Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4cm WASPADA DEMI KEBENARAN DAN KEADILAN Harian Umum Nasional WASPADA Terbit di Medan sejak 11 Januari 1947 Pendiri: H. MOHAMMAD SAID (17 Agustus 1905 - 26 April 1995) Hj. ANI IDRUS (25 November 1918-9 Januari 1999) Pemimpin Umum: dr. Hj. Rayati Syafrin, MBA,MM Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H. Prabudi Said Wakil Pemimpin Umum/Wapemred: H. Teruna Jasa Said Pemimpin Perusahaan: dr. Hj. Rayati Syafrin, MBA,MM Redaktur Pelaksana : Azwir Thahir, Sofyan Harahap, Dewan Pelaksana Redaksi T. Junaidi, Hendra DS, Edward Thahir, Muhammad Joni, Sumaharja Ritonga, Nurhalim Tanjung. Akmal AZ. Rudhy Faliskan. Alamat Kantor Pusat, Penerbit, Redaksi, Tata Usaha/Periklanan Jalan Letjen Suprapto/Brigjen Katamso No. 1, Medan 20151 Tel. (061) 4150858 (3 saluran), Faks: (061) 4510025 e-mail :waspada@waspada.co.id website: ww.waspada.co.id Kantor Biro redaksi/Perwakilan Periklanan: (1) Bumi Warta Jaya, Jalan Kebon Sirih Timur Dalam No. 3, Jakarta 10340. Tel. (021) 322216 Faks. (021) 3140817 (2) Perwakilan Waspada Jalan Ratu Syafiatuddin No. 21-C, Banda Aceh 23122. Tel. (0651) 22385 (3) Jalan Listrik No.11, Lhokseumawe. Tel. (0645) 44208 Harga iklan tiap mm kolom Rp. 6.000 ukuran 42 mm. Penerbit PT Penerbitan Harian Waspada Komisaris Utama: Tribuana Said Direktur Utama: dr. Hj. Rayati Syafrin, MBA SIUUP: 065/SK/MENPEN/SIUUP/A.7/1985 tanggal 25 Februari 1988 K embali terjadi penganiayaan terhadap wartawan. Enam wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik dianiaya massa Laskar Diponegoro Kamis (24/5) lalu di Tegal, Jateng, saat menjalankan tugas jurnalistiknya. Peralatan tugasnya dirusak, ISSN 0215-3017 Percetakan Percetakan Web PT Prakarsa Abadi Press, Jalan Letjen. Suprapto/Brigjen Katamso No. 1, Medan 20151, Tel. 6612681 Isi di luar tanggungjawab pencetak Tajuk Rencana Lagi, Kekerasan Terhadap Pers hukuman berikut dendanya. Sebaliknya, tindakan yang termasuk menghalangi tugas jurnalistik juga termasuk kategori pelanggaran hukum dan pela- kunya bisa dihukum dua tahun penjara dan denda sebesar-besarnya Rp 500 juta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers No.40 tahun 1999 (pasal 18 ayat 1). Hemat kita, maraknya penganiayaan dan main hakim sendiri terhadap insan pers tidak hanya merusak citra hukum, tapi juga merusak nama baik bangsa dan negara. Sebuah negara pasti me- ngalami kemunduran bila tindak kekerasan terha- dap pers kian meningkat. Kita jadi khawatir, bunga kebebasan yang tengah berkembang saat ini akan gugur dan layu kembali sehingga pers di negeri ini kembali mundur dan terbelenggu seperti masa Kalau di masa Orde Baru pers dibelenggu pe- tidak rezim Orde di mana D para pemerintah, sedangkan fungsi sosial kontrolnya macet karena pemerintah dengan berbagai cara akan melakukan pembreidelan bagi pers yang nekat membongkar kebobrokan pejabat dan penguasanya. sinya secara maksimal, di masa kebebasan pers saat ini pers malah merasa cemas akibat maraknya tindak main hakim sendiri oleh massa. Jelas ini tantangan buat insan pers kita. Kita berharap insan pers tidak takut menghadapi pihak-pihak yang alergi terhadap pers. Insan pers di mana pun berada tidak perlu takut karena profesinya legal dan dilin dungi hukum. Jadi, kita imbau insan pers merapat- kan barisan, bersatu agar kasus-kasus tindak ke- kerasan terhadap pers bisa ditekan sehingga pers dapat menjalankan fungsi sosial kontrol, menyebar luaskan informasi, interpretasi, mobilisasi opini dll yang dibenarkan kode etik jurnalistik. Justru itu akan sangat baik dan positif bila semua pihak sama-sama menempuh jalur hukum dalam kaitan pemberitaan pers. Memang akibat euforia pers jumlah penerbitan pers meningkat tajam, dan pelanggaran pers harus diakui cukup banyak. Hal ini menjadi tantangan buat insan pers dan organisasinya, namun bila hukum benar- benar dijalankan pada akhirnya yang bertahan hanyalah media massa yang benar-benar profe- sional. Tindakan brutal massa Laskar Diponegoro terhadap enam wartawan di Tegal kita harapkan mendapat perhatian serius dari aparat keamanan setempat. Pelakunya harus ditindak tegas. Ini penting agar menjadi pelajaran buat masyarakat lainnya. Maraknya aksi kekerasan terhadap pers bisa terjadi akibat penegakan hukum yang lemah selama ini. Polisi tidak mampu mengungkap dan menyeret pelakunya ke pengadilan. Mengherankan mengapa wartawan harus di- aniaya ketika menjalankan tugas jurnalistiknya, seperti kasus Tegal. Biasanya setelah ada pemberita- an baru timbul masalah dari orang atau pihak yang merasa dirugikan. Mereka dengan cara-cara preman melakukan tindakan mulai teror men- tal, ancaman hingga pemukulan terhadap warta- wan yang menulis berita, atau melakukan tindakan anarkis berupa pengrusakan terhadap kantor media massa. Kasus penganiayaan terhadap wartawan sudah sering terjadi, bahkan ada yang dibunuh secara sadis karena berita yang dibuatnya. Insan pers tentu tidak menerima perlakuan main hakim sendiri itu, namun harapan mereka untuk mendapat per- lindungan hukum atas tugas jurnalistiknya selama ini kurang mendapat perhatian, sehingga kasus- kasus penganiayaan terhadap wartawan selalu terjadi dan berulang terus di Indonesia. Baik tindakan penganiayaan terhadap warta- wan maupun pengrusakan kantor media massa sama-sama tidak bisa dibenarkan menurut hukum. Tindakan tersebut jelas melanggar hukum. Dalam kode etik jurnalistik sudah ditegaskan agar masya- rakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers menggunakan hak jawab, dan hak jawab itu wajib dimuat media massa bersangkutan. Bisa juga menggunakan jalur hukum untuk diproses di pengadilan. Hakimlah yang memutuskan, apa kah wartawannya yang bersalah dan menentukan Sebelumnya Hk.Lingkungan klasik yang ber- prinsip sebagai Used Oriented Law hanya bersifat sebagai pengaturan pemanfaatan komponen ling- kungan belaka. Tetapi hukum yang modern juga mengatur tentang larangan dan penjagaan serta konservasi (perlindungan) lingkungan hidup demi untuk keselamatan lingkungan. Salah satu persetujuan internasional untuk menghentikan atau meminimisasikan pemanasan lingkungan