Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Halaman 2 APBD Kodya Rp 28,2 Milyar Masih Ada Lurah Berkantor di Balai Banjar Denpasar (Bali Post) - Keempat fraksi di DPRD Ko- dya Denpasar dalam sidang ple- nonya Rabu (31/3), menerima rancangan anggaran penda- patan dan belanja daerah (RAPBD) Rp 28.239.323.244 un- tuk disahkan menjadi peraturan daerah (perda). Namun demi- kian, kepada pihak eksekutif, keempat fraksi menyarankan agar dana tersebut pemanfaat- annya benar-benar mengguna- kan skala prioritas, mengingat sampai saat ini di Kodya Denpa- sar masih ada kelurahan yang menggunakan balai banjar seba- gai kantor. "Demi efektifnya tugas-tugas lurah atau kepala desa yang me- rupakan ujung tombak pemba- ngunan, masalah sarana dan prasarananya harus mendapat kan prioritas," kata juru bicara F-PDI, Gusti Putu Oka. Disebut- kan, untuk Kelurahan Pe- guyangan sampai saat ini belum memiliki kantor yang layak dan masih menempel pada salah satu ruangan di gedung balai banjar. Dengan demikian, aparat setem- pat tidak mampu untuk membe- rikan pelayanan maksimal se- suai dengan tuntutan masyara- kat. sehingga hal itu dikhawatirkan akan membawa dampak yang kurang baik. Lebih-lebih lagi Kelurahan Pe- guyangan merupakan kelurahan yang cukup potensial, sehingga kebutuhan pelayanan masyara- kat juga dituntut untuk diting- katkan. "Bagaimana aparat ke- lurahan bisa memberikan pelay- anan yang memuaskan, kalau kantornya saja masih mendom- pleng," tanya Gusti Putu Oka. Sementara itu, F-KP dan F- ABRI melalui juru bicaranya masing-masing Ida Bagus Gde Mustika dan Harun Rifai me- nyarankan, keterbatasan da yang ada harus diimbangi de- ngan kualitas dan dedikasi yang tinggi dari para aparat pelak- sana pembangunan. Lain dari itu, pengawasan harus dilaku- kan lebih ketat, sehingga terjadi- nya kebocoran dana maupun pe- nyalahgunaan wewenang dapat dihindari sekecil mungkin. "Un- tuk proyek-proyek yang berlo- kasi di pedesaan atau kelurahan, hendaknya para pimpro selalu mengikutsertakan kepala desa atau lurah. Dengan demikian, kualitas proyek akan dapat dija- min, karena kepala desa atau lu- rah nantinya yang secara lang- sung akan menikmati proyek itu," ujar Ida Bagus Mustika. Tidak Dikeruk Subagio dari F-PP kepada ek- sekutif menyarankan, agar proyek trotoarisasi ditinjau kem- bali, menginmgat di musim hujan hampir seluruh proyek itu Kasus Penganiayaan Pembantu tidak berfungsi dengan baik. Bahkan, di beberapa jalan utama seperti Jl. Nitimandala, Jl. Hasa- nudin, dan Jl. Dr. Sutomo setiap musim hujan airnya selalu me- luap. Itu disebabkan karena se- belum trotoar itu dipasang, sa- lurannya tidak dikeruk, se- hingga saat hujan volume airnya tidak tertampung. Selain masa- lah trotoar, Subagio juga me- nyinggung soal jembatan di Ban- jar Jematang, yang tidak dapat difungsikan oleh masyarakat, karena sejak diresmikan tahun lalu di tengah jembatan itu ter- pasang portal beton. "Eksekutif hendaknya segera meninjau kembali keberadaan jembatan itu, sehingga masyarakat cepat mendapatkan kejelasan," tandas Subagio. Seperti disampaikan Pelak- sana Harian Wali Kodya Denpa- sar Drs. I Gusti Alit Antara da- lam pidato nota keungaannya pada sidang pleno sebelumnya, dari dana RAPBD Rp 28.239.323.244 tersebut seba- nyak 56,1% diperuntukan untuk dana belanja rutin, dan 43,9% untuk dana pembangunan. Be- sarnya dana rutin yang diang- garkan jika dibandingkan de- ngan dana pembangunan, menu- rut Alit Antara, karena Kodya yang baru berdiri setahun lalu masih banyak memerlukan per- lengkapan kantor. (032) Bali Post PENYERAHAN DIP - Untuk pertama kali Daftar Isian Proyek (DIP) tidak diserahkan oleh menteri, tetapi diserahkan Kakanwil Bali Post/014. Ditjen Anggaran Dr. Mulya P. Nasution (kiri) kepada Gubernur Bali Ida Bagus Oka, di Gedung Jaya Sabha Denpasar. Baru Pertama Kali, DIP Terdakwa Dinyatakan Sakit Jiwa tidak Diserahkan Denpasar (Bali Post) - Ahli Psikiatri dari RS Jiwa Bina Atma Denpasar, dr. IGP. Panteri, yang dihadirkan seba- gai saksi kasus penganiayaan pembantu rumah tangga oleh AS (39), wanita keturunan, di Peng- adilan Negeri Denpasar, Kamis kemarin menyatakan terdakwa saat melakukan penganiayaan mengalami sakit jiwa. Pengakuan itu dilontarkan saksi di depan majelis hakim yang dipimpin Sukarata, S.H. dan