Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Amerika udah izin an atribut tugas di militer AS diizinkan gut, atau S Izinkan Hijab bolehkan izin diberikan oleh tingkat lebih rendah, yaitu komandan brigade. "Berdasarkan contoh keberhasilan para tentara yang bertugas (meski mengenakan atribut khusus-Red), saya memutuskan bahwa para komandan tingkat brigade boleh menyetujui per- mohonan akomodasi (mengenakan atri- but khusus-Red)," demikian pernya- taan tertulis Secretary of Army, Eric Fanning. eimbang- anan para comodiasi an ibadah ini me- ikian per- S, Letkol kan dalam ditanda- revisi se- kait izin akan tur- hijab bagi Hijab me- warna se- k dipakai akan atri- diberikan u jabatan anan. Saat oleh Eric ini mem- REPUBLIKA SABTU, 7 JANUARI 2017 ma lebih wancara n Trump melalui iarder 71 "Dewa- -rang de- ng," kata saatnya njukkan a, ia me- ik'. Trump retasan, ah mem- berisi milu AS. ser sekolah min negara. mas- ab, Dencian dap zirah. asus emukan us anak- erang, eh guru. tkan ang ok nti bagi kap dia. *F*!! ejabat ntuk Mereka ALAA BADARNEH/EPA Aturan baru ini juga membolehkan personel militer wanita mengenakan gelang dan memelihara rambut gimbal. Penggunaan atribut keagamaan harus diiringi dengan ketaatan pada keyakinan mereka dan tidak akan menimbulkan "bahaya spesifik dan nyata", demikian diulas Huffington Post. Izin mengenakan atribut keagamaan akan berlaku sepanjang karier personel militer. Menurut memo tersebut, izin itu tidak akan dicabut atau diubah tanpa persetujuan Secretary of Army. Penggunaan atribut keagamaan itu juga tidak akan memengaruhi penugasaan atau penempatan tugas personel yang bersangkutan, kecuali dalam kasus tertentu yang terbatas. Keputusan militer AS ini dibuat beberapa hari setelah Kepolisian New York polisi mengenakan turban dan memelihara janggut untuk alasan kea- gamaan.reuters Trump akan diberikan informasi yang sama pada Jumat. Versi publiknya akan dirilis pekan depan. Biden menambahkan, laporan itu menerangkan detail apa yang Rusia lakukan. "Upaya untuk memengaruhi dan mendiskreditkan proses pemilih- an AS," katanya. Menurut Biden, peretasan adalah bagian dari sistem untuk merusak Hillary Clinton. Peretasan juga lebih meluas dariada yang diperkirakan. Moskow berkali-kali bersikeras menyangkal keterlibatan dalam se- rangan siber AS. Juru bicara peme- rintahan Rusia, Dmitry Peskov, me- ngatakan, AS adalah contoh ketidak- pastian dan agresi. ed: yeyen rostiyani justru sering mendukung sikap Islamofobia yang membuat warga semakin benci terhadap Muslim. Beberapa bulan lalu, Menteri Urusan Perempuan Prancis, Laurence Rossignol, turut melayangkan komentar pedas terhadap perempuan Muslim. la membandingkan perempuan Muslim yang mengenakan hijab dengan "negro Amerika" yang banyak dijadikan budak. "Satu-satunya solusi untuk Muslim Prancis dan setiap warga negara agar mencintai keadilan dan kesetaraan adalah bersatu dan terlibat dalam pengambil keputusan," ujar Louati. Menurutnya, pemilihan presiden dan parlemen Prancis nanti adalah kesempatan untuk menghilangkan kebencian terhadap Muslim, la mengatakan, tak ada seorang pun masyarakat yang dibangun di kebencian.ed: yeyen rostiyani atas REPUBLIKA SABTU, 7 JANUARI 2017 Dana Tarif Baru Mengalir ke Polri SAPTO ANDIKA CANDRA, DEBBIE SUTRISNO BPK menyangkal ikut mendorong kenaikan tarif. JAKARTA - Kementerian Keuangan menyatakan bahwa sebagian besar dana yang diper- oleh dari kenaikan tarif peng- urusan surat kendaraan akan di- alokasikan ke Polri untuk per- baikan pelayanan. Tuntutan rak- yat atas perbaikan kinerja Polri juga dijadikan alasan kenaikan tarif yang diatur dalam Peratur- an Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tersebut. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menjelas- kan, sebanyak 92 persen dana yang masuk melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP) itu akan digunakan sebagai kom- pensasi pelayanan di kepolisian. Sedangkan, delapan persen di- setor ke dalam penerimaan APBN. Artinya, penerimaan ini akan berbaur dengan sumber peneri- maan negara lainnya untuk membiayai berbagai macam keperluan, termasuk pendidikan dan pelayanan publik lainnya. "Jadi, ini kembali ke masyarakat, tidak digunakan untuk yang lain. Dan, hanya boleh digunakan un- tuk kegiatan pelayanan PNBP," ujar Askolani di Kantor Staf UMAR MUCHTAR, FREDERIKUS BATA JAKARTA - Direktur Jende- ral Imigrasi Kementerian Hu- kum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Ronny Som- pie menyatakan belum meneri- ma keputusan soal penghapusan beberapa negara dari daftar be- bas visa kunjungan. Hal tersebut ia sampaikan menyusul pernya- taan Menko Kemaritiman dan ESDM Luhut Binsar Pandjaitan soal rencana pemerintah terse- but. "Apakah memang sudah ada penghapusan? Dari keputusan siapa penghapusan tersebut? Saya belum pernah menerima keputusan tersebut," tutur dia kepada Republika, Jumat (6/1). Ronny juga mengatakan, pihak- nya sampai saat ini masih akan melakukan pengecekan terhadap keputusan tersebut. "Yang tidak diberikan adalah 900 watt. Memang tidak layak mereka menerima subsidi. Kare- na banyak, ada kos 40 kamar di- taruhnya 900 watt. Rumah kon- trakan juga banyak yang meng- gunakan dua kali 900 watt. Ini hal yang kita hilangkan karena ini pencurian subsidi," ujar Sofyan. Evaluasi Bebas Visa Dikaji Sebagai kompensasi dari pengalihan subsidi pelanggan listrik golongan 900 VA ini, PLN dan pemerintah menargetkan penambahan desa yang tersam- bung listrik hingga 2.000 desa pada 2017. Angka ini menjadi bagian dari 12 ribu desa terluar yang sampai saat ini tercatat belum tersentuh aliran listrik. Presiden, Jumat (6/1). Pemerintah menaksir, tarif yang baru bisa menambah pe- nerimaan nonpajak hingga Rp 7,406 triliun pada 2017. Target itu meningkat dari realisasi PN- BP tahun 2016 sebesar Rp 5,37 triliun. Askolani juga menegaskan bahwa penyesuaian tarif ini su- dah dilakukan melalui pemba- hasan mendalam lintas kemen- terian dan lembaga, seperti Ke- menkeu, Polri, Badan Anggaran DPR, dan Badan Pemeriksa Ke- uangan (BPK). Bahkan, lanjut- nya, Badan Anggaran DPR mem- beri masukan penyesuaian tarif PNBP lantaran nihilnya penye- suaian tarif sejak 2010 lalu. Askolani mengungkapkan, BPK menemukan masih adanya kelemahan dalam penetapan pe- mungutan tarif STNK dan BPKB. "Kalau kita memungut tidak se- suai tarifnya, itu juga jadi temu- an BPK. Hal inilah akhirnya re- visi tarif ini dilakukan," kata Askolani. pernyataan resmi sekaligus keterangan soal niat Republika, tetapi serbuan pertanyaan tetap datang. "Sekitar 08.30 WIB ba- nyak yang mempertanyakan be- rita itu," kata dia saat berbincang dengan Republika, Jumat (6/1). Usaha klarifikasi terhadap pemberitaan Republika tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi kolega Pak Habibie dari Belanda, Jerman, Prancis, Australia, dan Malaysia. Reaksi khawatir, panik, dan bertanya- tanya membuka obrolan klarifikasi. Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menambahkan, ke- naikan tarif pengurusan doku- men kendaraan ini tak lepas dari tuntutan masyarakat kepada Polri untuk meningkatkan pela- yanan dan transparansi ke- uangan. "Jadi, tidak mungkin meningkatkan indeks kesela- matan, sementara investasi tidak ada pertumbuhan. Marah adalah reaksi pertama setelah mendengar penjelasan Rubijanto terhadap pemberitaan itu. "Komennya macam-macam ada yang marah, minta untuk menangkap orang Boy menekankan, kenaikan tarif ini bermuara pada sejumlah tujuan utama, yakni peningkatan Subsidi Listrik untuk Rumah Bilik Bambu. justru mengalami penurunan. Sepertiga dari 18,7 juta pe- langgan listrik 900 VA subsidi- nya resmi dicabut. Tarif listrik sepertiga pelanggan itu per 1 Januari 2017 resmi dinaikkan dari Rp 605 per kilo watt hour (kWh) akan naik menjadi Rp 791 per kWh. Ia meminta masyarakat un- tuk bersabar dan menunggu hingga benar-benar ada kepu- tusan yang jelas terkait pengha- pusan itu. "Saya masih akan me- ngeceknya, mohon waktunya," kata dia. Kepala Biro Hubungan Ma- syarakat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemen- kumham) Effendy Perangina- ngin juga menuturkan, pihaknya belum menerima surat edaran secara formal terkait negara yang dihapus dari kebijakan bebas visa kunjungan ke Indonesia. Meski begitu, Effendy melan- jutkan, Kemenkumham akan menunggu adanya surat edaran formal tentang penghapusan ter- sebut dalam satu atau dua hari ini. "Kita tunggulah, mungkin dalam waktu satu atau dua hari akan ada edaran tentang itu," ujar dia. Sedangkan, Luhut Pandjai- lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ES- DM), Kementerian Dalam Ne- geri, TNP2K, BPS, dan PLN. "Kami telah melakukan survei dengan keliling menyusuri tiap desa dan dusun di tiap kota untuk meneliti selama 10 bulan kemarin. Jadi, tidak ada kenaik- an tarif listrik, yang ada mereka yang tidak berhak kami berhen- tikan untuk menerima subsidi," kata Sofyan. Meski pro dan kontra masih disuarakan masyarakat, Sofyan menegaskan, kebijakan ini sudah melalui pembahasan mendalam Mendesaknya Penangkalan Hoax Berdasarkan catatan PLN, sebanyak 1.300 desa masih be- lum teraliri listrik di Sumatra. Sedangkan, 1.400 desa lainnya juga masih belum tersentuh lis- trik di Papua. Tahun ini, peme- rintah menganggarkan Rp 4 trili- un untuk penerangan di 2.000 desa dan penerimaan sebesar Rp 20 triliun dari efisiensi subsidi akan dikembalikan untuk pembangunan infrastruktur desa tertinggal. "Contohnya, tahun kemarin kami dapat PMN (Penyertaan Modal Negara) Rp 10 triliun untuk bangun trans- misi, gardu induk, dan desa ter- tinggal," ujar Sofyan. Sebelumnya, Presiden Joko yang menyebarkan. Penjarakan. Orang masih sehat kok dibilang meninggal," kata Rubijanto menceritakan reaksi yang ia dengar dari kerabat dan kolega Pak Habibie. pelayanan, termasuk digitalisasi pengurusan dokumen, perbaik- an fitur keamanan pada surat- surat kendaraan, dan pencegah- an pungutan liar dengan pem- berian insentif kepada petugas. Sementara itu, Wakil Ketua BPK Achanul Kosasih menutur- kan, pihak BPK tidak akan men- dorong agar lembaga kepolisian atau Kementerian Keuangan me- naikkan biaya pengurusan STNK dan BPKB. Kenaikan harga ter- sebut mutlak inisiatif pemerin- tah. la menyebut, tidak kurang dari 1.000 orang menghubungi- nya saat itu. Berbagai media cetak, elektronik, dan daring tak luput berlomba mendapat klarifikasi dari Rubijanto. Bahkan, ia mengatakan, usaha untuk menanyakan kabar kesehatan Pak Habibie tetap berlangsung hingga Jumat (6/1) siang. "Saya ditelepon oleh televisi, hampir semua media. Ada juga yang bawa presenter