Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4cm WASPADA DEMI KEBENARAN DAN KEADILAN Harian Umum Nasional WASPADA Terbit sejak 11 Januari 1947 Pendiri: H. MOHAMMAD SAID (17 Agustus 1905 - 26 April 1995) Hj. ANI IDRUS (25 November 1918-9 Januari 1999) Pemimpin Umum: dr. Hj. Rayati Syafrin, MBA Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H. Prabudi P. Said Wakil Pemimpin Umum/Wapemred: H. Teruna Jasa Said Pemimpin Perusahaan: dr. Hj. Rayati Syafrin, MBA Redaktur Pelaksana Azwir Thahir, Sofyan Harahap Dewan Pelaksana Redaksi : T. Junaidi, Hendra DS, Edward Thahir, Muhammad Joni, Sumaharja Ritonga, Nurhalim Tanjung. Akmal AZ, Rudhy Faliskan Alamat Kantor Pusat, Penerbit, Redaksi, Tata Usaha/Periklanan Jalan Letjen Suprapto/Brigjen Katamso No. 1 Medan 20151 Tel. (061) 4150858 (3 saluran), Faks: (061) 4510025 e-mail :waspada@indosat.net.id Kantor Biro redaksi/Perwakilan Periklanan: (1) Bumi Warta Jaya, Jalan Kebon Sirih Timur Dalam No. 3 Tel. (021) 322216 Faks. (021) 3140817 Jakarta Pusat (2) Perwakilan Waspada Jalan Ratu Syafiatuddin No. 21-C Tel. (0651) 22385 Banda Aceh 23122 (3) Jalan Listrik No. 11 Lhokseumawe Tel. (0645) 44206 NA 20 (4) Komplek Windsor Square Blok B No. 28 Nagoya, Batam Tel. (0778) 430923 Penerbit PT Penerbitan Harian Waspada Komisaris Utama: Tribuana Said Direktur Utama: dr. Hj. Rayati Syafrin, MBA SIUUP: 065/SK/MENPEN/SIUUP/A.7/1985 tanggal 25 Februari 1988 ISSN 0215-3017 Percetakan Percetakan Web PT Prakarsa Abadi Press, Jalan Letjen. Suprapto/Brigjen Katamso No.1 Medan 20151 Tel.612681 Isi di luar tanggungjawab pencetak Harga iklan tiap mm kolom Rp. 7.000 ukuran 42 mm. Tajuk Rencana Polisi Harus Proaktif P ublik berharap para elite politik tidak macam-macam. Terbuka sajalah kepada rakyat. Kalau menuduh seseorang lengkapi dengan barang bukti dan laporkan ke polisi untuk ditin- daklanjuti kasusnya. Bulog-II dibentuk karena besar kemungkinan tuduhan Gus Dur tersebut benar sehingga dia pula yang bakal mendapat bala, nasibnya bisa seperti Akbar Tandjung kalau Kejagung menjalankan fungsinya. Apalagi ketika diminta mengadukan Gus Dur-andai tidak benar, Hamzah Haz menolak dengan alasan klise: takut kehilangan pahala dari kebohongan Gus Dur. Kalau saja informasi yang disampaikan Gus Dur benar di mana suami Presiden Megawati terlibat dalam penerimaan dana nonbujeter, maka kita tidak yakin Pansus Bulog-II bakal terbe Begitu juga polisi diharapkan proaktif dalam menindaklanjuti setiap kasus yang sudah tersiar luas di masyarakat. Jangan hanya menunggu bola. Laksanakan jemput bola sehingga citranya membaik di masyarakat. Lucu juga kalau Kapolri Jenderal Pol Da'i Bachtiar pun menerapkan sistem menunggu bola, lebih prihatin lagi kalau Kapolri sampai meminta orang-orang yang memberikan informasi penye- lewengan uang negara dan pelanggaran hukum menyelidiki/mengusutnya sendiri sehingga polisi tinggal terima bersih saja. Da'i, Kapolri kita yang baru beberapa bulan menggantikan Bimantoro, memang mengharapkan mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyampaikan keterangan resmi kepada kepolisian atau kejaksaan jika memang mempunyai informasi mengenai adanya kasus korupsi seputar keterlibatan Hamzah Haz, Matori Abdul Jalil, Taufik Kiemas, Akbar Tandjung dll dalam kasus dana nonbujeter Bulog. Pernyataan Da'i tersebut kita nilai keterlaluan Orang (Gus Dur) sudah berbaik hati memberikan informasi, kok malah diminta datang mengadu ke polisi. Seharusnya, polisilah yang berterima kasih pada Gus Dur atas informasinya yang sangat