Jaksa I Nyoman Sumadi, kekanak-kanakan. "Pada 9 yang dilaporkan ke polisi. Selan- Agustus s.d. 3 September 1991 jutnya pada 10 s.d. 14 Desember pernah diopname sebagai pasien jiwa, namun terdakwa dalam ku- run waktu itu dua kali melarikan diri," tulis Panteri dalam surat keterangannya. Dikatakannya, pada 19 No- vember 1992 terdakwa datang lagi dengan gejala sakit yang 1992, terdakwa berobat jalan de- ngan diantar keluarganya, dan terakhir kontrol 10 Meret lalu. "Jadi saat melakukan peng- aniayaan, terdakwa sudah mengidap penyakit jiwa," tegas saksi lagi. Ketika pemeriksaan hakim ditujukan kepada ter- sama dan gemetar, dengan dakwa As, memang terdakwa se- alasan bahwa ia marah-marah ring tercengang seperti orang dan dapat memukul pembantu (Bersambung ke Hal.7, kol. 8) S.H. serta penasihat hukum ter- Dua Kamera, Uang Tunai, dan dakwa. "Sebagai barang bukti, saya telah mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan terdakwa sedang sakit jiwa," kata Panteri. Dalam surat keterangan sakit jiwa yang dikeluarkan RS Jiwa Bina Atma Denpasar tertanggal 27 Maret 1993 dan ditandata- ngani Panteri sendiri menerang kan, terdakwa jauh hari sebelum kejadian telah mengalami gang- guan jiwa. Isi surat keterangn itu antara lain, terdakwa AS mengalami sa- kit jiwa/gangguan Shizifrenia. Gejalanya, suka marah, bicara- nya kacau, tidak mau tidur, ku- rang mengurus diri, kadang- kadang menunjukkan sifat Sepatu Amblas Disikat Maling Denpasar (Bali Post) - Dua buah kamera saku, de- lapan dos film, dan sejumlah uang tunai di Toko Zestfull, Kuta disikat pencuri. Pencuri, menu- rut pemilik toko, diperkirakan memasuki toko saat aliran listrik padam Selasa tengah malam (30/3). Toko prosesing foto yang sekaligus menyediakan produk busana jadi berbahan baku kulit, tidak memiliki penjaga keam- anan. Malam usai jam kerja, toko hanya dikunci tanpa ada peng- huni yang menjaga. Pada saat yang sama, pencuri mengambil sepasang sepatu olah raga dan sejumlah uang tunai di toko sepatu Tuahta. Toko sepatu ini lokasinya bersebelahan de- ngan Toko Zestfull. Diperkira- kan pencuri hanya mengincar uang tunai, bukan pada barang barang yang diperjualbelikan, dan tidak menutup kemung- kinan melibatkan orang dalam. Dilihat cara pencuri memasuki toko-toko bersangkutan dengan menjebol langit-langit di atas etalase, paling tidak pencuri me- mahami betul situasi dan kon- disi toko bersangkutan. Kasus pencurian ini sudah ditangani pihak kepolisian. (073) Sekitar Diberlakukannya PUM Bali Terima Rp 193 Milyar Lebih Denpasar (Bali Post) - Penyerahan daftar isian proyek (DIP) tahun 1993/1994 agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, untuk pertama kalinya penyerahan tidak dilakukan oleh menteri, tetapi oleh pejabat daerah. Biasanya pemerintah pusat menyerahkan DIP melalui salah seorang menteri ka- binet pembangunan, tetapi atas petunjuk Presiden melalui Menseskab, kali ini pemerintah pusat diwakili Kakanwil Di- tjen Anggaran. "Saya harapkan hal itu tidak mengecilkan arti pentingnya acara ini," ucap Gubernur Bali Ida Bagus Oka, di Denpasar, Kamis kemarin. Dalam suatu upacara singkat, Departemen Pertambangan dan Gubernur Oka menerima penye- rahan DIP 1993/1994 dari Ka- kanwil XII Ditjen Anggaran Dr. Mulya P. Nasution, di Gedung Jaya Sabha. Gubernur kemu- dian menyerahkannya secara simbolis kepada sepuluh pim- pinan instansi, untuk diteruskan kepada para pimpinan proyek. Rekapitulasi biaya proyek- proyek pelita nasional atau sek- toral di Bali untuk tahun 1993/1994 mencapai Rp 193,813 milyar dengan jumlah proyek 131 buah. Di dalamnya, proyek-proyek Departemen PU, Bupati Badung: Energi, dan Depdikbud menem- pati urutan teratas masing- masing dengan anggaran Rp 60,273 milyar Rp 55,510 milyar, dan Rp 25,699 milyar lebih. Se- mentara, anggaran untuk depar- temen atau lembaga lain berki- sar antara Rp 125 juta sampai Rp 15,794 milyar. "Melalui proyek-proyek ini kita harus mampu menuntaskan sasaran dan tujuan pemba- ngunan yang telah ditetapkan dalam Repelita V," tutur Guber-, nur Oka. Dan, menurutnya, juga ada tuntutan kemampuan mem- Menteri persiapkan, merampungkan Khusus proyek inpres senilai pola dasar dan Repelita VI dae- Rp 54 milyar lebih, telah tercapai rah, sehingga mulai 1 April 1994 kemajuan fisik 