaikan dimensi akademik dan dimensi sosialnya. Dan disini pulalah letak persoalan yang sebenarnya. MEBERATKAN Tahun lalu, sebuah harian di kota ini (Medan) memberitakan bahwa pada bulan-bulan tahun ajaran baru, pegadaian di kota ini, selalu kebanjiran pengunjung. Hal yang menjadi penyebabnya adalah karena banyaknya warga masya rakat menggadaikan barang- barang mereka untuk kepentingan pembiayaan sekolah anak. Namun ternyata, perjuangan berat menggadaikan atau menjual barang-barang yang mereka miliki seperti yang dialami masyarakat Ironisnya, dalam kaitan dengan di Medan atau di daerah kam- beban berat biaya bimbingan test pung, terjadi juga di Jakarta dan itu, adalah bahwa alokasi beban kota kota lainnya. Di ibu kota tersebut tidak ditujukan untuk Jakarta, suatu kota yang identik hal-hal substansif, yang Pembangunan pada makna pro ses juga menghadapi kelang kaan dan justeru itu pantas disusupi dengan nilai politis. Kekuasaan mengalokasikan selama proses pembangunan haruslah terkontrol dengan nilai-nilai politis. Kekua- saan yang bermuatan etika adalah kekuasaan yang diharapkan men- jadi pengalokasi sumberdaya yang langka dalam proses pembangun an itu sendiri. Kondisi ini merefleksikan betapa di saat pembangunan (perkembangan) ekonomi na- sional yang sungguh pesat, sebagian masyarakat kita masih diselimuti kesulitan ekonomi. Sehingga, berbagai pungutan yang ditujukan kepadanya, dari pihak ndidikan (formal & non- formal) yang kelewat besar batasnya, dirasakan terlampau memberatkan. Mungkin bagi para pengambil kebijakan di sekolah atau di bimbingan test berasumsi bahwa di kota kota besar seperti Jakarta, Medan dan lain-lain, semua orang yang menyekolahkan anak, adalah orang orang yang berduit dan menyadari bahwa pendidikan itu mahal. Apalagi pada sisi output pem- bangunan yang pada gilirannya diharapkan membawa kemanfaat an dan kemaslahatan publik. Yang menjadi pemanfaat pembangunan pada gilirannya adalah hasil dari kekuasaan mendistribusikan out- put pembangunan yang juga me- miliki unsur kelangkaan. Tanpa memasukkan kekuasaan yang ber etika ketika mendistribusikan out- put pembangunan bakal muncul ketidak adilan publik. Padahal didambakan dari suatu output pembangunan sekaligus juga akan tercermin rasa keadilan publik un- tuk pada masanya menghasilkan adanya kepuasan publik. 2. Mekanisme Komunikasi Kelancaran komunikasi antara atasan dan bawahan dalam suatu perusahaan akan menim- bulkan hubungan partnership yang baik. Dalam kondisi seperti ini para pekerja tidak akan merasa seperti orang suruhan, yang harus selalu mendengar segala perintah atasannya tanpa bisa berkomunikasi dengan atasannya tersebut. Terjadinya hubungan partner- ship antara buruh pengusaha akan meningkatkan seinse of belong pada diri pekerja. Komunikasi tidak langsung dilaksanakan melalui buletin perusahaan atau melalui serikat pekerja. Materi komunikasi tidak langsung sifatnya lebih umum dan tujuan utamanya menjaga stabilitas, mencegah kesalah pahaman atau mempertahankan moral pekerja.. Halaman 4 ingat manusia lain dalam setiap Disamping itu nilai religius gerak langkahnya termasuk dalam yang dibawa serta pada dan dalam kegiatan berpembangunan. Walau proses dan output pembangunan disebutkan pembangunan berdi- akan memberikan makna bahwa namika bersama dengan sema- ngat kompetitif ditengah masya- pembangunan merupakan penya- rakatnya, tetapi yang masih diperlukan kompetisi yang sehat. tuan dirinya manusia dalam kosmos yang transedental. Nilai religius menambah keyakinan diri manusia yang terlibat dalam upaya pembangunan bahwa upaya pembangunan itu adalah ikhtiar Semua yang terlibat dalam proses pembangunan bukanlah manusia yang dapat mendustai nuraninya. Hal itu berarti tetap manusia tiada henti dalam lin- melandasi diri untuk tetap meng- gunakan etika, karena siapa yang alpa menggunakan etika suatu saat terperosok