Arsip
Halaman Artikel
Creative Commons License

Jika anda mendapati gambar tidak sesuai dengan spesifikasi data (salah tanggal dan atau salah penomoran halaman), posisi gambar landscape, satu gambar terdapat dua halaman, kualitas gambar kabur, anda bisa melaporkan data tersebut agar segera diperbaiki dengan menekan tombol laporkan.

Kata Kunci Pencarian:

Nama: Berita Yudha
Tipe: Koran
Tanggal: 1994-09-15
Halaman: 04

Konten


TAJUK RENCANA Berita Yudha KAMIS, 15 SEPTEMBER 1994 Berbagai Persiapan Menjelang KTT APEC Tahun ini KTT Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) akan berlangsung di Indonesia pada bulan Nopember 1994 mendatang. Tahun 1993 lalu KTT serupa berlangsung di Seattle, Amerika Serikat. APEC beranggotakan 17 negara-negara yang berada di kawasan Asia- Pasifik. Yaitu, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Jepang, Cina, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, Indonesia, Brunei Darussalam, Pilipina, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Papua Nugini akan diterima sebagai anggota ke-18. Negara-negara itu berada pada pantai Lautan Pasifik, baik yang di benua Asia dan Asutralia maupun benua Amerika. Berbagai persiapan menjelang KTT tersebut telah dilakukan. Salah satunya adalah Pertemuan Tingkat Pejabat Senior III di Yogyakarta pekan lalu. Pertemuan Yogyakarta itu telah berhasil mencapai konsensus untuk merekomendasikan keputusannya kepada Konperensi Tingkat Men- teri VI APEC mendatang. Rekomendasi itu meliputi transformasi Kelompok Kerja Ad Hoc Kecenderungan dan Isyu Ekonomi menjadi suatu Komite Ekonomi APEC. Juga telah disahkan usul kerangka acuan komite ekonomi itu yang keputusannya menjadi wewenang konperensi tingkat menteri. Mengenai laporan dari Eminent Persons Group, dalam pertemuan Yogyakarta hanya dijadikan sebagai bahan diskusi dan tukar pandangan, karena resminya laporan EPG itu akan disampaikan dalam konperensi tingkat menteri. Dari pengamatan kita, tampaknya yang menjadi titik perhatian adalah apakah APEC akan bisa menciptakan suatu pola perdagangan dan investasi bebas dan terbuka pada tahun 2000 dan akan tuntas 20 tahun kemudian. Liberalisasi perdagangan dan investasi secara unilat- eral dan menghapuskan hambatan non-tarif harus berlaku untuk semua negara di kawasan Asia-Pasifik. KTT Seattle, Amerika Serikat , dimana Presiden Bill Clinton menjadi tuan rumah, digunakan sebagai momentum untuk mengarahkan APEC menuju kawasan perdagangan bebas regional. Pada saat itupun disadari adanya ketegangan antara AS dengan Jepang dan Cina. Usul EPG mengenai regionalisasi terbuka dan usul penjadwalan waktu bagi liberalisasi perdagangan dan investasi ne- gara-negara APEC tentunya akan menjadi bahan bahasan serius pada tingkat menteri. Baik EPG maupun pertemuan Yogyakarta tidak menyebut-nyebut soal usul pembentukan blok perdagangan baru. Negara-negara Asia umumnya menolak gagasan demikian. Negara-negara Asia memang umumnya tidak ingin mem-formalkan APEC. Masalah yang akan hangat menjadi pembahasan adalah. penjadwalan waktu bagi liberalisasi perdagangan dan investasi. Be- berapa negara industri maju seperti Australia memahami masalah yang dihadapi negara-negara anggota APEC. Diperlukan kepekaan ter- hadap masalah-masalah itu, sehingga tidak akan ada kesan kurang diperhatikannya kepentingan sementara negara serta juga kesan terjadinya diskriminasi. Bahwa usul EPG mengenai masalah itu patut menjadi hahan pembahasan, memang