Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

DEWATA r NUSABALI/DEWA DARMAWAN jika perjuangan forum sekda di MK itu, belum ada hasil hingga 31 Desember 2018. "Jika sampai 31 Desember 2018, MK belum memberikan putusan atas PK itu, tentu kami akan buat surat pemberhentiaan pegawai ini," jelasnya. Sebagaimana diketahui, kasus SPPJ fiktif pegawai Dispenda Gianyar berawal, empat orang (dua laki-laki dan dua perem- puan) dari 14 pegawai Dispenda berangkat dari Bandara Interna- sional Ngurah Rai Tuban menuju Jakarta. Dari Jakarta, mereka terbang ke Bangkok, Thailand. Sedangkan 10 staf Dispenda lain- nya, berangkat terpisah menuju Jakarta melalui Bandara Inter- nasional Ngurah Rai. 10 staf ini langsung menuju Pura Gunung Salak di Bogor, Jawa Barat untuk persembahyangan. SPPJ menjadi fiktif terjadi karena 14 pegawai ini mengaku studi banding ke Dispenda Kota De- pok, Jawa Barat, 29-31 Oktober 2012, dengan anggaran Rp 94,9 juta. Isa,nvi usa Gelar gsana Bertujuan untuk mengangkat sekaligus meningkatkan po- tensi seni dari komunitas seni serta sekolah sekolah di Bali," jelasnya. Salah satu tradisi unik yang ditampilkan yaitu Bakar Batu ala Papua. "Ini merupakan cara masak tradisional yang sangat populer dalam kehidu- pan sehari-hari masyarakat Papua. Tujuannya, untuk menunjukkan rasa syukur, menyambut kebahagiaan atas kelahiran, kematian, serta sebagai bentuk kebersamaan. Dan tentunya pengunjung anjangsana akan berdiskusi langsung sama teman-teman dari Papua," jelasnya. Pada panggung Anjangsa selain musik ethnic dan Band Indie juga ditampilkan Tari Tubuh Papua/Papua Body.nvi NUSABALU/NOVI ANTARI pagelaran Anjangsana di Taman Nusa, Gianyar. KRADIO FM BALI DEWATA NI PERJALANAN ANDA SADUA KUTA DENPASAR ANYAR KLUNGKUNG GASEM BANGLI RJASAMA: 085 339 45 8080 er 2018 BPBD Akan Gelar Simulasi Tsunami Kesalahan Teknis, ADD 2019 Terjun Bebas Namun sayang koordi- nasi yang digelar hingga siang sekitar pukul 13.00 Wita tersebut berlangsung ter- tutup. menjadi Rp 118 miliar di tahun 2019. "Oleh karena itu ada formula penyesuaian di dalam ADD," ujarnya. Beberapa desa ADD 2019 jumlahnya jauh menurun dibanding tahun 2018. Penyebab hal tersebut karena terjadi kesalahan teknis simulasi, dan DPMD Tabanan berjanji segera menyelesaikannya. TABANAN, NusaBali Perwakilan forum per- bekel se-Kabupaten Tabanan NUSABALI/DESAK FORUM perbekel se-Kabupaten Tabanan rapat di kantor DPMD, Senin (3/12). mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Tabanan pada NUSABALI/DESAK Kegiatan penyusunan dan finalisasi rencana informasi lapangan (RIL) di ruang rapat Dinas Tenaga Kerja Tabanan, Senin (3/12). TABANAN, Nusa Bali Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tabanan dalam waktu dekat akan menggelar simulasi tsunami di Pantai Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan. Meskipun belum pernah terjadi bencana tersebut, simulasi dilakukan guna melatih ke- siapsiagaan masyarakat khususnya di daerah pesisir maupun petugas terkait. Untuk memberikan gambaran tentang rencana penyelenggaraan uji lapang rencana kontijensi (Renkon) tsunami serta sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksa- naan kegiatan uji lapang renkon tsunami di Kabupaten Tabanan, BPBD Kabupaten Ta- banan