global yang terakhir adalah Protokol Kyoto yang disepakati akhir tahun 1997 yang lalu di Jepang. Banyak negara-negara di dunia yang langsung memahami akan perlunya dikurangi emisi gas rumah kaca (GRK) agar dapat diturunkan tingkat pemanasan global. GRK diproduksi oleh industri dan transportasi yang mempergunakan enersi fosil (minyak dan gas bumi) dalam bentuk gas asam arang (CO2-Carbon Dioxida). UE, Pemanasan Global Dan Protokol Kyoto 1972 merupakan hasil 1998 turun 2,5%. dari konperensi mengenai penyelamatan kan emisi GRK hingga 4% di bawah tingkat 1990. lingkungan sedunia yang berlangsung di Swedia Ini merupakan penurunan berarti di mana pada itu diprakarsai oleh PBB. Deklarasi tersebut yang kemudian diikuti dengan terbentuknya Program Lingkungan Hidup Sedunia PBB, dianggap sebagai titik awal perkembangan Hukum Lingkungan In- ternasional modern. Melalui Protokol Kyoto inilah ditetapkan bahwa negara-negara industri harus mengurangi emisi GRK-nya sampai pada tingkat tertentu di bawah tingkat emisi pada tahun 1990. Sejak awal Jepang dan Uni Eropa (UE) telah sepakat untuk mematuhi Protokol Kyoto tersebut, tetapi tidak demikian halnya dengan Amerika Serikat. Negeri Paman Sam ini justrui merupakan "penumbang" terbesar emisi GRK yang mencapai sepertiga produksi GRK di dunia. Saat ini kita menyadari dan tidak menutup mata kalau masih banyak insan maupun institusi pers yang belum sepenuhnya profesional. Namun sudah menjadi komitmen korps wartawan untuk terus meningkatkan kualitasnya sejalan dengan tuntutan zaman sehingga fungsi pers berjalan seba- gaimana mestinya dan pers menjadi pilar keempat demokrasi. Insan pers di mana pun tak boleh surut hanya karena adanya aksi pengerahan massa, teror maupun tekanan oleh sekelompok orang yang tak memahami hukum. Pada waktu Maret lalu AS mengejutkan dunia dengan tidak akan meratifikasi Protokol Kyoto, maka UE malah sibuk mempromosikan dan akan menandatangani perjanjian tersebut dengan atau tanpa AS. Tindak kekerasan terhadap pers oleh massa sudah berulang kali terjadi di era kebebasan ini. Kita mengecam setiap tindakan kekerasan atas dasar apapun juga karena dapat mengancam kebe- basan pers yang tengah tumbuh berkembang saat ini. Fenomena penganiayaan wartawan maupun pengerahan massa terhadap pers menjadi tantangan bagi insan pers. Di sinilah kita harapkan aparat keamanan tidak tinggal diam. Aparat harus mengu- sut tuntas setiap kasus kekerasan terhadap insan pers, juga memberi perlindungan terhadap insan pers dalam menjalankan tugas reporting. Kalau hukum ditegakkan kita yakin tindak kekerasan terhadap pers akan berkurang. Sayangnya, dua yang kita sebut terakhir itulah yang belum te- realisasi.+ Target protokol tersebut bagi AS adalah menu- runkan emisi gas rumah kaca 7% di bawah tingkat 1990 pada 2010. Jika hal ini dilakukan AS, menurut pemerintahan Bush, akan merusak ekonomi AS. Kemajuan ekonomi pada 1990-an mendorong emisi gas rumah kaca AS (terutama karbondioksida dari pembakaran bahan bakar fosil) pada 1998 meningkat 11,2% di atas tingkat 1990, demikian laporan Badan Lingkungan AS (EPA). Sementara itu para pakar mengatakan UE kemungkinan tidak akan dapat mencapai target Protokol Kyoto, Karena masing-masing negara anggota menghadapi masalah berbeda. Padahal UE sendiri mampu menurunkan emisi Namun masing-masing 15 negara anggota UE tampaknya tidak akan pernah mencapai tujuan dari protokol tersebut untuk mengurangi GRK, karena masalah yang dihadapi masing-masing negara anggota berbeda-beda. Target protokol itu sendiri antara lain menu- runkan GRK hingga 8% pada 2010. Namun para analis mengatakan angka itu terlalu tinggi dan sangat tidak mungkin dilakukan tanpa beberapa parameter baru yang meyakinkan. Pengurangan GRK tidak bisa disamaratakan. "Berdasarkan basis tiap-tiap negara, masalahnya berbeda," ungkap Richard Baron, pakar Badan Energi Internasional (IEA) yang berkedudukan di Paris seperti dilaporkan Reuters (23 Mei) pekan lalu. Berdasarkan laporan terakhir pengurangan gas rumah kaca di negara-negara Eropa pada No- vember, Komisi Eropa mengatakan kebijakan dan ukuran yang ada saat ini adalah yang terbaik dalam mengurangi seluruh emisi GRK pada 2010 sebanyak 1,4% di bawah tingkat 1990. Komisi Eropa memperkirakan jika UE meng- arahkan kebijakannya pada sektor ekonomi tertentu di mana pengurangan emisi memakan biaya seren- dah-rendahnya, maka untuk meraih target Protokol Kyoto dalam sebuah anggaran tahunan hanya 0,6% dari GDP. Upaya seperti meningkatkan pemakaian energi terbarukan, efisiensi energi, dan mengurangi emisi industri dapat mengurangi emisi GRK di UE hingga 7% pada 2010. Namun 1/3 dari penghematan tersebut dilaku- kan Jerman dan Inggris saja, sedangkan 13 negara anggota UE lainnya tetap tidak mampu mencapai target individu. Peningkatan emisi gas rumah kaca di banyak negara terjadi karena meningkatnya transportasi dan konsumsi energi, ungkap Rob Bradley dari kelompok lingkungan Climate Network Europe. Bila AS mendalihkan ekonomi dan industri negaranya akan hancur bila mereka "didikte" Proto- kol Kyoto, maka negara-negara UE memperlihatkan kenaikan industri dan perekonomian plus konsumen alat transportasi telah menjadikan mereka sebagai penghasil emisi GRK yang kian melimpah. Pemanasan global dengan demikian akan me- nyulut proses pencairan salju abadi di kedua kutub bumi yang berakibat kerusakan ekosistem berupa naiknya permukaan air laut di seluruh penjuru dunia yang akan merendam pantai landai, pulau- pulau landai termasuk pemukiman dan habitat flora-fauna yang dibutuhkan oleh manusia.