Arsip
Halaman Artikel
Creative Commons License

Jika anda mendapati gambar tidak sesuai dengan spesifikasi data (salah tanggal dan atau salah penomoran halaman), posisi gambar landscape, satu gambar terdapat dua halaman, kualitas gambar kabur, anda bisa melaporkan data tersebut agar segera diperbaiki dengan menekan tombol laporkan.

Kata Kunci Pencarian:

Nama: Waspada
Tipe: Koran
Tanggal: 2001-06-25
Halaman: 11

Konten


n engan Allah n dan ketenteraman nyang damai, aman diwujud-kan. Tanpa kesejahteraan. teraman itulah perlu aturan-aturan yang enteraman. agar manusia itu an Allah SWT yang u membangun pula itu sendiri. Kalau , maka manusia itu skan hal itu dalam ereka berada, kecuali ma) Allah dan tali kembali mendapat i kerendahan. Yang ayat-ayat Allah dan nar. Yang demikian paui batas. (QS Ali h adalah dengan (agama) Allah, baik pun dalam bentuk ng dalam menjalani ah adalah dengan lah ditetapkan-Nya, ghindarkan segala mematuhi perintah tuk kegiatan yang erlaku licik, tidak mbawa akibat buruk jadi sebagai akibat baik kerusakan itu kerusakan terhadap ahwa banyak terjadi ulah dan perbuatan ar manusia terutama perpegang pada tali manusia itu sendiri. manusia tak kalah kesepakatan untuk aklah membangun penuh kasih sayang gi dalam pengaruh Engar banyak orang rang mengindahkan g menjadi rakus; ya cayaan, yang untuk ang lain menjadi gang kepada agama aik, maka manusia menghadapi banyak kembali ajaran Is- itu berpegang teguh ya dan membangun dalam membangun maharja Ritonga a: Jangan Berkasus Ein u- ck at- da 0- a- or- ar atu dari yang terbaik. sebagai masyarakat minta kepada para ang- yang terhormat supa- renungkan sejenak sia- ah satu balon tersebut memimpin Aceh Teng- pan," kata Jack serius. skannya, bila memang hendak dibangun de- ahteraan masyarakat cerah, pilihlah calon erkasus dan bisa diper- impin Aceh Tenggara nya bibit' dan bobot. bicara hanya untuk atkan Aceh Tenggara Demimpin bobrok dan sangat mengharapkan ota dewan terhormat h pilih dalam mendu- epala daerah baru di gara," papar Jack yang sudah tak asing lagi di Golkar. (m23) Yang Zalim tersebut masih terken- pertikaian elite politik itulah, lanjut Bupati, membutuhkan peker- kemanusiaan yang in- ,bebas dari kepenti- k tertentu. "Salah satu a adalah institusi Pa- h. Saya harap pengu- MI Cabang Aceh Utara engedepankan kepen- epentingan kemanu- am segala tindak-tan- cetus kepala daerah likussaleh itu. arus baru PMI Cabang ra yang dilantik Sabtu lah Pelindung Bupati Utara, Ketua Tgk H Ilyas, Wakil Ketua I' S.Sos, Wakil Ketua II an Hasansyah, Wakil Drs T Junaidi SE, Sek- afitzam Yusuf,SE dan retaris Adnan N Yusuf. ra bendahara dijabat tie dengan anggota Drs lil dan Drs Saifuddin ge) 30 Ranperda a susunan organisasi kerja badan pengawas lumnya inspektorat, di- dustrian dan perdaga- as koperasi dan UKM, al, badan pemberdaya- rakat desa, dinas perhu- inas pendidikan, dinas an dan perda tentang strategi pembangunan Renstra) lima tahunan. m pendapat akhir lima OPRD Kabupaten Aceh belum penetapan perda apkan semua pihak da- implementasikan dan alisasikan peraturan ang ditetapkan. Kelima masing-masing Fraksi Gabungan), Fraksi PPP, Ikar, Fraksi PDI-Perjua- Fraksi TNI/Polri.(cmír) WASPADA ACEH SUPLEMEN Re-Evaluasi: Inpres IV/2001 "Mayat Bergelimpangan" Demikian pula sikap ma- syarakat, ada yang kurang ya- kin 90 persen lebih penduduk di Aceh menginginkan Aceh merdeka, lepas dari RI (hasil jejak suara oleh SIRA Rakan, November 2000). SEBUAH pendekatan dan penerapan kegiatan memang telah dilakukan melalui Inpres IV/2001, yang diterbitkan di Jakarta (11/4), untuk menyelesaikan persoalan konflik di Aceh. Namun membutuhkan Re-Evaluasi (penilaian ulang) kemanfaatan dan kemudharatannya. Semua pihak memang per- lu memandang jernih hakikat di balik pelaksanaan Inpres IV itu, meskipun di lapangan lebih mengedepankan faktor ke- amanan. Sehingga tak urung, 165 warga Aceh dibunuh dan diculik, sejak selama pemberla- kuan instruksi presiden terse- but. Data ini bersumber dari koordinator LBH Banda Aceh, Rufriadi SH (Waspada, 1/6). LBH mengungkapkan, ke 165 warga Aceh itu, selain dibunuh sewenang-wenang, diculik dan dihilangkan secara paksa. Juga tercatat ratusan lainnya, disik- sa dan ditangkap tanpa alasan yang jelas. Ironisnya, menurut LBH, Inpres ini