Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

ΕΚΟΝΟΜΙ Menhub Haryanto Dhanutirto Menhub: Mau Cepat Malah Lambat BEGITU usai menyajikan makalah dan dialog masalah "Peluang dan Kendala Investasi Industri Wisata", Menteri Perhubungan Dr Haryanto Dhanutirto langsung dikejar para jumalis. Maunya cepat-cepat karena mau ke Bandara, tapi malah lambat. Sebab pertanyaan-pertanyaan yang beruntun dari para wartawan tak banyak dijawab, dan harus naik turun escalator dan tangga hotel. Puluhan Wartawan terus menyecar tentang kontroversi impor kapal ikan, sayangnya hanya dijawab Menhub sepotong-sepo- tong, "Masalah kapal ikan bukan urusan saya, izin-izin usaha kapal akan dipermudah," kata Menteri Perhubungan Dr Haryanto Dhanutirto sambil mencari-cari jalan keluar menuju lobi Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (11/10). Ketika ditanyakan apakah Menhub sepakat jika Indonesia mengimpor kapal ikan untuk meningkatkan produk perikanan? Dengan singkat Menhub mengatakan "sava sepakat" sambil menambahkan bahwa akan ada pelaksanakaan deregulasi perizinan pengusahaan perkapalan di jajarannya. Dikatakan selama ini dalam pengusahaan kapal ikan harus memiliki 31 izin, 4 perizinan dari Departemen Pertanian, 21 dari Departemen Perhubungan, dan sisanya antara lain dari Bakin. "Kalau terlalu banyak perizinan akan kita lakukan deregulasi, bisa jadi 2-3 izin saja. Kini sedang diproses," jelasnya. Sebelumnya, Menristek/Ketua BPPT BJ Habibie pernah mengatakan tak akan melakukan impor kapal bekas. Alasannya, Indonesia sudah memiliki industri kapal sendiri. Jika itu dila- kukan justru akan menghambat perkembangan teknologi. Karenanya tak perlu impor kapal bekas.as9 - Karena dijawab singkat-singkat para wartawan terus mengejar. Pak Menteri pun berusaha menghindar langsung menuju esca- lator. Setelah turun dari escalator lalu bertanya, "Lho mana jalan keluarnya?". Padahal jalan keluar ada di lantai dua. Lalu Menhub tidak naik escaltor lagi, tetapi "berolahraga" dengan langsung naik tangga biasa. Itung-itung olah raga dikit pak" celetuk wartawan.(jio/don) 9 YUDHA LINTAS EKONOMI Manado, Tidak kurang 2.227 ton cengkeh hasil pengadaan tata niaga cengkeh (TNC) tahun 1995 di Sulawesi Utara saat ini belum dibayar. Cengkeh sebanyak itu merupakan hasil pengadaan 19 September sampai 7 Oktober yang ditampung Puskud dari KUD pelaksana TNC 1995 di daerah ini. Solo, Bank Bali yang memiliki asset Rp6,2 triliun, pada 1995 menargetkan keuntungan dalam usahanya Rp90 miliar sesudah pajak atau Rp140 miliar sebelum pajak. Bank Bali kini memiliki jaringan kantor cabang sebanyak 125, dengan jumlah karyawan seluruhnya 4.000 orang. Pekanbaru, Realisasi bantuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap pengusaha kecil di Riau, masih kecil yakni sekitar 15,7 persen dari rencana semula Rp5,7 miliar. Sampai akhir September 1995 dari 12 BUMN yang ada di Riau baru empat BUMN yang menyalurkan bantuan sekitar Rp883,89 juta. Dili, Kawasan Timur Indonesia (KTI) membutuhkan investasi Rp206 triliun selama Repelita VI guna mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang telah mengalami penyesuaian menjadi sebesar 7,5 persen dan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) non-migas 8,6 persen per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan investasi tersebut diperlukan peran