- SUDUT BATUAH *Dubes Norwegia Untuk Indonesia Mr Sjur Togersen mengatakan,negaranya tertarik mengadakan hubungan kerjasama bidang ekonomi dan perdagangan dengan Sumut - Tapi jangan lupa jalin kota kembar dulu, he...he...he *Menteri Luar Negeri Alwi Shihab mengatakan,komunitas internasional akan menyambut baik jika kompromi sebagai solusi masalah politik di Indonesia - Udah engga' mempan mas, he...he...he SENIN, 28 MEI 2001 6 Kebangkitan Komunisme Di Indonesia: Mitos Atau Realitas? lebih banyak dibandingkan dengan jumlah majikan, tuan rumah dan borjuis lainnya tetapi mereka selalu ditindas, dilemahkan dan diperdaya. Tentunya oleh majikan, tuan rumah dan borjuís lainnya. Berangkat dari keberpihakan ini, maka banyaklah organisasi-organisasi komunis yang didirikan untuk membela buruh, petani dan proletar lainnya seperti masyarakat miskin kota, nelayan, guru dan lain sebagainya. Dalam sebuah dialog interaktif yang diselenggarakan DPD SÕKSI Sumatera Utara di Medan Club, Medan (14/4), Prof Suhardiman SE dengan tegas menuduh PRD dan organisasi sayapnya seperti SMID (Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi), FNBI (Front Nasional Buruh Indonesia), Jarker (Jaringan Rakyat untuk Kesenian) adalah organisasi ko- munis. Tokoh-tokohnya antara lain Budiman Sudjatmiko (Ketua PRD), Andi Arief (Aktivis SMID), Dita Indah Sari (Ketua FNBI). Penyandang dana mereka antara lain Sobron Aidit, pengelola restoran "In- donesia" di Paris yang juga adiknya DN Aidit, Ketua Politbiro PKI yang dibunuh tahun 1965; Djawoto (tinggal di Belanda), Carmel Budiardjo (tinggal di Inggeris), Dr Ciptaning (pengusaha paku di Solo). Keberanian Prof Suhardiman SE me- ngungkapkan sejumlah nama tokoh yang menurutnya menumbuhkembangkan ajar an komunis gaya baru di Indonesia, bahkan seperti yang dikatakannya di Lampung, dirinya siap digugat ke pengadilan atas penyebutan beberapa nama tokoh tersebut, tentunya kepada orang-orang disebutnya itu, perlu menanggapi, membantah seka- ligus membuktikan tuduhan tersebut tidak benar dan tidak beralasan. Penutup Kebangkitan komunisme di Indo- nesia dapat menjadi realitas melihat realitas struktur sosial yang ada memungkinkan untuk itu. Persoalan tokoh, simbol dan organisasi yang kuat ataupun eksplisit belum ada, boleh jadi hanya persoalan waktu saja. Kebangkitan ajaran komunisme di Indonesia dapat juga hanyalah mitos yang sengaja dihembuskan pihak-pihak tertentu demi kepentingan politiknya melihat realitas konstalasi politik yang ada, juga memungkinkan untuk itu. Tetapi betulkah demikian. Tampaknya, waktu juga yang akan menjawabnya. *Wapres Megawati Soekarnoputri dikabarkan meninggalkan sidang kabinet di Bina Graha setelah 10 menit berada dalam ruangan sidang - Ngambek nampaknya nich Mbak, he...he...he wak doel Oleh Robert I.H. Situmorang Ketua Umum Badko HMI Sumatera Utara A da dua pihak yang pernya- taannya saling meniadakan ketika membicangkan komunisme di In- donesia. Pertama, pihak yang menyatakan komunisme telah bangkit kembali di In- donesia atau bahaya laten komunisme kembali mengancam bangsa Indonesia. Kedua, pihak yang mengatakan kebang- kitan komunisme hanyalah mitos, tidak beralasan dan sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan politiknya. Pernyataan kedua belah pihak tersebut punya kemungkinan untuk benar dan juga kemungkinan untuk salah. Yang pasti, salah satu di antaranya harus benar atau dua-duanya salah. Salah satu tokoh nasional yang dalam berbagai kesempatan rajin meyakinkan masyarakat akan adanya kebangkitan ko- munisme adalah Prof Suhardiman SE. Sesepuh SOKSI yang pengamat politik (sering juga disebut dukun politik). Dari pihak militer, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI Arie J Kumaat dalam rapat kerja tertutup dengan Komisi I DPR juga menyatakan bahwa pihak intelijen Indonesia mendeteksi adanya kebangkitan kembali komunisme di Indo- nesia. Hal itu katanya, selain terlihat melalui gerakan-gerakan yang ada, juga munculnya tokoh-tokoh komunis lama yang dulu sem- pat menghilang. Berbeda dengan dosen filsafat Franz Magnis Soeseno SJ, dalam sebuah diskusi di Jakarta, juga berkeyakinan bahwa ke- bangkitan PKI hanya mitos, bukan an- caman "Komunisme di Indonesia sudah habis," katanya. Judilhery Justam dari Komite Waspada Orde Baru, ketika dita- nyakan kepadanya tentang kebangkitan i tengah suasana politik Indo- nesia yang penuh permusuhan dewasa ini, tampaknya membawa dampak yang kurang enak pada sebagian ulama kita, bahkan ada kalangan ulama atau kiai yang terjebak dalam percaturan elite politik. Kalangan umat beragama pun ada yang berpaling, tidak lagi utuh menerima ulama sebagai tokoh panutan. Padahal pada masa lalu, umat beragama umumnya cenderung menerima ulama atau kiai sebagai tokoh panutan total. Keberadaan ulama di dalam partai politik juga tidak pernah dipermasalahkan. Pada masa tahun-tahun 1950-an dan awal 1960-an, orang tidak pernah menggunjing- kan mengapa terdapat banyak ulama di kubu Masyumi, NU, Parkindo, misalnya. Sampai batas tertentu, keberadaan mereka diterima sebagai hal yang wajar, bahkan hampir-hampir keharusan. Namun belakangan ini, keberadaan ulama/kiai dalam tubuh parpol mulai dipe- rtanyakan. Persoalan berikut muncul dalam bentuk pertanyaan yang lebih mendalam. Pantaskah seorang ulama berkecimpung dalam dunia politik praktis dan ikut-ikutan berburu kekuasaan? Oleh Sumaharja Ritonga Redaktur Opini Semula, masyarakat merasa cukup puas dengan jawaban bahwa keberadaan mereka di dalam orsospol bukan semata- mata untuk mencari kedudukan, tetapi justru untuk menjalakan misi adiluhung mereka, yaitu menjadi garam dan terang bagi dunia. Dengan berada dalam dunia politik praktis mereka dapat menyuarakan kebenaran dan memberikan garam dan terang pada dunia politik itu sesuai dengan ajaran agama. atau bahaya komunisme di Indonesia, ia mengatakan bahwa komunis di Indonesia hanya tinggal mitos. la menyebutkan tiga alasan untuk mendukung pemyataan tersebut. Pertama, komunis sudah lama bangkrut. Baik ajaran tuk maupun organisasinya. Kedua, kepentingan politik tertentu. Dalam hal ini Golkar dan kekuatan orde baru keta- kutan terhadap komunis merupakan isu yang dibesar-besarkan. Ketiga, tidak ada tokoh atau simbol bahwa signifikan untuk membuktikan komunis itu kuat. Namun jawab semacam itu tidak ber- tahan lama, karena kenyataan me- nunjukkan, garam dan terang lebih sering Benarkah komunis itu hanya mitos karena sudah lama bangkrut ajaran maupun organisasinya. Benarkah ketakutan terha- dap komunis merupakan isu yang dibesar- besarkan untuk kepentingan politik tertentu. Apakah ada tokoh atau simbol yang sig- nifikan untuk mmbuktikan komunis itu kuat. Tulisan ini sengaja dibuat