Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4cm Medan Suplemen 'Setahun, Hanya Makan Daging Dua Kali' DALAM setahun kami hanya makan daging dua kali, pertama wak- tu Hari Raya Idul Fitri dan ke dua Hari Raya Idul Adha, di mana daging diba gi-bagikan dengan gratis. Pengakuan itu diucapkan Usman dengan mimik wajah polos, mata serius, tanpa niat bercanda. Dia adalah penarik beca beranak lima. "Mana bisa kami beli daging untuk makan sehari-hari, har- ganya tidak terjangkau penarik beca, ujarnya menceritakan keadaannya. WASPADA Begitu juga pengakuan Warso, kuli bangunan yang bekerja hanya jika ada panggilan borongan. Dia digaji Rp 30.000 per hari setiap be- kerja. Uang sejumlah itu dipakai untuk keperluan sehari-hari, menghidupi delapan anaknya. "Cukup makan dan tidak kelapa- ran sudah syukur sekali. Tidak usah pake' fikir menu makanan, apalagi dengan lauk daging," aku penduduk kawasan Sukarame ini. Karena itu tibanya Hari Raya Idul Adha, atau yang lebih sering disebut Hari Raya Haji ini demikian menye- SEORANG pria mengibas- ngibaskan tangan ke atas sadel (tempat duduk) sepedamotornya yang parkir di salah satu sisi Jalan Hindu, sebuah ruas jalan di tengah pemukiman penduduk Kota Me- dan. Hitamnya permukaan kulit tutup sadel itu memperlihatkan secara jelas bercak-bercak putih. Ketika tercari-cari dari mana asalnya, ternyata di udara berter- bangan partikel-partikel lebih besar dari debu berwarna putih. Jumlahnya sangat banyak, dan itu berasal dari bangunan berting- kat yang menjadi sarang penang- karan burung Walet. Sedangkan suara bising, entah kaset atau burung Walet sebenar- nya mengusik gendang telinga. Dia pun tersadar dari emosional, bahwa Kota Medan persis di inti kota yang padat dan merupakan- lingkungan pemukiman manusia berperadaban, telah berubah se- bagiannya menjadi gedung-ge- dung bertingkat yang cuma dihuni burung Walet. Sependapat dengan dia, ada- lah seorang praktisi hukum yang cukup kondang di Kota Medan, yakni H. Hamdani Harahap, SH yang sedang mempersiapkan per- mintaan kliennya dalam gugatan Legal Standing atau Class Action' terhadap gangguan atas lingku- ngan/pemukiman. Klien kami itu, ucap Hamdani, juga bakal menggugat untuk ganti rugi atas kehilangannya terhadap rasa kenyamanan karena penya- kit yang ditimbulkan oleh penang- karan burung Walet. "Padahal, sejak tumbuh dan berkembangnya Kota Medan sa- ngat jelas peruntukannya untuk kehidupan manusia, bukan pe- nangkaran Walet. Bangunan hu- nian rumah adalah untuk orang," MANUSIA tanpa hukum iba- rat kehidupan macan di hutan rim- ba. Hukum tanpa ditangani aparat berjiwa jujur dan bermoral ibarat macan 'ompong' di tengah kerumu- nan manusia lapar'. Namun kini di Sumut, banyak manusia lapar yang tengah menggigil ketakutan karena 'macan' hukum terus me- ngaum tanpa kenal kompromi. Tak pelak lagi, 'macan'itu yakni aparat Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) yang kini giat menjeblos- kan para koruptor. Pantaun Was- pada, selama Agustus 2001 hingga Pebruari 2002 tercatat belasan kasus KKN 'kakap' merugikan puluhan miliar rupiah uang negara. Gebrakan demi gebrakan yang dilakukan Kajatisu H Chairuman Harahap, SH terbukti ampuh melumpuhkan gerak langkah para koruptor. Ironisnya, salah seorang pejabat teras yang dulunya sulit dijamah' keberadaannya kini harus meringkuk di balik terali besi. Menurut Humas Kejatisu AJ Ketaren SH, mencuatnya kasus korupsi yang dihadapi pihaknya berawal ditangkapnya Kepala Keuangan Pemkab Madina, Sum, karena diduga terlibat penyelewe- ngan pengeluaran dana kas dae- rah tahun 2000 Rp 1,2 miliar. Karena tersangka tidak dapat mempertanggungjawabkan dana APBD yang dipergunakannya dan memasukkan uang tersebut ke ta- bungan pribadi, maka Kajatisu me- nahan Sum di Rutan Tanjung Gus- ta sejak 27 September 2001. Kasus ini sempat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, namun kinerja Kejatisu tak kenal surut. Kemudian, ujar Ketaren, ka- sus penahanan tersangka korup- tor lainnya merebak ke Kejari ting- kat II Sumut, "Sebenarnya sebe- lum kasus Sum terjadi, Kejari To- basa telah menahan tersangka yang juga anggota DPRD Tobasa dalam kasus korupsi, namun kare- na kurang terekspos media, gaung- nya jadi tenggelam." nangkan hati mereka sekeluarga. Apa