Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Perintis Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/ Penanggung Jawab Wakil Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab Redaktur Pelaksana Koordinator Liputan K. Nadha : K. Nadha : ABG. Satria Naradha : Widminarko : Made Nariana B. Ashrama Redaksi: Djesna Winada, Surawan, Adhy Ryadi, Gde Nym. Suryawan, Made Sumendra, Gde Suyadnyana, K. Abinawa, Agus Talino, Nym. Wirata, Alit Susrini Kantor Redaksi: Jl. Kepundung 67A, Denpasar 80232. Telepon: 38582-38239, Fax: 27418 Teleks: 35191, Alamat Surat: P.O. BOX:3010 Denpasar 80001. Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 tanggal 24 Oktober 1985, Anggota SPS-SGP. Penerbit: PT. Bali Post. ISSN 0852-6515 Harian untuk Umum MILIK MONUMEN PERS NASIONAL SURAKARTA Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN Pemimpin Perusahaan ABG. Satria Naradha Retno Endah Sada Kariawan, Kariadi Sekretaris Umum Manajer Iklan Manajer Sirkulasi Suryantha, Oka Wipraja Bagian Iklan Jln. Kepundung 67 A, Denpasar 80232 Bagian Iklan Telepon:25764-22937 Fax:27418 Teleks: 35191 Senin s.d. Jumat 08.00 -19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan: Iklan Mini: minimum 2 baris maksimal 10 baris, perbaris Rp 2.500 Iklan Umum: Rp 3.000 per mmk. Iklan Keluarga: Rp 2.000 per mmk. Iklan Warna: 1 wama Rp 5.000, 2 wama Rp 5.500,4 wama Rp 6.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 19.00. Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl. Kepun- dung g 67 A, Denpasar 80232. Telepon: 25765-34224. Pager Telepon: 26531 pesawat 407. Fax: 27418. Harga Langganan: Rp 8.500 sebulan. Pembayaran di muka. Harga eceran Rp. 400. Terbit 7 kali seminggu. Rekening BRI Denpasar 31-45.1065.4 173.804 Rekening BDB Denpasar Rekening BCA Denpasar 440.700.61 Rekening Bank Aken Denpasar 900601028 Rekening Bank Seri Partha 0274.000384. SABTU, 30 JANUARI 1993 Tanggapan terhadap Jawaban Pemerintah F-PDI Pertimbangkan Keikutsertaan dalam Pembahasan RAPBN 1993/1994 Jakarta (Bali Post)- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDI) mempertimbangkan keikutsertaannya dalam pembahasan RUUAPBN 1993/1994 bersama-sama fraksi lainnya, setelah menden garjawaban dari pemerintah bahwa usulannya agar UU APBN memuat program serta daftar proyek dan kegiatan dalam RUU APBN 1993/1994 yang merupakan usulan fraksinya tidak dikabulkan. "Pertimbangan itu menjadi salah satu pembicaraan dalam rapat intern Fraksi PDI yang berlangsung kemarin dan hari Bali Post Hari Ini IHD Jadi Universitas....... 2 Curi Uang Rp 10 juta........ 3 Buntut Rampok Bertopeng... 4 Ekspansi Kredit.. .7 Pencuri Bantuan Gempa.. 8 ●Tim Likuidasi Mundur... 12 ini. Namun, fraksi belum meng- ambil keputusan mengingat jawaban yang lengkap dari pe merintah belum kami terima hingga sekarang," kata Aberson Marle Sihaloho, anggota F-PDI kepada wartawan seusai meng- ikuti rapat fraksi di DPR, Jumat (29/1). Dalam jawaban pemerintah yang disampaikan Menteri Ke- uangan J.B. Sumarlin dalam Sidang Paripurna DPR, Kamis (28/1) telah menegaskan pemer- intah tidak menyetujui usulan F-PDI untuk memasukkan pro- gram, proyek, dan kegiatan se- bagai bagian yang tak terpisah kan dalam UU APBN. Ditegas- kan pula, pemerintah tidak ingin diikat dengan ketentuan yang mengharuskan pemerin- tah berkonsultasi terlebih dahu- lu kepada DPR-RI, sebelum pe- merintah mengadakan peruba- han-perubahan terhadap pro- yek dan kegiatan yang telah dibicarakan sebelumnya de- ngan DPR sendiri. Menanggapi jawaban peme- rintah tersebut, Aberson ber- pendapat di samping jawaban itu tidak prinsipil, atau bersifat politis, juga alasan teknisnya tidak bisa diterima F-PDI. Se- bab saat ini kita sudah meneri- ma RAPBN yang berisi program, proyek, untuk anggaran pem- bangunan. Dan rancangan pro- gram serta