untuk me- nengarainya. Ajaran Dan Organisasi Komunis Dalam sebuah diskusi, penulis men- jadi salah satu narasumbernya, seorang narasumber yang berasal dari PRD menga- takan bahwa inti ajaran komunisme adalah analisis pertentangan kelas. Komunis dalam analisis sosialnya selalu konsisten dan konsekuen menggunakan analisis per- tentangan kelas. Majikan (pengusaha) dipertentangkan dengan buruh (karyawan), tuan rumah (pemilik tanah) dipertentang- kan dengan tani hamba (pertani), borjuasi dipertentangkan dengan proletariat. Dalam pertentangan ini, komunis selalu berpihak kepada buruh, petani dan proletar lainya. Keberpihakan ini didasar- kan pada kenyataan bahwa walaupun jum- lah buruh, petani dan proletar lainnya jauh Ulama Menjadi "Bamper "Kekuasaan mulai coba-coba mengembangkan ekono- mi kerakyatan melalui pendirian KPR- KPR di pelosok desa. Namun, upaya ini gagal total bersamaan jatuhnya bank yang menyokong proyek tersebut, yakni Bank Summa. Pasal 3, UU No 2 Tahun 1999 menye- butkan daerah propinsi memiliki kewe- nangan mengelola laut sejauh 12 mil laut, diukur dari garis ke arah laut lepas. Sedang- kan pada pasal 10 (3), menyatakan kabupa- ten/kota memiliki kewenangan di wilayah laut sejauh 1/3 dari batas laut daerah pro- vinsi yaitu sekitar 4 mil laut. Kawasan pesisir dan laut pantai timur Sumatera Utara merupakan salah satu ka- wasan pesisir laut yang potensial. Dengan panjang garis pantai lebih kurang 545 km. Kawasan pantai timur dipadati dengan bangunan fisik industri, aktivitas perdat gangan, pertanian/perikanan, pembangun- an perkotaan, pemukiman dan turisme (pariwisata). Tanggapan Kritikan Ridwan Cs tenggelam di bawah sinar kekuasaan dan kepentingan, bahkan ada oknum ulama yang justru menjadi "kompor "pembakar keadaan, sehingga negeri yang tengah gunjang-ganjing ini menjadi semakin tak menentu arahnya. Dalam kesempatan ini, penulis hanya ingin menyorot sisi potensi peran ulama dalam konteks golongan atau kelas mene- ngah di Indonesia, serta terjebaknya mereka dalam politik kekuasaan penguasa. Dalam kajian ilmu politik nyaris men- jadi mitos bahwa transformasi sosial suatu bangsa menuju masyarakat yang demo- kratis tergantung ada tidaknya kelompok masyarakat yang disebut "kelas menengah "Memang pertumbuhan masyarakat de- mokratis di beberapa negara di Amerika dan Eropa banyak didorong oleh kelompok ini, yang cita-citanya antara lain mempu- nyai independensi dalam finansial maupun politik. Mereka banyak yang berasal dari kalangan pemilik modal (kapital) dan me- ngendalikan alat-alat produksi, yang oleh Karl Marx disebut kaum "Borjuasi ". Mereka memperjuangkan kultur kompetisi dalam sistem pasar bebas dengan mengeli- minasi peran negara dalam dunia bisnisnya. Karena itu, jargon yang muncul adalah The good government is nothing govern- ment (pemerintahan yang baik justru ketika campur tangan atau intervensi pemerintah dalam kehidupan sosial-ekonomi semakin minim). Oleh Syamsul Qamar Peneliti Pada PPA Consultants Dan Dir Exc Equilibrium Institute Sehubungan dengan surat pembaca oleh Ridwan Lubis Cs, Kelurahan Cot Ba'U Kota Sa- bang (Waspada, 16 Mei 2001) dengan judul "Pemko Sabang Diobok-obok Ketua Kelompok", dengan ini Pemda Sabang me- nanggapi sebagai berikut : 1. Adanya tudingan menge- nai penempatan pegawai eselon III dan IV yang dilantik pada 10 April 2001 penuh korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) adalah tidak benar. Bahkan terkesan komentar bernada emosi yang tidak berdasar, kare- na setiap mutasi para pegawai bukan kemauan seseorang, te- tapi berdasarkan peraturan Oleh karena posisinya yang indepen- den itu membuat kelompok ini bisa otonom dalam merumuskan kepentingannya. Me- reka merasa tidak berutang budi kepada negara, karena itu tidak perlu membayar jasa. Bahkan dalam berbagai kesempatan, kelas menengah ini bisa menjadi kelompok Melihat realitas sosial di Indonesia, keadilan selalu berpihak kepada pemilik modal; kesenjangan antara buruh dengan majikan, tuan tanah dengan petani, pejabat dan masyarakat sangat mencolok, maka wajar kiranya kalau komunisme tumbuh subur di Indonesia dan wajar pula organisa- si-organisasi yang didirikan untuk membe- la mereka tumbuh subur bagai cendawan di musim hujan. Menggunakan istilah kesehatan, ajar- an maupun organisasi komunis dapat dika- takan sebagai virus. Virus tidak akan pemah mati, ia akan berkembang biak dan me- nguat jika tubuh dalam keadaan lemah atau sakit. Sebaliknya, ia tidak akan ber- kembang biak dan melemah jika tubuh dalam keadaan kuat atau sehat. Begitu juga dengan komunis, ajar- annya akan tumbuh subur kalau masyara- kat dalam keadaan sakit. Lemah karena banyaknya ketidakadilan dan penindasan. Lemah karena tingginya kesenjangan sosial. Dengan sendirinya akan bermuncul- an organisasi-organisasi yang berideologi komunis. Sebaliknya, ajaran komunis akan hancur kalau masyarakat sehat. Sehat karena keadilan ditegakkan. Sehat karena rendahnya kesenjangan sosial. Akhimya, organisasi-organisasi yang berideologi komunis tidak perlu didirikan karena me- mang tidak ada alasan untuk itu. Walaupun demikian, tidak selamanya Dari data olahan Kecamatan Dalam Angka Tahun 2000, potensi sumber daya hayati perikanan laut pantai timur di 6 dati II (Langkat, Medan, Deliserdang, Asahan, T Balai dan L Batu) dapat dilihat dari produksi untuk beberapa jenis ikan seperti, ikan pelagis 126.500 ton/tahun, ikan demersal 110.000 ton/tahun, ikan karang 6,800 ton/tahun dan udang 20.000 ton/tahun. Sedangkan jumlah penduduk di pantai timur 1.856.086 jiwa dengan tingkat kepadatan berkisar 43,03 jiwa/ km2. penekan yang efektif, sehingga negara harus tetap memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Di Indonesia, perbincangan tentang kelas menengah yang otonom tersebut sudah terjadi tahun 1970-an. Tetapi belum ada satupun pakar politik yang menyatakan siapa yang dimaksud dengan kelas mene- ngah Indonesia. Siapakah kelas menengah Indonesia itu? Pengusahakah? Intelektual, aktiivis politik atau teknokrat? Tentara Nasional Indonesia (TNI) ? Atau siapa? Begitu sulitnya mencari kelompok masyarakat yang bercirikan seperti