yang ada di benak keluarga itu tidak lain adalah jadwal makan enak segera tiba. Itu saja! Tidak hanya sehari, namun bisa sampai tiga hari mereka makan da- ging terus-menerus karena jatah da- ging lembu atau kambing yang mereka terima biasanya cukup melimpah. Penahanan HS di Rutan Toba- sa, kata Ketaren, dilakukan sejak 4 September 2001 karena tersang- ka selaku ketua Koperasi Laguboti Barat, diduga menyelewengkan dana KUT Rp 1,2 miliar. Dana yang seharusnya digunakan untuk 10 Kelompok Tani, tidak disalurkan dan kini kasusnya memasuki ta- hap sidang di PN Tobasa. Umumnya setiap tahun mereka menerima lima bagian dari berbagai panitia qurban yang melakukan pe- motongan hewan qurban. "Orang- orang seperti kami selalu menjadi perhatian di saat-saat seperti ini. Lumayanlah." Baik Usman mau pun Warso me- rupakan potret keluarga Indonesia yang sebenarnya. Jumlah mereka mayoritas dari segelintir keluarga berkecukupan atau bahkan ber- lebihan. Bangunan Walet Simpan 15 Jamur Dan 8 Bakteri Berpotensi Penyakit Selanjutnya, menurut Ketaren, Kejari Stabat menahan tersangka Maz di Rutan Stabat pada 12 Sep- tember 2001. Maz ditahan karena Makan daging merupakan ba- rang mewah yang jarang sekali bisa dilakukan. Apalagi dengan memasak dan menyajikannya sendiri di rumah, sangat jarang terjadi. ujar Hamdani. Tinjauan serta kajian dari su- dut ekonomi, kehadiran penang- karan burung Walet di perkotaan bukannya tak menimbulkan aki- bat negatif. Selain mengganggu ketenangan termasuk tidur di ma- lam hari oleh suara bising, kawa- san itu pun menjadi sepi. Sebab, seharusnya bangunan itu untuk perkantoran atau ruko dan sejenis- nya, ternyata dijadikan gedung penangkaran Walet. Mahalnya harga sarang Walet, yang bisa mencapai jutaan rupiah setiap kilogramnya, ternyata me- nyingkirkan 'mahalnya'nyawa ser- ta kesehatan manusia. Dengan kata lain, lebih berharga penangka- ran Walet dari nyawa manusia. Konon, dengan tidak adanya kepastian larangan atau peratu- ran menyangkut kehadiran pe- nangkaran Walet, telah mema- sukkan upeti kepada kantong atau saku pribadi orang tertentu. Masih mendingan jika pajak atau retribu- sinya masuk kas Pemko/Pemkab. Hamdani lebih mempertegas, dengan kondisi Kota Medan yang sudah mengarah kepada Kota Pe- nangkaran Burung Walet, seha- rusnya pejabat di lembaga legis- latif yang dipilih dan ditunjuk rak- yat tidak menutup mata atas ke- jahatan lingkungan' itu. Buat orang yang merusak lingkungan termasuk pengelola penangkaran burung Walet, bisa dikenakan sanksi pidana berda- sarkan ketentuan Undang-Un- dang Lingkungan Hidup. Pasal 41 UU Nomor 23 Tahun 1997 Ten- tang Pengelolaan Lingkungan Hi- dup, menegaskan, 'Pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dapat dipidana penjara 10 tahun dan denda Rp 500.000.000' Cuma sayang, DPRD Kota diduga menggelapkan dana 44 anggota KUT Rp 2,4 miliar, yang dipinjam dari Bukopin Medan. Dari catatan Waspada, kasus korupsi berlanjut pada tersangka Sop, 57, mantan Kepala Cabang BNI 46 Kuala Tanjung dan Ed, 55, Direktur CV Karya Baru dan Putra Bangsa. Keduanya mendekam di Rutan T. Gusta sejak 22 Januari 2001. Modus operandi Ed bekerjasa- ma dengan Sop, yakni mengaju- kan permohonan kredit bagi 15 anggota KUT ke BNF 46 Cabang Kuala Tanjung pada Agustus 1997 Rp 1,2 M, untuk lahan sawit. Okto- ber 1997, Ed kembali mengajukan kredit untuk membuka lahan sa- wit seluas 300 hektare kepada 40 anggota KUT Rp 1,6 M. Ternyata semua lahan dan anggota KUT itu fiktif. Orang Kuat' Menyusul Kejari Sidikalang, menahan empat tersangka kasus pengadaan sarana air bersih di Kecamatan Tiga Lingga. Keempat tersan Ir TP, 51, mantan Kadis PU Pemkab Madina, RP, 56, Pimpro, HS, 48, bendahara proyek dan JL, 65, Direktur CV Jasa Kontraktor. Pesta Rakyat Sisi lain yang bisa dilihat dari pelaksanaan ibadah qurban adalah sebuah pesta rakyat, yang memberi makna bagi setiap hati orang-orang muslim dari anak-anak sampai orangtua. Mereka ditahan sejak 16 Ja- nuari 2002 di Rutan Sidikalang, diduga menyelewengkan dana proyek Rp 529.660.042. Seluruh dana proyek itu sudah dicairkan, tapi proyek belum selesai. Berda- sarkan audit BPKP, kerugian negara Rp 180 juta lebih. Kemudian 29 Januari 2002, Kejari Tebing Tinggi menahan Ketua KUD Tani GAS, 33, dan RP, 