Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

TAJUK RENCANA Berita Yudha SABTU, 2 SEPTEMBER 1995 Raja Sihanouk Dari Kamboja Nama Raja Norodom Sihanouk, yang sebelumnya bergelar Pangeran, bukan nama baru bagi bangsa Indonesia. Tahun 1955 ia datang ke Indonesia untuk pertama kalinya, kemudian pada tahun 1960-an datang lagi dalam suatu kunjungan resmi kenegaraan sebagai Kepala Negara Kamboja bersama Puteri Monineath. Dari awal Pangeran muda ini menunjukkan minat dan hormat pada bangsa Indonesia beserta para pemimpinnya. Di kalangan rakyat Kamboja, Sihanouk adalah Raja mereka yang dicintai dan dihormati, karena ia mempunyai sifat merakyat. Itu sebabnya dalam percaturan politik serta pertikaian yang terjadi di Kamboja, nama Sihanouk tetap menjadi tumpuan harapan bagi setiap usaha penyelesaian damai. Ia memiliki pengaruh besar terhadap rakyatnya. Sudah tiga hari ini Raja Sihanouk yang sekarang berusia 72 tahun beserta permaisurinya Puteri Monineath berada di Indonesia menjadi tamu negara atas undangan Presiden Soeharto. Dari laporan liwat televisi kita dapat menyaksikan betapa akrab dan penuh kekeluargaan hubungan antara Presiden dan Ibu Tien Soeharto dengan Raja Sihanouk dan permaisuri Puteri Monineath. Memang antara kedua pemimpin iu telah terjalin hubungan yang erat sejak lama. Dan Raja Sihanouk amat menghormati Presiden Soeharto yang ditempatkannya sebagai pemipin senior di Asia Tenggara serta berhasil dalam membawa bangsa Indonesia pada kesejahteraan dan kemakmuran. Ketika Presiden Soeharto pada tahun 1968 lalu untuk pertama kali mengadakan kujungan ke Kamboja, Pangeran Sihanouk membuat suatu acara rapat raksasa di stadion Pnompenhyang dipenuhi puluhan ribu pengunjung. Dalam acara itu yang berpidato hanya Presien Soeharto. Itu untuk menunjukkan betapa besar penghormatan Pangeran Sihanouk pada Presiden Soeharto. Raja Sihanouk juga amat menghargai peranan Indo- nesia dalam upaya damai menyelesaikan konflik di Kamboja. Raja Sihanouk mempunyai perjalanan hidup yang penuh gelombang pasang- surut. Ia menjadi kepala pemerintahan Kamboja menggantikan ayahandanya. Tetapi ia menolak dilantik menjadi Raja Kamboja. Dalam perang Vietnam, Pangeran Sihanouk harus menjaga agar negaranya selamat dari pergulatan dua kekuatan: Vietnain dan Cina disatu fihak dan Vietnam Selatan dan Amerika Serikat difihak lain. Salah langkah, Kamboja bisa "dimakan" salah satu kekuatan besar itu. Sampai tahun 1970 ia berhasil mempertahankan kedudukannya. Tetapi tahun 1970 ia digulingkan dalam suatu kudeta yang dipimpin Jenderal Lon Nol. Konon kudeta itu didukung AS yang tidak puas dengan sikap Sihanouk. Lon Nol-pun akhirnya jatuh oleh kudeta Khmer Merah pimpinan Pol Pot dan didukung Cina. Sejak itu Pangeran Sihanouk selama 20 tahun berada dalam pengasingan, baik semasa pemerintahan Lon Nol, maupun semasa pemerintahan Khiner Merah dan pemerintahan PM Hun Sen yang didukung Vietnam. Dalam masa pemerintahan Khmer Merah, sejumlah keluarga Pangeran Sihanouk menjadi korban pembantaia. Ketika terbentuk front anti pemerintahan Kamboja dukungan Vuietnam, faksi Pangeran Sihanouk bergabung dengan faksi Son San dan faksi Khiner merah pimpinan Khieu Samphan. Sekarang ini faksi Khiner Merah berada di luar pemerintahan koalisi. Sebagai Raja meinang Sihanouk berkuasa, tetapi ia tidak menjalankan pemerintahan. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, yang sekarang dipegang dua orang, Pangeran Norodom Ranaridh, putera Raha Sihanouk dan Hun Sen. Sebagai Raja ia menegaskan, bahwa tidak ada yang bisa melanggar Undang-Undang Dasar sekalipun ia sendiri. Ia juga menyerukan agar undang-undang pers diperlonggar serta penebangan hutan dihentikan. Raja Sihanouk tidak henti-hentinya menyerukan agar semua faksi yang terlibat dalam perang saudara Kamboja untuk mencapai persetujuan damai. Raja Sihanouk juga seorang tokoh Gerakan Non-Blok yang aktif sejak dibentuknya gerakan ini tahun 1961. Dan ia memang selama ini telah membuktikan dirinya dalam memimpin Kamboja sebagai penganut garis politik non-blok yang konsekwen. Ia juga berkeinginan keras agar Kambopja dapat menjadi anggota ASEAN. Menurutnya ASEAN telah menjadi forum penting di Asia Tenggara. Presiden Soeharto menyatakan harapannya agar Kamboja segera menjadi anggota ASEAN, sehingga semua negara di Asia Tenggara dapat aktif mewujudkan kawasan yang aman dan damai. Sekarang ini Kamboja masih menjadi peninjau dan diharapkan tahun 1996 mendatang sudah menjadi anggota ASEAN. Indoneia sendiri, sebagaimana dikemukakan Presiden Soeharto dengan senang hati akan melaksanakan saling tukar pengalaman dengan Kamboja. Kita mengharapkan agar kunjungan Raja Norodom Sihanouk ke Indonesia sekarang ini mem- berikan kesan kuat akan rasa persahabatan rakyat Indonesia terhadap rakyat Kamboja.* *** Pojok Yudha PETANI Menurut Ketua Umum HKTI, sudah saatnya petani masuk program asuransi. - Idealnya begitu. Tapi untuk bayar polisnya itu, lho. AAA ONH Pemerintah menetapkan, mulai tahun ini ONH harus dibayar kontan. -Syarat untuk naik haji, memang kalau mampu. AAA TERLENA Probosutedjo mengingatkan, para pengusaha kecil jangan terlena oleh janji konglomerat. - Tapi yang namanya janji, kan harus ditepati. WE ANALISA/KOMENTAR Siapkah Daerah Masuki Babak Baru Sistem Pendaftaran Penduduk ??? Oleh: Budi Setiawanto Indonesia memasuki ba- bak baru pendaftaran pen- duduk, seiring dengan di- perkenalkannya Sistem In- formasi Manajemen Kepen- dudukan (Simduk) oleh De- partemen Dalam Negeri pada 1995 ini, yang akan dite- rapkan mulai dari tingkat provinsi sampai kecamatan. Tujuan Simduk ialah mem- bentuk sistem pendaftaran penduduk terpadu dan mem- bentuk data dasar (data base) penduduk sebagai pusat re- ferensi data dan informasi penduduk, secara nasional melalui proses kompute- risasi. Produk Simduk ini berupa kartu nomor induk kependu- dukan (NIK), kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), akta-akta catatan sipil seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian, surat keterangan pindah, dan surat keterangan kependu- dukan lainnya. Simduk ini, menurut Drijen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) Sumitro Maskun, merupakan jawaban dari tuntutan yang ada, karena pendaftaran penduduk ber- dasarkan Keppres nomor 52 tahun 1977 selama ini belum memberikan hasil seperti yang diharapkan, khususnya berkenaan dengan kecepa- tan, ketelitian, dan ketepatan data. "Lagipula menimbulkan ketidakbakuan dan ketidak- Nenek moyang bangsa In- donesia dikenal sebagai pelaut tangguh, dan sejarah pun mencatat adanya se- jumlah kerajaan di bumi Nu- santara pada beberapa abad lampau, yang menggan- tungkan kekuasaannya pada potensi kelautan. Kerajaan besar Sriwijaya, Majapahit dan Singasari, misalnya, dikenal sebagai kerajaan maritim. Demikian pula ketangguhan para pe- laut Nusantara bukan hanya legenda. Pelaut Makasar di abad ke-17, misalnya, ber- layar mencari tripang sam- pai Australia untuk kemu- dian di jual ke