Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4cm WASPADA 1 Wacana Moral Akademik Osama Diberondong Subjektivitas baik tesa, mau-pun anti tesa yang muncul dalam peristiwa ini, amat kentara terlihat latar belakang sub-jektivitas yang sangat parah baik anak manusia yang mungkin diri mereka sebagai manusia yang berbudaya maju dan canggih itu. Aneh memang... Oleh Syahrin Harahap Guru Besar IAIN Sumut PENGALAMAn anak manusia dalam pergaulan global, dua minggu terakhir tengah diuji sejarah, sejauh mana mereka dapat bersikap elegan menegakkan objektivitas, sebagai salah satu ciri dan "hukum baja" yang berlaku dalam cara berfikir akademis dan demokratis. Peledakan Gedung WTC di New York Ame-rika Serikat tanggal 11 September yang lalu, sungguh secara objektif tetap harus dipandang sebagai pelanggaran moral, kemanusiaan dan hak azasi manusia, dan oleh karenanya sikap teror itu bertentangan dengan rasio an nurani umat manusia. Tetapi menyerang Afganistan tanpa reason dan bukti yang objektif, apalagi untuk sekedar mencari Osama bin Ladin, sang musuh Amerika itu, berdasarkan rasa dan dendam dan kebencian, tetaplah merupakan perbuatan terkutuk dan tak terpuji, serta bertentangan dengan objektifitas dan prilaku demokratis. Dua sikap yang selalu dijunjung tinggi oleh akademis dan manusia yang mengkalaim dirinya sang demokrat, jika bukannya kampiun demokrasi dunia. Ironis memang.... Memang persoalan gap antara "yang seha-rusnya" dan "senyatanya" tetap saja menjadi problema umat manusian, masyarakat terbelakang atau masyarakat majun, yang tercerahkan maupun yang belum tercerahkan. Dan masalah ini biang keroknya adalah subjek-tivitas itu. Kali ini Osama bin Laden, dan bahkan Afganistan, telah menjadi korban subjektivitas itu, dia diberondong oleh sikap subjektivitas sejumlah keangkuhan di Amerika dan sebagian Eropa. Subjektivitas telah memposisikan dirinya sebagai terdakwa oleh sekali lagi sikap subjektif. Padahal begitu banyak kemungkinan penyebab terjadinya peristiwa yang naas itu, sebagaimana secara perlahan dibuktikan oleh kenyataan sejarah sendiri. Memang subjektivitas telah membuat ma-nusia, seakademis apapun dia, setepelajar apapun dia, menjadi tidak adil dan berlaku curang. Oleh karenanya agama, telah memperingatkan umat manusia jangan sampai seseorang berlaku zhalim terhadap orang lain, hanya karena kebenciannya (Al-Qur'an). Jika subjektif terjadi hanya karena keben-cian, apalagi karena tersangkut agama dan dibelakangnya, boleh jadi ia akan sangat merepotkan. Terang saja umat Islam dunia bangkit menentang sikap subjektifitas itu sebagai jihad. Tetapi, tunggu dulu,.... Sebab boleh jadi penentang itu juga didasari oleh sikap subjektifitas, jika bukannya karena kebencian yang sangat mendalam. Jadi Oleh Ahmad Sabban Rajagukguk Eksistensi mahasiswa sebagai insan akademis juga tidak dapat dipisahkan sebagai bagian yang integral dari stratifikasi sosial kemasyarakatan yang memiliki komposisi teratas artinya bahwa keberadaan mahasiswa tidak dapat dipisahkan dari habitatnya. Sehingga keberadaan mereka itu selalu menjadi sorotan tentang apa dan bagaimana mahasiswa bersosialisasi terhadap lingkungan kehidu- pannya, sejauhmana peran aktif mereka. Pro Aktif Mahasiswa Terhadap Lingkungannya Kemudian disisi lain, bagaimana peran mahasiswa dengan lingkungan hidup sosialnya yakni hubungan (interaksi) antara kehadiran mahasiswa dengan lingkungan masyarakat di mana tinggal. Sebagaimana diawal diuraikan bahwa sebagai mahasiswa sebagai anggota masyarakat haruslah mampu menciptakan keharmonisan dan keserasian dengan masya- rakat setempat. Sebab pembahasan peranan mahasiswa- mahasiswa selama ini, biasanya lebih banyak berkenaan dengan perubahan dan perkemba- ngan sosial ditempat dan di negara mana mereka tinggal. Apalagi terminologi mahasiswa dikono- tasikan juga sebagai pemuda, maka peranan mahasiswa dalam pembinaan lingkungan hidup sebagai wahana kampus yang ilmiah masih belum jauh dari masalah tanggungjawab dan potensi mereka yang sangat besar, yaitu sebagai leader of future (pemimpin hari esok). Oleh karena itu, sulit rasanya untuk mema- jukan pembinaan lingkungan hidup, jika yang dimaksud dengan lingkungan hidup itu berkonotasi harfiah. Setidaknya untuk memu- dahkan penilaian peranan tersebut, maka ada dua terminologi lingkungan tersebut: Pertama, lingkungan yang bersifat alam (ecology). Kedua, yang menyangkut lingkungan sosial (social envirment). Peran perguruan tinggi Fungsi perguruan tinggi di Indonesia telah dijabarkan dalam Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Menurut Rusli Karim sebagai salah satu pranata social terkenal, perguruan tinggi memainkan peranan penting dalam sejarah peradapan manusia modern. Sesuai dengan kedudukannya itu, maka perguruan tinggi sebagai pendidikan umumnya dituntut untuk memainkan fungsi direktif pada tingkat yang amat strategis yaitu mengarahkan peranan manusia