Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4cm HALAMAN 2 Wisata Konvensi kian Menggeliat CINTA, sering disebut ber- awal dari mata turun ke hati. Masakan pun, konon, mampu menumbuhkan perasaan terse- but. Entah benar entah tidak, tapi yang pasti sekitar 1.200 orang anggota (lebih kurang 100 Menteri Pariwisata) delegasi konferensi WTO (World Tourism Organization) serta PATA (Pasi- fic Asia Travel Association) akan membuktikan hal tersebut. Restoran Kintamani (RK), yang diserahi tanggung jawab oleh Pemda Bali dalam mewu- judkan embrio tersebut. Berbe- kal dana Rp 60.380.000 dari pe- merintah, RK diwajibkan mampu menciptakan suasana Bali dengan segala aspeknya da- lam acara welcome dinner yang akan diselenggarakan Gubernur Oka di Gedung DPRD, 4 Oktober mendatang. "Dengan dana sebesar itu, kami tidak hanya menyiapkan makannya, tetapi sudah menca- kup seluruhnya. Baik perleng- kapan maupun segala macam en- tertainment lainnya. Nah, untuk keseniannya ini kami bekerja sama dengan STSI," ujar Direk- tur PT Pendawa Kintamani Pra- tama Noviar Sjahrial, yang di- dampingi marketing manager- nya Mustafa dalam suatu perbincangan dengan Bali Post seputar kesiapan RK menjelang WTO. Penunjukan RK mena- ngani welcome dinner, tidak le- pas dari kesuksesan yang diraih- nya dalam menangani acara se- rupa sebelumnya. Taruhlah seperti Konferensi AFTA, Ma- lam Kemerdekaan RI 17 Agus tus, Open House Gubernur Bali saat Hari Raya Galungan, dsb. "Perkembangan wisata kon- vensi di Bali ini memang baru menggeliat dan tentu saja ini me- rupakan peluang yang harus di- manfaatkan. Tidak hanya untuk pengusaha restoran atau pun ka- tering, tetapi juga setiap kompo- nen usaha pariwisata. Dengan catatan, setiap usaha ke arah itu harus diimbangi dengan ke- siapan sumber daya manusia yang mesti ditingkatkan," tam- bahnya. Untuk RK sendiri, tenaga-tenaga profesionalnya banyak dilatih di Hotel Hilton Jakarta. ancang untuk go global di sam- ping seni lainnya. "Masakan Bali memang akan kami jadikan main course dengan penyesuaian untuk lidah orang asing. Seperti betutu, jukut paku, lawar, sate li- lit, dsb. Di samping itu, kami pun akan menyuguhkan makanan Eropa serta oriental dengan ber- bagai dessert," jelas Noviar. "Gebogan" dan Jalak Bali Selain penonjolan makanan khas Bali, acara dinner yang ber- temakan "Pengembangan Sum- ber Daya Manusia Pariwisata dan Pelestaraian Lingkungan' tersebut akan divisualisasikan dengan bentuk Gebogan dan se- pasang patung burung Jalak Bali, salah satu jenis burung langka yang kini justru banyak Berbekal pengalaman yang ditangkar di luar negeri. "Hal ini sudah-sudah saat menangani sesuai dengan pengarahan- even-even besar lainnya, Noviar pengarahan yang diberikan Ka- mengakui, untuk WTO kali ini diparda Bali kepada kami," aku bentuk kesenian maupun tata Noviar. dekorasinya yang akan ditampil- Pembuatan gebogan-nya sen- kan diusahakan agak lembut. diri diserahkan kepada kerama "Memang kita akan buat agak Banjar Taman Sanur yang me- soft, mengingat pesertanya dari mang dikenal ahli dalam mem- seluruh dunia dengan karakter buat jejahitan. "Kami dari RK ti- yang berbeda-beda. Kalau AFTA dak mampu melakukan hal itu, yang pesertanya orang Austra- jadi apa salahnya kami menye- lia, nuansanya memang menco- rahkannya kepada orang lain lok dan semarak sesuai dengan yang memang terbukti lebih karakter orang Australia sen- menguasai. Yang penting pelak- diri," jelas Mustafa. sanaannya sukses, sebab sukses bagi kami juga merupakan suatu keuntungan," lanjut Noviar yang mengaku menyiapkan 150 perso- nal untuk dinner delegasi WTO kali ini. (pal) Satu hal yang patut di catat adalah penonjolan masakan khas Bali dalam arena interna- sional, sehingga seni kulinernya pun semestinya sudah ancang- Bebas Visa Banyak Disalahgunakan Denpasar (Bali Post) - Sejak diluncurkannya kebi- jaksanaan bebas visa untuk wi- satawan mancanegara beberapa waktu lalu, banyak turis yang menyalahgunakan kemudahan yang diberikan pemerintah. Fa- silitas bebas visa tersebut ba- nyak digunakan untuk mencari pekerjaan di Indonesia. Demikian dikatakan Menpar- postel Joop Ave lewat per- nyataan tertulis yang dibacakan Irjen Parpostel Untung Suweno pada saat pembukaan Rakernas Asita II di Pontianak, baru-baru ini. Penyimpangan itu diketahui Joop dari berbagai informasi yang masuk ke ruang kerjanya. Guna mencegah hal itu, ia me- minta agar semua biro perjal- anan wisata (BPW) mampu men- jadi filter terhadap segala penya- lahgunaan