swasta karena keterbatasan dana pemerintah. KAMIS, 12 OKTOBER 1995 Kuala Lumpur, Malaysia kini semakin gencar mengupayakan proses alih teknologi antara lain dengan membentuk suatu tim berstatus semi pemerintah, bernama Malaysian Technology Devel- opment Corp. Sdn. Bhd (MTDC) dengan tujuan mempercepat laju industri. MTDC akan menjadi pelopor alih teknologi tersebut melalui pengindentifikasian sejumlah proyek internasional yang padat teknologi tinggi. Valuta Asing, II Oktober 1995 Harga Emas di Jakarta, 11 Oktober 1995 Beli Jual Logam Mulia Rp 28.000/grm 28.300/grm Emas Perhiasan - DM, Jerman -Pound Inggris - NLG, Belanda - Franc, Prancis - Franc, Swiss 24 Karat 23 Karat 22 Karat 18 Karat -Yen, Jepang - Dolar Kanada Sumber: PT Duta Pratama International Valuta Asing - Dolar AS USTC - Dolar Asustralia - Dolar Singapura - Ringgit Malaysia - Dolar Hongkong - Dolar Brunei - Riyal Saudi Arabia Rp 27.850/grm Rp 26.450/grm Rp 25.050/grm Rp 20.875/grm (belum termasuk ongkos kirim) Beli Rp 2.235 Rp 2.210 Rp 1.695 Rp 1.560 Rp 879 Rp 290 Rp 1.575 Rp 3.545 Rp 1.385 Rp 443 Jual Rp 2.280 Rp Rp 1.740 Rp 1.595 Rp 902 Rp 298 Rp 1.610 Rp 3.625 Rp 1.437 Rp 1.945 Rp 21,45 Rp 1.665 Rp 1.555 Rp 580 Sumber: PT Ayumas Gunung Agung Rp 462 Rp 1.995 Rp 22,70 Rp 1.710 Rp 1.590 Rp 610 Probosutedjo Ada Konglomerat "Liar" Jakarta, Okt (BY). Probosutejo tuding konglo- merat yang berbisnis tidak me- matuhi etika, bahkan tersirat seperti "liar" tanpa kendali. Oleh karena itu menurutnya yang perlu dibahas di DPR ada- lah Rancangan Undang-Undang Pembatasan Usaha Besar, sebab masih pejabat dan konglomerat yang alergi akan UU Anti Monopoli, UU Anti Kartel dan Anti Oligopoli. "DPR hendaknya benar-benar menyuarakan aspirasi rakyat, jangan jadi tukang stempel" saja. DPR sudah saatnya menun- jukkan keberanian moral meng- ajukan usul RUU tentang Pem- batasan Usaha Besar, kalau RU- U Anti Monopoli nanti diten- tang", ujar Probosutedjo di de- pan panel diskusi yang diseleng- garakan F.PDI DPR untuk ma- sukan RUU tentang Usaha Kecil. Diskusi yang dibuka Ketua Fraksi Fatimah Achmad, di- pimpin Wakil Ketua Komisi VI Budi Hardjono, Rabu (11/10), juga menampilkan pembicara Dirut Bank Rakyat Indonesia Sugianto dan Ketua Umum Him- punan Pengusaha Pribumi Indo- nesia (HIPPI) Iman Taufik di DPR.RI. Washington, Menteri Keuangan Marie Muhamad mendukung gagasan Bank Dunia untuk menyediakan dana khusus guna mengurangi beban hutang negara-negara berkembang. Demikian dikat- kan Menteri Keuangan, Marie Muhammad dalam sidang tahu- nan ke-50 IMF dan World Bank di Washington DC, (10/10) Hal ini ditegaskan Mar'ie dengan tujuan, selaku pemimpin GNB, Indonesia ingin menarik perhatian dunia atas kenyataan bahwa negara-negara berkem- bang terutama yang sangat mis- kin banyak yang belum mampu memecahkan masalah hutang luar negeringnya. "Yang diperlukan bukanlah penjadwalan hutang lebih lanjut, melainkan perlunya suatu pe- nyelesaian menyeluruh melalui Jakarta, Okt (BY) Tanah di kawasan Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi) sekitar 70 persen sudah dikuasai konglomerat atau pe- ngusaha besar, karenanya ang- gota REI kelas menengah siap hengkang ke Pulau Jawa Pada umumnya atau ke Indonesia Timur. Sayangnya untuk mengem- bangkan perumahan dan pariwi- sata di kawasan tersebut masih banyak kendala yang harus diha- dapi, antara