Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4cm HALAMAN 8 Hendardi: Hukum Punya Basis Politik Hukum tak bisa dilepaskan dari politik, karena hukum memiliki basis yang sangat kuat pada politik. Di sinilah terasa sekali batasan hukum dan politik tak hanya tipis, tetapi juga bercampur baur. Asas praduga tak bersalah seolah mengabur dalam kondisi situasi politik yang saling tuding. Bertolak dari ken- yataan itu, wajar rasanya Kalau akhirnya Ketua Umum Ikatan Cendeki- awan Muslim Indonesia B.J. Habibie, mengingat- kan tentang perlunya sikap menahan dan tidak menuduh di luar penga- dilan. Berangkat dari pernyataan Habibie pula, Sri Wulandari dan Djamilah dari Bali Post Biro Jakarta menemui Hendardi, Direktur Komunikasi dan Program Khusus Yayasan Lemba- ga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) untuk memperbincangkan masalah asas praduga tak bersalah ini dan masalah hukum lainnya. Berikut petikan bincang- B bincangnya: Hendardi yang timbul kemudian, kalau menuduh terlebih dahulu dengan melanggar asas praduga tak ber- salah itu dilakukan oleh warga masyarakat biasa, maka mereka bisa kena persoalan. Mengapa demikian? Hal ini bisa terjadi karena ada anggapan bahwa segala apa yang dilontarkan pejabat sebagai se- buah kebenaran yang tidak terban- tahkan. Contohnya seperti kasus Budiman Sudjatmiko atau Mega- wati, mereka sudah seperti terpi- agaimana pendapat dana, bukan lagi sebagai tersang- Anda mengenai pel- ka. Hak-hak tersangka seharusn- aksanaan asas ya dihormati. Pejabat seharusnya praduga tak bersalah menahan diri untuk menyatakan di negara kita? mereka bersalah sebelum proses Asas praduga tak peradilan berlangsung dan hak- bersalah seringkali dilanggar di hak tersangka atau hak-hak mere- Indonesia, karena seringkali vo- ka sebagai saksi itu harus dipenu- nis politik mendahului vonis hu- hi, seperti didampingi oleh pena- kum atau pengadilan. Kasus PRD sihat hukum sebagaimana yang dan MARI misalnya, yang ketika diatur dalam pasal 54, 55 KUHAP tokoh-tokohnya masih buron, ada atau hak tersangka untuk menda- pernyataan seolah-olah orang-or- pat kunjungan keluarga. Hal ini ang ini bukan lagi berstatus ter- terlihat sangat sulit, seperti PRD sangka tetapi sebagai seorang ter- sampai sekarang mereka belum mendapat penasihat hukumnya padahal mereka dijamin oleh hukum. Masalahnya atau kesulitan kepentingan politik dari pihak masyarakat. 'yang dominan. Ini sejalan dengan logika bahwa siapa yang mengua- sai politik secara dominan maka akan memegang kekuasaan hu- kum secara dominan pula. Dari jawaban Anda ada kesan jarak hukum dan politik sangat ti- pis. Komentar Anda? Batas antara hukum dan poli- Di mana sebetulnya letak asas praduga tak bersalah itu? apa yang dilakukan Megawati dengan mematuhi hukum untuk datang sebagai saksi meskipun se- sungguhnya hukum itu sudah di- langgar, seperti polisi tidak mem- perlihatkan izin presiden lang- sung, itu menunjukkan suatu sikap yang positif dari Megawati untuk memperbarui hukum ini sendiri. Bagi orang yang sadar hukum, dia akan optimis memperbaiki hukum itu. Tetapi perbaikan hukum itu tik bukan hanya sangat tipis, teta- tidak semata-mata turun dari lan- pi hukum itu dipengaruhi politik git, hukum itu diperbaiki melalui karena dia berbasis pada politik. perjuangan politik sebetulnya. Hukum