Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4cm WASPADA Ekonomi Dan Keuangan SENIN, 25 JUNI 2001 Rupiah Pekan Lalu Melemah 50 Poin MEDAN (Waspada): Nilai rupiah dalam perdagangan valuta asing di Medan, sepanjang pekan lalu tidak terlalu banyak befluk- tuasi karena hanya melemah 50 poin. Rupiah awal pekan lalu pada Rp 11.300 kemudian akhir pekan ditutup menjadi Rp 11.350. Begitupun pada Selasa lalu rupiah sempat melemah 100 poin sehingga waktu itu ditutup men- jadi Rp 11.400 per dolar AS. Kon- disi ini akibat kebijakan pemerin- tah yang menaikkan harga BBM belum sepenuhnya diterima rakyat. Bahkan waktu itu supir ang- kutan di beberapa daerah mela- kukan aksi mogok sehingga pela- ku pasar khawatir terjadi kerusu- han. Apalagi penolakan itu juga datang dari kalangan mahasiswa. Pemain pasar juga terpenga- ruh oleh situasi politik yang terus memanas termasuk upaya jaksa agung untuk memeriksa sejumlah elit politik. Ketegangan antara legistalatif dan eksekutif merun- cing. Namun setelah itu, pada perdagangan selanjutnya (Kamis) rupiah bisa menguat 60 poin. Faktor itu, karena pelaku pa- sar melakukan aksi profit taking. Sehingga mata uang domestik ber- gerak di posisi Rp 11.340 per dolar AS. Penguatan rupiah tersebut tak bertahan lama karena tran- saksi akhir pekan ditutup dengan melemahnya rupiah 10 poin. Nilai mata uang domestik itu akhirnya berada di level Rp 11.350 per dolar AS. Pada perdagangan hari ini, analis pasar yang dihubungi di Medan, kemarin, memperkirakan masih akan bergerak dalam kisa- ran sempit karena tidak ada agen- da istimewa di tingkat elit. Kecuali aksi-aksi yang menolak BBM memicu rusuh. Kalau itu terjadi analis tersebut yakin rupiah bisa ke Rp 12.000 per dolar AS. IHSG naik Sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam perdagangan pekan lalu terus mengelami kenaikan. Menurut informasi dari Pusat Informasi APHI Desak Pemerintah Jelaskan Dana Reboisasi JAKARTA (Antara): Asosiasi Pengusaaha Hutan Indonesia (APHI) minta pemerintah untuk segera melakukan klarifikasi terhadap keberadaan/posisi saldo Dana Reboisasi (DR) yang saat ini masih simpang-siur dan me- ngembalikan DR buat pembangu- nan kehutanan sesuai fungsi dan prinsip pengumpulannya, yakni untuk kegiatan reboisasi, pemba- ngunan hutan tanaman dan reha- bilitasi lahan," kata Ketua Tim Gugus Tugas DR APHI, Reza Suarga, di Jakarta, Minggu. Reza Suarga mengatakan, sebelumnya pada 3 Mei 2001, anggota DPR RI, Fachri Andi Leluasa, di Departemen Keuangan telah mempertanyakan kepada pemerintah tentang posisi DR semenjak masih dinamakan Dana Jaminan Reboisasi sampai sekarang. Saat ini Fachri Leluasa minta pemerintah untuk meng- klarifikasinya secara transparan terhadap keberadaannya. Selain itu, katanya, sempat tersiar berita bahwa saldo DR tinggal Rp28 miliar saja. Padahal Menteri Kehutanan sebelumnya, Nurmahmudi Ismail, pernah menyebutkan angka Rp8,0 triliun. Sementara itu Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Departemen Kehutanan pada 3 Mei 2001 menyebutkan, posisi DR saat itu adalah Rp8,2 triliun dan berada dalam rekening Menteri Keuangan. Untuk itu, lanjutnya, APHI minta pemerintah segera melakukan klarifikasi keberadaan atau posisi DR saat ini. Pada kesempatan itu, Reza Suarga juga minta agar DR jangan digunakan bagi keperluan non- kehutanan. Jika hal itu sampai dilakukan juga, katanya, maka pembangunan kehutanan akan semakin terancam. Sebelumnya, saat ditanya me- ngenai keberadaan DR, Menteri Kehutanan Marzuki Usman minta semua pihak untuk tidak berpikiran sektoral terhadap DR. Namun hal itu, katanya, bu- kan berarti pemerintah mengabai- kan pembangunan kehutanan. Menhut mengatakan, jika pem- banunan kehutanan memerlukan dana hingga Rp10 triliun, maka pemerintah akan berupaya untuk mencarikannya. DR sendiri mulai disetorkan ke APBN saat