lain, masalah per- izinan dan belum adanya kepas- tian hukum. Hal tersebut dijelaskan Ketua Umum REI, Drs Enggartiasto Lukita Rabu (11/10) dalam acara Menkeu Dukung Bank Dunia Sediakan Dana Khusus Iperindo Dukung Habibie, Tolak pengurangan semua kategori hu- tang. Seluruh kelompok kreditor besar termasuk multilateral, harus dilibatkan dalam program pengurangan hutang," kata Menkeu. Surabaya, Okt (BY) Sejumlah pengusaha madu asal Arab Saudi sejak empat tahun terakhir ini mengimpor ribuan ekor lebah dari Yogya- karta guna membantu pengem- bangan ternak lebih di negara tersebut secara besar-besaran. Kepala Pusat Perlebahan Nasional, Drs Chandra Wijaya, Selasa mengemukakan, peluang ekspor lebah ke Arab Saudi di masa mendatang sangat cerah mengingat di negara itu kini tengah gencar membudidayakan lebah untuk diambil madunya. Lebih lanjut Probosutedjo me- ngingatkan, tujuan pembuatan UU untuk menertibkan agar le- bih baik. "Apakah para pengusa- ha kecil dan menengah sudah liar, kok diatur dengan UU khu- sus. Yang liar itu justru konglo- merat, bahkan ada yang me- lakukan penipuan terselubung". Dia khawatir, adanya UU Usaha Kecil, akan menjerat Pe- merintah, yang bisa mendiskri- ditkan Presiden selaku Manda- taris MPR. Untuk itu perlu mem- bahasnya secara jeli. "Sudah puluhan ribu lebih asal Yogyakarta yang diimpor ke Arab, kendati demikian kita belum dapat mengetahui nilai total ekpsor tersebut," ujarnya. Jenis lebah yang paling ba- nyak diminati oleh para pe- Sekarang, ujar Probo, daripa- da membahas RUU Pembinaan Pengusaha Kecil, lebih baik di- perluas mencakup pengusaha besar dan pengusaha menengah. Sebab sudah ada UU Koperasi, dan UU Kadin di mana menca- kup tiga unsur, Swasta, BUMN dan Koperasi. "Konglomerat ini yang belum ada UU-nya. Jadi UU pengusaha swasta, BUMN sudah berda- sarkan UU. Jadi lebih tegas, je- las dan menjurus. Apa artinya? Supaya betul-betul tercakup se- mua. Yang besar tidak boleh berbuat semaunya, jangan disu- ruh bersaing dengan pengusaha kecil di mana sering dibangga- kan agar pegusaha kecil harus Tupidory julio 120+ Lebih lanjut dikatakan oleh Mar'ie Muhammad, selama ini negara-negara miskin hanya bisa gali lobang tutup lobang dalam membayar hutang multilateral- nya. Pembayaran hutang multilat- eral tersebut dimungkinkan ka- rena pembayaran hutang bilate- ralnya tidak dilakukan secara penuh. Konsekuensinya hutang multilateral dapat dibayar na- mun tunggakan utang bilateral- nya semakin betambah besar. "Negara-negara industri besar telah menyadari adanya hutang multilateral ini. Sekarang me- minta Bretton Woods Intitutions pembukaan seminar Peluang dan Kendala Investasi di Industri Wisata" di Hotel Shangri-La "Tanah di Jakarta ini 70 per- sen sudah dikuasai Konglome- rat. Untuk itu REI siap angkat kaki dari Jakarta untuk menuju Indonesia Timur. Ini sekaligus merealisasi peluang investasi di bidang pariwisata", kata Eng- gar. Dijelaskan oleh Enggar khu- sus di bidang kepariwisataan sampai sekarang masih banyak kendala yang dihadapai oleh para investor. Adapun kendala yang sering muncul misalnya masalah perizinan, perencanaan kawasan dalam tata ruang, dan lemahnya dukungan infrastruk- mempunyai daya saing yang he- bat terhadap pengsuaha besar," papar Probosutedjo. Menyinggung produksi madu di Indonesia, Chandra Wijaya mengatakan, selama Pelita