bermaksud menjadi alat penegakan hukum secara menyeluruh di Aceh, namun berbalik menjadi payung hu- kum," bagi pelaksanaan operasi militer. Seperti penambahan pasu- kan dan pembentukan dua ko- mando pelaksana operasi (Kola- kops). Sebagai perwujudan sikap bahwa pendekatan mili- ter sebagai senjata utama me- nyelesaikan kasus Aceh, secara tuntas, ujar Rufriadi SH. Sebagai sebuah re-evaluasi, LBH Banda Aceh menilai, man- degnya proses dialog yang te- ngah terjadi antara RI-GAM, menciptakan kondisi Aceh tak menentu. Selain mengusulkan pen- cabutan Inpres IV sebab tidak sedikitpun menyentuh substan- si penyelesaian kasus Aceh, LBH menyarankan perlu ada- nya bentuk baru menuju solusi damai, tanpa pendekatan mi- liter. Bahkan lebih tegas, LBH mendesak pemerintah pusat, menarik semua pasukan non organik dari Aceh, serta meng- aktifkan kembali proses per- undingan dengan GAM. Seba- gai penyelesaian masalah Aceh secara menyeluruh. Anggota DPR-RI Fraksi Reformasi, Drs Herman L Datu Rangkaya, di Banda Aceh, Sabtu (26/5), menyatakan In- pres IV tersebut, takkan menye- lesaikan konflik Aceh. Sebab lebih menonjolkan pendekatan keamanan, (Waspada, 28/5). Mengutip penjelasan PMI Dista Aceh, ungkapan Bandaro, rata-rata 25 (dua puluh lima) mayat setiap hari bergelimpa- ngan di bumi Iskandar Muda. Dengan data ini, ia memperta- nyakan apakah pendekatan keamanan masih tetap diper- lukan untuk menyelesaikan masalah di sini. Demikian pula, teman Ban- daro, T Saiful Ahmad, juga ang- gota DPR-RI asal Aceh, dalam kunjungannya ke daerah ini merasa heran sebab maksud Menkopolsoskam, Inpres IV, bukan tindakan 'represif". Nya- tanya setiap hari terlihat mayat bergelimpangan di Aceh, ucap Saiful. PANITIA Khusus (Pan- sus) pelabuhan ferry Kabupa- ten Pidie kini sedang bekerja keras untuk mewujudkan pe- labuhan ferry Kabupaten Pi- die. Kabupaten kerupuk mu- lieng ini memiliki 28 keca- matan dan jumlah desa/kelu- rahan 948 buah serta memi- liki penduduk 460.693 jiwa dengan luas wilayah 4.160,55 KM2, Wilayah seluas itu ter- dapat berbagai komoditas yang memenuhi syarat ekspor Itulah sebabnya sebuah pela- buhan ferry kabupaten harus diwujudkan. Pansus yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah (Pemda) dan unsur pengusa- ha, seperti Syarikat Dagang Aceh (Syda) dan Kamar Da Akibatnya tokoh politik PAN Aceh ini berkesimpulan, benarlah apa yang dikatakan masyarakat, bahwa Inpres IV, bukan sebuah pendekatan yang komprehensif. 13 Item Demokrasi Persoalan Aceh hari ini, jika kita membuat sebuah jajak pen- dapat, insya Allah hampir dapat dipastikan mayoritas responden ingin penyelesaiannya bukan dengan kekerasan, tapi melalui "dialog". Bahkan memperkuat usul- an dialog ini, kebanyakan ula- ma yang benar-benar jernih ber- pikir untuk menyelesaikan ma- salah Aceh, memperkuat saran sejalan kehendak Allah SWT dan sunnah Nabi Muhammad SAW, supaya hamba-Nya me- ngedepankan "musyawarah" untuk menyelesaikan sebuah perselisihan. Wujud dari dialog-dialog ini oleh RI-GAM sudah disepakati di Jenewa (9/1) lalu, memuat 13 (tiga belas) item antara lain: (i) konsultasi-konsultasi demokrasi, (ii) pemilihan yang bebas dan jujur bagi terbentuk- nya pemerintah Aceh, (iii) pem- bentukan komisi pemilihan yang independen yang diterima kedua belah pihak, (iv) pendata- an bagi seluruh pemilih dewasa yang berhak sesuai degan stan- dar yang disepakati, (v) peman- tauan terhadap proses pemili- han oleh badan-badan indepen- den dan tidak memihak. (vi) Pengaturan-pengaturan untuk menjamin bahwa kandi- dat non partai boleh berparti- sipasi atau partai-partai politik lokal boleh dibentuk di Aceh, (vii) kebebasan untuk mengada- kan kampanye politik tanpa intimidasi, (viii) kebebasan me- nyatakan pendapat bagi semua pandangan politik non kekera- san, termasuk kemerdekaan, otonomi dan pandangan-panda- ngan lainnya, (ix) kebebasan berkumpul termasuk hak un- tuk berunjuk rasa secara damai. (x) Kondisi-kondisi dimana GAM dan pendukung-pendu- kung kemerdekaan dapat ber- partisipasi sepenuhnya dalam proses politik, (xi) kondisi dima- na GAM akan mengubah cara- cara mereka untuk mencapai tujuan-tujuan politik mereka melalui cara yang demokratis, (xii) pertanggungjawaban dari badan-badan penegak hukum kepada masyarakat, (xiii) peng- hormatan terhadap