lengkap dengan kamera dan mobilnya datang ke rumah. Saya jelaskan tentang berita Repub- "Setahu saya tidak ada do- main kenaikan PNBP apa pun ke BPK. Jadi, BPK tidak ada kewe- nangan dalam posisi itu," kata Achsanul ketika dihubungi Re- publika, Jumat (6/1). Wakil Ketua BPK Agung Fir- man mengatakan, pihaknya me- mang melakukan pemeriksaan terhadap semua sektor penda- patan negara, termasuk dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yang dihasilkan dari pengurusan STNK dan BPKB. "Kita hanya memberikan opini untuk kewajaran keuangan dari laporan yang diberikan ke BPK," kata Agung, kemarin. Soal nilai perbedaan perihal harga material kertas untuk pem- buatan STNK dan BPKB temuan BPK yang dijadikan alasan ke- naikan tarif, Agung enggan me- merincinya. Namun, ia meya- kini bahwa kenaikan tarif sudah dipertimbangkan dengan ma- tang oleh pemerintah. ed: fitriyan zamzami tan menegaskan bahwa kebijak- an bebas visa sedang dalam ta- hap pengkajian hingga sebulan mendatang. Luhut menuturkan, banyaknya negara yang bakal di- cabut izin tersebut belum dipas- tikan. "Evaluasi kan nggak mungkin satu hari. Paling tidak satu bulan, periksa dulu data se- gala macam," ujarnya. Ia mengiyakan salah satu kri- teria pencabutan izin bebas visa dilihat dari pelanggaran imigrasi yang dilakukan oleh warga ne- gara asing. Kemudian, soal ke- untungan dari sisi ekonomi dan pariwisata. "Kita lihat ada tidak manfaat kita berikan bebas visa ke negara tertentu. Kalau tidak ada, nga- pain dikasih. Kedua, kita lihat pelanggaran-pelanggaran, bera- pa banyak yang dia buat. Ketiga, apa nilai tambah yang kita dapat dari situ," tutur Luhut meme- rinci.ed: fitriyan zamzami dari hlm 1 Widodo mengatakan, konsumsi listrik di Indonesia saat ini masih rendah dibandingkan negara lain. Konsumsi listrik per kapita Indonesia hanya 917 Kwh pada 2015. Sementara di negara lain, seperti Vietnam sudah 1.715 Kwh. Bahkan, Singapura sudah mencapai 9.146 Kwh. "Kalau kita ingin tumbuh cepat lagi mela- kukan pembangunan di seluruh pelosok Tanah Air, kebutuhan listrik akan meningkat," kata dia. Jokowi menegaskan, keterse- diaan energi nasional merupa- kan kunci dalam mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan. Pemerintah, menurut dia, harus lebih fokus dan lebih giat lagi dalam mempercepat pemerataan pembangunan, termasuk di sektor energi. "Sehingga keadil- an sosial bagi seluruh rakyat In- donesia betul-betul bisa ter- wujud," ucap Jokowi. Keadilan di bidang energi bukan hanya soal ketersediaan listrik. Jokowi menyatakan, ke- tersediaan energi berupa bahan bakar minyak (BBM) yang mu- rah dan merata juga harus di- wujudkan.ed: fitriyan zamzami dari hlm 1 lika itu," katanya. Rubijanto juga menghubungi Pak Habibie untuk mengabarkan dirinya yang tengah menjadi topik perbincangan. Melalui obrolan di aplikasi ponsel pintar, Habibie justru menginformasikan berbagai kegiatan yang dia lakukan. Pak Habibie mengabarkan kondisinya yang sehat. la tengah berada di Muenchen, Jerman. Pada 2 Januari, Pak Habibie bersama masyarakat Indonesia di Kota Muenchen menggelar tahlil untuk mendoakan almarhumah, Hasri Ainun Habibie. Berbagai foto kegiatan doa bersama itu juga dibagikan Pak Habibie pada Rubijanto. Demikian di salah satu grup aplikasi perbincangan Whatsapp » Resonansi OLEH ASMA NADIA Harga Sebuah Nyawa B erapa harga sebuah nyawa? Seorang teman dengan lugas menjawab. "Di sini harga nyawa murah. Kamu 'colek' sedikit saja aparat, semua beres. Jadi, jangan heran jika ada kapal tidak laik