ada, karena politik yang Tetapi bila memang ada desakan- dominan dari pemerintah, tentu desakan dari masyarakat untuk saja hukumnya mengacu pada tumbuhnya institusi-institusi kekuasaan politik. Apabila kekua- demokrasi yang sehat, sistem hu- saan sudah tidak dominan, hukum kum yang sehat akan tercapai. itu tentu akan lebih adil karena di Saya sendiri berpendapat bah- situ diasumsikan bahwa rakyat wa seharusnya di dalam ikut menentukan bidang politik masyarakat modern sudah tidak sehingga otomatis hukum pun dianut lagi pengelolaan perbedaan akan bersifat lebih adil. pandangan politik atau keyakinan politik dengan cara-cara penghu- kuman seperti lewat pengadilan politik. Di negara-negara maju, terutama di negara yang demokra- tisasinya sudah maju tidak ada pengadilan politik. Kecuali mere- ka melakukan tindakan-tindakan kriminal maka mereka bisa dihu- kum atau dijerat pasal-pasal krim- Pengadilan politik ini bertugas Bali Post/nda mengakhiri perbedaan pandangan politik dengan negara atau kekua- saan, jadi tidak diadili. Tidak boleh ada pengadilan atau peng- hukuman terhadap perbedaan pemikiran, karena kita harus be- bas berpikir. Itu juga dijamin oleh konstitusi lewat pasal 28. Jadi saya kira pengadilan politik itu tidak boleh ada. Saya sangat tidak setuju bahwa sebuah pandangan politik itu kemudian diadili. Key- akinan atau pandangan politik harus diselesaikan dengan tata cara yang demokratis lewat cara- cara parlementer. KUHAP. Jadi menurut saya, seyo- gianya aparat negara menahan diri untuk melakukan vonis politik se- belum proses peradilan berlang- sung. Kalau begitu berarti ada pem- bauran politik dan hukum? Tentu saja ada campur baur politik dan hukum karena hukum selalu punya basis politik. Jadi kalau kita menganut logika itu, siapa yang menguasai kekuasaan politik secara dominan maka dia pulalah yang menguasai hukum. Sehingga asumsi hukum yang adil itu memang masih jauh. Dalam hal ini tentu saja di mana negara punya kekuasaan dominasi yang besar terhadap warga masyarakat, maka tentu saja hukum akan mengikuti itu. Hukum kemudian berperan sebagai alat yang bergu- na bagi negara tetapi belum tentu kepada warga masyarakat. Banyak pihak memilih berlin- dung di balik hukum, lalu bagaim- ana dampaknya kalau ada pihak dari eksekutif campur tangan di dalam hukum? Inilah dilemanya. Misalnya, inal. Bagaimana pandangan dan ke- percayaan Anda pada peradilan? Kalau saya ditanya masih per- caya atau tidak pada pengadilan, jawabannya, "Saya harus berjua- ng menegakkan pengadilan se- bagai tempat orang berjuang men- cari keadilan yang independen. Tetapi saya tidak bisa menyetujui pengadilan yang digunakan se- bagai alat kekuasaan untuk men- cari legitimasi hukum". Adakah pengaruh politik ter- hadap jalannya pengadilan? Tentu saja. Di dalam konteks demikian, pemeriksaan terhadap para tersangka maupun saksi-saksi akan mengarah pada kepentingan Asas praduga tak bersalah se- sungguhnya tercantun di dalam pasal-pasal KUHAP, misalnya jaminan pendampingan pengacara terhadap tersangka, hak dikunjun- gi keluarga, hak dirawat keseha- tannya apabila sakit. Tetapi per- soalannya di dalam praktiknya sering dilanggar. Itu merupakan bentuk manifestasi daripada asas praduga tak bersalah. Seharusnya tersangka itu belum tentu ber- salah, hak-haknya juga harus di- jamin. Tetapi