agar dapat berkembang sesuai dengan cita-citanya. Dengan harapan manusia dapat berkembang ke arah yang positif. Fungsi kedua lebih bersifat defensif yaitu melestarikan kebudayaan manusia. (prisma, 1985:92) Jadi hubungannya dengan lingkungan hidup, peran mahasiswa sebagai insan pergu- ruan tinggi adalah mendorong masyarakat agar terus berkembang ke arah yang positif. Sebagai peneliti, kita (mahasiswa) dituntut untuk peka terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan dan mencari alternatif pemecahannya. Lebih- lebih lagi peran itu akan menjadi besar jika diingat negara telah mulai memainkan tuntu- tan dunia global yang salah satunya ditandai dengan industrialistik. Kepada siapa kita menoleh untuk mene-mukan objektivitas itu? Jika kita menoleh ke Amerika dan Eropa yang amat dibangga-banggakan mereka yang ter Barat-kan selama ini, ternyata kini negeri-negeri itu sedang mem-pertonton- kan sikap yang super-subjektiv, yang membuat kita berkata pada diri sendiri. "Berhentilah aku bersikap imperior dan hidup salah idola. Akan kutegakan sikap objektif dalam diriku sendiri. Aku bersumpah untuk menjadi manusia yang memang manusia, bukan manusia yang mengagumi yang tak sepantasnya dikagumi. Jika kita tidak dapat melupakan sentimen-sentimen itu (sentimen kebanggan, agama, dan segala yang berhubungan dengannya), dalam melihat permasalahan, maka kita terpaksa melakukan pilih kasih dan memenang- kan sentimen-sentimen itu, dan akan membelenggu rasio kita dengan apa yang sesuai dengannya. Kita harus tahu bahwa proses industria- lisasi sebagai suatu fenomena dinamika perubahan budaya telah melahirkan konse- kuensi yang krusial. Persoalan-persoalan sains- teknologis, ekologis (lingkungan), sosial budaya, psikologi dan peran agama yang langsung menyerap, membutuhkan pemikiran yang sunggu-sunggu. Maka disinilah letak strategis peran perguruan tinggi sebagai wahana kampus ilmiah yang signifikan. Seorang akademis Mesir, pengagum Barat, Thaha Husein pernah mengomentari penting-nya sikap objektivitas itu, ketika dia menga-takan, " Saya ingin memandan setipa kasus dengan pandangan yang murni dan kosong, tidak timbul dari sentimen-senti- men dan hawa nafsu, akan tetapi akan mengosongkan diri dari sentimen-senti- men dan keinginan-keinginan, walau dengan perbedaan fenomena, referensi, dan tujuannya. (Thaha Husein, 1973). Bagi seorang akademis atau seorang demokrat, menegakkan objektivitas, adalah sebuah perjuangan seorang scholar yang konsisten untuk menegakkan kebenaran. Kapasitasnya sebagai seorang akademis mentut agar selalu taat pada "patok-patok" ilmiah yang berlaku yaitu jika ingin meneliti apa saja dengan pendekatan ilmiah, maka sasaran itu harus didekati secara objektif tanpa melibatkan keyakinan dan praduga-praduga, apalagi kebencian. Memandang sikap masyarakat dunia saat ini terhadap peledakan gedung WTC, terorisme, Osama dan penyerang Afganistan, yang menyetujui dan yang menentang, mahasiswa, akademis, dan masyarakat biasa, tampaknya penuh dengan subjektifitas, yang membuat kita berkesimpulan bahwa subjektivitas saat ini ternyata sudah merupakan barang langka. Dan kalau di Amerika dan di Eropa objektivitas itu sudah dilecehkan, maka mata kita harus kita palingkan dari sana. Maka kita cari dalam diri kita sendiri, dalam diri mereka para akademis kita yang masih mandiri. Wa Allahu A'lamu bi al-Shawab. Terlebih lagi bagi mahasiswa yang jati dirinya sebagai pendatang terhadap penduduk asli ataupun sama-sama pendatang haruslah mampu mewujudkan, nilai-nilai ilegan, egaliter, sebagai manifestasi dari Tri Dharma perguruan tinggi tadi yakni pengabdian masyarakat yang dalam hal ini secara non formal maupun formal. Sedangkan terjadinya ketidakserasian kedua interaksi akan berakibat buruk antara sesama mereka dengan lingkungan sekitarnya. Diberbagai tempat contohnya, terutama di daerah-daerah yang sekitarnya berdiri pergu- ruan tinggi, pastilah di daerah tersebut ada rumah penduduk yang menampung maha- siswa yang kost (apakah itu di asrama atau nyewa rumah yang sama-sama ditempati mahasiwa lainnya). Tentunya kehadiran mahasiswa seperti ini akan menjadi sentral opini public terhadap masyarakat sekitarnya yang kerap kali dikorelasikan dengan instusi diperguruan tinggi mana mereka kuliah. Jadi untuk meng- antisipasi persepsi buruk masyarakat, maka hendaklah mahasiswa harus menginterna- lisasikan segala aktivitas dan kreatifitasnya yang prestatif sehingga dapat menjadi corong idea of progres di mata masyarakat. Suatu yang perlu harus diperhatikan oleh mahasiswa adalah eksistensi dirinya sebagai insan akademisi yang memiliki power tersendiri di tengah-tengah masyarakatnya sehingga tindakan baik buruknya akan menjadi sorotan bagi mereka atau dengan kata lain sejauh mana pola pikir dan tidakannya itu menjadi barom- eter bagi masyarakat. Karena mahasiswa tidak dapat manafikan fenomena yang terjadi dewasa ini, dimana