94.23% dan telah ada pegangan dasar mema- keuangan Rp 80,55%. "Kami suki era tinggal landas. akan berupaya seoptimal mung- Kedua tugas itu dinilai seba- kin agar proyek-proyek itu dapat gai tugas yang cukup berat, te- diselesaikan sebaik-baiknya, se- tapi mulia. "Karenanya, saya suai rencana," tandas Gubernur. mengajak semua lapisan masya- rakat-- tidak saja yang bekerja di sektor pemerintah, tetapi juga yang di swasta -- untuk bersama- sama bergerak maju dengan ke- sadaran tinggi," kata Gubernur. Sebagai perbandingan, Gu- bernur menyampaikan pelaksa- naan proyek-proyek pemba- ngunan di Bali tahun 1992/1993 yang mencakup proyek pelita na- sional, APBD I, dan inpres. Proyek pelita nasional berjum- lah 151 buah dengan nilai Rp 183 milyar lebih. Sampai akhir Fe- bruari 1993, secara fisik dan keuangan telah tercapai kema- juan 82,85% dan 74,42%. Proyek APBD I berjumlah 218 buah se- nilai Rp 38 milyar lebih, telah tercapai kemajuan fisik dan keuangan 96,98% dan 82,36%. Ambil Langkah Di balik berbagai keberha- silan pembangunan selama ini, secara jujur Gubernur Oka mengakui, masih banyak masa- lah dan hambatan yang perlu mendapat penanganan lebih lan- jut. Masih ada daerah-daerah kantong kemiskinan, walaupun jumlah penduduk miskin terus kabupaten masih tampak ku- menurun. Pembangunan antar rang seimbang. Kualitas sumber daya manusia masih perlu di- tingkatkan. "Dan, kesadaran masyarakat terhadap pemba- ngunan kebersihan dan pemba- ngunan berwawasan lingkungan masih rendah," tambahnya. Pada acara penyerahan DIP (Bersambung ke Hal.7, kol. 8) Ancaman Denda terlalu Ringan Tak Ada Masalah Pemilihan Kades Bongkasa Denpasar (Bali Post) - Diturunkannya dua tim si- dak Depnaker untuk meman- tau pelaksanaan ketentuan pe- ningkatan upah minimum (PUM) Kamis kemarin, disam- but antusias kalangan praktisi hukum. Saran yang paling me- nyentuh substansi, mereka menyarakan perubahan terha- dap besarnya denda buat pe- langgar PUM, karena selama ini terlalu ringan. Tiga dosen yang juga berpro- fesi sebagai pengacara, Md. Luyagunantara S.H. (Uniba), Md. Suryawan S.H. (Mahasa- raswati), dan Nyoman Pariad- nya Westra S.H. (Unud), Ka- mis kemarin menuturkan, se- lama ini pelanggar upah minimum cenderung lebih me- milih denda sebesar Rp 100.000. "Jarang sekali, bah- kan tak akan pernah ada pe- langgar upah minimum memi- lih denda kurungan 3 bulan," kata Westra. Tahun lalu, 15 perusahaan terbukti melakukan pelang- garan upah minimum yang mencakup 11 subsektor. Se- buah bank pasar ingin me- nunda, dan sebuah dealer yang membandel Kepmenaker digi- ring ke pengadilan. Tahun ini ketentuan peningkatan upah minimum mencakup 32 sub- sektor. Bagi pelanggar Perme- naker No.43/1993 diancam de- ngan hukuman 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 100 ribu. Karena itu, agar pengusaha tak mencoba melakukan pe- langgaran, Westra mengha- rapkan di masa mendatang, peraturan tersebut hendaknya dituangkan dalam produk hu- kum yang lebih tinggi, undang- undang misalnya. "Ditinjau dari perkembangan zaman, mungkin perlu dipertanyakan denda inalnya," kata Wes- tra yang tergabung dalam Yu- distira, kelompok biro jasa hu- kum pimpinan Sudiantara. Menurutnya, kelak jika ter- jadi pelanggaran PUM, maka itu mirip dengan peristiwa di- dendanya seorang turis lan- taran tertangkap basah berjalan-jalan saat Nyepi di Kuta. Luyagunantara juga ber- pendapat soal perubahan denda pelanggar upah mini- mum. Dosen Uniba ini melihat perubahan denda setidaknya bersifat mendidik dan me- maksa. Luyagunantara meng- anggap denda yang diberlaku- kan selama ini kurang bisa me- maksa, lantaran rendahnya nilai nominal. "Perubahan denda itu masih memungkin- kan," katanya. Tentang ancaman kurungan 3 bulan, Luyagunantara berko- mentar, "Undang-undang pe- laksana yang tidak diatur oleh KUHP, pidananya diatur UU Darurat No. 1/1951. Jadi yang paling memungkinkan mem- perbaiki ancaman dendanya, agar pengusaha berpikir dua kali untuk mencoba melaku- kan pelanggaran." Selain nilai nominal denda, Suryawan memperhatikan pula sanksi atau tindak lanjut terhadap perusahaan yang ter- bukti melanggar lebih dari se- kali. "Yang perlu dibahas saat ini, kalau perusahaan melang- gar sekali dan beritikad jelek, bagaimana tindakan pemerin- tah selanjutnya," Suryawan. papar