Cina. "Catatan sejarah sebenar- nya menunjukkan bahwa jiwa kebaharian bangsa In- donesia cukup besar. Namun karena sebagai penjajah Be- landa lebih membutuhkan sumber daya alam yang ter- dapat di darat, maka seluruh kegiatan ditekankan di darat. "Selama 350 tahun hal itu berlangsung, sehingga per- hatian kita kemudian ter- serap ke sana. Maka keja- yaan bahari lenyap, kecuali di pulau-pulau kecil," kata pakar kelautan, Prof. Dr. Aprilani Soegiarto, mengo- mentari penyebab kurangnya perhatian bangsa kepulauan ini dalam menggarap ke- kayaan alam baharinya Departemen Tenaga Kerja akhir-akhir ini mendapat kritik pedas dari sejumlah Pe- rusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia (PPTIKI) yang merasa dirugikan ka- rena Surat Ijin Usaha Pe- nempatan (SIUP) yang di- ajukan ke instansi itu belum juga keluar. tertiban dalam pendaftaran penduduk karena hanya ber- sifat lokal, sehingga me- mungkinkan seseorang me- miliki KTP ganda karena pindah ke lain daerah, Berarti administrasi kependudukan tidak rapi," katanya. Sementara Asisten Menteri I Meneg Kependudukan/ Kepala BKKBN Abdullah Cholil mengatakan, dengan sistem yang ada sekarang ini tidak diperoleh akurasi data jumlah penduduk Indonesia dan mobilisasi masyarakat di seluruh daerah. Tidak hanya sebatas itu, beberapa dari PPTKI itu bah- kan mengajukan Menteri Te- naga Kerja ke Pengadilan Ta- ta Usaha Negara (PTUN) ka- rena dianggap tidak meme- nuhi prosedur administrasi yang sudah ditetapkan oleh instansi itu sendiri. Bahkan, sensus penduduk yang dilakukan secara pe- riodik belum dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui keadaan penduduk Indone- sia karena dilakukan sepuluh tahun sekali. Harun Al Rasyid, direktur satu PPTKI yang menya- takan diri mewakili 102 PPTKI lainnya mengatakan akibat keterlambatan SIUP tersebut, sekitar 15.000 kar- yawan yang selama ini be- kerja pada 102 Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja In- donesia itu terancam kehi- langan pekerjaan. Begitu pula survey pen- duduk antar sensus (Supas) yang tidak dapat dijadikan pedoman karena hanya di- lakukan lima tahun sekali, dilakukan dengan teknik sampling sehingga tidak mendata seluruh penduduk. "Dari sensus tidak bisa diperoleh bagaimana ke- adaan jumlah penduduk da- lam periode sepuluh tahun, begitu pula Supas yang lima tahun sekali. Padahal dalam rentang waktu itu perubahan penduduk pasti ada," ujar Abdullah Cholil. Dengan demikian, kata Abdullah yang membidangi Pengembangan Informasi Kependudukan, Simduk me- sendiri. Padahal, menurut dia, sumber daya alam laut Indo- nesia sangat kaya, misalnya beragamnya spesies ikan serta adanya kemampuan laut untuk menghasilkan energi dan menyediakan sistem transportasi laut. Namun semuanya itu belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kepenti- ngan bangsa, karena ada se- jumlah kendala. Antara lain kurangnya sumber daya ma- nusia berkualitas di bidang kelautan," kata Wakil Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu, kepada ANTARA, baru-baru ini. Indonesia dengan lebih 17.000 pulaunya, terdiri atas 1,9 juta hektare daratan dan 3,2 juta hektare lautan. Luas lautan itu ditambah lagi dengan 2,7 juta hektare zona ekonomi eksklusif (ZEE), kawasan yang masuk dalam konvensi hukum laut PBB. Menurut Aprilani, pe- manfaatan potensi perika- nan di Indonesia mencapai sekitar tiga juga ton per tahun. Jumlah tersebut baru merupakan 50 persen dari potensi perairan Nusantara, dan 20 persen dari