Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

2cm MAHAKA GROUP SABTU, 7 JANUARI 2017 8 RABIUL AKHIR 1438 H NOMOR 004/TAHUN KE-25 MUHAMMAD NURSYAMSYI, MUHYIDIN Wapres menegaskan kenaikan tarif STNK dan BPKB keputusan Presiden. MATARAM - Sejumlah warga yang mengurus administrasi kenda- raan menyatakan terkejut dengan ta- rif baru yang berlaku kemarin. Mere- ka menilai, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Pendapatan Ne- gara Bukan Pajak (PNBP) yang meng- atur tarif itu kurang sosialisasi. "Masyarakat ndak tahu, ini yang tidak dipahami masyarakat karena informasi di media kenaikan sampai 300 persen," kata Komaruddin (52 tahun) warga Narmada, Lombok Ba- rat, yang mengurusi proses balik na- ma kendaraannya di Kantor Samsat Mataram, NTB, Jumat (6/1). Ia me- nuturkan, banyak warga, termasuk Komaruddin, terkecoh dengan ren- cana kenaikan. Ia menyangka yang naik adalah nominal pajak kendaraan, bukan tarif pengurusan. Hal tersebut yang mem- buat banyak warga, termasuk dia, berbondong-bondong ke Kantor Samsat Mataram sebelum aturan di- CABAI RUSAK Petani menunjukkan hasil panen cabai rawit yang rusak di Pamekasan, Jawa Timur, Jumat (6/1). Dalam sepekan terakhir harga cabai rawit di Pulau Madura naik dari Rp 80 ribu per kilogram menjadi Rp 100 ribu per kilogram karena gagal panen akibat faktor cuaca. Berita terkait di halaman 4. Tarif Baru STNK Minim Sosialisasi REPUBLIKA HALIMATUS SA'DIYAH JAKARTA - Pemerintah akan mengubah strategi pemberian subsidi listrik agar lebih tepat sasaran. Hal tersebut diklaim sebagai salah satu strategi yang akan dijalankan peme- rintah pada 2017 demi mengatasi ke- timpangan ekonomi nasional. Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemis- kinan (TNP2K) Bambang Widianto mengatakan, pemerintah bersama dengan PLN telah mendata jutaan ru- terapkan. "Seharusnya sosialisasi le- bih baik lagi sehingga masyarakat mengerti," katanya. OELH: FITRIYAN ZAMZAMI, UMI NUR FADHILAH Komaruddin mengaku terkejut ketika mendengar kabar kebijakan tarif yang baru. Meski begitu, ia me- nyatakan, sebagai masyarakat, ia ha- nya bisa mengikuti apa yang sudah ditetapkan pemerintah. Di Ibu Kota, warga yang meng- urus surat-surat kenda- raan Ditlantas Polda Metro Jaya juga mengeluhkan soal sosialisasi tersebut. Dewi (40), salah satu war- ga yang mengurus BPKB sepeda motornya, menilai, seharusnya pemerintah memberitahukan kenaikan tarif tersebut setidaknya tiga bulan sebelumnya sehingga masyarakat dapat melakukan persiapan. "Misal- nya, diumumkan 'tarif mau naik ini'. Jadi ntar bisa bayar duluan, jadi kan nggak kaget juga," katanya. Ia mengatakan, sudah membayar biaya pengurusan BPKB dengan tarif baru sebesar Rp 225 ribu, kemarin. Nominal itu meningkat dari regulasi sebelumnya yang mengatur biaya se- nilai Rp 80 ribu. "Menurut saya, berat banget. Kalau bisa naik bertahaplah, jangan sampai tiga kali lipat lang- sung," tutur Dewi. Sementara, warga lainnya asal Pa- sar Minggu, Jakarta Selatan, Andika (18) merasa pelayanan pengurusan Misalnya, rumah tangga yang din- ding rumahnya masih terbuat dari bi- lik bambu atau yang lantainya belum berlapis keramik. "Kita akan meng- urut 40 persen paling bawah. Kalau tidak masuk di situ, berarti tidak akan dapat tarif listrik subsidi," kata Bam- bang di gedung Kantor Staf Kepre- Indepth Dana Tarif Baru Mengalir ke Polri ari masih pagi, pada Rabu (4/1) kemarin, ketika telepon milik Redaktur Pelaksana Republika.co.id, Maman Sudiaman, berdering. la baru saja menginjakkan kaki di lantai dua kantor Republika, saat itu. Telepon diangkat, dan di sebelah sambungan berbicara salah satu kepala humas