Tidak tertutup kemung- kinan, kata Suryawan, an- caman hukuman lebih diperbe- rat. "Alasannya, ya... itu tadi, agar bersifar mendidik dan memaksa." Saat ini Depnaker juga telah memberikan tenggang waktu 7 - 30 hari, agar perusahaan se- gera menyusun kompisisi upah minimum yang terbaru. Lewat dari itu, perusahaan yang ti- dak melaksanakan ketentuan SK Menaker No. KEP 43/Men/1993 bakal digiring ke pengadilan. (09) "Upah Naik, Ya... Syukur" BISA diduga begitu mende- ngar adanya peningkatan upah minimum (PUM) se-Bali, Kamis kemarin, sejumlah ka- ryawan langsung bersuka cita. "Mudah-mudahan masih cu- kup sisa untuk ditabung," kata Wayan, karyawan ekspedisi packing and shipping di kuta. Terlebih pekerja garmen yang merebak di kawasan wisata itu. Garmen dan ekspedisi me- mang termasuk dalam 32 sub- sektor yang mengalami PUM. PUM ekspedisi termasuk da- lam sektor prosesing foto, salon kecantikan, radio siaran non- pemerintah, bank umum; ang- kutan darat, industri makanan dalam kaleng, pabrik es, indus- tri pebuatan kaleng, industri meubel, dan distributor, yang menjadi Rp 3.500 per hari atau Rp 105.000 per bulan. Sedangkan garmen atau pa- kaian jadi serta kerajinan perak menjadi Rp 32.00 per hari atau Rp 96.000 bulan. Ini berarti lebih mahal ketimbang sektor penyosohan beras yang ditetapkan Rp 2.800 per hari atau Rp 84.000 per bulan. Pa- brik minyak kelapa Rp 2.700 per hari atau Rp 81.000 per bulan, dan industri per ka- puran, industri rokok kretek ditetapkan sebesar Rp 2.750 per hari atau Rp 82.500 per bulan. Wayan boleh saja berharap terlalu banyak dengan adanya PUM. Tentu ia akan berharap lain, jika mengetahui inflasi kumulatif dua bulan pertama yang mencapai 4,95%. Sesungguhnya tolok ukur apa yang membuat Depnaker mengadakan PUM atas 32 sub- sektor tersebut. Jawabannya, jelas kebutuhan fisik mini- mum (KFM). "Data tersebut sekurang-kurangnya disusun setiap tahun sekali. Namun, hingga kini kami belum mene- rima data KFM yang dijadikan pegangangan Depnaker untuk menyusun PUM," kata Kabid Distribusi Kantor Biro Pusat Statistik (BPS) di Denpasar, Wayan Stonen S.E. Stonen juga menolak mem- berikan komentar perihal nilai nominal kenaikan upah mini- mum. Menurutnya, KFM bisa dilihat dari jumlah konsumsi masyarakat. Idealnya, setiap hari seseorang harus meng- konsumsikan 2.100 kalori makanan. "Komposisi makanan me- mang bisa diubah-ubah dan di- sesuaian dengan selera serta kondisi keuangan masyarakat. Hari ini bisa nasi dengan sayur atau ikan, besok bisa lain," kata Stonen. Diisyaratkan, kebutuhan masyarakat jelas bukan seka- dar makanan, melainkan san- dang dan papan. "Tetapi ja- ngan tanya, apakah kenaikan upah minimum itu bisa meng- ejar kenaikan indeks harga konsumen," pinta Stonen. Dari indeks harga konsu- men gabungan 27 kota di Indo- nesia (menurut kelompok pengeluaran 1993), sektor ma- kanan mengalami kenaikan 32,5% dibandingkan indeks 1989. Indeks perumahan naik 44,9% dan sandang naik 29,4%. Karena itu, Stonen menye- butkan, pekerja di luar Denpa- sar tentu yang paling berun- tung menikmati PUM itu. Se- bab, biaya hidup di Denpasar yang relatif lebih mahal ketim- bang daerah lain di sini, dijadi- kan tolok ukur. Ada benarnya, sebab dua ta- hun lalu, KFM pekerja buja- ngan untuk ukuran Bali men- capai Rp 106.141,65. Sedang- kan KFM untuk keluarga (4 jiwa) sekitar Rp 139 ribu. Khusus angka milik buja- ngan tersebut (dua tahun si- lam), jelas masih mengungguli PUM atas sektor asuransi, in- stalatir listrik, bangunan ru- mah, yang menjadi Rp 3.000 per hari atau Rp 93.000 per bulan. Juga angka KFM dua tahun lalu itu di atas subsektor pest control, persewaan kaset video, restoran, yang ditetap- kan Rp 3.300 per hari atau Rp 99.000 per bulan. Apalagi jika dibandingkan dengan PUM sektor bioskop, apotek, BPR/ bank desa/ bank pasar, ta- naman keras, minuman dalam botol, penggergajiann kayu, pertenunan, industri genteng, kerajinan kayu, karoseri, yang besarnya ditetapkan Rp 3.000 per hari atau Rp 90.000 per bulan. Tetapi, seperti yang ditutur- kan Wayan, "Saya ini lebih ber- untung, masih banyak teman saya yang menganggur." Ia seolah tak mempermasalah- kan besarnya kenaikan. "Naik saja sudah syukur kok. Itu ka- lau naik," jelas Wayan. (09) Denpasar (Bali Post) - Kejanggalan