Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

2cm Halaman 12 Sebanyak 112 Pegawai Dephub Bali Post L.S. Kapitan : Konsultan Tim Ditindak Lakukan Penyimpangan Likuidasi Bank Summa Mundur Jakarta - Menteri Perhubungan Azwar Anas meng- emukakan bahwa dalam 1992 telah menindak 112 orang pegawai di lingkungan Departemen Perhubungan, karena melakukan berbagai pe- nyimpangan, tanpa menyebutkan jenis tinda- kan terhadap para pegawai tersebut. "Terjadinya penyimpangan itu umumnya di- sebabkan lemahnya sistem pengawasan mele- kat dari masing-masing atasan," kata Azwar Anas, ketika membuka Rapat Kerja (Raker) De- partemen Perhubungan, di Jakarta, Kamis. Raker yang berlangsung hingga 30 Januari 1993 itu diikuti 138 peserta, terdiri atas para eselon satu, dua, kakanwil, Departemen Perhu- bungan serta beberapa atase perhubungan di luar negeri. Karena itu, Menteri minta agar fungsi peng- awasan sebagai salah satu upaya meningkat- kan aparatur yang bersih dan berwibawa hen- daknya terus dikembangkan, sehingga berba- gai peluang penyimpangan dapat dicegah. Tentang perkembangan kasus dan pegawai yang ditindak dalam tiga tahun terakhir ini, di- katakannya terjadi penurunan. Kalau pada 1989/90 terjadi 153 kasus penyimpangan yang melibatkan 295 orang, menurun menjadi 32 ka- sus yang melibatkan 112 orang pada 1992/93. Terbongkarnya berbagai penyimpangan itu antara lain berkat pengaduan masyarakat me- lalui kantor Wakil Presiden yang disampaikan pada tromol pos 5000. Melalui tromol pos 5000 itu, katanya, terhi- tung 1 april 1988 sampai 30 November 1992, tercatat 811 surat yang masuk, 595 di antara- nya atau 73,37 persen telah ditanggapi dan si- sanya 216 surat atau 26,63 persen masih dalam proses penelitian. Ia menyebutkan, dari 595 surat pengaduan yang selesai ditangani itu, 196 surat mengan- dung kebenaran, dengan demikian laporan ma- syarakat itu unsur kebenarannya sekitar 30 persen. "Pengawasan dari masyarakat masih terus diperlukan untuk membantu upaya mencipta- kan aparat perhubungan yang bersih dan ber- wibawa, di samping peningkatan pengawasan melekat," ucapnya. Ekstra Ketat Anggaran sektor perhubungan dalam bebe- rapa tahun terakhir ini terus mengalami pe- ningkatan, karena itu untuk mengamankan penggunaan dana tersebut diperlukan suatu sistem pengawasan yang ekstra ketat, kalau ti- dak maka pembangunan sektor perhubungan tidak akan mencapai sasaran sebagaimana yang digariskan. Angaran sektor perhubungan pada 1988/89 sebesar Rp 110,980 milyar, meningkat menjadi Rp 179,724 milyar pada tahun 1992/93, dan pada 1993/94 diusulkan sebesar Rp 285,172 mi- lyar atau naik 58,7 persen dari anggaran tahun sebelumnya. Penerimaan negara nonpajak di lingkungan Departemen Perhubungan pada 1988/89 terea- lisasi Rp 12,716 milyar dari target Rp 14,519 milyar, dan untuk 1992/93 hingga Oktober 1992 berhasil direalisasi sebesar Rp 9,574 milyar dari target Rp 20,908 milyar. Menyinggung tentang partisipasi BUMN De- partemen Perhubungan terhadap pendapatan negara, Menteri mengatakan terus mengalami peningkatan, kalau pada 1988 menyumbang Rp 26,455 milyar, meningkat menjadi Rp 312,381 milyar pada 1992. Meningkatnya kewajiban BUMN kepada ne- gara itu, katanya, antara lain berkat terus me- ningkatnya jumlah laba BUMN itu setiap tahun. "Hasil kerja 17 BUMN Departemen