Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

RUARI 2002 6 yat Dua Sisi an muatan utama komuni- ah mencari masukan mela- intensif antara wakil dan i, mencari dukungan dan agar masukan itu menjadi an pemerintah. Ini sejalan akyat sebagai pemegang ggi mempunyai hak untuk an arah kebijakan peme- itu harus sejalan dengan at, atau paling tidak peme- engambil kebijakan atau bijakan yang tidak sesuai nan rakyat. Memuaskan at merupakan esensi dari a legislatif sebagai wakil mokrasi memiliki dua sisi. krasi menghendaki keter- alam berpolitik secara op- di sisi lain, demokrasi tak hampir mustahil bagi elite terbuka dan toleran dalam emua aspirasi masyarakat. si mendorong partisipasi optimal. Tapi hal ini tidak ti elite politik telah berusaha emua aspirasi yang berkem- elalu terasa kurang, meng- angan aspirasi itu lebih cepat ap keterbukaan elite politik. a, elite politik senantiasa mokratis, karena dianggap menyerap aspirasi masya- tu melahirkan dilema demo- ma elike politik Sebab, apa a, dalam etika demokrasi, tap diharapkan toleran dan menyerap semua aspirasi an menuangkan aspirasi itu kebijakan politik. Dua sisi sur potensial untuk mencip- auan dan ketidakstabilan ance yang tidak hanya me- intahan yang legitimate, tetapi ilitas dari semua elemen dan asyarakat. an ini, perlu dan harus diliha positif bagi proses pembaha tem dalam menata demokras atisasi terlebih-lebih era oto sekarang. Oleh karenanya harapkan mampu berfungs pengendali untuk lebih terja- jakan-kebijakan yang bertu- Erbaiki kehidupan berbangsa ara pada tatanan lokal. rena itu, untuk bahan referensi jadikan (barangkali) sebagai knya orang-orang yang duduk itu diharapkan adalah orang u menjelaskan persoalan ma- dalam kebijakan publik yang sistematis. Realitas artinya n warga masyarakat mengenai dimiliki untuk memecahkan alan. Sedangkan sistematis, asionalisasi kebijakan itu dapat an diikuti oleh warga masyara- berarti, wakil rakyat harus atan emosi, di mana dia mera- Dalan yang diwakili sebagai ribadinya. Sebagai misal, ang- yang konsen dan peduli terha- a banjir yang terjadi baru-baru atu tindakan yang patut dibang- skipun kenyataannya tidak ng proaktif memikirkan dan si kebijakan untuk antisipasi an yang sebenamya bisa dipe- sama jajaran Pemda dengan pusat untuk pembiayaan. ping itu, diharapkan anggota uslah orang yang populer dan fi mana dia mendapatkan du- masyarakat. Berkualitas, ar- iki kemampuan di atas rata- ng diwakilinya. Untuk menge- puan ini dapat dilakukan me- or tentang persyaratan sebuah politik, serta memahami ide yang hidup di dalam masya- ang? g bersengketa. Padahal salah ntuk memecahkan persoalan beranian" Mahkamah Agung geluarkan fatwa. karena masalah ini bemuansa gat kuat, maka Mahkamah akan mau mengeluarkan fat- kemukakan oleh Ketua MA Sehingga, akhimya desakan ditujukan kepada presiden asitas presiden sebagai pang- TNI/Polri "dipaksa" untuk thkan Mabes TNI/Polri agar petinggi TNI/Polri memenuhi KPP HAM. esiden Megawati Soekamo- mengeluarkan perintah kepda tuk memenuhi panggilan KPP a akan berdampak dua hal ma, adalah tindakan "blunder na akan menjauhkan hubung- siden dengan kalangan TNI/ dah harmonis saat ini. Kedua, lain, pemerintahan Megawati atri akan dinilai mulai reformis menampilkan sosok pemerin- yang demokrat. Dua pilihan g sama-sama sulit ini sudah memusingkan Presiden Me- karnoputri. ewaskan dua mahasis- nsen Mei 2000 yang la- an demikian secara tidak g kita ikut membantu bali bertugas dan fung- nya yaitu pelindung dan masyarakat. bila kasus yang meng- nhilangnya nyawa ma- akukan oleh bhayang- cara tidak diselesaikan enar dan tuntas, maka kasus-kasus demikian as berlangsung, dan kita enunggu giliran saja dan ukan dengan cara yang engan yang dialami -0. Adis Nababan Jl. Jamin Ginting Gg. Arihta 2 Medan usni Siregar, Perdinan S, gan Hutasoit, Tapsel: er, Neirul Nizam, Agus Bireuen: Samsul Rizal as Jeumpa, Arafat Nur, Surya, Aceh Singkil: bekali tanda pengenal. SUMUT Satpol PP Kabupaten Langkat Bukan 'Buldozer' Yang Menakutkan banyak ditemukan pengusaha budi daya udang. Sekarang, imej masyarakat tersebut harus dirobah, apalagi Bupati Langkat H Syamsul Arifin SE belum lama ini telah Nanti kalau ada kelompok ma- syarakat unjuk rasa, baru mereka