dalam praktiknya sering bertentangan dengan itu, karena tidak pernah ada sanksi terhadap aparat negara. Kalau aparat negara menolak si pengac- ara untuk hadir sehingga terhadap si tersangka atau saksi bisa dilaku- kan represi di dalam penyidikan- nya, itu tidak ada sanksi karena tidak ada yang tahu. Lalu bagaimana dengan pem- benahan hukum itu sendiri? Bagaimana Anda melihat pros- es penerapan hukum terhadap ka- sus kerusuhan 27 Juli? Bal Post- ASPIR JUMAT PON, GUSTUS 1996 Asas Praduga tak Bersalah Teng HUKUM dan politik meru- Yang terlihat setelah paska 27 Juli adalah putusnya hubungan yang substansial pada persoalan yang se- sungguhnya. Jadi ada kesan masalah pakan dua sisi yang terkait erat dan keduanya memang sangat ini dilihat mulai dari mimbar bebas pelik untuk dibicarakan, apala- sampai kerusuhan. Artinya, kerusu- han terjadi karena adanya mimbar gi dengan meningkatnya sikap kritis masyarakat. Mata bebas, tetapi tidak dilihat mengapa masyarakat kian terbuka lebar mimbar bebas itu terjadi. Mimbar manakala di hadapannya dite- bebas ini kan terjadi karena adanya mui berbagai ketimpangan. kongres yang ilegal di Medan, itu Manakala mereka melihat tidak pernah dipersoalkan. Seharus- teori dan praktik tidak seiring nya persoalannya dimulai dari tin- dakan ilegal dari Soerjadi dan Fati- sejalan, atau bahkan bertolak belakang. mah Ahmad melakukan kongres di Bukan rahasia lagi, kalau Medan sehingga terjadi mimbar be- ada kenyataan yang tidak se- bas sebagai reaksi dari aksi ilegal suai peraturan. Masalah- Soerjadi. Reaksi ini juga sebagai masalah seperti itu membuat akibat tersumbatnya ruang-ruang masyarakat dipaksa menyadari demokrasi bagi pihak Megawati dalam menyatakan pandangannya. posisinya selaku warga nega- Menurut Anda, bagaimana se- harusnya penegakan hukum itu? Hukum harus ditegakkan oleh ra. suatu Di sisi lain arus globalisasi juga memberi masyarakat pembanding. Masyarakat pun makin berani kita dan menjadi tanggung jawab menyuarakan masalah politik seluruh masyarakat. Jadi, penegakan dan hukum serta berani hukum itu bukan hanya tanggung menuntut perbaikan demi per- jawab pemerintah atau ABRI, teta- baikan. pi tanggung jawab seluruh Berbagai kasus yang bela- masyarakat. Hukum yang tidak be- kangan ini muncul di bebera- nar, harus diperjuangkan agar pene- pa daerah, dalam pendangan gakannya dapat dilakukan secara mereka bisa jadi ada proses di- benar dengan cara memberdayakan lihat berjalan seimbang, dan masyarakat melalui organisasi-or- ganisasi independen yang bisa ada pula yang tak seimbang. Pada kasus pra dan paska kerusuhan 27 Juli, mis- mendesakkan kepentingan-kepent- ingan masyarakat secara lebih alnya banyak sekali terlontar ucapan-ucapan yang bernada tuduhan ditujukan untuk berbagai pihak. Dari mengemuka. Perjuanagn politik masyarakat juga diasumsikan bisa s dilakukan penegakan hukum. Teta- pi kalau masyarakat keburu pesimis, kita akan menerima begini saja hu- kum kita, di mana hukum diper- mainkan sedemikian rupa. Contohnya? Penggunaan UU subversi yang sesungguhnya sudah sekian belas Anda yakin akan ada perbaikan dalam bidang hukum? peristiwa kerusuhan itu, ada sejumlah orang dari ka- Pada pra dan paska langan berbeda dijadikan saksi dan beberapa orang gai media tudingan de pula dijadikan tersangka. atau mau represif. Itu akan