Perhubu- ngan dalam empat tahun terakhir ini meng- alami peningkatan yang menggembirakan. Keuntungan bersih meningkat di atas 200 per- sen per tahun, keuntungan operasi meningkat di atas 50 persen per tahun," katanya. Secara keseluruhan, katanya, laba 17 BUMN itu pada 1988 ada Rp 127,992 milyar, mening- kat Rp 190,190 milyar pada 1989, naik Rp 479,223 milyar pada 1990, naik lagi menjadi Rp 500,695 milyar pada 1991, dan 1992 mencapai Rp 1,114 trilyun. (Ant). Menkeu masih Tunggu Usulan dari Deprin Jakarta - Menteri Keuangan belum me- netapkan keputusan mengenai penurunan tarif produk AFTA karena pada saat ini belum ada yang bisa ditetapkan, mengingat masih menunggu usulan dari Departemen Perindustrian, kata Kepala Biro Hukum dan Hu- bungan Masyarakat Depkeu Ba- celius Ruru. Kepada wartawan di Jakarta, Kamis, Ruru mengatakan, da- lam hal penetapan itu Menkeu ti- dak dapat melakukannya sendiri melainkan berdasarkan usulan dari Deprin dan Depdag. Beberapa surat kabar di Ja- karta, Kamis, memberitakan tentang penetapan penurunan tarif produk Indonesia dalam rangka CEPT yang semestinya berlaku mulai 1 Januari 1993, namun belum bisa dilaksanakan karena masih menunggu kepu- tusan Menkeu. Untuk itu, kata Ruru, Depkeu merasa perlu menjelaskan du- duk persoalan yang sebenarnya agar pemberitaan tersebut men- jadi lebih proporsional. Ruru mengatakan, sampai saat ini usulan yang baru dite- rima berasal dari Depdag yaitu dari Menmud Perdagangan se- laku anggota dewan AFTA ber- upa pemberitahuan tentang per- kembangan yang terjadi sejak pengumuman pemerintah tang- gal 22 Desember 1992. Sedangkan Deprin, katanya, yang mempunyai fungsi menen- tukan jenis-jenis barang baik yang masuk dalam kelompok "fast track", "normal track" mau- pun "exclusion list", saat ini se- dang menyiapkan langkah- langkah akhir terutama meng- enai penyusunan nomor-nomor HS (harmonized system) dan di- skripsi dari barang-barang itu. Dikatakan, usulan dari De- prin itu akan dibahas tim tarif bea masuk, yang terdiri dari unsur-unsur Kantor Menko Ekuin dan Wasbang, Depdag, Deprin dan Depkeu. Setelah itu, katanya, tim akan menyampai- kan kepada Menkeu untuk dite- tapkan dalam suatu keputusan. "Setelah selesai, akan disam- paikan kepada tim tarif bea ma- suk untuk dikaji sebelum dite- tapkan oleh Menteri Keuangan," katanya. Ruru juga menegaskan, wa- laupun demikian pemerintah te- tap terikat dengan program pe- nurunan tarif bersama ASEAN dalam rangka CEPT menjelang pelaksanaan AFTA sebagai mana yang telah diumumkan se- cara resmi pada tanggal 22 De- sember 1992. (Ant). Jakarta - Ketua Tim Likuidasi Bank Summa (TLBS) George L.S. Kapitan membenarkan mundurnya konsultan TLBS dari kantor konsultan KPMG (Klymveld Peat Marwick Golde- ler), Graham Holdaway, karena adanya ketidaksesuaian dalam penentuan jadwal pengembalian dana nasabah Bank Summa yang telah bubar. "Memang benar dia (Graham Holdaway, red) mundur," kata Kapitan yang didampingi Wakil Ketua Tim Aswismarmo dan dua angota lainnya yaitu Drs. Utomo Josodirdjo dan Mardjono Rekso- diputro, S.H. ketika bertemu de- ngan sejumlah nasabah di lantai 30 gedung Landmark Centre di Jakarta, Kamis. Menurut Utomo, ketika TLBS bersama konsultan dari Belanda itu menyusun jadwal kapan pengembalian dana dilakukan, KPMG menyusun rencana bahwa paling cepat