berlayar bisa melaut, ada pesawat tidak laik terbang bisa mengangkasa, atau orang yang belum piawai mengemudi bisa mendapatkan SIM." Terbayang kasus kapal motor Zahro Express yang terbakar meski baru beberapa meter berlayar dari dermaga. Dua puluh tiga nyawa anak bangsa yang ingin bertamasya hilang sia-sia. Bahkan, nakhoda dan awak kapal menyelamatkan diri terlebih dahulu. Pelampung yang tersedia ternyata tidak cukup. Bayangkan, ini terjadi di kapal wisata yang seharusnya identik dengan kenyamanan dan kesenangan. Jika untuk wisata saja seperti ini, bagaimana dengan kapal lain? Saksi selamat di Zahro Express menyatakan mereka mencium aroma bahan bakar jauh sebelum kapal berangkat. Lalu, mengapa tidak ada yang menegur? Kadang kita menyepelekan masalah. Mengabaikan insting. Berpikir: Ah, biasanya tidak apa apa. Nakhoda tidak mungkin ingin nyawanya terbang. Jadi, berhentilah khawatir. Benarkah? Ini soal nyawa, Bung! Sikap santai, sembarangan, rasa sungkan, dan meremehkan seharusnya dibuang jauh-jauh. Dalam video yang tersebar di sosial media terlihat jelas seorang lelaki dengan seragam pilot-ingat dengan seragam resmi-masuk dalam keadaan terhuyung-huyung melewati security check. Barang-barang berjatuhan, tas berantakan. Sang petugas keamanan yang mengawasi, bukan hanya satu, melainkan dua atau tiga orang, membantu sang pilot yang terlihat mabuk membereskan tasnya. Saat menyaksikan video tersebut, saya menduga pasti pilot ini digiring ke ruang keamanan, ruang khusus, atau apalah untuk dipastikan kondisinya. Ternyata tidak. Sang pilot dengan seragamnya dibiarkan berlalu. Artinya, petugas keamanan bandara lapis pertama, baru saja membiarkan pilot yang kemungkinan mabuk menerbangkan pesawat. Petugas keamanan macam apa? Mengapa tidak memeriksa, melakukan interogasi? Standar keamanan seperti apa yang diterapkan? Sekali lagi, ini nyawa, Bung! Di media sosial terpisah, tersebar announ- cement sang pilot yang kacau seperti menceracau. Syukurlah penumpang menangkap ada yang tidak beres hingga ramai-ramai mendesak agar pilot diganti, meski sang pilot merespons marah- marah. Bagaimana dengan kopilot dan kru pesawat, apakah tidak menangkap keganjilan ini? Atau tidak enak menegur? Jadi, berapa harga sebuah nyawa? Semurah itukah hingga membuka mulut pun enggan atau tidak berani, bahkan meski berisiko atas Jabar Minta Bebas Visa Dievaluasi.. itu, para pekerja asing yang be- kerja di Kabupaten Bandung harus memiliki NPWP daerah agar berkontribusi PAD. Ia juga meminta pemerintah pusat dan Ditjen Imigrasi me- ningkatkan keamanan, dengan menciptakan sistem dan penge- tatan aturan untuk mencegah terjadinya aksi serupa. "Ini ha- rus ada sistem bagaimana keimi- grasian kerja sama dengan ma- syarakat di berbagai lapisan, sampai ke bawah untuk meng- awasinya," ujarnya. Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyatakan, Pemprov Jawa Barat juga men- dorong pemerintah pusat meng- kaji ulang kebijakan bebas visa. Hal itu ia nilai melihat dampak membahayakan dengan aturan bebas visa tersebut. "Bebas visa selain ada peluang ekonomi, juga ada ancaman. Ini perlu diwas- padai lebih jauh," kata Deddy, kemarin. Menurut dia, dengan bebas visa peluang kejahatan lintas negara bisa terbuka lebar. Dari terorisme, narkoba, hingga tena- ga kerja ilegal yang belakangan menjadi isu hangat di Tanah Air karena banyak ditemukan di berbagai wilayah. Terlebih, Deddy menilai, potensi TKA ilegal di Jawa Barat juga tergolong besar. Selain kare- na di provinsi tersebut terdapat banyak