ada de- sakan-desakan terus dari masyarakat dunia untuk pertumbuhan ke arah demokrasi. membut. Berbagai per nemvonis si A atau si Komentar seputar k Tidak mungkin politik dan hukum dip-ah Ketua Umum B.J isahkan karena hukum selalu punya dasar adanya sikap mena politik, politik punya dasar ekonomi. Ituk terjadi sikap men Kita harus optimis akan ada per- rumusnya. Sehingga produk hukum yang myataan Habibie i baikan, kalau tidak optimis repot terjadi didasarkan pada kepentingan-ke-aduga tak bersalah d negara ini karena bagaimanapun ini Maksud Anda? pentingan politik yang mempengaruhi. Ke- 12. negara kita. Dari tiga faktor ini, pengaruh pentingan-kepentingan politik yang mem- Dalam persoalan y iklim global cukup besar, sudah ban- pengaruhi didasarkan pada kekuasaan miko cs., dikataka Pembenahan atau perbaikan Faktor apa saja yang bisa mem- yak tekanan internasional untuk pe- ekonomi yang ada. Yang memegang domi-jen DPP PPP, tida hukum kita merupakan suatu tahun tidak digunakan dan secara pengaruhi perubahan suhu politik rubahan ke arah penegakan hak asa- nasi ekonomi paling besar di Indonesia ad- Budiman cs. ditahan, masalah yang kompleks, tetapi filosofis bertentangan dengan dua dan hukum tersebut? si, demokrasi. Kemudian keadaan alah negara. Kan tidak ada pengusaha yang ng dilakukan merek Ada banyak faktor yang bisa ekonomi juga mulai mempengaru- independen di sini. Penguasa berpatron ke-ngan PKI, sebagai b salah satu perbaikannya adalah faktor, yaitu pertama dengan HAM ukti dengan utang kita makin pada penguasa. Sebaliknya di negara yang ang ditemukan sama s KUHAP yang dilahirkan tahun karena kelenturannya mampu men- mempengaruhi suatu perubahan hi, 1981 harus mulai direvisi dengan jelajah tiap aktivitas masyarakat, politik dan hukum di Indonesia, besar, tekanan ekonomi bisa mem- sudah maju dan demokratis, pengusaha itu festo yang dilakuka bertitik tolak pada faktor HAM Kedua, faktor dia mengangungkan yang utama adalah perjuangan pengaruhi Indonesia di dalam poli- independen. Mereka bisa mendesakkan keperti PKI," katanya yang lebih banyak lagi dan sank- kedaulatan negara bukan kedaula- masyarakatnya, faktor ekonomi dan tik. Yang belum kuat betul yaitu per- pada negara hingga bisa tawar-menawar. Sedangkan dalam p si-sanksi yang lebih kuat, khusus- tan rakyat karena UU subversi lebih faktor iklim global kita di mana juangan dari masyarakat kita sendi- Di Indonesia pengusahanya masih menja-alah, menurut Muhs nya terhadap aparat negara bila diperuntukkan bagi kepentingan teknologi informasi yang sudah be- ri, padahal itu merupakan faktor uta- di klien bagi penguasa dan pengusaha ini "Yang saya liha melakukan pelanggaran-pelang- negara daripada kepentingan rakyat, gitu canggih, kemudian juga ma. Di sini ada sementara pihak menjadi patron bagi pengusaha. Kepent-. Orang bisa disa garan HAM di dalam KUHAP. seperti pasalnya itu merongrong masyarakat dunia yang sudah tidak yang tidak menginginkan tumbuh- ingan ekonomi inilah yang mempengaru- kasi bahwa yang bers Kedua, kita harus perbaiki dengan kewibawaan negara, pemerintah. Ini terkotak-kotak lagi dengan batas nya iklim yang lebih demokratis di hi kepentingan politik, kepentingan poli-buktikan apakah ters cara mencoba meratifikasi kon- mengagungkan kepentingan nega- negara. Artinya, masyarakat di