adanya perbuatan-perbuatan yang tercela seperti, pengedar narkoba, kriminalitor dan lain sebagainya, yang sebagian subjeknya juga terdapat mahasiswa. Padahal jelas perbua- tan seperti itu sangat merugikan baik bagi dirinya (almamaternya), masyarakatnya sebagai agent of change. Dengan demikian peranan mahasiswa terhadap lingkungan sosialnya, sangat mempengaruhi terhadap akselarasi tranfor- masi sosial yang kita harapkan. Setidaknya kita sebagai mahasiswa dan pemuda janganlah menjadi penghalang tranformasi sosial tersebut, kalaupun tidak memiliki ide-ide yang cerdas sebagai pelaku-pelaku sosial yang diharapkan ke depan. Kesimpulan Mahasiswa sebagai insan akademis dituntut senantiasa pro aktif terhadap lingku- ngannya (ecologi maupun sosial environment) bagi terciptanya harmonisasi dari kedua dimensi tersebut. Karena lingkungan yang baik dan serasi akan dapat menjadi faktorisasi terwujudnya peradapan masyarakat yang maju dan sehat demi terwujudnya bangsa dan negara yang competitif. (penulis adalah staf Ketua HMI Kom's Fak. Dakwah IAIN SU dan Wakil Ketua LSM Lembaga Bima Pemuda) PENDIDIKAN JUMAT, 28 SEPTEMBER 2001 10 Pemberdayaan Sekolah Berciri Khas Islam pelajaran maupun untuk lapa- adalah 72650, dengan perincian ngan pekerjaan. sebagai berikut: Fase kedua adalah sah Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tahun 1975. Pada fase ini telah terjadi pe- rubahan orientasi madrasah dari lembaga yang konsentrasi ke- ilmuannya dalam bidang agama, berubah menjadi konsentrasi- nya pda pengetahuan umum. Batasan madrasah SKB Tiga Menteri adalah: "lembaga pendi- dikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai dasar yang diberikan sekurang- kurangnya 30 persen di samping mata pelajaran umum. 1 L Oleh Prof. Dr. H. Haidar P. Daulay, MA Undang-Undang No. 2 Ta- hun 1989 diikuti seperangkat Peraturan Pemerintah (PP) ten- tang pendidikan, di antaranya PP 27 tahun 1990 tentang pen- didikan Pra Sekolah, PP 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, PP tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, PP 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi yang kemudian dirubah menjadi PP 60 tahun 1990, serta beberapa PP lainnya yang ber- kaitan dengan pendidikan. Di dalam PP 28 tahun 1990, disebutkan pada Bab III pasal (3), Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Depar- temen Agama masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah. Bab VI Pasal (10) ayat (1) menyebutkan: Tanggungjawab atas pengelolaan madrasah dilimpahkan Menteri kepada Menteri Agama. Ayat (2), menyebutkan, pengadaan, pen- dayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, kuriku- lum, buku pelajaran dan pera- latan pendidikan dari satuan pendidikan yang diselengga- rakan oleh Departemen Agama diatur oleh Menteri Agama sete- lah mendengar pertimbangan Menteri. Madrasah pada tingkat pen- didikan menengah dibagi kepada dua macam. Pertama Madrasah Aliyah, yang sama dengan Se- kolah Menengah Umum dengan ciri khas keislamannya, dan ini dijelaskan oleh surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0489/U/1992. Sedangkan Madrasah Aliyah Keagamaan dicantumkan pada PP No. 29 tahun 1990 Bab IV pasal 1 ayat (2): Tanggung jawab pengelolaan sekolah menengah keagamaan dilimpahkan Menteri kepada Menteri Agama. I Oleh Rosman S. Marno Pendidikan merupakan investasi masa depan. Karena itu secara tegas UUD'45 meng- amanatkan bahwa pendidikan adalah faktor terpenting (domi- nan) untuk membangun dan mencerdaskan bangsa. Merupa- kan kebanggaan bagi kita ber- sama bahwa Pemerintahan Ibu Mega/Kabinet Gotong-Royong telah mencanangkan langkah positif untuk menempatkan bi- dang pendidikan sebagai prio- ritas. Rencana anggaran pendi- dikan yang berada diatas 20% adalah merupakan bukti bahwa pembangunan sektor pendidikan harus lebih diberdayakan. Tidak dapat dipungkiri bah- wa langkah konkrit tersebut akan mendorong peningkatan pembinaan dan aktivitas pendi- dikan secara umum dan diha- rapkan akan menciptakan iklim pembangu-nan pendidikan yang lebih meluas, adil dan merakyat. Dampak Krisis Moneter Memasuki tahun ke-3 krisis moneter, dunia pendidikan kita umumnya terutama perguruan swasta (dari tingkat dasar dan menengah, baik di lingkungan sekolah atau madrasah sangat berat dan memprihatinkan. Perguruan swasta adalah me- rupakan mitra pemerintah da- lam melaksanakan pendidikan anak bangsa. Keterbatasan pe- merintah membangun sekolah negeri mendorong swawsta dalam berbagai kegiatan melalui orga- nisasi dan yayasan untuk mendi- rikan lembaga-lembaga pendidi- kan swasta sesuai kebutuhan sejarah, peran perguruan swasta masyarakat. Berdasarkan bukti sangatlah besar dan dominan. Banyak pemimpin dan tokoh bangsa merupakan alumni lem- baga swasta termasuk pesantren. Dalam situasi krisis, pergu- ruan swasta berusaha bertahan untuk tetap hidup melalui pen- dayagunaan uang sekolah, yang umumnya sangat tergantung