kalang kabut," tutur salah seorang pemuka masya- rakat Langkat. Hal yang semraut juga kelihatan pa eberapa lokasi perkotaan, ayomaknya pe- dagang kaki lima, becak-becak yang parkirnya tidak tertib kelihatan diabaikan saja. Kare- mencanangkan Tahun 2002 sebagai Tahun Disiplin. Tanpa disiplin, apapun yang dicanang- kan dan betapapun bagusnya program yang diluncurkan, mustahil terealisir dengan baik, kata bupati yang dalam kesem- patan itu juga menambahkan bahwa orang-orang terkenal dan sukses di dunia, ditopang dari sikap disiplin yang tinggi. Disiplin yang lahir dari kesada- ran dan bersumber dari lubuk hati pribadi masing-masing serta bukan disiplin yang di- paksakan atau karena terpaksa. na itu sebelum bertindak se- baiknya instansi terkait yang dikoordinir Satpol PP melaku- kan berbagai penyuluhan sadar hukum di tengah-tengah ke- lompok masyarakat. Tantangan Berat Bila dilihat di lapangan banyak ditemukan berbagai penyimpangan yang jelas melanggar ketentuan undang- undang maupun Perda Kabu- paten Langkat yang belum diselesaikan secara tuntas. Mulai dari aktivitas perambah liar baik di kawasan TNGL (Taman Nasional Gunung Leuser) hingga ke kawasan pantai, di mana kawasan hutan bakau (mangrove) sebahagian besar mulai punah. WASPADA KEBERADAAN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam jajaran Depdagri meru- pakan hal yang sangat strate- gis, karena tugas yang diem- bannya membantu Kepala Daerah pada bidang tugas pe- merintahan umum yang meli- puti penegakan peraturan per- undang-undangan, pembinaan dan ketenteraman masyarakat dan lain-lain, itu merupakan tolok ukur bagi keberhasilan pemerintahan. Satpol PP yang dulunya merupakan unit kerja dari Bagian Ketertiban Umum Setwilda Pemerintah Daerah, sangat dikenal sebagai musuh bebuyutan bagi kelompok peda- gang kaki lima, pemilik ba- ngunan yang tidak memiliki perizinan yang berlaku serta sebagai tukang gusur dan sebagainya. Terjadinya beberapa peris- tiwa bentrokan fisik antara aparat Kamtib dengan kelom- pok masyarakat, tidak terlepas dari kurangnya penyuluhan undang-undang, Peraturan daerah (Perda) maupun keten- tuan yang berlaku. Misalnya pedagang tidak boleh berjualan di kaki lima, keberadaan pedagang tersebut kelihatan dibiarkan tanpa adanya usaha mencari jalan keluarnya. Kenapa saya katakan de- mikian? Bila musim kemarau tiba, sungai-sungai yang ada di Madina menjadi sangat kecil dan mengering, akan tetapi bila musim hujan tiba, sungai- sungai itu berubah menjadi sungai besar yang mengerikan yang dapat menghanyutkan apa pun yang dilaluinya. Seba- gai contoh dapat disaksikan prilaku sungai yang melintas di sekitar Kota Panyabungan. Aek Pohon yaitu sungai yang melintasi kawasan Pidoli, jika pada musim kemarau tidak lebih dari sekedar selokan dan untuk mencuci kendaraan pun sudah sangat sulit, akan tetapi jika musim hujan, airnya sangat luar biasa derasnya. Hal yang sama juga terjadi pada Aex Mata yang membelah kota Panyabungan, di mana sudah sering meluap jika hujan turun agak lebat, demikian juga dengan Aek Rantopuran, dan tentu saja Sungai Batang Gadis yang mengalir dari "Dulu, kalau ada Menteri Negara lewat, pedagang kaki lima kontan digusur," tutur Alang Maun salah seorang pedagang kaki lima di Tanjung- pura menjelaskan. Menurut- Waspada/Ibnu Kasir Kasat Polpra Kabupaten Langkat Zulhanuddin SH (kanan) ketika berdiskusi bersama salah seorang anggota dewan yang menyangkut berbagai upaya penertiban di daerah ini. Oleh Zulkarnain Lubis BANJIR yang melanda daerah Mandailing Julu. Wa- beberapa daerah belakangan ini termasuk kota-kota besar seperti Medan, Jakarta, dan berbagai kota lainnya, meng- ingatkan saya terhadap apa yang akan terjadi pada Man- dailing Natal ke depan. Melihat laupun sekarang sudah selesai proyek Irigasi Batang Gadis, namun resiko banjir masih tetap mengancam. gejala yang terjadi di sana, saya khawatir, dalam waktu yang tidak terlalu lama, banjir besar rasanya juga akan menengge- lamkan kota-kota yang ada di Mandailing Natal. Kita ketahui bersama bah- wa pada hampir seluruh hulu sungai sebagaimana disebut- kan di atas. Sampai saat ini katanya penebangan pohon masih terus dilakukan yang tentu saja jika ini masih terus berlanjut, dalam waktu dekat secara