kegiatan dan jenis- jenis pengeluaran lainnya un- tuk belanja rutin. Dan yang dimaksudkan oleh F-PDI dengan rancangan pro- gram, proyek dan kegiatan itu- lah yang dinyatakan sebagai bagian dari UU APBN itu. "Pe- merintah punya hak menen- tukan yang dituangkan dalam UU APBN, sementara kok tidak mau dituangkan dalam UU-nya sendiri sebagai ikatan hukum," tambahnya. Keinginan PDI agar pemerin- tah juga mencantumkan daftar kegiatan dan proyek itu, menu- rut Aberson, adalah keinginan fraksi bukan orang per orang. Bagi fraksi, usulan itu sangat mendasar yaitu agar DPR dapat melaksanakan hak budget dan tugas pengawasannya secara maksimal sesuai dengan pasal 23 UUD 1945 bahwa penentuan anggaran belanja negara harus mendapatkan persetujuan dari (Bersambung ke Hal. 15, kol. 1) Tidak Etis, Perusahaan Menjual Saham ke Masyarakat tanpa Dicatat di Bursa Jakarta (Bali Post)- Ketua Bapepam Prof. Sukan- to Reksohadiprodjo menegas- kan, tidak etis suatu perusaha- an go public (jual saham) tanpa mencatatkan saham di bursa. Surat Keputusan Menteri Ke- uangan No.1548/KMK.013/- 1990 menyebutkan, bahwa seti- ap perusahaan menawarkan sa- ham ke masyarakat (go public- red) wajib dicatatkan ke bursa. Saat ini, ada dua perusahaan swasta menawarkan saham ke masyarakat, tanpa dicatatkan di bursa. Kedua perusahaan go public itu, PT Abdi Bangsa me- nawarkan 2.900.000 lembar sa- ham nilai nominal Rp 1.000 dan harga perdana saham Rp 5.000 per lembar. Bank Muamalat menawarkan saham dengan jumlah tidak terbatas, nilai nom- inal saham Rp 1 juta per saham. Sukanto Reksohadiprodjo menegaskan, seharusnya kedua perusahaan tersebut menca- tatkan sahamnya di bursa efek, guna mengetahui tingkat kurs saham. Hal ini dimaksudkan agar investor (pemilik saham) Rudini: terlindungi. Kini bursa efek di Indonesia ada tiga, yaitu Bursa Efek Uta- ma dikelola PT BEJ, Bursa Par- alel (Over the Counter-red) di- kelola PPUE (Perserikatan Pe- dagang Uang dan Efek) dan Bur- sa Surabaya dikelola PT BES (Bursa Efek Surabaya). tal saham 63.860.262 lembar. Kini, tercatat 162 perusaha- antelahgo public ke pasar modal dengan kapitalisasi dana Rp 11,4 trilyun dan total saham 1,7 milyar lembar. Untuk emisi obligasi tercatat 28 perusahaan, kapitalisasi dana yang diperoleh dari masya- rakat sebesar Rp 3,8 trilyun den- gan denominal obligasi 650.848 lembar. Khusus obligasi konversi (convertable bonds) seluruhnya berjumlah 5 perusahaan dan kapitalisasi dana yang diper- oleh Rp 226,532 milyar. Perusahaan go public, tutur- nya, dapat memilih bursa mana tempat pencatatan sahamnya. Tidak ada kewajiban dari Ba- pepam untuk menetapkan pen- catatan saham di satu bursa. Silakan pilih sendiri, kilahnya. Menurutnya, cara kedua pe- rusahaango public tanpa listing di bursa, berarti mengaburkan arti dan fungsi bursa Indonesia. Untuk tidak mengaburkapitalisasi dana Rp 1,3 trilyun fungsi bursa, diimbaunya agar segera mencatatkan saham pe- rusahaan go public, Bank Mua- malat dan PT Abdi Bangsa. Kapitalisasi Dana Dikatakan, sejak dibuka kem- bali pasar modal Indonesia tahun 1978 tercatat 24 perusahaan telah go public dengan kapita- lisasi dana Rp 152,618 milyar, to- Perusahaan yang mengelu- arkan right issue (emisi kedua) tercatat 10 perusahaan dengan dan total saham400juta lembar. Perusahaan melakukan private placement (penawaran terba- tas-red) tercatat 13,8 juta lem- bar dengan kapitalisasi dana Rp 2,1 trilyun. Sementara itu, perusahaan go public melakukan pelang- garan atas keterlambatan pe- nyampaian laporan keuangan ke Bapepam berjumlah 19 pe- rusahaan. Penerimaan atas pe- langgaran berupa denda, Bape- pam berhasil meraih dana denda Rp 533,880 juta. Untuk mengembangkan pa- sar modal, kata Sukanto Rekso- hadiprodjo, Bapepam masih memperoleh bantuan dari Bank Dunia. Besar bantuan Bank Du- nia untuk