dapat dilak- sanakan pada akhir Maret. Se- dangkan TLBS merencanakan pembayaran dilaksanakan pada akhir Februari. Menurut konsultan itu, kata Utomo, sesuai standar interna- sional maka pembayaran seperti yang direncanakan TLBS akan sangat sulit dilaksanakan. "Ka- rena itu dia mundur karena tim likuidasi tetap dengan rencana semula," katanya. Sementara ketika menjawab pertanyaan wartawan seusai pertemuan, Utomo mengatakan, konsultan yang akan diajak be- kerja sama dengan TLBS adalah yang sependapat dengan ren- cana pembayaran pada akhir Fe- bruari dengan alasan demi ke- pentingan nasabah. Tentang kegiatan TLBS, me- nurut Kapitan, akan terus dilak- sanakan walaupun dengan menggunakan konsultan lain yang saat ini sedang dibicarakan dengan Bank Indonesia (BI) se- bagai pengawas. Dalam dua hari terakhir ini, sejumlah media massa memberi- takan tentang isu mundurnya Graham Holdaway sebagai kon- sultan TLBS, namun belum ada sumber-sumber resmi yang da- pat dikonfirmasi tentang kebe- naran kabar tersebut. Jubir BI Dahlan M. Sutalak- sana ketika dikonfirmasi me- nyatakan ketidaktahuannya atas kabar tersebut. Sementara, Graham sendiri hanya menyata- kan no comment. Sedangkan, Menkeu Sumarlin ketika ditanya wartawan di Ja- karta, Kamis, juga menyatakan ketidaktahuannya dan menyata- kan akan menanyakan masalah tersebut ke BI. SABTU, 30 JANUARI 1993 SABTU, 30 JANUARI Kejahatan Keimigrasian semakin Meningkat Jakarta - Dirjen Imigrasi Roni Sikap Si- yang ditandatangani William nuraya di Jakarta, Kamis, me- Suryadjaya dan dijadikan seba- nyatakan, kejahatan di bidang gai legal audit yaitu usaha untuk keimigrasian dewasa ini sema- mengetahui misalnya apakah ta- kin meningkat dan meluas, baik nah yang ada sertifikatnya itu dari segi bentuk maupun modus sesuai dengan nama yang ada di operandinya. sertifikat. "Upaya legal audit itu me- mungkinkan kita untuk menjual aset yang dijamin itu," katanya. Sementara yang dijamin oleh personal guarantee itu, kata Ka- pitan, adalah utang Summa Group yang mencapai jumlah Rp Neraca Likuidasi George L.S. Kapitan mengata- kan, tim telah menyerahkan ne- raca likuidasi kepada BI pada Kamis (28/1) dan tentang ke- mungkinan tim perwakilan na- sabah (TPN) mendapatkan ne- 1,2 trilyun. raca itu tergantung pada BI. "Apakah nasabah dapat, saya be- lum tahu dan akan bicarakan de- ngan BI," katanya. Ia juga mengatakan, TLBS be- lum bisa menjelaskan secara rinci tentang teknis dan di mana pembayaran kepada nasabah di- lakukan, karena saat ini sedang dikerjakan oleh subtim pem- bayaran yang beranggota dua orang. Menurut Kapitan, sebagian uang dari hasil penjualan Rp 100 juta saham milik keluarga Su- ryadjaya saat ini sudah ada di tim likuiditas. "Baru sebagian, karena uangnya juga belum di- bayarkan semua," katanya. Dikatakan juga bahwa tim su- dah mengetahui aset yang dija- min dengan personal guarantee Tentang besarnya nilai aset yang berupa property seperti ta- nah yang dijamin itu, Kapitan mengatakan, pihaknya tidak bisa menduga besarnya nilai aset tersebut karena perlu ada lembaga jasa penilai (appraisal) untuk menilai aset itu. "Untuk menghadapi tanta- ngan tersebut, di samping diper- lukan perangkat keras dan lu- nak yang memadai, juga diperlu- kan kesiapan tenaga personil yang berkualitas," kata Roni da- lam sambutan yang dibacakan