Menhut dijabat oleh Nurmahmudi Ismail dari sebe- lumnya dimasukkan ke rekening Menhut. Namun saat itu ada kesepakatan bahwa walaupun DR disetorkan ke APBN, namun peng- gunaannya tetap untuk pemba- ngunan kehutanan. Untuk mencairkan dana DR tersebut, maka diperlukan tanda- tangan dua menteri, masing- masing Menkeu dan Menhut. Pada tahun 2000, penerimaan DR Rp1,868 triliun, dan pada tahun 1999/2000 tercatat Rp1,512 triliun. Pada tahun 2001 peme- rintah mentargetkan penerimaan DR Rp2,251 triliun. Sementara pada tahun 2002 target penerima- an DR turun menjadi Rp1,904 triliun. DR, antara lain digunakan sebagai dana utama buat memba- ngun Hutan Tanaman Industri (HTI), yang antara lain diberikan dalam bentuk penanaman modal pemerintah (jika swasta berpa- tungan dengan BUMN) serta sebagai pinjaman dengan bunga nol persen. Pasar Modal (PIPM) Medan pada Senin lalu indeks naik 3,911 poin sehingga ditutup menjadi 421,473 Demikian juga pada Selasa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam perdagangan kema- rin naik 2,569 poin. IHSG naik dipicu kenaikan tiga saham ung- gulan yaitu saham Gudang Garam, Indosat dan Telkom yang banyak dibeli investor asing mau- pun lokal. Kemudian pada Kamis indeks kembali naik 3,890 poin demikian juga pada Jumat yang naik 2,384 poin. Pada akhir pekan kenaikan indeks masih dipengaruhi harga saham HM Sampoerna yang ditutup stagnan, saham Gudang Garam naik Rp 700, Telkom naik Rp 25, Indosat turun Rp 350 dan Astra Internasional berada di posisi Rp 1.800. Dalam perdaga- ngan pekan lalu, transaksi masih di atas Rp 400 miliar. Analis di pasar modal mengatakan untuk pekan ini saham-saham blue chips masih menjadi alternatif.(m41) HONDA The Power of Dreams Distributor Tunggal: AHM PT Astra Honda Motor ADVERTORIAL IMF Enggan Masuk MEDAN (Waspada): Tim International Monetary Fund (IMF), kata seorang pengamat, masih enggan masuk Indonesia sebelum amandemen UU BI diselesaikan walaupun APBN sudah direvisi. Vincent Wijaya, pengamat ekonomi, berbicara kepada Was- pada, kemarin, menanggapi be- lum turunnya tim IMF meninjau pelaksanaan Letter of Intent (Lol) padahal APBN sudah direvisi. "Tim itu mau turun bukan karena APBN sudah direvisi tetapi mereka menunggu selesainya amandemen UU BI," katanya. IMF, menurut dia, masih ingin melihat pasal demi pasal teru- tama pasal 75. Dalam pasal itu menyebutkan bagaimana proses pergantian direksi BI yang diduduki gubernur, seorang deputi gubernur untuk jabatan empat tahun, dua deputi gubernur untuk jabatan satu tahun, dua deputi gubernur untuk jabatan dua tahun dan dua deputi gubernur untuk jabatan tiga tahun. Vincent mengatakan saat ini IMF khawatir dengan aman- demen itu karena bisa membuka peluang bagi elit politik dan peme- rintah untuk mengintervensi. "Elit politik ingin memasukkan orang- nya di BI, maka terlambat di DPR. Sementara pemerintah juga ingin mengganti semua direksinya sehingga tidak ada titik temu dengan DPR," jelasnya. Untuk saat ini, kata Vincent, Indonesia masih butuh pinjaman IMF senilai AS$ 400 juta untuk HONDA berbagai pendanaan. Tanpa keda- tangan IMF ke Indonesia kucuran dana tersebut tidak turun, kata- nya. "Padahal ada dua hal penting dalam proses pencairan dana itu." Pertama, bukan jumlahnya yang harus dilihat tetapi efek psi- kologisnya terhadap kepercayaan asing karena IMF mewakili 128 negara. Pengucuran bantuan itu didorong oleh negara-negara ang- gota, katanya. "Yang kedua, pen- caiaran itu berhubungan dengan Paris Club yang akan berlangsung dalam waktu dekat." Tanpa pencairan dana itu Paris Club belum tentu mau mereschedule utang luar negeri Indonesia yang jatuh tempo tahun ini sekitar AS$ 2 miliar, katanya. Dia mengatakan pemerintah harus benar-benar menjalankan Lol agar tim tersebut turun kemu- dian merekomendasikan pencai- ran dana selanjutnya di