42, bendahara di Rutan Tebing Tinggi. Keduanya diduga tidak menyetorkan uang angsuran kre- dit KUT Rp 310 juta sehingga me- rugikan negara. Maka tidak heran, antusias ma- syarakat cukup kelihatan ketika tibanya Lebaran Haji. Sejak malam hari dari masjid-masjid dan mushalla sudah terdengar gema takbir yang selalu menggetarkan. Kejari Gunung Sitoli, Nias, juga menahan RZ, mantan Kepala SD dan Ketua LKMD Desa Bawo Matoluo dan MB, Kepala Desa Bawo Matoluo 25 Januari 2002. Ke duanya diduga mengkorupsi dana PPK TA 1998/1999 Rp 37.456.000. Kasus menghebohkan terjadi di Kejari Belawan yang menahan adik orang 'kuat' di Sumut Drs ZD, 56, Pimpro Renovasi Gedung Samsat Kelautan Belawan. ZD yang menjabat Direktur RPH Medan diduga terlibat korupsi Rp 545 juta, karena membuat ten- der fiktif dan tidak mengerjakan proyek tersebut. ZD yang ditahan di Rutan Pagi hari, usai waktu Shalat Shu- buh, jalan-jalan dipenuhi masyarakat berpakaian muslim/muslimah, me nuju masjid untuk menunaikan Shalat Idul Adha. Keramaian dan kemeriahan tidak hanya situ, karena masih ada momen pemotongan hewan qurban, yang secara sadar atau tidak sadar selalu ditunggu setiap kamu muslimin. Para petugas yang ditunjuk telah mempersiapakan pisau dan parang yang telah diasah tajam sejak dari rumah. Bukan untuk berperang Medan yang dua tahun lalu sangat getol membicarakan dan menyo- roti Pemko soal penangkaran bu- rung Walet, namun sekarang su- dah tak jelas lagi. Apa yang terja- di, mungkin perlu ditanyakan ke- pada rumput yang bergoyang. Jadi sebelum rakyat melaksa- nakan kontrolnya sendiri, adalah sangat ideal kalau lembaga formal responsif menyikapi kondisi terse- Labuhan Deli 22 Januari 2002, kini menghirup udara bebas sementara karena terbaring sakit di RS dr Pirngadi Medan. Dari kasus ini muncul trend baru bagi kalangan tersangka korupsi yang mendadak 'sakit' ketika akan diperiksa atau ditahan kejaksaan. Waspada/Dedi Sahputra Suasana pemotongan hewan qurban yang dilaksanakan usai Shalat Idul Adha 1422 H. waktunya makan daging ke dua, di tahun ini," kata mereka. Dedi Sahputra melainkan menyembelih hewan qurban sebagai pelaksanaan ibadah yang disyariatkan. Menyusul pejabat teras Pem- provsu lainnya yang disebut orang awam 'sulit' dijamah hukum, Drs RB, ditahan Kajari Belawan 5 Feb- ruari 2002 pukul 23.00. RB yang kini menjabat Kadis Perikanan dan Kelautan Sumut dan sedang menunaikan ibadah haji, diduga terlibat kasus Renovasi Gedung Samsat Kelautan. Waspada/Feirizal Purba Bangunan penangkaran burung Walet Jalan Hindu Medan, di pemukiman penduduk. Gebrakan Kejatisu Usik' Jantung Koruptor rupsi yang merugikan uang negara, akan kita pelajari dan usut. Per- cayalah, masyarakat jenuh menanti kepastian hukum. InsyaAllah tugas ini akan berhasil." Sebenarnya dalam kasus ko- rupsi ini nilai kerugian uang nega- ra tidak terlalu besar dibanding kasus 'kakap' lainnya yang belum terungkap. Namun dari keberanian pihak kejaksaan menahan 'orang kuat' tersebut, maka nilainya menjadi tinggi dan mendapat simpati ma- syarakat. Malah Joh, kontraktor, juga mengalami nasib sama me- ringkuk di terali besi. Gebrakan berikutnya berlan- but. Rakyat tidak melarang orang berbisnis, tetapi jangan merugikan orang lain. Sebab, penangkaran burung Walet sudah jelas menim- bulkan penyakit bersumber dari nyamuk yang bersarang di gena- ngan air pada lantai penangkaran. Sarang Penyakit Sementara itu, berdasarkan survei pendahuluan yang dilaku- kan tim Pusat Penelitian dan Pe- SU jut di Kejari Pematang Siantar, dengan menahan MS, 47, Kepala Dinas Koperasi dan PKM. MS ditahan sejak 7 Februari 2002 di Rutan karena diduga mengko- rupsi dana subsidi BBM bergulir tahun 2000, Rp 200 juta. Kejari Pematang Siantar juga menahan TS SE, 37, Ketua Kope- rasi Damai Sejahtera. TS mengge- lapkan dana BBM bergulir kepada 60 anggota koperasi dari BRI Rp 700 juta. TS ditangkap 14 Pebruari 2002 dan ditahan 20 Februari 2002. Isu Dipindahkan Kasus korupsi yang sudah sampai pengadilan ada di jajaran Kejari Padang Sidempuan dengan menahan ZM SSos, 42, Kasi Kope- rasi di Depkop Tapsel dan MN, 36, staf di Depkop. Keduanya diduga korupsi dana anggota KUD dari 1998 hingga 1999 Rp 864 juta lebih. Ketika kasus tersebut disi- dangkan di PN P. Siantar 23 Ja- nuari 