potensi ZEE. Demikian pula dengan potensi perairan yang menghasilkan udang - pri- madona komoditi ekspor hasil laut Indonesia -, belum nan SIUP baru menjadi Peru- sahaan Jasa Tenaga Kerja In- donesia (PJTKI), dan mene- tapkan batas waktu berlaku SIUP lama hingga akhir Juni 1995. Setelah batas waktu ter- sebut, maka PPTKI lama ti- dak diperbolehkan lagi me- ngirimkan TKI ke luar ne- geri, tetapi boleh menggu- nakan PJTKI yang sudah me- menuhi syarat. Peraturan tersebut dite- rapkan berdasarkan efek- tivitas dan efisiensi perusa- haan PJTKI yang bersang- kutan. Permohonan dituju- kan kepada Menaker, cq. Dirjen Binapenta, melalui Kanwil Depnaker setempat. Depnaker Pusat dalam me- nilai permohonan SIUP mem- bentuk tim evaluasi dan me- laporkannya ke Dirjen Bi- napenta, yang atas nama Me- naker memutuskan permo- honan diterima atau ditolak. rupakan jalan keluar yang baik untuk memecahkan persoalan tersebut. Dengan begitu Pemerintah menge- tahui secara pasti keadaan penduduk Indonesia dari waktu ke waktu. Salah satu persyaratan Harun menjelaskan, per- pengajuan SIUP itu, menu- rut Harun, PPTKI diharuskan mohonan perpanjangan SIUP itu sudah dimasukkan se-ta- mendepositokan dana Rp. hun lalu, namun hingga kini 375 juta dan Rp. 75 juta atas surat ijin itu belum diter- nama Menaker sebagai ja- bitkan, dan pihak Depnaker minan. Harun, Husni Tham- hingga sekarang belum mem- rin dan Yunus Yamani ber- beri jawaban. sama sejumlah PPTIKI yang diwakilinya menyatakan sudah memenuhi persyaratan tersebut. Siapkan daerah? Namun kesiapan daerah menjalankan Simduk masih dipertanyakan baik me- nyangkut perangkat keras, berupa peralatan komputer dan pembangunan sistem yang diperlukan, maupun pe- rangkat lunak, berupa sum- ber daya manusia, serta segi- segi manajerial masing-ma- sing daerah. Depnaker beberapa waktu lalu menerbitkan Permenaker No. PER 2/M/94 dan Kepu- tusan Menaker No. KEP. 44/ "Namun, kami heran, me- M/94 yang mewajibkan PP- ngapa permohonan perpan- TKI mengajukan permoho- jangan SIUP itu belum juga "Inilah masalahnya. Ter- nyata keinginan yang baik melalui proyek Simduk ini belum didukung oleh kesia- pan seluruh daerah, baik di tingkat I apalagi di tingkat II," kata Dirjen PUOD Su- mitro, mengaku ketidaksia- pan seluruh daerah melaksa- nakan Simduk itu. Depnaker Dan Kritik Pedas Terhadap Kelambatan Siup Oleh Erafzon Saptiyulda ngan Oceanologi LIPI se- baiknya dijadikan "dapur" untuk kegiatan Dewan Ke- lautan Nasional (DKN). Saat ini sejumlah instansi pemerintah di bawah koor- dinasi Kantor Menko Pol- kam tengah menggarap pembentukan DKN, suatu badan yang antara lain ber- tugas menggarap rancangan undang-undang perarian nasional. Selain itu Suharsono ber- pendapat, sudah saatnya pe- merintah membuat Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) kelautan, yang membagikan secara rinci peruntukan wi- layah perairan Indonesia, mengingat besarnya kandu- ngan kekayaan laut Nu- santara. Pembiayaan dalam pelak- sanaan sistem tersebut, kata- nya, merupakan kendala pal- ing besar, diikuti sumber daya manusia yang masih memerlukan tambahan pe- ngetahuan dan pelatihan le- bih mendalam. Selain itu diperlukan juga pembentukan lembaga baru, berupa Dinas Pendaftaran dimanfaatkan secara opti- mal. Potensi lainnya, kata Ap- rilani, adalah besarnya ke- mampuan laut menyediakan energi bagi industri, berupa minyak bumi, gas alam cair serta mineral-mineral lain- nya yang ada di bawah laut. "Sebesar 35 sampai 40 persen minyak