Sekretaris Ditjen Imigrasi M. Arief, pada penutupan Pendidi kan Dasar Keimigrasian Ang- katan XV. kin meluas. Pihak imigrasi sekarang ini tengah mengusut sindikat pe- malsu paspor RI yang memalsu- kan dua buah paspor untuk dua orang warga RRC yang masuk ke Singapura. Untunglah petugas imigrasi di Singapura yang telah berpenga- laman dalam hal melacak pemal- suan paspor, berhasil membong- karnya. Dua warga RRC yang menggunakan paspor RI palsu itu telah dideportasi oleh peme- rintah Singapura. Sebelumnya, pihak imigrasi di Cilacap juga telah berhasil mem- bongkar dua warga RRC lainnya, yang mencoba memalsu paspor suda sebanyak 60 orang yang tenaga kerja Indonesia (TKI) Pada kesempatan itu, diwi- dengan berpura-pura menjadi akan bertugas di jajaran imi- yang hendak berangkat ke luar grasi di seluruh Indonesia dan negeri. perwakilan imigrasi di luar negeri. Di tempat terpisah, Kahumas Imigrasi Hario Subayu mengata- Sementara, TLBS belum bisa kan, Entekong yang merupakan Menurut Roni, meningkatnya pintu gerbang RI di perbatasan menggunakan lembaga itu saat ini mengingat kepemilikan aset kualitas kejahatan di bidang kei- Kalimantan Barat dan Malaysia, itu sedang diperiksa. "Lembaga migrasian oleh sindikat interna- akan diserahkan penanggungja appraisal itu kan harus dibayar, sional pemalsu paspor yang wab koordinatornya kepada pi- sementara kepemilikan aset be- menggunakan taktik dan teknik hak imigrasi. semakin canggih, adalah tanta- Menurut dia, penyerahan itu lum ketahuan," katanya. ngan tugas yang harus dihadapi merupakan sesuatu yang baru bagi imigrasi, karena biasanya setiap jajaran imigrasi. "Petugas imigrasi di masa da- koordinator di perbatasan se- Ketika tim diminta nasabah untuk memeriksa pelanggaran Bank Summa atas ketentuan 13 (legal lending limit), Kapitan mengatakan, pihaknya tidak mendapat tugas untuk meneliti pelanggaran seperti itu. (Ant). PTUN untuk Mantapkan Aparatur Pemerintah Bersih dan Berwibawa Jakarta - Menteri Kehakiman Ismail Saleh, S.H. menegaskan, keha- diran Peradilan Tata Usaha Ne- gara (PTUN) secara hakiki ada- lah sebagai upaya lebih meman- tapkan kedudukan dan peran aparatur administrasi yang ber- sih dan berwibawa. "Kehadiran PTUN merupa- kan alat pelurus administrasi negara dari kesalahan atau ke- keliruan yang dibuat oleh peja- bat administrasi," kata Ismail mewakili pemerintah dalam sambutannya atas disetujuinya RUU tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjadi undang-undang dalam rapat pa- ripurna Dewan, yang dipimpin Wakil Ketua DPR Soetedjo, di Jakarta, Kamis. Keempat fraksi DPR, dalam rapat paripurna itu menyatakan pendapat akhir menyetujui RUU yang diajukan pemerintah itu untuk disahkan menjadi undang-undang. ventif daripada pranata represif. cepat, tepat dan dengan biaya ri- Hadirnya PTUN juga dimak- ngan yang terjangkau, agar me- sudkan melengkapi jalur peng- kanisme peradilan yang selama awasan, yaitu pengawasan fung- ini sering dianggap berbelit, ma- sional (aparat irjen, BPKP, kan waktu lama dan biaya yang BPK), pengawasan melekat, besar, tidak ditemukan lagi da- pengawasan masyarakat, peng- lam PTUN. awasan dari lembaga legislatif dan pengawasan dari lembaga yudikatif. Fraksi Karya Pembangunan (F-KP) melalui jurubicaranya, M. Rusdy Thahir, S.H. mengajak semua pihak untuk menempat- kan