Paris Club nantinya Indonesia bisa dapat keringanan utang. "Atau kalau memang kita su- dah mampu usir saja IMF. Pulang- kan dana yang sudah diberikan. Tapi Indonesia sulit menempuh jalan tersebut dengan kondisi yang sangat tidak menentu. Kalau diusir efeknya juga akan membuat Indonesia dijauhi negara lain," jelasnya. Menurut Vincent, kalau UU PLN Dan Efisiensi SEBAGAI BUMN penyediaan tenaga listrik, PLN harus selalu berupaya untuk menjamin bahwa tenaga listrik yang dibayar oleh masyarakat betul-betul melalui proses produksi dan distribusi yang efisien. Untuk itu PLN tengah getol melakukan upaya-upaya efisiensi. Program-program strategis Sebagai bukti komitmen pada efisiensi dan transparansi, pemerintah telah menunjuk Arthur Andersen sebagai auditor independen untuk mengaudit persoalan-persoalan yang dihadapi PLN. Berdasarkan hasil audit ini serta dikombinasikan dengan pemikiran- pemikiran dari kalangan PLN sendiri, PLN mulai melaksanakan secara gresif suatu kegiatan yang disebut EDP atau Efficiency Drive Pro- gram untuk bidang Operasi dan Maintenance (Operation Expendi- ture OPEX) serta Investasi (Capital Expenditure -CAPEX). Cakupan program ini sangat luas, karena meliputi seluruh aspek yang menyebabkan inefisiensi, termasuk di dalamnya Pembangkitan, Penyaluran, Distribusi, Ritel, Pengadaan dan Fungsi Penunjang, Keuangan, Akuntansi, Pengembangan SDM dan Sistem Informasi. Dengan demikian, seluruh lapisan Unit dalam jajaran PLN terlibat langsung menjalankan EDP. Dengan 28 juta pelanggan yang tersebar dalam kondisi geografis yang terdiri atas ribuan pulau besar, sedang dan kecil, wajar jika organisasi BUMN ini sangat besar dengan sekitar 54 ribu karyawannya. Agar hasilnya optimal, EDP dirancang dengan pendekatan bottom-up atau grass roots (akar rumput), sehingga seluruh lapisan karyawan dapat menyampaikan program-programnya sendiri, termasuk penentuan target-targetnya. Organisasi gugus tugas EDP yang berada di PLN Kantor Pusat dan sleuruh Unit PLN ini terstruktur rapi mulai dari alur komunikasi data/informasi, cara pelaporan, metode audit dan sebagainya. Hasilnya, operasi Unit-unit PLN terkecil pun menjadi lebih efisien. Dan diharapkan Unit-unit ini akan dapat ditingkatkan menjadi responsibility centers yang nantinya berkembang menjadi Unit-unit bisnis strategis yang mandiri dan kompetitif. Hasil memuaskan Sampai hari ini hasil EDP cukup memuaskan. Pelaksanaan EDP di Unit-unit akan diaudit oleh suatu Tim Khusus dari PLN Pusat. Untuk periode tahun 2000, seluruh Unit PLN secara total mampu menghasilkan efisiensi Rp 804,63 milir saving/gain. Efisiensi tersebut berupa penurunan susut (losses) di jaringan Distribusi dan susut non- teknís, program perawatan pembangkit dan jaringan yang lebih optimal, serta investasi secara selektif melalui kajian ekonomis. Melalui EDP juga diperkenalkan budaya pemberian penghargaan bagi seluruh karyawan maupun kelompok yang memiliki inovasi atau kontribusi terbaik untuk perusahaan. Dengan efisiensi yang sudah mulai tampak serta merasuk ke dalam aktivitas keseharian seluruh jajaran PLN ini, maka pelan tapi pasti PLN bakal mencapai tingkat pembiayaan paling wajar dan ekonomis. Bahkan bukan hal yang berlebihan kalau untuk periode tahun 2001, PLN berani mencanangkan target efisiensi yang mungkin akan sulit dicapai yakni Rp 1 triliun yang mengharuskan seluruh jajarannya bekerja lebih keras lagi. Pada gilirannya, peningkatan efisiensi PLN dapat menjadi faktor pengurang dalam penerapan tarif dasar listrik apabila biaya penyediaan listrik ke pelanggan masih di atas tingkat kelayakannya. - REVOLUSI KONSEP CUB SPORT amandemen BI menjadi kendala IMF masuk sebaiknya ditunda saja pembahasannya karena usul amandemen itu juga berasal dari pemerintah agar bisa mengganti direksi. "Belum begitu perlu untuk mengamandemen jadi ditunda