Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4cm SELASA 4 DESEMBER 2018 Surat suara memang belum disahkan dan dicetak KPU Bali, karena beberapa kali sinkronisasi Specimen Bisa Dipakai Sosialisasi Surat Suara Caleg Belum Disahkan KPU RI RI, Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi alias Cok Rat, bebera- pa waktu lalu. Namun terkait keluhan ini disikapi KPU Bali Agung Gde Lidartawan di Den- Ketua KPU Bali, I Dewa dengan menyampaikan bahwa caleg bisa menggunakan speci- men (contoh surat suara) ke- tika sosialisasi di masyarakat. Bahkan KPU merasa terbantu dengan caleg yang getol meng- gunakan specimen sebagai alat data caleg. Misalnya mencetak masih sedang proses finalisasi. nama caleg dan nama partai. Supaya tidak ada kesalahan. Li- dartawan mengakui sudah ada contoh di caleg yang namanya harus diperbaiki karena hanya 1 huruf saja. Yang harusnya I Gde tercatat I Gede. "Nah ini contoh sinkronisasi, konfir- masi yang harus dilakukan untuk memastikan data ten- tang caleg, partai politik, dan lainnya di surat suara itu tidak salah," ujar Lidartawan. pasar, Senin siang mengatakan KPU RI sangat hati-hati dalam pengesahan dan mencetak surat suara. "Kalau sudah fi- nal dan sudah pasti lengkap tidak ada kesalahan dengan konfirmasi kepada KPU di daerah baru bisa disahkan dan dicetak. Artinya kita tidak ter- buru-buru mengesahkan dan mencetak surat suara. Tahun lalu di Pilpres dan Pileg 2014 baru H-2 bulan baru disahkan dan dicetak. Kalau sekarang ini di Pileg 2019 termasuk sudah sangat cepat dilakukan pros- esnya," ujar Lidartawan. sosialisasi. Kata dia di Kota Denpasar, ada bukti kesalahan 1 huruf saja dilakukan perbaikan ul- ang. "Mau nggak mau ulang itu konfirmasi kepada caleg dan dilakukan perbaikan, ke- mudian baru diserahkan ke pusat lagi. Jadi ini nggak boleh main-main. Jadi caleg di Pileg 2019 itu kita harapkan juga memaklumi demi terlaksan- antara KPU RI dengan KPU di daerah. DENPASAR, NusaBali Surat suara calon peserta Pileg/Pilpres 2019 yang belum disahkan membuat Calon DPD RI dapil Bali yang bertarung di Pileg 2019 mendatang susah sosialisasi secara maksimal. Seperti pengakuan Cálon DPD GONG DEMOKRASI Yang Penting Beritanya, Bli...! JAKARTA, NusaBali Pemilih tunagrahita atau disabilitas mental akan di- masukkan ke Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres 2019. KPU menjelaskan tidak semua penyandang disabilitas mental masuk DPT. KPU memastikan penyandang disabilitas mental di jalanan tidak masuk di DPT karena mereka tidak memiliki kesadaran untuk menentukan hak pilihnya. "Pertanyaannya, yang ser- ing dibandingkan bagaimana yang ada di jalan-jalan yang tidak tahu siapa dirinya? Ya itu tidak mungkin didata sama KPU," kata Komisioner KPU Viryan Aziz di KPU, JI Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (3/12). Ia menegaskan penda- an Informasi yang dihimpun Nusa Bali di KPU Bali, Senin (3/12) siang surat suara me- mang belum disahkan dicetak KPU Bali. Karena be- berapa kali sinkronisasi antara KPU RI dengan KPU di daerah. Bahkan terjadi kasus beberapa perbaikan nama caleg di kabu- paten/kota, sehingga surat su- ara harus difinalisasi tidak ada kesalahan dari sisi teknis dan JUJU SANTU KRI DENPASAR, NusaBali Alat peraga kampanye (APK) berupa baliho sosialisasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai parpol peserta pemilu legislatif (Pileg) 2019 yang dipasang di Kecamatan Marga, Tabanan ditemukan jatuh dan robek pada, Senin (3/12). APK yang difasilitasi KPU Tabanan dan titik pa- sangnya didapatkan melalui undian oleh KPU ini dipasang sehari sebelum ditemukan robek, yakni Minggu (2/12). Baliho berukuran 3 x 4 meter tersebut bergambar Ketua Umum PSI, Grace Natalie dan Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni serta Jambang dan no urut PSI. Terdapat juga logo KPU Taba- nan pada sisi baliho sebagai tanda bahwa APK tersebut merupakan APK yang resmi. Untuk di Kecamatan Marga, PSI mendapatkan titik pasang di Desa Kukuh perbatasan Kukuh-Peken-Blayu. "Jumlah KERJA Pemotor dengan Spanduk Capres SEORANG pengendara sepeda motor terlihat membawa spanduk Calon Presiden (Capres) RI incumbent yang akan tarung di Pilpres 2019, yakni Joko Widodo (Jokowi). Spanduk kecil yang dipajang di belakang jok sepeda motor dengan roda tambahan itu melintas di Jalan Kusuma Atmaja, Niti Mandala, Denpasar, Senin (2/12). Sheff KPU Sebut Tak Data Disabilitas Mental di Jalanan dan menyebabkan stres juga data penyandang disabilitas termasuk. Ia menyebut KPU untuk memastikan hak pilih mendata pemilih berdasarkan WNI terpenuhi. Namun tidak alamat domisili door to door, semua penyandang disabili- di panti sosial, hingga rumah tas mental atau tunagrahita sakit jiwa sehingga KPU tidak didata apabila mereka me- mendata penyandang disa- miliki rekomendasi dokter bilitas mental yang berada di tidak mempunyai kesadaran jalanan. memakai hak pilihnya. taan penyandang tunagrahita atau disabilitas mental sudah dilakukan sejak Pilpres 2014. Sebelumnya, penyandang dis- abilitas mental juga sudah menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 2014. Namun di Pileg dan Pilpres 2019 ini kemungkinan akan dipercepat. Karena sekarang "KPU mendata semua WNI yang punya hak pilih, ter- masuk yang disabilitas men- tal. Sejak pemilu 2014, hal ini sudah dilakukan, kalau ada pihak yang mendadak kaget bisa jadi mungkin lupa, bahwa mereka sudah didata dan gunakan hak pilih sejak pemilu sebelumnya," ungka- pnya. Adapun kategori disabilitas mental tidak hanya orang gila yang ada di jalan. Menurut Viryan, mereka yang patah hati "Kemudian, kategori disa- bilitas mental bukan hanya orang gila yang ada di jalan. Sebab, itu hanya salah satu bagian. Jumlahnya justru lebih banyak yang tidak sep- erti itu. Yang ada di rumah. Misal ada yang patah hati sebab stres, sebab sudah mau dilamar kemudian tiba-tiba tidak jadi," kata Viryan dilan- sir detik.com. Ia mengatakan pada prinsipnya KPU men- NUSABALI/SUKANTA Baliho PSI di Tabanan Ditemukan Rusak dah dilaporkan kepada Pan- wascam Marga dan Bawaslu Tabanan. Pelaporan dilakukan oleh Ketua DPC PSI Kediri, I Gede Wega Prastama. Ketua DPW PSI Bali, I Nengah Yasa Adi Susanto menyayangkan kejadian ini. Dia menyebut- kan jika memang terbukti dirobek dengan sengaja maka kasus ini akan dibawa pada ranah pidana. Ancaman pidana tersebut diatur dalam UU No- mor 7 tahun 2017 bahwa jika ada pihak-pihak perorangan kelompok atau apapun dengan sengaja merusak APK yang sudah ditetapkan sesuai den- gan zonanya dan bentuknya dengan legal formal pada