Ketua ALFU Drs Arifin Syah, M.Ag didampingi Ketua Panitia Suheri Harahap, S.Ag menyam- paikan kepada wartawan, dialog tersebut merupakan kegiatan rutin organisasinya dalam men- dukung upaya fakultas untuk meningkatkan kualitas maha- siswa/calon alumni atau alum- ninya. yang dipercayakan oleh undang- undang untuk mengelola pendi- dikan mulai dari tingkat pra sekolah sampai pergurun tinggi. Dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Oto- nomi Daerah, Menteri Agama telah mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri dan Oto- nomi Daerah, dengan surat No. 402 tanggal 21 Nopember 2000 yang isinya adalah menyerahkan pengelolaan pendidikan agama di sekolah umum dan penye- lenggaraan Madrasah Ibtidai- yah, Tsanawiyah dan Aliyah ke pihak Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Kegiatan ini juga merupakan tangkaian dari tiga paket kegia- tan ALFU. Selain dialog inter- aktif ini juga akan dilakukan Temu Alumni dan Khitan Massal anak Jalanan. Dialog itu menampilkan Keynot e Speaker Dekan Fakul- tas Ushuluddin IAIN SU Dr H. Ramli Abd. Wahid, MA dengan pemakalah Dr Hj. Fathul Djan- nah, SH, MS (Ketua Pusat Studi Penyerahan ini meliputi ope- rasional penyelenggaraan, penja- baran kurikulum, penyediaan tenaga pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana, penye- diaan anggaran. Dalam Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tahun 1975 dicantumkan tujuan pe- ningkatan adalah: 1. Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat. 2. Lulusan madrasahdapat melanjutkan ke sekolah umum setingakat lebih atas. 3. Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umu yang setingkat. Fase ketiga adalah fase madrasah setelah Undang-Un- dang No. 2 tahun 1989, madrasah pada periode ini disebut sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam. Pengertiannya adalah seluruh programnya sama de- ngan sekolah yang ditambah dengan mata pelajaran agama Islam sebagai ciri keislamannya. Pada tingkat mengengah dibagi kepada dua macam, Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) yakni Madrasah yang menjadi kajian utama keislaman- nya adalah kajian ilmu-ilmu ke- agamaan. Bab I, pasal 1 ayat (4) PP No. 29 tahun 1990, menye- butkan: "Pendidikan menengah keagamaan adalah pendidikan pda jenjang pendidikan mene- ngah yang mengutamakan pe- nguasaan pengetahuan khusus siswa tentang agama yagn bersangkutan. Konsentari utama madrasah pada fase ini adalah pengemba- ngan ilmu-ilmu agama karena itu ruang gerak madrasah lebih terbatas baik dari segi melanjut- kan pelajaran maupun lapangan kerja. Tamatan madrasah seper- tinya halnya berada dan menjadi keluarga besar Departemen Agama, baik utnuk melanjutkan Hafiz Abbas, mantan Pem- bantu Rektor I IKIP Jakarta, mengemukakan bahwa selama ini ada perbedaan antara lem- baga-lembaga pendidikan di ba- wah Depag dengan Depdikbud, misalnya anggaran 1999/2000 biaya pendidikan per siswa MIN (Ibtidaiyah) adalah Rp. 19.000 sedangkan SDN Rp. 100.000 (1:52),MTSN (Tsanawiyah) Rp. 33.000 sedangkan SMPN Rp. Departemen Agama meru- pakan salah satu departemen Secara nasional jumlah satuan pendidikan di lingkungan perguruan agama Islam saat ini Qua Vadis Bantuan Perguruan Swasta Perkembangan Madrasah Sejak Indonesia merdeka, telah terjadi proses perkemba- ngan madrasah kepada tiga fase. Fase pertama, madrasah pada priode pertama ini adalah diba- tasi dengan pengertian yang ter- tulis pada peraturan Menteri Agama nomor 1 tahun 1946 dan peraturan Menteri Agama nomor 7 tahun 1950, yaitu madrasah mengandung makna: a. Tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah dan membuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajarannya. b. Pondok dan pesantren yang memberikan pendidikan setingkat dengan madrasah. J pada kemampuan masyarakat- nya. Mimimnya pendapatan sekolah/guru sangat mempenga- ruhi kinerja swasta untuk mem- perbaiki mutu pendidikannya. Ma- salah kualitas adalah keinginan kita dan seluruh masyarakat, hanya pertanyaan: Seberapa besar masyarakat dapat mendu- kung program pendidikan swasta. Pemberdayaan Perguruan Swasta Di era reformasi ini, peme- rintah/Diknas telah mulai meng- implementasikan pola otonomi daerah, dimana setiap Kabupa- ten dan Kota dapat mengem- bangkan potensi wilayahnya secara optimal. Wujud desen- tralisasi tersebut merupakan pelimpahan kewenangan pada daerah kabupaten/kota untuk memberdayakan seluruh potensinya guna meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui serangkaian pro- gram, pemerintah (daerah) telah meluncurkan berbagai bentuk bantuan dari proyek, dana operasional, dana pembangunan sarana dan terakhir bantuan honorium guru swasta. Dari sudut konsep, seluruh bantuan itu sangat membantu daya saing perguruan swasta, karena jelasnya sekolah/Mad- rasah memperoleh tambahan dana untuk membangun sarana/ fasilitas pendidikan yang memang mereka butuhkan. Keberagaman jenis bantuan