saja dulu, setelah SI misalnya." Walau presiden telah meng- ganti beberapa menteri ekonomi- nya belum tentu bisa bekerjasama dengan IMF karena lembaga inter nasional itu bukan bekerja antar pribadi tetapi G to G, katanya. Pemerintahan Gus Dur, Amandemen UU BI Tetap Dilanjutkan 125 JAKARTA (Antara): Menko Perekonomian Burhanuddin Abdullah mengatakan pembahasan amandemen UU Bank Indonesia tetap akan dilanjutkan dengan mengarah pada kesepakatan-kesepakatan yang baru bersama IMF. NOVA Sebelumnya IMF seperti diungkap pengamat ekonomi M Sadli mengatakan telah meminta agar pembahasan amandemen UU BI itu ditunda hingga enam bulan, dan jika permintaan ini disetujui maka Tim Kaji Ulang Letter of Intent (Lol) akan segera datang ke Jakarta dalam waktu 10 hari ini. "Dari 'antena-antena' saya, saya mendengar ada kompromi dari IMF dengan memberikan tawaran seperti itu," kata pengamat ekonomi M Sadli Jumat sore. 125 RX JAKARTA (Antara): Menko Perekonomian Burhanuddin Ab- dullah mengatakan bahwa Bank Indonesia akan mengeluarkan aturan sementara mengenai "money laundring" atau pencucian uang untuk meyakinkan Komisi Internasional Pemeriksa aturan "money laundring" yang akan datang ke Indonesia akhir Juni. "Akhir bulan ini akan ada ko- misi pemeriksa internasional yang datang untuk memeriksa persia- pan perangkat hukum "money laun- dring' di Indonesia," kata Burhan di Jakarta, Jumat tengah malam. Keputusan agar BI menyiap- kan aturan sementara itu, menu- rut Burhan karena UU mengenai "money laundring" yang telah dibuat Pemerintah, saat ini RUU- Burhan sebelumnya juga mengatakan telah menawarkan empat buah opsi kepada IMF dalam pembahasan amandemen UU BI ini, yang oleh IMF, penyelesaiannya dijadikan syarat untuk dimulainya kembali "review" Lol yang akan menentukan mengucurnya pinjaman IMF tahap berikutnya. Sonic HONDA menurut Vincent, seperti bermain sepakbola. "Sudah pelatihnya yang salah tetapi pemain yang bolak- balik diganti. Kalau yang benar, pelatihnya yang harus diganti,". katanya ketika disinggung ker- jasama tim ekonomi yang baru dengan IMF. Dia meminta agar pemerintah melaksanakan Lol dengan benar kemudian menyelesaikan ber- bagai persoalan yang lebih urgen dibanding amandemen UU BI agar tim IMF bisa masuk. (m41) "Amandemen akan diteruskan. IMF tidak menawari untuk ditunda. Mereka hanya berpikir untuk menunda bukan menawarkan," kata Burhan usai melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota Komisi IX DPR RI di sebuah hotel mewah di Jakarta Selatan, Jumat tengah malam. Burhan menambahkan pembahasan amandemen itu akan dilanjutkan Kenaikan TDL Ancam Peternak Unggas dengan lebih kesepakatan-kesepakatan yang baru dibuat dengan IMF mengenai amandemen UU BI ini. "Saya kira nuansa dari IMF sudah harus dipikirkan bahwa sekaranglah waktunya untuk membuat kesepakatan-kesepakatan baru," katanya. NGE-TREN nya masih dibahas di DPR. Indonesia oleh beberapa nega- ra maju yang tergabung dalam Organisasi Pembangunan dan Kerja Sama Ekonomi (OECD) dimasukkan dalam daftar hitam enam negara yang melakukan penyucian uang atau "money laun- dring". Lima negara lainnya adalah Mesir, Guatemala, Hongaria, Myanmar dan Nigeria. Sementara empat negara lainnya yaitu Baha- ma, Cayman, Liechtenstein dan Panama dihapuskan dari daftar Satuan Pajak Aksi Keuangan yang diterbitkan di markas besar OECD, di Paris. Tiga negara lainnya Rusia, Filipina dan Nauru akan masuk dalam daftar hitam sebagai negara yang melakukan money laundring jika ketiga negara itu tidak mem- perbaiki upayanya memerangi money laundring. Petani Sumut Selalu Diintervensi dalan petani tanpa intervensi pemerintah yang dinamakan Lembaga Keuangan Petani. Selain masalah permodalan, lanjut dia, sarana produksi pertanian dan penentuan harga pertanian men- jadi kendala utama yang harus diatasi. serta uang