dibenarkan. Tetapi tetap harus diperhatikan kepentingan sejumlah negara APEC yang masih sedang membangun perekonomiannya. Kenyataan menunjukkan, bahwa ke-17 negara anggota APEC tidak sama kemajuannya. Organisasi kerjasama ekonomi paling tua dan dinilai paling berhasil, ASEAN, menjadi bagian dari APEC ini. Negara-negara ASEAN senantiasa mengusahakan untuk membawa satu suara bila menghadapi masalah-masalah di luar ASEAN. Belum diketahui apakah ASEAN akan membawa konsep bersama dalam KTT APEC mendatang atau tidak. Sampai tulisan ini dibuat belum ada konfirmasi bahwa ASEAN akan mengadakan pertemuan. Yang pasti, besok (16/9) Perdana Menteri Malaysia Dr. Mahathir Mohammad berada di Jakarta untuk mengadakan pertemuan dengan Presiden Soeharto. Dugaan bahwa salah satu topik pembicaraan adalah persiapan menghadapi KTTAPEC nanti, tentu cukup beralasan. Meskipun ada juga masalah bilateral RI-Malaysia yang cukup serius saat ini, yaitu masalah pulau Sipadan dan Ligitan. Dengan melihat perkembangan dan persiapan yang telah dan sedang dilakukan, kita dapat mengharapkan KTT APEC di Indonesia bulan Nopember mendatang, akan berjalan lancar.*** Pojok Yudha KASUS BPKP berhasil temukan 570 kasus korupsi, diantaranya senilai Rp 176 miliar sudah disidangkan di Pengadilan. +++ Usut terus sampai tuntas! SADISME Sadisme di Indonesia makin meningkat, kata Menko Polkam Susilo Sudarman. +++ Perlu diteliti, sadisme bukan kepribadian Indonesia !? SEMPALAN Menurut Menteri Agama Tarmizi Taher, gerakan sempalan masih akan muncul akibat globalisasi. +++ Tanggungjawab kita bersama, terutama para Ulama untuk meluruskan ummatnya yang menyimpang. Marna ANALISA/KOMENTAR Transmigrasi PHR Bagikan Hutan Kepada Rakyat memadukan sektor pertanian tahankan wujud fisik hutan kon- Oleh: Budi S Dan Arfan Y.B. dan kehutanan atau dikenal de- versi, sekaligus dapat mengha- silkan komoditas hasil hutan non-kayu. "Sangatlah tidak adil jika rakyat yang sudah puluhan tahun hidup dari hutan begitu saja terusir dengan masuknya peng- usaha yang berbekal surat se- bagai HPH, padahal banyak pe- ngusaha HPH yang melakukan pelanggaran," katanya. ngan istilah "agro-forestry". "Dari empat pola hutan rakyat yang dikembangkan, semuanya memberikan kesempatan kepada transmigran untuk mengem- bangkan pertanian, di samping memelihara hutan baik melalui tumpang sari atau mereka diberi lahan khusus pertanian," ka- Pola keempat mirip pola umum tanaman pangan, hanya saja lahan usaha dua seluas satu bektare dijadikan areal budidaya hutan. Selain itu, transmigran berhak atas lahan usaha satu se- luas satu hektare dan lahan pekarangan seluas 0,25 hektare, katanya. Direktur Jenderal Pengusa- haan Hutan Hendarsun Suryanda Sanusiputra mengatakan sejak awal tahun 1994 sampai Juli 1994, sudah ada 40 HPH yang dikenai denda karena pelang- garan tata usaha kayu, dana reboisasi, dan iuran hasil hutan. Selain itu, sejak tahun 1991 sampai sekarang, sudah 75 SK HPH dicabut dan 29 yang lain tidak diperpanjang, katanya. Rofiq mengatakan, pada pola pertama dan keempat, dikem-' bangkan komoditas yang cepat tumbuh dengan daru sekitar sepuluh tahun seperti sengon, kemiri, dan melina, sedangkan pada pola kedua dikembangkan jenis pohon dengan daur yang lebih panjang, sekitar 20 tahun. la mengatakan, untuk satu satuan areal kehutanan, diper- lukan sekitar 10.000 hektare yang akan menampung 2.500 keluarga. Munculnya pengaplingan hutan oleh pengusaha Hak Pe- ngusahaan Hutan (HPH) menye- babkan rakyat, yang semula hidup dari hasil hutan, tergusur dan bahkan dicap sebagai pe- rambah hutan dan peladang ber- pindah yang merusak hutan. Pakar kependudukan Uni- versitas Gajah Mada Dr. Masri Singarimbun mengatakan, ber- dasarkan penelitian di Kali- mantan, terbukti para peladang berpindah itu telah mengalami proses pemiskinan, terutama karena munculnya HPH. Ia menyatakan, penghasilan petani penduduk setempat, teru- tama di Kalimantan Barat, ber- kurang 33,3 persen dari peng- hasilan sebelum ada HPH dan 20 persen dari penghasilan yang berkurang itu berasal dari sub- sektor kehutanan. Pengkaplingan hutan oleh HPH menyebabkan berkurang- nya arcal hutan hutan yang biasa mereka usahakan, katanya. "Sebanyak 74,3 persen dari areal kawasan hutan atau 46,6 persen luas wilayah Kalimantan Barat telah menjadi areal perusahaan HPH." Menurut dia, penduduk se- tempat yang hidup dari hutan tidak mengenal penebangan ka- yu dengan tujuan komersial ka- rena meskipun peladang ber- pindah juga menebang kayu tetapi kayunya hanya digunakan untuk keperluan bangunan sendiri. Menjelang pertemuan Asian Fasific Economic Coorporation (AFEC) di Indonesia, maka per- tumbuhan baru di bidang eko- nomi secara reginal dan ka- wasan, negara-negara di Pulau- Pulau Fasific, kecuali Australia dan Selandia Baru perlu dijajagi untuk melaksanakan hubungan seperti yang mulai di Kawasan Sijori, per- tumbuhan segitiga - Utara & ka- wasan Timur Indonesia. Khusus di bidang peternakan, tentu ada baiknya kita menge- tahui besarnya sumbangan pe- ternakan terhadap peningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat di pulau-pulau Fa- sific tersebut, peluang dan tan- tangannya. Pembangunan pertanian dilihat dari aspek pengem- bangan ekonomi di negara-ne- gara pulau Fasific, pada umum- nya terdiri dari 4 (empat) tipe sebagai berikut: 1. Pertanian Tradisional, yaitu pertanian yang diusahakan se- cara subsiten untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan tidak ada kelebihan produksi untuk dijual; 2. Pertanian Komersiil; yaitu usaha pertanian yang diusa- hakan secara komersiil untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan sebagian untuk tujuan ekspor, pertanian Ko- mersiil jarang diusahakan oleh penduduk asli; 3. Pertanian Skala Besar; yaitu usaha pertanian yang dikelola oleh Penanaman Modal Asing (PMA) dengan tujuan utama pasaran ekspor; terbanyak di Direktur Tertib Peredaran Hasil Hutan Syahrir mengatakan bahwa luas hutan dari 75 HPH yang dicabut mencapai 8,875 juta hektare yang tersebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Malu- ku, Sulawesi Selatan, Kaliman- tan selatan, dan Irian Jaya. Pertanyaan yang kemudian timbul adalah mungkinkah rak- yat yang mampu hidup dari hasil hutan diizinkan mengelola hutan yang sudah rusak dan diting- galkan oleh HPH? Transmigrasi PHR Adalah Departemen Trans- migrasi dan Pemukiman Peram- bah Hutan yang mempunyai niat untuk membagikan hutan ke- pada penduduk agar mereka da- Tentunya, yang menjadi per- tanyaan adalah: Mengapa kedua masalah tadi, masih melekat pa- da masyarakat kita dipedesaan? Bukankah pembangunan era PJP-I, pada dasarnya bertujuan untuk mengentaskan kedua masalah tersebut?. Dan yang pa- ling penting adalah: Bagaimana format langkah operasional pembangunan, agar dapat me- nyentuh kepada pemecahan bidang perkebunan; 4. Pengolahan Hasil Pertanian, yaitu usaha pengolahan perta- nian skala kecil dengan per- tumbuhan