masa kampanye, maka kesengajaan itu akan mengandung unsur pidana. "Kami akan mengi- yang disepakati per masing-masing menyesuaikan titik masing parpol adalah 10 buah yang telah disepakati," ungkap kuti prosedur pelaporan. Kami baliho dan 16 buah spanduk. harap pelaku perobekan dapat Sementara pemasangannya segera diketahui sehingga bisa di proses secara pidana," ung- diserahkan ke parpol masing- kapnya. Sekretaris PSI Kabupaten Ta- banan, I Made Alit Hermawan. Insiden perobekan ini su- BALIHO milik PSI yang ditemukan rusak di wilayah Kecamatan Marga, Tabanan. "Berdasarkan putusan MK, (surat dokter) itu diperlukan. Tapi surat keterangan dokter itu bukan untuk setiap pemilih. Jadi semuanya didata, kecuali ada pemilih yang direkomen- dasikan yang mendapat surat keterangan dokter. Jadi bukan di RSJ satu-satu dicek, tidak. Semua didata. Kecuali dokter ada keluarkan surat, itu putu- san MK ya. Nah putusan itu jadi bagian di KPU," ungkapnya. Dewa Agung Gde Lidartawan anya pesta demokrasi yang memang benar-benar memi- nimalisir kesalahan, terutama hal-hal yang menyangkut data dan teknis," ujar Lidartawan. Terus bagaimana dengan sosialisasi di lapangan oleh caleg? Anggota KPU Bali Di- visi Sosialisasi, Gede John Pertemuan ini diikuti Ketua KPU, Arief Budiman, serta Komi- sioner KPU, Pramono Ubaid dan Wahyu Setiawan. Selain Mahfud dan Bagir Manan, pertemuan ini juga diikuti pakar hukum seperti Bivitri Susanti, Feri Amsari, serta pengamat pemilu Direktur Ekse- kutif Perludem, Titi Anggraini. "Bahwa induk dari semua hukum kita itu konstitusi. Oleh sebab itu dalam pilihan hukum yang problematik ini tentu kita mengusulkan agar KPU ini me- milih opsi yang paling dekat dengan konstitusi. Itu pasti. Itu ada pilihan-pilihan yang akan dilakukan KPU," kata Mahfud, di kantor KPU JI Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (3/11). Darmawan secara terpisah mengatakan sosialisasi oleh calon tidak dilarang ketika menggunakan specimen (con- toh surat suara). Mahfud menyarankan agar KPU mengambil keputusan se- cara independen dan tanggung- jawab. Dia juga menyarankan agar KPU mengambil keputusan dengan cepat karena hari pe- mungutan suara semakin dekat. Sementara itu Bagir Manan men- gatakan Mahkamah Konstitusi merupakan institusi hukum tert- inggi. Menurut Bagir, MK adalah lembaga penafsir UUD 1945 sehingga semestinya jika ada putusan yang paling mendekati konstitusi adalah putusan MK. "Tapi karena mengingat bahwa Mahkamah Konstitusi itu merupakan suatu lembaga yang sebagai penjaga konstitusi "Karena specimen tidak dilarang dalam PKPU RI. Ter- penting kalau melakukan so- sialisasi ke masyarakat caleg itu wajib mencantumkan tu- lisan specimen. Kalau kartu nama untuk sosialisasi juga boleh, karena itu salah satu alat peraga," ujar John Darmawan. Untuk Calon DPD RI saat ini kata John Darmawan memang belum ditetapkan dan disah- kan desainnya. Deretan pen- empatan foto calon juga belum ditetapkan. Sehingga susahnya sosialisasi yang disampaikan oleh kandidat termasuk oleh Cok Rat belum lama ini tidak bisa dipungkiri. "Ya itu KPU Kasus OSO, KPU Disarankan Patuhi Konstitusi JAKARTA, NusaBali KPU menerima audiensi man- tan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, dan mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), Bagir