bumi kita berasal lepas pantai, dan me- ngenai gas alam cair, Kali- mantan Timur sebenarnya menyimpan kandungan gas alam cair yang lebih besar daripada yang tersedia di kepulauan Natuna," kata- nya. Di samping itu dengan bantuan teknologi, laut akan menghasilkan energi terten- tu untuk keperluan industria. Percobaan mengenai hal itu telah dilakukan di selatan Yogyakarta, dengan meng- gunakan teknologi danau buatan. Sementara perairan lain- nya di Indonesia, kecuali Laut Jawa dan Selat Malaka, sangat cocok sebagai tempat penerapan teknologi "Oce- an Thermal Energi Con- vertion", energi yang di- hasilkan dari teknologi yang memanfaatkan perubahan suhu laut. Namun mahalnya biaya BERITA YUDHA - SABTU, 2 SEPTEMBER 1995 HALAMAN IV kami terima. Jangankan SIUP-nya turun, kabar ten- tang alasan penolakannya sa- ja kami tidak tahu," kata Yu- nus Yamahi. TKI rugi Dampaknya, menurut me- reka, puluhan ribu tenaga kerja yang telah direkrut dari berbagai daerah terpaksa ba- tal diberangkatkan, dan di- pulangkan ke kampung ha- laman masing-masing. Itu berarti calon tenaga kerja mengalami kerugian jutaan rupiah setiap orang, karena mereka umumnya su- dah memiliki surat-surat se- bagai syarat calon TKI, se- perti paspor. Kotamadya Samaridah, Ka- limantan Timur. Menurut Sekwilda Kodya Samarinda Penduduk dan Catatan Sipil Aspul Anwar, kotamadya di daerah tingkat II, yang tersebut masih perlu mem- realisasinya memerlukan persiapkan pembiayaan yang waktu. dibutuhkan. Untuk membangun sistem Kabupaten Aileu, Timor tersebut; khususnya me- Timur tampaknya juga be- nyiapkan seperangkat pera- lum siap melaksanakan latan komputer yang siap Simduk, karena pendapatan dihubungkan antara satu asli daerah (PAD), menurut daerah dengan lainnya (on Bupati Aileu Soeprapto, line), katanya, paling sedikit hanya sebesar Rp. 27 juta. dibutuhkan biaya sekitar satu "Bagaimana melaksanakan hingga dua miliar rupiah. program tersebut dengan keadaan seperti ini," kata- nya. Daerah-daerah, kata Su- mitro menambahkan, tentu perlu memikirkan lebih lanjut bagaimana mengatasi ken- dala biaya tersebut. tuhkan masih belum me- Untuk Daerah Khusus madai, seperti tenaga opera- Ibukota Jakarta saja, biaya tor dan programmer untuk pelaksanaan Simduk masih mengoperasikan unit kom- menjadi masalah, walau telah puter, "Masalah SDM ini diprogramkan bahwa proyek juga masih menjadi ken- itu dapat dilaksanakan mulai dala," kata Bupati Aileu itu. 1 Januari 1996. "Kalaupun permohonan perpanjangan SIUP kami ter- sebut ditolak Depnaker, hendaknya kami diberi tahu alasannya," kata Yunus Ya- mani. Menurut aturan, pe- nolakan seharusnya sudah di- sampaikan dalam waktu 30 hari setelah permohonan itu dimasukkan ke Depnaker. Pengajuan permohonan perpanjangan SIUP itu oleh perusahaan dilakukan secara berjenjang. "Pada tingkat Kanwil Depnaker, per- mohonan kami itu sudah di- teruskan ke tingkat depar- temen, dengan catatan semua persyaratan sudah dipe- nuhi," katanya. "Biaya pengadaan pe- Bertahap rangkat keras maupun pe- rangkat lunak itu tentu saja besar, dan bila semuanya sudah siap baru Simduk ini bisa diberlakukan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Bidang Pemerintahan In- droes. Idroes mengatakan, ber- bagai persiapan, termasuk menyiapkan Peraturan Dae- rah (Perda) masih dilakukan untuk memenuhi persyara- tan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Simduk. Begitu pula yang terjadi di penggunaan teknologi ter- sebut menyebabkan terumbu laut sebagai