pengembangan pasar modal tahun ini 20 juta dolar AS (Rp 40 milyar), tahun 1992 sama seperti yang diterima sekarang, katanya. Alokasi bantuan Bank Dunia digunakan untuk meningkatkan pengetahuan pasar modal, khu- susnya di bidang pendidikan. Karena itu, Bapepam telah me- ngirimkan 57 orang menempuh pendidikan ke luar negeri, 2.315 orang di dalam negeri, 47 orang mengikuti program komputer. Disamping itu, katanya, dana bantuan Bank Dunia ini juga di- gunakan untuk membiayai pe- nyelenggaraan seminar, train- ing dan pendidikan lain yang berkaitan dengan pengemban- gan pasar modal. (JT/KPB). Pembinaan Politik di Indonesia tidak Didasarkan Wawasan Kelompok Tertentu Jakarta (Bali Post)- Menteri Dalam Negeri H. Ru- dini selaku pembina politik dalam negeri mengingatkan, pembinaan politik di Indonesia tidak didasarkan wawasan kelompok tertentu, melainkan berdasarkan wawasan kebangsaan. Konsep ini, bukan berarti me- nutup penyaluran as- pirasi kelompok terse- but. "Misalnya umat Is- lam dapat menyalur- kan aspirasi yang diji- wai semangat Islam, melalui wadah yang ditetapkan dalam per- aturan perundang-un- dangan. Namun penge- jawantahan upaya pe- nyaluran aspirasi jan- gan dalam bentuk ger- akan politik Islam," katanya di Jakarta, Ju- mat (29/1) ketika dim- inta pandangannya se- hubungan diadakan- nya seminar nasional yang bertema "Sistem Ketatanegaraan dan Politik dalam Perspek- tif Islam" beberapa hari lalu di Gedung Manggala Wanabhakti Jakarta. Salah satu masalah yang muncul dalam se- minaritu adalah bagai- mana cara umat Islam mengek- sekitarnya. spresikan aspirasinya, sesuai semangat nilai-nilai ajaran Is- lam. Atau lebih jelasnya adalah, bagaimana cara berpolitik umat Islam agar tidak menimbulkan reaksi negatif dari lingkungan Rudini Menurut Rudini, pemerintah tidak melihat umat Islam seba- gai kelompok agama. Melain- kan, sebagai kelompok warga negara. Untuk itu, jika kelom- pok ini mempunyai aspirasi yang dijiwai Islam, bisa disalurkan lewat kekuatan sosial poli- tik seperti PPP yang mewadahi keinginan masyarakat yang le- bih menekankan ke- pentingan rohani. "Namun harus di- ingat, PPP bukan ke- kuatan sosial politik berdasarkan Islam. Boleh saja aspirasi po- litik yang dijiwai oleh Islam, tetapi penge. jawantahan aspirasi itu jangan dalam ben- tuk gerakan politik Is- lam," ujar mantan Kasadini. "Melalui organisasi ini, kelom- pok tersebut bisa menyalurkan aspirasi berdasarkan apa saja, agama, pemuda atau maha- siswa," tambahnya. NOMOR 164 TAHUN KE-45 Bali Post/Reuter AKLAMASI-Dewan Keamanan PBB yang bersidang Kamis (28/1) pasukan PBB yang bertugas memelihara perdamaian di Libanon. secara aklamasi menyetujui perpanjangan mandat 6 bulan lagi bagi Keputusan tersebut diambil dalam sidang DKPBB di New York. Pertempuran di Kamboja Menghebat -Phum Sophi dan Nipec Direbut Kompong Thom- Pertempuran antara Pasuk- an Regim Hunsen (CPAF) dan Pasukan Khmer Merah (NA- DK), Jumat pagi kembali meng- hebat dan dilaporkan Phum Sophi dan Nipec, dua daerah yang merupakan fron terdepan pasukan NADK telah direbut pasukan CPAF. Dari Kompong Thom dila- porkan Kamboja, Jumat siang, yang mengutip laporan dari pa- sukan Garuda di Kndal Thmei, pasukan CPAF Jumat (29/1) se- kitar pukul 11.00 waktu setem- pat (sama dengan WIB) telah menguasai Phum Sophi, sekitar dua km arah barat daya Kndal Thmei. Dikabarkan pasukan CPAF kini masih terus bergerak ke arah utara ke Kndal Thmei, se- mentara itu Nipec telah jatuh ke tangan CPAF sehari sebelum- nya (Kamis sore, 28/1). Pasukan Regim Hunsen ini telah masuk ke daerah kekuasa- an Khmer Merah sejauh 15 km. Pasukan CPAF yang diperki- rakan berkekuatan satu brigade dengan didukung oleh tiga buah tank PT-76 terus melakukan gempuran secara besar-besaran ke arah posisi NADK yang dika- wal oleh Brigade 