Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4cm WASPADA DEMI KEBENARAN DAN KEADILAN Harian Umum Nasional WASPADA Terbit di Medan sejak 11 Januari 1947 Pendiri: H. MOHAMMAD SAID (17 Agustus 1905 - 26 April 1995) Hj. ANI IDRUS (25 November 1918 - 9 Januari 1999) Pemimpin Umum: dr. Hj. Rayati Syafrin, MBA, MM Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H. Prabudi Said Wakil Pemimpin Umum/Wapemred H. Teruna Jasa Said Pemimpin Perusahaan: dr. Hj. Rayati Syafrin, MBA, MM Redaktur Pelaksana: Azwir Thahir, Sofyan Harahap Dewan Pelaksana Redaksi T. Junaidi, Hendra DS, Edward Thahir, Muhammad Joni, Sumaharja Ritonga, Nurhalim Tanjung, Akmal AZ, Rudhy Faliskan. Alamat Kantor Pusat. Penerbit, Redaksi, Tata Usaha/Periklanan Jalan Letjen Suprapto/Brigjen Katamso No. 1, Medan 20151 Tel. (061) 4150858 (3 saluran), Faks: (061) 4510025 e-mail :waspada@waspada.co.id website: www.waspada.co.id Kantor Biro redaksi/Perwakilan Periklanan : (1) Bumi Warta Jaya, Jalan Kebon Sirih Timur Dalam No. 3, Jakarta 10340. Tel. (021) 322216 Faks. (021) 3140817 (2) Perwakilan Waspada Jalan Ratu Syafiatuddin No. 21-C, Banda Aceh 23122. Tel.(0651) 22385 (3) Jalan Listrik No. 11, Lhokseumawe. Tel. (0645) 44208 Harga iklan tiap mm kolom Rp. 6.000 ukuran 42 mm. Penerbit PT Penerbitan Harian Waspada Komisaris Utama: Tribuana Said Direktur Utama: dr. Hj. Rayati Syafrin, MBA SIUUP: 065/SK/MENPEN/SIUUP/A7/1985 tanggal 25 Februari 1988 ISSN 0215-3017 Percetakan: Percetakan Web PT Prakarsa Abadi Press, Jalan Letjen. Suprapto/Brigjen Katamso No. 1, Medan 20151, Tel. 6612681 Isi di luar tanggungjawab pencetak Tajuk Rencana Tetap Di Jalur Konstitusional Banyak yang mengecam elite politik saat ini mengeluarkan dekrit yang ditentang TNI/Polri. namun kita Dur besar kemungkinan tidak hadir dalam SI MPR. Kalaupun hadir dia tidak memberi pertanggungjawaban, maka MPR mengambil keputusan memberhentikan Presiden Gus Dur dan sebagai penggantinya diangkat Wakil Presiden Megawati sebagaimana skenario. banyak pula yang mendukung kalau Presiden dengan DPR/MPR tidak boleh rukun. Kalau rukun hasilnya seperti di masa Orde Baru. Para elite politik tentu punya alasan berbuat seperti itu. Kalau upaya menjatuhkan Gus Dur demi hukum dan sesuai aspirasi rakyat kita melihatnya positif. Tapi, kalau tujuannya bagi-bagi kekuasaan, demi jabatan dan uang tentu saja kita sepakat hal itu pembodohan bagi rakyat. Sama dengan upaya Presiden Gus Dur untuk membubarkan DPR dan mempercepat Pemilu. Kalau tujuannya guna mengatasi konflik politik dan mensejahterakan rakyat, patut dipertimbangkan. Tapi, kalau tujuannya untuk menyelamatkan dirinya dari impeachment, hal itu sama saja dengan pembodohan bagi rakyat. Hingga kemarin kita melihat pimpinan parpol besar menolak keinginan Presiden Gus Dur. Perseteruan Presiden dengan DPR ini termasuk pendidikan politik, setelah 32 tahun kita hanya punya DPR yang penakut. Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) AM Fatwa misalnya, sudah menegaskan kalau partainya tetap menolak rencana percepatan Pemilu, karena hal itu dinilai tidak sesuai dengan mekanisme konstitusi dan kondisi keuangan negara yang relatif terbatas sekarang ini. Tidak hanya PAN yang menolak Pemilu dipercepat, tapi juga PDI Perjuangan, Golkar dan PPP. Hanya PKB yang setuju Pemilu dipercepat dan optimis suara PKB bisa jauh lebih besar di masa mendatang. PKB boleh saja yakin karena sekarang sedang di atas, Presiden Gus Dur berasal dari PKB, mereka pun punya banyak uang dan berbagai keuntungan psikologis lainnya. I harus mengalami dampak pencemaran lingkungan sekaligus dituduh sebagai pelaku perusak ling. kungan. Tentu saja yang dimaksud adalah proyek pembangunan yang memanfaatkan hutan sebagai penyebab rusaknya hutan hujan (tropis) yang ber- fungsi sebagai paru-paru bumi. Hutan Indonesia sedang berada pada titik kritis sehingga harus segera diubah total pengelolaannya. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memperkirakan hutan Sumatera akan habis 5 tahun mendatang, Kalimantan 10 tahun lagi, sedangkan Sulawesi dan Papua hingga 15 tahun mendatang akibat penebangan ilegal. "Tahun 2005, pemerintah Indonesia akan menye- rah karena tidak mampu menghentikan kehancuran hutan akibat illegal logging (penebangan ilegal) yang berlangsung terus secara terang-terangan sepuluh tahun terakhir," kata Kepala Divisi Kam- panye dan Lobbi Esksekutif Nasional Walhi, Long- gena Ginting di Medan, Jumat pekan lalu. (dtke:221 6/2001). Untuk mencegah terjadinya kerusakan lebih parah, Walhi menilai perlu dilakukan Moratorium Penebangan, yakni pembekuan dan penghentian sementara seluruh aktifitas penebangan kayu ber- skala besar oleh Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Izin Penebangan Kayu (IPK) hingga kondisi yang diinginkan tercapai. . Hemat kita gertakan Gus Dur mempercepat Pemilu untuk menangkal percepatan SI MPR. Dan kelihatannya, gertakan Gus Dur itu berhasil. Para pemimpin parpol besar ciut nyalinya sehingga meskipun Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati setuju Pemilu dipercepat, namun MPR masih tetap pada jadwalnya semula, 1 Agustus mendatang. Kita melihat Presiden Gus Dur sedang kalut karena posisinya sudah terjepit. Saking kalutnya, pelaksanaan SI yang sudah sesuai dengan mekanisme konstitusional yakni Ketetapan MPR Nomor II/1978 yakni melalui SI nantinya Presiden harus menyampaikan pertanggungjawaban sebagai eksekutif masih ditolaknya. Gus Dur tahu betul kalau SI berjalan berarti berakhir usia pemerintahannya. Kecil kemungkinan pertanggungjawabannya diterima MPR Karena itu dia berupaya kuat melawannya dengan berbagai manuver politik, termasuk ancaman saat ini.