bernilai tersebut. Apalagi cukup jelas identitas yang dimaksudkan Gus Dur. Jadi, polisi seharusnya harus datang ke rumah Gus Dur meminta klarifikasi yang lebih rinci, dan setelah itu baru memulai penyidikan dan pemanggilan terhadap orang-orang yang disebut Gus Dur di media massa. Sebab, tugas polisi dan kejaksaan untuk memeriksa setiap orang dalam kasus korupsi, sehingga polisi tak boleh menunggu bak pepatah: 'makan pisang berkubak' alias mau enak sendiri saja. Selaku mantan Presiden RI kita yakin Gus Dur punya bukti yang sangat kuat atas keterlibatan Hamzah Haz dkk. Apalagi setelah tersiar berita tersebut Hamzah Haz membantah dan menyatakan pembentukan Pansus Bulog-II tidak perlu karena kasus yang menimpa Akbar Tandjung sudah ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Menurut hemat kita, Hamzah Haz takut Pansus Rabu, karena bekerjasama di Afghanistan dan mengatakan ia tak mempunyai bukti bahwa Iran menyembunyikan para anggota jaringan "teroris" Al-Qaidah. Ia juga mengatakan kepada para wartawan bahwa ia tak mempunyai bukti bahwa Iran mem- punyai senjata nuklir dan ia kaget bahwa Presiden AS George W. Bush menyebut Iran bagian dari "poros kejahatan".(Ant/AFP:14/3-'02). Seperti dimaklumi, dalam pidato kenegaraan- nya, Selasa 29 Januari 2002 yang lalu, di Kongres, Presiden Bush mengemukakan: "Iran, Irak dan Korea Utara tengah berusaha mengembangkan senjata penghancur massal" dan merupakan "poros kejahatan" yang bisa memeras AS dan menyerang sekutu-sekutunya. Sekjen PBB dan Hubungan AS-Iran mundur setiap agresi pemerintahan Amerika-Zionis," ucapnya. Tentu saja kecaman-kecaman terhadap pe- mimpin AS itu muncul dari para pemimpin negara- negara tersebut termasuk dari Cina yang tidak menyarankan penggunaan bahasa seperti ini da lam hubungan internasional. Hal ini dinyatakan kepada pers oleh jurubicara Kemlu Cina, Kong Quan. (Ant/Rtrs:31/1-'02). Menurutnya Cina meyakini semua negara harus diperlakukan sama dalam hubungan inter- nasional. Bila tidak, itu akan merusak suasana untuk mencari penyelesaian bagi permasalahan- permasalahan terkait dan itu tidak akcn kondusif bagi perdamaian serta stabilitas regional dan dunia. Kecaman bernada serupa terlontar dari Korea Utara, yang memang selama ini selalu dijadikan sasaran kecurigaan Washington untuk persenjataan pemusnah massalnya. Melalui KB beritanya, Korean Central News Agency (KCNA), Pyongyang mengatakan, pernya taan Presiden Bush itu menandai Washington tengah menerapkan "sikap bermusuhan dan agresif yang membawa kedua belah pihak ke arah konflik baru. Demikian pula reaksi keras datang dari Irak melalui pernyataan seorang anggota parlemen Irak terkemuka, Salim al-Qubaisi, Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri dan Arab di Parlemen Irak. Al-Qubaisi menyatakan sehari setelah pidato Bush bahwa tuduhan pemimpin AS itu tersebut tidak berdasar sama sekali. "Pemerintahan Amerika di bawah dua Bush dari waktu ke waktu selalu mengancam Irak dan membentuk opini dunia untuk agresi baru terhadap Irak," kata Qubaisi yang merupakan pejabat senior partai berkuasa Baath. "Ancaman semacam itu tidak membuat kita takut dan rakyat Irak sudah siap untuk memukul 18 Maret nanti. Kalaupun dalam rapat paripurna DPR-RI dilakukan voting yang mengharapkan Pansus terbentuk relatif lebih kecil, ketimbang yang menolak. FKB dkk akan menerima pil pahit alias kalah. Suara F-PDIP akan pecah dan mayoritas berpihak pada Megawati selaku ketua umum dan istri Taufik Kiemas. Suara F-PG bulat menolak Pansus, begitu juga