Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

pemerintah kabupaten/kota, sehingga masih ada kemungkinan seseorang dan juga kemampuan perusahaan untuk membayar. UMP yang ditetapkan gubernur, kata Rawar akan ditindaklanjuti yang berhak menetapkan, kita hanya memberi masukan saja," Dia menjelaskan formula dalam menentukan UMP itur dilakukan oleh dewan pengupahan yang merupakan perwakilan "Harus diakui bahwa, kita mengevaluasi UMP 2015, dan rapat- rapat curah pendapat sudah dilakukan. Ada beberapa kali pertemuan dari perwakilan pengusaha, pekerja dan pemerintah dan dari upah minimum ditetapkan lebih besar di daerah tergantung buat dalam resume, dari hasil itu berdasarkan peraturan pemerintah hasil survei itu didapatkan data-data kehidupan hidup layak untuk dijadikan acuan dalam perhitungan pengupahan," katanya. inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi, dan masukan dari "Kita sudah masukkan ke gubernur sebagai kepala pemerintahan dengan kondisi kawasan yang ada.(yan/lay) PAPUA Papua Bangkit (Mandiri dan Sejahtera) KARYA SWADAYA Kerjasama Dengan Biro Humas Dan Protokol Provinsi Papua Cenderawasih Pos Jumat, 27 November 2015 YAMANDER/CEPOS Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen,SIP,MKP ketika memberikan arahan kepada pimpinan SKPD dan jajaran di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Kamis (26/11) kemarin, Empat Hari, Pemprov Bahas KUA-PPAS dimana kita akan mulai kerja dari hari ini (kemarin,red) hingga hari Minggu selesai pulang ibadah kita akan lanjut hingga tuntaskan KUA-PPAS sehingga kita bisa segera serahkan,"imbuh Arisoy. Senada, Kepala Bappeda Provinsi Papua, Dr. H Muhammad Musa'ad, M.Si menambahkan pada kesempatan tersebut semua pimpinan SKPD hadir untuk menindaklanjuti proses SKPD di lingkungan Pemprov Papua untuk mengambil bagian dalam rapat JAYAPURA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua memaksimalkan waktu yang ada dengan bekerja keras pembahasan selama 4 hari tersebut. membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PPAS) sebelum diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua. Selama 4 hari terhitung mulai Kamis (26/11) hingga Minggu (30/11) Pemprov akan membahas KUA-PPAS di Sasana Ditegaskan, semua pimpinan SKPD diminta untuk bertangungjawab terhadap masin-masing program dan kegiatan yang diusulkan dan pihaknya juga akan memantau jalannya kegiatan tersebut hingga tuntas pada hari minggu nanti. "Memang kita lihat secara nasional penyerapan anggaran masih dibawah 50 persen sedangkan penyerapan anggaran kita sudah mencapai 75 persen, namun ini bukan suatu cerminan denganbaik, tetapi kita harus berjuang masing-masing SKPD. lebih keras lagi," tandasnya. Senada dengan itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua, Benyamin Arisoy, SE M.Si menjelaskan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak mengalami pe- ningkatan. “Memang ada peningkatan tetapi hanya untuk sektor infrastruktur dan Ke-PU-An,"jelasnya. Menurutnya, khusus untuk pem- bahasan KUA-PPAS pihaknya meng- pembahasan KUA-PPAS antara Pemprov harapkan agar SKPD bisa mengambil bagian dalam pembahasan dan fokus untuk mengerjakan apa yang masih menjadi kekurangan dari rancangan program dan kegiatan YAMANDER/CEPOS Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen,SIP,MKP ketika berbincang- bincang dengan Kepala BPKAD Provinsi Papua, Benyamin Arisoy,SE,MSi di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, kemarin Ada Porsi Anggaran PON XX dalam RAPBD 2016 Karya Kantor Gubernur Papua. Pemerintah targetkan Senin (31/11) KUA-PPAS sudah diserahkan ke DPRP. Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP me- nuturkan sesuai petunjuk gubernur meminta kepada seluruh pimpinan Papua dan DPRP. "Bagaimana SKPD mampu melanjut- kan hal itu sampai pada penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sehingga tahapan bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan," pungkasnya. (yan/lay) JAYAPURA-Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua, Benyamin Arisoy, SEM.Si mengungkapkan Pemprov menganggarkan dana untuk pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional (PON)XX tahun 2020 dalam Rancangan Anggaran Belanja Daerah (APBD) tahun 2016. "Alokasi kebutuhan anggaran pembangunan venue PON sudah ada, hanya saja kami masih menunggu laporan rencana kerja dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Papua. Anggaran kami siapkan, tetapi Dinas PU harus sampaikan dulu program kerjanya, setelah itu, kebutuhan anggaran itu akan kembali dikaji badan keuangan," ungkapnya ketika ditemui di Kantor Gubernur Papua, kemarin. Ditegaskan, pihaknya tidak akan memberikan anggaran tanpa rencana kerja yang jelas, bahkan anggaran itu akan diawasi secara ketat; sebab pemerintah tidak ingin terdapat temuan dalam pelaksanaan anggaran PON. "Saat ini komitmen Pemprov tertib administrasi sesuai dengan komitmen Gubernur Papua," tandasnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa untuk pembangunan venue PON sebesar Rp 10 triliun, masih dibahas berapa yang berasal dari APBD Papua dan berapa dari APBN. "Ya, bisa saja Rp 2 triliun APBN, Rp 8 triliun APBD Papua atau kita balík angkanya, Rp 8 triliun APBN dan Rp 2 triliun APBD Papua," ujarnya. Jokowi menambahkan jika PON sudah selesai, maka harus ad kegiatan olahraga yang dilakukan di venue tersebut d pemeliharaan harus dilakukan dengan baik serta terus- menerus. (yan/lay) bahwa kita telah bekerja "Waktu 4 hari kita harus maksimalkan Disnakerduk Tunggu Aspirasi Soal UMP JAYAPURA-Hingga saat ini masih ada masyarakat maupun kelompok yang belum menerima penetapan upah minimum provinsi (UMP) maupun keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Hal ini membuat Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan (Disnakerduk) Papua membuka kran aspirasi dari masyarakat, kelompok, pengusaha maupun Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) terkait hal tersebut. Kepala Disnakerduk Provinsi Papua, Drs Yan Piet Rawar mengaku akan menyambut positif jika adamasyarakat maupun kelompok serta serikat pekerja yang memberikan masukan baik secara Tangsung maupun melalui demonstrasi. "Kita harapkan secara tertulis sehingga kami bisa melihat apakah ini menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi atau menjadi kewenangan dari pemerintah pusat," ungkapnya ketika ditemui di Kantor Gubernur Papua, kemarin. Dia mengakui telah mengkaji dengan baik khusus untuk UMP Provinsi Papua tahun 2016. Persoalanya, bila Pemprov menaikan sesuai dengan angka yang diinginkan dikhawatirkan akan berdampak terjadi pe- mutusan hubungan kerja (PHK) Gubernur Bakal Pimpin FGD PON 2020 JAYAPURA-Untuk matangkan persiapan tuan rumah PON XX Tahun 2020, maka dalam waktu dekat Pemprov bakal menggelar Focus Group Discusion (FGD) dengan melibatkan KONI Papua dan KONI lima kabupaten yang akan menjadi tuan rumah PON XX Tahun 2020 di Papua. "Rencananya KONI akan rapat minggu besok, di pimpin oleh bapak gubernur dengan melibatkan bupati dan walikota se Papua," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua, Dr. Muhammad Musa'ad, M.Si. Menurutnya, dalam FGD itu akan diputuskan pem- bagian pembangunan venue di lima kabupaten tersebut. "Master plannya kan sudah ada, jadi kalau nanti dibagi, tinggal konsultan masukan saja ke dalam master plan tersebut,"imbuh Musa'ad. Sementara, Sekretaris Umum KONI Papua,Yusuf Yambe Yabdi mengatakan, intinya seluruh venue akan tersebar di lima klaster di Papua, kecuali stadion utama sudah pasti di Jayapura. "Venue PON 2020 di Papua akan tersebar di 5 kabupaten/ kota di Papua, yakni Kabupaten/Kota Jayapura, Mimika, Merauke, Biak dan Wamena," pungkasnya. (yan/lay) YAMANDER/CEPOS Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH ketika berbincang-bincang dengan Kepala BPKLN Provinsi Papua, Suzanna Wanggai, S.Pd, M.Soc di Kantor Gubernur Papua, pertengahan bulan Agustus lalu. besar-besaran. "Jika terjadi PHK maka dapat menimbulkan problem baru bagi pemerintah," ujarnya. Desember, Menkopolhukam Letakan Batu Pertama Pembangunan PBLN Rawar menyadari dalam pasti ada yang AWA LINMAS UMP penetapan menerima dan menolak, tetapi fungsi pemerintah adalah sebagai fasilitator. Proses survei sudah YAMANDER/CEPOS Drs Yan Piet Rawar. JAYAPURA-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam), Luhut Panjahitan direncanakan akan meletakan batu pertama pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw pada Desember nanti. Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua, Suzanna Wanggai, S.Pd M.Soc mengatakan pem- bangunan PLBN merupakan proyek multi years sehingga akan dibangun bertahap. Pertama kantor PLBN tahap dan selanjutnya sarana pendukung seperti shoping center dan lainnya. "Untuk pembangunan PLBN sendiri diperkirakan makan waktu 1 tahun. Untuk pemerintah Papua New Guinea telah menuntaskan pembangunan PLBN di wilayah mereka," katanya. Sebelumnya, Suzanna Wanggai menuturkan bahwa untuk pembangunan PLBN Skouw pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar Rp 20 milliar dari dana APBN, "Master plan yang sudah dibuat oleh Kementerian PU untuk pembangunan pos tersebut di Skouw namun pe- ngelolaannya menjadi kewenangan Pemprov," tuturnya. Anggaran ini tidak hanya digunakan untuk pembangunan PLBN tapi juga untuk kelengkapan fasilitas yang berkaitan dengan kawasan pos lintas batas. Mengingat, negara tetangga membangun PBLN dengan standar layanan internasional. (yan/lay) gmembuat beberapa angka sudah dimunculkan. Itu sudah kita Homor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, sudan jelas bagi kita menggunakan dewan pengupahan sudah ada. YAMANDER/CEPOS Dr. Muhammad Musa'ad, M.Si. imbuh pria asal Biak ini. Seluruh isi yang termuat di halaman ini menjadi Tanggung Jawah Bua H mee dan Protokol Setda Provinsi Papua dan diluar Tanggung Jawab Harian Cenderawasih Pos. website: www.cenderawasihpos.com email: cepos jpr@yahoo.com/redaksi@cenderawasihpos.com