+ Kembalikan Hutan Nusantaraku !! ndonesia salah satu negara berkembang Untuk memenuhi kebutuhan kayu di tanah yang sedang membangun secara bersamaan air, jika moratorium dilaksanakan, Indonesia bisa mengimpor dari negara lain semisal Selandia Baru. Sedangkan nasib sekitar 1.000 tenaga kerja sektor kehutanan, tetap teratasi sebab mereka dipekerjakan kembali dalam proyek pemulihan kondisi hutan. Cina, Thailand dan Papua Nugini berhasil melaksanakan Moratorium Penebangan, tentunya Indonesia juga bisa. Memang sektor kehutanan salah satu penyumbang devisa terbesar negara kita sementara ini, tapi kalau sudah porak-poranda, tentu devisa itu tidak bisa diharapkan lagi. • Dewasa ini ketika Indonesia dituduh sebagai pelaku perusak lingkungan hutan rimba yang ber- fungsi sebagai paru-paru bumi itu, kita dapat mene- lusuri kondisi penghancuran hutan yang banyak berlangsung semasa rejim Orde Baru sampai seka- rang. Sementara itu kini mulai dibongkar praktek pengrusakan hutan dan rekayasa (mark-up) dana reboisasi oleh para pengusaha konglomerat yang dekat dengan pihak penguasa, Bob Hasan, Prayogo Pangestu dan Tommy Suharto, yang beraasal dari laporan mantan Sekjen Dephutbun Suripto. Upaya membongkar dan menindak secara hu- kum semua praktek kejahatan pengrusakan hutan serta penebangan liar dan penyeludupan kayu ke luar lokasi, haruslah diiringi dengan upaya peng- hutanan serta pengamanan hutan yang masih ada. Dalam hal ini masyarakat setempat pada ha- kekatnya memiliki kearifan ekologi, kearifan untuk menjaga dan memelihara lingkungan hutannya karena mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat hidup tanpa alam lingkungannya-hutannya! Akan tetapi kearifan lokal masyarakat adat yang mengelola Sumber Daya Alam pada kenyata- annya menghadapi proses penghancuran secara sistematis. Praktek penghancuran itu terjadi melalui beberapa mekanisme, yakni mekanisme hukum, mekanisme "kambing hitam" dan mekanisme proyek pembangunan. Secara sengaja atau tidak, negara (pemerintah) mampu menghancurkan model pengelolaan hutan masyarakat adat dengan memakai berbagai aturan perundang-undangan di bidang pengelolaan SDA atau yang berkaitan dengan itu. UU No. 5/1967 Tentang Kehutanan (UUPK) dan UU No.41/1999 Tentang Kehutanan dan UU No 5/1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Eksosistemnya, merupakan contoh un- dang-undang yang mengabaikan hak dan model pengelolaan SDA masyarakat adat. "Penebangan tidak terkontrol mengakibatkan deforestasi dan degradasi hutan tropis dalam skala masif. Kecepatan penyusutan hutan alam antara tahun 1984 dan 1998 mencapai 1,6 juta ha, dan sekarang bergerak hingga 2,4 juta ha pertahun. Malahan Riset World Resource Institute tahun 1997 menyebutkan Indonesia telah kehilangan 72 persen hutan aslinya, Ini kerusakan hutan terparah di dunia," kata Longgena yang didampingi Ketua Walhi Sumut Efendy Panjaitan dan Legal Officer Unit Manajemen Leuser (UML) Deni Purba. Pada kenyataannya over kapasitas industri olah kayu (industri kertas terbesar di dunia seperti PT Indah Kiat di Riau) merupakan salah satu pe- nyebab utama kehancuran hutan. Setiap tahun industri kayu memerlukan 100 juta kubik. Sebanyak 51,1 juta di antaranya untuk kebutuhan domestik, sedangkan sisanya ekspor. "Untuk kebutuhan pasokan itu, Indonesia meng- impor kayu 21,9 juta kubik atau hanya 78,1 persen yang berasal dari produksi nasional. Masalahnya suplai resmi yang berasal dari HPH dan IPK atau tebang habis dan hutan rakyat, hanya 21,4 juta kubik. Jadi, darimana datangnya 56,6 juta kubik lagi, kalau tidak dari penebangan ilegal? Dengan kata lain, 7 dari 10 batang kayu merupakan hasil ilegal logging," kata Longgena. Gus Dur seperti yang sudah dikatakannya tetap ngotot sebagai Presiden dan tidak mau meninggalkan Istana Negara. Upaya memindahkan Gus Dur dari Istana berjalan alot. Fokus perhatian pun tetap tidak luput dari masalah elite politik karena Megawati tetap tidak bisa optimal menjalankan roda pemerintahannya. Walhasil, masalah yang dihadapi bangsa Indonesia berlanjut terus, krisis terus, ribut terus, kerusuhan dan ancaman disintegrasi pun terus berkeecamuk di berbagai daerah sehingga posisi serta kredibilitas Megawati pun mulai dipermasalahkan. Justru itu, sebaiknya kalender politik kita harapkan tetap mengacu pada hukum dan perundang-undangan. Masing-masing elite politik kita imbau untuk menaati konstitusional, jangan mau menang sendiri dan membingungkan masyarakat. Dengan mengacu pada hukum saja belum tentu bangsa dengan 215 juta penduduk ini bisa keluar dari belitan krisis, apalagi cara-cara inkonstitusional yang diambil berdasarkan order politik. Hingga kini kita melihat tidak ada alasan yang cukup kuat untuk mempercepat pelaksanaan Pemilu. Di samping butuh dana besar juga persiapannya sekitar dua tahun. Sama juga dengan mempercepat SI MPR, tidak perlu dipercepat karena kita melihat proses persiapannya masih belum selesai, apalagi kalau dalam seminggu ini BP MPR tetap tidak bisa menuntaskan kerjanya, sudah barang tentu SI tidak mungkin dipercepat. Jauh lebih baik melaksanakan SI MPR tepat waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang, yakni dua bulan. Mempercepat Pemilu dan mempercepat SIMPR sama-sama berdampak negatif. Kedua masalah itu sebenarnya ditentukan MPR sehingga Presiden pun tidak bisa mempercepat Pemilu tanpa persetujuan DPR/MPR, sama dengan mempercepat SI MPR juga terpulang dari kesiapan dan keberanian MPR yang dipimpin ketuanya Amien Rais. Bukan ditentukan pimpinan parpol. Posisi Amien Rais memang sangat strategis, namun kita minta dia jangan terbawa arus dan keinginan pimpinan parpol besar yang meminta percepatan SIMPR. Kaji lebih dalam karena kita tidak melihat adanya relevansi percepatan Pemilu dan percepatan SIMPR dilihat dari situasi keamanan yang terkendali Ironisnya masyarakat adat setempat selalu dituding sebagai perusak lingkungan, karena perladangan dan pemanfaatan hasil hutan. Kini kita hanya bisa menjerit: kembalikan hutan Nusantaraku !.