itu, membuat pertanyaannya berubah, bukan lagi siapa kelas menengah Indonesia, tetapi adakah kelompok masyarakat seperti itu di Indonesia? P ergeseran orientasi pemba- ngunan nasional dari continent oriented ke coastal and marine oriented telah menempatkan sumber daya pesisir dan laut sebagai tulang punggung untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sumatera Utara se- bagai salah satu daerah yang memiliki pantai terpanjang di Pulau Sumatera harus memanfaatkan perubahan ini untuk meningkatkan peran kawasan pantai dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat. Apalagi kebijakan ini juga sejalan dengan implementasi UU No 22 tahun 1999, PP No 25 tahun 2000 tentang Pe- merintahan Daerah dan UU No 25 tahun jasa serta kebutuhan air lainnya, (3) fluk- tuasi air di lahan mangrove menjadi ekstrim di mana pada musim kering terlalu kering, sedangkan pada musim hujan menimbul- kan banjir, (4) punahnya vegetasi dan ha- bitat laut sebagai sumber nafkah para nela- yan serta terkikisnya pantai yang mengan- cam kehidupan penduduk desa pantai. Di Kabupaten Deli Serdang,-dari data Renstra Pantai Timur Sumut (Bappeda SU, 2000)-kondisi hutan mangrove re- latif sudah rusak bahkan ekosistemnya hampir tidak ada. Pertumbuhan kerusakan ekosistem pesisir dan laut di kedua daerah ini kondisinya tidak jauh beda di daerah lain, Medan, T Balai, Asahan dan L. Batu, disebabkan oleh industri dan pembukaan Pantai Timur juga memiliki ekosistem lahan tambak. Vegetasi yang rusak akibat yang terdiri dari terumbu karang, hutan pembukaan lahan tambak antara lain vege- mangrove dengan ketebalan antara 50 s/ tasi kelapa, pohon api-api, buta-buta, nireh, d 150 m dengan padang lamun. Namun bakau, prepat dan pohon cemara. 1999 tentang Perimbangan Keuangan perkembangan kawasan pesisir dan laut Ketiga, daerah pesisir dan laut pantai pantai timur beberapa waktu terakhir di memiliki aset ekonomi, sosial dan ling- hadapkan pada beberapa permasalahan kungan besar. Kandungan sumber daya :Pertama, makin menurunnya hasil tang- alam namenitas menciptakan daya tarik kapan karena pengaruh penimbunan lim- untuk tempat hunian dengan fasilitas pe- bah yang dihasilkan oleh kegiatan industri, nunjangnya. Belum adanya pengaturan limbah rumahtangga dan limbah perkotaan. dan peraturan yang memadai dalam meng- Penimbunan limbah juga telah mengaki- integrasikan berbagai kegiatan yang ada batkan kerusakan pada hutan magrove. di daerah pantai timur telah menyebabkan Kedua, telah terjadi degradasi ekosis- :(1) Konflik atas penggunaan sumber tem terumbu karang dan mangrove di se- daya, eksplorasi sumber daya yang berle- panjang pantai timur karena berbagai per- bihan, degradasi lingkungan yang menye- untukan. Seperti contoh dari bahan ekspos bar dan ketegangan sosial antara stakehol- Bupati Tingkat II Langkat tahun 1997, der yang memanfaatkan wilayah pesisir kerusakan hutan magrove di Kabupaten Langkat seluas 25.300 ha dari 35.000 ha luas lahan magrove. Bahkan, di perkirakan kerusakan telah mencapai 28.300 ha, yaitu sekitar 80 persen lahan mangrove di Lang- kat rusak. antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perangkat perundangan ini mene- kankan pemberian wewenang yang lebih besar kepada daerah dalam mengelola daerahnya, termasuk dalam konteks ini adalah pengelolaan wilayah pesisir dan laut. dan laut, (2) Dari sudut perencanaan dan pelaksanaan program telah terjadi tumpang tindih perencanaan dan pemanfaatan wila- yah pesisir dan laut di pantai timur. Dari ketiga permasalahan di atas, ma- salah ketiga merupakan masalah hulu. Kerusakan itu telah menyebabkan Artinya, menurunnya hasil tangkapan ikan, :(1) debit air tawar yang mencapai kawasan dan terjadinya kerusakan ekosistem pantai pesisir menurun drastis, (2) penurunan disebabkan oleh aspek perencanaan dan debit air mempengaruhi saluran irigasi pemanfaatan kawasan pantai yang tidak pertanian, kebutuhan air minum, industri, korelatif dan koheren dengan kelestarian Kemandirian Yahya A.Muhaimin (Mendiknas) per- nah membuat penelitian tentang keman- dirian kelompok pengusaha (enterpreuner- ship) Indonesia (1991). Menurutnya, ke- wiraswastaan merupakan elemen yang sangat penting artinya bagi penumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian terbuka, yang diten- tukan oleh mekanisme pasar. Hal ini berarti bahwa proses pemba- ngunan ekonomi memerlukan kelompok pengusaha yang kompetitif dan otonom, bebas dari pengaruh kekuasaan politik dan pemerintah. Di Indonesia justru mun- cul kelompok pengusaha swasta yang daya hidupnya sangat tergantung pada perlin- dungan, proteksi dan bahkan subsidi dari pemerintah. Yahya A.Muhaimin menye- butnya sebagai "pengusaha klien ". Sampai sekarang dampak dari model bisnis yang mengandalkan jaringan ne- potisme dan kolusi (baik yang melibatkan birokrasi, partai politik dan kekuatan lain), masih terasa benar. Warisan dari bisnis nepotis ini antara lain, masalah kredit macet yang jumlahnya trilyunan rupiah dan penyelesaiannya menjadi seperti benang dan tidak serta merta, banyak organisasi- organisasi yang membela buruh, petani dan proletar lainnya merupakan bukti bah- wa komunis sudah bangkit kembali karena ada juga ajaran agama yang menyuruh kita untuk membela yang ditindas dan membela yang dilemahkan. Komunis Untuk Kepentingan Politik Dalam pertarungan politik di Indone- sia, isu komunisme tampaknya memang efektif dan efisien untuk dipergunakan demi kepentingan politik tertentu. Terserah siapa yang menggunakannya. Isu komunis- me dapat digunakan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan. Isu komunis- me juga dapat dipergunakan untuk melaku- kan character assasination terhadap lawan- lawan politiknya. Sejarah mencatat, Gerakan PKI pada 30 September tahun 1965 (dikenal dengan sebutan G-30-S PKI) masih menyisakan persoalan yang belum terjawab. Bagi ke- lompok orang, gerakan ini telah direkayasa untuk dijadikan momen bagi naiknya Soe- harto sebagai presiden Indonesia yang kedua. Bagi sekelompok yang lain, gerakan ini telah mamaksa Soeharto untuk me- ngambil tindakan pengamanan dan dengan segala prosesnya, ia naik menjadi