Ero- masyarakat. Perjuangan itu juga vensi-konvensi internasional ten- ra, bukan kepentingan warga pa atau negara lain sudah sangat mensyaratkan adanya organisasi-or- Jadi memang harus ditumbuhkan pengusa- Di sini, katanya, as tang HAM, tentang anti penyik- masyarakat. Karena itu, atas dasar peduli dengan masyarakat di Indo- ganisasi yang independen. ha independen sebagai salah satu cara upp berlaku. Asas pr aya menuju ke arah demokratisasi. Dia tam hukum acara pi saan dan ssebagainya untuk men- dua filosofi itu sudah tidak layak nesia, itu suatu perkembangan glo- Bisakah politik dan hukum dip- akan mampu menegakkan kepentingan-ke- a dianggap bersala jamin adanya perlakuan hukum diterapkan dalam masyarakat mod- bal. Kita tidak bisa mengucilkan diri yang baik terhadap warga em sekarang ini. sendirian, ingin menjadi yang khas isahkan? pentingan yang berbeda dengan negara, flan Tetapi apabila a tik yang mempengaruhi produk hukum. flan," ucapnya. SEKARANG ANDA PUNYA PILIHAN! Rp. 799.000 Termasuk kartuHALO Rp. 1.099.000* Termasuk kartuHALO Rp. 1.499.000* Termasuk kartuHALO S MI Ukuran 160 x 55 mm Ketebalan 16 mm Berat (dengan baterai standard) 210 gram Baterai Super Slim NiCd Rapid Charger (55 menit full) SE Voicemail Call Forwarding SMS Receiving Garansi 1 tahun 2 4 5 768 9號 0+ # HC 600 Ukuran 160 x 55 mm Ketebalan 16 mm Berat (dengan baterai standard) 210 gram Baterai Super Slim NiMh Rapid Charger (55 menit full) Layar Lebar Keypad Lock Calculator Tanggal + Waktu Alarm Voicemail Call Forwarding SMS Receiving Calling Line Identification Garansi 1 tahun 1 2 3 4 5A 6 7 8t 9吋 *: 0+ #1 => B JAICAT ALCATEL HC 600 ALCATEL 2 ABC 3 DEF 4am 5 6 MNO 75 8 TUV 9 *. 0+ #3 => HC 800 Ukuran 140 x 55 mm Ketebalan 16 mm Berat (dengan baterai standard) 186 gram Baterai Super Slim NiMh Rapid Charger (45 menit full) Layar Lebar Keypad Lock Calculator Tanggal + Waktu Alarm Voicemail Call Forwarding Calling Line Identification SMS Originating SMS Receiving One Touch System Garansi 1 tahun Untuk setiap HADIAH KEMEJA EKSEKUTIF LANGSUNG STANLEY ADAMS SEBUAH PERNYATAAN DI DIRI MENYA VOUC untuk 5 MINGGU TETAP BU khusus Cab. K Night Sale s/d 21.00 Wi ALCATEL HC 400 Dapatkan Sekarang Juga di Semua Toko¨*: Gmatahari MATAHARI DUTA PLAZA Jl. Dewi Sartika No. 4 G Denpasar MATAHARI KUTA SQUARE JI. Bakung Sari No. 1 Kuta - Bali MATAHARI LEGIAN PLAZA Jl. Raya Legian No. 117 Legian Kuta - Bali ALCATEL HC 800 Harga Plus PPN: HC 400 Rp 799.000,- + PPN Rp 41.060,- = Rp 840.060,- HC 600 : Rp 1.099.000,- + PPN Rp 71.060,- = Rp 1.170.060,- HC 800: Rp 1.499.000,- + PPN Rp 111.060, Rp 1.610.060,- **Persyaratan yang diperlukan: WNI UNTUK PERORANGAN: KTP/Paspor; Rekening listrik/telepon/PAM; Kartu keluarga (Apabila nama yang tercantum di KTP dan Rekening tersebut tidak sama) UNTUK PERUSAHAAN: KTP/Paspor, SIUP dan NPWP. WNA UNTUK PERORANGAN: Paspor, KIM/S dan Surat Jaminan Perusahaan. DAPATK SMI kartuHALO kartuHALO dartuHALO kartuHALO Ca kartuHALO kartuHALO kartuHALO kartuHALO kartuHALO kartuHALO TELKOMSEL SPESIALIS GSM Bergegaslah! Penawaran Ini Hanya Berlangsung Pada Bulan Agustus 1996 Selama Persediaan Masih Ada di MEDAN, BATAM, PALEMBANG, JABOTABEK, SUKABUMI, BANDUNG, SEMARANG, YOGYAKARTA, SOLO, SURABAYA, MALANG DAN DENPASAR. JL TEUKU UMAR NO. 18 A DENPASAR ASTRA - Pilihan MEMBER OF ASTRA C 1800