melakukan kegiatan penyusunan dan finalisasi rencana informasi lapangan (RIL), Senin (3/12), di ruang rapat Dinas Tenaga Kerja Tabanan. Kepala BPBD Tabanan I Gusti Ngurah Sucita menjelaskan kegiatan ini untuk mempersiap- kan pelaksanaan uji lapangan rencana konti- jensi ancaman tsunami Kabupaten Tabanan. tahun 2018. Uji lapang di daerah merupakan salah satu metode latihan oleh seluruh unsur pelaku sesuai bidang tugasnya. "Tujuannya meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan. Di samping juga metode untuk menguji kemampuan instansi yang di- laksanakan di daerah bencana yang mendekati situasi dan kondisi sebenarnya," ujar Sucita. Dari data BPBD Tabanan, setidaknya ada 12 desa pesisir di enam kecamatan, masuk zona rawan potensi tsunami. Salah satunya Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, dan Desa Soka, Keca- matan Selemadeg. Dan semestinya simulasi tsunami dilaksanakan setahun sekali untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat pesisir setempat. Namun karena terbentur anggaran dari pusat, simulasi baru bisa dilakukan di dua desa pesi- sir yakni Beraban dan Sudimara. Sekda Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa yang hadir di kegiatan itu mengatakan, semua tentu berharap bencana tsunami tidak akan terjadi. Namun jika sampai terjadi, risiko yang ada bisa diminimalisasi, dan korban jiwa juga bisa diminimalisir. de UMKM Tabanan Serap 78.000 Tenaga Kerja TABANAN, NusaBali menc Pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tabanan pada 2017 ai 38.000 dan di tahun 2018 mencapai 39.000 LMKM. UMKM sebanyak itu menyerap sebanyak 78.000 tenaga kerja yang notabene warga Tabanan. Kabid Pemberdayaan Usaha Kecil, Menen- gah, dan Lembaga Perkreditan Desa Dinas Koperasi dan UKM Tabanan I Ketut Antara, mengatakan dengan pertumbuhan UMKM yang sangat pesat di Tabanan, sebanyak 78.000 tenaga kerja yang tertampung. "Sebanyak 60 persen lebih UMKM Tabanan bergerak pada sektor pertanian. Sisanya 40 persen bergerak di sektor perikanan, perdagangan, jasa, dan lainnya," ungkapnya, Senin (3/12). Dengan banyaknya UMKM di Tabanan pemerintah sudah memberikan dukungan dan perhatian kepada pelaku usaha. Seperti mengurus berbagai izin usaha, bantuan per- modalan seperti penyaluran kredit usaha dan promosi produk UMKM. "Saat ini hingga November 2018 penyaluran KUR mencapai Rp 408,6 miliar lebih dari 12.418 debitur atau pelaku usaha," tandas Antara. de Senin (3/2). Mereka berkoor- dinasi terkait anggaran be- ban kerja tahun 2019 dan membahas Anggaran Dana Desa (ADD) 2019 di beberapa desa yang jumlahnya jauh berkurang alias terjun bebas tidak sesuai dengan luas wilayah. Informasi yang dihimpun, sebelum perwakilan forum perbekel se-Kabupaten Ta- banan mendatangi DPMD, pada Sabtu (1/12) lalu di- lakukan rapat membahas ADD di Kantor Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan. Pihak DPMD memberikan daftar penerima ADD untuk 133 desa di Tabanan. Na- mun sayang, daftar tersebut ditolak sejumlah perbekel, lantaran beberapa desa ADD tahun 2019 jumlahnya tak sebanding tahun 2018. Seperti Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, ADD tahun 2018 sebesar Rp 648. 