616, sehingga memaksa pasukan NADK un- tuk mundur ke daerah utara. Dalam pertempuran itu, kor- ban dari kedua belah pihak mu- lai berjatuhan. Pihak CPAF mengaku kehilangan empat orang prajurit, sedangkan di pi- hak Khmer Merah dilaporkan delapan orang tewas dan empat lain ditawan pasukan CPAF. "Tampaknya pihak CPAF te- lah melakukan serangan secara besar-besaran. Ini sesuai dengan janjinya bila Khmer Merah tidak ikut pemilu maka akan dihajar habis-habisan," kata Letkol Ing Ryamizard, Komandan Kontin- gen Garuda XII-B. Menurut dugaaan Ryami- zard, penyerbuan pasukan CPAF ke posisi NADK ini untuk mengambil keuntungan lebih dulu. "Kalau nanti ada perundin- gan lagi dan hasilnya baik atau gagal, CPAF sudah menguasai wilayah-wilayah NADK dan mengklaim sebagai wilayah- nya," ucapnya. Mudahnya Phum Sophi dan Nipec direbut CPAF, kata Rya- mizard, mungkin pihak NADK belum membalas secara besar- besaran dan terpusat, karena menurut laporan yang masuk, pihak NADK baru akan melaku- kan serangan besar-besaran pa- da 1 dan 2 Februari 1993. Duel Artileri Sampai Jumat siang, duel al- tileri yang terpusat di Kndal Thmei dan Nipec masih terus berlangsung antara kedua belah pihak yang berseteru. Suara dentuman meriam, mortir dan roket jelas terdengar dari Kom- pong Thom. Kolonel Hong Thol, Koman- dan Tempur CPAF di Kompong Thom yang dijumpai wartawan Indonesia, mengaku bahwa di pihaknya empat tentara dan enam warga sipil termasuk di antarannya lima orang biksu telah menjadi korban dalam (Bersambung ke Hal. 15, kol.8) 1.500 Ulama dan 50 Ribu Warga NU Jatim Akan Lakukan "Doa Politik" Jakarta (Bali Post)- Menjelang Sidang Umum MPR mendatang, sekitar 1.500 ulama dan 50 ribu lebih warga Nahdhatul Ulama Jawa Timur, akan mengadakan "doa massal politik" di Sidoarjo, Jatim. Hal ini dikemukakan Hasyim Muzadi, Ketua Tanfidziyah NU Jatim ketika dihubungi Jumat (29/1) melalui telepon. Menurut- nya, acara tersebut akan dilak- sanakan tepat pada Hari Lahir Nahdhatul Ulama dan bertujuan mendoakan acara Sidang Umum MPR agar dapat berjalan dengan lancar, memasyarakatkan isti- ghotsah serta untuk membekali kesiapan mental warga NU se- cara khusus dan bangsa Indone- sia secara umum. Pendekatan Baru Ketika ditanya adanya sinya- lemen pemerintah menggu- nakan pendekatan baru dalam menghadapi Islam di masa Orde Baru ini, ia mengatakan, "Saya rasa tidak ada. Silakan buk- tikan kalau pemerintah meng- gunakan pendekatan baru. Bah- wa kali ini ada ICMI yang me- nampilkan cendekiawan Islam itu soal lain. Itu bukan usaha pe- merintah. Kalau ada ikatan cen- Acara yang akan dilaksana- dekiawan Kristen, mengapa IC- kan pada Minggu (31/1) terse- MI tidak boleh. Lha kalau ada but, menurut Hasyim Muzadi, ikatan cendekiawan Katolik ya rencananya akan mengambil silakan," katanya menjelaskan. tempat di Gelora Sepuluh No- Mengenai cara mengekspre- vember. Tetapi karena karena di sikan agar tidak menimbulkan tempat itu akan dilangsungkan reaksi negatif, dalam pandan- gan Rudini harus ditempuh melalui musyawarah. "Sebab, program yang diajukan oleh kelompok harus disalurkan le- wat organisasi yang muaranya nanti dibawa ke wakil-wakil rakyat. Dalam lembaga ini, per- juangan untuk menggolkan as- pirasi melalui musyawarah. Karena tidak begitu saja MPR menerima program, tetapi harus dibahas melalui diskusi dan musyawarah sehingga kompetisi Galatama, terpaksa rencana tersebut dipindahkan ke Sidoarjo. Hasyim Muzadi memperki- rakan bahwa masyarakat yang akan turut memeriahkan acara istighotsah bisa mencapai di atas 50 ribu. Sebab, jelasnya, kalau para ulama sudah keluar "padepokan," dapat dipastikan masyarakat juga akan ikut menyertai mereka. Karena alasan itu, tempat pelaksanaan istighotsah akan dipindah. Para ulama akan mengambil tempat Dijelaskannya, da- lam demokrasi Pan- casila