kemudahan yang diberikan pemerintah untuk wi- satawan yang masuk dengan be- bas visa. Pada kesempatan itu Menpar- postel juga mengumumkan nama 47 negara yang diberikan bebas visa untuk kunjungan singkat selama dua bulan di In- donesia. Bebas visa yang diberi- kan ke-47 negara itu, khsusus untuk wisatawan yang melaku- kan kunjungan dalam rangka kepariwisataan, konvensi, ke- giatan sosial budaya dan usaha bukan untuk bekerja. Nama-nama negara yang di- umumkan Joop ini merupakan hasil terbaru yang dikeluarkan Departemen Kehakiman. Bebe- rapa di antara negara yang dise- but adalah Monako, Filipina, Malaysia, Norwegia, Prancis, Saudi Arabia, Thailand, Yunani, Swis, Selandia Baru, Turki, Mal- dives, Malta, serta pemegang paspor Taiwan kode MFA/M Pemberian bebas visa ini me- mang merupakan salah satu upaya menggaet wisatawan sebanyak-banyaknya. "Untuk Repelita VI pemerintah telah memasang target kunjungan wi- satawan mancanegara sebanyak 6 sampai 6,5 juta orang. Dengan demikian devisa yang diperoleh diperkirakan mencapai angka sekitar 8,25 sampai 8,95 milyar dolar AS atau sekitar 16,5 sam- pai Rp 17,9 trilyun," tulisnya. Untuk meraih target tersebut telah ditempuh beberapa kebi- jaksanaan antara lain, pema- saran dan promosi digencarkan, aksesibilitas ditingkatkan dan diperluas, diversifikasi produk ditambah, dan pariwisata nu- santara dikembangkan ter- utama pariwisata untuk kaum manula dan remaja. Diakui oleh Joop, keberadaan asosiasi usaha pariwisata se- perti Asita telah memberikan warna dan bobot bagi kepariwi- sataan nasional. "Dan, pemerin- tah menempatkan asosiasi itu sebagai mitra dalam upaya me- majukan pariwisata. Kami ber- harap dukungan asosiasi itu da- pemerintah mempunyai banyak keterbatasan," katanya. Program Asita Sementara itu, Rakernas Asita yang berakhir Kamis lalu telah menelorkan beberapa pro- gram kerja setelah bersidang se- hari penuh. Dari enam topik yang diprogramkan untuk tahun 1993/1994 mendatang, masalah pengembangan sumber daya ma- nusia (SDM) dan pendidikan mendapat perhatian serius. Upaya meningkatkan kualitas SDM ini selalu dijadikan tema dalam setiap rakernas. Hal ini memang sejalan dengan upaya Depparpostel yang diinstruksi- kan Joop, bahwa SDM sebagai centre of excellence perlu mem- programkan SDM yang bermutu. Rakernas dengan tiga kali si- dang pleno itu berlangsung lan- car. Pleno pertama pengantar ketua DPP Asita Sri Mulyono Herlambang dan pengarahan Di- rjen Parpostel. Pleno kedua ber- langsung enam jam diawali de- ngan mendengarkan laporan ke- tua umum mengacu pada hasil Rakernas Asita I (1992) di Ban- dung. Rakernas itu sendiri diha- diri 306 peserta yang mewakili DPD-DPD Asita di tanah air. DPD Bali yang berjumlah 20 orang dipimpin ketuanya IGB Yudhara, banyak memberikan masukan-masukan bagi penyu- Bali Post Bali Post/070 WISATA KONVENSI - Jenis wisata konvensi yang kini semakin memberi peluang, tinggal sekarang bagaimana memanfaatkan pelu- ang tersebut. Tiap Tahun Di Bali, 200 Hektar Lahan Sabtu Paing, 25 September 1993 DENPASAR SINGKAT ping itu, akan membahas segala LATIHAN DASA WISMA Tim Penggerak PKK Kodya bentuk persoalan yang dihadapi Denpasar, Jumat kemarin dila- jurusan sastra. Ketua Panitia tih menjadi kader desa wisma. Putu Fajar Arcana mengatakan, Ketua Tim Penggerak PKK Bali kegiatan tersebut merupakan Ny. Ida Bagus Oka ketika mem- langkah awal, mungkin nanti buka pelatihan tersebut meng- perlu membuat forum untuk se harapkan, agar para pelatih luruh mahasiswa sastra Unud memberikan labih banyak ke- Bagi alumnus yang ingin bertu- sempatan tanya jawab dan kar pikiran agar mendaftarkan praktek/simulasi sesuai dengan diri di Fakultas Sastra Unud Jl. sistem belajar mengajar orang Nias, tidak dipungut bayaran, dewasa. Peserta latihan terdiri dan para peserta akan mendapat dari ibu-ibu Tim Penggerak PKK baju kaos yang cukup menarik desa dan kelurahan se-Kodya 50 (023) orang (13 orang Densel, 20 orang Denbar, dan 17 orang Dentim). Sementara itu, Wali Kodya Den- pasar dalam sambutannya me- nekankan, PKK sebagai barisan terdepan dituntut untuk lebih meningkatkan fungsi dan peran- nya. (023) HUT STM DENPASAR Sekolah Teknologi Menengah (STM) Denpasar, Jumat kema rin merayakan HUT-nya yang ke-31. "Kegiatan ini kami laksa- nakan secara sederhana, murah meriah," ucap Kepala STM Den pasar Drs. I Nengah Kawi Shin- TEMU HATI due. Ia menjelaskan, acara di- Alumni Sastra Indonesia Fak- sas Unud akan mengadakan awali dengan upacara bendera, "Temu Hati I" di