386.000, namun ADD ta- benar mengantongi IMB. "Kami tetap hentikan, karena walaupun sudah diajukan, belum tentu izin- nya bisa keluar," kata Tarma. Kabid Penegakan Perundang- undangan Daerah pada Satpol PP Jembrana I Made Tarma, yang turun langsung saat sidak terse- but, Senin kemarin, mengatakan meski IMB-nya dinyatakan masih dalam proses, pihaknya tetap me- minta penanggung jawab proyek Selain proyek perumahan perumahan tersebut, untuk meng- tersebut, sejumlah anggota Sat- hentikan pembangunannya. Pen- pol PP yang dibagi menjadi dua anggung jawab proyek peruma- tim, Senin pagi kemarin, juga han itu juga langsung diajak ke mengecek sebuah proyek ruko Kantor Satpol PP Jembrana, untuk di Lingkungan Ketapang. Proyek dibuatkan surat pernyataan, peri- ruko yang sementara baru diban- hal kesanggupan menghentikan gun kerangkanya itu juga belum pembangunan, sebelum benar- dilengkapi IMB. Selain masalah NEGARA, NusaBali Selama 2018 ini, Bidang Perkebunan pada Dinas Per- tanian dan Pangan (PP) Jem- brana mencatat produksi kakao fermentasi kualitas ekspor dari Kabupaten Jem- brana, mencapai sekitar 125 ton. Jumlah produksi kakao fermentasi dari 41 subak abi- an yang sudah tersertifikasi, itu masih kurang sebanyak 75 ton dari target produksi sebanyak 200 ton. Anomali cuaca belakangan ini disebut menjadi salah satu hambatan pencapaian target produksi tersebut. Kepala Bidang Perkebu- nan pada Dinas PP Jembranal Komang Ariada, Senin (3/12), mengatakan dari sekitar 125 ton produksi kakao fermen- tasi tahun ini, 75 ton di anta- ranya tersalurkan langsung ke pasar ekspor, dan 50 ton tersalurkan ke pasar lokal. Meski jumlah produksi masih kurang dari target tahun ini, pihaknya malah menargetkan produksi sebanyak 300 ton di 2019 mendatang. hun 2019 'hanya' sebesar Rp 381.488.000. Jumlah ini berkurang hingga Rp 266.898.000. Kasus serupa dialami Desa Belimbing, Ke- camatan Pupuan, ADD tahun 2018 sebesar Rp 776.244.000 namun ADD tahun 2019 men- jadi Rp 468.767.000. Jumlah ini berkurang sebesar Rp 307.477.000. Namun ada desa yang cakupan wilayahn- ya tidak luas, jumlah ADD 2019 tidak sampai terjun bebas. Problem inilah yang me- nyebabkan forum perbekel berkoordinasi ke DPMD untuk menyelaraskan atau menghi- tung ulang agar berimbang dan sesuai aturan. Sekaligus juga mempertanyakan angga- ran beban kerja, yang tahun 2018 diperoleh oleh para perbekel, namun tahun 2019 rencana tidak didapat. Kakao Ekspor Ditarget 200 Ton, Sementara Terpenuhi 125 Ton Satpol PP Hentikan Proyek Perumahan dan Ruko di Negara NEGARA, Nusa Bali Jajaran Satpol PP Jembrana menghentikan kegiatan dua buah proyek pembangunan yang diketahui belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) di Kecamatan Negara, Senin (3/12) pagi. Kedua proyek itu adalah proyek perumahan di Lingkungan Terusan, Kelura- han Loloan Barat, dan sebuah proyek rumah toko (ruko) di Lingkungan Ketapang, Kelura- han Lelateng. Saat turun ke proyek peruma- han di Lingkungan Terusan yang berada di dekat Sungai Ijogading, petugas tidak menemukan akti- vitas pembangunan. Namun di lokasi proyek perumahan yang juga dipasangi papan reklame, itu tampak sudah berdiri dua unit rumah, dan beberapa pon- dasi bangunan. Petugas yang berusaha menghubungi nomor telepon yang tertera di papan reklame di lokasi, akhirnya bertemu dengan