seseorang be- bas mengemukakan pendapat atau menya- lurkan aspirasi. Un- tuk itu, wadah untuk menyalurkan aspira- si yang beragam itu telah ditentukan da- lam UU No.8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. (Bersambung ke Hal. 15, kol.9) di Masjid Agung Sidoarjo se- MPR. mentara masyarakat di lapan- ga April sehabis Sidang Umum gan depan masjid. Hasyim ber- harap, para ulama yang sebe- lumnya jarang keluar kandang itu dapat membawa massa mas- ing-masing. "Beliau 'kan jarang keluar 'kandang dan sering bergumul dengan masyarakat di seki- tarnya. Diharapkan pada acara tersebut beliau akan menyedot banyak masyarakat," kata Ha- syim. Hasyim menambahkan, untuk memperingati hari lahir Nahdhatul Ulama, warga "as- waja" Jatim akan menggelar seminar nasional. Gus Dur Diundang Menurut Hasyim Muzadi, berita surat kabar ibu kota yang me- nyiarkan bahwa H. Abdurrah- man Wahid tidak diundang, adalah salah besar. "Mana bisa kami tidak mengundang beliau. Gus Dur 'kan Ketua Tanfidziyah NU. Mbok yang buat berita yang betul begitu," sergah Hasyim. "Tolong berita itu di-clear-kan itu tidak benar," tambahnya. Se- mentara itu memang tersebar berita bahwa acara istighotsah akan dibanjiri kalangan syuriah NU yang secara tersembunyi punya "masalah" dengan Tan- fidziyah. Gus Dur yang hingga berita ini diturunkan masih di Malaysia, dijadwalkan akan meresmikan seminar tersebut. Dan baru datang di Surabaya pada hari Minggu malam. Diperkirakan, yang akan mewakili PBNU Pusat adalah K.H. Ma'ruf Amien. Menurut beberapa pihak yang dihubungi, acara itu tidak akan menargetkan apa-apa yang berhubungan dengan poli- tik. Bahkan pengadaan seminar pun hanya menginginkan la- hirnya pemikiran - pemikiran progresif baru bagi pengemban- gan, NU di masa yang akan datang. Aparat DLLAJR tidak boleh Lakukan Razia Jakarta- Aparat Dinas Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLA- JR) tidak dibenarkan melaku- kan razia terhadap semua jenis kendaraan angkutan umum, ke- cuali bergabung dengan pihak kepolisian. Tidak ada peraturan yang memberi wewenang kepadap DLLAJR untuk melakukan ra- zia, karena itu segera laporkan apabila ditemui adanya praktek yang melanggar hukum itu," ujar Dirjen Perhubungan Darat, Soejono, di Jakarta, Jumat. Soejono menegaskan itu se- hubungan dengan laporan ada- nya razia terhadap beberapa je- nis kendaraan angkutan umum oleh aparat DLLAJR di bebera- pa lokasi di Jakarta baru-baru ini. Lokasi razia aparat DLLAJR yang sering dijumpai adalah di sekitar daerah Perumnas Klen- der Jakarta Timur, dan ini me- nimbulkan berbagai keluhan dari kalangan operator angkut- an umum yang menjalani trayek dari dan ke daerah itu. Soejono yang dijumpai disela- sela mengikuti raker Dephub (Bersambung ke Hal. 15, kol. 8) Dakwaan kepada Xanana Kumulatif Alternatif Dili- Kepala Kejaksaan Tinggi Ti- mor Timur Samen Purba, S.H. mengungkapkan, dakwaan yang akan dituduhkan kepada gembong Fretilin, Xanana Gus- mao pada sidang pengadilan 1 Februari 1993, bersifat kumu- latif alternatif." "Dakwaan kumulatif alter- natif itu berarti ada dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, masing-masing harus dibuk- tikan jaksa penuntut umum,' kata Samen Purba di ruang ker- janya di Dili, Jumat. Ia menjelaskan, dakwaan ke- satu yang diajukan itu berisi dakwaan primer pasal 106 kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang makar terha- dap negara, subsider pasal 108 sebagai pimimpin pemberon- tak, lebih subsider pasal 110 yo pasal 06 tentang pemufakatan dan lebih subsider lagi pasal 110 yo pasal 108. Dakwaan kedua yakni men- guasai senjata api tanpa izin, se- bagaimana diatur oleh Undang- undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukum- an mati. Samen Purba sambil membu- kabuku KUHP karangan R. Soe- silo menilai, ancaman