baik BOP, DBO, imbal swadaya, dll. Di satu sisi karena asal dana- nya berbeda dapat dimaklumi, hanya masalah peruntukan jenis bantuan yang berkesan tumpang tindih dapat menimbulkan masalah baru. Tumpan tindih- nya pertanggungjawaban pene- rima bantuan, akibat kurangnya pengawasan maka suatu barang/ bangunan akan menjadi bahan pertanggungjawaban (SPJ) ban- tuan lainnya. Bila bantuan terlaksana ALFU Gelar Dialog Interaktif Tentang Perempuan Dalam Perspektif Keislaman Dan Keindonesiaan Alumni Fakultas Ushulud- din (ALFU) IAIN Sumatera Utara akan melaksanakan dialog interaktif tentang "Perempuan Dalam Perspektif Keislaman dan Keindonesiaan di aula Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Kampus Medan Estate besok Sabtu (29/9). berkali-kali akan sama artinya membuka peluang penyimpa- ngan arah dana (korupsi) oleh penyelenggara perguruan swas- ta. Tidak mengherankan untuk memperoleh alokasi bantuan sekolah, segala cara (termasuk kolusi) dilakukan oleh penye- lenggara/yayasan agar perguruan- nya tetap memperoleh subsidi. Di masa depan Pemerintah/ Bappeda/Dinas Pendidikan terkait/Depag haruslah mencari pola pengawasan yang berim- bang (melalui Kumite Kabupa- ten/Kota) agar sasaran bantuan dapat tercapai. Diharapkan ada- nya pengawasan yang memadai dapat meningkatkan produkti- vitas dan efektivitas bantuan. Proses memperoleh bantuan Wanita IAIN SU/PD II Fakultas Syari'ah) yang akan menyam- paikan topik "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum", Drs. Sukiman, M.Si dengan topik "Kepemimpinan Perempuan Dalam Teologi Is- lam", dari Surya Sempurna dengan topik "Kepemimpinan Perempuan Ditinjau Dari Sosial Politik", dan Drs Putrama Al Khairi dengan topik "Pember- dayaan Politik Perempuan" Dekan FU IAIN SU Dr H. Ramli Abdul Wahid, MA me- ngomentari dialog tersebut me- ngemukakan, mahasiswa Ushu- luddin utamanya dan peserta pada umumnya diharapkan ikut bertanggungjawab dalam persoalan perempuan. "Supaya mereka ikut ber- tanggungjawab soal jender di negeri ini. Ushuluddin seharus- nya adalah pemikir kritis, rasio- nal dan terbuka dalam setiap keilmuan termasuk soal isu jen- der ini," katanya seraya menye- but ilmu Islam murni ada di Us- huluddin, misalnya Teologi, Tafsir/ hadis, Tasauf dan Filsafat Islam. Diantara bantuan yang dibe- rikan umumnya tidak merata kepada semua Sekolah/Madra- sah. Penjatahan berdasar sistem unit, meningkatkan peran fasilator bantuan (Diknas/Depag) menjadi lebih kuat dan menentu- kan. Jadi diperlukan seleksi un- tuk menetapkan perguruan swas- ta mana yang akan memperoleh. Pada proses awal pendataan inilah mulai muncul kolusikolusi kesepakatan dibawah tangan. Karena membutuhkan, penyelenggara swasta terpaksa sukarela menyetujui sejumlah setoran tertentu bila bantuan yang diberikan cair. Bila demi- kian kendati Bank Dunia atau Pemerintah mengharuskan pem- bayaran ditransfer ke rekening Bank penerima bantuan, tetap saja tidak melepaskan penye- lenggaraan swasta untuk menge- lak serta mematuhi kesepakatan yang dibuat. Akibatnya pungu- tan liar terus dan tetap berjalan, kendati secara adminstratid pertanggungjawabannya baik. Alternatif jalan keluar Berdasarkan pengalaman di masa lalu, alokasi bantuan yang tidak merata menimbulkan tawar-menawar antara pemberi dan penerima bantuan. Ketaku- tan untuk didaftar hitam, hingga di tahun mendatang tidak akan Menyangkut tuntutan isu jender sekarang, Ramli Abdul Wahid mengatakan, perempuan boleh berkarir tetapi mereka jangan sampai lupa dengan kodratnya. Penyuluhan Narkoba Di tempat yang sama juga berlangsung Penyuluhan Penanggulangan HIV/AIDS dan Narkoba di laksanakan oleh Pusat Informasi&Konseling HIV/ AIDS latHIVa IAIN SU Sabtu (22/9). Koordinator latHIVa Drs Ahmad Ramadan, MA menga- takan, penyuluhan itu diikuti oleh siswa Aliyah sederjat di Kota Medan seperti MAN 1, 2, dan MAN 3. MAL IAIN SU, MAS Ta'dib Assyakirin, MAS UNIVA, MAS Al Ijtihadiah, MAS UISU, Pompes Al Kautsar, Pompes Al Aisiyah dan Ponpes Nurul Hakim. 1. udhatul Athfal/Bustanul Athfal (Swasta: 10.015) 2. Madrasah Ibtidaiyah (Negeri 1.025, Filial 408, (Swasta 23.625) Sedangkan penceramah terdiri dari Drs Ahmad Rama- dhan, MA, Jefrytha Farid, Ham- zah Nasution, Khairul, M.Azhar Hasibuan, Bir Ali, Robby Kur- niawan. (m13) 3. Madrasah Tsanawiyah (Negeri 853, Filial 207, Swasta 7547) 4. Madrsah Aliyah (Negeri 457, Filial 68, Swasta 2701) 5. Pondok Pesantren (Swasta 8.376) Menurut Ditjen Binbaga Is- lam angkat partisipasi madrasah menempati angkat lebih kurang 15 persen (Ditjen Binbaga Islam, 20001;8) Khusus di Sumatera Utara, sekolah yang berciri khas agama Islam ini adalah: 1. Raudatul Athfal (Swasta 64) 2. Madrasah Ibtidaiyah (Negeri 119, Swasta 244) 3. Madrasah Tsanawiyah (Negeri 53, Swasta 680) 4. Madrasah Aliyah (Negeri 35, Swasta 248) Permasalah madrasah 1. Struktural dan Kultural Sekolah-sekolah yang berci- rikan khas agama Islam secara struktural