bersamaan sungai- sungai itu akan meluap dan tidak terlalu membesar-besar- kan jika hal itu terjadi, Panya- bungan akan tenggelam dalam kepungan luapan banjir dari berbagai arah. 20FEBRUARI tiga tahun yang silam, H Syamsul Arifin SE merupakan orang pertama dari swasta terpilih sebagai Bupati Langkat. Kalau dahulu yang namanya jadi Kepala Daerah, usahkan orang swasta, PNS saja sulit karena hampir seluruhnya didominasi 'orang berpangkat'. Hal ini nantinya ditakut- kan akan diperparah lagi deng- an rendahnya penanganan sampah serta rendahnya kepe- dulian masyarakat agar tidak membuat sampah sembarang- an. Kalau anda berkunjung ke Panyabungan, anda akan me- nyaksikan sendiri bagaimana menumpuknya sampah-sam- pah di pusat kota Panyabu- ngan, baik yang bertebaran di sepanjang jalan, maupun yang menumpuk di parit-parit yang walaupun baru selesai dibangun. Jadi jika banjir datang, sam- pah-sampah itu akan memper- parah luapan air, dan apa yang terjadi di Jakarta, Medan, serta berbagai tempat lainnya ting- gal menunggu waktu untuk terjadi di Panyabungan. Apa yang diprediksi akan Lihatlah di lapangan, ba- gaimana sikap rekanan daerah yang dalam melaksanakan pekerjaannya, mengenyam pingkan rasa kebersamaan. Yang penting pekerjaan selesai dan soal kualitas kelihatan di- abaikan. Sementara pengawas- an baik dari instansi terkait maupun wakil-wakil rakyat serta LSM yang ada kelihatan nya kalau tidak ada apa-apa, kami aman berjualan pada kaki lima ruas Jalan Sudirman Tanjungpura ini. Bergulirnya era reformasi sekarang ini, situasi berobah drastis, pembinaan lingkungan bagaikan diabaikan sementara petugas yang ada khususnya Satpol PP menurut imej yang berkembang di tengah masya- rakat, disibuki dengan sasaran besar seperti merazia pengusa- ha tambak yang tidak memiliki izin HO, bangunan yang belum dilengkapi perizinan seperti IMB dan sebagainya. Hampir setiap hari rombongan petugas dari Satpol PP dengan kendara- an dinas yang memakai instru- men tola-lit itu, bergerak menu- ju kawasan pantai, di mana Mandailing Natal, Menunggu Banjir? terhadap aturan main yang ada. HSyamsul Arifin SE meng- awali karirnya di bidang peme- rintahan Kabupaten Langkat yang memiliki motto "Bersatu Sekata, Berpadu Berjaya" itu, menginginkan agar seluruh komponen masyarakat di dae- rah ini mampu menyamakan persepsi, rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Guna me- ningkatkan kesejahteraan masyarakat selain meneruskan beberapa program yang sudah ada, Syamsul juga memfokus- kan upaya peningkatan pem- berdayaan perekonomian masyarakat. Memasuki tahun ke empat sekarang ini, Bupati Langkat H Syamsul Arifin SE mengge- Tahun 2002 sebagai Tahun Di- lar gagasan untuk menjadikan siplin, Pendidikan, Penghijau- an dan Tahun Pemuda. Ber- bagai gagasan maupun pro- kelihatan bersikap ambil muka. Dalam suatu kegiatan bila bupati yang hadir, ramai lah mereka turun bersama, te- tapi kalau bupati berhalangan, maka acara yang digelar ma- diatas, dalam pelaksanaannya syarakat sepi dari pejabat khu- gram seperti yang tersebut meningkat, lanjut tokoh terse- but seraya menambahkan pengawasan yang ada awalnya saja yang bersuara besar, sete- lah itu senyap tiada kabar. Selain itu aparat yang merupakan tulang punggung suksesnya pemerintahan dan pembangunan di daerah ini, terjadi di Panyabungan juga akan terjadi di Batang Natal, karena gejala yang terjadi pada sungai-sungai di sekitar Panya- bungan juga terjadi pada Sungai Batang Natal dan Aek Sisoma. Hal itu pun tentu saja berkaitan erat dengan pene- bangan hutan besar-besaran yang sampai saat ini, kabarnya terus berlangsung di sana. Jika Batang Natal dan Aek Sisoma itu melimpah, maka Muarasoma juga akan tengge- lam dan tentu saja daerah Natal dan Muara Batang Gadis juga akan menerima kiriman banjir itu baik yang berasal dari Batang Natal maupun dari Batang Gadis. Sebelum hal mengerikan itu benar-benar terjadi, walau- pun menurut kabar burung, bahwa pada banjir terakhir di Batang Natal sampai ada korban jiwa, sebetulnya masih ada sedikit waktu lagi bagi kita untuk menghindari petaka tersebut, yaitu adanya kesadar- an dan komitmen bersama dari pemerintah dan masyarakat Mandailing Natal yaitu dengan menghindari penggundulan hutan yang