2002, Jaksa Fahri Dalimun- te, SH menuntut masing-masing 8 tahun penjara, denda Rp 10 juta dan uang pengganti Rp 447 juta lebih. Lebih gembira lagi ketika rtusan orang mengambil jatahnya masing- masing di berbagai kepanitiaan. "Inilah Walau pun sangat prihatin, sorot mata Slamet seolah-olah menginginkan ia hidup 1000 ta hun lagi," ucap Hawalid, karya- mengunjungi Slamet dan memberi wan Telkom P. Siantar, yang bantuan. Slamet di mata karyawan Telkom ini adalah manusia biasa yang juga menginginkan hidup normal. "Sayangnya ia terkena penyakit, menyebabkan ia tidak " kin. Akibat sakit tulang sudah 30 dapat berbuat sesuatu. tahun lebih hidup terbaring, tanpa pernah turun dari tempat tidur- Walau ia lumpuh, tapi Slamet tanda atau mengenal kepada orang- hari semakin memprihatinkan. nya, kondisi Slamet dari hari ke orang yang mengunjunginya. 30 Tahun di atas tempat tidur, menye- babkan ia merasa sepi. Itu pula se- babnya, ia kadangkala seperti me- rasa rindu kepada orang yang mau mengunjungi. Kondisi Slamet, seperti yang dimuat di Harian Waspada, Sabtu 23 Pebruari 2004, mengundang rasa kasihan pembaca, diantara- nya bermarga Bintang warga Jalan Setia Budi Medan yang menitipkan uang Rp 100.000 melalui LAZ Pe- duli Ummat Waspada, diikuti be- tipkan lewat rekening bank Peduli berapa orang Hamba Allah, meni- Ummat Waspada. Mereka menya- takan prihatin, dan minta kepada ngembangan Ekologi serta Direk- torat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyeha- tan Lingkungan (PPM PL) Depkes RI bekerjasama dengan Namru- 2 Amerika Serikat, bangunan pe- nangkaran Walet menyimpan 15 jenis jamur dan delapan jenis spe- cies bakteri yang potensial menye- babkan berbagai macam penyakit. Jamur dan bakteri tersebut tumbuh dan berkembang biak di kotoran Walet yang memungkin- kan dapat menyebar karena ter- bawa Walet yang terbang di atas pemukiman penduduk. Selain jamur dan bakteri, ba- ngunan penangkaran juga me- nyimpan jentik dan nyamuk yang berkembang biak. Ironisnya, jentik dan nyamuk tersebut lebih banyak ditemukan di bangunan penang- karan Walet ketimbang di sekitar pemukiman penduduk dan tem- pat-tempat umum seperti sekolah, tempat ibadah yang sanitasi ling- kungannya tidak baik. Namun patut disayangkan adalah sikap pemerintah kota dan pemerintah kabupaten yang tidak memberikan dukungan kepada tim yang melakukan survei terha- dap bangunan penangkaran Walet. Buktinya, tim Depkes RI terse- but mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam bangunan pe- nangkaran karena pemilik bangu- nan tidak memberikan izin se- hingga survei tidak dapat dilaku- kan secara merata. Namun di antara mereka yang sering mengunjunginya, sudah barang tentu ibunya Poniyem. Ha- nya satu kata yang bisa diucapkan Slamet, yaitu memanggil emak. Emak-emak,' ucapnya jika meng- inginkan sesuatu, sebagai isyarat. Sepeda Tua Namun pada sidang 4 Pebrua- ri 2002, Hakim H Syahrir Hasi- buan, SH memvonis keduanya 2 tahun penjara, denda Rp 2,5 juta dan pengganti Rp 15 juta lebih. nik Kesehatan Lingkungan (BTKL) Medan Drs Odniel Ketaren menga- takan, sekitar 4000 unit bangunan penangkaran Walet ditemukan di wilayah Sumatera Utara. Belum lagi kasus penyelewe- ngan penjualan aset mobil dan sepedamotor ratusan juta rupiah dilakukan oknum eks Kanwil Dep- kop Sumut, dan 'mark up' Ebtanas 1999/2000 Rp 900 juta disutrada- rai' oknum eks Kanwil Depdiknas Sumut. Ke dua kasus ini masih dalam penyidikan. Tapi, gebrakan Kajatisu Chai- ruman Harahap ternyata diiringi banyak teror, aksi demonstrasi dan isu negatif berbagai pihak. Bahkan terdengar kabar, kinerja Chairuman itu karena ingin men- jadi calon orang satu di Sumut. Iro- nisnya, dia juga diberitakan segera dipindahkan dari jabatan Kajatisu. Dari jumlah tersebut, Kisaran menempati urutan teratas dengan jumlah bangunan 1500 unit, Tan- jungbalai 1200 unit dan Perbau- ngan 512 unit, Binjai 115 unit dan Medan 46 unit. Sedangkan sele- bihnya terdapat kota lain seperti P. Siantar dan Tebingtinggi. Berbeda halnya dengan sikap "Seluruh bangunan penang- Pemkab Asahan dan Deliserdang karan Walet harus selalu diber- yang mendukung sepenuhnya sur- sihkan minimal sebulan sekali dan vei tersebut, sehingga tim Depkes diberikan larvisida jenis abate un- RI dapat masuk di bangunan-ba- tuk membasmi jentik-jentik yang ngunan penangkaran walet di ka- ada di genangan air dalam ba- wasan Kisaran dan Perdagangan. ngunan." 