suara F-PP. Kalaupun ada yang lari jumlahnya tidak signifikan. Mungkin benar kalau Gus Dur berupaya memancing keberanian Golkar agar blak-blakan mengungkap siapa-siapa saja yang menerima dana nonbujeter Bulog sehingga yang bakal kena tidak hanya Akbar Tandjung saja, tetapi juga sejumlah tokoh-tokoh partai lainnya. Gus Dur menyebut Hamzah Haz menerima dana Rp 24 miliar, Taufiq Kiemas Rp 38 miliar dan Akbar Tandjung Rp 54 miliar. Partai Golkar memang pernah berjanji akan membongkar total aliran dana nonbujeter yang juga dinikmati para pimpinan partai besar lainnya jika tekanan kepadanya melalui pembentukan Pansus Buloggate II semakin gencar. Karena sudah semakin nyata keterlibatan Akbar Tandjung maka upaya menggagalkan maupun membentuk Pansus semakin hangat saat ini. Kita merasa proses hukum dan politik bisa berjalan secara bersamaan. Saling membantu, ingat- mengingatkan. Di sinilah polisi harus proaktif aliran dana ilegal tersebut tanpa harus menunggu. mengejar orang-orang yang disinyalir menerima Kita yakin informasi Gus Dur benar. Apalagi dia mantan orang nomor satu di republik ini. Karena partai-partai besar memperoleh dana ilegal maka sepantasnya kalau kasus dana nonbujeter ini diusut hingga tuntas demi tegaknya supremasi hukum di negeri ini. Masalah dampak yang bakal timbul sama-sama dihadapi. + pada S Mengenai persepsi dan reaksi Iran justru dike- mukakan oleh Sekjen PBB Annan yang mengatakan, "sejak Bush menyampaikan pidatonya, seorang wakil menteri Iran datang ke sini untuk memberikan saya daftar elemen-elemen yang tak disenangi, Al-Qaidah dan Taliban, bahwa mereka (Iran) telah meminta untuk meninggalkan negara mereka". Annan juga mengatakan Iran telah menyatakan bahwa ia akan meneruskan upaya ini dan meyakin- kan saya tentang tekadnya untuk bekerjasama. Ditanya apakah ia menerima laporan dari Ba- dan Enerji Atom Internasional (IAEA) bahwa Iran telah mengembangkan senjata penghancur massal, ia menjawab: "Saya tidak menerima laporan se- macam itu dari Badan Atom tersebut". "PBB memperoleh dukungan yang baik dari Iran soal Afghanistan," kata Annan. "Pemerintah Iran sangat membantu di Bonn," tempat PBB menyelenggarakan konperensi berbagai pihak Afghanistan pada Desember 2001 yang lalu yang membentuk pemerintahan sementara untuk menjalankan roda pemerintahannya setelah tum- bangnya pemerintahan Taliban, katanya. "la (Iran) sangat membantu pada saat pelantikan Pemimpin (Hamid) Karzai," lanjutnya. Ia mengingatkan ketika ia pergi ke Teheran pada 25 Januari setelah mengunjungi Afghanistcn, ia meminta pemimpin Iran itu untuk membantu. "Semua dari mereka, dari Ayatollah Khamenei ke bawahannya, setuju bahwa mereka akan mela- kukannya karena Afghanistan yang stabil dan damai merupakan kepentingan mereka," katanya, sambil menunjuk Pemimpin Spiritual Iran dan pejabat yang paling senior tersebut. Tampaknya Sekjen PBB Annan kian terbuka untuk menyampaikan kritik terhadap penguasa Gedung Putih yang telah dimulainya pekan lalu dengan mengecam dan menyatakan bahwa pen- dudukan Israel (sekutu Barat yang sangat didukung AS tersebut) atas wilayah Palestina dan tanah Arab lainnya termasuk Yerusalem adalah tidak sah. Bukankah Resolusi DK-PBB No.242/1967 Arab yakni dataran Sinai, dataran tinggi Golan, mewajibkan Israel melepaskan wilayah-wilayah Tepi Barat, Jalur Gaza dan Yerusalem yang di- dudukinya dan dicaploknya secara tak sah. Dalam hal ini posisi Iran di mata AS kembali tetap sebagai "musuh bebuyutannya" yang digo- longkannya sebagai bagian dari teroris internasional. Jadi seperti halnya Pakistan, Iran dicampakkan AS setelah selesai membantu menggulingkan kekuasaan Taliban.