V tercatat 7.500 ton dan pada Pelita VI akan meningkat men- jadi 12.500 ton. Kondisi ini menggambarkan bahwa setiap tahun terjadi kenaikan 2.500 ton. Bagaimana mungkin pergu- saha kecil bisa melawan pengu- saha besar, kan tidak benar itu. Rendahnya produksi dan kualitas madu nasional selain pemrosesan pembuatannya. mayoritas masih tradisional, kondisi iklim tropis menjadikan produksi madu 25 persen di antaranya masih berkadar air. "Jadi pengusaha kecil bagai- manapun harus diangkat. Kalau pemerintah tidak punya dana untuk mengangkat ini, jangan merengek-rengek kepada kong- lomerat. Konglemerat itu adalah warganegara biasa sama dengan kita ini. Jangan dijadikan warga- negara kelas satu," tegas Probo. Di sisi lain Sugianto menga- takan, sebenarnya pemerintah menangani usaha kecil dan menengah dengan serius, me- lalui kebijaksanaan-kebijaksa- naan termasuk perkreditan dan deregulasi perijinan, tetapi yang dibantu adalah usaha yang me- miliki prospek. Imam Taufik tidak sependapat dengan Probosutedjo, walaupun Probo seniornya, karena UU Usaha Kecil telah diperjuangkan sejak tahun 1976. "Peningkatan usaha kecil ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan ka- rena sudah mulai dibahas hen- daknya dibahas lebih teliti. Saya Ke Halaman 11 la mengemukakan pula bahwa sistem perpajakan dan dukungan lembaga keuangan nasional turut menentukan daya saing gala- ngan kapal nasional. "Pengusaha perikanan jangan hanya mau untungnya saja dong dengan cara impor kapal bekas tetapi juga memikirkan industri strategis nasional," katanya. REI Siap Hengkang Dari Jabotabek ? Sejumlah Pengusaha Kapal Tidak Punya Izin "Dengan kadar air yang tinggi mengakibatkan kualitas untuk memecahkannya. Perte- muan negara G-7 di Kanada misalnya,menyimpulkan negara miskin multilateral yang berat," katanya. Arab Saudi Impor Lebah Dari Indonesia ngusaha Arab Saudi adalah lebah Apis Cerana, setelah masa panen madu tiba lebah-lebah itu dibiarkan hidup ke alam bebas dan jika persediaan pakan habis lebah tersebut mati. Dikatakannya, lembaga-lem- baga Bretton Woods dihimbau untuk mengembangkan pende- katan yang menyeluruh guna membantu negara bermasalah hutang multilateral, melalui ta- hapan yang fleksibel, serta me- lalui instrumen yang telah ada dan mekanisme baru apabila diperlukan. Selain itu juga perlu memanfaatkan sumber-sumber Bank Dunia dan IMF yang ter- sedia secara lebih baik. "Jadi negara-negara G-7, Gerakan Non Blok, anggota Bank Dunia dan IMF, LSM, dan masyarakat internasional mene- Ke Halaman 11 tur, termasuk dalam hal kepasti- an hukum yang menyangkut sta- tus tanah, HGU (Hak Guna Usa- ha), dan HGB (Hak Guna Ba- ngunan) dari tanah yang dijadi- kan untuk menjadi kawasan pari- Wisata "Karenanya masalah perizin- an itu harus dapat disedehana- kan, dan koordianasi antar sek- toral dan antar Departemen tentang pemanfaatan kawasan wisata harus diperjelas," papar Enggar. Menanggapi pertanyaan BY mengapa para investor kini cen- derung berminat menanamkan modalnya di Jawa dan Jabotabek Ke Halaman 11 madu yang dihasilkan para peternak lebah kualitas madu Indonesia lebih rendah dari madu asal Arab Saudi," katanya. Dalam konteks demikian, me- nurut dia, masalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan teknis pembuatan madu perlu terus ditingkatkan. Selain itu para peternak lebah dianjurkan