menjadi manusia yang mendustai nuraninya sendiri. Proses dan pemanfaatan output pembangunan layaknya dilakukan hanyalah oleh manusia yang tidak mau mendustai nuraninya sendiri. Mekanisme komunikasi dalam perusahaan dapat dilakukan dengan cara komunikasi langsung langsung. Komunikasi langsung ataupun komunikasi tidak merupakan komunikasi atasan bawahan baik dengan orang perorangan maupun secara ber- sama-sama. Tujuan utama komunikasi ini adalah untuk meningkatkan produktifitas ker- ja dan kepuasan bersama. Pada umumnya materi-materi yang dijadikan objek komunikasi langsung berupa persoalan-persoalan sasaran ker- ja di perusahaan dan cara men- capainya, usaha peningkatan keterampilan pekerja, perubahan- perubahan yang dapat mem pengaruhi pelaksana kerja, seperti perubahan material, design, tingkat kualitas yang dituntut dan lain-lain, evaluasi hasil kerja, perubahan dalam lingkungan ker- ja (seperti penggantian pimpinan, tindakan disiplin, perubahan aturan kerja, kesepakatan kerja dan lain sebagainya). berhubungan langsung dengan peningkatan mutu pendidikan dan pembimbingan, seperti misalnya penyediaan fasilitas belajar yang lengkap, peningkatan wawasan guru (tentor) dan kelengkapan metode belajar. ngunan. Banyak biaya-biaya yang terserap oleh bimbingan test ter- nyata diperuntukkan bagi keperluan yang sifatnya sekunder yang tidak jelas manfaatnya. Hal ini menunjukkan bahwa, ideologi yang terkandung di balik pungutan tersebut lebih bertujuan pada ideologi bisnis. GEJALA dungan supernaturalnya. Keenam, nilai estetika (kein- dahan). Rujukan nilai estetika ini antara lain adalah untuk menemu kan adanya keharmonian karena memang keharmonian adalah ka ta kunci hidupnya manusia ber- sama manusia lain dan alamnya. Manusia termasuk yang segenap derap langkahnya diikuti oleh gerak langkah pembangunan se nantiasa pula mendambakan ke harmonian. Nilai estetika pada dasarnya berusaha untuk memper sembahkan kepada manusia kehar monian agar manusia itu dengan damai dan harmoni. tahun belakangan ini memang amat memprihatinkan. Bim- bingan test sebagai salah satu in- stitusi pendidikan yang semestinya turut mendukung pencerdasan murid, sekaligus menegakkan nilai-nilai kemanusiaan pen- didikan, kini mulai luntur (erosi). Akan tetapi asumsi itu ternyata Dan yang lebih diutamakan kurang tepat, mengingat banyak adalah kepentingan bisnis (finan- warga kota yang hidupnya amat sial). Sehingga dikhawatirkan memprihatinkan. Demikian juga mekanisme itu bisa jadi yang menjadi peserta bimbingan merupakan suatu sistim perpan- itu, banyak yang orang tuanya jangan tangan dari kaum tinggal di kampung, yang hidup kapitalis. dengan pas-pasan. Gejala komersialisasi yang melanda banyak bimbingan test dewasa ini persoalannya tidaklah berdiri sendiri. Seperti yang diungkapkan Darmaningtyas pada Harian Kompas 14-1-1997 Lebih dari sekedar itu, kehar- monian merupakan kebutuhan hi dup manusia yang memasyarakat termasuk dalam proses dan out- put-nya pembangunan. Manusia perlu berharmoni dengan dirinya, manusia lain disekitarnya dan alam yang ada dilingkungannya, Pembangunan didambakan meng hasilkan harmoni yang demikian itu. Bukankah pembangunan di- dambakan menghasilkan jalinan interaksi kehidupan manusia yang beraneka namun tetap hidup dalam keharmonian sesamanya dan dengan alamnya ? Pemba ngunan bukanlah berniat sedikit- pun merusak keharmonian yang telah ada bahkan ingin semakin mengoptimalkan keharmonian antar komponen masyarakat dan komponen lingkungannya. Ketujuh, nilai etika. Mendam- bakan manusia yang tetap meng- modernisasi terhadap pekerja, per han pasar dan dampaknya terhadap pengaturan produksi, performance umum dan dam- paknya terhadap pekerja, mutasi pimpinan dan evaluasi kerja ser- ta tindakan disiplin di perusahaan. 