Kebun Raya Be- dilanjutkan dengan ramah dugul, 3 Oktober 1993 menda- tamah dihadiri keluarga besar STM setempat, Kakandep Ba- tang. Kegiatan temu hati itu di- hadiri sekitar 60 orang alumni dung, BP3, dan undangan lain- sastra Indonesia angkatan 1984, nya. Upacara tersebut dimeriah- dosen, Badan Koordinasi Maha- kan dengan berbagai atraksi Siswa Sastra Indonesia tari-tarian dan band yang diba (BKMSI), dan akan membahas wakan siswa-siswa STM Neger serta mengkaji masalah hu- Denpasar dan diselingi dengan bungan kampus dengan para penyerahan hadiah-hadiah un- mantan mahasiswanya. Di sam- tuk para juara lomba. (*) Pembangunan Perumahan perlu Pertanian Bergeser Status Melibatkan Masyarakat Bawah Denpasar (Bali Post) - Perkembangan kepariwisataan di Bali yang turut meno- pang perekonomian masyarakatnya, ikut andil dalam per- masalahan pertanahan yang muncul. Tanah pertanian yang beralih fungsi menjadi nonpertanian, khususnya di perko- taan, setiap tahunnya mencapai 200 hektar. Jumlah tersebut hanya dari segi konsolidasi, belum terma- suk perubahan yang dilakukan oleh perseorangan. Perubahan status tanah pertanian itu terba- nyak digunakan menjadi tanah perumahan. Demikian dikata- kan Kakanwil Badan Perta- nahan Propinsi Bali Drs. Raka Saputra kepada wartawan usai upacara peringatan HUT ke-33 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) di Denpasar, Jumat kemarin. Di wilayahnya, menurut Raka, masih ada lahan-lahan yang belum dimanfaatkan yang diistilahkan sebagai lahan tidur. Lahan-lahan yang belum diman- faatkan tersebut, dulunya meru- pakan lahan pertanian yang sta- tusnya telah berubah menjadi lahan perumahan. Banyak badan usaha yang telah membe- baskan tanah dan telah menda- patkan izin lokasi, tetapi dalam waktu yang cukup lama tidak memanfaatkannya. sedia. Bagaimana dengan surat dahan dalam pensertifikatan ta- sakti dalam kasus-kasus serupa? nah hak milik adat perseo- "Saya tidak mengatakan demi- rangan. Kemudahan tersebut kian," katanya. berupa kemudahan dalam per- Kesan Angker syaratan dan biaya selama bulan Raka Saputra yang didampi- bakti (24 September - 24 Okto- ngi beberapa stafnya, tak mem- ber). Masalah pembiayaan peng- bantah kesan angker BPN di urusan sertifikat, pihak Badan mata masyarakat. Baik meng- Pertanahan juga telah menyiap- enai berbelit-belitnya jalur yang kan tabel-tabel di tiap Kantor mesti ditempuh dalam penserti- Pertanahan yang ada. Sedang- fikatan tanah, masalah biaya, kan pengurusan tanah masyara- waktu maupun masalah perca- kat desa adat yang di Bali terke- loan. "Justru kesan itulah yang nal dengan tanah pekarangan ingin kami terobos," kata Raka. desa atau tanah ayahan desa, Dalam kaitannya dengan hal untuk sementara ditunda tersebut, dalam tahun 1992/1993 penyelesaiannya. empat karyawan jajaran Badan Pertanahan di Bali mendapat peringatan dan telah diusulkan ke pusat untuk mendapat sanksi. Jumlah sertifikat yang telah diterbitkan BPN di Bali sampai saat ini sebanyak 37.000 buah, termasuk konversi, hak milik, jual beli, hibah dan jaminan pembebanan. Jumlah tersebut, kata Raka, baru 30 persen di luar Kata Raka, pihaknya telah memperingatkan badan-badan usaha yang demikian. Namun, ia mengaku selalu mendapat ja- Mewujudkan terobosan itu, ja- waban klise, bahwa dana dari jaran Pertanahan di Bali selama badan usaha tersebut belum ter- sebulan memberikan kemu- tanah hutan. (011) Keppres No.55/1993 Diharapkan Mampu Redam Masalah Pertanahan ingatan 33 tahun Undang- undang Pokok Agraria, 24 sep tember 1993. Sambutan tertulis Menteri Agraria itu dibacakan Bupati Badung Alit Putra dalam upacara bendera di Kantor BPN diundangkan 13 Oktober tahun yang sama. Undang-undang itu semakin memantapkan pena- taan penguasaan dan penatagu- naan tanah sebagai unsur utama dari ruang. Sebab, perencanaan memberikan keutuhan wawasan yang lebih konprehensif bagi pe- laksanaan UUPA. Denpasar (Bali Post) - Pendekatan pembangunan butom up, belum banyak membe- rikan kontribusi yang berarti pada PJPT I. Oleh karena itu, masyarakat di papan bawah perlu dilibatkan dalam pemba- ngunan perumahan dan pemu- kiman di Indonesia. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia Seminar Nasional Pem- bangunan Perumahan dan Pe- mukiman Ir. Putu Rumawan Sa- lain, IAI kepada Bali Post Jumat kemarin, berkaitan dengan ren- cana seminar dalam rangka me- nyongsong HUT ke-28 Fakultas Teknik Universitas Udayana. Seminar itu akan mengangkat topik "Sejauh mana potensi pen- dekatan buttom up mampu men- jawab tantangan pada PJPT II". Dikatakannya, keberhasilan di sektor perumahan dan pemu- kiman tidak terlepas dari tiga aktor utama pemerintah, swasta, dan masyarakat. "Kare- nanya, ketiga aktor tersebut per- anannya perlu ditingkatkan da- lam suasana keterbukaan yang kondusif," katanya. Keterbu- kaan yang bersifat kondusif arti- nya program yang dicanangkan bersifat transparan, sehingga dapat diakomodasikan oleh pi- hak yang terkait dengan pemba- ngunan perumahan dan pemu- kiman di Indonesia. bantu dalam pembangunan per- umahan dan pemukiman," kata- nya dengan nada tanya. Isu perumahan dan pemu- kiman di daerah, katanya, men- jadi penting untuk didengar. Ka- rena, sektor tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia di samping sandang dan pangan. "Isu perumahan dan pemukiman akan tetap bergaung sampai kapan pun, dan tetap akan men- jadi isu nasional yang menarik untuk dikaji menjelang PJPT II," katanya. Seminar ini bertujuan, seba- gai wahana tukar-menukar in- formasi dari berbagai pihak yang terkait dalam pembangunan per- umahan dan pemukiman di Bali khususnya dan Indonesia umumnya. Dari petukaran infor- masi itu, diharapkan kepada pi- hak terkait mengetahui peta per- masalahan perumahan dan pe- mukiman serta potensi yang bisa dikembangkan pada PJPT II di masing-masing daerah. Garis-garis besar isi makalah yang akan dibahas dalam semi- nar itu meliputi, kebijaksanaan pemerintah dalam pemba- ngunan perumahan dan pemu- kiman di Bali dan Indonesia, peran serta swasta dan partisi- pasi masyarakat dalam pemba- ngunan perumahan dan pemu- kiman di Indonesia. Di samping itu, garis-garis besar seminar menyangkut pembangunan dan konsep perumahan dan pemu- masalah dan studi kasus pemu- kiman desa pertanian, desa wi- sata, dan desa industri. lam pendanaan dan penyiapan sunan program Asita untuk Kepmendagri No. 15/1975, N Kabupaten Badung, Jumat tata ruang tersebut akan dapat hingga saat ini baru berhasil di- harapkan dapat memberikan kiman di Bali, dan identifikasi SDM, di mana dua hal tersebut masa mendatang. (to) Kasus Hotel Hyatt Seyogianya tidak Melibatkan Pihak Luar Denpasar (Bali Post) - Kasus yang menimpa Hotel Bali Hyatt di Sanur, seyogianya tidak melibatkan pihak luar. Karena bisa diselesaikan lewat tahap Bipartit seperti yang ter- tuang dalam hubungan indus- trial Pancasila (HIP). Pihak lu- ar baru dilibatkan manakala tahap awal dari tiga tahap penyelesaian kemelut di sebuah perusahaan- tidak terjadi ke- sepakatan. "Inilah uniknya HIP, karena memberi kebebasan penuh agar karyawan dan perusahaan dap- at menyelesaikan perkaranya tanpa bantuan orang lain," demikian Kakanwil Depnaker Drs. IGN Mayoen kepada Bali Post Jumat (23/9), sehubungan dengan mencuatnya dua tuntu- tan karyawan Hyatt; perbaikan upah serta dicopotnya Michael Oh Jin Leong sebagai GM Bali Hyatt. Menurut Mayoen, ada tiga tahap untuk menyelesaikan ka- sus di Hyatt itu. Pertama, lewat tahap Bipartried. "Jika dalam tahap ini tak terjadi kesepa- katan atau salah satu pihak merasa tidak diuntungkan, ka- sus bisa diupayakan pada tahap kedua. Pada tahap inilah kedua pi- hak (karyawan dan perusa- haan) sepakat untuk meminta -bantuan pihak lain (dalam hal ini Kakandepnaker). Pihak yang disebutkan terakhir ini akan berupaya melakukan ber- bagai cara untuk menemukan titik kesepakatan antara dua pi- hak yang bertikai. "Andaikan tidak terjadi kesepakatan, jalan terakhir ya... diselesaikan di P4D (Panitia Penyelesaian Per- selisihan Perburuhan Daerah)," jelas Kakanwil. Hasil akhir tahap ketiga ini memberi keku- atan hukum. Namun, tambah Mayoen, pada tahap ini kedua pihak masih mempunyai ke- sempatan untuk naik banding. Berapa lama penyelesaian pada masing-masing tahap? "Itu juga tergantung kedua pi- hak. Yang jelas, pada tahap per tama sedikitnya dilakukan dua kali pertemuan. Depnaker sen- diri yang terlibat pada tahap ke- dua, tentu akan mengadakan pertemuan minimal 3 kali. Di sinilah diupayakan jalan kelu- ar," kata Mayoen. Mengenai kemungkinan izin Michael akan dicabut, Kakan- wil Depnaker menampik ada- nya kepastian dari pihaknya. "Sebab, ini memerlukan pertim- bangan dari berbagai instansi. Kanwil Depnaker tetap hanya akan merekomendasikan." Sesuai pasal 2 ayat 1 UU No.3/58 tentang penempatan tenaga asing, bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan orang tanpa izin tertulis dari menteri pejabat/ menteri yang ditunjuk. Berdasarkan Kepmenakertran- skop No. 10/Men/1978 beberapa isntansi yang memberi