Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

PUBLIK INTERAKTIF Cenderawasih Pos, 6. Jumat, 27 November 2015 HATI, SUARAKU UNTUK RAKYATKU DALAM GERBANG KASIH Menyoal Status Staf Desa SATU YALIMO Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melempar usulan agar jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di- sematkan bagi para staf desa. Di beberapa daerah, seringkali staf desa silih berganti seiring dengan lengsernya kepala desa (Kades). Di samping melancarkan pe- nyerapan dana desa, hal ini dilakukan demi menghindarkan staf-staf desa dari intrik politik saat terjadi hiruk-pikuk pemilihan Kades. Alokasi dana desa yang begitu besar mengharuskan sumber daya manusia (SDM) yang cukup memadai untuk mengurusnya. Jika hal ini diabaikan, tentu dikhawatir- kan terjadi penyalahgunaan. Akibatnya, para koruptor tidak hanya lahir di level nasional, melainkan juga di tataran lokal. Dana desa yang seyogyanya di- manfaatkan untuk memberdayakan masyarakat desa justru menjadi proyek bancakan elite-elite nakal dan oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Oleh sebab itulah, perlu analisis mendalam mengenai alur birokrasi, prosentase kebutuhan, dan analisis jabatan, sebelum pemerintal ne- nerbitkan keputusan. Apalagi, tersebar rumor bahwa wacana Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota yang berstatus sebagai PNS. Berbeda dengan kelurahan, desa bukanlah bawahan kecamatan dan bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Desa dibekali hak mengatur wilayah yang lebih luas (meski dalam per- kembangannya, sebuah desa dapat berubah menjadi kelurahan). Pengembalian Sekdes pada "status asli" berlatar belakang bahwa kinerja mereka selama ini bersifat ambigu. Di satu sisi, mereka bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun di sisi lain, mereka harus menjalankan misi pemerintah. Tak heran jika muncul nada miring bahwa Sekdes adalah "kaki tangan negara" yang bermukim di desa. Sebab mengantongi gaji dari pemerintah, Sekdes tidak perlu khawatir jika pengabdian mereka kepada orang-orang desa relatif rendah. Toh, mereka tetap dapat menikmati kucuran dana dari atas. Oleh Riza Multazam Luthfy* SATU PILIHAN demokrasi yang dijunjung tinggi oleh tokoh-tokoh bangsa dan negarawan. PILIH NO. 1 LUTER - BEAY Pemborosan Uang Negara Jika wacana di atas terealisir, bisa dibayangkan betapa besar uang negara yang dibelanjakan untuk "membayar" staf desa. Padahal, program-program yang dibebankan APBN tidak selalu berjalan mulus. Sebagai contoh, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), di mana dalam kenyataannya kurang mampu mengatrol kesejahteraan warga desa, akan tetapi lebih pada upaya menguntungkan mereka yang terlibat di dalamnya. Bukannya berikhtiar membangkitkan perekonomian memberdayakan masyarakat, para fasilitator PNPM justru terkesan memperkaya diri dengan gaji yang diterima setiap bulan tanpa memedulikan target yang harus dipenuhi. Belum lagi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sedang menyeleksi pendamping dana desa yang akan membantu penyusunan laporan keuangan dana desa penggunaannya. Mereka bertugas jangka panjang. Sehingga, kreatifitas mengawal kepala desa beserta aparatur desa lainnya dalam menggunakan anggaran. Maka, daripada mengangkat staf desa sebagai PNS, lebih baik pemerintah berusaha memaksimalkan peran dan fungsi pendamping desa. Hal ini juga bertujuan menghilangkan dualisme kewenangan staf desa dan pendamping desa yang hanya akan menyebabkan rancunya pemerintahan desa. Pemerintah dituntut mampu lokal serta potensi Ini juga yang menjadi faktor mengapa staf desa tidak perlu di-PNS-kan. Mengutip La Ode Ida (2012), staf desa merupakan unit pemerintah dalam civil society yang secara sukarela menanamkan nilai budaya di daerah tertentu, tanpa sedikit pun berharap imbalan. Kebutuhan negabiayai individu, tapi berinvestasi bagi kepentingan kehidupan rakyat pengangkatan staf desa sebagai "pengabdi negara" berawal dari tuntutan mereka yang mengeluhkan tentang minimnya pendampingan penggunaan dana desa. Kebijakan pemerintah tidak boleh didasarkan hanya pada desakan sejumlah pihak. Timbulnya kebijakan mesti berangkat dari analisis tajam dan pertimbangan rasional. Harus ada latar belakang, alasan, serta motif kuat mengapa suatu kebijakan diambil. Pemerintah tidak semestinya mengesampingkan fakta bahwa masyarakat kita saat ini, termasuk orang desa, sudah mulai berpikir pragmatis. Boleh jadi, tuntutan sebagai pegawai negeri hanya demi meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki perekonomian, dan melarikan diri dari kepungan kebutuhan sehari- hari yang kian mendesak. Tanpa rasionalisasi, munculnya kebijakan akomodatif dan kompromistis rentan merusak-prinsip-prinsip LUTHER WALILO, S.Kep. MM dan BEAY ADOLF, S.E serta Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 - 2020 desa sangat bermanfaat orang-orang bagi peningkatan pembangunan kawasan perdesaan. Adapun pendapat bahwa perekrutan staf desa menjadi PNS adalah dalam rangka membuka lapangan pekerjaan rasanya kurang tepat. Sarjana-sarjana yang menganggur bisa diberdayakan dengan cara merevitalisasi BUMDES sebagai katalisator perekonomian masyarakat perdesaan. Dengan demikian, mereka tidak hanya berpangku tangan, menunggu peluang pekerjaan yang semakin kecil. Seyogyanya mereka dibentuk sebagai pribadi-pribadi dengan kualitas mumpuni serta jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) yang tinggi. ANA Kerja dan Kerja Untuk Pulihkan dan Sejahterakan Rakyatku memelihara struktur desa bercorak unik dan genuine, sehingga memiliki pola, bentuk, dan karakter yang berbeda dengan kelurahan. Menurut ketetapan regulasi, kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi, kelurahan merupakan wilayah kerja Partai NasDem RANPENUDAHAN Dosen STAI Attanwir PDI IPERJUANGAN GOLONGAN KARYA Bojonegoro. Yalimo Ku Kila dan Kita Itu Yalimo DENNY FALUK, S.E dan YANLI C. KUMAYAS Kami Hadir Untuk Membangun Yalimo Yang "Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo 2015- 2020 Percayakan Pada kami, Untuk Mengantar Rakyat Yalimo, Untuk Ingat, 9 Desember 2015 o0ol!! Coblos Nomor 3 "MERDEKA" COBLO S NO 1. Merdeka mendapatkan Pendidikan. 2. Merdeka mendapatkan Kesehatan. 3 Merdeka mendapatkan Kesejahteraan. 4. Merdeka mendapatkan Pekerjaan. 5. Merdeka mendapatkan Masa Depan. ER DABI, S.Sos. Calon Bupati LAKIUS PEYON, SST.Par. Calon Wakil Bupati PARTAI KEADILAN PARTAI MENUJU MASYARAKAT YALIMO UNTUK, “MERDEKA" DIC SEJAHTERA PAN P KB PKS GERINDRA IZKTALANAAT HAORAL PARTAI DEMIOKRAT website: www.cenderawasihpos.com email: cepos jpr@yahoo.com/ redaksi@cenderawasihpos.com SCOXX