Manan, terkait pencalonan DPD Oesman Sapta Odang (OSO). Mahfud dan Bagir Manan men- yarankan KPU untuk mematuhi konstitusi. sudah semestinya dia dianggap sebagai juru tafsir pertama men- genai undang-undang Dasar itu, karena itu semestinya putusan MK itu yang paling dekat dengan pengertian pengertian kandun- gan konstitusi," ujar Bagir. Namun Bagir menolak disebut mengusulkan KPU untuk mengi- kuti putusan MK. Ia menyebut hanya memberi dukungan moril, ia mengaku apapun keputusan KPU akan didukung. "Oh no no no, kita tidak usul itu, itu penda- pat orang," sambung Bagir. Merespon usulan tersebut, Ketua KPU Arief Budiman men- gaku akan mendiskusikan lagi usulan tersebut. Ia menyebut nantinya akan memutuskan den- gan profesional dan independen. "Kami ingin tegaskan bahwa KPU dalam ambil putusannya secaea profesional, mandiri, in- dependen, imparsial, dan dengan keyakinan yang diyakini KPU bahwa itu adalah putusan yang benar dan baik. Jangan tayakan hari ini akan buat putusan apa. Ada Masalah dengan Kiriman Koran Anda...??? Hubungi: 03133811995 (Ngh Suyadnya) detikcom MANTAN Ketua MK, Mahfud MD (kanan) dan mantan Ketua MA, Bagir Manan (kiri) saat bertemu Ketua KPU RI, Arief Budiman (tengah) di kantor KPU RI, Senin (3/12). HARIAN UMUM Nusa Bali POL PO POL PERSONEL Polda Bali saat ikuti gelar pasukan jelang pilpres 2019 di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala, Denpasar pada, 19 September lalu. DENPASAR, NusaBali Jelang Pileg dan Pilpres 2019 mendatang Polda Bali intensifkan pengamanan. Selain memberikan pengawalan terhadap personel penyelenggara pemilu, yakni Komisioner KPU Bali dan KPU kabu- paten/kota, sejumlah alat vital di pemerintahan juga mendapatkan pengamanan. Pantauan Nusa Bali di Gedung DPRD Bali, Senin (3/12) siang patroli semakin rutin dilaksanakan. Bahkan petugas kepolisian sudah menempatkan tenda untuk personel yang bertugas di seputaran Kantor DPRD Bali yang terletak di Jalan Kusuma Atmaja, Niti Mandala, Denpasar. Petugas kepolisian dengan senjata laras panjang juga aktif memantau sekitar kawasan. RI yang punya kewenangan. Memang desain surat suara calon DPD RI itu penempatan deretan foto belum final. Jadi masih menunggu keputusan KPU RI. Apakah deretannya 5 kandidat atau lebih itu KPU RI punya kewenangan," tegasnya. "Rutin memang ada patroli pengamanan dari ke- polisian," ujar salah satu petugas keamanan internal DPRD Bali yang sigap mencatat kendaraan yang lalu lalang masuk ke areal DPRD Bali. Sekwan DPRD Bali, I Gusti Ngurah Alit saat dikonfirmasi Nusa Bali, Senin kemarin menyebut- kan selama ini memang menempatkan petugas keamanan dari internal DPRD Bali. Namun kalau ada petugas dari kepolisian hal tersebut protap dari pihak Polda Bali. "Kalau dari kepolisian itu sudah protap. Bagus sekali, karena memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kita berharap Pileg dan Pilpres ini kondusif," ujar mantan Karo Aset Pemprov Bali ini. Selain Kantor DPRD Bali, Kantor KPU Bali di Jalan Sementara untuk surat su- rat caleg dan capres di Pileg 2019 sudah keluar SK untuk ukuran kertas, form warna. Misalnya untuk capres dengan warna abu-abu, Calon DPD RI warna merah, DPR RI warna kuning dan seterusnya. "Kalau SK ukuran kertas, form