menggunakan alat penurun kadar air pada madu (Dehidator) di samping pentingnya memperbaiki fondasi sarang agar sewaktu dipanen madu yang dihasilkan bersih. la mengemukakan, konsumsi madu nasional dewasa ini baru sekitar 10 gram per kapita per tahun, sedang Swiss sudah lebih dari 1.500 gram, dengan de- mikian peluang pasar madu di dalam negeri terbuka sangat luas. DISKUSI RUU: Sekitar 70% kekuatan ekonomi dikuasai segelintir konglomerat sulit untukmelindungi pengusaha kecil dari persaingan tidak sehat apabila UU yang mengatur persaingan ini tidak ada. Demikian ketua Umum HIPPI Iman Taufik dalam makalahnya pada diskusi RUU Pembinaan Pengusaha Kecil yang diadakan F-PDI DPR RI di gedung DPR RI Rabu (11/10). Diskusi ini juga menampilkan H. Probosutedjo. (Ipphos) PEREKAM MINI: Chizuoko Kodama, staf Departemen Perencanaan Produk perusahaan Sony Corp di Tokyo, memperlihatkan sebuah kaset mikro berukuran prangko serta sejenis perekam mini digital baru NT-2, yang mampu merekam selama dua jam tanpa terputus. Perekam tersebut, yang seharga 128,000 yen, akan mulaidiluncurkan ke pasaran bulan November mendatang. (Rtr/vds). Jakarta, Okt (BY) Ketua Dewan Pembina Ipe- rindo (Ikatan Pengusaha Industri Kapal Nasional Indonesia) Soelarto Hadisoemarno, me- nyatakan dukungannya terhadap usulan Menristek Habibie agar pemerintah tetap melarang impor kapal bekas untuk pe- nangkap ikan guna melindungi 120 perusahaan galangan kapal di Indonesia. "Tapi saya tidak setuju bila sektor perikanan dikorbankan. Galangan kapal juga tidak mau dirugikan dengan impor kapal bekas," kata Soelarto di Jakarta, Rabu (11/10). Menurut dia, pada awal dekade 1980-an hingga akhir 1980-an telah ada kesepakatan dengan Dirjen Perikanan berupa aturan dimana pengusaha ikan Pekalongan, Okt (BY) Sejumlah pengusaha pembuat kapal penangkap ikan (tradisio- nal) di daerah Pekalongan, Jawa Tengah ditandai tidak memiliki surat ijin usaha yang dikeluarkan Dinas Perindustrian setempat karena produk yang dihasilkan bersifat kapal rakyat. Direktur PT Karyasakti, H Muarif mengatakan Rabu karena sifat produksinya mengacu kepada kebutuhan sesaat, maka hampir semua pengusaha pem- buat kapal penangkap ikan (tradisional), tidak memiliki surat ijin usaha. Para pengusaha pembuat kapal penangkap ikan (tradisio- nal) di Pekalongan, umumnya membuat kapál disaat mereka butuh, sehingga mereka lupa tidak mengurus surat ijin usaha yang mestinya wajib dimiliki oleh setiap pengusaha pembuat kapal penangkap ikan. Menurut dia, ada berbagai faktor yang menyebabkan me- reka malas mengurus surat ijin usaha, diantaranya enggannya berurusan dengan kantor pajak serta banyaknya birokrasi yang harus dilalui dalam mengurus sebuah surat. Meski mereka tidak mempro- duksi secara rutin, namun sesuai dengan peraturan mereka wajib memiliki surat ijin usaha yang dikeluarkan oleh Dinas Per- diijinkan mengimpor kapal bekas asalkan membeli juga kapal dari galangan kapal Buku tersebut diluncurkan sebagai hadiah ulang tahun ke- 70 mantan Menkop dan Kabu- log, Bustanil Arifin atau lebih dikenal dengan sebutan "Pak Bus". nasional. "Jadi kalau pengusaha ikan membeli 10 kapal impor bekas maka dia harus pula membeli lima kapal baru dari galangan kapal nasional. Sebenarnya sistem ini sudah saling meng- untungkan tetapi kenyataannya para pengusaha ikan tidak