yang mewarnai pemilihan Kepala Desa (Kades) Bongkasa Kecamatan Abianse- mal, Badung, 16 Maret lalu ter- jadi di TPS I Banjar Karang Da- lem. Pemilihan hanya berlang- sung singkat sekitar 30 menit sampai pukul 08.30 wita, gara- gara masyarakat ngayah, ka- rena pada hari itu ada upacara piodalan. "Jadi, tak ada masalah sama sekali," kata Bupati Ba- dung I Gusti Bagus Alit Putra. Salah seorang pemuka masya- rakat setempat ketika dihubungi Kamis kemarin mengungkap- kan, karena ada kegiatan upa- cara tersebut, acara pemilihan tidak sempat disaksikan peng- awas kecamatan. Kendatipun sudah ada saksi yang ikut me- nyaksikan pemilihan. Sumber lain menyebutkan, ketidakhadiran saksi disebab- kan adanya salah lapor, se- hingga ketika pengawas hadir, pemilihan sudah selesai. Sumber itu mengakui, seusai upacara, pada malam harinya sempat mengundang protes beberapa masyarakat yang tidak puas. Ke- tidakpuasan masyarakat kem- bali terlontar pada surat pem- baca (Bali Post, 27/3) lalu. Sementara itu, Gede Suwirya dari Banjar Teguan Bongkasa berpendapat, pemilihan yang berlangsung singkat itu hanya lah rekayasa oknum tertentu, se- hingga masyarakat tidak bisa menggunakan hak pilihnya se- cara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Terbukti, karena singkatnya tu, beberapa ma- syarakat memasukkan kartu pe- milih hanya diwakili seorang saja. Hal ini menurutnya, akan menyulitkan masyarakat me- nyalurkan aspirasinya. Apalagi menurut aturan yang ada, pemi- lihan semestinya berlangsung dari pukul 08.00 sampai 14.00 wita. "Bagaimanapun baiknya program, rasanya mengerahkan masyarakat begitu banyak tidak mungkin bisa diselesaikan da- lam waktu relatif singkat," ujarnya. Yang lebih janggal lagi, menu- rutnya, meskipun pemilihan ha- nya berlangsung 30 menit, ter- nyata hitungan suara 280 orang sesuai dengan jumlah warga ma- syarakat di Banjar Karang Da- lem. Dia menyatakan keheran- annya, bagaimana masyarakat sebanyak itu bisa memilih dalam waktu relatif singkat, kecuali di- wakilkan. Terlebih lagi, saksi dan pengawas kecamatan belum datang. "Kami sebagai masyara- kat menjadi heran, ada apa di ba- lik itu," ujarnya. Dia juga mem- pertanyakan, sejauh mana ke- siapan panitia pemilih dari aparat desa, kecamatan maupun kabupaten. Melihat pemilihan tersebut, dia berpendapat, perlu dilaku- kan pemilihan ulang Kepala Desa Bongkasa, guna mewujud- kan aspirasi murni terhadap to- koh yang akan muncul. Se- hingga, dengan cara ini akan menjamin program bisa didu- kung masyarakat. Sabtu Besok, Serah Terima Wakapolda Sumber tadi berpendapat, ka- lau masalah pemilihan Kades Bongkasa di Karang Dalem di- permasalahkan, semestinya ha- nya pemilihan di TPS I itu saja yang perlu diulang. Sebab, calon- calon terpilih seusai pemilihan telah menandatangani berita acara pemilihan. Hasil pemilihan Kepala Desa Bongkasa, Ida Bagus Ngurah Agung unggul dengan mempero- leh suara 1.990, Purwa menda- pat suara 1.893 dan Sudarsana 446 suara. Hasil pemilihan ini sudah dilaporkan kepada Bupati Badung, setelah ditandatangani ketiga calon. Tak Ada Masalah Bupati Badung I Gusti Bagus Alit Putra ketika dikonfirmasi menyatakan, pemilihan kepala Desa Bongkasa Kecamatan Abiansemal tetap sah dan tidak ada masalah, karena ketiga ca- lon kades telah menandatangani berita acara pemilihan. "Me- (Bersambung ke Hal. 8, kol. 7) Kecelakaan Lalu-lintas Memprihatinkan TIDAK ada acara semarak ada," ucap suami wanita kela- menyambut pergantian orang hiran kota dingin, Malang, Ja- kedua di jajaran Polda Nusra, tim, Letkol Pol. Dra. Kuntari yang akan berlangsung Sabtu Kusniati, seraya menjelaskan (3/4) besok. Kesan yang tersirat keterbatasan yang dimaksud, dari ekspresi wajah Brigadir yakni rendahnya kualitas sum- Jenderal Pol. Drs. Ronny Li- ber daya manusia, sedikitnya hawa, biasa-biasa saja. "Saya anggaran, serta peralatan yang merasa puas dan bangga selama minim. berdinas di sini," tukas bapak tiga anak kepada Bali Post, Rabu (31/3) seusai menghadiri upa- cara pelantikan Pangdam IX/ Udayana, di Makodam. JUMAT, 2 APRIL 1993 Baru 15% Perusahaan di Kodya Bentuk SPSI Denpasar (Bali Post) - Dari sekitar 700 pengusaha yang ada di Kodya Denpasar, sampai saat ini baru 15% yang memiliki unit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Pada- hal, Menteri