warna sudah ada itu SK. Cuman kan pencetakan dan pengesahan belum, kalau caleg mau sosial- isasi dengan specimen sudah bisa dengan syarat bertuliskan specimen," tegas mantan Ketua KPU Kota Denpasar ini. uat Jelang Pileg dan Pilpres 2019. Pengamanan Objek Vital Pemerintah Diperketat Tjokorda Agung Tresna, Niti Mandala, Den- pasar, Kantor Bawaslu Bali yang terletak di Jalan Tjokorda Agung Tresna Denpasar dan di Jalan Moh Yamin Niti Mandala Denpasar juga mendapatkan pengamanan. Bukan hanya itu personel KPU Bali men- dapatkan pengawalan melekat. Ketua KPU Bali, I Dewa Gde Lidartawan di Denpasar, Senin siang mengatakan pihak KPU Bali memang tidak secara khusus mengajukan permohonan pengamanan gedung KPU Bali. "Mungkin sudah protap pengamanan. Memang petugas keamanan siaga penuh di Kantor KPU Bali. Sama dengan Pilkada sebelumnya kan juga pola pengamanan ini dilaksanakan selama pemilu," ujar Lidartawan. Kami akan rumuskan baru nanti kami akan segera umumkan," ujar Arief. Seperti diketahui, terkait pen- calonan OSO sebagai caleg DPD RI, KPU berpegang pada putu- san MK yang melarang pengu- rus partai politik menjadi calon DPD/senator. Keputusan MK soal anggota DPD tidak boleh lagi merangkap jabatan dengan menjadi pengurus parpol ter- maktub dalam putusan MK No 30/PUU-XVI/2018. KPU lalu merevisi PKPU No- mor 14 Tahun 2018 menjadi PKPU Nomor 26 Tahun 2018 ten- tang pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD. PKPU tersebut menghambat langkah OSO sebagai caleg DPD karena posisinya sebagai Ketum Hanura. OSO lalu mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA) terhadap PKPU Nomor 26 Tahun 2018. MA lalu memutuskan Pemilu 2019 bisa diikuti calon anggota DPD yang juga pengurus parpol. Lidartawan juga mengakui selaku Ketua KPU Bali dirinya mendapatkan walkat (pengawalan melekat). Pengawalan ter- hadap Ketua KPU Bali ini juga tidak ada pengajuan khusus kepada Polda Bali. "Jadi selama Pileg/Pilpres kita mendapatkan pengawalan me- lekat. Ini mungkin juga protap pengamanan dari pihak kepolisian," ujar mantan Ketua KPU Bangli ini. Anggota Bawaslu Bali Bidang Hukum, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandhi secara terpisah juga mengatakan pengamanan kantor-kantor yang men- jadi bagian dari ujung tombak pelaksanaan pesta demokrasi dilakukan Polda Bali. "Bahkan intensif sekali pola pengamanannya. Kantor Bawaslu Bali di Jalan Cok Tresna dan Moh Yamin memang intensif dijaga petugas," kata mantan Ketua KPU Bali periode 2013-2018 ini. Untuk pengamanan anggota Bawaslu Bali, Raka Sandhi sendiri mengatakan tidak mendapatkan pengawalan dari kepolisian secara khusus. "Setahu saya Ketua Bawaslu Bali yang mendapatkan pen- gawalan. Kalau kami anggota tidak mendapatkan pengawalan," pungkas alumni Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta ini. Terpisah Kabid Humas Polda Bali, Kombes Hengky Widjaja, mengatakan Polda Bali memang menyiagakan personelnya 24 jam di Kantor KPU Bali dan DPRD Bali untuk melakukan pengamanan jelang Pileg dan Pilpres mendatang. Nantinya per- sonel ini akan melakukan pengamanan bersama petugas keamanan KPU dan DPRD Bali. "Ya. Mereka ditempatkan hingga proses gelaran Pileg dan Pilpres nanti berakhir," kata Kombes Hengky. nat, rez 2cm 2cm Color Rendition Chart