pangkal. Namun kalau di koperasi simpanan pokok dapat ditarik kembali, maka di LKP simpanan pokok tidak bisa ditarik kecuali kelompoknya bubar. "Kalau tiga masalah utama petani mampu diatasi pemerintah maka petani di Sumatera Utara tidak susah. Dan sektor pertanian memiliki daya tarik yang luas biasa," ujar dia. Sedangkan cara mendirikan kelompok LKP, lanjut M Yunus Nst, merupakan kesepakatan ber- sama dari petani di satu desa. Jika ditemukan kesepakatan diantara keduanya, lanjut dia, maka pro- gram LKP dapat dijalankan. Program LKP yang berkembang, kata dia, dapat dilihat di desa- Bukit Kijang, Gunung Melayu, Kec Bandar Pulau, Kab Asahan. OTL (Organisasi Tani Lokal) Bukit Kijang, kata dia, mampu berkembang tanpa intervensi pemerintah dan saat ini memasar- kan pupuk, beras, dan tandan buah segar kelapa sawit. "Kelom- pok Bukit Kijang yang beranggota- kan 25 KK, mampu memberdaya- kan kelompoknya sendiri dan ma- ju dengan menciptakan permoda- lan sendiri tanpa bantuan pihak lain." M Yunus mengungkapkan, program LKP pernah dilirik pihak luar negeri (Mercy Group) karena cukup nyata pengembangannya bagi petani dan bersifat sosial.(h07) MEDAN (Waspada): Masalah utama petani di Sumatera Utara, kata Ketua Umum Serikat Petani Sumatera Utara (SPSU), adalah bagaimana menciptakan sistem pembiayaan sendiri (swadaya) un- tuk kelompoknya tanpa intervensi dari pihak yang bukan petani. Demikian Ketua Umum SP- SUM Yunus Nasution didampingi staflapangan Lembaga Keuangan Petani (LKP) kepada Waspada di kantornya akhir pekan lalu. Hal itu dikatakan M Yunus Nasution berkaitan dengan kurangnya permodalan yang selalu menjadi alasan petani. ABIS DALAM GAYA SPORTY BERGENGSI Menurut Burhan, kritik ter- hadap praktek "money laundring" yang dilakukan perbankan Indo- nesia sebenarnya sudah muncul pada tahun 1996, karena Indo- nesia tidak mau meratifikasi Un- dang-undang "money laundring". "Masalah ini sangat berdam- pak terhadap kerjasama kita dengan negara-negara lain, karena mereka sangat mementingkan adanya 'good governance', sehing- ga Pemerintah akan mengusaha- kan agar bisa segera menerapkan aturan mengenai 'money laun- dring' ini," katanya. Menurut dia, banyak kucuran dana pemerintah tetapi tidak mampu mengangkat perekonomi- an petani akibat sistem permo- dalannya banyak diintervensi seperti KUT, KKPA dan KKP. Per modalan dengan cara intervensi tidak mampu memberdayakan petani, karena bersifat instan (sesaat)," kata Yunus, dan optimis petani mampu maju dengan per- modalan sendiri tanpa intervensi pihak luar termasuk pemerintah. SPSU, lanjut dia, mempunyai satu program mengatasi permo- QUEENOOSGRUOKS 8 Kenyamanan berkendara dan bermanuver dengan monoshock absorber, adopsi teknologi NSR. Electric starter, kemudahan optimal dalam menghidupkan mesin, didukung maintenance-free battery. Tampilan speedometer yang sporty, dilengkapi indikator persneling 5-speed. Knalpot bergaya sporty. Pelopor lampu depan trendy, dinamis dan berkarakter. Desain lampu belakang yang sporty memperkokoh karakter motor racing. Kisi-kisi angin aerodinamis yang mengontrol sirkulasi udara sehingga motor tetap stabil di kecepatan tinggi sekalipun. Dengan rem cakram ganda, pengendalian total di tangan Anda. Radiator pendingin air serta auto-fan cooling untuk menjaga temperatur mesin dan memastikannya selalu dalam performa puncak. Mesin responsif, konfigurasi mesin 4-tak dengan kemiringan 40 derajat untuk akselerasi optimal. Perhitungan PBB Agar Ditinjau Ulang pajak kebendaan dan pajak kekayaan, telah menimbulkan beban pajak berganda bagi masya- rakat dan oleh karena itu perlu diakhiri melalui pembaharuan mudal, adil dan memberi kepas- sistem perpjakan yang sederhana, tian hukum. JAKARTA (Antara): Depar- dikali hasil bersih (harga penjua- temen Keuangan diminta segera lan dikurangi biaya) setahun