dipatuhi- nya hukum (rule of laws) dan pembentukan system hukum yang berfungsi. Secara jujur haruslah dia- kui bahwa ketiga belas item ini, jika semua pihak RI-GAM dan warga masyarakat Açeh dapat gang Industri (Kadin) keli- hatannya masih merancang- rancang melihat lokasi yang lebih cocok untuk dibangun sebuah pelabuhan. Mereka (Pansus) sedang melirik-lirik mengunjungi beberapa lokasi, yakni lokasi Pasi Rawa, lokasi Mantak Tari, lokasi Batee dan lokasi Paru. menerima dengan ikhlas, se- mua bentuk kekerasan insya Allah akan menghilang. Sebab selama ini kelumpu- han roda pemerintahan (ekse- kutif) sipil RI sangat kentara sekali. Juga terjadinya dualisme pemerintahan di daerah antara RI-GAM, bersama perangkat yudikatif (hukum) serta legis- latif. Di samping itu lembaga- lembaga tersebut juga kurang berfungsi. Menurut Plt Bupati Pidie Ir Abdullah Yahya MS (foto) mengatakan kepada penulis di ruang kerja belum lama ini un tuk mengujudkan pelabuhan ferry di Pidie harus dilakukan secara matang. Untuk itu kata bupati selain pansus yang telah dibentuk juga perlu dicari orang-orang yang memiliki skill bidang kelautan yang bisa mengukur kedalaman dihitung Kalau RI memiliki seorang gubernur, mungkin GAM me- miliki belasan orang gubernur. Demikian pula bupati-bupati, camat-camat, kepala desa, ha- kim, jaksa, sampai kepada pe- rangkat militer lainnya. Sehingga masyarakat kebi- ngungan mereka harus tunduk dan mendengar siapa. Bukan cerita bohong, apabila ada se- orang penduduk di sebuah desa, yang memiliki dua buku nikah, sebuah dari RI dan satunya lagi dari GAM. SURAU Nurul Yakin Du- sun Sapta Marga Desa Pah- lawan Kecamatan Manyak Pa- yed, yang dibangun sejak 1995 kini berubah status. Sebagai sarana beribadah saat ini sudah menjadi Masjid Nurul Yakin, menyusul peresmian pada tang- gal 8 Juni lewat kunjungan Bu- pati Aceh Timur, H Azman Usmanuddin MM bersama unsur Muspida di sana. Nurul Yakin yang sebelumnya Biaya pembangunan Masjid hanya bersumber dari swadaya masyarakat dusun setempat. Namun, dengan kedatangan sejumlah pejabat teras Pemkab Aceh Timur, sedikitnya Rp 18,7 juta sumbangan spontanitas dari mereka, masing-masing Danrem 011/Lilawangsa mela- lui Dandim 0104 Aceh Timur sebanyak Rp 5 juta. Dari Wabup Drs H Nabhani sejumlah Rp 1 juta, anggota DPRD Tk I Aceh Barevi Rp 2 juta dan OK Ibrahim anggota DPRD Aceh Timur Rp 700.000. Sedangkan dari Bupati Aceh Timur sebanyak Rp 10 juta, dan atas nama pribadi Azman Us- manuddin sebesar Rp 10 juta. Pembangunan Masjid Nu- rul Yakin, yang luasnya men- capai 12 x 10 meter ini mem- butuhkan biaya total Rp 80. 350.000. "Kini kondisi ba- ngunannya seperti bapak lihat sendiri," ujar M Jamil Usman ketua panitia pembangunan masjid Nurul Yakin pada Was- pada seusai Jumatan, yang kha- tib perdananya Bupati Azman Usmanuddin. "Hendaknya masjid Nurul Yakin yang baru saja diresmi- Pencabutan Inpres Jelas sekali di lapangan, pa- ra petinggi TNI/Polri, tampak mengakui munculnya ekses dalam penerapan operasi mili- ter. Meskipun dengan sandi mo- derat, semacam operasi keama- nan dan penegakan hukum (PKPH)-Inpres IV/2001 atau operasi cinta meunasah (OCM). Pihak GAM sudah mengu- tus delegasi untuk duduk da- lam komite Bersama Konsul- tasi Demokrasi (KBKD) di ba- wah Joint Council yang bermar- kas di Jenewa. Sebaliknya se- cepatnya RI juga mengirim na- ma-nama wakilnya, sebab su- dah sebulan lebih dinanti-nanti tidak juga nongol. Mantan Kapolda Aceh Brigjen Pol Chairul R Rasyid tidak menampikan dalam me- laksanakan penegakan kea- manan dan hukum sulit meng- hindari ekses di lapangan, (Waspada, 1/6). Dan bukan cakap bohong serta terbuka disiarkan dalam media cetak, terutama surat kabar Banda Aceh dan Medan, Apabila kedua pihak sudah mengisi wakil-wakilnya di KB KD, insya Allah maksud dari dialog dan musyawarah se- bagaimana perintah Allah da- lam Al Quran, dapat diwujud- Nurul Yakin Naik Status Itu bermakna, keinginan merdeka, mungkin ada yang tidak perdaya dengan jajak pen- dapat SIRA, karena belum me- lalui proses demokrasi yang di- sepakati kedua pihak, peme- gang kunci masalah RI dan GAM. ketika pasang surut minimal 5 meter, sehingga bisa dising- gahi kapal ferry berkapasitas 1.000 ton dan untuk itu telah tersedia dalam APBD. Jika survey tidak matang, menurut Bupati