penanggung- jawabnya, Abu Bakar, 40, dari Lingkungan Kerobokan, Kelu- rahan Loloan Barat, dan yang bersangkutan mengakui IMB proyek perumahan itu masih dalam proses. masing-masing subak abian. Saat ini, dari 80 subak abian kawasan budidaya kakao, yang sudah tersertifikasi mencapai 41 subak dari se- belumnya 38 subak. Ariada menargetkan tahun 2019 nanti, akan semakin banyak subak kawasan budidaya ka- kao yang tersertifikasi. "Kami pasang target tinggi, "Kalau pendampingan dari karena memang pasar luas. kami sudah pasti. Kami se- Kebetulan tahun ini, produksi lalu mendorong agar petani agak jauh dari target, karena beralih menghasilkan kakao anomali iklim, yang menye- yang terjamin kualitasnya. babkan masa panen mundur. Setiap tahun, kami juga siap- Semestinya sudah panen kan bantuan bibit, termasuk bulan April, tetapi mundur beberapa peralatan pengola- ke September," ujar Ariada. han fermentasi untuk lebih Untuk menggenjot merangsang petani," ucap produksi kakao fermentasi Ariada. kualitas ekspor, salah satu fokusnya adalah memper- banyak sentra produksi di Selain pendampingan me- lalui penyuluh, untuk men- gantisipasi masalah hama, IMB, petugas yang menemukan sejumlah pekerja di proyek ruko tersebut, turut mengecek kelengkapan identitas para pe- kerja. Dari pengecekan identitas itu didapati ada dua orang pe- kerja dari Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, yang terungkap belum memiliki surat keteran- gan tinggal sementara (SKTS) sehingga lanjut diamankan ke Kantor Satpol PP Jembrana, un- tuk dibuatkan surat pernyataan DOK NUSABALI SEORANG petani di Kabupaten Jembrana yang membudidayakan tanaman kakao kualitas ekspor. NusaBali 7 SELASA 4 DESEMBER 2018 "Jadi kami ingin selaras jangan sampai yang daerahn- ya kecil justru penurunan ADD-nya tidak sampai terjun bebas. Kasihan teman-teman yang jangkauan wilayahnya luas," ungkap salah seorang perbekel yang meminta na- manya tak ditulis di koran. NUSABALUIB DIWANGKARA Satpol PP Jembrana meninjau pembangunan ruko di Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Jembrana, Senin (3/12). pihaknya juga rutin mengge- lar sekolah lapangan. Di mana program sekolah lapangan itu difokuskan di sejumlah subak kawasan rawan terserang hama, dan kawasan subak abian yang sudah tersertifi- kasi. Sedangkan untuk anti- sipasi cuaca, pihaknya juga selalu berkoordinasi dengan BMKG. "Di samping pembi- naan langsung, kami juga sering mengadakan bimtek (bimbingan teknis). Harapan terbesar kami, bagaimana petani di subak abian yang berpotensi untuk tanaman kakao, dapat bangkit. Pasar sudah jelas, dan fermentasi kakao kualitas ekspor dari Jembrana sangat diminati buyer-buyer luar negeri, sep- erti dari Jepang, Prancis, dan Uzbekistan," tuturnya. ode Terkait hal tersebut Ke- pala Dinas DPMD Tabanan Roemi Liestyowati, mengaku sudah menyelaraskan agar tidak sampai ADD desa ber- sangkutan jumlahnya terjun bebas. Penyebab hal tersebut terjadi karena kesalahan tek- nis simulasi. Hal itu karena ada penambahan dana desa (DD) dari yang didapat tahun 2018 sebesar Rp 101 miliar termasuk dikenakan sanksi ad- ministrasi Rp 50.000 per orang. "Yang pemilik proyek ruko itu, besok (hari ini) kami panggil untuk buatkan surat pernyataan. Tetapi