terlalu berlebihan, meningkatkan pengelolaan sampah, serta menghijaukan kembali hutan-hutan yang telah digunduli. Untuk mengurangi intensi- tas pengrusakan hutan, hal utama yang perlu dilakukan tentu adalah adanya aturan main yang jelas dalam meman- faatkan hasil hutan itu dan semua pihak betul-betul patuh susnya dari jajaran Pemkab Langkat. Malah Perda yang menga- tur tata ruang yang menjelas- kan tentang adanya garis sempadan bagi peruntukan lokasi tambak tidak pernah terlaksana. Kalau beberapa hal seperti yang dikemukakan itu tidak ditanggulangi dengan segera, niscaya beberapa lokasi pemukiman di kawasan pantai akan tenggelam. Naiknya air pasang tidak terfilter melalui hutan mangrove yang telah beralih fungsi. Pernah suatu ketika, ujar tokoh tersebut rombongan dari pusat turun ke daerah ini, untuk meninjau desa pantai. Usai pertemuan di Serambi utama rumah dinas bupati di Stabat, tamu dari pusat yang dipimpin HS Dillon itu diper- siapkan untuk meninjau desa pantai Kuala Besar Kecamatan Secanggang. Karena waktu perjalanan diperhitungkan memakan waktu yang agak lama, akhirnya desa pantai yang bakal dikunjungi mereka dialihkan ke desa lain yaitu Desa Perlis Kecamatan Bran- dan Barat. "Tidak usahlah kita sebut- kan satu persatu Perda-Perda mana yang sudah ada, tetapi tidak pernah dilaksanakan. Untuk pengalihan lokasi yang mendadak ini, bupati yang kalang kabut, mulai dari persiapan kendaraan ke lapa- ngan, pengadaan akomodasi bahkan untuk menelpon Ca- mat setempat guna memberita- hukan datangnya tamu dari pusat itu juga terpaksa dila- kukan oleh bupati sendiri. "Sementara beberapa staf, kadis/dinas dan instansi yang terkait lainnya bagaikan kura- kura dalam perahu," ujar tokoh tersebut sambil menjelaskan dalam kejadian itu, bupati kelihatan sedikit kesal, Tentu saja pihak yang diha- rapkan lebih duluan harus pa- tuh dan konsekuen dengan aturan main itu adalah peme- rintah beserta seluruh jajaran nya, termasuk aparat keama- nan. Peraturan yang ada harus dilaksanakan secara tegas, adil, konsisten, berlaku umum, dan tidak diskriminatif. Diharapkan tidak akan ada lagi "backing-backing-an" oleh oknum aparat terhadap pe- ngrusak hutan. Selanjutnya, tentu saja tidak akan muncul lagi pos-pos pungutan baik liar maupun setengah liar yang bertebar pada berbagai tempat di pinggir jalan sebagai tempat penyetoran "upeti" untuk men- dapatkan jaminan dapat me- lanjutkan perjalanan bagi kendaraan pengangkut kayu gelap maupun setengah gelap yang diambil dari hutan Man- dailing Natal baik ilegal maupun setengah ilegal. membiarkan beredarnya Pemerintah tidak perlu lagi dokumen-dokumen liar baik yang palsu ataupun yang asli oknum-oknum serakah yang tapi palsu, yang dilakukan oleh semata-mata hanya bertujuan untuk keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. watirkan. Karena itu, sikap memen- tingkan diri sendiri, saling me- ding, dan sikap dendam sudah nyalahkan, sikap saling menu- sikap semangat kebersamaan, harus diakhiri, diganti dengan semangat persaudaraan, maka tungan bersama, serta untuk untuk kepentingan dan keun- kelangsungan hidup masyara- kat Mandailing Natal, semua pihak harus bersama-sama memikirkan dan berbuat demi terhindarnya Mandailing Natal dari bahaya banjir besar yang jika tidak disadari oleh kita, besar kemungkinan akan datang! Kepada para pengusaha yang selama ini telah cukup banyak menikmati hasil hutan yang merupakan harta kekaya- an warisan nenek moyang kita, kita harapkan mulai sekarang, mereka sudah harus sadar Penulis adalah Rektor Universitas Medan Area Cagel-Cagel' Untuk Bupati Langkat Memasuki Tahun Ke Empat boleh dikatakan sedikit mere- potkan. Tetapi kalau aparat maupun staf yang mengelilingi bupati, sesuai kata dengan per- buatan, Insya Allah beresnya semua itu, begitu kata salah seorang tokoh dan pemuka masyarakat dalam percakapan bersama Waspada di Langkat baru baru ini. Untuk menciptakan ma- syarakat sadar hukum bukan- lah pekerjaan enteng. Ragam tantangan akan dihadapi di lapangan. Karenanya diperlu- kan seni tersendiri untuk me- ngarahkan agar masyarakat, juga PNS sadar betapa penting- nya disiplin ditegakkan, yakni dengan kepatuhan terhadap peraturan. Tantangan ke depan yang dihadapi Satpol PP akan semakin