- SUDUT BATUAH Menurut Ketua MPR-RI Amien Rais,Indonesia akan segera mempunyai pemerintah baru pasca Sidang Istimewa (SI) Agustus 2001 mendatang - Asal jangan baru tapi stock lama, he...he...he ✔ *Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan, partai-partai besar ingin menurunkannya nantinya akan saling beradu sendiri satu sama lainnya -Terakhir kitapun jadi geli sendiri melihatnya ya Gus, he...he...he *Dana Moneter Internasional (IMF) seharusnya memikul beban utang Indonesia A$80 miliar akibat salah resep dalam pemulihan ekonomi,kata berita - Salah resep,apa sengaja disalah-salahkan!!!, he...he...he wake doel SENIN 25 JUNI 2001 6 Kenaikan Harga BBM:Nikmat atau Malapetaka kenaikan harga BBM? Lalu dengan kenaikan BBM 30 persen menambah beban masyarakat semakin berat. Ada kekhawatiran bahwa masyaraat di ba- wah garis kemiskinan dikhawatirkan tidak mendapat suplai BBM karena tidak mampu membelinya atau karena ma- syarakat kelas atas menyerobot persedia- an BBM untuk kepentingan yang ber Mempersoalkan Subsidi Dalam kenaikan harga BBM tahun lalu pemerintah menyalurkan subsidi untuk meringinkan ekonomi rakyat, namun sejauhmana keberadaan subsidi tersebut tidak banyak yang mengetahui dan merasakan manfaatnya. Subsidi yang dikucurkan tidak efektif karena diberikan tidak merata. Kenaikan harga BBM pada tahun lalu masih memberi- kan bekas penderitaan dalam kehidupan sifat pribadi dalam skala yang cukup Keadaan ini masih diperkeruh de- ngan perilaku tidak terpuji para spekulan BBM yang menimbun barang. Hal ini terlihat pada hari pertama kenaikan harga BBM tahun lalu terjadi antrian panjang masyarakat yang membutuhkan BBM untuk keperluan sehari-hari. besar. masyarakat. Oleh Drs Abdul Chair SM 1 Sekjur Kependidikan Islam Fak Agama Islam Univ. Al Washliyah Medan Oktober 2000 yang lalu tidak saja ditandai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tetapi juga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Ber- selang delapan bulan lebih, pemerintah kembali menaikan harga BBM, tepatnya 16 Juni lalu. Yang lebih memilukan adalah kenaikan harga tersebut tidak hanya BBM. Saya sependapat dengan Sumaharja Ritonga (Waspada, 11 Juni 2001) bahwa peristiwa tersebut sungguh dramatis, karena terjadi dalam kondisi megap- megap ditambah kondisi sosial politik tidak menentu, pemerintah memutuskan menaikan BBM sebesar 30 persen dan tarif dasar listrik 20 persen. Untuk se- lanjutnya tarif fulsa telepon naik 93,11 persen dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 2,5 persen yang direncanakan 1 Juli 2001. Dampak Meluas Kenaikan harga BBM, 1 Oktober 2000 merupakan kenaikan BBM yang pertama kali semenjak Gus Dur berkua- sa, yang mengundang reaksi kasar dari berbagai kalangan terutama masyarakat tertindas. Memang kenaikan 12 persen pada tahun lalu dianggap sementara pihak (dalam hal ini pemerintah) tidak terlalu berat, namun kenyataannya telah menciptakan penderitaan dan harus diperpanjang lagi dengan kenaikan harga BBM yang diberlakukan 16 Juni 2001. Dengan kenaikan ini pemerintah bermaksud dapat mengurangi defisit anggaran negara yang terus meluncur sampai kembali ke asumsi awal 3,7 per- sen dari Produk Domestik Bruto. Jika tidak dinaikan, pemerintah merasa ce- mas negara ini akan bangkrut. Namun diamati bahwa di masa Soeharto berkua- sa, gejala-gejala bahwa bangsa ini akan bangkrut sudah terlihat, yakni ketim- pangan terjadi dalam memenuhi kebu- tuhan hidup. Sehingga kesenjangan an- tara yang kaya dan yang miskin semakin kentara. Bagaimanapun kenaikan tersebut tetap akan menciptakan "luka di atas B agi orang daerah, nama Me- dan memang membawa se- ribu satu macam bayangan. Yang mesti pertamakali muncul adalah kedudukan- nya sebagai ibukota Propinsi Sumatera Utara, di mana bangunan-bangunan me- gah milik pemerintah, pusat-pusat perbe- lanjaan mewah (plaza), perumahan me- wah, rumah-rumah toko (ruko) yang marak sampai tempat-tempat hiburan, nampak sibuk setiap hari. Selanjutnya, Medan yang dulu dikenal sebagai Parijs van Sumatera, tentu sebuah kota besar yang bukan alang kepalang ramainya. Memang, Medan sebagai kota nomor tiga terbesar di Indonesia, setelah Jakarta dan Surabaya, perkembangan pembangunan fisik kota saat ini berjalan sangat cepat. Perkembangannya hampir tak bisa dibendung, namun terkesan kumuh dan semrawut akibat belum pasnya pola pemekaran kota yang te- rencana. Akibatnya, kota ini berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemam- puan, bukan sesuai dengan program pengembangan. Oleh Sumaharja Ritonga Redaktur Opini Mekanisme Pasar dan Proses Politik Sebagai warga Medan, kita kiranya pada tempatnya bila "memiliki mimpi mengenai masa depan Medan menjadi sebuah kota yang aman, indah dan tertib (sesuai motto: Medan Bestari). Semen- tara warganya hidup secara berkecu- kupan, berkeadilan dan berkreativitas luka" terutama dalam kehidupan masyarakat miskin. Dengan kenaikan ini terutama BBM membuktikan peme- rintah menggali kuburan bagi masyara- kat miskin, karena siklus kenaikan ter- sebut akan merambat kepada harga ba- han pokok lainnya. Sudah menjadi tradisi pasar, sebelum harga BBM atau gaji pegawai negeri naik maka pasar pun sudah mulai kasak-kusuk dengan harga. Perkara tarif listrik, telepon dan PPN akan naik, secara umum tidak begitu berpengaruh, karena masyarakat ekonomi lemah bukan sebagai konsu- mennya. Walaupun demikian hal terse- but dapat berakibat pada bidang lain seperti berpengaruhnya terhadap tarif angkutan. Dampak lainnya pun mulai bermunculan satu persatu di dalam ke- hidupan masyarakat yang bagaikan sikuls saling berkaitan dan tak akan per- nah putus-putusnya, seperti penurunan