yang cepat dan pada umumnya berlokasi di daerah sekitar perkotaan; Dari ke empat tipe pertanian tersebut yang menjadi perhatian utama pemerintah adalah tipe pertanian tradisional karena me- nyangkut dengan kepentingan masyarakat petani yang jum- lahnya relatif masih besar. Per- tanian tradisional Eropah me- miliki pengertian yang berbeda dengan pertanian tradisional di negara-negara pulau Fasific, baik dilihat dari pengertian mau- pun dalam sistemnya. Pertanian tradisional Eropah yaitu sistem pertanian yang dilaksanakan oleh petani kecil secara primitif, terbelakang de- ngan tingkat penerapan tekno- logi relatif rendah, sedang per- tanian tradisional di negara- negara pulau Fasific, sistem pertanian yang terbatas dilak- sanakan pada satu bidang usaha yang dikelola secara sederhana dan atau dikelola secara terin- tegrasi dengan bidang usaha lainnya, khususnya peternakan dengan sejumlah ternak untuk memenuhi kebutuhan protein hewani keluarga dan kebutuhan upacara tradisional. Peternakan dan status sosial Pembinaan petani kecil me- lalui usaha peternakan di negara pulau Fasific, khususnya di Cook Island, Kiribati, Papua New Guinea dan Solomons merupakan pengembangan eko- nomi yang utama bagi masya- rakatnya, sedang di Fiji, mi- salnya pemeliharaan sapi potong masih ditujukan untuk berbagai kegunaan, seperti sumber pro- tein hewani, tenaga kerja di sawah, penarik pedati, peng- gilingan padi dan lain seba- gainya. Selain itu, sumbangan peter- nakan bagi lapangan dan kesem- Pendekatan pembangunan Masalah kemiskinan dan ke- senjangan sosial sebenarnya me- rupakan persoalan yang bersifat universal, dan endemik dari ge- nerasi ke generasi. Sifat dan di- mesninya, juga mengalami per- kembangan, dan karenanya tidak mungkin dapat dipecahkan melalui konsep pendekatan yang berpijak pada satu aspek saja.. Dan dalam konteks itu, maka pemerintah dalam upaya me- merangi kemiskinan dan ke- senjangan sosial, mencoba me- nempuh berbagai jalur yang ter- sedia pada sistem pembangunan, antara lain tercermin dari ber- bagai langkah penguatan potensi masyarakat pedesaan diberbagai bidang, khususnya bidang eko- nomi serta penegakkan hak-hak azasi manusia. pat ikut melestarikan hutan seka- ligus sebagai tumpuan hidup me- lalui transmigrasi Pola Hutan Rakyat (PHR). Pilihan tersebut memang rea- listik dan beralasan. Pengen- tasan kemiskinan dan kesen- jangan sosial pada era PJP-I, yang lebih terpusat pada per- tumbuhan ekonomi, telah ter- bukti kurang efektif, bahkan te- lah menyebabkan adanya ber- bagai problematika sosial struk- tural dan kultural. Konsep skenario pembangu- atas dasar teori "Pertumbuhan", pada umumnya "Pemerintah sedang mengaji transmigrasi PHR yang me- mungkinkan rakyat, terutama para perambah hutan, memiliki hutan sebagai ladang penghi- dupannya," kata Menteri Trans- migrasi dan Pemukiman Peram- bah Hutan Siswono Yudohu- sodo. nan Ide Siswono itu didasarkan atas kenyataan bahwa sebe- narnya rakyat juga mampu men- jadi penjaga hutan yang baik dan kenyataan bahwa banyak lahan bekas HPH yang bisa dimanfaatkan oleh rakyat. "Program ini akan menata kembali hutan di areal eks-HPH dan sekaligus memperluas areal hutan dengan melibatkan trans- migran," katanya. Siswono mengatakan, lan- dasan hukum usaha hutan rakyat tercantum dalam UU Pokok Ke- hutanan No. 5 tahun 1967, yang menyebutkan bahwa berda- sarkan kepemilikannya kawasan hutan dibagi dua, yaitu hutan negara dan hutan milik. Hutan milik