Ir H Abdullah Yahya MS nanti apa yang kita lakukan akan sia-sia. Selain dilihat kedalaman 5 meter ke- tika pasang surut, juga yang tidak kurang pentingnya harus disurvey pula Kuala yang bakal dibangun pelabuhan ferry ma- salah sendemennya. Kalau nan- tinya setelah dibuat dermaga, ternyata setelah dua tahun sen- demen telah penuh, sehingga memerlukan pengerukan lagi. Lokasinya harus dipertim- bangkan atau diperhitungkan 5 aspek kriteria. Pertama aspek dan aspek politis. Aspek eko- ekonomi, sosial, yuridis, teknis nomi tersedia komoditas ekspor dan mudah diangkat ke pela- buhan. Dengan mempertim- bangkan aspek ekonomi nan- tinya akan bisa terjadi per- tumbuhan ekonomi, meningkat nya pendapatan masyarakat, memiliki nilai tambah semua komoditas akibat adanya eks- portir atau value added (nilai tambah), akan meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) dan lahirnya pedagang informal. Mereka bisa berjualan di luar lokasi dermaga, seperti pen- jual kopi, nasi, aqua, rokok dan lain sebagainya. Aspek sosial maksudnya jangan sampai ter jadi masalah masyarakat di lingkungan pelabuhan. Aspek sosial ini akan berkembang kan ini benar-benar dapat men- jadi rumah ibadah di dalam me- ngimplementasi dengan me- manjatkan puji syukur atas ka- runia Allah SWT," tukas Bupati Azman di sela ceramahnya. Di dalam khutbah Jumat, nandaskan, segala hakikat ke- khatib Azman Usmanuddin me- hidupan datang dan pergi ber- dasarkan atas kehendak ilahi baik data langsung maupun pernyataan organisasi serta DPR-RI, mengungkapkan ratu- san mayat bergelimpangan se- jak Inpres IV diperlakukan di Aceh. robbi. Karenanya, di harapkan kepada seluruh masyarakat di Dusun Sapta Marga Desa Pah- lawan Kecamatan Manyak Pa- yed Aceh Timur ini untuk se- nantiasa menyukuri dan ber- bakti sekaligus menunaikan Pelabuhan Ferry Kabupaten Pidie Harus Terwujud menjadi aspek politis. Aspek yu- ridis, apakah ada masalah yang dapat menimbulkan pelang- garan hukum. Sedang aspek teknis kedalaman dan sende- mentasi seperti disebutkan bupati Sejak zaman penjajahan hingga kemerdekaan, Pidie di- kenal sebagai salah satu daerah penghasil rempah-rempah, per- tanian dan peternakan. Kondisi ini sangat didukung oleh terse- dianya berbagai infra struktur, yaitu pelabuhan laut, sarana kereta api dan sarana darat lainnya. Dalam kondisi demi- kian, sektor ekonomi khususnya perdagangan, Pidie juga cukup dikenal, karena memiliki hubu- ngan dan kerjasama perdaga- ngan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thai- land, India dan beberapa nega- ra lainnya di Asia. Pemerintah RI bukan ha- nya perlu melakukan pengka- jian ulang, namun sebaliknya mencopot Inpres IV ini dan pe- redarannya. Seiring penarikan semua TNI/Polri dari luar Aceh, yang sudah ribuan jumlahnya di sini. Jika ingin secara obyektif menyelesaikan masalah Aceh, marilah dikembalikan pada jiwa dan semangat perundin- gan Jenewa, Swiss (9/1) melalui proses demokratisasi. dang-undang No 37 tahun 1999 Dengan dikeluarkan un- Waspada/Agusni AH Dari kiri Bupati Azman Usmanuddin, Dandim 0104 Letkol (Art) Muhammad Nakir dan Kapolres Kompol Bambang P saat berkunjung di Masjid Nurul Yakin dusun Sapta Marga desa Pahlawan Kec Manyak Payed, Aceh Timur, Jumat pekan lalu perintah dan menjauhkan la- rangan-Nya. Bacaan hadits dan ayat- ayat Al-Quran dengan tanpa menggunakan teks pada setiap sesi rukun khutbah Jumat itu merupakan suatu hal paling mudah dalam keseharian Az- man Usmanuddin, sang man- tan santri dan alumni IAIN Ar- Raniry Banda Aceh ini. Adapun prosesi peresmian status Masjid Nurul Yakin, dilakukan Ketua MUI Aceh Timur, HM Jamil Hanafiah ditandai dengan membuka selubung nama. Agusni AH tentang Perpu No 2 Tahun 1999 tentang perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang, dan sejalan se- mangat otonomi daerah seba- gaimana diamanatkan Un- dang-undang No 22 tahun 1999 dan Undang-undang No 25 tahun 2000, merupakan kesempatan dan peluang bagi Kabupaten Pidie untuk kem- membangun dan mengem- bali ke masa jayanya. Yaitu bangkan infra struktur guna mendorong pertumbuhan eko- nomi daerah. Pemda Pidie untuk melaksa- Barangkali perlu diingat, nakan semangat otonomi dae- berapa persoalan, meliputi rah dihadapkan kepada be- sumber daya alam yang terse- dia tidak dimanfaatkan seca- ra