mobilitas sosial yang diduga dapat me- nimbulkan penurunan produktivitas. Hubungan antara kenaikan harga BBM dengan meningkatnya jumlah D i awal tahun 1980-an, semarak terdengar suara-suara vokal dari kelompok masyarakat yang bersifat swadaya untuk merubuhkan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerobos bi- rokrasi yang selalu mempersulit urusan, memperjuangkan nilai-nilai kemanusia- an, keadilan, kebebasan, kelestarian dan ketentraman. Di sela-sela semaraknya kelompok-kelompok ini, para praktisi hukum berusaha untuk menyosialisasi- kan gerakan-gerakan ini dalam satu ben- tuk undang-undang dengan harapan bahwa kelompok-kelompok seperti ini adalah sebagai salah satu lembaga yang berperan membantu pemerintah dan masyarakat. Maka lahirlah istilah untuk mereka ini sebagai Lembaga Swadaya Masyara- kat (LSM). Sehingga di tahun 1982 disahkan oleh presiden Undang-Undang No 4 Tahun 1982 tentang ketentuan- ketentuan pokok pengelolaan lingkung- an hidup. Di dalam undang-undang ini diperjelas tentang kedudukan LSM sebagai NGO (Non Government Or- ganization) yakni lembaga non departe- men yang berperan mengelola dan mem- bantu pemerintah dalam menangani masalah-masalah yang terjadi di sekitar lingkungan hidup. Tulisan harus Keraguan Hasil Fit And Proper Test Pelaksanaan fit and proper test yang dilaksanakan Pem- provsu dari 11 Juni 2001 sampai 16 Juni 2001 terhadap 1260 pe- jabat golongan III D ke atas di lingkungan Pemprovsu, oleh sebagian pengikut test dinilai penuh dengan segala permain- an' dan sekadar formalitas saja. Menurut pengalaman yang saya ikuti langsung sebagai pe- serta fit and proper test pada hari kedua yaitu Selasa, 12 Juni 2001, saya merasa heran terha- dap beberapa orang peserta di kin kanan saya yang begitu mu- dahnya mengisi lembaran ja- waban tanpa membaca apa soal pertanyaannya. Keadaan seperti itu akan menimbul- kan angka pengangguran dan kelang- kaan barang kebutuhan masyarakat di pasar. Kemudian akan menjurus kepada patologi sosial seperti pencurian dan tindak kekerasan lainnya. Munculnya patologi sosial ini merupakan ekses ke- naikan ekonomi. Kerawanan sosial dan ganggauan kejiwaan semakin banyak. Timbulnya persaingan yang tidak sehat untuk mempertahankan kehidupan akan membawa perpecahan di kalangan ma- pengangguran diawali dengan naiknya syarakat dan terganggunya tatanan kehidupan sosial. tarif transportasi dan biaya produksi suatu barang. Korelasi ini secara perla- han-lahan akan menjadi signifikan mulai dari mengecilnya nilai pendapatan ma- syarakat sebagai akibat naiknya tarif angkutan atau naiknya harga bahan kebutuhan pokok sehari-hari dan ting- ginya biaya produksi suatu barang se- hingga bisa membuat perusahaan me- ngurangi tenaga kerja. Pada masa kenaikan BBM, 1 Okto- ber 2000, pemerintah memberikan im- bauan walaupun harga BBM naik na- mun tarif angkutan tidak dinaikan, de- mikian pula harga barang. Hal ini tidak masuk akal. Belumpun harga BBM di- naikan untuk tahun ini khususnya di Medan, MPU sudah mengancam akan menaikan tarif angkutan jika harga BBM dinaikan (Waspada, 8/1/2001). Hal ini juga dialami bebe- rapa peserta seperti yang saya alami. Menurut analisis kami, soal fit and proper test tersebut sebelumnya telah diketahui oleh 'peserta' yang tanpa berpikir secara sehat. Tetapi dilihat dari kondisi hari ini, mimpi kita itu tentu masih sangat jauh dari kenyataan. Sejauh pengamatan dan cerita yang dapat kita kumpulkan, baik dari pembe- ritaan di media massa maupun perbin- cangan di tengah-tengah masyarakat, kota Medan akhir-akhir ini tidak hanya terasa semakin tidak aman, tetapi juga cenderung semakin kumuh dan semra- wut. Sementara warganya cenderung tumbuh sangat cepat, sehingga cende- rung menimbulkan hambatan bagi se- mua orang untuk hidup secara berkecu- kupan, berkeadilan dan berkreativitas secara sehat. Oleh Adil Akhyar SH Dir. Eksekutif Islamic Centre Sunan Kalijaga Medan Sebenarnya hal ini nampaknya wajar, sebab jika harga BBM dinaikan maka biaya operasi angkutan tersebut Medan dan Korupsi cara. Para pencari keuntungan akan men- coba memaksimalkan keuntungannya juga dengan menghalalkan segala cara. Dalam tulisan ini, saya tidak akan berbicara secara panjang lebar mengenai fakta-fakta sehubungan dengan realitas kondisi kota Medan tersebut. Sebagian fakta mengenai dampak buruk polusi udara, pencemaran air bawah tanah, angka pengangguran dan kesemrawutan arus lalulintas, serta penataan kota yang centang perenang, sudah sering disorot oleh berbagai kalangan. Yang ingin saya bahas lebih lanjut adalah mengenai faktor yang menjadi penyebab terciptanya kondisi kota Me- dan yang tidak aman, kumuh semrawut tersebut. Pada dasarnya ada dua faktor dominan yang menjadi penyebab utama hal tersebut, yaitu mekanisme pasar dan proses politik yang dilakukan oleh peme- rintah kota. Secara sepintas lalu hal itu mungkin cukup masuk akal. Pasar, sebagaimana keuntungan jangka pendek. Untuk mengatasi kelemahan me- kanisme pasar itulah masyarakat perlu menata diri dengan membentuk negara dan melembagakan pemerintahan. Me- lalui mekanisme politik yang diseleng- garakan oleh negara dan melalui berba- gai kebijakan yang dilegislasi serta 'dieksekusi' pemerintah, kegagalan pasar secara relatif dapat ditanggulangi. Ini tentu dengan asumsi bahwa pemerintahan yang berkuasa adalah sebuah pemerintahan yang transparan, demokratis dan partisipatif. Asumsi ini penting untuk dikemukakan, sebab tanpa asumsi ini, kekuasaan yang dimiliki oleh sebuah pemerintahan sebenarnya tidak ada gunanya. Tanpa transparansi, demokrasi, partisipasi, kekuasaan pe- merintahan sangat mudah untuk disalah- gunakan, baik untuk melestarikan kekua- saan maupun untuk memperkaya para pejabatnya. Artinya, ketika mereka berbicara mengenai keuntungan, yang