-- SUDUT BATUAH Megawati Soekarnoputri mengancam mundur sebagai ketua umum PDI Perjuangan bila anggotanya bertekad menggolkan Pansus Bulog-gate II Mundur ya mundur sajalah mbak enggak usah pakai ngancam, he...he...he *Wakil Presiden Hamzah Haz dikabarkan mempersilakan Panitia Khusus (Pansus) Bulog- gate II dibentuk jika bermanfaat bagi semua pihak -Mulai ada perasaan bimbang nich! Mantan Menteri Keuangan Dr Fuad Bawazier menilai pemerintahan Mega tidak membawa perubahan baik bidang manajemen,ekonomi-politik maupun hukum Zaman ente dulu gimana wan? SENIN, 18 MARET 2002 6 Gaji DPR dan Penderitaan Rakyat cermati, bila sebelumnya gaji pokok ang- gota dewan Rp 4,2 juta, maka bila permin- taan itu dipenuhi gaji mereka akan melon- jak menjadi Rp 12 juta. Angka Rp 4,2 juta dipandang sudah mencukupi, apalagi banyak pula anggota dewan yang mene- rima hibah atau pendapatan-pendapatan lainnya. Diprediksikan, tidak ada satu orang pun anggota dewan yang hanya menerima gajinya saja melainkan ada di luar gaji dan mungkin lebih banyak lagi. kebencian mendalam. Rakyat kecil tahu bahwa mereka kecil. Tetapi begitupun jangan terus disepelekan, melainkan bagaimana upaya kita mengangkat harkat dan martabat rakyat kecil (wong cilik) sehingga mereka dapat berubah menjadi masyarakat menengah dan peningkatan selanjutnya. Para anggota dewan yang mengguna- kan hati nuraninya dalam bertindak, Insya Allah akan ada kepedulian terhadap pen- deritaan rakyat. Dengan demikian, Insya Allah rakyatpun akan senang dan akan berdoa untuk keselamatan dan kebahagiaan anggota dewan, baik di dunia maupun di akhirat. Penutup DPR sebagai salah satu pengelola negara telah diberi gaji untuk menghidupi mereka dan keluarga mereka. Usul kenaik- an gaji mereka dapat dimaklumi tapi me- reka pun harus lebih maklum keadanan perekonomian kita masih morat-marit. Karena itu, para anggota dewan yang ter- hormat dimohon kesabarannya dengan gaji yang ada saat ini. Wak Doel Oleh Dr H Hasan Mansur Nasution MA Dosen Pascasarjana IAIN SU dan Ketua Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sumut S angat menarik untuk dibaca dan dicermati berita Harian Waspada, Senin, 25 Februari 2002 tentang "Berkaitan usul Kenaikan Gaji DPR Memalukan dan tak Pantas". Usul kenaikan gaji adalah hal yang biasa saja dan sah-sah saja dila- kukan, apalagi suasananya memang tepat seperti terjadinya kenaikan harga di pasar- an, sehingga yang dilakukan dikatakan sebagai penyesuaian. anggota DPR agar gaji pokoknya dinaikan adalah sesuatu yang memalukan dan hal tersebut tidak pantas dilakukan oleh ang- gota DPR. Para anggota DPR adalah ma- nusia pilihan dan banyak orang yang menginginkan agar bisa menjadi anggota DPR. Tetapi hanya sebagian orang yang dapat meraihnya. Mungkin mereka meraih- nya secara sah dan mungkin juga per- mainan uang pada saat pemilu. Tetapi keadaan bisa menjadi lain bila yang mengusulkan kenaikan gaji itu adalah DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai sosok hamba Allah yang selalu dikatakan- nya sebagai anggota dewan yang terhor- mat. Yang tergambar dalam benak setiap orang bahwa anggota DPR adalah anak manusia beruntung dengan berbagai ma- cam fasilitas yang mereka peroleh. Berkaitan dengan DPR yang me- ngusulkan kenaikan gaji dalam suasana perekonomian yang belum membaik dan banyaknya terjadi akhir-akhir ini yang memilukan hati rakyat atau banyaknya penderitaan rakyat, seperti