Tenaga Kerja dalam Surat Keputusannya No. 438/1992 tanggal 8 Oktober 1992 menegaskan, agar para peng- usaha yang mempekerjakan te- naga lebih dari 25 orang wajib membentuk unit kerja SPSI. Rendahnya kesadaran para pengusaha untuk membentuk unit kerja SPSI di masing- masing lingkungan kerjanya, menurut Ketua DPC SPSI Kodya Denpasar I Made Bawa, menjadi sebab utama munculnya kasus- kasus ketenagakerjaan. Karena Hubungan Industrial Pancasila (HIP) antara pekerja dengan pengusaha, tidak bisa direalisa- sikan dalam tata kerja hu- bungan yang harmonis. Selain itu, Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) antara pekerja dengan pengusaha tidak bisa objektif, karena pihak pekerja tidak ada yang mewakilinya. "Bagaimana kasus ketenagakerjaan bisa di- selesaikan dengan baik, bila SPSI sebagai salah satu organi- sasi wadah pekerja yang sekali- gus jembatan antara pekerja de- ngan pihak pengusaha tidak di- bentuk," ujar Made Bawa ketika menghadap Pelaksana Harian Wali Kodya Denpasar, Kamis ke- marin, sehubungan perkenalan kepengurusan SPSI Cabang Ko- dya Denpasar yang baru dilantik awal Februari lalu. Dikatakan, banyaknya peng- usaha yang enggan membentuk unit kerja SPSI, karena adanya persepsi yang salah. Para peng- usaha masih menganggap keha- diran SPSI sebagai tandingan bukan sebagai partner, sehingga dikhawatirkan akan bisa meng- ancam kelangsungan hidup per- usahaan. Semestinya para peng- usaha merangkul para pekerja, karena antara pekerja dengan pengusaha adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan se- bagai salah satu potensi untuk berproduksi. Kurang Adil I Made Bawa yang diikuti 18 orang pengurus lainnya meng- akui, penyelesaian kasus-kasus ketenagakerjaan oleh instansi terkait dirasakan masih kurang adil. Karena keputusan yang di- ambil sering menguntungkan pi- hak pengusaha, dibanding nasib para pekerja. Itu disebabkan ke- dudukan SPSI masih lemah, ka- rena masih ada sikap ketergan tungan dengan pihak pengusha. Dengan demikian, menurut Made Bawa, jangan heran bila ada ketua unit SPSI dalam satu perusahaan tertentu tidak mampu menampung aspirasi anggotanya, karena takut ke- pada pengusaha. Sehubungan dengan hal itu, pihak Kodya di- imbau untuk membentuk tim de- teksi." Tim deteksi ini tugasnya tidak sama dengan lembaga Tri Partid atau P4D yang bersipat hanya menunggu laporan, tetapi terus melakukan pelacakan, se- hingga sedini mungkin kasus- kasus ketenagakerjaan yang muncul dapat diantisipasi,' jelasnya. Sementara itu, Pelaksana Ha- rian Wali Kodya Denpasar Drs. Gusti Alit Antara menyatakan terkejut, dengan sedikitnya pengusaha di wilayahnya yang membentuk unit kerja SPSI. Lebih-lebih hal itu merupakan program pemerintah yang harus disukseskan, sehingga masing- masing pengusaha yang mempe- kerjakan 25 karyawan wajib membentuk SPSI. "Saya benar- benar terkejut mendengar la- poran tadi, ternyata baru seba- gian kecil pengusaha yang ada di sini yang membentuk unit kerja SPSI. Untuk itu, kami segera akan melakukan pendataan ter- hadap para pengusaha," tandas Alit Antara. (032) Dirjen Dikluspora: Pemberantasan Buta Huruf harus Ditangani Serius Denpasar (Bali Post) - Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga (Dikluspora) Prof. Dr. Soe- dijarto, M.A. mengungkapkan, ditangani lebih serius lagi. Se- pemberantasan buta huruf harus bab, hasil sensus tahun 1990, masih terdapat 21.494.117 orang yang menyandang sebutan buta huruf dalam usia 10 tahun ke atas. Demikian antara lain peng- arahan tertulisnya yang disam- paikan dalam suatu rapat yang dihadiri para pejabat yang ada di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Bali, Kamis kemarin. Di antara program Dikluspora yang menjadi sorotan masyara- kat luas, menurutnya, pembran- tasan buta huruf pada Pelita V dengan sasaran 5,6 juta orang. Direncanakan sasaran ini akan dapat diselesaikan sampai akhir nyataan yang dihadapi, hasil tahun 1993/1994. Namun, ke- sensus tahun 1990 teratat 21 juta orang lebih yang termasuk buta huruf. "Ini berarti pada awal Pelita VI, kita harus be- kerja keras untuk menuntaskan pembrantasan buta huruf ini," harapnya. Berkaitan dengan masalah tersebut, ia mengimbau kepada pimpinan Kantor Wi- layah Depdikbud bekerja sama dengan pemerintah daerah, agar