optimal, ketergantungan Sayangnya memasuki era pasar pada Sumatera Utara, 60-70an telah terjadi perubah- pengangguran semakin me- ningkat, tidak memiliki an yang sangat drastis. Di satu sisi Pidie tumbuh sebagai dae alternatif jalur transportasi dan kondisi daerah sedang rah swasembada pangan, di sisi konflik. lain terjadi kehilangan berbagai aset ekonomi, seperti pelabuhan laut dan sarana perkeretaapian, sehingga berakibat kesinambu- nggu dan ironisnya berbagai ngan ekonomi sangat mengga- kerja sama perdagangan de- ngan mitra luar negeri terputus dan akhirnya terhenti. Kondisi tutupnya Sabang sebagai pela- ini diperburuk lagi dengan di- buhan bebas oleh pemerintahan pusat dengan undang-undang No 10 tahun 1985. kan dengan ikhlas. Andai kata pihak RI masih ragu-ragu dan mempercayai masalah Aceh dapat diselesai- kan dengan pendekatan OCM dan OKPH-Inpres IV, maka Aceh akan semakin luluh lantak. Sekalipun Aceh dapat ditun- dukkan dengan kekerasan sen j ata, namun saya tidak yakin pemerintah RI akan mampu mengobati derita dan luka bang- sa Aceh yang sudah sedemikian dizalimi sejak puluhan tahun lamanya. Bertitik tolak pada masa- lah inilah, Pidie sebenarnya sangat berkepentingan mem- bangun kembali berbagai infa laut secara terpadu, guna struktur, terutama pelabuhan mendukung perdagangan be- bas dan pelabuhan bebas Sa- bang, serta Kapet Sabang, De- ngan alasan-alasan itulah kita sangat mendukung pro- libatkan para pengusaha dae- gram Pemda Pidie yang me- rah ini untuk membangun pelabuhan ferry. Rasyidin Sulaiman Dan saya juga pesimis, jika pun RI keluar sebagai juara da- lam menerapkan tindakan represif di Aceh, akan mampu membendung mencuatnya kem- bali "api perlawanan" bangsa Aceh, sepuluh tahun atau lebih cepat dari perkiraan kita. Semoga dengan semangat memperingati Maulud Nabi Besar Muhammad SAW, insya Allah akan menyadarkan kita, bahwa sesama orang-orang beriman itu bersaudara. Berle- mah lembutlah sesamanya, dan jika kekerasan masih dipertun- jukan maka mereka akan men- jauh dari jangkauan kita. Miswar Sulaiman Tgk Husen, Singa Kampus Lhokseumawe MAHASISWA Lhokseu- han-perubahan dan pengemba- mawe mana yang tidak kenal Tgk ngan dalam kampus. Banyak hal Husen (foto)? Pemuda energik yang sudah dia perbuat demi ke- ini kesehariannya dikenal sangat majuan dan bergairahnya kehi- sibuk. Nyaris tidak ada kegiatan dupan mahasiswa. Hal itu dibi- kampus yang tanpa perannya. nanya melalui berbagai kegiatan Mahasiswa Universitas Ma- sosial dan seni. likussaleh (UNIMA) Lhokseu- mawe yang punya nama lengkap M Husen MR ini dikenal sebagai aktivis yang paling getol melaku- kan berbagai kegiatan sosial. Tan- pa turut campur tangannya da- lam setiap kegiatan, rasanya ku- rang sreg. Sebagai mahasiswa yang di lahirkan di Lhokseumawe, 10 Ja- nuari 1975 ini memiliki reputasi gemilang. Dia selalu terpilih da- lam jabatan-jabatan organisasi kampus, seperti ketua komisaris, ketua Badan Eksekutif Mahasis- wa (BEM), pengurus cabang Him- punan Mahasiswa Islam (HMI) bahkan sekarang menjabat se- bagai presiden BEM. Berbagai jabatan yang per- nah dipimpinnya Fakultas Per- tanian seperti Ketua Kesejahte- raan Mahasiswa (1997), ketua Hubungan Kelembagaan Organi- sasi (1998), Ketua BEM (2000), Sekretaris BEM II Uni-ma (2000), Ketua BEM Unima (2000), wakil ketua Tim Joint of Understanding (JOU), Komisi Pendataan dan Pelaporan Aceh, serta berbagai jabatan lainnya. Sebagai aktivis kampus yang gigih, Tgk Husen punya motivasi dan inovasi, membuat peruba- NEGARA-NEGARA CGI me- nuntut Indonesia harus melakukan langkah nyata untuk melindungi hutan, namun CGI juga memainkan peran penting dalam deforestasi yang terjadi di Indonesia melalui dukungan mereka terhadap pabrik kertas dan bubur kertas yang sangat tergantung terhadap pene- bangan haram yang telah menghancur- kan basis sumber daya alam Indonesia. Demikian dikatakan Loggena Ginting, Kepala Divisi Kampanye dan Lobbi Eksekutif Nasional WALHI pa- da wartawan di Unit Manajemen Leuser yang dihadiri juga Walhi Sumut dan kordinator Divisi Komunikasi UML Deni Purba,SH,LLM. Industri kertas dan bubur kertas yang menjadi penyebab deforestasi itu dalam tingkat luas beroperasi karena dukungan lem- baga Export Credit Agency (ECA) asal Eropa, Jepang dan Amerika Serikat. Tahun 