BUMN ternama di Tanah Air. la kemudian berbicara soal salah satu artikel di koran Republika terbitan hari itu yang ia nilai asal comot dari internet tanpa ada klarifikasi. balik nama BPKB di Polda Metro Jaya sudah mulai membaik. "Tadi lebih cepat, sama polisinya lebih banyak yang menangani. Jadi kalau nanya langsung ditanggapi, lumayan enak walaupun naiknya banyak," kata dia. Keputusan Presiden Sementara itu, Wakil Presiden Ju- suf Kalla menegaskan, kenaikan tarif pengurusan surat kendaraan melalui PP 60/2016 adalah keputusan Presiden Joko Widodo. Hal itu ia sampai- kan terkait simpang siur soal lembaga mana yang meng- usulkan kenaikan tarif dalam regulasi tersebut. Maman yang baru masuk kantor sepulang liburan akhir tahun bersama Kalsi Hlm-9 Menurut JK, baik kepoli- sian maupun Kementerian Keuangan hanya bersifat mengusulkan. "Karena itu, dalam bentuk PP, jadi yang me- mutuskan Presiden. Tidak mungkin Kapolri yang memutuskan, atau Men- teri Keuangan memutuskan, yang menandatangani kan Presiden," kata JK di Kantor Wakil Presiden, kema- rin. Mendesaknya Penangkalan Hoax Dalam salinan PP 60/2016 me- mang tercantum tanda tangan Pre- siden Joko Widodo tertanggal 2 De- sember 2016. Kendati demikian, Men- ko Perekonomian Darmin Nasution sempat menyatakan, Jokowi juga mempertanyakan kenaikan tarif hing- ga mencapai tiga kali lipat dalam regu- lasi yang ia tanda tangani tersebut. Subsidi Listrik untuk Rumah Bilik Bambu sidenan, Jumat (6/1). mah tangga yang masuk dalam ka- tegori 40 persen masyarakat termis- kin. Pendataan itu dilakukan dengan mengacu pada sejumlah variabel ter- tentu yang menggambarkan tingkat ekonomi sebuah keluarga. Pada tahun ini, sambung dia, akan ada empat juta pelanggan baru listrik 450 VA yang bersubsidi. De- ngan demikian, total pelanggan yang akan menjadi penerima tarif subsidi listrik akan menjadi 27 juta keluarga, dari yang sebelumnya 23 juta. M Menurut Bambang, berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, saat ini masih lebih banyak jumlah pe- langgan listrik 900 VA dibandingkan 450 VA. Artinya, subsidi yang diberi- kan pemerintah masih lebih banyak keluarga, kemudian menjanjikan memeriksa artikel di halaman koran yang dimaksud. Senyum mengembang di wajahnya tak lama kemudian selepas sadar yang dilakukan rekan-rekan sekantornya. Hari itu, tepat pada edisi ulang tahun ke- 24, koran Republika tampil khusus. Di halaman muka, ada pengantar dari Pemimpin Redaksi Irfan Junaidi bahwa akan ada beberapa berita palsu alias hoax, yang ditampilkan dalam lembaran- lembaran koran di sela-sela berita-berita sesungguhnya. MONUMEN PERS NASIONAL Masing-masing berita diberi garis api dengan keterangan bahwa ia bukan berita sungguhan. Pada akhir paragraf masing- masing berita palsu juga dituliskan maksud pemuatannya serta sumber yang pn.kominfo.gond Menurut JK, sikap Presiden yang mempertanyakan kenaikan tarif tak berarti membatalkan keputusan pe- nerbitan PP 60/2016. Jokowi, menu- rut JK, hanya menyampaikan agar kenaikan tarif tersebut dilakukan secara hati-hati. "Presiden hanya me- nyatakan bahwa hati-hati, tapi begitu sudah diketahui di situ, begitu sudah ditandatangani, ya berlaku. Tidak berarti harus ditarik lagi," ujar JK. Kapolri Jenderal Tito Karnavian berkeras bahwa kenaikan tarif peng- urusan STNK dan BPKB akan mem- berikan manfaat bagi masyarakat. Menurut Tito, dengan kenaikan tarif tersebut, nantinya kepolisian akan membuatkan sistem pembayaran se- cara daring (online). Tito mencontohkan, jika ada war- ga yang membeli mobil di Surabaya dan kebetulan tinggal di Jakarta, ke- mudian ingin memperpanjang STNK, hanya perlu membayar Rp 50 ribu dan tidak usah bolak-balik Jakarta- Surabaya. "Sekarang dengan kenaikan kita akan buat online untuk pajak online, perpanjangan online STNK hanya dibebani sebanyak Rp 50 ribu, untuk sepeda motor Rp 20 ribu. Jadi, tolong jangan dihitung persentasenya," ucap Tito. Ia menambahkan, dengan per- baikan sistem pelayanan secara da- ring, nantinya juga dapat menghapus percaloan dan pungli. dessy suciati saputri ed: fitriyan zamzami SAIFUL BAHRI/ANTARA dinikmati kalangan menengah di- banding dengan rakyat miskin. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan cara baru untuk memastikan dana yang dialokasikan negara dapat diterima oleh orang yang benar-benar membutuhkan. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sofyan Basir menyebutkan, awal tahun ini tariff adjustment untuk golongan 450 VA ke atas, kecuali golongan 900 VA, Bersambung ke hlm 9 kol 1-3 menyebarkan. Tujuannya, Republika ingin mengajak pembaca membandingkan berita palsu dengan berita yang dibuat berdasarkan metode jurnalistik awamnya. Pada hari yang sama, sekitar pukul 08.30 WIB, berbagai pesan singkat masuk ke telepon milik Rubijanto, sekretaris pribadi BJ Habibie. Di berbagai grup aplikasi di ponsel pintarnya juga ramai notifikasi obrolan. Belum lagi, panggilan telepon dari berbagai tokoh, kerabat, serta kenalan. Hal itu terkait berita palsu yang dimuat di Republika pada halaman dua soal kabar kematian Pak Habibie. la menyebar Bersambung ke hlm 9 kol 1-6 159) Menyimak Berita Bercampur Hoax TH WAJIB MENANG REKOR Will republika.co.id Republika Online @republikaonline Rp 3.500 /24 Halaman LUAR P JAWA Rp 4.500 Ditambah ongkos kirim REKOR | HLM 13-24 Dapatkan di App Store TUHAN, JANGAN TINGGALKAN AKU CERBUNG | HLM 23 REPUBLIKA ONLINE Pipiet Senja 77 Jabar Minta Bebas Visa Dievaluasi Dapatkan di Google play MUHAMMAD FAUZI RIDWAN, ZULI ISTIQOMAH BANDUNG-Serangkaian penangkapan warga negara asing yang masuk menggunakan kebijakan bebas visa membuat resah sejumlah pejabat daerah di Jawa Barat. Mereka meng- inginkan kebijakan itu dicabut atau setidaknya dievaluasi. Warga negara asing itu umumnya masuk dengan visa sebagai turis, tapi saat di- tangkap, mereka justru bekerja di perusahaan atau membuat usaha. Bupati Bandung, Da- dang M Naser, menyata- kan, kebijakan bebas visa belum memberikan kontri- busi positif terhadap dae- rahnya. Alih-alih, kebijakan tersebut meningkatkan po- tensi masuknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal. "Negara nggak usah bebas visalah. Lebih baik visa yang dipermudah. Dengan pengendalian dan persyaratan dipermudah masuk ke Indo- nesia. Dengan bebas visa, penyusupan bisa ma- suk," ujar Dadang, Jumat (6/1). Dadang menyatakan, kebijakan bebas visa harusnya berlaku setara antardua negara. Ia menilai, tak adil bila warga negara asing bebas memasuki Indonesia, sedangkan WNI masih dikenai peraturan ketat untuk menuju negara bersangkutan. "Indonesia ke Cina bayar, tapi mereka ke sini bebas visa. Di mana struktur ko- munikasinya," kata dia. Bagaimanapun, Dadang menjanjikan, selama bebas visa masih berlaku, Pemkab Bandung akan menguatkan pengawasan melalui Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan kepolisian. Selain REPUBLIKA MELAWAN HOAX ISRAEL: KAMI AKAN NUKLIR PAKISTAN ● Headline Republika edisi Rabu (4/1). Bersambung ke hlm 9 kol 4-6 » Rehat PP 60/2016 Minim Sosialisasi Kalau soal kenaikan cepat banget eksekusinya Indepth Evaluasi Bebas Visa Dikaji Hlm-9 BI Optimistis Inflasi Tetap Stabil Maksudnya... stabil kenaikannya? TURIK NGAR TINGGALKAN ANV SPIRUKA OPIN Menkeu Nilai JP Morgan Lakukan Penyesatan 4cm Color Rendition Chart