industri, tingkat hetero- genitas masyarakatnya pun tinggi. "Jabar sangat mudah di- yang berisi alumni kampus- kampus nomor wahid di Indonesia. Berita palsu yang dipasang di kolom utama halaman satu Republika tetap dapat tanggapan seolah-olah ia berita sungguhan. Berita itu berisi artikel palsu soal ancaman Kementerian Pertahanan Israel, yang akan mengembom nuklir Pakistan bila negara itu ikut campur dalam perang di Suriah. Para cerdik-cendekia di grup Whatsapp tersebut tetap berdebat soal kemampuan nuklir Israel dan Pakistan. Saat disinggung bahwa berita tersebut palsu, sebagian yang sudah ikut urun debat dengan santai menjawab, "Saya belum membaca isinya. Kejadian-kejadian di atas sedikit banyak menggambarkan bagaimana hoax bekerja serta keselamatan jiwa? Atas insiden memalukan ini, Dirut Citilink mengundurkan diri. Sang pilot dipecat dan lisensinya dicabut. Jika nyawa manusia di Indonesia berharga, seharusnya petugas keamanan bandara yang terkesan' lalai karena membiarkan pilot mabuk melewati security check juga diperiksa. Hingga beberapa waktu saya masih tercenung. Tak habis pikir dengan cara kita menghargai nyawa di negeri tercinta. Kecelakaan bisa diminimalkan sampai titik terendah, bahkan diantisipasi dengan menindak tegas mereka yang abai terhadap pencegahan insiden yang berpotensi menimbulkan kerugian atau kerusakan fatal. Tak perlu menunggu ada nyawa melayang akibat sebuah insiden, aksi keteledoran harus tetap dimintai pertanggungjawaban. Benar kecelakaan bisa murni merupakan musibah jika terjadi akibat sesuatu di luar batas kemampuan manusia. Namun, kecelakaan yang terjadi karena berakar pada kesalahan prosedur, proses, dan pengawasan, maka ini adalah kelalaian. Harus ditelusuri secara tuntas dan dicari siapa yang bertanggung jawab. Saya ingat ketika ke Raja Ampat, kami menyewa boat untuk satu rombongan. Saat kapal kecil itu berguncang di tengah lautan, aroma bahan bakar. tercium kuat. Cadangan bahan bakar tumpah. Pada waktu yang sama, bapak pengemudi dengan santai terus merokok. Saya pun menegur, memintanya mematikan rokok dan berhenti merokok di kapal. Selain berbahaya, suasana menjadi pengap. DA'AN YAHYA/REPUBLIKA Publik 9 Sang pengemudi sempat berkeras, "Biasanya juga begini nggak apa. Sudah biasa bahan bakar tumpah." Saya tetap berkeras, sebab ini bukan soal adu pendapat, ada nyawa yang tak seharusnya dipertaruhkan. Akhirnya, si bapak mengalah dan mematikan rokok. Beberapa waktu suasana menjadi tidak enak, tapi saya tidak peduli sebab nyawa lebih penting. Prinsip dan sikap serupa harus ditumbuhkan ketika sistem tidak berjalan dengan semestinya. Sebagaimana sikap berani yang dilakukan penumpang Citilink. Ketika sistem tidak bekerja, ketika pungli berkuasa, ketika nyawa manusia ada di dalamnya, tugas kita untuk menjadi kekuatan kontrol terakhir. Abaikan rasa tidak enak. Abaikan formalitas. Karena nyawa manusia mahal, dan juga cuma satu satunya. Berapa harga sebuah nyawa? Jawabannya tak ternilai. Jika aparat tidak menyadari, jika pemegang kebijakan abai dan lalai, setiap rakyat harus berani bersuara, harus membuang rasa sungkan, dan berani bertindak, demi menjaganya. masuki. Yang ilegal juga mung- kin banyak," ujarnya. Sedangkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Susi Susi- lawati mengatakan, pelanggaran keimigrasian memang sering terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia mengungkapkan, pada 2016 wilayah Bogor termasuk paling banyak menjadi lokasi pelang- garan. "Mulai dari pekerja Cina yang