4000 Bangunan Sementara Kepala Balai Tek- Ketika ditanya apakah ada hubungan antara nyamuk yang 'menyerbu' pemukiman penduduk akhir-akhir ini dengan bangunan penangkaran Walet, menurut Odniel, punya hubungan. Bisa saja nyamuk yang berasal dari bangu- nan penangkaran ke luar dan 'me- nyerbu' pemukiman penduduk. Dapat disimpulkan, dengan ada- nya bangunan penangkaran Walet telah menciptakan pra kondisi ter- jadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit," tambah Odniel. Menyikapi kian banyaknya bangunan penangkaran walet dan dampaknya terhadap lingkungan, Odniel menyarankan, kiranya bangunan penangkaran tersebut tidak berdekatan dengan pemuki- man penduduk. Namun Chairuman yang dita- nya soal isu itu, hanya tersenyum. "Ah, itu hanya isu. Buktinya saya masih bekerja. Biasalah kalau orang bersalah, sibuk tak menentu mencari alasan. Jadi apa pun te- muan masyarakat dan laporan me- dia massa menyangkut kasus ko- Selain itu, perlu dibuat Perda tentang sarang Walet yang tidak hanya mengatur tentang pendapa- tan, tetapi juga menyinggung ten- tang masalah kesehatan ling- kungan. Setengah Hati Sementara Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Irham Buana Nasution, SH menga- takan, jajaran Kejatisu jangan setengah hati memeriksa dan menuntaskan kasus korupsi kelas kakap' di Sumut. Sebenarnya, menurut Irham, pemeriksaan beberapa kasus ko- rupsi yang dilakukan Kejatisu be- lum mewakili ratusan korupsi ke- las kakap' yang tersebar di Sumut. Bagaimana pun, pengalaman sela- ma ini menunjukkan kasus korup- si yang ditangani Kejatisu berhen- ti, tanpa peradilan hukum. "Walau pihaknya menghargai upaya hukum Kejatisu, namun hendaknya jangan hanya untuk menyenangkan hati rakyat dan bertendensi kepentingan politis. Penanganan kasus korupsi harus disertai komitmen dan kesung- guhan totalitas." Ruslan Chalid Waspada/Ahmad Mulyadi TERBARING 30 TAHUN: Slamet yang lumpuh dan terbaring 30 tahun di tempat tidur. Sorot matanya menginginkan hidup wajar sebagaimana kehidupan seharusnya. Di kediaman Slamet, Kampung Gerak Tani Marihat Baris P. Sian- tar, ternyata orangtua lelakinya ma- Di rumah yang berdinding pa- sih hidup bernama Gayus dan ber- pan dan tepas itu, atau di ruang usia 82 tahun. Dalam urutan ke- Slamet terbaring, masih ada sepe- luarga Gayus dan Poniyem ada da tua yang sudah tidak dipakai anak-anaknya, Ponimin, 47, pe- lagi. Menurut Ny. Poniyem, sepeda kerjaan tani, Poniman, 45, karya- itu masih sempat digunakan Sla- wan Kebun P. Siantar, Ponirah 43, met saat berusia 10 tahun yang kala ikut suami di Jambi, Slamet, 41, itu masih sehat. Tapi setelah ia sakit Label Halal Dan Kadaluarsa Terancam Dipalsukan SEORANG ibu muda berjalan di antara makanan dan minuman ringan yang tersusun rapi di sebuah pasar swalayan di Kota Medan. Tiba-tiba langkahnya terhenti dan tangannya meraih sebuah produk makanan jenis buah kaleng yang dikemas dengan warna cukup menarik. Setelah diamati sejenak, akhirnya produk tersebut dikembalikannya ke tempat semula. Terlihat sedikit kekecewaan di wajah ibu terse-but. Betapa tidak, label kadaluarsa yang terda-pat pada produk itu diragukan keabsahannnya. ●Feirizal Purba/ MUNGKINKAH pengelolaan penempatan TKI yang masih David Swayana dipegang Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), dise- rahkan kepada pemerintah?. Hal itu bisa saja terjadi. Permintaan Indonesia agar Malaysia bisa me- rubah perekrutan TKI yang hanya untuk sektor informal (Pembantu Rumah Tangga) dan perkebunan, ternyata kurang mendapat respon. (sakit), Ijem, 39, ikut suami di P. Siantar, dan Suamiti, 37. Lihat saja, label kadaluarsa pada produk itu hanya sebentuk kertas yang bertuliskan angka dan ditempelkan begitu saja. Sehingga dikhawatirkan telah kadaluarsa namun ditutupi dengan label hasil kreasi pengusaha sendiri'. Kekhawatiran akan makanan kadaluarsa tersebut bukan tidak berasalan. Selain labelnya hanya berupa kertas biasa, produk tersebut berasal dari Thailand dan tidak memiliki nor or registrasi Depkes RI. Ini berarti produk tersebut masuk ke pasa-ran secara ilegal tanpa melalui pemeriksaan laboratorium. Bisa