3. Sarana Pencegahan Perselisihan Kedua elemen di atas harus didukung adanya sarana pencegahan perselisihan yang telah dibuat oleh perusahaan. Sarana ini dapat berupa Per. aturan Perusahaan, Kebebasan berserikat, Kesepakatan Kerja Bersama, Penyaluran Keluh Kesah Pekerja serta adanya Pem- binaan Berkelanjutan. Peraturan Perusahaan sangat diperlukan pekerja sebagai infor- masi intern yang isinya harus di- jelaskan oleh pengusaha atau wakilnya kepada pekerja. Sebaiknya Peraturan Perusahaan ditempelkan pada papan pengumuman agar mudah diketahui pekerja. Kuatnya arus industrialisasi dan bisnis menjadi pendorong kaum kapitalis melakukan ekspansi pemasaran produk stationery dan lain-lain, dan melakukan rekayasa ekonomis. Sayangnya bimbingan test sebagai salah satu institusi yang semestinya menegakkan etika ilmiah dan edukatif, telah tersusupi nuansa bisnis tersebut. TANGGUNG JAWAB DAN PENGAWASAN Kalau masalah ini dirujuk (diorientasikan) pada PP No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah, bimbingan test Gejala pergeseran keperanan dan nilai institusi pendidikan ter- masuk bimbingan test, beberapa sebagai salah satu bentuk kursus, selain memberikan jaminan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Tujuan nilai yang dibawa ser- ta proses dan output pembangun an seperti disebutkan diatas bukanlah runtutan prerequisit. Akumulasinyalah yang diharap- kan hadir pada proses dan output pembangunan. Keterlupaan meng gunakan satu diantara beberapa nilai tersebut dapat membencana proses pembangunan dan output pembangunan itu sendiri. Mengisi nilai kepada sesuatu yang telah dilakukan memang bukanlah pekerjaan yang mudah. Walau disadari selama ini nilai nilai tersebut mungkin saja telah menjadi muatan dari proses dan output pembangunan, penambah an kadar nilai tersebut masih sangat dibutuhkan. Lantas, siapakah yang harus menambahi lagi proses dan out- put pembangunan agar kadar ni- lai yang dibawa serta selama dan dalam proses pembangunan men- jadi optimal? Tentunya semua dan siapa pun yang menyadari keberadaan dirinya terlibat dalam proses pembangunan dan peneri- ma manfaat dari output pem- bangunan seberapapun kecilnya. Dimana menurut pasal 10 warga belajar (siswa) mempunyai hak: 1. Belajar secara mandiri. 2. Memperoleh perlindungan terha dap perlakuan yang tidak wajar dari tenaga kependidikan atau lembaga penyelenggara pen- didikan yang bersangkutan. 3. Memperoleh penilaian hasil bela- jarnya. 4. Pindah jalur pen- didikan sekolah bilamana meme nuhi persyaratan satuan pen- didikan yang hendak dimasuki. "Perlindungan terhadap perlakuan yang tidak wajar" dalam hal ini, mengandung pengertian yang universal, yaitu Penulis, Staf Diklat Wilayah Depdagri Bukittinggi. termasuk kewajaran biaya yang dipungut dari siswa (peserta bim- bing). Bagi masyarakat strata bawah yang berekonomi pas- pasan bimbingan yang terlampau mahal, memang seakan mencekik leher masyarakat. Sehingga menyeret persoalan ini kepada situasi yang dilematis, Di satu sisi, siswa (peserta bim- bing) yang berasal dari keluarga miskin sebenarnya memiliki pilihan untuk memasuki bim- bingan test yang murah, akan tetapi justru disini pula letak per- soalannya. Bahwa yang murah biasanya identik dengan mutu amburadul. Sedangkan yang minim, managemen yang hau ke bimbingan test yang bagus, disiplin dan berbobot harus ditimpali dengan biaya yang mahal. Untuk biaya bimbingan test yang jenis "intensif" misalnya, ada bimbingan test yang menetapkan tarif berkisar Rp. 140.000 sampai Rp. 180.000. Padahal lama belajar hanya 30 hari sebelum UMPTN. Dalam hal inilah semestinya pihak penyelenggara mengingat, betapa tidaklah semua peserta bimbing, berasal dari keluarga kaya. Disamping itu, terlepas dari soal biaya, yang patut jadi pertim- bangan pihak penyelenggara adalah kemungkinan kegagalan peserta bimbing. Seperti, hasil penelitian tahun 1991, ada sekitar 17 persen peserta UMPTN yang sudah bimbingan ternyata gagal. (Bersambung ke hal 15)