menyusun rencara realitis dan (Bersambung ke Hal.7, kol.3) Bali Post/070. DANA PUNIA - Redaktur Pelaksana "Bali Post" Made Nariana (kiri), Kamis kemarin di kantor "Bali Post" Jalan Kepundung 67 A Denpasar menyerahkan dana punia tahap ketiga sejumlah Rp 600.000. Dana punia yang terhimpun dari sumbangan pembaca "Bali Post" tersebut diterima I Kade Mudana, selaku Ketua Panitia Pembangunan Pura Boyolali di Desa Ngaru-Aru Kabupaten Boyo- lali, Jawa Tengah. Sebelumnya, juga dilakukan penyerahan dana punia untuk Pura Dharma Jati di Jatim kepada Murjito, selaku panitia pembangunan, sejumlah Rp 500.000. Yang Patut Anda Ketahui Prakiraan Cuaca Jumat, 2 April 1993 Bali - Cuaca berawan. Berpeluang lahannya," tutur lelaki kela- prajurit Polri Polda Nusra saat hiran Gorontalo, Sulut. Faktor ini memprihatinkan, dengan di- kesalahan dalam setiap peris- tandai banyaknya pelanggaran terjadi hujan, terutama pada sore dan tiwa kecelakaan bisa disebabkan dan kejahatan yang dilakukan malam hari. Angin bertiup dari arah sarana jalan, sikap orangnya, anggota polisi, seperti keterlibat- tenggara dengan kecepatan 0 s.d. 20 kondisi kendaraan, maupun annya dalam aksi pencurian ken- km per jam. Tinggi gelombang di laut utara Pulau Bali 1 s.d. 2 meter. Tinggi tingkah petugas di lapangan. daraan bermotor (curanmor), "Setiap polisi yang melanggar berjudi atau mem-backing perju- gelombang di Samudera Hindia lebih disiplin pasti diberikan sanksi," dian, nikah dua kali tanpa izin, katanya sembari menjelaskan, berzinah, penyalahgunaan sen- bahwa sanksi bisa berupa te- jata api, serta wewenang guran, penurunan jabatan, dijeb- lainnya. loskan ke sel, atau sidang di Mahkamah Militer (Mahmil). Ayah Rommy Dewanto Li- hawa, Julius Said Lihawa, dan Robert Hasan Lihawa ini meng- akui, kepolisian dengan serba keterbatasannya kini dihadap- Tugas yang diemban aparat kan pada aksi kejahatan yang Kapolda Nusra Mayor Jende- kepolisian di wilayah Nusra, me- berkembang di masyarakat dan nurut Ronny, pada dasarnya su- cenderung semakin canggih mo- ral Pol. Drs. H. Mochammad Hin- dah berjalan dengan baik. "Kami dus operandinya. "Apalagi kalau darto dalam amanat tertulisnya sudah berusaha semaksimal menyangkut kecelakaan lalu- pada rapat kerja para Kanit Pro- mungkin menjaga keamanan lintas (laka lantas) di daerah yos, yang dibacakan Wakapolda dan ketertiban masyarakat de- Nusra cukup memprihatinkan Ronny menyebutkan, jika kami ngan segala keterbatasan yang dan sangat kompleks permasa- berbicara jujur kondisi disiplin Kasus Limbah Babi Setiap tahunnya, kata Ka- polda, angkanya selalu mening- kat jika diteliti penyebabnya. Se- lain disebabkan pelaku, juga me- lemahnya fungsi pengawasan yang diemban oleh pimpinan komandan satuan dengan aparat provostnya. Kelemahan itu, Ka- polda menuturkan, yakni ja- (Bersambung ke Hal.7, kol. 8) dari 2 meter. Tawakkal Muharror Hamzah, S.H. Musholla Thoriqussalam - H. Kar- tubi, Musholla Assyafiiyah - H. Moh. Khomsun. Telepon Penting Gangguan Telepon 177 PAM 31314, 31315 2 (dua) saluran Gangguan Saluran Air Minum Gangguan Listrik 26575, 22270, 34806 Denpasar Cuaca berawan. Ber- Gangguan Lampu Penerangan Jal- peluang terjadi hujan, terutama sore an, Telepon 26163. dan malam hari. Angin pada umum- Taksi Praja nya bertiup dari arah tenggara de- 89090 89191 - 89292 (Denpasar) ngan kecepatan 0 s.d. 20 km per jam. 51919-52299 (Kuta) Kelembaban maksimum 96 persen Rumah Sakit minimum 64 persen. Suhu maksi- RSUP Sanglah Telp. 27912-15 mum 32 derajat C. Minimum 24 dera- RSU Wangaya Telp. 22142 jat C. Matahari terbit pukul 06.23 Rumkit Dam IX/Udayana wita terbenam pukul 18.24 wita. Telepon 28061 Bulan terbit pukul 14.30 wita terbe- Buka 24 jam dan menerima pasien nam pukul 01.41 wita. (Sumber umum Badan Meteorologi RSU Surya Husada Giofisika). TELEPON dan Pengaduan Pelanggan Harian Bali Telepon: 35041, 33786, 33787 Rumah Sakit Saidharma Jl. Tukad Unda No. 1 Telepon 27224 atau 27911 s.d. 27915 Pesawat 161 Delapan Warga Banjar Bumi Sari Disidik Denpasar dan sekitarnya Ren bepasar Telepon 27220 Denpasar (Bali Post) - Delapan warga masyarakat Banjar Bumi Sari, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Rabu (31/3) di- sidik petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta penyi- dik