jadi, produk tersebut telah kadaluarsa namun oleh produsennya 'dibuang' ke Indonesia. Karena itu, pihak produsen berusaha semak-simal mungkin agar produk kadaluarsanya tidak diperiksa laboratorium. Jika ini sampai terjadi, maka produk-produk tersebut sudah pasti dilarang beredar. Label Halal Setelah label kadaluarsa, kini giliran label halal terancam dipalsukan. Beberapa waktu lalu, sejumlah pengusaha dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendesak Menteri Agama agar segera mencabut surat keputusan (SK) tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. Maka, menurutnya, arahnya nanti akan dikembalikan kepada pemerintah. Artinya, jika sudah dikembalikan kepada pemerintah maka peran PJTKI tidak ada lagi. Jika pun wewenang PJTKI ada, hal tersebut akan dibatasi dan tidak seperti sebelumnya. Sorot Mata Slamet, Menginginkan Hidup Normal Slamet bersabar atas musibah yang dialami. MIRIP warga di Ethopia yang menderita busung lapar, tubuh lelaki ini tinggal tulang. Semua giginya ompong. Bagian tangan dan kakinya sangat kurus dan me- ngecil. Namun di sorot matanya yang redup, seolah-olah tergambar bahwa lelaki ini masih ingin hidup normal. Bahkan sesekali ia masih bisa tersenyum ramah kepada ta- mu yang berkunjung. Itulah Slamet, 41, penderita lumpuh yang tidak mampu lagi berobat, karena keluarganya mis- Dalam SK Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemerik-saan dan Penetapan Pangan Halal, dinyatakan setiap produk makanan dan minuman harus ditempel label halal setelah produsen memper-oleh sertifikat halal. Berbagai macam alasan kemudian dilontarkan mulai dari meningkatnya biaya produksi hingga merugikan konsumen. Melihat situasi ini, pihak Indo- nesia pun memberi tawaran ke- pada Malaysia seperti yang diuta- rakan Menlu Hassan Wirajuda, akan membenahi pengiriman TKI. Caranya, dengan membuat pola rekrutmen bagi calon pekerja dengan melibatkan pemerintah. Sekarang bagaimana kesia- pan pemerintah daerah (Sumut) dan pihak PJTKI. "Hal ini ke- mungkinan memang menjadi alternatif dan telah diperbincang- kan di pusat," kata Wakadisnaker Sumut Thoga Sitorus kepada Waspada. Menurutnya ini bisa diwujudkan, apalagi mengingat proses pengiriman TKI yang selama ini dikelola PJTKI kurang mendapat kepercayaan berbagai pihak baik masyarakat mau pun negara tujuan. SENIN, 25 FEBRUARI 2002 4 tulang dan lumpuh, sepeda itu tidak pernah lagi dipakai, dan menjadi teman Slamet di kamarnya. Bila SK Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 dipaksakan, maka dapat diperkirakan, label halal tersebut akan dipalsukan karena pihak produsen tidak mau rugi. Sebagai contoh, pihak MUI Kota Medan beberapa waktu lalu menemukan adanya pengu-saha yang memiliki sertifikat halal aspal (asli tapi palsu). Ini diakui Direktur Lembaga Peng-kajian Pangan Obat-obatan, Makanan dan Kos- metika (LPPOM) MUI Medan Dr H. Delyuzar. Menurut Delyuzar, pihaknya sedang Pengelolaan TKI Lembaga Amil Zakat Peduli Umat waspada, masih menunggu dermawan yang mau membantu penderitaan Slamet dan siap men- jadi mediator. Bantuan yang di- titipkan, sepenuhnya diserahkan langsung kepada keluarga Slamet. Menurut Kepala Divisi Infor- masi dan Komunikasi LAZ Peduli Ummat Waspada, Drs. H. Ahmad Mulyadi, Slamet layak dibantu sesuai kondisinya. mene-lusuri asal sertikifat halal aspal tersebut. Karena pihak MUI Kota Medan sendiri tidak pernah mengeluarkan sertifikat halal kepada pihak pengusaha. Dermawan yang butuh ketera- ngan mengenai kondisi Slamet dapat menghubungi HP 081160- 9752. Yang ingin memberi bantuan dapat menyalurkan melalui kantor Peduli Ummat Waspada Jalan Setia Budi 146, telepon (061) 8211437, Harian Waspada Jalan Brigjen Katamso nomor 1 Medan. Atau melalui BMI Medan No. Rek. 21100002.15. Bank Syariah Mandiri No. Rek. 006.000832.1, BCA No. Rek. 022.945383, An. Peduli Ummat Waspada. Ahmad Mulyadi Ketika ditanya apakah LPPOM MUI Kota Medan juga pernah menemukan kasus pemalsuan label halal, Delyuzar mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan produk makanan dan minuman mencantumkan label halal palsu. Delyuzar menjelaskan, selama ini makanan mau pun minuman yang beredar di pasaran ada yang menggunakan label halal dari MUI Pusat, MUI Sumut dan MUI Medan. Oleh Pemerintah