izin ada- lah Depnaker; Diapental, Kan- ditjen Binaguna serta Kanwil Depnaker. Pihak yang disebut- kan terkahir ini berhak untuk memperpanjang izin kerja tena- ga asing. "Sekali lagi saya hanya untuk merekomendasikan izin Michael," tegas Mayoen. Lantas yang berhak mencabut izin GM Hyatt? "Bisa ditanyakan ke BKPMD Bali," tambahnya. Memang dalam UU No.3/58 perihal tanda legitimasi izin kerja tenaga asing dalam rang- ka penanaman modal asing/da- lam negeri, setiap tenaga asing yang dipekerjakan di Indonesia harus memiliki legitimasi izin yang dikeluarkan Badan Koor- dinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Seperti disebutkan di atas, pencabutan izin Michael juga akan dipertimbangkan dari berbagai unsur. Yang jelas dua orang yang paling mengetahui kasus di li Hyatt-Ketua SP Par I Gede Ngurah dan Chief Executive Security Hyatt Asta- wa- belum diperoleh komen- tar. Astawa sedang melaksana- kan upacara adat di Penebal, dan Ngurah tidak masuk kerja. Sementara itu, pihak hotel sendiri sibuk mengadakan penelitian untuk mencari jalar keluar atas kasus yang terjadi di Hyatt. "Kami juga masih me- nunggu perkembangan tera- khir, termasuk keinginan Wa- gub memanggil Michael," ujar Asisten Manager Public Rela- tion Indrawati yang kemarin disodori pertanyaan sejumlah karyawan Hyatt berkaitan den- gan besarnya upah yang dimu- at di Bali Post kemarin. Menurutnya, angka Rp 512.000 itu merupakan peng- hasilan rata-rata karyawan Bali Hyatt tahun ini. Dan ser- vice charge sebesar Rp 332.000 itu diberikan untuk tahun ini. Karena, service charge berubah setiap tahunnya, tergantung pada keuntungan yang diteri- ma pihak hotel. (09) GM Bali Hyatt Diminta Tinggalkan Bali pekerja yang diajukan yakni, ketersinggungan satpam Asta- wa. Michael Oh dianggap mele- cehkan aparat satpam dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak etis didengar kuping. "Masak satpam dikatakan dog catcher bermakna 'penangkap anjing', jelas ucapan itu mere- mehkan pribadi Astawa mau- pun korpsnya" jelasnya. gnya, sementara yang lain up- ahnya mentok saja, sehingga menimbulkan kecemburuan, tukasnya. Denpasar (Bali Post) - General Manager Bali Hyatt Hotel di Sanur, Michael Oh Jin Leong, akan diseret ke meja hi- jau jika tidak segera mening- Protes ketiga yang dilancar- galkan Bali. Demikian kesepa- kan pekerja, Tahir menje- katan para pekerja di lingkun- laskan, mencakup lowongnya gan Bali Hyatt seperti diung- beberapa posisi kunci terutama kapkan Wakil Ketua Bidang Per- personal manager. "Masak ja- lindungan Pembelaan SPSI Bali batan potensial seperti itu tidak M. Tahir kepada Bali Post Jumat ada," ujarnya kesal. Kekesalan- kemarin, di kediamannya. Butir kedua yang dikehenda- nya cukup beralasan, sebab pu- Inisiatif pekerja Hyatt memo- ki pekerja, lanjut Tahir, sistem cuk pimpinan personalia men- hon supaya pucuk pimpinannya pengupahan. Berdasarkan la- jembatani komunikasi sekali- dicopot, menurut Tahir, sudah poran yang dia terima, upah gus menampung keluhan kar- tidak bisa ditawar lagi mengin- pekerja antara karyawan lokal yawan. "Kalau personal manag- gat kejadian serupa pada 1979 dibandingkan tenaga asing ter- er tidak ada, praktis kejengke- pernah menimpa Michael Oh paut mencolok sekali. "Jurang lan Bipartit antara karyawan dan buntutnya dia dipindahtu- pemisah antara TKI dengan dengan pihak manajemen (pen- gaskan dan hijrah ke luar negeri. TKA dalam hal gaji maupun in- gusaha) tak terpecahkan alias "Mereka tampak kukuh ter- sentif jaraknya jauh. Padahal, buntu," tambahnya. hadap keputusan ini," paparnya. saya yakin orang-orang kita Mekanisme cara penanggu- Alternatif yang dilontarkan mampu me-manage, sebab su- langannya jika karyawan tak karyawannya antara lain, yang dah berpengalaman puluhan puas, dikatakan, sesuai dengan bersangkutan dimutasi oleh Hy- tahun di bidang perhotelan," Keputusan Menteri No. 1108/ att International atau mengun- sambungnya. 