presiden Indonesia yang kedua. Tidak berakhir sampai di sini, bagi sekelompok orang, gerakan ini telah men- jadi petaka. Petaka bagi anggota PKI dan keluarganya karena banyak dari mereka ditangkap lalu disiksa dan atau dibunuh tanpa pernah diadili. Juga petaka bagi orang yang katanya di-PKI-kan, mereka juga ditangkap lalu disiksa dan atau dibunuh juga tanpa diadili. Bagi sekelompok yang lain, gerakan ini cukup menjadi bukti untuk menangkap, menyiksa dan membunuh anggota PKI dan keluarganya. Bagi sekelompok yang kap pemborong, tidak benar. Un- tuk pada pengamat dan rekanan di kota Sabang yang merasa kece- wa kami maklum, namun kami sarankan agar kekecewaan anda jangan berlarut-larut karena be- lum tentu benar apa yang anda amati. kusut. Para pengusaha klien yang lebih di- kenal sebagai konglomerat ini mempunyai uang dan alat produksi bukan karena usahanya dengan kekuatan kompetitifnya, tetapi lebih dikarenakan "belas kasihan "dari pemerintah. Jika mereka sendiri belum bisa otonom, bagaimana mungkin mampu independen? Akhimya, sepanjang pemerintahan orde baru, kelompok pengu- saha ini justru menjadi "alat "rezim yang berkuasa untuk memperkuat pemerin- tahannya yang sentralistik. Demikian juga dengan kelompok yang lain, seperti TNI (sebelumnya ABRI) dan teknokrat. Jika TNI jelas menjadi su- bordinat kekuasaan pemerintah, maka kelompok teknokrat terbelah menjadi dua, ada yang terkooptasi dengan kekuasaan, tetapi ada juga yang memilih bersikap kritis. Penutup Situasi politik di negeri ini yang makin memburuk, karena disebabkan semua pihak yang tidak mau mengalah, termasuk ulama dan kiai. Sebaiknya, ulama atau kiai jangan terkontaminasi hiruk-pikuk urusan kependopoan (politik). Seorang ulama atau kiai yang memang betul-betul berjiwa ulama adalah mereka yang me- mang memiliki ilmu tentang agama di atas rata-rata masyarakat pada umumnya dan mampu menjadi panutan bagi umatnya yang berakhlak mulia. * Kenyataannya, dalam berbagai ke- sempatan, KH Hasyim Muzadi sebagai Manajemen Terpadu Pantai Timur Sumut 73 Hanya saja karena kalangan teknokrat ini tidak memiliki resources yang memadai untuk bisa berperan sebagai kelas mene- ngah, sehingga pressure mereka pun ku- rang efektif. Bahkan cara-cara coersif me- lalui pendekatan keamanan-security approach-yang diambil rezim orde baru menyebabkan kalangan teknokrat yang kritis ini memilih diam atau bermukim di negeri orang. (Jalan Keluar Kerusakan Ekosistem) fungsi ekosistem, kapasitas kawasan, ke- berlanjutan (sustainable capacity) sumber daya dan lingkungan. Kekuatan Kritis Pada tahun 1986, Abdurrahman Wa- hid alias Gus Dur (kini Presiden RI) sudah menyinggung tentang kelas menengah Islam di Indonesia, yaitu ulama (Rich- ard Tenter: "Politik Kelas Menengah In- donesia", LP3ES, 1993). Siapa yang percaya dengan pendapat ini? Memang dari segi positioningnya, banyak kalangan ulama yang bersikap kritis kepada pe- merintahan Soeharto, termasuk Gus Dur yang dicekal di mana-mana. Tetapi, dari segi kapital dan pengua- saan alat produksi, umumnya masih lemah. Memang, pada waktu itu Gus Dur sudah Pesatnya aktivitas pembangunan, sektor industri, pertambakan, dan perke- bunan serta tekanan populasi penduduk di kawasan pantai timur akan terus meng- akibatkan kerusakan ekosistem kawasan pantai secara berkelanjutan. Penyelamatan Ekosistem Adalah sangat penting-tetapi juga tidak mudah untuk melestarikan sumber daya "littoral" yang bernilai seperti pantai, karang laut, lapisan rumput laut, hutan mangrove, lagunan pantai serta perikanan, satwa liar dan kualitas air. Perlu pendekatan baru dalam pengelolaan dan penyelamatan sumber daya pesisir dan laut. pendekatan baru bukan saja berorientasi program/pro- yek. Jauh lebih penting dari itu adalah pendekatan dari sisi manajemen kawasan. Alasannya adalah; Pertama, banyak program/proyek yang direncanakan untuk menata dan menanggulangi dampak ne- gatif eksplorasi pesisir dan laut pantai timur. Misal, beberapa lembaga/instansi di Pro- vinsi Sumut yang menangani kawasan pesisir dan laut seperti Dinas Perikanan untuk penangkapan dan eksplorasi hasil laut, Dinas Kehutanan untuk hutan pantai, pelabuhan, Dinas Pariwisata untuk wisata pantai, Dinas Cipta Karya untuk pemukim- an, dan lain-lain. Surat Pembaca Tapi tak jarang terjadi program ung- gulan yang diluncurkan masing-masing lembaga/instansi antara satu dengan lain- nya tumpang tindih. Muaranya (1) pemu- baziran dana pembangunan (2) ketidak efektifan program (3) lemahnya penegakan (enforcement) peraturan yang mengatur penggunaan sumber daya laut dan konser- vasinya (4) akuntabilitas masing-masing lembaga/instansi lemah. Sering terjadi politik buang badan bila sudah berhubung- an dengan tanggung jawab dari dampak lain lagi, demi kepentingannya, gerakan ini telah dimanfaatkan untuk menangkap, menyiksa dan membunuh orang-orang yang katanya PKI. Saat ini, juga banyak pihak yang me- nyatakan bahwa komunis telah bangkit kembali di Indonesia. Biasanya, pemyataan ini muncul dari pihak militer dan pihak yang anti Gus Dur. Sebaliknya, tidak sedikit pula pihak yang mengatakan bahwa ke- bangkitan komunis hanyalah mitos yang sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan politiknya. Bia- sanya, pernyataan ini muncul dari pihak yang eksplisit maupun implisit adalah pro Gus Dur dan yang berada pada gerakan pembubaran Golkar dan penghancuran sisa-sisa orde baru. Tentunya masing-ma- sing pihak punya alasan tersendiri. Dalam konteks kekinian, kelompok yang dituduh komunis menuduh Golkar dan sisa-sisa orde baru lainnya, dengan memanfaatkan umat Islam, telah meng- gunakan isu komunisme untuk kepen- tingan politiknya. Benarkah demikian? Jawabnya; ada kemungkinan. Tokoh Atau Simbol Komunis Pada saat ini memang belum ada to- koh yang eksplisit mengakui dirinya ko- munis. Juga belum ada kelompok yang eksplisit menggunakan simbol-simbol komunis. Boleh jadi karena memang mereka tidak ada. Boleh jadi juga, karena situasi dan kondisi yang belum memung- kinkan mereka muncul dan menggunakan simbol-simbol komunis tersebut. Tetapi bukan berarti mereka sudah pasti tidak ada. Bukankah komunis tidak akan