Pemerintah menurutnya, serius memikirkan hal ini dan memper- hatikan keterbatasan yang ada. "SDM yang masih lemah akan diperkuat." Tugas menangani TKI, menu- rutnya, juga tidak akan meng- ganggu tugas di bidang ketenaga- kerjaan lainnya karena akan di- tunjuk satu badan khusus seperti Balai Pelayanan Penempatan TKI yang nantinya akan lebih disem- purnakan. Delyuzar mengakui, masalah pencantuman label halal masih terjadi tumpang tindih karena tidak adanya batasan kerja antara MUI Pusat, MUI Sumut dan MUI Medan. Misalnya, MUI Pusat terkadang datang ke Medan untuk mela-kukan pengecekan label halal. Karena itu, pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap produk-produk yang menggunakan label halal dari MUI Medan. Ketika ditanya jenis produk yang meng-gunakan label halal dari MUI Medan, dia belum dapat merinci. Namun disebutkannya, pencan-tuman label halal dari MUI Medan termasuk pada jenis makanan siap saji. Di tempat terpisah, Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Medan Drs Sukiman Said Umar, Apt yang dikon-firmasi seputar pemalsuan label kadaluarsa mengaku belum menemukan kasus tersebut. "Sampai saat ini BBPOM Medan belum menemukan adanya indikasi tentang pemalsuan label kadaluarsa yang terdapat pada kemasan makanan dan minuman yang dijual di pasaran," ujarnya.. Meski demikian, lanjut Sukiman, BBPOM Medan akan melakukan pengecekan di pasaran dan menghubungi BBPOM di daerah lain untuk memastikan kebenaran informasi tersebut." Sementara pengamat masalah sosial Ardy Herry P berpendapat, beredarnya isu tentang pemalsuan label halal dan kadaluarsa harus ditanggapi serius oleh instansi terkait. Direktur Eksekutif LSM Iconom itu menya-rankan, kiranya LPPOM MUI melakukan pen-dataan ulang terhadap seluruh produk yang mencatumkan label halal. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan ke lapangan terhadap produk-produk yang diduga menggunakan label halal palsu. Mengenai label kadaluarsa, menurut Ardy, sebaiknya BBPOM Medan melarang beredar setiap produk makanan dan minuman menggu-nakan label kadaluarsa yang berupa kertas dan ditempelkan pada setiap produk. "Karena itu, diharapkan LPPOM MUI Kota Medan dan BBPOM Medan menindak tegas siapa saja yang memalsukan label halal dan kadaluarsa, agar masyarakat khususnya umat Islam tidak resah," ujar Ardy. (m40) Penanganan dalam pola rekrutmen TKI, sudah mendesak dan akan dituangkan dalam satu Undang-Undang, apalagi meng- ingat TKI sebagai salah satu sumber devisa cukup besar bagi negara. Informasi yang dihimpun dari kantor Depnaker, sebelumnya pun TKI pernah dikelola pemerintah. Sejak masa penjajahan Belanda, minat masyarakat Indonesia untuk berhijrah ke luar negeri sudah cukup besar. Mulai tahun 1969 urusan tenaga kerja diatur Subdit AKAN (Antar Kerja Antar Negara) dan urusan pengiriman TKI sebelum tahun 1983 langsung dijalankan di pusat. Baru sekitar tahun 1983 dibentuk Kapus (Kepala Pusat) AKAN, dan sejak itu berdiri tiga PJTKI Perwada di Sumut. Di tahun yang sama, tugas pemerintah semi swasta dibantu PT Bina Jasa Abadi Karya namun hanya bertahan sekitar lima tahun. Barulah tahun 90-an ber- munculan PJTKI/Perwada yang banyak membantu penanganan pengiriman TKI sekaligus mem- bantu pemerintah karena deranya minat bekerja di luar negeri. Tidak Setuju Pengembalian pengelolaan TKI kepada pemerintah, menurut Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa TKI Ramlan Siregar, tidak mung- kin mengingat membludaknya TKI yang berminat pada sektor kerja ini. "Saya kira dari segi SDM dan soal waktu, pemerintah tidak akan sanggup mengelola pengiriman TKI," ujar Ramlan yang juga me- ngelola PJTKI PT. Sere Multi Pertiwi. Dia yang sudah bertahun-ta- hun mengelola bisnis pengiriman TKI, menegaskan, pihak swasta tetap bisa diandalkan dan memang masih dibutuhkan mengelola TKI. Dia mengakui, masih banyak manajemen PJTKI yang bobrok dan hanya sedikit sekali yang memiliki kapabilitas sehingga dinilai membawa dampak kurang baik dalam pengiriman TKI. Hal tersebut bisa diperbaiki namun karena memang ini merupakan bisnis yang penuh persaingan, ma- ka tiap PJTKI harus bisa melaku- kan usahanya secara baik. Menge- nai kurangnya perlindungan, katanya, ada yakni melalui asu- ransi bagi TKI begitu juga dengan