1964, prosedur pemecahannya, durkan diri secara baik-baik. Ia menambahkan, ada sege- karyawan melapor ke SPSI unit Kedongkolan karyawan Bali lintir orang yang senantiasa di mana dia mengabdi, diterus- Hyatt Sanur, kata Tahir, cukup memberikan "salam hormat" di kan ke pengusaha, selanjutnya beralasan lantaran selama ini muka Oh spontan pegawai itu penanganannya baru dilim- para pekerjanya tidak puas ter- diberikan kenaikan gaji otoma- pahkan ke Depnaker. "Dalam hadap sikapnya yang dinilai su- tis yang melonjak. "Namun, waktu dekat ini kami segera me- dah tidak cocok dengan keprib- uang yang diterima karyawan nuntaskan kasus aksi duduk adian bangsa. Disebutkannya, itu kadang-kadang tidak sesuai karyawan Hotel Bali Hyatt ini," terdapat tiga point keberatan dengan jabatan yang disandan- janji Tahir. (022) kemarin. Denpasar (Bali Post) - Guna mempercepat gerak pembangunan, ditetapkan Ke- putusan Presiden No. 55/1993 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Keppres yang menggantikan kedudukan 2/1976, dan No. 2/1985 tersebut Soni Harsono menyebut lahir diharapkan mampu meredam "nya Keppres itu sebagai langkah permasalahan pertanahan yang maju pada saat berakhirnya Re- timbul akibat perbedaan per- pelita V. Namun, maksud dari sepsi mengenai besarnya nilai ketentuan baru tersebut hanya ganti kerugian. Yang lebih pen- akan tercapai sepenuhnya apa- ting lagi, kesejahteraan bekas bila seluruh aparat pelaksana- para pemilik tanah yang dibe- nya betul-betul menyadari akan harus dapat tugas masing-masing. baskan ditingkatkan. Demikian dikatakan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ir. Soni Harsono dalam rangka per- Satu lagi, menurut Soni, per- kembangan penting dalam per- jalanan UUPA ini adalah lahir- nya UU No. 24 Tahun 1992 ten- tang Penataan Ruang yang telah Menghindari PTUN dan lengkap, dan sistem infor- belum terwujud," Soni Harsono masi pertanahan yang memadai mengakui. Diungkapkannya, sejak diun- dangkannya UUPA tahun 1960 terbitkan 12 juta sertifikat. Jum- lah tersebut cukup besar. Tetapi, bila dibandingkan dengan jum- lah bidang atau persil tanah yang ada di seluruh Indonesia lah yang disertifikatkan baru se- yang diperkirakan 56 juta, jum- kitar seperlimanya. Masih Rawan saat ini di Indonesia, baru seba- Kondisi pertanahan yang ada gian kecil saja yang terdaftar. Permasalahan tersebut dapat Itu berarti tujuan dari UUPA mengundang kerawanan, seba- untuk memberikan kepastian gai akibat kemungkinan timbul- hukum hak atas tanah bagi para nya berbagai sengketa perta- pemiliknya yang sah dan men- nahan. "Kondisi itu menunjuk- jangkau seluruh rakyat Indone- kan bahwa pertanahan kita belum tertib gas Soni Harsono. (011) administrasi sia masih jauh dari sasaran, te- Aparat harus Hati-hati Membuat Keputusan Denpasar (Bali Post) Gubernur Bali Ida Bagus Oka mengingatkan aparatnya, agar berhati-hati membuat kepu- tusan guna menghindari tun- tutan masyarakat di PTUN (Pengadilan Tata Negara). Kepala Daerah Bali itu meng- ingatkan dalam sambutan tertu- lis yang dibacakan Wakil Guber- nur Ahim Abdurahim, ketika menutup penataran hukum per- adilan tata usaha negara, di aula Diklat Bali, Kamis (23/9) lalu. Dikatakan, untuk mencipta- kan citra aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa, apa- rat Pemda Bali dituntut mampu Usaha mewujudkan doelmatigbestur yaitu suatu aparatur yang ber- daya guna dan berhasil guna. "Jika hal ini sudah dapat dilaku- kan setiap aparat, saya yakin ti- dak akan sampai kasus-kasus kesalahan pengambilan kepu- Beraksi sebagai "Guide" tusan berbuntut di PTUN," ujarnya. UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, lanjutnya, pada dasar- mengandung dua segi. Di satu sisi merupakan peringatan bagi pemerintah untuk bertin- dak yang arif dan adil, dan di sisi lain merupakan hak warga ne- gara untuk mempertahankan hak-hak perdatanya terhadap pejabat. Dia tidak menginginkan ada- nya comflik positif, melainkan harus selalu ada keselarasan an- tara kedua fungsi tersebut. Pan- dangan ini sesuai dengan sistem demokrasi Pancasila. Berbeda dengan pandangan liberal yang lebih menitikberatkan hanya ke- pada hak dan kebebasan semata. "Dalam hubungan kenegaraan, hal ini jelas tidak sesuai dengan pandangan hidup serta sistem hukum Indonesia," ujarnya. (027) Oknum Pengusaha Mencuri Uang Wisatawan Denpasar (Bali Post) - Beraksi sebagai guide, Ak (28), oknum pengusaha asal Madura, Jatim mencuri uang wisatawan 3.600 dolar AS (Rp 7 juta). Modus baru pencurian itu dilakukan ke- tika tersangka diminta oleh saksi korban, Khaled, untuk menjadi guide sekaligus sopir. ikut serta, tetapi kembali ke penginapan Khaled. Sesampai di kamar penginapan yang ter- nyata tidak terkunci itu, Ak de- ngan leluasa merusak koper dan mengambil uang pecahan 100 dolar AS sebanyak 36 lembar," jelasnya panjang lebar. sar kepada Bali Post, Jumat mengantarkan Khaled, Ak tidak kemarin. Kepercayaan Khaled semakin timbul, karena tersangka selama ini menunjukkan perilaku yang sopan dan baik. Sehingga pada 16 Juni 1993 sekitar pukul 13.00 