merealisasikannya," ungkap dia. Banyak pengusaha ikan mem- buat kontrak pembelian kapal impor bekas untuk penangkap ikan tetapi tidak merealisir pembelian kapal baru untuk menangkap ikan di galangan kapal nasional. Galangan kapal nasional sebenarnya memiliki potensi dan kemampuan mem- buat kapal penangkap ikan. Selain Om Liem, hadir dalam kesempatan tersebut Tomy Soe- harto, mantan Wapres Soedar- mono, Ketua MA Socdomo, Menteri Koperasi dan Pembi- naan Pengusaha Kecil Drs Subi- jakto Tjakrawerdaja, dan sege- nap kerabat serta koleganya. Sementara itu dua pakar eko- nomi dari Ul ikut berkomentar dalam buku tersebut, yaitu Prof Dr Widjojo Nitisastro dan Prof Dorodjatun Kuntjoro-Jakti. Widjojo menilai Bustanil meru- pakan tokoh yang mampu me- ngendalikan kestabilan na- sional. Pada komentarnya Widjoyo mengatakan, Indonesia di tahun- tahun awal Orde Baru produksi berasnya hanya sekitar 300 ribu ton lalu ditingkatkan menjadi 1 juta ton. Produksi itu terus di- tingkatkan dengan berbagai pro- Menurut Muarif, pada umum- nya pengusaha pembuat kapal penangkap ikan bermodal kecil yang secara rutin melaporkan hasil produksinya kepada dinas terkait, sehingga kegiatannya selalu dipantau dan diperhatikan oleh pemerintah. dengan ketentuan pemerintah. ngeluh soal harga bahan baku Di wilayah Pekalongan, kayu jati yang semakin tidak diperkirakan jumlah pengusaha terkendali, karena dapat meng- pembuat kapal penangkap ikan ancam kelangsungan produksi (tradisional) mencapai 14 buah. kapal tersebut. Namun nyang benar-benar menjalankan usahanya secara profesional hanya dua buah yakni milik H Muarif dan Abdullah Syafei. Kepala Dinas Perindustrian setempat, Drs Barnen mengata- kan ada sejumlah pengusaha pembuat kapal penangkap ikan (tradisional) yang mungkin belum mengurus surat ijin usaha, meski sebenarnya prosesnya sangat mudah. Justru pengusaha kapal de- ngan modal kecil yang rutin membuat dan menerima pesanan kapal penangkap ikan yang selalu memberikan laporan kegiatan usahanya. "Jadi pemerintah dan asosiasi galangan kapal sudah sepakat untuk memberikan kesempatan kepada pengusaha ikan nasional membeli kapal impor bebas tetapi juga membeli kapal di galangan kapal nasional," kata- nya. Sedang pengusaha kapal bermodal besar ditandai tidak melaporkan kegiatannya kepada pihak terkait, karena tidak meningkat. Ironisnya, harga memproduksi kapal secara rutin kapal tidak mau beranjak naik, melainkan di saat mereka butuh. sehingga mengancam kelang- Kalangan pengusaha pembuat sungan pengusaha pembuat industrian setempat, sehingga kapal ikan (tradisional) di kapal tersebut. mutu hasil produksinya sesuai wilayah Pekalongan juga me- Hal senada diungkapkan oleh gram yang menyertainya, misal- nya pola pemberian kredit pada petani. Bukan itu saja, Bustanil juga dinilai sebagai birokrat yang memiliki wawasan luas. Tak banyak, orang yang mampu mengendalikan pasar bebas. Namun, langkah yang telah diambil Bustanil dengan berani membuat keputusan, mem- berikan harga dasar gabah dan beras. "Saya dengan pengusaha Sedangkan di luar negeri, perikanan membutuhkan sekitar galangan kapal didukung oleh 2000 kapal penangkap ikan lembaga keuangannya yakni mana mungkin dapat dipenuhi perbankan dengan memberikan dalam satu tahun. Mereka kan fasilitas leasing dengan bunga bisa memesan sebagian di gala- yang murah. Sebaliknya di