besar, sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia yang semakin kritis dan menghendaki keterbukaan. Performance Satpol PP te- lah mengalami banyak peroba- han, selain memenuhi tuntutan peraturan, dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa percaya diri personel dalam melaksana- kan tugas, sekaligus guna membentuk opini baru tentang keberadaannya. "Satpol PP tidak mau lagi dianggap sebagai 'buldozer' bagi pemilik bangunan liar atau sosok yang menakutkan bagi para pengusaha nakal," kata Kasat Polpra Kabupaten Langkat Zulhanuddin SH men- jelaskan kepada Waspada. Menurutnya tindakan tegas memang perlu dilakukan, namun personil masih kurang sementara sarana transportasi baru dimiliki berupa dua unit Karenanya dalam menyi- kapi waktu yang relatif singkat, sekitar 729 hari lagi berak- hirnya jabatan H Syamsul Arifin SE sebagai bupati, perlu adanya tekad kebersamaan untuk merealisir berbagai pro- gram yang sudah ada. "Bagai- manapun 'cagel-cagel' untuk bupati sangat diperlukan sebagai masukan positif," tutur tokoh yang enggan disebut indentitasnya itu menjelaskan. kan, namun dasar bebal kita Sejak awal sudah diingat- mau bilang apa, begitu kata bupati dalam suatu kesempa- tan. Lagak dan tingkah aparat akan petaka yang akan terjadi. Mereka harus mulai menghen- tikan keserakahannya dan berhenti hanya memikirkan, dirinya sendiri, jikapun akan tetap berusaha dalam bidang pemanfaatan hasil hutan, mestinya harus sesuai dengan aturan main yang telah ada. Kepada para aktivis partai, para tokoh masyarakat, para tokoh pemuda, serta para aktivis LSM, mestinya secara gerakan moral dan tekanan- terus-menerus memberikan tekanan kepada berbagai pihak yang masih tetap terlibat dan terkait dengan pengrusakan dan pemanfaatan hasil hutan secara ilegal. Untuk mengembalikan kembali kawasan hutan yang telah terlanjur gundul, kiranya semua pihak yang peduli deng- kegiatan penghijauan baik an hal itu, dapat melakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Tentu saja para pengusaha yang telah menarik hutan itu adalah pihak yang keuntungan dari pengrusakan pertama dituntut kesadaran- nya untuk mensponsori penghi- jauan itu. sasi kepemudaan, organisasi Pemerintah daerah, organi- mahasiswa, dan aktivis LSM tentu diharapkan juga untuk mendukung pelaksanaan pena- naman kembali kawasan hutan yang telah rusak itu. Untuk penanganan sam- pah agar drainase lancar, mes- tinya yang utama dilakukan adalah peningkatan kesadaran bupati yang memiliki sikap keterbukaan ini, menginginkan agar prilaku mereka-mereka itu dapat berobah atas kesa- daran mereka sendiri. "Kalau Tekad Kebersamaan bagi Syamsul Arifin bukanlah Berbagai masalah yang tidak diketahuinya, tetapi banyak yang belum tuntas, mencuat di daerah ini, masih mulai dari perambah liar baik di kawasan Taman Nasional pun di kawasan hutan man- Gunung Leuser (TNGL) mau- grove di pesisir pantai. Demi- kian pula masalah antisipasi banjir untuk tahun-tahun mendatang serta berbagai kendala dalam upaya pening- katan kesejahteraan masya- rakat di daerah ini. Selain itu yang sangat diperlukan adanya dukungan bukan saja komponen masyarakat tetapi dari aparat yang terkait. mobil patroli. Satpol PP Kabupaten Lang- kat memiliki tugas pokok membantu bupati, khususnya dalam melaksanakan pem- binaan ketenteraman dan ke- tertiban masyarakat, penega- kan peraturan perundang- undangan, Perda maupun Keputusan Kepala Daerah. Karena itu tugas mereka di- perkirakan memiliki tantangan berat terutama di lapangan. Selaku alat penertiban, Satpol PP kerab berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan dalam mem- perjuangkan kehidupannya. Dengan alasan itu, sering pula terjadi pelanggaran terha- dap peraturan, bahkan terka- dang berseberangan dengan kepentingan pemerintah. Dalam kondisi demikian Satpol PP harus benar-benar mempo- sisikan diri antara tugas yang diemban dan tuntutan masya- rakat. Karenanya mental dan sikap moral personel harus sudah terlatih dan terbina dengan baik, sejalan dengan fasilitasi yang diamanahkan. Sikap kepamongan merupakan denyut nadi nafas kehidupan yang tidak boleh jauh dari setiap personel Satpol PP. Beberapa tantangan yang bakal mereka hadapi terutama dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) diperkirakan Satpol PP tidak dapat berbuat banyak. Karena itu Satpol PP harus meningkatkan koordi- nasi dan kerja sama bersama instansi terkait serta aparat baik dari TNI maupun Polri. Dengan demikian harapan Bupati Langkat H Syamsul Arifin SE untuk menjadikan Satpol PP sebagai andalan dalam penegakan supremasi hukum menuju otonomi daerah yang nyata dan bertanggung- jawab dapat terwujud. Ibnu Kasir WE masyarakat untuk tidak mem- buang sampah di sembarang tempat, upaya penyediaan bak- bak sampah pada tempat yang- mudah dijangkau, dukungan petugas kebersihan yang betul- betul tahu akan tugas dan tang- gung jawabnya, serta pena- nganan akhir dari sampah, termasuk tempat pembuangan akhir dan upaya daur ulang terhadap sampah tersebut. Singkatnya, kita perlu komponen yang ada, termasuk mengimbau kepada seluruh pemerintah, tokoh masyarakat, aktivis partai, aktivis mahasis- wa, aktivis pemuda, tokoh aga- ma, agar kiranya mempunyai kesamaan pandangan, kesa- maan pola pikir, dan kesamaan sikap dalam mengatasi persoal- an pengrusakan hutan terse- but, sehingga tidak sempat jir sebagaimana yang dikha- berakibat kepada bencana ban- main pijak bukan lagi zaman- nya," tutur bupati yang keliha- tan sering mengunjungi masya- rakat pedesaan bahkan ka- dangkala naik kendaraan roda dua sendirian lagi. ● Ibnu Kasir 50 Waspada/Ibnu Kasir Bupati Langkat H Syamsul Arifin SE dengan kenderaan roda dua mengunjungi lapisan masyarakatnya. SENIN 25 FEBRUARI 2002 7 Langkahi Wewenang Tidak Masalah SEJAK dikeluarkannya UU No.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, banyak daerah terlebih-lebih daerah tingkat II terus berupaya untuk meningkatkan PAD-nya (Pendapatan Asli Daerah) yang tujuannya untuk dapat lebih mempercepat laju pembangunan daerah itu Sibolga. Sementara saat ditanya mengenai berapa banyak izin SPI di atas 30 GT yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kelahutan dan Perikanan kota Sibolga, menurut S.Simanjuntak masalah pengeluaran izin yang dilakukannya itu merupa- kan masih uji coba dan menurutnya sesuai dengan pengarahan Walikota Sibolga hal ini dicoba dulu kalau banyak tantangan distop, jelasnya. sendiri. Sedangkan saat ditanya tidak adanya koordinasi dengan pihak terkait sehingga sudah dua kapal yang ditahan Dokumen kapalnya oleh Lanal Sibolga baru-baru ini, Juntak menolak, menurutnya koordinasi itu sudah dilaksanakan sebelum izin SPI itu dikeluarkan terutama dengan Dan Lanal Sibolga. Dalam rangka meningkatkan PAD tersebut serta adanya UU itu, terkadang dalam mengejar PAD pemerintah daerah terus saja berupaya walaupun harus melangkahi aturan-aturan atau porsi yang seharusnya bukan ditangani oleh daerah. Seperti halnya Pemko Sibolga c/q Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga, kendatipun PP No. 15 tahun 1990 tentang pengeluaran izin SPI (Surat Penangkapan Ikan) di atas 30 GT dikeluarkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan tangkap dan SK Menteri Pertanian 191 tahun 2000 tentang wewenang perizinan SPI yaitu 0 sampai 9 GT izin SPI dikeluarkan oleh daerah tingkat II, 10 sampai dengan 29 GT izin SPI dikeluarkan oleh tingkat I dan 30 GT keatas izin SPInya dikeluarkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Namun Pemko Sibolga c/q Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga mengambil jalan pintas dengan mengeluarkan izin SPI 30 GT keatas yang sertifikat SPInya ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga Ir.S.Simanjuntak. Dalam sertifikat izin SPI yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga tertulis adanya tembusan kebeberapa instansi terkait masing-masing Dirjen tangkap Dep. Kelautan dan Perikanan, Direktorat jenderal perhubungan laut, Mabesal, Pangkoopskamla Barat/Timur, Kepala Dinas Perikanan Prov.Suma- tera Utara. Menurut Informasi yang berhasil dihimpun Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga telah mengeluarkan 16 izin SPI yang rata-rata di atas 30 GT yang seharusnya izin SPI diterbitkan oleh pusat, bahkan di antara izin SPI yang telah dikeluarkan itu terdapat 88 sampai 98 GT. Tentang permasalahan ini kata Simanjuntak, pihaknya telah menyurati Menteri tanggal 14 Mei 2001 yang intinya agar diberikan wewenang