meninjau ulang cara perhitungan sebelum pajak berjalan. Pajak Bumi Bangunan (PBB) Sementara itu besarnya NJOP areal Hak Pengusahaan Hutan pada areal belum/tidak pro-duktif (HPH) yang diatur Surat Edaran (tanah hutan non-blok teba-ngan), Direktur PBB No.SE-23/PJ.6/1999 emplasemen (kawasan yang dan penetapan klas tanah hutan, dikelola) dan areal lainnya adalah seperti diatur dalam Keputusan luas lahan dikali NJOP tanah. Dia Menkeu No.174/KMK.04/1993. juga menambahkan, penetapan "Karena perhitungan PBB PBB terhadap hutan blok terhadap areal hutan seharusnya tebangan dengan cara ter-sebut tidak didasarkan pada hasil bersih menimbulkan beban pajak kayu (harga jual dikurangi biaya)," berganda karena dalam menetap- kata Ketua Tim Gugus Tugas PBB kan PPh badan Pasal 25 tahun Asosiasi Pengusaha Hutan Indo- 1985, hal tersebut (hasil bersih) nesia (APHI), Nana Suparna di juga sudah diperhitungkan. Jakarta, Minggu. Padahal adanya beban pajak Nana Suparna mengatakan, berganda merupakan salah satu cara perhitungan dan pengenaan pertimbangan diundangkannya PBB sektor kehutanan saat ini UU No.12 tentang PBB di mana adalah besarnya NJOP (Nilai Jual kalimat selengkapnya berbunyi Obyek Pajak) pada areal produktif bahwa sistem perpajakan yang (hutan blok tebangan) yakni 8,5 berlaku selama ini, khususnya Selanjutnya, katanya, peneta- pan NJOP tanah hutan kelas serendah-rendahnya, yakni 47. Padahal klas terendah adalah 50 sehingga penetapan tanah hutan serendah-rendahnya klas 47 tidak realistis karena berarti tanah hutan lebih mahal dibanding tanah desa sekitarnya. "Padahal dalam kenyataan- nya adalah sebaliknya, di mana tanah hutan hampir tidak mempu- nyai nilai jualnya. Disamping itu pemegang ijin HPH sebenarnya tidak berhak atas tanah hutan. MEDAN (Waspada): Gabung- an Perusahaan Pembibitan Ung- gas dan Makanan Ternak (GPPU- GPMT) menegaskan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 17,47 mengancam sektor perung- gasan. Hal tersebut dikemukakan Ketua GPPU-GPMT Sumut Rino Kusyanto kepada Waspada di Medan, akhir pekan lalu. Karena itu Rino minta pemerintah menin- jau ulang kenaikan TDL itu. Tentang program permodalan petani berbentuk Lembaga Ke- uangan Petani, kata dia, merupa- kan perpaduan dari Gramen Bank (Bangladesh), Bank Muamalat dan Credit Union (di Kalbar). Dengan sistem permodalan LKP, petani banyak diuntungkan, jelas dia dan saat ini perkembangan LKP sudah tersebar di empat kabupaten seperti di Asahan (30 kelompok), Labuhanbatu (9 kelompok), Langkat (4 kelompok) dan Tapsel (18 kelompok). Tentang persamaan LKP de- ngan koperasi, M Yunus menga- kuinya. Terutama disimpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, sumbangan dan zakat BI Siapkan Aturan Money Laundring Depkes-Balai POM Perlu Dukungan Berantas Makanan Ilegal "Ancamannya jelas akan me- nambah biaya produksi bagi pengusaha unggas dan makanan ternak skala kecil, sementara kon- disi peternakan masih goyang dan belum pulih akibat diterpa krisis moneter yang berkepanjangan," katanya. Rino menyesalkan kebijakan pemerintah yang secara sepihak menaikan TDL. Seharusnya, lan- jut Rino, pemerintah mempertim- bangkan dampak kenaikan itu MEMPERKENALKAN REVOLUSI BARU DALAM KONSEP MOTOR CUB-SPORT: NOVA SONIC 125 RS YANG AKAN MEROMBAK TOTAL PANDANGAN ANDA TERHADAP TREN DESAIN DAN KETANGGUHAN MOTOR CUB- SPORT. UNTUK KETAHANAN MESIN SECARA OPTIMAL, PT ASTRA HONDA MOTOR TELAH MENYESUAIKAN MESIN NOVA SONIC 125 RS DENGAN KONDISI Selanjutnya pihak eks Kanwil Depkes Sumut memberitahukan kepada Balai POM Medan tentang peredaran produk tersebut agar dilakukan operasi pasar dan menyita seluruh produk tersebut. Kemudian pihak Balai POM Medan berwenang memberikan PEMAKAIAN DI INDONESIA. PT ASTRA HONDA MOTOR JUGA TELAH MELAKUKAN UJI KETAHANAN MESIN (ENDURANCE TEST) AGAR NOVA SONIC 125 RS ANDA