1990-an Lembaga ECA dari Jepang, Jerman, Swedia, Finlandia, Amerika Serikat, Australia, Denmark, Kanada dan Italia bersaing untuk men- dorong peningkatan pengolahan pabrik kertas dan bubur kertas yang dikenal industri kapasitas raksasa, penyebab deforstasi, sarat dengan catatan pelang- garan HAM, sarat hutang serta masalah finansial lainnya. Eropa, Jepang dan Amerika Serikat tertarik terjun dalam sektor industri pabrik kertas dan bubur kertas karena hampir seluruh mesin pabrik dan kebanyakan bahan kimia yang digunakan diimpor dari negara- negara itu. Studi oleh Environmental Defense dan Biforum pada 30 proyek yang di- dukung oleh ECA menunjukkan tiga dari 10 proyek ECA terbesar adalah sektor kertas dan bubur kertas termasuk pabrik Indah Kiat yang nyaris bangkrut, baga ECA memiliki standar lingku- Riau Andalan dan Tanjung Enim. Lem- ngan yang sangat rendah. Proyek yang didanai ECA adalah proyek teknologi CGI Berperan Penting Terhadap Deforestasi Hutan Di Indonesia VEGETASI hutan di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang menjadi "benteng baru-baru dunia" mutlak perlu di- lestarikan, bila umat generasi saat ini tidak ingin "menghadiah kan siksa kiamat dunia" bagi generasi anak cucu kelak kemudian hari. Perilaku "egois" sebagian orang yang membabat satu-demi satu pepohonan yang berada di kawasan hutan Leuser, telah terbukti beberapa kali "melahirkan kiamat bencana" bagi anak negeri sepakat segenap, Aceh Tenggara. Bencana alam banjir, tanah longsor telah membawa pen- deritaan bagi masyarakat Aceh Tenggara, terjadinya amuk luapan sungai Alas merupakan "sejarah memilukan" yang akibatnya sangat dirasakan oleh warga masyarakat Pedesi, Terutung Payung, Tualang Sembilar, sebagaimana diketahui lahan pertanian masyarakat tersebut telah lenyap diluluh lantakkan keganasan luapan air. Hal yang sama juga telah dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Lawe Alas, juga warga Gayo Lues, terutama Keca- matan Rikit Gaib, untuk Kecamatan Gayo Lues hingga saat ini masih tercatat merupakan salah satu daerah rawan longsor. Akibatnya bila tiba musim penghujan, arus lalu lintas menjadi terganggau, harga barang kebutuhan masyarakat menjadi melonjak tajam, meskipun pihak projabal tetap mensiagakan alat beratnya untuk mengatasi bencana longsor. Walau keberadaan projabat dirasa cukup membantu namun dampak yang membuat terkendalanya aktivitas masyarakat, terjadinya lonjakan harga-harga, tetap saja dirasakan, demikian juga halnya bencana longsor yang dialami saudara kita di Dairi. Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan arti penting me- lestarikan hutan Leuser, keberanian para insan pers me- nyebarluaskan pemberitaan perambahan hutan yang terus berlanjut di kawasan hutan TNGL yang konon datanya tetap masih seluas 550.000 hektare, dan lengkapnya viranti perangkat hukum yang diikuti Keppres "Gus Dur" tentang urgennya untuk pelestarian Leuser. SENIN, 25 JUNI 2001 11 Fakta di lapangan segala koridor "rambu-rambu" yang membatasi aktivitas 'penghancuran hutan Leuser" itu hingga kini masih belum membuahkan hasil yang efektif, karena keberanian oknum pelaku dan pendana pencurian kayu tam- paknya hingga kini masih lebih kuat dibanding bobot kesadaran masyarakat maupun iktikad menjalankan konstitusi secara tegas. Sehingga bukan lagi rahasia aktivitas pembabatan yang mengkeroposkan hutan Leuser baik di zona inti lokasi penelitian hutan Leuser Ketembe dan Serbolangit telah hancur dibabat. Unit Manajemen Leuser (UML) sebagai unit yayasan Leuser internasional yang mendapat kepercayaan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) sebagai "donatur" pemberi dana untuk mengkon- disikan kelestarian hutan Leuser, bagi sebagian masyarakat Aceh Tenggara yang mendiami bagian terbesar wilayah Leuser, keberadaan UML tersebut saat ini dianggap sebagai peng- hambat serta tidak transparan di dalam pengucuran dana yang dimaksudkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Mahasiswa yang senang hu- mor ini mempunyai pergaulan luar antara sesama mahasiswa, tokoh masyarakat, dan memiliki hubungan yng baik dengan kom- ponen masyarakat. Topik pembi- caraannya selalu segar, serta mampu menguasai suasana, baik dalam pergaulan sehari-hari, maupun dalam rapat. Tgk Husen dikenal di kam- pus