ke daerah dengan harapan agar 80 GT kebawah izin pengeluaran SPInya ditangani oleh daerah, namun surat tersebut sampai saat ini belum ada balasan. Lebih lanjut dijelaskannya bahwa izin SPI di atas 30 GT yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan perikanan kota Sibolga rata-rata dipungut biaya Rp 963.000 dengan rincian untuk biaya administrasi materai dan lainnya, sedang- kan untuk kas PAD hanya sebesar Rp 240.000. Ketua HNSI Sibolga Asril Tanjung saat ditanya mengenai ini sangat terkejut sebab menurutnya PP No.15 tahun 1990 sampai saat ini belum dicabut. Namun kata Asril, kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perika- nan itu didukungnya, disebabkan kata Asril apabila untuk mengurus izin SPI di atas 30 GT ke pusat prosedurnya sangat sulit dan lambat sehingga memperumit para pengusaha, walaupun ia sendiri masih bingung tentang keberanian Pemko Sibolga c/q Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga mengeluarkan izin SPI yang seharusnya bukan wewenang daerah. Sementara anggota DPRD Sibolga dari F- Golkar Nurdin Z yang juga menangani komisi tentang kelautan dan perikanan yang dimintai tanggapannya menjelaskan bahwa sampai saat ini DPRD Sibolga masih hanya membahas masa- lah rekomendasi Tk II karena masalah izin ini terlalu banyak dirokrasi, namun tidak membahas masalah izin SPI 30 GT ke atas, dengan pembaha- san ini diharapkan tidak terlalu banyak sehingga birokrasinya hanya dari Tk II ke pusat. Sementara saat ditanya masalah bisa atau tidaknya izin SPI di atas 30 GT dikeluarkan oleh Tk II, kata Nurdin sampai saat ini belum ada ketentuan Sedangkan Perda khusus untuk penerbitan yang mengatur bahwa 30 GT ke atas dikeluarkan SPI di atas 30 GT sedang diajukan ke DPRD izin SPInya oleh tingkat II, jelasnya. (czn) Menurut banyak pihak kebijakan yang dibuat oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kota Sibolga merupakan kebijakan yang terlalu berani dan berlebihan sebab telah terlalu jauh melang- kahi wewenang dan keputusannya tidak kuat dasar hukumnya terlebih-lebih belum didukung oleh DPR Sibolga melalui Perda (Peraturan Daerah) yang telah disetujui oleh DPRD setempat, kendati pun dengan alasan PAD. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga Ir.S.Simanjuntak saat dikonfirmasi Waspada di kantornya baru-baru ini menjelaskan, kebijakan itu merupakan kebijakan Walikota Sibolga dalam rangka perolehan pendapatan asli daerah. Menurutnya, perangkat hukum dalam penerbitan SPI di atas 30 GT yang menjadi perangkat hukum dasar adalah Perda Kota Sibolga Nomor 16 tahun 1998 mengenai penari- kan Retribusi pengujian kapal perikanan, walau- pun dia mengakui PP (peraturan pemerintah) lebih tinggi dari perda Kota Sibolga No.16 tahun 1998. Tentang penangkapan oleh Lanal Sibolga kata Simanjuntak, sudah dibicarakan kepada Dan Lanal Sibolga namun pada pembicaraan itu kata Simanjuntak Dan Lanal minta untuk Februari ini jangan lagi dikeluarkan izin SPI di atas 30 GT. "Dan Lanal Sibolga mengharapkan agar rekomendasi saja yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Sibolga," jelasnya kepada Waspada. Atas permintaan Dan Lanal Sibolga tentang rekomendasi kata Simanjuntak kepada Dan Lanal bahwa rekomendasi tidak kuat dasar hu- kumnya dan tidak boleh dipungut PAD. Ir.S.Si- manjuntak juga mengakui bahwa kebijaksanaan yang dilakukan dengan mengeluarkan izin SPI di atas 30 GT telah melangkahi wewenang tingkat Idan pusat, namun lagi-lagi ia beralasan bahwa kebijaksanaan yang diambilnya itu demi PAD kota Sibolga. QURBAN AMPI TANJUNG ANOM: AMPI Kelurahan Tanjung Anom, Kec.Pancurbatu. Kab.Deliserdang melakukan pemotongan beberapa ekor hewan Qorban, Jum'at (22/2), di Kompleks Bank Danamon Jl.Sei Glugur Rimbun, Desa Tanjung Anom usai melaksanakan shalat Idul Adha di Lapangan Volley setempat. Acara pemotongan hewan qurban yang dikordinir Abd Rahman Simatupang dari anggota IPK Ranting Sekip dengan Diketuai Kastiar selaku Ketua AMPI dan Mhd Harris dan Ucok Nenek sebagai Sekretaris turut dihadiri Kepling III, pemuda dan masyarakat setempat, berlangsung penuh kekeluargaan. Sedangkan pemotongannya dilakukan Al Ustaz Syarifuddin Manurung. "Ini pertama diadakan AMPI Kelurahan Tj.Anom dan tahun mendatang acara qurban ini akan ditingkatkan lagi," ujar Kastiar dengan mengaku daging qurban itu dibagi bagikan kepada masyarakat setempat.