hukuman yang paling berat terhadap Xa- nana adalah ancaman hukuman mati, sedang pada dakwaan per- tama ancaman hukumannya sekitar 15 tahun penjara hingga hukuman seumur hidup. Menurut dia, surat dakwaan sebanyak 40 halaman yang ber- isi dakwaan kesatu dan kedua telah diserahkan ke Pengadilan Negeri Dili pada 25 Januari 1993, namun ia tidak merinci jumlah halaman pada berkas perkara yang diajukan itu. Pihaknya juga telah menun- juk Jaksa Penuntut Umum I Ke- tut Swara, S.H. dan Jaksa Pe- nuntut Umum Pengganti, En- dang Supardi Naharasaputra, S.H. dan Indro E. Sipet, S.H. Saksi yang diajukan pihak kejaksaan berjumlah 30 orang. "Apakah semua saksi itu akan diminta keterangannya dalam (Bersambung ke Hal. 15, kol. 4) Mendikbud Prof. Dr. Fuad Hassan: Gelar MBA Ditertibkan Jakarta (Bali Post)- ra program MBA/BBA," kata- Menteri Pendidikan dan Ke- nya. budayaan Prof. Dr. Fuad Hassan Menteri tidak menjelaskan menegaskan, pemerintah akan secara rinci tindakan apa yang menindak tegas LPK (Lembaga akan dikenakan bagi LPK yang Pendidikan Kejuruan) yang melanggar ketentuan tersebut. memberikan gelar MBA (Master "Apakah LPK yang melanggar of Business Administration) akan diajukan ke pengadilan?" kepada siswanya. Karena, jen- tanya wartawan yang dijawab jangpendidikan yang dilakukan dengan tegas bahwa itu akan di- LPK sangat sedikit. "SK tentang tentukan setelah SK dikelu- pelarangan itu akan segera arkan. "Yang pasti akan ada tin- dikeluarkan," kata Mendikbud dakan," ucapnya berkali-kali. menjawab pertanyaan warta- "Peraturan tentang pendi- wan usai penyematan Tanda dikan harus ditegakkan secara Penghargaan Satya Lencana konsisten dan konsekuen. Bagi LVRI kepada Korps Karyawan mereka yang melanggar, akan Veteran Departemen Pendidik- kami tindak tegas," ucapnya an dan Kebudayaan di Jakarta, sembari menambah sudah saat- Jumat (29/1). nya pemberian gelar MBA dan BBA ini ditertibkan. Acara tersebut, menurutnya, sama sekali tidak ada hubun- "Lampu merah" yang diberi- gannya dengan "seperti apa" kan pemerintah kepada LPK- Didesak kapan SK pelarang- pernyataan sikap warga NU Ja- LPK yang menyelenggarakan an ini akan dikeluarkan, menu- tim bagi pemilihan presiden gelar MBA itu, menurut Menteri rut Mendikbud kira-kira pada mendatang. Dia juga menje- tidak bisa ditawar-tawar lagi. Februari atau berakhirnya Peli- laskan, bukan pada tempatnya "Tidak ada dispensasi bagi LPK taV. "Bagi lulusan LPK program mempersoalkan "siapa yang yang sedang menyelenggarak- MBA/BBA sebelum dikeluarkan pantas" memimpin negara ini an program MBA, sehingga SK, dianggap masih berlaku, pada periode mendatang dalam tidak menimbulkan permasala- suasana istighotsah. han di antara para penyelengga- Sementara itu, Abduh Pad- dare yang dihubungi beberapa hari lalu menjelaskan, setelah diadakan pemantauan ke selu- Acara yang telah mendap- ruh pelosok, dapat dipastikan atkan izin dari Polda Jatim ini, warga NU mendukung Pak Har- menurut Hasyim juga akan me- to untuk tetap menjabat sebagai nggelar seminar nasional yang presiden. "Untuk sementara ini, mengundang pakar-pakar poli- masih sulit mencari orang yang tik. Rencana pelaksanaannya paling tepat kecuali Pak Harto," pada 10 Februari, tetapi karena jelas Wakil Ketua Lembaga pihak Sospol Jatim keberatan, Da'wah NU yang ditemui di Kan- terpaksa seminar ditunda hing- tor Depdagri. (R-21/Cdr/KPB). Impor Sampah suatu Proses Pemiskinan Izin Pemeriksaan Soerjadi Sah Bandung- Impor sampah, apa pun jenis- nya, selain merupakan tindak kriminalitas lingkungan juga suatu proses pemiskinan bang- sa, kata Ketua DPP Bina Ling- kungan Hidup Indonesia (BL- HI), Agus Miftach, di Bandung, Kamis. "Dengan impor sampah, para pemulung yang kini sudah miskin akan bertambah miskin, karena hasil jerih payah mereka tak lagi memiliki nilai