dimaksud terutama adalah keuntungan hari ini atau tahun ini. Sementara keuntungan untuk rentang waktu yang lebih panjang tidak perlu terlalu dirisaukan. Sebab dalam jangka panjang, semua orang akan menemui ajalnya. Cara berpikir seperti itu tentu sangat salah kaprah. Setiap orang memang akan menemui ajalnya dalam jangka pendek atau jangka panjang. Tetapi, perikehidup- an umat manusia tidak dapat hanya dibatasi pada rentang hidup seseorang atau beberapa orang. Bila keadaan yang terakhir ini yang terjadi, maka keberadaan sebuah pe- merintahan justru dapat memperburuk keadaan buruk yang telah diciptakan oleh mekanisme pasar. Lebih-lebih bila pemerintahan yang berkuasa cenderung meletakkan hukum di bawah kekuasaan. Ketika sebuah pemerintahan cenderung melecehkan hukum, maka pelaku pasar akan segera mengikutinya dengan per- buatan yang sangat sulit untuk diprediksi. Buktinya, kehidupan di bumi yang sudah berlangsung ribuan tahun ini, masih terus berlangsung hingga saat ini. Intinya, selain memiliki keterbatasan, mekanisme pasar cenderung menga- baikan ongkos sosial yang harus dibayar sebagai akibat terlalu mementingkan Ibaratnya, dalam situasi ketika hu- kum dilecehkan, semua pihak akan men- coba mencapai tujuan masing-masing dengan menghalalkan segala cara. Penguasa akan berusaha melestarikan kekuasaan dengan menghalalkan segala LSMAntara Reformasi dan Orde Baru Gerakan LSM kian berkembang setelah adanya undang-undang ini Bia- sanya, munculnya LSM dikarenakan persoalan yang ada tidak dapat ditangani atau diselesaikan dengan baik oleh departemen atau instansi tertentu. Misal- nya saja mengenai lingkungan. Di saat Departemen Lingkungan dan Departe- men Kehutanan kewalahan menyele- saikan pencemaran lingkungan dan pengrusakan hutan serta habitatnya, maka sekumpulan orang lantas berpikir, kemudian mengambil inisiatif untuk membuat suatu lembaga yang bersifat swadaya dalam membantu negara untuk menyelesaikan masalah-masalah hutan dan lingkungan. menjadi bertambahbesar ditambah lagi naiknya harga onderdil mobil. Harga barang lainnya pun otomatis naik karena naiknya biaya produksi dan transportasi barang tersebut. Membengkaknya biaya produksi barang akan membuat per- usahaan semakin menekan biaya di sektor lainnya, misalnya upah karyawan. Misalnya saja Walhi, Yapalhi dan sebagainya. Juga ada yang bergerak di bidang hak asasi manusia dan anak seperti KPKA, LAAI, YKAI dan banyak lagi. Biasanya, kemunculan mereka ini karena perasaan tidak puas terhadap pemerintah yang memang sudah memi- liki departemen khusus dan staf ahli khusus yang dapat dikerjakan dalam menangani persoalan HAM dan anak, adanya penindasan, perampasan hak, penganiayaan, pelecehan, perbudakan dan banyak lagi persoalan-persoalan lainnya. Padahal di saat kenaikan BBM yang mengakibatkan naiknya tarif angkutan dan tingginya biaya barang kebutuhan pokok sebenarnya gaji karyawan wajib untuk dinaikan. Siklus kebutuhan seperti itu menyebabkan karyawan menuntut perusahaan untuk menaikan gaji. Jika perusahaan semakin tidak mampu me- menuhinya maka akhirnya mungkin akan timbul gejolak. begitu mudahnya mengisi jawab- an secara penuh. Sedangkan bagi peserta lain maksimal pengisian hanya lebih kurang 75 persen dari seluruh lembaran jawaban. Kenaikan BBM tahun lalu telah memberikan penderitaan bagi masya- rakat dan kini kenaikan itu telah dan akan terjadi lagi dan bersifat multi dimensi, maka penderitaan rakyat pun semakin bertambah panjang. Bagaima- napun dalam situasi seperti ini kenaikan itu tetap memberikan dampak luas bagi kehidupan masyarakat. Kenaikan Biaya Pendidikan Kekhawatiran banyak orang ten- tang dampak kenaikan harga BBM ini tidak hanya pada satu bidang saja, tetapi di berbagai bidang. Tidak sampai dua bulan lagi tahun ajaran 2001-2002 akan dimulai. Bagaimanapun dampaknya akan merambat ke dunia pendidikan. Bagaimanapun biaya pendidikan akan ikut terpengaruh seiring dengan naiknya harga-harga. Dari pengalaman saya meng- ikuti fit and proper test versi Pem- provsu dan erat kaitnya dengan hukum permintaan dan penawaran. Mo- tivasi utama yang menggerakkan beker- janya mekanisme pasar itu pada dasar- nya bertumpu pada motivasi memper- oleh pendapatan setinggi-tingginya de- ngan pengorbanan sekecil-kecilnya. Dalam bahasa yang lebih sederhana, motivasi utama yang menggerakkan mekanisme pasar adalah mengejar ke- untungan. Jika perkembangan sebuah kota diserahkan begitu saja pada bekerjanya mekanisme pasar, hasil yang akan dica- pai dapat dipastikan akan sangat menge- cewakan. Penyebab utamanya adalah karena para pelaku dalam mekanisme pasar, pada dasarnya cenderung berpikir dalam rentang waktu yang sangat pen- dek. Kemudian yang menangani masa- lah makanan dan konsumen seperti YLKI background-nya adalah kepedu- lian sosial yang tinggi serta perhatian terhadap sandang, pangan, pakaian serta tempat tinggal. Keanekaragaman mere- ka ini muncul biasanya atas alasan keti- dakpastian pemerintah dan aparat pene- gak hukum dalam mengatasi masalah- masalah yang biasnya berkaitan dengan kemanusiaan dan lingkungan. Dalam pengelolaan organisasi, LSM tidak memerlukan badan hukum. Walaupun secara praktik, LSM ada yang berbentuk yayasan, lembaga, profesi, hobi, masyarakat, kelompok dan minat. Keberhasilan para LSM dalam menja- lankan program-programnya telah di- akui semua pihak baik para praktisi hukum maupun pemerintah. Ancaman Aparat Biasanya, gerakan yang dibuat LSM berawal dari sebuah pengorbanan dengan banyak menghabiskan uang, waktu dan tenaga, belum lagi dengan sulitnya birokrasi pemerintah. Ancaman dari aparat yang selalu menghantui para aktivís, walaupun sebenarnya para ak- tivis tidak pernah mengenal takut untuk di penjara, apalagi hanya sekadar ancam- an (gertak sambal). Terkadang gerakan