berada di bawah naungan Departemen Agama, dari segi anggaran perolehan anggaran untuk operasional pendidikan terdapat perbedaan antara lembaga-lembaga pendi- dikan yang berada di bawah nau- ngan Departemen Agama de- ngan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang ber- nama Departemen Pendidikan Nasional). memperolehnya kembali, me- maksa penyelenggaraan pergu- ruan swasta harus mentaati keinginan oknum-oknum pem- beri bantuan. Akibatnya dana bantuan akan menjadi objekan oknum pejabat yang selalu meresahkan swasta. Problem tersebut menjadi kondisi sima- lakama bila diterima bantuan tidak utuh, sedang bila ditolak bantuan akan di stop. Perlu dipahami, sebagaima- na hukum ekonomi bila per- mintaan tidak sesuai/lebih banyak dengan penawaran mengakibatkan munculnya biaya pengurusan (siluman) yang akhirnya ditanggung oleh perguruan swasta, dan jadilah mereka sebagai objekan belaka. Untuk memperkecil peluang korupsi di masa depan disa- rankan sebaiknya: 1. Jenis-jenis bantuan bagi perguruan swasta (baik dari bantuan asing atau APBN mur- ni) dapat dijadikan satu paket (tidak terpisah dengan berbagai sebutan). 2. Alokasi dana bantuan per- kabupaten/kota tidak ditetapkan besar bantuan dan nama unit Sekolah/Madrasah. 3. Melaksanakan prinsip pemerataan, yaitu alokasi dana tersebut di atas dibagi merata kepada semua Sekolah/Madra- sah yang resmi dan terdaftar. 46.000 (1:1.4) untuk MA (Aliyah) dibanding SMUN (1:1.3), untuk IAIN dibanding universitas negeri (1:3). (Amanah No. 54 Mei- Juni 2000). 4. Pola penilaian besar ban- tuan setiap unit sekolah/Mad- rasah ditetapkan berdasarkan Disebabkan perbedaan anggara tersebut, maka terjadi pula perbedaan dalam penga- daan sarana fisik serta kegiatan pendidikan yang bersifat non fisik lainnya seperti kurangnya tenaga pengajar, baik kuantitas maupun kualitas termasuk ke- kurangan guru yang sesuai de- ngan bidang studidan keahlian- nya. Hal ini akan kelihatan betul pada madrasah-madrasah swasta. Secara kultural, lembaga- lembaga pendidikan sekolah yang berciri khas Islam ini belum dapat memikat hati sebagian umat Islam, mungkin karena berbagai faktor terutama bagi kalangan masyrakat kelompok mulim menengah ke atas. 2. Satu atap atau satu sistem Ada juga muncul pemikrian yang timbul agar sekolah-seko- lah yang berada di abwah asuhan Departemen Agama ini berada di bawah 'satu atap' dengan sekolah-sekolah yang berada di bawah asuhan Departemen Pendidikan Nasional. Seolah- olah ada kesan bahwa sistem pendidikan kita saat sekarang ini duplikasi atau dikhotomis. Sebetulnya bila kita merujuk kepada sistem pendidikan nasio- nal yang telah dituangkan dalam UU No. 2 tahun 1989 dan diiringi dengan seperangkat Peraturan Pemerintah tentang pendidikan, maka dapat dimaknai bahwa sis- tem pendidikan kita itu tidak mes- ti satu atap, tetapi satu sistem. Satu sistem dengansatu atap adalah berbeda. Satu atap pen- didikan itu berada di bawah satu badan atau lembaga tertentu, sedangkan satu sistem adalah pendidikan yang dikelola banyak atap tetapi berada dalam satu kordinasi serta satu aturan yang diberlakukan secara sama serta taat asas atas aturan yang telah ditetapkan oleh sistem itu ter- sebut. Pengertian sistem yakni, indikator-indikator kredit point yang meliputi: Keadaan gedung, uang SPP, kondisi wilayah (IDT), jumlah siswa,dll. Hingga besar kecilnya bantuan setiap unit sangat tergantung pada kredit point yang diperoleh. 5. Jumlah keseluruhan kredit point tersebut pada nomor 4 (empat) adalah menjadi pem- bagi terhadap jumlah alokasi dana bantuan yang tersedia. Misalnya: Sekolah A mem- peroleh point 9, sedangkan sete- lah dibagi nilai setiap point = Rp 300.000. Otomatis angka 2,7 juta telah menjadi jatah sekolah dimaksud. 6. Untuk meringankan tugas Pemerintah Daerah/Diknas (Depag)/Kumite Kabupaten (kota), maka hasil penilaian diatas dapat diberlakukan untuk 2 atau 3 tahun anggaran daerah. 7. Perlunya penegasan dan komitmen Pemerintah daerah untuk menciptakan sistem dan mekanisme kerja yang baik, terarah dan terbuka. adanya kesatuan dan saling ter- kait antara unsur-unsur atau komponen-komponen untuk me- nuju satu tujuan yang telah ditetapkan. Hafiz Abbas mengo- mentar, "Ada baiknya penger- tian, pendidikan satu atap itu ebrarti penyelenggaraan banyak atap tetapi koridor kebijaksa- naan menyentuh seluruh aspek, mengenai pendidikan dipahami sebagai satu sistem dan bsia diterima oleh semua pihak". bukan dihadapi secara langsung (competitive). Di alam the bordeless nations ungkap Prof. Bachtiar, kita hanyalah bagian yang amat kecil. Sementara yang dihadapi adalah dunia yang sangat luas. Kini kita tidak lagi menjual apa yang kita miliki tapi menjual apa yang diinginkan oleh pembeli. Kare- nanya dengan ber-sinergy dimak- sudkan agar kita bisa menjual sesuai dengan apa yang diingin- kan pembeli. Dengan cara itu kita akan memenangkan persaingan. Arah pendidikan yang ber- oritentasi