ekono- mis," ujarnya di hadapan peser- ta ceramah umum "Hutan seba- gai Faktor Dominan Ekosis- tem". Menurut Agus, memban- jirnya sampah impor mengaki- batkan harga sampah hasil para pemulung menjadi menurun dibandingkan dengan harga yang berlaku sekarang, sehing- ga pada gilirannya akan mem- buat pemulung "menganggur", Dengan demikian, mau tidak mau, proses pemiskinan akan menjadi bertambah besar, tan- das Agus sambil berseloroh, di lingkungan pemulung pun tam- Ir. Mulyadi B, Ketua BLHI me- paknya akan terjadi proses de- gradasi. ngharapkan agar pihak yang berwewenang mampu menyele- Di samping merugikan pemu- saikan pelanggaran impor sam- lung, lanjut Ketua BLHI, impor pah itu sesuai ketentuan hu- sampah merupakan bentuk kum. kriminalitas yang melanggar Lahan Kritis hukum, serta sangat mencemari Menyoroti keberadaan hu- lingkungan alam nusantara. tan, Agus menyebutkan, kondisi Beberapa dari 116 kontainer sampah impor yang kini terka- tung-katung di Pelabuhan Tan- jung Priok, Jakarta, menurut Agus, mengandung limbah mer- kuri yang sangat mencemari lingkungan. "Anehnya, dari kasus terse- but tak ada seorang pun yang ditindak. Padahal ini nyata-ny- ata bentuk pelanggaran hukum, yang tidak saja merugikan lingkungan hidup tetapi juga mengancam perekonomian ma- syarakat pemulung," ujarnya. Pada ceramah umum yang di- hadiri Direktur Konservasi Sumber Daya Alam Departemen Kehutanan, Ir. Soepadmo Har- sono dan Kepala Divisi Pembi- naan Hutan Perum Perhutani, hutan di Indonesia terus menyu- sut akibat gerak pembangunan fisik lebih cepat dibanding per- tumbuhan hutan itu sendiri. Jika penyusutan itu tetap berlangsung, bukan mustahil hutan di nusantara akan tinggal kenangan, dan tentu akan lebih memperluas areal lahan kritis, ucapnya. hutan Indonesia. Guna mencegah penggundu- lan hutan, pemerintah mener- apkan ketentuan TPTI (tebang pilih tanam Indonesia), namun ternyata kurang dipatuhi oleh para pemegang HPH. "Lain di atas kertas, lain pula di lapangan," jelasnya. Ia mengatakan, sebanyak 565 unit HPH yang terdaftar di In- donesia tahun 1989, telah mam- pu mengeksploitasi hutan den- gan produk kayu bulat sebesar 26,5 juta meter kubik, kayu ger- gajian 10,3 juta meter kubik dan kayu lapis 6,6 juta meter kubik. Angka tahun 1989 tersebut, tentunya belakangan ini menja- di lebih besar, yang dengan sendirinya lebih memperburuk kondisi hutan di Indonesia, ujar Agus. jika Ditandatangani Presiden Jakarta (Bali Post) - Surat persetujuan pemerik- saan anggota MPR/DPR dalam tindakan kepolisian hanya sah jika surat tersebut ditandatan- gani presiden sesuai UU No.13 tahun 1970 tentang tata cara tindakan kepolisian terhadap anggota-anggota/pimpinan MPRS dan DPRGR Penegasan tersebut dikemu- kakan anggota F-KP DPR RI Oka Mahendra menjawab pers ke- marin di Jakarta berkaitan den- gan terbitnya surat persetujuan Lahan kritis di Indonesia, presiden untuk pemeriksaan lanjut Agus, dewasa ini telah Wakil Ketua MPR/DPR Soerjadi mencapai 13,2 juta hektar. E- dan anggota MPR RI Nico Dar- nam juta hektar berada di ka- yanto. Dalam surat itu disebut- wasan hutan dan sisanya 7,2 Oleh karena itu, upaya kon- kan dengan jelas bahwa presiden hektar berada di luar daerah servasi hutan sebagai sarana telah menyetujui pemeriksaan bagi proses ekosistem, perlu le- itu namun surat itu ditandata- bih mendapat perhatian semua ngani Mensekneg Moerdiono. pihak, katanya. Soerjadi, Ketua Umum DPP PDI dan Nico Daryanto selaku (Bersambung ke Hal. 15, kol. 1) sekjennya diperiksa sebagai hutan. Kondisi demikian, kata Agus, lebih diperburuk lagi oleh ku- rang disiplinnya para pemegang konsesi HPH dalam mengolah saksi dalam kasus penculikan dua aktivis "Pemuda Demokrat" Agung Iman Sumanto dan Eddy Sukirman beberapa waktu lalu. Kasus penculikan itu meli- batkan Ketua DPD PDI di