LSM terhambat oleh pantulan-pantulan kejahatan para politikus sehingga biasa- nya tidak hanya mengenai aktivis LSM, tetapi sampai kepada tubuh LSM itu Dengan demikian biaya operasional dan non operasional pendidikan akan ikut naik pula. Di awali dengan harga peralatan sekolah yang diperoleh dari pasar memang sudah naik. Demikian pula harga kebutuhan pokok maka ka- langan guru pun dapat dipastikan akan meminta agar honor mereka dinaikan. Hal ini wajar karena kenaikan biaya hidup dan gaji bagi guru merupakan sumber penghasilan untuk memperta- hankan kelangsungan hidup. Bagi guru negeri semuanya akan ditanggung pemerintah dan dalam hal ini pemerintah harus bekerja keras me- nyediakannya. Lain halnya dengan guru swasta, kenaikan gaji tersebut tergantung pada yayasan. Jika yayasan sepakat un- tuk menaikan gaji guru maka pada ha- kikatnya semua kenaikan ini akan men- jadi beban masyarakat yang anak- anaknya bersekolah di lembaga tersebut. Di sisi lain, momen ini pula meru- pakan kesempatan bagi para pedagang untuk menaikan harga pakaian sekolah, buku dan peralatan sekolah lainnya. Bertambah banyak biaya yang harus ditanggung masyarakat di luar pemba- yaran uang sekolah yang wajib seperti uang transport siswa yang harus dike- luarkan setiap hari. Sehingga dapat dipastikan dengan kenaikan harga BBM yang menyebab- kan harga-harga semakin tinggi, maka biaya pendidikan semakin tinggi. Kon- sekuensinya adalah semakin banyak keluarga yang tidak dapat menyekolah- kan anaknya. Disadari memang telah begitu ba- nyak uang dikeluarkan untuk membantu sekolah dan orang tua dalam keberlang- sungan pendidikan seperti DBO dan bea siswa termasuk biaya Ebta dan Eb- tanas, namun dalam hal pelaksanaannya perlu dikhawatirkan. Kekhawatiran ini terletak pada masalah kejujuran pengelo- laan uang tersebut. Apakah memang penyaluran uang tersebut sesuai dengan semestinya? Bisa saja sekolah dan departemen-departemen yang menya- lurkannya berbuat merugikan masya- rakat seperti memotong jumlah uang yang seharusnya diterima. kedua pemberitaan tersebut, beberapa hal perlu diperhatikan Gusbu HT Rizal Nurdin untuk me- nempatkan pejabat tertentu di posisi strategis pada struktur baru Pemprovsu, sebagai berikut: 1. Terhadap pejabat eks Dinas, eks Kanwil yang saat ini kasusnya sedang ditangani di Irwilprop, BPKP maupun Kejatisu hendak- nya pejabat tersebut jangan di- ikutsertakan mengikuti fit and sendiri. Apalagi program dan gerakan para LSM yang dicekal pemerintah dan aparat. Akibatnya, para pejabat dan apa- rat itu dianggap sebagai musuh yang menghalangi aktivitas dan gerakan LSM. Padahal sebenarnya tujuan aparat itu hanya menjalankan prosedur sesuai dengan instruksi atasan. Terkadang ba- nyak pejabat yang tidak tahu persis ten- tang kedudukan dan pengaruh gerakan yang dibuat oleh banyak aktivis LSM. Angin Segar Bagi LSM Ternyata masalah-masalah yang menghantui LSM ini tidak berumur pan- jang. Serentak para mahasiswa membuat zaman baru yang disebut dengan refor- masi. Sehingga berangkat dari sinilah para LSM mulai dengan semangat baru, bahkan hanya bermodalkan semangat yang semu (hangat-hangat tahi ayam) untuk menolong negeri ini yang hampir tinggal nama saja. ngan 16 Juni 2001, pertanyaan sama (tidak berubah) dan sangat dicurigakan soal pertanyaan bocor atau telah dipegang oleh pejabat tertentu sebelum yang bersang- kutan mengikuti test. Tahun ini dalam kurun waktu lebih setengah tahun pemerintah mengulangi kembali penyiksaan terhadap rakyat yang memang sudah tersiksa dengan segala macam penderitaan yang sudah ada. Kenaikan harga BBM itu hanya memicu berbagai kerentanan pada ma- syarakat. Risiko yang dihadapi bagaikan sebuah mata rantai akibat-akibat yang saling berkaitan sehingga ekses yang ditimbulkan cukup luas, Zaman ini merupakan angin segar bagi aktivis LSM. Adanya grasi dari presiden terhadap aktivis yang dikaranti- nakan di tempat yang sebenarnya tidak layak untuk para narapidana seperti itu, dikeluarkannya izin beroperasinya kem- bali LSM yang sudah dicekal, mudahnya birokrasi dan banyak lagi hal-hal yang bersifat kemerdekaan yang dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan (justi- tia belens). Sayangnya, di sela-sela kebebasan Berat dugaan saya bahwa soal fit and proper test yang diberikan kepada kami pada Selasa, 12 Juni 2001 tersebut yang sama soal per- tanyaannya pada Senin, 11 Juni 2001 telah bocor' atau dibocorkan kungan Pemprovsu. untuk pejabat tertentu di ling- proper test. Saya mengikuti pemberitaan 2. Lembaran soal pertanyaan di Waspada khusus berhubungan fit and proper test hendaknya se- dengan figur yang layak untuk tiap hari diganti soal pertanya- menciptakan pemerintahan yang annya. Setiap soal pertanyaan jika bersih dan berwibawa di jajaran hendak dibagikan kepada peserta Pemprovsu. Sangat menarik bagi saya pemberitaan harian Waspa- kemasan yang di lak. Pengalaman da, Selasa 19 Juni 2001 dengan judul "Gubsu Jangan Ragu Buang fit and proper test yang dilaksa- selama ini, soal pertanyaan pada a. fit and proper test versi Gub- su tidak dilakukan secara dua Pejabat Bermental Bobrok" dan berita Rabu, 20 Juni 2001 berjudul nakan 11 Juni 2001 sampai de- arah antara penguji dan yang diuji. b. fit and proper test versi DPR "Gubsu Tolak Surat Sakti dari Be- berapa Menteri". RI lebih transparan terhadap ke- mampuan pejabat yang akan di- tunjuk oleh Pemprovsu, terhadap pejabat tersebut diberikan waktu untuk memaparkan visi dan misi Pengucuran subsidi kepada ma- daya beli masyarakat dengan harga syarakat dalam upaya menyeimbangkan menimbulkan masalah tak ubahnya penyaluran kredit usaha tani kepada para petani melalui koperasi. Apakah penyaluran dana ini bisa mendongkrak ekonomi rakyat yang sudah sedemikian terpuruk? Memang pemerintah men- jamin tidak