pernah menunjukkan identitasnya sebelum kekuatan mereka besar dan kuat. Biasanya, sebelum kekuatan komunis besar dan kuat, mereka akan selalu mela- kukan penyusupan untuk mengembangkan ideologinya. Menyikapi proses pelaksana- an Musyawarah Daerah II Partai Amanat Nasional kota Pematang- siantar pada 24-25 November 2000 lalu, setelah melakukan penga- matan, analisis dan evaluasi dari mulai pra Musyawarah Daerah (Musda), Musda serta pasca Mus- da, maka kami Dewan Pimpinan DPC PAN Siantar Barat Cabang-Dewan Pimpinan Partai Amanat Nasional se-kota Pema- Kami yang bertandatangan tangsiantar menemukan kejang- di bawah ini adalah Dewan Pim- galan-kejanggalan serta fakta- Dari segi performanya, ulama sebe- namya sudah memiliki potensi yang sangat besar sebagai kekuatan transformatif. Kredibilitasnya di mata umat masih tinggi karena komitmen terhadap nilai-nilai moral, sehingga perannya sebagai opinion leader di desa maupun di kota masih cukup eksis. Belum lagi kalau secara kultural ada semacam mitos bahwa ulama itu bisa ma- lati (dari kata kuwalat= bisa mendapat musibah bila tidak menghormati), sehingga dari segi kekuatan mobilisasinya, ibarat raja zaman dulu yang setiap kata terucap- kan sama dengan hukum (sabdho pandita ratu). Akan tetapi, potensi itu justru bisa berbalik menjadi kekuatan yang anti transformatif bila digunakan hanya untuk kepentingan kelompoknya. Artinya, ma- nakala kepatuhan umat digunakan hanya sebagai menjaga status quo-nya, yakni sebagai kelompok sosial yang memiliki stratifikasi di atas, maka kepatuhan itu justru membangun otoritarian baru di ta- ngan kalangan ulama. Apalagi ketika di bawah pemerintah- an Gus Dur sekarang, ulama justru menjadi "bamper "kekuasaan, menjadi couter balik terhadap kritik. Sehingga lama-lama dikhawatirkan justru ulama merasa dirinya sebagai pemerintahan karena presidennya "konco dewe". Dengan begitu, potensi kekritisan juga menjadi memudar. Padahal, salah satu ciri kelas menengah adalah kemampuannya menjadi kekuatan kritis untuk menghindari praktik-praktik otori- tarianisme. negatif yang terjadi di lapangan. Kedua, penataan dan pengembangan kawasan pesisir dan laut bukan sekadar menata fisik dan optimalisasi potensi eko- nomi pesisir dan laut. Penataan kawasan pesisir dan laut juga harus melibatkan aspek pengembangan sumber daya manusia di kawasan pantai yang tergolong tertinggal dibanding masyarakat di kawasan lain. Bagian ini sangat penting. Kesalahan di masa lalu, penyelesaian penanganan kawasan pantai yang tidak memuaskan aspek sumber daya manusia, berakhir de- ngan tragedi kemanusiaan, yakni masyara- kat pantai yang tergolong terbuka dan well come pada perubahan dan pendatang tergu- sur dan terpinggirkan. Nah, kedua aspek inilah yang harus di manage melalui kon- sep manajemen terpadu kawasan pesisir dan laut pantai timur. Manajemen terpadu kawasan pantai (Integrated Coastal Zone Managemen/ ICZM) sudah lama dikenal dan diterapkan di beberapa negara maju. ICZM efektif dalam melakukan kegiatan pemeliharaan keanekaragaman hayati daerah pantai, menyelesaikan konflik kebutuhan atas penggunaan sumber daya pantai, dan ma- najemen kelestarian ekonomi jangka panjang dari usaha berbasiskan sumber Tulisan harus ditandatangani dan disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya. Benar dan objektif. Maksimum 1 folio, 2 spasi/Artikel maksimum 5 halaman folio yang berlaku dan dilaksanakan dengan penuh pertimbangan tim Baperjakat. 2. Mengenai tudingan di Pem- da Sabang adanya kelompok alumni APDN dan kelompok man- tan walikota H Bustari Mansur, juga tidak benar. Karena sampai berita ini dimuat hubungan kerja Kami sarankan juga kritikan sama masih harmonis dan tidak dan saran anda sangat dibutuh- pernah ada kelompok. Kalaupun kan yang bersifat membangun dan ada sejumlah jabatan yang dibe- jangan menuding tanpa bukti- rikan bukan karena intervensi ke- bukti yang jelas. lompok tertentu, namun karena Kepala Bagian Humas kemampuan, dedikasi dan loyali- Ansari Abdullah SE tas pegawai yang bersangkutan. NIP.010083552 3. Mengenai tudingan kelom- pok pendopo mendapat kursi ba- sah dan empuk yang juga merang Pernyataan Sikap kap sebagai pemborong, dapat kami jelaskan, pendopo tidak per- nah memelihara rekanan. Demi- kian juga tudingan PNS merang- representasi ulama jalur Nahdlatul Ulama (NU) berusaha membela Gus Dur dari serbuan kritik lawan-lawan politiknya. Bahkan meskipun mantan Ketua Umum PBNU ini telah kehilangan legitimasi, tetapi ironisnya justru dibela mati-matian agar tetap memegang tampuk kekuasaan sebagai orang nomor satu di republik ini. Di kalangan NU ada anekdot yang berkembang dalam mencermati perilaku Gus Dur mulai sejak menjabat Ketua Umum PBNU sampai dia menduduki tahta kepresidenan, Konon kabarnya, dari empat rahasia Tuhan di dunia ini bertambah lagi satu, akhirnya menjadi lima. Pertama, umur. Kedua, ajal. Ketiga, rezeki. Keempat, jodoh dan kelima, adalah Gus Dur. Betapa tidak, sikap dan perilaku Gus Dur yang sering myeleneh dan kontroversial acapkali membingungkan banyak orang tak terkecuali kalangan NU sendiri me- nyimpan seribu satu macam tanda tanya. Dari perilaku tersebut tak jarang Gus Dur diklaim sebagai seorang yang sekuler, liberal dan bahkan tidak jarang dianggap "murtad" dari agamanya. pinan Cabang-Dewan Pimpinan fakta yang nyata-nyata menyalahi Cabang Partai Amanat Nasional Angga Dasar dan Anggaran se-kota Pematangsiantar yang Rumah Tangga (AD/ART) Partai selalu memantau/memperhatikan Amanat Nasional, bahkan me- dan sangat mempedulikan serta langgar tata tertib (tatib) Musda turut bertanggungjawab terhadap tersebut. keselamatan dan kemajuan/per- kembangan Partai Amanat Nasio- nal, khususnya di kota Pematang- siantar. Dan hasil yang paling serius dan sangat mengkhawatirkan adalah terancamnya keutuhan serta keselamatan Partai Amanat Nasional kota Pematangsiantar. Berdasarkan fakta-fakta dan kenyataan yang kami temukan, maka kami DPC-DPC PAN se- kota Pematangsiantar dengan ini sepakat memutuskan dan membuat pernyataan sikap se- bagai berikut: Memang yang disebut "ulama atau kiai tidak harus berasal dari NU atau Muhammadiyah, tetapi