In- ngan kapal nasional sehingga donesia tidak ada perusahaan potensi yang ada bisa berkem- leasing ditambah lagi bunga bang," katanya. bank yang tinggi. "Karenanya meskipun produk padi Indonesia meningkat harga terus terkendali. Dengan demi- kian secara ekonomis petani tetap memiliki keuntungan mes- kipun produk gabah dan padi melimpah," jelasnya. Dampak positif yang telah dilaksanakan mantan Menteri Koperasi dan Kabulog itu sa- ngat luas. Pertama berpengaruh pada stabilitas nasional. Widjojo mencontohkan, negara yang belum kuat dalam pengem- bangan pangan di negaranya tak akan mampu mengembangkan industrinya secara besar-besar- an. "Contohnya Cina, pangan dan produk pertaniannya kurang diperhatikan sehingga saat ingin take off dalam pengembangan industri negara tersebut tak mampu," jelasnya. Bukan itu saja, banyak ne- gara yang salah menangani ma- Ke Halaman 11 'Kalau harga kayu jati naik terus, mana mungkin pengusaha bisa memproduksi secara rutin, padahal harga kapal tidak mau beranjak naik," kata Muarif. Halaman 5 Harga kayu jati untuk mem- buat kapal ikan tradisional dengan ukuran lima meter, mod- eling 40 cm perkubiknya Rp 1,9 juta, ukuran tiga meter dengan modeling yang sama Rp 1,3 juta. Sedangkan bahan baku induk kapal berupa kayu non jati (luar jawa) yang memiliki standar pelayaran perbatasannya men- capai harga Rp3 juta (ukuran 22 meter). "Belum apa-apa pengusaha membeli kapal di dalam negeri sudah dikenakan pajak sebesar 10 persen, untuk pemeliharaan dan menjual kapal juga dikena- kan pajak, sementara negara lain seperti Singapura atau Malaysia, sudah tidak ada lagi. Menurut Muarif, harga kayu jati setiap bulan naik 10 persen, sehingga ongkos produksi kapal Bustanil, Beras, Koperasi Dan Politik Orba Jakarta, Okt, (BY) Konglomerat nomer satu d Indonesia, Liem Sioe Liong atau Om Liem, ikut menghadiri pesta peluncuran buku perdana Bustanil Arifin yang ditulis oleh Fachry Ali dkk dengan judul "Beras, Koperasi dan Politik Orde Baru, Selasa malam (10/ 09). Abdullah Syafei, pengusaha kapal ikan tradisional dari, Kabupaten Batang, yang menye- butkan beberapa pengusaha saat ini "terpaksa" tidak membuat kapal karena kesulitan mempe- roleh dana untuk membeli bahan baku kapal. Menurut Syafei, pihaknya kini hanya mampu membuat kapal satu dalam satu tahun, itupun kalau ada pesanan. Sebab, kalau dipaksa memproduksi secara rutin, pengusaha akan menang- gung beban yang tidak sedikit. Untuk memproduksi satu kapal ikan jenis 'Purse Seine' membutuhkan kayu jati se- banyak 70 meter kubik dan non- jati (luar Jawa) 30 meter kubik, sehingga dengan harga bahan Dengan patokan harga kapal baku yang tidak terkendali, kelangsungan produksi mereka Harga satu kapal jenis mini 'Purse Seine' saat ini mencapai Rp250 juta. Sedangkan ongkos produksi satu kapal bisa men- capai Rp275 juta- Rp300 juta. relatif murah itu, kalangan akan terancam, kata Muarif. pengusaha pembuat tradisional itu lebih memilih pasif me- nunggu pemesan. Saat ini kalangan pengusaha pembuat kapal ikan tradisional meminta kepada pemerintah agar memperhatikan nasib mereka, baik berupa pemberian modal kerja maupun modal lainnya sehingga kelangsungan produksinya tidak macet. "Daripada hutang, lebih baik membuat berdasarkan pesanan, sebab resikonya relatif sedikit bila dibanding memproduksi sendiri," katanya. Bustanil Arifin