wita, Khaled mengajak Ak untuk menjadi guide sekaligus menjadi sopir untuk menemaninya keliling-keliling di kawasan Kuta. Kasus yang menimpa Khaled, Setelah menunggu hingga la- seorang warga negara Arab rut malam, ternyata Ak tidak Saudi, bermula dari perkenalan- Setelah keliling dan berbe- muncul menjemput Khaled di nya dengan Ak beberapa waktu lanja segala kebutuhan, Khaled tempat hiburan Gado-gado. Se- silam sebelum kejadian. "Selama pulang ke penginapan Prince Of hingga, Khaled memutuskan un- perkenalan itu, Khaled meng- Legian Kuta. Malam harinya, tuk pulang dengan naik taksi ke- anggap Ak sebagai teman untuk Khaled mengajak lagi Ak untuk timbang menunggu. Sesampai- guide selama di Kuta," kata sum- mengantarkan ke tempat hi- nya di penginapan, betapa ber di Kejaksaan Negeri Denpa- buran "Gado-gado". "Setelah terkejutnya dia melihat tas ko- Dinamika Mahasiswa di Bali per miliknya terbuka. Apalagi setelah tahu uang dolar miliknya amblas. Atas laporan Khaled, polisi da- pat menangkap Ak esok harinya. Kini, kasus pencurian dengan gaya baru sedang dalam proses penyidikan pihak kepolisian. "Dalam waktu dekat perkara itu akan dilimpahkan ke peng- adilan," ujar sumber di Kejak- saan yang tidak mau disebutkan namanya itu. Barang bukti yang dihadirkan oleh polisi ke Kejaksaan hanya 100 dolar AS. Padahal, Ak men- curi uang Khaled sebanyak 3.600 dolar AS. (079) Seminar yang rencananya di- buka Menteri Perumahan Ra- kyat Akbar Tanjung pada 6 Okto- ber 1993 di Hotel Sahid Kuta, di- masukan bagi Pemda Bali khu- susnya dan Indonesia pada umumnya. "Pihak pemerintah dapat memberikan pengalaman selama kurun waktu PJPT I, be- atas kerja sama Inkindo Bali, Fa- Seminar ini terselenggara gitu pula sebaliknya bagi pihak kultas Teknik Unud, dan PU swasta," katanya tandas. Pembi- Bali. Peserta terdiri dari peserta caraan itu berkisar pada masa- umum dengan membayar Rp lah apa saja yang telah dicapai 750.000, sedangkann peserta pada PJPT I dan kendala yang dari mahasiswa teknik Rp ditemukan dalam pelaksanaan- 50.000, mereka dapat makalah, sebagai mitra pemerintah mem- nya. "Sejauh mana pihak swasta dan makan selama mengikuti se- minar. (023) Pelanggaran Frekuensi Radio Pidana Empat Tahun atau Denda Rp 40 Juta bangan, frekuensi yang dipergu- nakan pihak keamanan, bahkan menganggu frekuensi telepon. Denpasar (Balai Post) - Pelanggaran frekuensi radio secara hukum dapat dipidana kurungan empat tahun atau Tercatat di daerah Bali peme- denda maksimal Rp 40 juta. Da- gang IAR tingkat pemula sejum lam tahun 1992 pelanggar yang lah 94 orang, siaga 1.081 orang, diputus melalui meja sidang se- penggalang 93 orang, dan pene- jumlah 11 pelanggar, sampai de- gak 5 orang. Tidak tertutup ada- ngan September 1993 diproses nya pesawat dan pengguna fre- enam pelanggar dan diproses 10 kuensi tanpa memegang izin: kasus baru dengan kategori sita Upaya pihak Depparpostel da- peralatan radio. lam pembinaannya terhadap ka- langan peminat radio komuni kasi jenis nonconsesi, selain me- lakukan monitoring melalui jalur frekuensi, juga monitoring Oktober Demikian dijelaskan Kepala Bidang Pengendalian Frekuensi IBN Armaya, S.E. Jumat kema- rin menjawab Bali Post, ber- kaitan dengan pelaksanaan ke lapangan. ujian bagi penggemar komuni- kasi melalui frekuensi radio dua meter band. Ujian untuk menda- patkan Izin Amatir Radio (IAR), pendaftarannya sudah dimulai minggu depan. Ujian negara di- selenggarakan mendatang. Perizinan penggunaan fre- kuensi di Indonesia diatur dalam UU No.3 Tahun 1989. Legalitas penggunaan frekuensi radio, me- nurut Armaya, berkaitan de- ngan stabilitas negara. Tanpa ja- minan hukum pengaturan fre- kuensi selaku sumber daya alam terbatas, dapat menimbulkan gangguan bidang komunikasi lain. Seperti mengganggu fre- kuensi komunikasi pener- (073) IAR hanya berlaku bagi peng- guna frekuensi, tidak berlaku. pada perangkat radio komunika sinya. Untuk perangkatnya, di- perlukan IPPRA (izin peng- uasaan perangkat radio amatir). IAR diberikan kepada peminat teknik radio untuk tujuan pri- badi, aktivitas ini bersifat kese- nangan bukan komersial. Menu- rut Armaya, pelanggaran peng- gunaan frekuensi di Bali masih dapat dikendalikan. Namun, di- harapkan peminat mengikuti undang-undang yang berlaku, karena pelanggaran tidak saja mengganggu frekuensi yang lain, tetaapi juga dapat menim- bulkan bencana bagi yang lain. (2 - Habis) Mengedepankan Gerakan Struktural dan Kultural KNPI Bali ini. diskusi bulanan, dan kelompok- Gerakan