Jakar- ta Mas Alex Asmasoebrata. So- erjadi dan Nico Daryanto akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut. A.A. Oka Mahendra, mantan Wakil Ketua F-KP Bidang Pol- kam, mengatakan UU No.13 tahun 1970 telah dengan tegas menyebut bahwa pemeriksaan itu "atas persetujuan presiden' Bunyi pasal itu tidak dapat ditafsirkan lain kecuali lang- sung oleh presiden. Presiden yang menandatangani surat persetujuan itu dalam kapa- sitas sebagai kepala negara. "Jika benar surat persetu- juan itu ditandatangani men- teri, dapat dipertanyakan keab- sahannya nanti dalam sidang di (Bersambung ke Hal. 15, kol. 7) I Gusti Ngurah Oka Penerima Satya Lencana LVRI Termuda Jakarta (Bali Post)- Lebih jauhia mengatakan, se- Pimpinan Pusat Legiun Vet- mua warga LVRI memiliki ke- eran Republik Indonesia (PP pentingan strategis dalam up- LVRI) Letjen TNI (Pur) Achmad aya meningkatkan kualitas ser- Tahir mengatakan, potensi uta- ta kemampuan berperan Pemu- ma generasi muda sebagai da Panca Marga (PPM) dalam penerus cita-cita perjuangan berbagai aspek kehidupan. bangsa dan sumber insani bagi Sembilan orang yang dianu- pembangunan nasional perlu gerahi Satya Lencana LVRI itu ditingkatkan. Potensi itu perlu adalah Drs. Mochamad Solli dikembangkan menjadi keku- Wakil Ketua II Korps Karyawan atan nyata dan berkualitas den- Veteran (KKV) Depdikbud, Drs. gan ciri-ciri antara lain berjiwa Chasan Mintara Wakil Ketua III patriot dan memiliki harga diri KKV Depdikbud, Prof. Dr. Jusuf serta idealisme yang tinggi. Enoch, M.A. mantan Ketua KKV Hal tersebut dikemukakan Depdikbud, Sardju Atmopa- Achmad Tahir dalam sambutan- wiro, B.A. Wakil Sekretaris nya pada penyematan tanda KKV Depdikbud, J.T. Maton- penghargaan Satya Lencana dang, S.H. Bendahara KKV De- LVRIuntuk I Gusti Ngurah Oka, pdikbud, Gardjito, Wakil Ketua S.E. sebagai penerima satya Bidang Umum KKV Depdikbud, lencana termuda dan delapan Gunawan Harsono Bimantoro orang lainnya di lingkungan De- Kepala Bidang Sosial KKV De- partemen Pendidikan dan Ke- pdikbud, Dra. TS Soekini Pra- budayaan yang penyematannya dopo Ketua PIVERI Cabang dilakukan oleh Mendikbud Prof. Khusus Depdikbud dan I Gusti Dr. Fuad Hassan di Jakarta, Ju- Ngurah Oka, S.E. Wakil Ketua mat (29/1). Pemuda Panca Marga (PPM) Sementara itu, Ketua DPP Dikatakan Tahir, kecuali Komisariat Depdikbud. PPP Mardinsyah mengatakan, harus berjiwa patriot dan memi- Mereka yang dipercaya men- pemeriksaan terhadap Soerjadi yang tinggi, ciri-ciri lainnya belumnya telah dinilai oleh Tim kalau benar surat persetujuan liki harga diri serta idealisme dapat Satya Lencana LVRI se- dan Nico Daryanto tidak ditan- adalah memiliki rasa keseti- Penilaian Tetap Pemberian datangani oleh presiden, arti- akawanan, bekerja keras, pro- Tanda Penghargaan LVRI. Ha- nya tidak sesuai dengan bunyi duktif, kreatif dan inovatif. "Se- sil penilaian tersebut, membuk- UU-nya. Dia mengingatkan ka- lain itu, sebagai generasi muda tikan mereka telah berjasa be- lau kasus hukum murni hen- yang bertaqwa kepada Tuhan sar bagi pengembangan organ- daknya tidak perlu hal-hal yang YME harus disiplin serta memi- isasi LVRI, serta merupakan ada di luar ketentuan hukum, liki orientasi ke masa depan un- penghargaan atas kesetiaan meski kasus politik juga tidak tuk menciptakan kehidupan melaksanakan tugas kepengu- boleh demikian. (Issa/KPB) yang lebih baik," tegasnya. rusan selama lima tahun. (Rud) pengadilan," tegasnya. Menjawab pertanyaan Oka mengatakan, semua pihak perlu berpegang teguh pada UU itu dan tidak perlu menafsirkan lain karena UU itu telah dengan tegas menyatakan harus atas persetujuan presiden. "Jika seo- rang menteri menandatangani surat itu atas nama presiden pun sebenarnya tidak meme- nuhi ketentuan UU No.13 tahun 1970 itu, tambahnya. 2cm 2cm Color Rendition Chart