dari atas ke bawah (top-down), sentralisasi, telah bergeser ke arah era pendidikan yang bertolah dari paradigma desentralisasi, bottom up, yang berimplikasi bahwa suara arus bawah itu amat diperhatikan dalam membangun pendidikan masa depan. Jika alas pikiran ini dikedepankan dalam mena- tap masalah pendidikan "satu atap" dimaknai dengan satu ins- tansi atau satu lembaga menjadi tidak relevan, karena akan ber- dampak timbulnya uniforomitas dan tidak memberi peluang bagi timbulnya sekolah-sekolah yang memiliki ciri-ciri kekhususan. Husni Rahim (Direktur Jen- deral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam) mengemukakan "dulu banyak sekolah-sekolah Islam yang sangat favorit dengan sistem dan ciri khasnya msing- masing, sepeti Thawalib di Su- matera Barat, Muallimin-Malli- mat Muhammadiyah, Kullliyatul Muballighin dan sebagainya. Tapi begitu mereka harus beradaptasi dengan sistem kurikulum nasional maka terjadi dampak yang kurang baik kare- na mereka harus menambah mata pelajaran, menambah guru yang bidangnya tidak begitu dikuasai: (Amanah, No. 54 Mei- Juni 2000). Komentar Husni Rahim itu dapat dimaknai bah- wa keseragaman tidak selama- nya mendatangkan efek yang bagus dalam dunia pendidikan. Dalam sistem Pendidikan Nasional, beberapa hal yang prinsipil telah ditetapkan, dan itu perlu untuk membangun (Bersambung) Merugilah mereka yang dialam globalisasi ini memper- tahankan egonya untuk bekerja dan bermaun sendiri tegas Prof. bachtiar. bagaimana pun yang bersangkutan akan tersandung dengan berbagai hambatan yang dia sendiri tidak akan mampu mengatasinya. Kita tidak lagi menjadikan kota ini sebagai tempat tinggal harap Bachtiar, tapi harus menjadikan dunia ini sebagai kota dimana kita tinggal, hidup dan bekerja. Kita tidah harus berfikir secara inward loo- king saja tapi harus outward looking. Oleh karena itu hilang- kan segala pemikiran yang sempit karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan masa ini. Emosional intelektual Dalam kesempatan itu koordinator Kopertis Wilayah- I Aceh-Sumut Ir. Nazaruddin Hisyam, MS mengatakan, di era globalisasi saat ini sangat perlu pengembangan keseimbangan emosional intelektual (Intellec- tual Emotional). Hal ini menurutnya sudah mulai dikembangkan di STIE Harapan Medan mulai dari un- sur mahasiswa sampai civitas jumlah uang terima kasih yang harus diberikan kepada oknum pejabat tertentu. Jelasnya keberanian penye- lenggaraan sekolah swasta akan muncul bila penilaian tentang bantuan jelas dan transparan. Adanya jaminan bahwa di tahun mendatang mereka akan tetap Sebaliknya untuk mencapai memperoleh bantuan yang sama daya hasil dan daya guna yang (tanpa ketakutan untuk di stop) optimal, Pemerintah harus me- dapat menjadi sumber kebera- ngembangkan sistem penga- nian penyelenggara pendidikan wasan yang berimbang agar pe- swasta untuk mengamankan manfaatan bantuan yang diku- dana bantuan yang diperoleh curkan sesuai dengan tujuan serta menolak (memperkecil?) yang ditetapkan. Penutup Secara sosiologi masyarakat Indonesia adalah kelompok yang terbiasa saling menghormati, suka berterima kasih dan penuh toleransi. Akibatnya sulit untuk membrantas penyimpangan, karena kebiasaan untuk mem- benarkan adanya kesalahan. Padahal pembenaran itu jelas memperlemah ketahanan nasio- nalisme bangsa. Hal tersebut sebaiknya disadari semua pihak yang terkait dengan bantuan dana pemerintah. Prof. Bachtiar Hassan Miraza Sarjana Ekonomi Harus Berfikir Rasional Seorang sarjana ekonomi diharuskan berfikir rasional dan memiliki keajaman melihat. Jika tidak, maka akan menjadi fol- lower belaka. Untuk itu ciptakan imajinasi dan inovasi lewat pe- ngamatan yang dilakukan di masyarakat. Demikian sam- butan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Harapan Medan Prof. Bachtiar Hassan Miraza dihadapan 2400 wisudawan dan undangan di Convention Hall Hotel Tiara Medan Sabtu (15/9). Dunia ini sudah sangat sem- pit kata Prof. Bachtiar. Dengan demikian seharusnya kita tahu apa yang terjadi di sekitar kehi- dupan bahwa kita di alam the bordeless nations. Dengan kon- disi ini persaingan menjadi tajam dan ada tendensi orang-orang yang kuat dalam berfikir akan memenangkan persaingan serta menguasai dunia perekonomian. Berfikir itu kata Guru Besar USU tersebut, tidak selalu dilihat dari besarnya bobot yang dipikir- kan. Tetapi yang lebih penting adalah makna stategis yang di- hasilkannya yang dapat menem- bus berbagai hambatan untuk mengantarkan kita kepada kesuksesan. Berfikir strategis memang tidak mudah katanya, tapi dapat dilakukan oleh siapa saja yang mau mempergunakan pikirannya. Salah satu cara tambah Prof Bachtiar, adalah dengan bekerja sama antar sesama yang memi- liki kekuatan yang dapat men- ciptakan 'synergy' sehingga menghasilkan simbiosis mu- tualistis diantara yang beker- jasama tersebut. Oleh karena itu dunia yang penuh persaingan harus diselesaikan