sebagai mahasiswa yang pa- ling menojol dalam bidang kepe- mimpinan. Dalam ceramah dia mampu berbicara berjam-jam tanpa menggunakan konsep. Te- ma ceramahnya selalu menarik, dan segar. Kadang berapi-api, tapi tetap menjaga tema dan arah pembicaraan tidak keluar dari bingkainya. Kata-katanya selalu penuh pertimbangan, dan punya pengaruh luas di kalangan kampus, bahkan bagi Pemda Aceh Utara. Ketertarikan Tgk Husen ti- dak hanya pada kepribadian-nya, tapi juga, dia memiliki penge- tahuan yang luas. Wawasannya dalam bidang politik dan perta- nian tidak jauh beda dengan kein- telektualan seorang sarjana. Skill itu terlihat dari cara dia berpikir dan mengeluarkan pendapat. Sering juga terbawa dalam pem- Timbulnya keberanian sebagian masyarakat membabat hutan, yang dimanfaatkan oleh pelaku pemodal, terutama masyarakat Kecamatan Badar Aceh Tenggara, maupun ke- camatan lainnya, tidak terlepas dari tuntutan hidup dan ke- inginan untuk memperbaiki taraf hidup. Dua faktor yang sering dijadikan alasan 'melegalkan'aksi pencurian kayu ini, sekilas memang tidak dapat dipungkiri, karena sebagai manusia mereka yang berdomisili di sekitar dan padat modal. Di Indonesia proyek besar yang didukukng ECA pada kurun wak-tu 1994-1997 sektor bubur kertas me-nempati urutan kedua setelah sektor energi. Empat dari 10 proyek terbesar kertas itu menerima jaminan pendanaan dari ECA dengan jumlah total 4 miliar dolar AS. Loggena mengatakan setiap tahun Indonesia menghabiskan 51,1 juta me- ter kubik untuk konsumsi domestik dan 48,9 juta meter kubik untuk ekspor. Dengan mengimpor 21,9 juta meter kubik, maka setiap tahun 78,1 juta me- ter kubik kayu dipasok dari hutan In- donesia. Dengan suplai resmi sebesar 21,4 juta meter kubik yang berasal dari HPH, IPK atau tebang habis dan hutan rakyat maka industri perkayuan menga- lami over kapasistas sebesar 56,6 juta meter kubik atau sebesar 70 persen setiap tahun. Kekurangan kayu itu harus dipenu- hi oleh kayu-kayu yang berasal dari penebangan liar. Loggena menegaskan memandang fenomena ini terlihat gamblangnya penyebab utama pencuri kayu itu. Sistem industri dan operasi kehutanan telah berlangsung dan saling bergantung dari operasi pengelolaan hutan secara haram. 20 Persen Deni Purba,SH,LLM mengatakan untuk kawasan TNGL tingkat kerusa- kan telah mencapai 20 persen dari luas kawasan 842,075 hektar. Sedangkan di dalam Kawasan Ekosistem Leuser saat ini terdapat 13 perusahaan pemilik HPH (beberapa HPH sudah dicabut dan beberapa lagi tidak aktif), padahal pemberian HPH di hutan lindung tidak dibenarkan. bicaraan yang satire yang humoris. Putra dari pasangan Ma- syahruddin dan Rohani Yusuf ini memiliki berbagai prestasi dan berpuluh sertifikat yang telah diterimanya. Kegigihan dan kece- meralangan M Husen sudah ter- lihat sejak dia masih di SD. Tapi ketika di SLTP, dia lebih menyu- kai ilmu biologi dan sosial, hingga kemudian Tgk Husen masuk ke Sekolah Pembangunan Pertanian (SPP) Sare, Seulawah. Dari investigasi yang dilakukan UML bertahun-tahun 88 persen dari Kawasan Ekosistem Leuser tidak cocok untuk HPH. Penyebabnya kata Deni kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dan tumpang tindih, HPH dikeluarkan Hutan Leuser Keropos, Bencana Mengintai hutan Leuser itu ingin menikmati anugrah Tuhan yakni pen- didikan yang baik, gizi yang cukup, usaha yang menjanjikan untuk kesejahteraan hidup keluarga mereka, sebagaimana yang dinikmati orang-orang di kota dengan segala fasilitas 'mewah' yang dimiliki. Pemberlakuan hukum adat bahkan keberadaan aparat penegak hukum yang hadir bersenjata lengkap, hingga saat ini tidak mampu menghentikan aktivitas perambahan hutan Leuser. Hal ini karena telah mengakarnya rasa kekompakan pada diri 'pemain kayu' dengan masyarakat yang dimanfaatkan dan merasa terbantu oleh pemodal ketimbang keberadaan UML di tengah-tengah masyarakat yang sebenarnya ingin membantu masyarakat dalam waktu jangka panjang, agar terjaganya kondisi keseimbangan lingkungan hidup, terjaminnya kesediaan air untuk kebutuhan pertanian, menyaring udara agar relatif bersih bebas dari polusi. Cermat penulis, solusi untuk menciptakan Leuser lestari, agar anak cucu masyarakat Aceh Tenggara yang 80 persen lebih penduduknya, yang berjumlah 211 ribu jiwa menyandarkan hidup pada sektor