lembaga peradilan sebagai lembaga yang dihormati dan dipatuhi. "F-KP mengharapkan, kepada semua pihak untuk senantiasa mematuhi keputusan PTUN dan F-KP tidak mentolerir segala si- kap yang merendahkan marta- bat lembaga peradilan," kata Rusdy. F-KP juga mengharapkan pe- ningkatan kualitas aparat de- partemen kehakiman yang ber- kecimpung di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sehingga Ismail mengatakan, keha- putusan-putusan PTUN mencer- diran PTUN juga merupakan minkan rasa keadilan yang pendorong kuat menumbuhkan mengayomi pencari keadilan. kehati-hatian para pejabat ad- Fraksi ini menghimbau agar ministrasi negara, sehingga penyelesaian perkara hendak- PTUN juga sebagai pranata pre- nya dilakukan secara sederhana, Harapan F-PP Fraksi Persatuan Pemba- ngunan (F-PP), melalui jurubica- ranya, H. Ahmad Paris AS meng- harapkan, agar Peradilan Tata Usaha Negara benar-benar da- pat melaksanakan tugasnya demi keadilan dan kepastian hu- kum, serta memperlakukan ma- syarakat sebagai subjek pemba- ngunan, sehingga masyarakat benar-benar merasa terayomi. Fraksi ini mengharapkan pula, agar pemerintah memberi dukungan yang lebih besar un- tuk terwujudnya peradilan yang merdeka dan tidak dipengaruhi oleh siapa pun. "Pengadilan harus sungguh- sungguh dijadikan benteng ter- akhir bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan," tegas F-PP. Fraksi PDI melalui jubirnya Handjojo Putro, S.H. menyaran- kan kepada pemerintah agar pembentukan lembaga Per- adilan Tata Usaha Negara sece- patnya dilakukan, sehingga ter- penuhi makna pasal 6 Undang- undang No. 5 tahun 1986 tentang PTUN. Hal itu, perlu dilakukan demi peningkatan pelayanan terha- dap masyarakat pencari kea- dilan di seluruh nusantara, da- lam upaya pemerataan kesem- patan untuk memperoleh keadilan. le F-PDI menyarankan pula, agar program kadarkum terus ditingkatkan di kalangan ma- syarakat dan aparat pemerin- tah, sehingga terbentuknya lem- baga Peradilan TUN ini benar- benar tercipta asas persamaan hak di depan hukum secara adil dan benar, sekaligus mencipta- kan pemerintah yang bersih dan berwibawa. tang harus lebih profesional, le- perti itu Departemen Perhu- bih jeli dan lebih cepat melayani bungan. Misalnya untuk perhu- masyarakat, sehingga citra imi- bungan laut koordinatornya Di- grasi tidak memudar di masya- tjen Perhubungan Laut dan rakat," katanya. Ditjen Perhubungan Udara bagi Dinamika masyarakat mo- pelabuhan udara. dern dewasa ini, katanya, harus Ditanya kapan fungsi koordi- diantisipasi dengan meningkat- nator itu resmi diserahkan, Ha- kan pengetahuan dan kemam- rio Subayu menyatakan dalam puan petugas imigrasi agar tetap waktu dekat, yakni setelah sele- dapat mewaspadai pola pelang- sai uji coba tahap ketiga. Seka- garan di bidang keimigrasian rang ini sedang dilaksanakan uji yang diperkirakan akan sema- coba tahap kedua. (Ant). Akhir 1993 dapat Diketahui Jenis Reaktor PLTN Indonesia Jakarta - Periode akhir 1993, merupa- kan babakan baru bagi perkem- bangan dunia pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), meng- ingat dalam periode itu akan da pat diketahui dengan pasti jenis reaktor, calon lokasi dan sistem pembiayaannya. Ketika berbicara kepada war- tawan di sela-sela seminar pros- pek perkembangan energi nuk- lir, di pusat penelitian