walaupun besok (hari ini) dipanggil, tadi (kemarin) sudah kami minta agar proyeknya di- hentikan," ujar Tarma. Menurutnya, kegiatan pem- bangunan tanpa IMB itu melang- gar Peraturan Daerah (Perda) Jembrana Nomor 3 Tahun 2017 Dirinya berjanji penyelar- asan tersebut akan dituntas- kan segera supaya tidak ada desa yang mendapatkan ADD tahun 2019 jauh lebih kecil dibanding luasan wilayah. Dan paling lambat akan dis- elesaikan besok (hari ini). "Akibat kesalahan teknis merata terjadi jumlah ADD terjun bebas," kata Roemi. Sementara terkait dengan beban kerja tahun 2019, dipastikan perbekel dan perangkat desa mendapat- kan. Dengan jumlah sesuai dengan aturan. "Tunjan- gan sudah dapat, siltap su- dah dapat, kami pasti akan memenuhi sesuai dengan anggaran yang ada," tandas Roemi. de NEGARA, NusaBali Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jembrana 2019 telah ditetapkan Rp 2.356.559. Nilai UMK Jembrana 2019 yang telah disahkan melalui Peraturan Gu- bernur (Pergub) Bali Nomor 9 Tahun 2018 per 19 November 2018, itu dipastikan masih sama dengan nilai yang diusulkan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PMPTSPTK) Jembrana ke Pemprov Bali pada Oktober lalu. Kadis PMPTSPTK Jembrana Ni Nengah Wartini, Senin (3/12), mengatakan UMK Jembrana 2019 sebesar Rp 2,3 juta lebih yang ditetapkan sesuai usulan, itu sebelumnya memang sudah diu- sulkan berdasar penetapan UMK nasional. Di mana, UMK untuk tahun 2019 ditetapkan naik 8,03 persen dari UMK tahun ini. Secara konkret, UMK Jembrana 2019 sebesar Rp 2.356.559, itu naik Rp 175.166 dari UMK Jembrana 2018 sebesar Rp 2.181.393. "Tidak ada perubahan dari yang kami usul- kan," katanya. Meski Pergub menyangkut penetapan UMK se-Bali tahun 2019 itu telah ditetapkan per 19 WW UMK Jembrana 2019 Ditetapkan Rp 2,3 Juta November 2018 lalu, pihaknya di Jembrana belum menerima fisiknya. Sementara, Pergub itu baru diterima melalui pesan digital. tentang Bangunan Gedung. Tarma memastikan tetap akan memantau kegiatan di dua lo- kasi proyek tersebut. Apabila ditemukan proyek tersebut tetap dilanjutkan pembangunannya sebelum memiliki IMB, pihaknya akan mengamankan sejum- lah peralatan kerja, termasuk melakukan penyegelan jika pe- milik maupun penanggungjaw- abnya, tidak mengindahkan ketentuan tersebut. ode "Tetapi sudah dipastikan Per- gub itu memang asli. Namun fisiknya belum kami terima, dan masih kami tunggu dari pemprov. Setelah menerima fisiknya, baru kami akan sosialisasikan. Kemung- kinan kami sosialisasikan bulan Desember ini, karena pember- lakuannya sudah mulai per awal tahun 2019," ujar Wartini. Setelah sosialisasi nanti, pi- haknya bersama pengawas dari Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Pemprov Bali, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), juga akan melaksanakan moni- toring dan evaluasi (monev) terhadap pemberlakukan UMK 2019 itu, setelah melewati Janu- ari 2019 nanti. "Biasanya monev dilakukan pertengahan tahun. Nanti kita akan lihat, berapa perusahaan yang sudah mem- berlakukan UMK itu, termasuk menampung kendala-kendala di lapangan," kata Wartini. ode Radio SRINADI 99,7 FM streaming di www.srinadifm.com Informasi & Hiburan Bersama Kami Bangkitkan Ekonomi Kerakyatan 2cm 2cm Color Rendition Chart