(m23) Jalur lintas timur pulau Sumatera nyatanya tak sejeng- kalpun terputus. Mulai dari Ban- dar Lampung sampai ke ibukota Banda Aceh, Provinsi Naggroe Aceh, sudah dapat dibuktikan, tak perlu transit segalanya, kare- na hubungan transportasi yang tidak dipersoalkan lagi. Namun untuk jalur lintas barat, nampak- nya seperti terjadi penganakti- rian. Kalau diambil garis lurus, hanya sampai di kota Barus ka- wasan Tapanuli Tengah (Tap- teng) baru terpenuhi sarana jalan negara. Jalur Barus itupun ham- pir tak pernah dilewati kendara- an umum dari Sumbar secara rutin, karena Sibolga seperti pu- nya jalur tersendiri yang sangat membatasi dengan membelok- kan langsung arah kota Tarutung (Taput). Begitupun, entah kena- pa jarak kurang lebih seratus kilometer lagi Barus (Tapteng)- Singkil (Aceh Singkil) itu harus terputus, padahal kalau diba- ngun sarana jalan untuk meng- hubungkan dua daerah berte- tangga yang sekaligus meng- hubungkan Sumut-Naggroe Aceh akan menjadikan dua kawasan itu berjarak dekat dengan arus lalu lintas, timbal balik, yang lancar. Sekarang itulah yang ditun- tut masyarakat, terutama da- tangnya dari masyarakat Aceh Singkil yang daerahnya baru saja dimekarnya menjadi kabupaten. Sebaliknya untuk masya-rakat Tapteng, terutama yang berdiam di kota Barus, belum begitu ter- dengar tuntutan itu. Begitupun, bila didengungkan tuntutan ini, warga Barus, jelas takkan meno- Tuntutan Masyarakat Terhadap Pembangunan Jalan Singkil-Tapteng lak mengingat pentingnya pem- Kampung" ini mengakui tentang bungunan sarana jalan yang bisa keyakinan mereka terhadap menghubungkan Barus-Singkil Bupati Singkil untuk keberha- yang akan berguna menunjang silan pembangunan jalan ini peningkatan ekonomi kedua karena saat ini memang sedang daerah bertetangga tadi. Sepa- giat giatnya pembagunan dilak- ling tidak, lahan tidur yang seki- sanakan di kabupaten yang baru an lama dibiarkan terlan-tar sekitar dua tahun diresmikan. akan menjadi hidup karena akan Selain pembungunan sejumlah bisa dimanfaatkan untuk sektor kantor camat sejalan dengan ekonomi yang menguntungkan. dimekarnya dua kecamatan, Presedium Komunikasi Ma- Simpang Kanan Dan Simpang syrakat Perantau Aceh Singkil Kiri, menjadi 12, bangunan kan- (KOMPAS) Pidin Sagala bersama tor lain seperti Kantor Dinas Pe- pengurus lainnya Asrau Berutu ternakan, Pendidikan, Pariwisa- dan Juta Pohak serta Ketua Him- ta, Pertanian dan lain lain juga sedang giat giatnya dibangun di Aceh Singkil. Tak kalah menarik- nya adalah pembangunan Pondo- po dan Stadion olahraga di Singkil. punan Masya-rakat Pakpak (HIMPAK) Fahruddin Kudadiri bersama Edison Manik, SE sela- ku Sekjen, baru baru ini telah mengadakan lawatan pulang kampung yang tergabung dalam satu tim. Mereka telah meninjau daerah perbatasan Aceh Singkil- Tapteng, tepatnya kawasan Man- duamas. Dari pengamatan mere- ka, jalan menghubungkan Sing- kil-Barus sangat men-desak diba- ngun, sementara lokasi sepan- jang kurang lebih 100 KM itu sa- ngat memung-kinkan walau harus menerobos daerah pantai berhutan. Bupati Aceh Singkil H.Mak- mur Syahputra, SH yang turut menyertai tim itu ke daerah per- batasan menyambut baik renca- na pembangunan jalan Singkil Barus walau dia belum meng- ungkapkan langkah langkah apa yang mesti dilakukan sebagai awal ke arah terlaksananya pem- bangunan sarana jalan yang sa- ngat ditunggu tunggu masyara- kat kedua daerah itu. Tim Pulang Selain itu tim "pulang kam- pung" tadi juga sangat bangga dengan sikap keterbukaan Bu- pati Aceh Singkil, termasuk da- lam upaya membentuk suatu pe- merintahan bersih lewat laporan dan pengaduan kepada pihak berwajib terhadap pelaku ter- sangka korupsi Rp 4 miliar yang kini sudah tiga orang ditahan untuk diproses secara hukum. "Mudah-mudahan pembangu- nan di berbagai sektor di kabupa- ten Aceh Singkil segera terwujud sejalan dengan harapan masya- rakat yang dipercayakan kepa- da Bupati H.Makmur Syahputra, SH," ujar Ir.Baharuddin Berutu selaku Ketua Majelis Kerjasama Pakpak Islam pusat menanggapi aksi pembangunan yang sedang berlangsung di Aceh Singkil saat ini. (m23) 2cm Color Rendition Chart