sumber energi bagi industri, sejauh ini belum termanfaat. Perairan Nusantara juga memberikan pesona kein- dahan melalui terumbu ka- rang, warisan alam yang ber- harga baik bagi bisnis wisata bahari maupun bisnis pen- jualan tanaman laut. Satu dari sedikit pakar terumbu karang di Indone- sia Dr. Suharsono, menga- takan Indonesia memiliki jumlah spesies terumbu ka- rang terbanyak di dunia, sekitar 80-an spesies. Hanya Australia yang me- miliki jumlah spesies te- rumbu karang hampir sama dengan jumlah spesies di In- donesia, sekitar 70 jenis te- rumbu karang, kata dia. Namun, akhir-akhir ini banyak terumbu karang yang rusak karena nelayan mau- pun pengusaha wisata bahari tidak menyadari pentingnya memelihara tanaman laut itu. "Yang paling sering merusak adalah nelayan dan pengusaha-pengusaha pari- wisata. Demi persaingan, nelayan tega menangkap ikan dengan menggunakan bom. Mereka umumnya ne- Begitu pula dengan sum- ber daya manusia yang dibu- Beberapa PPTKI bertindak lebih jauh. Mereka per peru- sahaan (bukan per kelompok) mengajukan Menaker ke PTNU. Jumlah PPTKI yang mengajukan Menaker ke PTUN masih belum jelas, be-. berapa sumber menyatakan 16 PPTKI, sedangkan sum- ber lain menyebutkan hanya tiga. Namun, klaim Harun dan teman-teman yang menya- takan diri mewakili 102 PPTKI agaknya harus diper- tanyakan setelah timbul reaksi dari 79 PPTKI yang juga belum mendapat SIUP menyatakan tidak setuju de- ngan sikap mereka itu, dan menyatakan tidak turut me- ngajukan Menaker ke PTUN. "Dengan tegas kami me- nyampaikan tidak mem- punyai rencana, bahkan tidak mempunyai niat untuk itu (mengajukan Menaker ke PTUN). Kami tidak ikut da- lam kelompok-kelompok yang menggugat," kata Pra- setyo, ketua Tim Pemohon SIUP PJTKI yang berang- gotakan 79 perusahaan. Menyadari ketidaksiapan daerah untuk melaksanakan Simduk itu, Dirjen PUOD mengatakan, proyek tersebut memang tidak bisa dilakukan serempak, melainkan harus bertahap disesuaikan dengan kesiapan masing-masing daerah. Prasetyo menilai gugatan yang diajukan beberapa PPTKI itu justeru mem- perlambat pengeluaran SIUP, karena waktu para petugas Depnaker tersita untuk mem- berikan penjelasan yang ber- kaitan dengan gugatan ter- Untuk propinsi dari I, ka- tanya, diharapkan dapat mu- lai melaksanakan Simduk ini pada 1 Januari 1996, sedang- kan kabupaten/kotamadya dati II paling cepat mulai melaksanakannya tiga tahun Potensi Kelautan Nusantara Belum Digarap Optimal Oleh: Karuni Rompies sebut. "Kami menyatakan pri- hatin atas usaha menggugat pemerintah seperti yang di- beritakan beberapa media massa," kata Prasetyo. layan berpenghasilan luma- yan, bukan nelayan kecil tradisional," kata Suhar- sono. Sedangkan pengusaha wi- sata bahari merusak terum- buh karang dengan perahu- perahu atau "speed boat" mereka. Sudah saatnya Mengomentari kurangnya perhatian dan pemanfaatan potensi kelautan, baik Apri- lani maupun Suharsono berpendapat sudah saatnya Pemerintah serta masyarakat memberikan perhatian yang serius terhadap masalah ter- sebut agar berbagai potensi bahari itu tergali dan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahte- raan bersama. "GBHN 1993 sudah menjelaskan hal itu. Karena itu saya berpendapat bila Dewan Kelautan Nasional kelak terbentuk, tugas uta- manya sebaiknya mengin- ventarisir kekayaan bahari Indonesia," kata Aprilani. Bahkan mantan Ketua LIPI, Samaun Samadikun, mengakui pihaknya kha- watir melihat kenyataan data kelautan Indonesia lebih banyak berada di