menanam cabai, menyalahi izin kerja, dan kejahatan siber. Sampai warga negara Maroko yang melakukan praktik prostit- usi di Puncak," katanya. Selain Bogor, Bekasi juga Depok tergo- long tinggi kasus warga negara asing melanggar aturan keimi- grasian. Susi menambahkan, peng- awasan terhadap orang asing penting, mengingat kebijakan pemerintah yang memberlaku- kan bebas visa bagi wisatawan asing untuk mendorong sektor pariwisata. "Bebas visa ini tetap membutuhkan pengawasan oleh para stakeholders, perlu juga di- evaluasi. Benarkah menaikkan devisa dengan masuknya warga negara asing ini, atau malah lebih banyak melakukan pelang- garan," katanya. Sementara itu, petugas ga- bungan yang terdiri atas Polri, TNI, dan Ditjen Imigrasi kembali mengamankan lima WNA asal Cina yang tidak memiliki doku- men di Cirebon. Mereka ditang- kap di Desa Gempol, Kecamatan bahayanya terhadap bawah sadar pembaca media massa. Dengan petunjuk di halaman depan, garis api dan keterangan di paragraf akhir masing-masing artikel, berita hoax ternyata tetap menjadi entitas yang bisa me- nyebar dengan sedemikian ligat. Penelitian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ke- mendikbud) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga menunjuk- kan tren mengkhawatirkan soal pengaruh berita palsu alias hoax. Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid, me- ngatakan, bahkan doktor dan profesor pun tak kebal terhadap berita-berita palsu tersebut. Terlebih bila mereka datang dari generasi yang baru berkenalan dengan teknologi pada masa dewasa. la mengungkapkan, dari hlm 1 Gempol, Kamis (5/1). "Dari ke- terangan perangkat Desa Gem- pol, keberadaan orang asing itu untuk bekerja di pabrik kapur yang mau dibuat milik Rodiah, di Gunung Gua Macan, Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol," kata Risto. Setelah mendapat laporan mengenai hal itu, tim gabungan dari pihak keimigrasian, polres, kodim, polsek, dan koramil setempat mendatangi rumah yang ditempati WNA Cina terse- but. Dari hasil pemeriksaan ad- ministrasi, terungkap para WNA itu tidak memiliki paspor dan visa. "Hanya ada surat keterang- an domisili Desa Gempol yang sudah ditandatangani oleh RT, RW, dan kepala desa Gempol," ujar Risto. Berbagai penangkapan ter- hadap para TKA ilegal, terutama dari Cina,. sudah dilakukan di berbagai daerah akhir-akhir ini. Rentang kejadian menyebar dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Di Sorong, Papua Barat, misalnya, Kantor Imigrasi Wila- yah Sorong, memulangkan tiga warga negara asing asal Cina yang melanggar izin kunjungan ke Indonesia, kemarin. "Mereka ditemukan di sebuah gudang sedang membeli ikan hasil tang- kapan masyarakat untuk dikirim ke Cina melalui Jakarta," kata Kasi Penindakan Kantor Imig- rasi Sorong Aryaduta Barus. lilis handayani/antara ed: fitriyan zamzami keinginan memperoleh informasi yang benar bukan pemicu maraknya orang-orang memercayai berita palsu. Kabar- kabar bohong kerap kali hanya dimanfaatkan sebagian orang untuk membenarkan opininya terhadap suatu hal. Sementara Ketua Umum PB Al Washliyah, Yusnar Yusuf, masyarakat harus membiasakan memeriksa ulang kebenaran setiap informasi yang didapat- kan. Hal itu guna menghindari kesalahpahaman dalam mene- rima informasi. "Mari koreksi, kalau tidak mau koreksi jangan menggunakan teknologi," ujar Yusnar, Jumat (6/1). Yusnar juga mengajak para ulama dan intelektual untuk mendakwahkan larangan membuat dan menyebarkan informasi bohong. rahmat fajar 4cm Color Rendition Chart