ilmu peng- etahuan dan teknologi (Puspiptek) Serpong, Tange- rang, Kamis, Kepala Pusat Peng- kajian Energi Nuklir Badan Te- naga Atom Nasional (BATAN), Adi Wardojo menyatakan, pihak- nya kini sedang mengkaji lima jenis reaktor. Sementara itu, Fraksi ABRI melalui jubirnya, Zainuddin AG menghimbau pemerintah agar segera melakukan langkah per- Kelima jenis reaktor itu siapan untuk pelaksanaan masing-masing PWR (Pressuri- undang-undang ini. zed Water Reactor,reaktor air te- kan), BWR (Boiling Water Reac- tor;reaktor air didih), PHWR (Pressurized Heavy Water Reac- tor;reaktor air berat tekan), AP-600 (tipe lanjut PWR), dan SBWR (Simplified Boiling Water F-ABRI mengharapkan, pe- merintah lebih memasyarakat- kan UU ini terutama di ling- kungan aparatur pemerintah. (Ant) Reactor,reaktor air didih seder- hana), demikian katanya. Ia menyatakan, untuk merea- lisasikan alih teknologi PLTN di Indonesia, sejumlah insinyur se- nior dari berbagai disiplin ilmu kini sedang mengikuti berbagai program kerja dan pelatihan nuklir luar negeri. Menurut dia, untuk program SBWR, sebanyak tujuh insinyur telah dikirim ke pusatGeneral Electric (GE) di San Jose, Ame- rika Serikat dan 10 insinyur lain- nya mengikuti program kerja di perusahaan Westinghouse, AS untuk menekuni reaktor tipe AP-600. Ditanya, apakah itu merupa- kan indikasi, Indonesia akan me- makai tipe reaktor SBWR atau AP-600, Deputi Dirjen BATAN Bidang Penelitian dan Pengem- bangan Industri Nuklir, Sutarjo Supadi menanggapi, "lokasi pe- latihan program kerja belum da- pat dijadikan indikasi kita me- makai jenis reaktor tertentu, ka- rena kita dapat belajar di mana saja." (Ant). Pemimpin BII Sanksi B Perlindu Denpasar (Bali Post) Sanksi cukup berat y Undang-Undang Perba satu bentuk perlindun jajaran perbankan dim ngan UU tersebut. Permintaan itu dilont Pemimpin Cabang Bank I sia (BI) Denpasar, J. Iraw lam sambutan tertulisnya cakan Bangun Sibaraní, acara penarikan undia bungan Harapan Plus" pe yang berlangsung di Bali Seaside Hotel, Jumat kem Dikatakan, menginga baga keuangan khususny memiliki peranan strateg pencapaian sasaran-sa pembangunan, maka pe bangan perbankan dalam panjang diperlukan suat dasan yang kuat, sel mampu mengantisipasi bentuk perubahan yang terjadi. Lebih-lebih pert dalam menjalankan fun selalu harus mengikuti p bangan perekonomian na maupun internasional ya nantiasa bergerak cepat kan disertai dengan tan -tantangan yang semaki untuk itulah UU Perb memberikan landasan yang kuat. "Kita patut ber dengan berlakunya UU it Irawan. Sementara itu Direktu Harapan Santosa (BHS Tonny Gunawan ketika d komentarnya seusai acar rikan undian mengakui, c kukannya UU Perbankar persempit ruang gerak p Primkopo Untung R Semarapura (Bali Post To Primer Koperasi Kep (Primkopol) milik Polres kung yang beranggotak orang, tahun 1992 berhas peroleh keuntungan, deng hasil usaha sebesa 25.176.702 atau naik 36, Ben dari SHU sebelumny sar Rp 15 juta lebih. Ini Primkopol pada tahun 1 lah mampu mencapai SHU dari yang ditetapka sar Rp 13,5 juta. Ketua Pengurus Pri Kapten Pol. Ida Bagus Kt pada rapat anggota ta H SENGGIGI PALACE HOTEL LOMBOK OWNER BY Ucapan Terima Kasih kepada BAPAK WAKIL PRESIDEN BESERTA IBU, SUDHARMONO, S.H. Yang Telah Berkenan Meresmikan "SENGGIGI PALACE HOTEL" PT JUWARA WARGA HOTEL CORP OTHER