pertanian miskin lahan itu, tidak menuai bencana dari ulah tangan generasi saat ini. Perlu kiranya pihak eksekutif, legislatif maupun LSM dan swasta yang peduli terhadap lingkungan, mengambil langkah- langkah arif melestarikan Leuser tanpa mengabaikan masya- rakat yang berada di sekitar Leuser. Konsep terbaik yang perlu dilaksanakan untuk melestarikan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), ke depan, kiranya berdasarkan data rencana tata ruang yang dimiliki, hal terpenting yang perlu dilakukan adalah mengembangkan potensi yang dimiliki hutan Leuser yang mampu menyedot rupiah dengan jalan menghidupkan proyek wisata yang ada sebagai komoditi andalan masyarakat. H Husen MR sejak kecil me- miliki cita-cita menjadi insinyur pertanian, tapi ketika Waspada menanyai apa cita-cita sekarang. Tgk Husen tidak tahu menjawab, tapi yang pasti ingin mengabdi kepada agama, nusa dan bangsa. Dia ingin sekali menaikan marta- bat orang yang tertindas, dan me- nolong kaum-kaum yang membu- tuhkan. Arafat Nur tidak sesuai dengan keadaan lahan dan topografi, di wilayah yang diberi HPH itu juga memiliki sumber-sumber air dan keanekaragamanhayatinya yang tinggi. Sekarang ini di Sumut terdapat 9 HPH, delapan HPH di antaranya satu kelompok. Sedangkan jumlah saw- mill (kilang kayu) di Sumut ada 328 buah. Ini juga menjadi salah satu pen- yebab mengapa orang menebang. Se- mentara itu tidak adanya hasil untuk daerah menjadi satu alasan mengapa pihak Pempropsu dan Pemerintah Dae- rah enggan menindak pelanggaran perusahaan hutan. Seperti Dana Reboisasi untuk Pusat, sedangkan hutannya di daerah. Selain hasil tangkapan yang dilelang juga untuk Pusat. Di sisi lain antara instansi Pemerintah lebih cenderung memfokuskan kepentingan sektor yang akhirnya memberi peluang untuk pene- bangan liar. Keberadaan pos-pos kehu- tanan juga memberi legitimasi kayu curian menjadi resmi karena dilengkapi dokumen. Agar menjadi rangsangan bagi Pemerintah Daerah dan Pempropsu mengusulkan kebijakan kepada De- partemen Kehutanan untuk mengem- balikan hasil lelang ke daerah sebesar 40 persen, 40 persen lagi untuk dana operasional dan sisanya ke Pusat. Untuk mengatasi krisis hutan di Indonesia Loggena Ginting dalam ke- simpulannya mengajukan usulan untuk melakukan moratorium logging (pem- bekuan HPH) skala besar. Langkah ini bisa menjadi langkah awal bagi dilaksanakannya reformasi pengelolaan sumberdaya. Langkah-langkah mora- torium logging ini dapat dilaksanakan secara bertahap dengan tujuan untuk menghentikan penebangan haram dan penebangan hutan yang merusak sam- bil memajukan usaha-usaha penge- lolaan hutan yang lestari. (m29) Kecuali itu, perlu kiranya pihak berkompeten untuk memi- kirkan dan merealisasikan secara tepat sasaran membantu memberdayakan ekonomi rakyat dengan memberikan bantuan modal usaha yang sesuai dengan potensi yang dapat dikem- bangkan masyarakat setempat. Mengingat semakin "dekatnya" ancaman bahaya banjir dan erosi akibat aksi pencurian kayu membabi buta selama ini di kawasan hutan Leuser, perlu kiranya diantisipasi dengan melakukan penghijauan menanami alahan kritis dengan komo- diti yang unggul dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan. Dan untuk lebih terjaminnya pelestarian hutan Leuser, pemerintah pusat sudah selayaknya memberikan konpensasi minimal AS$2 dolar terhadap setiap hektarenya pertahun bagi kabupaten yang memiliki hutan Leuser. Yang mana dana ini nantinya oleh masing-masing pemerintah daerah dimanfaatkan untuk pembangunan pendidikan masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga kelestarian Leuser. Dengan adanya bantuan dana dari pusat ini, nantinya kinerjanya seorang bupati keberhasilan maupun ketidakberhasil- annya dapat dinilai dari kemampuannya menjaga kelestarian hutan Leuser, dan sudah sepantasnya dengan adanya kompensasi ini seorang kepala daerah dicopot dari jabatan bupati yang diemban bila praktik pencurian kayu di kawasan Leuser masih tetap berlanjut. Sehingga tambahan dari persyaratan menjalankan "renstra" rencana pembangunan yang dikerjakan seorang Bupati yang harus dilakukan dan dipertanggungjawabkan sesuai hitungan bulan dan tahun masa tugasnya, yang mana bila dinilai gagal maka dapat dicopot dari jabatannya. Mahadi Pinem 2cm Color Rendition Chart