ulama dari kalang- an lain pun tidak mengambil sikap, sehing- ga seolah-olah "jalinan "ulama dengan pemerintahan Gus Dur menjadi fakta. Padahal, Gus Dur sebenarnya tidak perlu dibela, seperti halnya Gus Dur menyatakan Tuhan tidak perlu dibela. Penutup Manajen Terpadu Kawasan Pantai Secara administratif pemerintah pro- Beberapa kajian dibutuhkan menuju vinsi Sumut telah membuat terobosan ce- sistem manajemen terpadu kawasan pantai merlang pengelolaan potensi laut melalui timur. Bisa dilakukan dengan studi/kajian Sistem Administrasi Satu Atap Kelautan (SAMSAT Kelautan). SAMSAT Kelautan dipelopori oleh Drs Ridwan Batubara (Ka- dispenda Sumatera Utara). Tapi SAMSAT Kelautan tidak memiliki kewenangan da- lam manajemen semua potensi pesisir dan laut. SAMSAT Kelautan dari nama- nya bersifat memotongan jalur adminis- trasi birokrasi. Sehingga lebih efisien dan efektif dalam memungut potensi ekonomi (retribusi) hasil laut. dari multi sektor dan multi disiplin keil-. muan. ICMZ dapat dirancang melanjutkan ide dan penyempumaan SAMSAT Kelaut- an, yang sudah menjadi pilot project na- sional untuk pengelolaan potensi hasil laut yang efektif dan efisien. Sehingga penanganan kawasan pesisir dan laut pantai timur bisa lebih optimal dalam menjaga kesinambungan hayati, peningkatan kese- jahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. 1. Tidak mengakui kepemim- pinan Syahrul Napitupulu sebagai ketua terpilih PAN kota Pema- tangsiantar pada Musda II PAN kota Pematangsiantar, 24-25 No- daya masyarakat pantai. Manajemen terpadu kawasan pantai, dirancang untuk kebutuhan perencanaan dan implementasi manajemen terpadu sumber daya pesisir dan laut. Beberapa perencanaan dan implementasi yang bisa dijadikan bagian tugas ICMZ seperti; (1) penataan dan penggunaan lahan (land use) kawasan pesisir dan laut, (2) konservasi sumber daya laut, (3) penanggu dampak pencemaran dan polusi lingkung- an pesisir dan laut, (4) penataan lanscape untuk kebutuhan pemukiman, industri, perikanan/tambak, pariwisata dan lain- lain, (5) penanggulangan erosi garis pantai, (6) penanggulangan ketertinggalan pendu- duk pesisir pantai timur dan meningkatkan kualitasnya SDM dan kualitas hidup, (7) peningkatan pendapatan daerah sebagai dampak pengelolaan pantai untuk pemba- ngunan dan ekonomi masyarakat. Substansinya adalah mengelola po- tensi pantai timur yang tingkat kerusakan ekosistem pesisir dan lautnya sudah sangat memprihatinkan. Kesinambungan suber daya hayati dan kelestarian lingkungan pesisir dan laut pantai timur bisa tersela- matkan. Sehingga keinginan mewujudkan kelestarian lingkungan pantai timur untuk anak cucu dan generasi mendatang bisa terealisasi. vember 2000. 2. Meminta kepa- da DPW PAN Sumut untuk ti- dak merekomendasi hasil Mus- da II PAN kota Pematangsian- tar. 3. Meminta kepada DPW PAN Sumut untuk membatal- kan demi hukum Musda II terse- but. 4. Meminta kepada DPP Partai Amanat Nasional melalui DPW PAN Sumatera Utara un- tuk segera melaksanakan Mus- da luar biasa PAN kota Pema- tangsiantar, demi keselamatan, kemajuan dan perkembangan PAN kota Pematangsiantar, ter utama dalam menghadapi pemi- lu 2004. Dewan Pimpinan Cabang PAN Kecamatan Siantar Barat HA Rajab Siregar Ak Ketua Taufik Nasution S.Ag Sekretaris Color Rendition Chart WASPADA Teb DALAM sidang pembahasan Ra Anggaran Pendap Belanja (APBD) Ko tinggi Tahun 2001, DPRD Kota Teb: banyak menyorot minimnya pemast berbagai objek paja ke Kas Pemko seba dari Pendapatan A (PAD). Untuk tah DPRD mendesak Pe terus berupaya kera katkannya dan ber nutupi kebocoran-H Telah ditetapkan F 2001 sebesar Rp 3 m 60 persen dibandi 2000 yang hanya Rp Menjawab perta gota dewan Waliko tinggi Ir.H.Abdul H buan dalam nota ja mengemukakan, up meningkatkan PAD, lui upaya intensifika ekstensifikasi terus kan dari tahun ke ta dasarkan penelitian si yang ada terdapa sumber yang dapat objek retribusi daer pengelolaan dan per Sarang Burung Wale kita masih menung tian apakah dengar kannya UU No.34 T tentang pajak dan Grand GRAND Openin pariwisata terbang la istilah kerennya "Pa yang berlangsung se hingga 12 Mei di P. wang, Kecamatan Ba Provinsi Sumatera Ba sukses dengan keha ribuan penonton ya dati lokasi objek wisa tuk menyaksikan ket 12 peserta Paraglidin internasional dari di dunia. Demikian dilapo war Soerjomatraman Paragliding dari Ant Jakarta Rabu (23/5 telefon selularnya ke tranya koresponden di Berastagi. Menurut Anwa mampu menyedot w lokal, atraksi yang be selama seminggu ini berpotensial menarik 210 ribu penerbang tuk melakukan kegia tanya sambil meny hobbinya. Dijelaskan Anwa alam yang dimiliki P wang di Danau Mar cukup memenuhi krit gai daerah olahraga pa dunia, karena sudah ketinggian 1250 met permukaan laut. Se angin yang diharap hembus kencang dal maksimum 10 bulan/t memiliki lokasi start daratan yang cukup Selain itu, kata Ar penerbangan inter antara Padang dan S cukup mendukung p= ta paragliding untu mengunjungi lokasi i bah tersedianya per yang harganya relati kau wisatawan mem ini cukup potensial se na wisata olahraga pa Dengan adanya k Peluang DINAIKKANN obat generik oleh pen sebesar 20 persen seja pa hari lalu, telah m peluang bagi para a obatan alternatif ya tanah air. Hal itu diakui Jaja Mutaqin,30, dan Anda suddin, 34, dua or. pengobatan alternatif ini membuka klinik Sultan Hasanuddi Lubukpakam, Delis Mereka mengaku ekonomi masyaral masih rendah, ditam moneter berkepanja ngakibatkan rakyat pengobatan alterna penyembuhan.Apala harga-harga obat dinaikkan pemerinta 20 persen. "Kita merasa pri ngan kenaikan harga makanya pengobatan ini merupakan suatuj masyarakat bisa te kata Jajang. Banyak penyakit disembuhkan mela obatan alternatif in patah tulang,gural tanan, jantung,maa hingga tinggi (strol gangguan kejiwaan Pasien-pasien Ja bukan hanya kalam syarakat bawah, tetac langan masyarakat nyak yang datang untu ta kesembuhan.Semu pasien itu dilayani den bahkan saat ini par bisa menginap di klini Jajang mengaku obatan alternatif ya kuninya merupaka upaya bagi membant kecil, ternyata dala tiknya pengobatan banyak dikunjungi L yang mampu, sehing obatan alternatif yan