pelatihan melalui Balai Latihan Kerja. Subsidi Sementara dari sudut hukum, menurut Ketua LBH Medan Irham Buana, kurang setuju jika pengelolaan pengiriman TKI dikembalikan kepada pemerintah. Alasannya, dia mengkhawa- tirkan jika pemerintah melalui Depnaker berubah fungsi, hanya akan mengurusi TKI saja. Selain itu hal ini sangat sentralistik. "Sebaiknya PJTKI tetap berfungsi tetapi kewenangannya dibatasi. Selain itu perlu ada satu lembaga pengawas TKI." Pembatasan kewenangan tersebut, terutama dalam soal pemberian perizinan seperti pas- por dan lainnya yang selama ini dikelola PJTKI. Sebaiknya TKI dapat mengurus semua surat-su- rat dan persyaratan secara mandi- ri, tanpa campur tangan PJTKI." Agar tidak memberatkan TK, menurut Irham, pemerintah seha- rusnya memberi subsidi kepada TKI terutama dalam pengurusan perizinan, sehingga dapat me- ringankan pembiayaan TKI. Fakta yang terjadi selama ini, calon TKI tetap dikenakan biaya tinggi seperti paspor, pelatihan, pengiriman sampai pada penem- patan.Seharusnya, jika memang untuk tujuan efisien, pengiriman TKI ke luar negeri boleh tetap memanfaatkan PJTKI, tapi harus ada kontrol (pengawasan) terha- dap PJTKI dan TKI. Kontrol dilakukan satu lem- baga independen di mana anggo- tanya berasal dari banyak lemba- ga, termasuk wakil dari peme- rintah. Jadi inilah yang nantinya akan mengawasi kinerja dari PJTKI. Kalau tetap Depnaker yang mengawasi sama saja, ibarat mengawasi teman' sendiri." Yang paling penting meng- utamakan kemudahan bagi TKI. TKI yang dikirim selain untu!: memberi pekerjaan bagi TKI, juga untuk mendatangkan devisa bagi kepentingan terkait, baik kepen- negara. Dari sini lah beragam tingan negara, pemerintah di ne- gara tujuan dan agen/PJTKI. Ke tiga pemilik kepentingan inilah yang harus memberi garansi kepada TKI agar bisa merasa aman dan memperoleh fasilitas yang terjamin dan hak sosialny: Jadi, soal pengembalian pe- ngelolaan TKI kepada pemerintah bisa ya bisa juga tidak. Namun yang jelas, harus ada satu gebra- kan baru dari pemerintah agar ada peningkatan dalam pengelo-laan penempatan TKI. PJTKI pun terutama yang 'ngos-ngosan' se- pertinya harus segera memper- baiki diri, jangan hanya cuma me- ngejar keuntungan semata.(m42) Color Rendition Chart WASPA SU B SIBOLG berdayaan sidi BBM T dan Kelauta ngembanga Menurut c di lapangan o PEMP, terda janggalan dala sebut.Dana pemerintah R mun yang di sebesar Rp 44 Rp 160 juta Terkuakny pihak HNSI S K Peli TG.BALA jaksaan Nege hingga saat in berkas perkara Asahan terhad laku penimbur diteruskan ke Tanjungbalai Sumber Wa an Negeri Tan dihubungi, Se membenarkan kan, kasus pe ngan terdakwa Tong Tjue, 61, E telah dilimpa kepada Penga tempat. Menurut c sejumlah kas BBM solar yang gota Polres As. disampaikan k tara lain, kasu yang disita dar Set Ber LANGKAT tua Presidium P dan Menengah ( Tan mengemuka gota Forda UKM nesia berhak m sempatan men pelatihan, pemb nologi dan ban "Memberda yang terdiri dar kecil dan menen kan program ya kan," kata Sofyan negaskan selama dah yang hanya pengusaha keci Setiap anggo Sofyan Tan, aka ngan tehnik 4M gaimana menge (peluang pasar), akan dibina, dibi kan, moral peng harus jelas, jujur modalan akan dil tu) ditambah den yang tepat guna, serta berhasil g Kepada Pemk fyan Tan mengem pannya agar Bupa iklim yang kond N Gore TAPSEL (Wa ngan konsumen ngan petani, buru gawai golongan re matan Sosa, Kab nuli Selatan saat it campur mengeluh beras, gula dan m (mogor) melonjal Informasi yan himpun Waspada sumen di Pekan P tu (Pusat Pasar Te matan Sosa) Sabtu takan, minggu ke yang lalu harga be da angka Rp 2.500 gula pasir pada an kilogram dan m per Rp 4.000 per kile Pada awal min bruari hingga mem keempat ini harg bahan pokok ters ba-tiba mengejutk sumen karena lor nya. Kini harga be gai jenisnya rat menjadi Rp 3.125 gula pasir manjac kilogram dan min S Kota: Zhuhur MEDAN ВАСЕН 12:40 12:54 12:41 12:48 BINJAI BIREUN B.PIDIE 12:48 G.SITOLI 12:44 12:41 KJAHE KISARAN 12:37 KOTACANE 12:43 Langsa 12:43 L.Semawe 12:46 LPAKAM 12:39 MEULABOH 12:50 PSIDEMPUAN 12:38 P.SIANTAR 12:39 R.PRAPAT 12:35 12:53 SABANG SIBOLGA 12:40 SI DIKALANG 12:41 12:51 SIGLI SINGKIL 12:44 12:41 STABAT TAKENGON 12:47 12:36 T.BALAI TAPAK TUAN 12:46 TARUTUNG 12:39 T.TINGGI 12:38