luar negeri daripada di dalam negeri. Karena itu untuk mem- bantu kegiatan inventarisir, ia mengusulkan agar Pusat Penelitian dan Pengemba- mendatang. Tidak sabar Dia merasa yakin dan percaya bahwa setiap per- mohonan yang diajukan ke Depnaker dan memenuhi persyaratan akan memper- oleh SIUP. "Hanya saja kita harus sabar menunggu," katanya. Nada yang sama juga di- "Di negara-negara maju, seperti di Amerika Serikat, sistem seperti ini pun baru dapat terlaksana setelah se puluh tahun dicanangkan. Untuk Indonesia, diperki- rakan tidak akan jauh ber beda, dan tidak bisa dilak sanakan dengan cepat," kata Sumitro. sampaikan oleh Idrus Syech Abubakar, Andi S. Umar, dan Faris Balfas, masing-masing direktur PT Albarakah Cor- poration, PJTKI Safika Jaya Utama dan PJTKI Buksan Labrindo. Mereka menilai tidak etis jika PPTKI yang belum menerima SIUP menuntut Menaker ke PTUN, dan itu juga tidak menyelesaikan permasalahan. Mereka menilai tidak etis jika PPTKI yang belum me- nerima SIUP menuntut Menaker ke TPUN, dan itu juga tidak menyelesaikan permasalahan. "Mereka hendaknya me- lihat permasalahan pener- bitan surat ijin secara luas, tidak hanya sepihak demi kepentingan pribadi saja," kata Idrus. Menurut dia, pemerintah Dikatakan pula olehnya. Simduk dapat dilaksanakan bertahap bila instrumen pe- rangkat keras telah terpasang di unit organisasi pelaksa- naan pendaftaran penduduk di setiap kabupaten/kota- madya dan kecamatan, Kemudian pelatihan untuk aparat pelaksana/pengelola kegiatan Simduk dilaksa- nakan 'sesuai kesiapan dan kemampuan masing-masing daerah. Tingkat kesiapan daerah yang beragam itu, katanya, bisa dimaklumi, asalkan daerah yang bersangkutan tetap memiliki komitmen untuk memperbaiki sistem pendaftaran penduduk yang lebih baik lagi di masa men- datang. Demikian pula kerjasama yang baik antara seluruh pemda, Depdagri, dan kon- sultan PT Selulindo Mitra- sejati yang diberi paten oleh pemerintah untuk menyiap- kan perangkat keras Simduk perlu digalang dalam rang- ka pelaksanaan Simduk. "Jangan sampai masalah RURT di darat juga terjadi di laut," kata ahli terumbu karang itu. Untuk itu koordinasi menjadi kata kunci, baik koordinasi antara Peme- rintah lembaga penelitian, koordinasi antar lembaga penelitian, lembaga pene- litian perguruan tinggi, lem- baga penelitian swasta pe- merintah, maupun lembaga penelitian masyarakat luas. "Pembuatan RUTR tidak mudah tetapi koordinasi yang baik akan mem- permudah jalan menuju ke sana," ujar Suharsono. memiliki pertimbangan yang cukup matang untuk me- mutuskan suatu PJTKI diberi ijin, belum mendapatkan atau tidak diberi ijin. Perusahaan Idrus, Andi dan Faris Balfas juga PPTKI yang belum menerima SIUP, tetapi mereka yakin pemerintah pada sisa waktu hingga De- sember 1995 akan mem- berikan ijin kepada perusa haan yang layak meneri- manya. Pemerintah hingga jangka waktu tersebut akan mener- bitkan total 75 SIUP, tetapi hingga ahir Juli target itu belum terpenuhi. Harapan ketiga direktur PJTKI tersebut agaknya ber- alasan karena perusahaan yang belum mengirim TKI ke luar negeri saja men- dapatkan SIUP, apalagi pe rusahaan mereka yang berdin sejak 1983. Kepala Biro Humas Dep- naker Fachri Thaharuddin menyatakan hingga saat in jumlah perusahaan yang mengajukan SIUP PITKI berjumlah 165, dan 99 di antaranya sudah disidangkan. Data sementara menun- jukkan ada 60 PJTKI yang belum selesai proses pe milikan SIUP-nya. Sejumlah 34 PPTKI belum disidangkan dan 26 sedang diteliti ulang.