kepolisian, sehubungan de- ngan kasus limbah kotoran babi dan pemukiman kumuh di ka- wasan tersebut. Bahkan, salah satu dari delapan warga itu, se- belumnya juga sudah pernah di- sidangkan dan dikenai sanksi hukum berupa denda. hasil pemeriksaan tersebut, di- Kelod dan sebagian lainnya ma- serahkan kepada pengadilan sih berstatus penduduk Kayu- yang berhak menjatuhkan san- mas, Yangbatu, bahkan masih ksinya. "Kami tidak punya hak ada yang tercatat sebagai pendu- untuk melarang mereka memeli duk dari Karangasem. Hal itu, hara babi apalagi mengusirnya menurut Anom Sayoga, merupa- dari tempat itu, karena mereka kan kendala dalam upaya mela- juga adalah masyarakat yang kukan kegiatan pembinaan oleh sama-sama memiliki hak. Hanya aparat setempat. "Dengan status saja peran serta aparat setem- kependudukan yang tidak jelas pat, lurah dan kepala dusun, itu, memang menyulitkan apa- perlu lebih ditingkatkan untuk rat untuk melakukan pembi- melakukan pembinaan, khusus- naan," jelasnya. nya terhadap kebersihan ling- kungan, sehingga tidak meng- ganggu warga lainnya," ujar Anom Sayoga. Wakasat Polisi Pamong Praja Kodya Denpasar IDG. Anom Sayoga didampingi Koordinator- Diakuinya, status kependudu- nya Peltu I Made Pada selaku pe- kan warga Bumi Sari yang ting- tugas penyidik mengungkapkan, gal dipemukiman kumuh itu, pihaknya tidak bisa menentukan memang belum jelas. Dari seki- sanksi apa yang akan dikenakan tar 25 warga yang tinggal di atas kepada yang bersangkutan. Ka- tanah kontrakan milik Made rena selaku penyidik, hanya me- Suartha dan Ketut Mudana itu, miliki wewenang untuk melaku- sebagian ada yang sudah memi- kan pemeriksaan. Selanjutnya liki KTP Kelurahan Dauh Puri satu di sana, termasuk air dari RSUP Sanglah. "Tidak benar bau busuk itu hanya berasal dari kotoran babi, bisa juga dari lim- bah daerah yang lebih tinggi yang terbawa air saat musim penghujan," tangkis Nuriksa yang mengaku sudah 16 tahun tinggal di kawasan itu. Nuriksa yang beberapa bulan lalu sudah dikenai sanksi hukum berupa denda karena kasus ter- sebut, menyatakan tidak mung- Tidak Benar kin dia berhenti memelihara Wayan Nuriksa, salah seorang babi, karena untuk mencari pe- warga yang ikut disidik, mem- kerjaan yang lain cukup sulit. bantah bahwa bau busuk yang Kalaupun pihak pemerintah ber- muncul saat musim penghujan sikeras melarang untuk memeli- itu semata-mata berasal dari ko- hara babi, sebelumnya harus di- toran babi yang dipeliharanya. pikirkan kemungkinan untuk la- Mengingat lokasi pemukiman pangan pekerjaan baru baginya yang ditempati itu merupakan dan teman-temannya. "Tidak be- daerah yang paling rendah di- nar, seperti yang termuat di bandingkan lingkungan lainnya, koran beberapa waktu lalu, yang sehingga pada musim hujan se- luruh air tertampung menjadi 34224 Rapco Telp. 26531/pes. 407 Imam Sholat Jumat Masjid Raya Ukhuwah - Drs. H. Muhson Efendi, Masjid Al-Hidayah -Nur Zaenuddin, Masjid Al-Hikmah - Drs. Sopari Abd. Ghoni, Masjid Al- Ihsan - Drs. H. Abd. Sani D., Masjid Attaufiq Drs. A. Qoshim, Masjid Bahari-Anam Warsito, Masjid Da- rul Huda - Drs. H. Mahrusun, Mas- jid Mujahidin - Ahmad Zakki, Mus- holla Al-Hijriyyah Drs. A. Sya roni, Musholla Al-Hasanah - Drs. Daldiri Samsuddin, Musholla Al-Intaniyyah - H. Roichan Muhlis, Musholla Al-Muhajirin Drs. So- fyan Amin, Mushola Baitul Mukmi- nin Lettu A. Qoshim, Musholla Baitul Amin, Drs. Muzayyin Mas- RSU Dharma Yadnya Jl. WR. Supratman Tohpati Denpa- sar Telepon 24729 Pelayanan 24 jam Poliklinik. Am- bulance service dan dokter panggil- an. Markas PMI Cabang Badung Jalan Imam Bonjol Denpasar, Telepon 26305 Pelayanan Ambulance Gawat Daru- rat PMI Cabang Badung Telepon 118 Pelayanan Usaha Transfusi Darah (PUTD) PMI Cabang Badung d/a. RSUP Sanglah Denpasar Telepon 27224 atau 27911 s.d. 27915 Pesawat 161 Klinik SOS Gatotkaca Buka 24 jam Telp. 23555. Poliklinik Bhakti Rahayu Jalan Gatot Subroto II/11 Buka 24 jam. dar, Musholla Nurul Iman - Ustadz Dokter panggilan dan Ambulan Ser- (Bersambung ke Hal. 8, kol. 7) Hikmah - Abdul Malik, Musholla Nur Zaenuddin, Musholla Nurul vice Tel. 62072. S G K ra Je a m m u K W m ge n da P Ja ra da sa ga A ja ka se in m t Se ku Pe ny m su sa ole Ha sa CO Fr te ma PEKTIESE SEL ta ku tig Pe (3) ag pe dil ro pr lah pu tal Ya ke tin di