musibah banjir maka dipandang sangat tepat agar setiap individu turut berpartisipasi mengkritisi gaji DPR dan penderitaan rakyat. Memalukan Diprediksikan sangat banyak masya- rakat yang memandang bahwa usul emasa pemerintahan orde baru, hak recall umumnya ditujukan kepada anggota DPR yang vokal. Kini, mendadak sontak lembaga recall ingin dihidupkan kembali. Ketua MPR Amien Rais paling keras menyuarakan hal terse- but. Kalau ada anggota DPR yang sering bolos, tidak pernah rapat dan menginjakkan kaki ke gedung DPR, tidak lagi membela rakyat, namun tiap bulan tetap mengambil gaji buta dan honor yang besar, menurut Amien Rais, perlu dipertimbangkan oleh partai agar direcall. Adanya keinginan untuk menghidup- kan kembali lembaga recall, didasarkan pada realita atas sikap dan perilaku oknum anggota dewan yang mengabaikan tugas dan fungsinya, misalnya wakil rakyat kerja- nya berantem seperti preman. Wakil rakyat hanya bisa cuap-cuap. Wakil rakyat hanya bisa minta kenaikan gaji dan fasilitas lain- nya. Wakil rakyat hanya bolos saat rapat soal rakyat. Banyak lagi predikat miring yang kini harus disandang mereka. Seiring dengan euforia reformasi, tampaknya para penghuni lembaga legis- latif kita khususnya di DPR, memang aneh- aneh. Tak salah bila akhirnya yang masih memiliki hati nurani dan tidak mau terjebak kepura-puraan, tetap bercokol di lingkung- an yang sudah ingkar dengan apa yang digembar-gemborkan saat kampanye pemilihan umum. Oleh Sumaharja Ritonga Redaktur Opini Perbuatan pengusulan kenaikan gaji anggota DPR dikaitkan dengan gaji ekse- kutif yang jauh lebih tinggi dari mereka (DPR/legislatif). Dengan demikian tampak anggota DPR tidak mau ketinggalan dalam perolehan dana setiap bulannya. Hal ini adalah sifat atau karakter individu yang dapat dipahami. Namun demikian patut dicermati bahwa setiap anggota DPR ada- lah manusia yang berada di posisi mene- ngah ke atas dan barangkali tidak ada satu orang pun anggota DPR yang tidak memi- liki kendaraan (mobil). Atau bila kita jalan- jalan ke gedung DPR atau DPRD akan terlihat betapa banyaknya mobil yang diparkirkan dan sebagian di antaranya ditunggu supir pribadi. S alah satu persoalan besar dalam sistem ekonomi politik Indonesia adalah birokrasi. Birokrasi adalah mesin pemerintahan yang sangat besar dengan peranan mutlak di berbagai bidang ekono- mi maupun sosial politik. Peranan birokrasi masih mutlak diperlukan untuk beragam bentuk pelayanan dan pengaturan berbagai bidang kegiatan ekonomi maupun sosial politik, tapi kinerjanya masih jauh dari harapan rata-rata masyarakat luas. Karena itu, tuntutan khusus untuk tujuan persaingan dan kecepatan pelayanan yang ekstra terpaksa masih sulit dilakukan karena wa- tak birokrasi tersebut yang masih primitif. Buruknya birokrasi menjadi problem yang terbesar di Indonesia. Ini baru disadari oleh Megawati Soekamoputri ketika beliau jadi presiden RI. Berpidato di hadapan peserta Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Tingkat Nasional di Jakarta (11/12), Presiden Megawati Soekarnoputri menyatakan kekesalannya pada aparat birokrasi pemerintahan. Ia mengatakan bahwa ia memimpin pemerin- tahan yang saya sebut keranjang sampah karena birokrat yang tidak mau turun, yang tahunya hanya bagaimana menyodorkan yang baik-baik kepada atasannya. Terlepas adanya pro dan kontra terha- dap pernyataan Presiden Megawati, tipikal Kesenangan yang dimiliki anggota DPR:nilah yang menyebabkan orang ber- anggapan bahwa gaji DPR saat ini diang- gap sudah mencukupi. Cobalah kita