akan ada kebocoran, tetapi mengapa pada masa lalu kredit berma- salah pernah menyebabkan kerugian negara. Penyebab kredit bermasalah ini bukan hanya karena ketidakmam- puan para peminjam mengembalikan- nya, tetapi juga disebabkan oleh per- mainan koperasi itu sendiri. Tujuan Diragukan Apa sebenarnya pemerintah me- naikan harga BBM tersebut di saat ma- syarakat memang sedang digilas krisis? Lalu strategi apa yang akan dipakai pemerintah untuk menanggulangi ke- lemahan daya beli masyarakat akan bahan pokok tersebut? Pengalaman masyarakat dengan kenaikan harga BBM setengah tahun lalu belum dapat mendongkrak ekonomi rakyat, walau- pun pemerintah menggulirkan dana subsidi kepada masyarakat. Akankah proyek-proyek pengham- buran dana negara semacam itu akan diulang lagi untuk menyeimbangkan Faktor Korupsi Ketika suatu masyarakat, termasuk masyarakat sebuah kota seperti kota Medan, sampai pada situasi tujuan menghalalkan segala cara tersebut, se- mua mimpi indah mengenai masa depan kota Medan harus segera dibuang jauh- jauh. Situasi anjing rebutan tulang, bu- kanlah situasi untuk menciptakan kota yang aman, indah dan bersih. Situasi ketika yang lebih kuat me- rasa pasti akan memenangkan perke- lahian, pasti bukan sebuah situasi untuk memimpikan kehidupan kota yang ber- kecukupan, berkeadilan dan berkrea- tivitas secara sehat. Dalam konteks itulah saya kira faktor korupsi perlu dimasuk- kan sebagai salah satu faktor penting yang turut mempengaruhi perkembang- an kota Medan. Sebagaimana diketahui, korupsi tidak hanya menyangkut penyeleweng- an keuangan negara oleh para pejabat atau aparaturnya. Korupsi, atau mungkin lebih tepat disebut sebagai kolusi, seba- gian besar menyangkut perilaku dua pihak yang meliputi para penerima suap dan para pemberi suap. Yang paling celaka tentulah bila kegiatan suap-menyuap itu terjadi antara para pejabat pemerintahan dengan para pemilik modal besar yang menjadi ke- kuatan tersembunyi di balik perilaku pasar. Sebagai contoh klasik, misalnya dalam soal pembangunan rumah atau ini lahir dan tumbuh subur LSM-LSM baru dengan program-program baru dan kontemporer, seperti munculnya LSM yang menangani masalah wanita, masalah narkoba, yang sebagian besar di antaranya adalah hanya bersifat musiman. Dengan semakin banyaknya LSM yang lahir setelah reformasi dan dengan program-program yang beraneka ragam, yang disayangkan adalah kemunculan mereka ini hanya bersifat sementara. Artinya, hanya dalam waktu yang relatif singkat bahkan ada yang hanya berumur satu atau dua tahun. Setelah kontrak gedung habis, maka LSM pun selesai semua dan bubar. Ada juga LSM yang lahir karena ingin memasok dana dari donor dalam maupun luar negeri, misal- nya dari Pemda, Bapenas, atau UEE (Eropa), ARRC (Thailand), WWF atau dari barat. Pemberian dana ini ada yang ber- sifat pemberian proyek seperti tentang penelitian atau rehabilitasi, ada yang membawa nama "demi kemanusiaan' adapula "demi kelestarian lingkungan", ada pula "demi keadilan". Bermacam- macam slogan terus didemontrasikan untuk menarik perhatian dan kepercaya- an konsumen atau media. Semakin maraknya LSM di negari Indonesia tercinta ini dan untuk lebih 4. Alangkah baiknya fit and kasi dengan fit and proper test versi proper test versi Gubsu dimodifi- DPR RI sewaktu memproses calon ketua Repu- mestilah soal tersebut berasal dari blik Indonesia sebagai perbanding Tanggapan Surat Pembaca an bahwa : Pemerintah seharusnya berpikir secara wajar bahwa untuk mendongkrak perekonomian masyarakat dengan ke- naikan harga BBM bukanlah jalan satu- satunya, terlebih-lebih di saat keadaan masyarakat selama ini semakin menge- rikan. Sepanjang masa dari kenaikan awal Oktober 2000 hingga menjelang 16 Juni 2001 cukup banyak penderitaan yang dialami masyarakat. Bencana alam dan berbagai peristiwa kerusuhan sebe- narnya telah membawa masyarakat ke dalam jurang kemiskinan dan kehan- curan. Jika dikhawatirkan bahwa dengan tidak dinaikannya harga BBM akan mengeruk dana negara maka pemerintah pun sebenarnya harus mengupayakan bahan alternatif sebagai pengganti BBM. Ketergantungan kepada BBM sebenar- nya kurangnya upaya ke arah penemuan pengganti BBM. Kenaikan harga BBM telah memberi penilaian yang jelek bagi pemerintahan Gus Dur karena menim- bulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Jika kenaikan BBM ini diimbangi dengan penyaluran subsidi kepada ma- syarakat, itu untuk apa harga BBM di- naikan. Bukankah cara seperti ini me- nunjukan pemerintah memang kurang kerjaan. Pekerjaan ini sama seperti se- orang yang merusakkan sesuatu lalu diperbaikinya kembali karena kebodoh- annya. Ataukah ada niat-niat yang lain dengan subsidi ini? Nama dan alamat ada pada Redaksi Sehubungan dengan surat pembaca harian Waspada, 6 Juni 2001 berjudul "Menipu dengan Kedok Diskon", kami dari Lemba- ga Advokasi Wanita dan Konsu- men Indonesia turut prihatin atas kejadian dialami Cahyo Pramono yang menjadi konsumen pada restaurant Sari Laut Avia Samu- dera Jln Padang Golf (Air Port Surat Pembaca ditandatangani dan disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya. Benar dan objektif. Maksimum 1 folio, 2 spasi/Artikel maksimum 5 halaman folio Internasional) Polonia Medan. 