adalah hutan yang dimiliki dan diusahakan oleh rakyat/pemilik dan selanjutnya disebut hutan rakyat. Siswono mengatakan, saat ini Sumbangan Peternakan Bagi Kesejahteraan Sosial Ekonomi Petani menyangkut dengan pakan ka- rena pakan tersebut tergantung dari impor sebanyak 90%. Negara-negara yang terdapat di Fasific yang diuraikan pada tulisan ini terdiri dari 6 (enam) negara, yaitu 1. Cook Iskandar; 2. Papua New Guinea; 3. Kiri- bati; 4. Samoa Barat; 5. Solo- mons dan 6. Fiji, terutama di- kaitkan dengan sumbangan pe- ternakan dalam upaya mening- katkan kesejahteraan petani (Sosial dan Ekonomi). patan kerja terus diupayakan bagi penduduk di daerah pede- saan sebagai upaya mengurangi arus urbanisasi karena usaha tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan so- sial petani secara nyata, bahkan di Tonga, Vanuatu di bagian Barat Somoa, usaha peternakan merupakan bagian yang cukup berarti bagi ekonomi masyarakat petani, sehingga peternakan terus dikembangkan secara ber- kesinambungan. Fungsi ekonomi usaha peter- nakan bagi masyarakat petani kecil di beberapa negara di pulau Fasific bila dilihat secara umum, terdiri dari dua tipe, yaitu: - golongan petani kecil yang berusaha dengan keluarga nya dan terbatas untuk meme- nuhi kebutuhan rumah tang- ga; - golongan petani kecil yang berusaha secara kelompok, yakni mampu mengelola usa- ha pertanian skala besar un- tuk tujuan tertentu. Namun yang menjadi perhatian utama dari hasil produksi yang di- hasilkan ditujukan untuk upa- cara adat keagamaan seka- ligus sebagai simbol status sosial. Secara rinci diuraikan secara garis besar mengenai sumba- ngan peternakan bagi kesejah- teraan petani kecil di masing- masing negara sebagai berikut: 1. Cook Islands Secara obyektip, masyarakat petani di negara ini telah mampu dan berhasil meningkatkan produksi pertanian sesuai de- ngan kebutuhan penduduk di bi- dang pangan dan protein hewani serta memperoleh tingkat pen- dapatan yang merata sesuai de- ngan skala usahanya. Khusus di bidang peternakan, yakni dengan dicapainya ber- BERITA YUDHA - KAMIS, 15 SEPTEMBER 1994 HALAMAN IV Oleh: Sjarifuddin Hattab bagai kemajuan, maka sekarang ini mulai dialihkan kepada per- baikan genetik ternak melalui impor ternak unggul, disertai de- ngan pembangunan Pusat-pusat Perbibitan Ternak pada daerah potensil. Selanjutnya untuk me- nunjang upaya perbaikan ge- netik tersebut, juga dilaksanakan perbaikan mutu pakan (hijauan dan konsentrat) melalui riset dan pengembangan yang intensif, agar tujuan perbaikan genetik ini mencapai sasaran yang dite- tapkan. luas kawasan hutan negara se- kitar 140,4 juta hektare dan se- kitar 27,4 juta hektare di anta- ranya berupa hutan produksi yang dapat dikonversi. tidak otomatis melahirkan "trickling down effect" (Pe- netesan kebawah). Kegagalan ini kemudian menyadarkan pe- merintah dan masyarakat atas kelemahan teori pembangunan tersebut. "Transmigran PHR itu akan menggunakan areal eks-HPH baik yang berstatus hutan duksi tetap maupun yang ber- status hutan produksi yang dapat dikonversi," katanya. pro- Karenanya, setelah memasuki era PJP-II, telah terjadi peruba- han dalam format strategi pem- bangunan, dengan memberikan penekanan pada aspek "Peme- nuhan Kebutuhan Dasar" (Ba- sic Needs), dan kesatuan tujuan yang hendak dicapai melalui paket-paket program pemba- ngunan secara serempak dan simultra. Dalam teori pemba- ngunan format strategi pemba- ngunan seperti ini lazimnya dikenal