Struktural dan Kul- kelompok studi, misalnya. "Pe- tural netapan Satuan Kredit Partisi konsep gerakan struktural dan del gerakan kultural ini," Untuk itu, Artha mengajukan pasi (SKP) salah satu wujud mo- kultural untuk mendinamisasi tambah IGAGA Widiana Kepa- aktivitas kemahasiswaan di kisan, Ketua Sema Unud. "Yang Bali. APA kepentingan kita bagi telektual muda yang cenderung mekarnya mahasiswa yang peka "bebas pengaruh" sangat strate- terhadap realitas sosialnya? De- gis. Kemampuan dalam me- ngan filosofis Dr. Ir. Ing. Made nyuarakan realitas sosial dimi- Mertha mengutip pendapat liki mahasiswa. Kaum profesio- orang bijak. Katanya, kalau mau nal dan fungsional agaknya pandai, belajarlah dari buku. Ka- dalam pandangan Supartha, ku- lau ingin bijak, belajarlah dari rang efektif. Ini dalam termino- pengalaman. Dengan penda- logi politik, lantaran akses yang laman material dan pendewa- dimiliki mahasiswa sebagai ke- Gerakan struktural berupa in- saan peranan itu, jelas Mertha, lompok penekan (pressure tensifikasi dan ekstensifikasi or- memacu mahasiswa bersikap le- group). bih arif dalam mengambil kepu- ganisasi kemahasiswaan. Para mahasiswa, ujarnya, jangan tusan. Kearifan ini bukan Mungkin karena itulah, IGP apriori pada lembaga. "Silakan semata-mata karena proses Artha melihat, mahasiswa me- masuk lembaga, lakukan per- penguatan nalar, tetapi karena miliki kekuatan sebagai agen ubahan dari dalam. Mungkin de- sebuah hasil dari sebuah sistem perubahan sosial. Sekurang- ngan penyiasatan di sana-sini berfikir yang terlatih dalam kurangnya untuk memperkuat terhadap kendala yang ada," je- pengalaman sosial kemasyara- posisi tawar (bargaining posi- las Artha. Ia pun memberi contoh katan yang kental. "Inilah yang tion) masyarakat dengan negara beberapa unit kegiatan di Unud membedakan intelektualitas yang dinilainya masih lemah. yang makin diberi peranan dan mahasiswa dengan kelompok "Perimbangan kekuatan masya- perhatian, justru menampakkan non-intelektual," ungkapnya. rakat dan negara bakal melahir- dinamika yang tinggi. kan tatanan masyarakat yang Sedangkan gerakan kultural makin demokratis dan terkon- berupa gerakan penciptaan kul- trol," ungkap Ketua Lembaga tur yang makin akomodatif. Ge- Pers dan Informasi Pemuda rakan aktivitas pers mahasiswa, Pada sisi lain, Ir. Wayan Su- partha, M.S. melihat peranan mahasiswa sebagai kelompok in- pasti, sasarannya pada pening- katan kualitas inovasi, kreativi- melalui penciptaan iklim yang tas dan intelektual mahasiswa akomodatif," tegas Artha. Miskin Aktor Untuk implementasinya, di- perlukan "aktor" pimpinan ma- hasiswa yang militan dan loyal. "Di sinilah salah satu kendala- nya," ucap Ketua Senat Maha- siswa Fakultas Kedokteran Unud I Putu Premana Suarjaya. "Kita miskin aktor aktivis maha- siswa. Kalau pun ada, mereka memang dari kelompok maha- siswa yang siap mengambil ri- siko paling buruk sekalipun. Dan ini bisa dihitung dengan jari," Premana. tambahnya. Selain itu, beberapa nurut mahasiswa PSSKD ini, kebijakan kampus dan lembaga jika para aktivis mahasiswa me- di luar kampus ikut menciutkan mahami dan menyadari peran "Yang nggak kegiatan kampus mahasiswa lainnya. "Dengan ke- partisipasi kreatif mahasiswa. dan posisi SMPT dan organisasi bisa dapat beasiswa, gampang sadaran peran ini, rasa kebersa- jadi dosen. Yang ikut, malah tak maan dan persatuan mahasiswa ketahuan rimbanya," keluh bisa diupayakan. Saya percaya, setelah itu dinamika mahasiswa Unud pasti makin menemukan Berangkat dari persoalan ter- bentuknya," ungkap lelaki yang sebut, peranan Senat Maha- pernah memimpin delegasi siswa Perguruan Tinggi (SMPT) Sema Unud ke DPRD Bali untuk sebagai organisasi mahasiswa menyatakan keberatan terha- tertinggi di kampus cukup berat. dap pembangunan patung GWK "Jika konsep SMPT telah dile- Jika ke dalam sudah solid, tam- takkan dua periode sebelumnya, bah Artha, maka jalinan komu- maka kami mencoba memberi nikasi dan informasi mahasiswa Ia pun membeberkan beberapa kan melalui pembentukan Fo- isinya," ujar Widiana Kepakisan. se-Bali hendaknya bisa diupaya- program yang telah dan sedang rum Komunikasi SMPT se-Bali. disiapkan, semisal Panel Forum Maka, bolehlah waktu-waktu Mahasiswa se-Bali, Porseni Ma- mendatang kita melihat greget hasiswa, Pekan Ilmiah Maha- mahasiswa di Bali makin dina- Mahasiswa, dan aksi sosial lain- nilai-nilai intelektual. Semoga! siswa, Pelatihan Kepemimpinan mis, konsepsional dan sarat nya. Semua itu bisa sukses, me- (art) T