3. Kumpulan hasil jawaban jika yang bersangkutan di tempat- fit and proper test pada sore hari kan pada eselon tertentu di ling- telah selesai test hendaknya dilak kungan Pemprovsu. dan diamankan pada tempat yang dijamin tidak 'dijamah' oleh peja- bat-pejebat tertentu, dan jika me- mungkinkan pada waktu relatif singkat diumumkan hasilnya. Di- khawatirkan sebagian peserta, bahwa disinyalir adanya peng- gantian lembaran jawaban setelah yang bersangkutan mengikuti test pada siang harinya. Saya berharap Gusbsu HT Rizal Nurdin dapat memperha- tikan dan lebih peka terhadap ke- mungkinan-kemungkinan terjadi, permainan-permainan pada pe- laksananaan fit and proper test pada masa-masa mendatang atau seperti yang patut diduga pada fit and proper test yang baru dilak- Sebagai konsumen, Cahyo Pramono dijamin haknya sesuai dengan pasal 4 UU No 8/1999 tentang perlindungan konsu- men. Apa yang telah disampai- kan oleh konsumen tersebut me- rupakan proses pembelajaran/ sosialisasi bagi masyarakat umum, sehingga tidak terjadi lagi praktik pelaku usaha meru- gikan konsumen yang merupa- kan perbuatan pelaku usaha yang dilarang sesuai dengan ke- tentuan (pasal 8, 9, 10, 12, 13) UUPK No 8/1999. sanakan. ruko yang banyak tak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), kenapa masih sering saja terjadi kalau tidak ada permainan suap-menyuap. Kemudian yang terakhir dan meng- hebohkan adalah soal proyek pemilihan calon lurah pun terjadi money politics, yang menurut isunya sampai-sampai ditenderkan Rp 20 juta hingga Rp 25 juta untuk setiap lurah. Belum lagi dalam soal urusan-urusan lainnya yang berhu- bungan dengan birokrasi pemerintah kota. Kalau tidak dibarengi dengan uang pelicin, jangan harap bisa cepat selesai urusannya. Ketika para penguasa politik dan para penguasa pasar terlibat dalam tran- saksi korupsi, maka sebuah negara atau sebuah kota sesungguhnya sedang menunggu datangnya masa kehancuran. Bertolak dari perspektif seperti itu, se- benarnya sudah tidak banyak yang dapat kita kemukakan mengenai situasi kota Medan saat ini dan kecenderungannya di masa depan. Sebagai bagian dari wila- yah Indonesia, berbagai hal yang telah dan akan terjadi di Medan, sebenarnya secara relatif sudah dapat diprediksi. Jangankan masa depan kota Medan, ketika perkembangan Indonesia sebagai sebuah negara pun kini sedang jatuh terpuruk ke lembah krisis multidimen- sional dan terancam keutuhannya, maka ancaman serupa sesungguhnya sudah sangat dekat dengan kota kita tercinta Medan. Penyebabnya sederhana, ko- rupsi atau dapat juga disebut sebagai kapitalisme perkoncoan, memang sudah terlanjur menguasai kita.* terorganisir secara juridis tentang pro- gram, ruang lingkup atau batasan, kedu- dukannya sebagai NGO, status hukum- nya, keterlibatannya dalam membantu program pemerintah, pelaksanaan pro- yek dan pendanaan dan banyak hal lagi yang kesemuanya ini perlu diatur dalam suatu undang-undang secara spesifik tentang LSM. Selama ini, hampir semua LSM menguatkan statusnya dengan berdiri di atas bendera yayasan yang berbadan hukum. Sehingga banyak pula yang beranggapan bahwa yayasan merupakan badan sosial yang sangat perlu dikasihani dan selalu menjadi sasaran para derma- wan yang kasihan melihat yayasan ter- sebut. Nantinya diharapkan undang-un- dang ini sebagai suatu perangkat yang kuat membentengi kedudukan LSM dalam mengh api birokrasi picisan dan juga sebagai pintu pembuka yang memperjelas status dan kerja LSM, baik dalam tingkat nasional maupun tingkat internasional. Sebenarnya di tingkat internasional, terutama negara-negara barat dan Eropa, NGO adalah suatu lembaga yang sangat elite dan profesional, bahkan diakui oleh badan-badan internasional di PBB yang sebagian darinya merupakan partner dari NGO's.* Bagi bapak Cahyo Pramono dan konsumen lainnya yang me- ngalami kejadian yang sama dapat menghubungi kami di Ja- Telp 7364597, Fax 7364597, lan Rahmadsyah No 102 Medan, kami siap membantu anda. Lembaga Advokasi Wanita Dan Konsumen Indonesia Ina Moriza Sinuraya SH Koord. Bidang Advokasi Color Rendition Chart WASPADA Jal J IKA kita. beberapa Sumatera kita masih akan ba jalan baik itu jalar propinsi maupun, ten dan kota ma sangat buruk. Jalan Propinsi ada sepanjang sementara jalan jalan nasional di S km. Jalan sendir sarana vital terutar transportasi baik o barang. Secara umum Propinsi Sumut tid dibanding tahum 3.346,19 km der kondisi baik 49,64 27,56 persen dan 22,80 persen. Berdasarkan dimiliki Waspada, sektor ini mendapa Rp 53,80 miliar. L untuk antara lain p jalan sepanjang 1. 19 kabupaten/ko angka Rp 5,10 mi Sementara p jalan efektif sepa km dan jalan fung jang 1.517,20 km ten/kota mencap 38,40 miliar. Pembangunar sepanjang 7 km da sional sepanjang 6 paten Tapanuli Ut Rp 5,70 miliar, seda pemeliharaan dan p 31 buah jembata paten. Namun itu ser di lapangan jauh p api. Banyak jalan yang rusak berat. terlihat jalan linta di kawasan antara. ke Asahan. Banya jalan itu yang me kondisi jalannya terkelupas dan di sa Sindi ENGUSA yang nasi berhasil men. perkebunan kela P Indonesia akan diha suatu sindikasi p besar (jaringan na internasional), kata sehingga diperluka dari berbagai pil pemerintah dan mas rencana itu gagal. Penegasan itu Permadi, SH, angg Secara resmi, Ra atas nama marga Has Mora (hula-hula) di Ke secara adat. Foto dic M HAMPARAN hij bentang luas di tana kitan. Bagai di tenga hijau, ketika melalui ja yang berkelok seribu bunan jagung di Ka Tanah Karo dan Dair Puluhan ribu hekta an muda adalah ha petani ulet dan tekun y menyatu dalam ke sehari-hari masyaraka Di dataran tinggi sepan Bukit Barisan, di Kab. Tanah Karo dar ten Dairi, ibu-ibu yang r dong anak dan menju rang bawaan adalah per an yang lazim. gunung Pemandangan ya kian menyentuh itu di langsung Kepala Per Waspada Banda Aceh, A Sos dan Kepada Koo Waspada Aceh Utara, tami Saleh sepanjang pe hingga ke perbatasan Aceh, baru-baru ini. Kala itu, ketika pa jelang siang, udara len masih basah ternyat menyurutkan langk petani ulet di dua kal yang bertetangga denga paten Aceh Tenggara d Singkil. dan Pemandangan as: jauhan terlihat kabut pu put di permukaan kaki sisa embun masih m di permukaan daun. terasa bersih dan segar. an yang agak tinggi, ter sepanjang mata mem dengan leluasa ladang dan sayur yang diusah tanah bebukitan yang m dan menurun. Beberapa petani