sebagai "Equity Mo- del". Transmigran yang diuta- makan adalah para perambah hutan atau peladang berpindah, baik yang berasal dari Pulau Ja- wa maupun yang berasal dari daerah itu. Dengan pola pendekatan yang berpatokan pada faktor kebu- tuhan besar, manajemen pem- bangunan mencoba merumus- kan dan menjawab secara lang- sung problematika kemiskinan dan kesenjangan dengan cara memenuhi kebutuhan dasar lapisan masyarakat rentan, melalui perbaikan gizi, nutrisi, kesehatan, pendidikan dan peru- mahan. Caranya melalui, penye- diaan lapangan kerja, penye- Pemerintah sendiri telah me- netapkan sasaran produksi kayu bulat selama Pelita VI rata-rata 37,67 juta meter kubik per tahun, 23,12 persen di antaranya atau 8,71 juta meter kubik per tahun berasal dari hutan rakyat. Guna mencapai sasaran ter- sebut, selama Pelita VI, akan di- bangun hutan tanaman seluas 5,35 juta hektare, 4,67 persen atau 250.000 hektare di anta- ranya merupakan hutan rakyat. Agro-forestry Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen Transmigrasi dan HPH Ir. Rofiq Ahmad yang bertanggung jawab atas pola rintisan menyatakan bahwa transmigrasi PHR akan Selanjutnya, harapan peme- rintah melalui sumbangan pe- ternakan mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan petani ke- cil di daerah pedesaan seimbang dengan masyarakat di daerah perkotaan. 2. Papua New Guinea Sumbangan peternakan di ne- gara ini tidak dapat dipisahkan dengan upaya pembinaan eko- nomi petani kecil karena melalui usaha ini, petani memperoleh kesempatan untuk mendapatkan uang tunai dalam waktu tertentu. Oleh: Paulus Sk. Londo Pada mulanya, pembinaan petani kecil dilaksanakan mela- lui pemberian paket sapi potong, akan tetapi gagal karena demi- kian miskinnya masyarakat, mereka tidak mampu meme- liharanya, kemudian selanjutnya dengan sistem yang sama, baik ditujukan untuk usaha keluarga maupun kelompok, paket ter- sebut diganti dengan ternak babi dan ayam. Ternyata melalui pemberian paket ternak babi dan ayam, kesejahteraan petani terus meningkat karena ternak babi banyak dibutuhkan untuk upa- cara adat keagamaan, sehingga ekonomi masyarakat mampu dipacu. Salah satu faktor yang menjadi kendala utama peng- embangan ternak babi dan ayam lenggaraan proyek-proyek yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Income Generat- ing), serta keluarga berencana. tanya. la menyatakan, pada pola per- tama, transmigran mendapat la- han pekarangan 500 meter per- segi dan areal hutan hak guna usaha seluas empat hektare yang akan diusahakan tumpang sari dengan tanaman pertanian. Yang menjadi kendala dalam penerapan konsep ini adalah ke- sulitan merumuskan apa yang menjadi kebutuhan dasar dari satu masyarakat yang sangat ma- jemuk seperti Indonesia. Kare- nanya, ada pendapat dibeberapa kalangan pemikir pemba- ngunan, ingin menggabungkan pola pendekatan "equity model", dalam satu kombinasi dengan penerapan pendekatan multi jalur serta multi dimensi yang bersifat menyeluruh (Multi Tracks). Pada pola kedua, transmigran mendapat lahan pekarangan 0,25 hektare, lahan pertanian hak mi- lik seluas satu hektare dan areal hutan hak guna usaha empat hek- tare. Keinginan tadi nampak sa- ngat menonjol pada lontaran pendapat diberbagai seminar dan diskusi tentang pembangu- nan beberapa tahun silam. Dan intinya mendesak perlu adanya restrukturisasi sosial guna me- ngatur ketidak-seimbangan struktur sosial dengan cara memecahkan langsung berbagai faktor