LEBIH AWET DAN TAHAN LAMA NOVA SONIC 125 RS, TEROBOSAN TEKNOLOGI MUTAKHIR DENGAN PERFORMA TANGGUH YANG MEMUNGKINKAN ANDA BERKELIT GESIT DALAM SEGALA MEDAN. BERBAGAI KEUNGGULAN NOVA SONIC 125 RS YANG LAIN MEMBUATNYA DIAKUI SEBAGAI PELOPOR REVOLUSI TREN BERMOTOR DI INDONESIA. IMQ MEDAN (Waspada): Jangan sanksi terhadap pengusaha yang hanya menyalahkan instasi Dep terbukti menjual produk ilegal, kes dan Balai Pemeriksaan Obat lalu dipertimbangkan untuk dan Makanan (POM) Medan, jika diproses hukum. "Namun hasil ada produk makanan yang masuk kerja keras tersebut hanya sia- dari luar negeri, kemudian beredar sia jika tidak mendapat dukungan di pasaran tanpa memiliki nomor dari instansi terkait," tutur Farida. registrasi terdaftar di Depkes RI Ketika ditanya tentang (ilegal), kata Kepala Bidang Pem- pendirian Pos POM di perbatasan, binaan dan Pengendalian Farmasi, Farida mengatakan, dulu pos Makanan dan Minuman eks Kanwil POM tersebut pernah didirikan Depkes Sumut Dra Farida Zulfia. di perbatasan. Namun entah apa Zulfia kepada Waspada di Me- sebabnya tiba-tiba pos tersebut dan, pekan lalu, mengatakan ma- kini tidak ada lagi.(m40) sih ada instansi terkait yang ikut bertanggung jawab terhadap masuk dan beredarnya produk makanan ilegal tersebut. Namun, Farida tidak menyebut nama- nama instansi yang dimaksud. Menurut Farida, Balai POM Medan telah berupaya keras mem- berantas peredaran produk ter- sebut dengan melakukan operasi pasar secara rutin di seluruh sarana. Ironisnya, lanjut Farida, jika hari ini Balai POM Medan mela- kukan penyitaan terhadap produk ilegal tersebut, keesokan harinya produk yang sama kembali beredar. Farida menjelaskan, untuk memberantas produk ilegal terse- but pihak eks Kanwil Depkes Su- mut telah menyurati seluruh Kan- dep Depkes di tingkat se Sumut. Surat tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan peman- tauan di lapangan dan hasilnya dilaporkan ke eks Kanwil Depkes Sumut. HONDA IMO IMO 99999 - pada sektor usaha. Sehingga tidak memberatkan dan memperburuk bisnis peternakan terutama di Sumut. GPPU-GPMT menilai kenai- kan TDL kali ini sebesar 17,47 persen bagi pelanggan yang meng- konsumsi di atas 450 volt ampere (VA) atau 30 kilowatt hour (KWH) dianggap sangat tinggi. Sebelum- nya, GPPU menilai seharusnya PLN mengubah manajemen dan kinerja perusahaan baru menaik- kan TDLnya. Kalau alasan pemerintah tidak bisa dihindari untuk menu- tupi defisit anggaran dengan me- mangkas subsidi listrik dari sektor usaha, GPPU menerimanya. Na- mun syaratnya, pemerintah harus mengurangi jumlah kenaikan itu walaupun telah disetujui DPR RI bersama pemerintah dan kemung- kinan berlaku mulai 1 Juli men- datang. DOD Sepanjang penolakan itu, Rino tidak menyebutkan berapa jumlah kenaikan yang diusulkannya. Dia mengatakan masih dalam kajian tapi dalam waktu dekat GPPU segera mengusulkan kepada pemerintah. 12 Sedangkan mengenai dampak kenaikan TDL terhadap penamba- han biaya produksi, Rino juga belum bisa menghitungnya. "Yang pasti, kita keberatan dengan adanya kenaikan TDL terse- but."(m46) Annual Fee Tirtanadi Perlu Diawasi MEDAN (Waspada): Rp 500 juta annual fee PDAM Tirtanadi yang diberikan kepada Pemkab Deliserdang, kata satu pengamat lingkungan, harus diawasi pihak legislatif (DPRDSU dan DPRD Medan dan DPRD Deliserdang) dan yudikatif agar ancaman pro- duksi air di masa datang terhadap kota Medan bisa dicegah. Proudly Presents "The First Products in Indonesia" Hal itu dikatakan Ketua Dewan Direktur Pusat Pengkajian Pembangunan Regional Ir Jaya Arjuna, MSc kepada Waspada di kantornya di Medan, pekan lalu,, berkaitan dengan penebangan liar di kawasan Sibolangit Deliser- dang, dan mengancam produksi air kota Medan. Menurut dia, Pemkab Deliser- dang jangan menilai annual fee yang diberikan PDAM Tirtanadi sebagai uang cuma-cuma, sehing- ga