HOTELS MANAGED BY; PADA TANGGAL 8 JANUARI 1993 H JAYAKARTA HOTELS & RESORTS CORP KUTA PALACE HOTEL - BALI JAYAKARTA TOWER HOTEL - JAKARTA ANYER BEACH HOMETEL & RESORT-ANYER CISARUA MOUNTAIN HOMETEL & RESORT-CISARUA YOGYA PALACE HOTEL (1993) - YOGYAKARTA JAYAKARTA HOTEL (1994)- BANDUNG AMERICAN EXPRESS PT JAPAN PLISIR INTERIOR DECORATOR'S SUPPLIER HOTEL JLN TEUKU UMAR No 121 Telp 38040-38446-38447-38448 FAX. 38446 UD. KUMALA TEHNIK Berdagang: ALAT LISTRIK, PIPA² dil. Jl. Teuku Umar No.112- Telp. 23584-23366 Tlx: 35245 Panel IA - Fax.: 32774 DENPASAR BALI MANAGED BY JAYAKARTA HOTELS & RESORTS CORP woodline Furniture interior design Jalan Gunung Agung 39. Denpasar - Bali Phone: 0361-22618. Fax 0361-35259 PT ADIKA JAYA DEWATA Building Material Division Jln. Gunung Kawi No. 13 P.Q.Box 428 Telp. 36868 (3 Una's) Denpasar Bal PT NALA SAKTI CONSULTAN ARSITEKTUR & LANDCAPE J. Gunung Agung No. 154 Denpasar PT SAMBORA JAWA UTAMA M+ PT MASTRADA SURYA BOILER DIVISION BRANCH OFFICE JL. PULAU KAWE NO.6 PHONE (0361) 28170, 27126 FAX: (0361) 28170 DENPASAR 80114 INDONESIA C.V. Widjaja Agung Perkasa JL. VETERAN 44 Telp. 23216, 32909, 37397 Fax: 0062 361 - 37396 Denpasar 80231 CVD KONTRAKTOR BANGUNAN GEDUNG JALAN SAN AIR Jaya karya BAPINDO ALAMAT American Express BANK BANK PEMBANGUNAN INDONESIA BANK PEMBANGUNAN DAERAH BNI 46 BANK BUMI DAYA JALAN MAJAPAHIT 46 AMPENAN TILPHONE 23569 NPWP 1.213.254.4.911 Jalan Suli No.107 Telp 23772 23412 Denpasar Bank Bumi Daya Cabang empatar ion KLASIFIKASI MANTA Nyoman Netra, S.H. men mantap kepada Primkopo tua Pengurusnya Kapten lalu di Klungkung. Pelatihan membuka kesempatan lu pada masyarakat untuk bagian dalam pelaksanaa gram tersebut, dan pemer menempatkan diri sebagai awas dan pembina," menegaskan. Dinilainya, program pela yang diselenggarakan lem swadaya masyarakat se yang tengah terjadi, merup bukti kepedulian masya yang semakin besar terh masalah-masalah sosial ada, khususnya dalam ha nyantunan penyandang ca Akan lebih baik lagi, tega apabila usaha semacam i perluas lagi, sehingga mend masalah-masalah sosial yang jumlahnya tidak sedil Dalam laporannya, Ketu nitia Penyelenggara J.K. H menjelaskan, muncul dan jamurnya panti-panti pijat but, sebagai latar belakan gasan penyelenggaraan pro pelatihan ini. Menurutnya jamurnya panti pijat yang s memberikan layanan lebil sekadar pijat-memijat dan ngani gadis-gadis muda wan, ternyata lebih menar bagian warga masyarakat pada layanan pijat oleh pe tuna netra. Masyarakat --- (Sambungan H kat menyatakan, sebelumn rana jalan ini rusak dan ter banjir, karena keadaan top tanah miring dan curam. kian pula untuk pengang hasil bumi harus turun t melewati Tukad Penet. Ba untuk memasarkan hasil p menuju Pasar Beringkit jalan kaki dua kilo meter. Upaya masyarakat me ngun jembatan darurat de menggunakan bambu, tela rintis sejak tahun 1972, teta dak bertahan lama. Pembu jembatan swadaya dengan bertulang juga pernah di kan, hasilnya kurang men kan, karena tidak bisa dil kendaraan. Meski masih berutang syarakat Gegadon pun membangun balai banjar keadaannya masih memp tinkan, serta memperbaiki setapak menuju sumber ai Dalam tatap muk ngan masyarakat, Bupati Putra membantu Rp 1,5 jut tuk membeli gong blega "Jika ada penyambutan r num. agar ada bleganjur," harap (029). K. 165 Color Rendition Chart