penyebab ketidak-adilan. Dalam kerangka itu, kebi- jakan pemerintah yang bersifat mendukung sangat diperlukan, agar tercipta kondisi yang men- cerminkan kesamaan antar se- Pola ketiga hampir sama de- ngan pola kedua, hanya saja luas areal hutan bervariasi dari empat sampai sepuluh hektare dan transmigran hanya punya hak pemanfaatan hasil hutan ikutan, katanya. "Pada pola itu, komoditas hutan yang dikembangkan ada- lah hasil hutan non-kayu seperti rotan, getah, lebah madu, dan buah-buahan," katanya. Menurut Rofiq, ide dasar pola ketiga yang membuat transmi- gran bisa mendapat areal hutan lebih dari empat hektare adalah keinginan untuk memper- 3. Kiribati Seperti diketahui bahwa Ki- ribati dalam beberapa tahun terakhir ini tumbuh menjadi wi- layah pariwisata, sehingga ke- butuhan touris bagi produk pe- ternakan berupa susu, telur dan daging berkualitas sangat di- perlukan. Pada mulanya produk peter- nakan di negara ini banyak di- tujukan untuk upacara adat - keagamaan, khususnya ternak babi, kemudian berkembang ke usaha peternakan ayam ras (pe- daging dan petelur), terutama ditujukan untuk mengantisipasi kebutuhan para touris. Format Pembangunan Pedesaan Berorientasi Penguatan Kaum Rentan kedua masalah tadi. Ketika Indonesia memasuki- gerbang PJP-II, sebenarnya ma- sih banyak kendala mendasar yang menuntut pemecahan se- rius. Secara fenomenal, masalah yang memerlukan pemecahan mendesak dan fundamental da- pat ditemukan diseputar isu kemiskinan dan kesenjangan sosial yang hangat diperbin- cangkan akhir-akhir ini. Tanpa pola pemecahan yang tepat, niscaya menimbulkan dampak berangkai, yang tidak menguntungkan kita sebagai bangsa. Bila mengacu pada peta de- mografi, masalah kemiskinan dan kesejangan sosial, secara akumulatif menjadi persoalan bagian terbesar masyarakat kita yang tinggal di pedesaan. Ka- renanya, kemiskinan dan kesen- jangan sosial dapat disebut se- bagai masalah pedesaan secara umum. 15X 4. Somoa Barat Di Somoa Barat, usaha pe- ternakan pada umumnya ditu- jukan untuk upacara adat kea- gamaan, kemudian berkembang menjadi usaha komersiil karena tuntutan kemajuan. Usaha pe- ternakan sapi perah di negara ini cukup berhasil yang dikelola secara komersiil, akan tetal se- baliknya yang dikembangkan di kalangan petani kecil meng- alami kegagalan totol karena disebabkan oleh berbagai faktor. Usaha peternakan kambing, tampaknya yang cukup berhasil dalam pembinaan petani kecil di daerah pedesaan bahkan di an- taranya terdapat peternak yang memiliki 900 ekor sejak dimu- lainya proyek, sedang usaha peternakan babi merupakan yang terbanyak diusahakan oleh petani kecil (99%). 5. Solomons Pembangunan pertanian di negara ini pada umumnya di- tangani oleh penanaman Modal Asing (90%), sekaligus masya- rakat petani di pedesaan terlibat secara langsung, sehingga me- rupakan usaha pertanian yang termaju di antara lima negara di sama warga negara, khususnya dalam perlakuan hukum, pe- luang kerja, pendidikan, kese- hatan, komunikasi dan kebu- dayaan, yang menjadi landasan penegakkan hak-hak azasi manusia serta keadilan sosial. Secara teoritis, pendekatan pembangunan yang dilakukan atas kombinasi kedua konsep tadi dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam proses peng- ambilan keputusan secara le- luasa. Dalam tataran yang lebih luas, penerapan pola pendekatan pembangunan seperti ini dalam proses pengembangan industria- lisasi dan modernisasi dapat mengurangi ketergantungan sosial