tidak dikembalikan kepada ligkungan. Pendapatan retribusi air dari PDAM Tirtanadi sebagian besar harus dikembalikan kepada ling- kungan agar kelestarian satuan wilayah sungai dapat dijaga," tegas Jaya yang khawatir Medan teran- cam kekurangan air pada 2003. Tentang tindakan yang harus dilakukan Pemkab Deliserdang dan PDAM Tirtanadi, Jaya mene- gaskan pemberdayaan masyara- kat lokal agar daerah-daerah resapan dan sumber-sumber air dapat terjaga. Selain itu, lahan- lahan kritis dijadikan pertanian sehingga penanggulangan anca- man produksi air bisa dicegah. Berkaitan dengan peran instansi kehutanan, Jaya menilai, para PNS di jajaran konservasi banyak berbuat atas penebangan hutan dan pengelolaan hutan tidak liar di kawasan Sibolangit. Pelayanan Data dan Berita Bisnis Seketika Real Time Business Data and News Service Instansi kehutanan tidak per- duli dengan kerusakan hutan yang ada di wilayahnya dan hanya mencari keuntungan semata,"ujar dia dan menyebutkan pihak kehutanan tidak bis menjawab tudingan tersebut pada Seminar pelestarian hutan di kawasan Sibolangit di Hotel Dirgasurya, baru-baru ini. (h07) Real-Time Currencies (with real-time bid offer information) & IBAS Research Daily Stock Research, Analysis & Recommendation AAX Online IBAS For further information, please call: IMQ Head Office IMQ Distributor - Medan Jakarta Stock Exchange Building Tower, 3rd floor Wisma Bil 4th foor 1404 Jh. Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 Telp (62-21) 5155785, Fax (62-21)5155766 Jn. Diponegoro No.18 Medan Teb (62-614519267 Fax. (62-614576424 Uni Plaza Building 2nd floor Stock Exchange S 247 Jn. M.T. Haryono A-1 Medan Telp (62-6155 4610/26/28 Fax (62-61)4554501 Rendition Chart Color V Inte SENIN, 2 Mena Mont TEHERAN, Ira kegiatan yang mer rekan Ayatollah Ha memimpin Iran-d Laporan di sura Hashemi, suami sal Kimiahi dan Moha perintah Pengadila Rumah-rumah buku-buku termasu di antara barang-b Saudara kandu yang pro-Montazer oleh pengadilan yam rintah Islam dan p Penahanan itu di parlemen pro-ref yang diberlakukan diangkat sebagai pe dilarang melakuka Desember lalu singkatnya di intern lawan-lawan politil Salah seorang dituduh mengedark dap para pembang Suratkabar itu itu juga dituduh be Gunung M MANILA, Filipi pina meletus dan mengancam tanah pemerintah Mingg Setelah berming kecil di kawah gun (18:00 WIB) hari Sab 50 meter di atas lin dan Seismologi Fili Satu ledakan k [02:17 WIB Minggu di atas puncak, kata Ahli gunung be di tenggara gunung yang terletak tujuh Dia mengatakar pinggir tujuh kilome oleh orang-orang ya dari kawah itu. Dia mengatakan kota lainnya sekita. abu itu bergerak ke Di Manila, ahli kepada AFP bahwa nyawa manusia dar menimbulkan baha Mayon meletus banyak menimbulka 1.200 orang tewas da Dipela Tentar WAHINGTON (A Serikat [Pentagon) m dasikan penempatan pu bergerak cepat. Dengan demikia di Eropa atau Jepang tikan oleh unit-unit le dikirim ke pusat-pus Menurut David melakukan studi itu, kan di Eropa, akan d mun dianggap cocok "Saya fikir, bodoh mengingat di kawasa yang bersedia mener masalah, baik di Erc kita siapkan pasuka Namun demikian haruslah unit-unit ya sekarang ini yang te digelar menghadapi Studi Gompert-t yang diminta Sekreta sikan cara-cara baru nempatkan pasukan Menurut studi penyebaran rudal da nakan untuk mengga menghadapi musuh y ngan di bawah tingk Punya visi Tekun d Mamp AIG Lippo menca menjawab tantar Medan, ditempat A. Administration ( 1. Underwriter (Ur 2. Administrasi Pr 3. Data entry & Pe 4. Customer Servi 5. Administrasi Um Syarat Umum : *) D-3/S-1 Mana Informatika *) IPK minimal 21 *) Usia maks. 30 *) Mau bekerja k *) Dapat mengop *) Diutamakan ya Syarat Khusus: 1. Admin Office, Kedokteran 2. Call Centre/M bidang marketi Kirimkan lamaran, ukuran 4x6, ke: Jl. Isk Up Cantumkan k Lamaran ditungg