melalui kerjasama (cooperative) dan Kesadaran semua kita, baik pihak oknum pejabat dan juga masyarakat untuk memahami arti dan peran bantuan (uang/ beban rakyat) yang harus diper- gunakan untuk kepentingan umum masih relatif kurang. Ka- renanya perlu dicari proses yang lebih rasional, terarah dan trans- paran. Sebaiknya bila bantuan diberikan secara merata, proses- nya transparan, disertai kesa- daran masyarakat yang tinggi, diharapkan bantuan Pemerintah bagi perguruan swasta dapat berjalan dengan baik. akademikanya. Hal ini perlu katanya untuk menyeimbang- kan kemampuan berfikir sese- orang dengan tingkat emosinya. Penekanan terhadap keseim- bangan ini akan menghasilkan sumber daya manusia yang siap menghadapi berbatai tantangan. Di sisi lain Nazar menilai STIE Harapan Medan selalu lebih awal dalam kegiatan proses belajar mengajar dibanding perguruan tinggi sejenis di Kopertis Wilayah-I. Ini berarti katanya, STIE harapan telah me- laksanakan proses belajar me- ngajar secara baik, dimulai dari penerimaan mahasiswa baru, perkuliahan dan wisuda secara tepat waktu. Di samping itu tambahnya, para lulusan yang diwisuda ini didominasi oleh lulusan yang menyelesaikan stu- di hanya dalam waktu 3 tahun 10 bulan. Berarti lebih cepat dari masa studi 4 tahun. Ini salah satu indikator kesungguhan se- buah PTS melaksanakan proses belajar mengajar, ujar Nazar. Sementara Ka. LPPM & Humas STIE Harapan Medan Mukhsini Moenir, BA, SH, M. Hum dalam siaran persnya men- gatakan, wisudawan yang dilan- tik sebanyak 787 yang dilakukan pagi dan sore harinya. Wisu- dawan yang dilantik sebanyak harinya. Wisudawan yang dilan- 787 yang dilakukan pagi dan sore tik terdiri dari Program D-1 juru- san Sekretaris dan Manajemen Bisnis, D-III jurusan Manajemen Perkantoran, S-I jurusan Mana- jemen dan Akuntansi. Dalam acara itu turut memberi sambu- tan Pengurus Yaspendhar Drs. Sjurkani dan Ferry, SE mewakili Ikatan Alumni STIE Harapan Medan. (rel) Color Rendition Chart WASPADA Ekon Pengangg JAKARTA (Waspada (Kabalitbang) Depnakertran pengangguran yang ada di menciptakan kesempatan menggerakan seluruh poten kelembagaan fungsional y usaha dan pekerja. Dalam upaya menci pengembangan iklim usaha penyelesaian program-progr dan investasi, ujarnya dala di Cisarua Bogor, Rabu Untuk mewujudkan berbagai program antara la semakin terbatasnya kese tenaga kerja yang sangat tir meningkatkan penerimas Pengurus MEDAN: Dua pengu Industri Medan Km. 10,5 oleh pimpinan perusahaa 22 Agustus, Selanjutnya, kepada Eks Kandepnake Kedua buruh di PHK SBSI PT Galvaneal Mas da SBSI Medan Pattiwonalu Kamis (27/9), PHK ters Zega menilai PHK to tidak mendasar dan han perusahaan sebenarnya i Jika pengurus serikat b hati dan harus diproses Sebenamya PT Galva seperti UU No.3 tahun tentang berserikat. "Kasu Medah harus menyerahk itu." Sementara persidang (4/10).(h07) Pesang MEDAN: Karena ua SBSI DPC Kikes Deliser perusahaan pipa PT Inc. Deliserdang mengaduka Menurut Sokhi Zarc Rabu (26/9), Ketua DPC buruh dengan tidak men Dia menceritakan, menyampaikan pesan ag kali panggilan pimpina Namun tepat 30 Man perusahaan menyuruh di diketahui makna dan artin itu, sejak 1986 hingga 20 kerja/berhenti. 'Karena menolak dirinya pun dikeluarkar Karena dipecat, diriny kepercayaan penuh kep itu, surat kuasa kepada menyelesaikan perselisi "Surat kuasa tersebut hi (P4P) di Jakarta," ungka Rupiah MEDAN (Waspada di Medan, Kamis (27/9 sehingga pada penutup pada Rabu lalu Rp 9. Mata uang domes faktor dalam negeri. AS di beberapa tempat bereaksi keras karena dari kepolisian. Pernyataan terseb melemah. Pernyataan menyatakan tidak bis aksi sweeping atau m Keadaan itu mena dalam beberapa hari t menekan rupiah. Sela tingkat suku bunga Se menjadi 17,57 perser Money changer di asing kemarin Rp 9.70 Sedangkan nilai jual-be masing Rp 5.500-Rp Indeks Harga Saha yang dipantau melalu pada sesi pagi terjadi p 395,044. Investor masi rokok dan telekomuni ditutup turun teruta. Frekuensi perdaga 551.588 senilai Rp 23" 79 dan stagnan 79. Lima saham teral Int, Multipolar, Gudar Agung, Bank Internati Lippo Land and Deve Saham volume te Wahana Phonix, Telko Voksel Electric, GT F VAL MEDAN (Waspa yang tercatat di Bar Jual Australia 4,800 Swiss 6,100 Denmark 4,600 Perancis 1,375 Inggeris 14,385 Hongkong 1,265 Jepang 82,40 Belanda 4,085 Singapura 5,525 Amerika 9,725 Dolar Dolar AS mencata asing lainnya pada s pasar di Eropa Kam Press. Mata uang E dari AS$0,9209 pad- Poundsterling In menguat dari sehari uang tersebut AS$1 Perbandingan dolar Negara Jepang Swiss Kanada mata uan yen frank dolar Jerman mark Perancis frank Belanda gulden Italia lira Harga E Harga emas cen beberapa hari menu mencatat harga melem maupun pada penutu menurut The Associa Para pialang di L per troy ounce [31,16 penutupan pasar sel Di Zurich, harg ounce, melemah dari A Harga emas melen menjual logam kuni Perak dibuka di I tidak mengalami per