dan dapat menghindari terjadinya pemusatan potensi sosial, ekonomi, politik, budaya dan informasi. Bila dibandingkan dengan pola pendekatan pembangunan yang lain, maka pola pendekatan pembangunan ini, nampaknya lebih menonjolkan sifat manu- siawi, dan pada gilirannya men- dorong berkembangnya motiva- si politis serta ideologis dika- langan masyarakat sehingga ni- lai kultural dan individual dapat berkembang seirama dengan itu. "Kawasan permukiman yang besar ini dimaksudkan agar permukiman itu dapat berkem- bang dengan baik dan lebih efi- sien dalam menyediakan sarana fasilitas umum dan fasilitas sosial," katanya. Dan dampaknya, kebanggaan hidup berbangsa dan bernegara Transmigrasi PHR, selain me- nampung para perambah hutan, juga menciptakan masyarakat penjaga hutan, karena mereka akan sekuat tenaga menjaga kelestarian hutan yang meru- pakan ladang penghidupannya, tambah Rofiq. (Ant). . atas. Untuk meningkatkan penda- patan petani kecil sekaligus se- bagai pekerja pada usaha per- tanian Penanaman Modal Asing (Perkebunan Besar), pemerintah -memberikan paket ternak sapi potong (lima belas tahun) yang lalu dengan hasil cukup baik sekarang ini, selanjutnya di- upayakan dengan bantuan ter- nak kambing, ayam ras (peda- ging dan petelur) dan ternak babi. Namun secara ekonomi, pe- merintah melihat dan menen- tukan bahwa yang mampu di- usahakan secara komersiil, yakni ternak babi dan ayam. 6. Fiji gey negauded Seperti diketahui bahwa ne gara Fiji merupakan negara ke- pulauan yang terpencar, se- hingga masalah prasarana, saran transportasi laut, darat dan udara merupakan kunci utama pe- ngembangan ekonomi. Secara physik, tampak bahwa kebutuhan infra-struktur berupa jalan-raya, penyediaan air, listrik dan sarana transportasi meru- pakan kunci pengembangan usaha peternakan petani kecil di negara Fiji. Selain itu, Fiji telah mampu berswasembada di bidang pa- ngan yang berasal dari ternak bagi dan ayam dan sekarang ini mulai dialihkan ke arah peter- nakan petani kecil di negara Fiji. Selain itu, Fiji telah mampu berswasembada di bidang pa- ngan yang berasal dari ternak babi dan ayam dan sekarang ini mulai dialihkan ke arah peterna- kan sapi potong dan kambing. Dengan mengetahui secara makro pembinaan petani kecil melalui usaha peternakan seperti diuraikan di atas, maka pengem- bangan investasi pertumbuhan pulau-pulau Fasific, Indonesia, Australia dan Selandia Baru da- lam rangka kerjasama regional/ kawasan dapat diprediksi di masa datang. serta kemampuan membangun dapat pulih kembali dan dapat ditingkatkan. Pembangunan pedesaan Sebagaimana dipaparkan pa- da bagian awal, secara umum masalah kemiskinan dan kesen- jangan merupakan masalah masyarakat pedesaan, sebab 90% golongan rentan tersebut tinggal di desa-desa. Walau di kota-kota, juga terdapat kan- tong-kantong masyarakat mis- 4 kin. Kemiskinan dan keterbela- kangan ini, mencakup berbagai dimensi pengertian. Artinya, miskin bukan semata-mata ka- rena tingkat pendapatan yang rendah, tapi juga menyangkut soal, nutrisi, kesehatan, gizi, pendidikan, perumahan, ke- mampuan produksi serta kondisi lingkungan hidup. Kaum miskin yang tinggal dipedesaan, umumnya tergan- tung pada sektor pertanian, ter- masuk kalangan petani gurem atau tidak memiliki tanah sama sekali. Penerapan strategi pemba- ngunan melalui kombinasi dari berbagai pola pendekatan tadi, nampaknya secara umum ditu- jukan pada upaya: 1. Pengembangan kesempatan kerja. Ke Halaman XI