Oleh Syamsul Qamar Peneliti PPA Consultants Sumut, Pendiri BEST Forum Perbedaan gaya hidup anggota DPR sudah jelas jauh berbeda dengan gaya hidup rakyat biasa. Dalam hal perbedaan itu yang memang harus berseda hendaknya dapat direnungkan bahwa perbedaan itu jangan terlalu jauh mengakibatkan terjadinya Menghidupkan Kembali Lembaga Recall Saya ingin menyampaikan keluh kesah saya kepada Lippo- bank Jalan Pemuda Medan pada umumnya dan khususnya kepa- da AIG Lippo. Belum lama ini, adik saya ingin menabung ke Lippobank, yang seperti biasa- nya juga dia setiap bulannya menabungkan uangnya ke bank tersebut. Bermula dari segala perilaku sebagian anggota DPR itulah, muncul keinginan sebagian ketua umum partai politik (par- pol), untuk menghidupkan kembali lemba- ga recall (menarik kembali). Dengan ada- nya sistem recall, akan memudahkan partai mengontrol kinerja anggotanya. Hanya, mereka berdalih, recall seka- rang beda dengan era orde baru. Yang layak untuk di-recall saat ini adalah anggota DPR yang suka membolos, tetapi hanya senang mengambil gaji, atau melanggar kode etik seperti melakukan tindakan asu- sila. Sementara jika ada yang vokal, tidak lagi dikenakan recall seperti era orde baru. Pertanyaannya, akankah lembaga recall itu tidak malah disalahgunakan ketua umum partai, apabila ada kebijakannya ditentang salah seorang anggotanya ? Mungkin saja dengan alasan melanggar disiplin partai atau yang lainnya, terkesan dicari-carikan agar ada alasan pembenar dalam menerapkan recall dimaksud. Memang benar yang ia pre- sentasikan, tapi mengapa kepa- da nasabah yang seorang maha- siswa dan hanya memiliki uang birokrasi yang disebut sebagai "yang tahunya hanya bagaimana menyodorkan yang baik-baik kepada pemimpinnya" bukanlah hal yang baru. Political and Economic Risk Con- sultancy (PERC) berbasis di Hongkong meneliti pendapat para eksekutif bisnis asing (ekpatriats), hasilnya birokrasi Indo- nesia dinilai termasuk terburuk dan belum mengalami perbaikan berarti di bidang keadaan tahun 1999, meskipun lebih baik dibanding China, Vietnam dan India. Me- nurut mereka, masih banyak pejabat tinggi pemerintah Indonesia yang memanfaatkan posisinya untuk memperkaya diri sendiri dan orang terdekat. Hasil penelitian PERC menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat korupsi tertinggi dan sarat kronisme dan skor 99,91 untuk korupsi dan 9,09 untuk kronisme, dengan skala penilaian yang sama antara nol yang terbaik hingga sepuluh yang terburuk (Syafuan Rozi S, 2000). Tradisi Buruk Birokrasi Banyak persoalan yang sudah men- jadi tradisi buruk birokrasi yang semestinya sudah dipahami oleh Mega sebagai loko- motifnya. Persoalan pertama adalah budaya politik yang otoriter dan feodal. Birokrasi dipandang sebagai kasta tertinggi sehingga Penipuan Terselubung pas-pasan setiap bulannya? Apa- Ala AIG Lippo lagi dengan setoran setiap bulan- nya Rp 180.000. Sementara seba- gai mahasiswa yang ketika men- jalankan aktivitas kuliahan ter- kadang membutuhkan yang serba dadakan. Penderitaan Rakyat Tampaknya penderitaan rakyat terus saja ada dan kadan-kadang penderitaan itu bertambah seperti terjadinya bencana banjir yang sampai saat ini penderitaan tersebut masih dirasakan rakyat. Dalam suasana seperti ini sangat diharapkan bantuan dari semua pihak termasuk dari anggota dewan yang terhormat. Anggota dewan dapat memberikan sumbangan serupa makanan atau pakaian bekas layak pakai. Diharapkan seluruh anggota dewan turut berpartisipasi memberikan sebagian kecil pendapatannya untuk membantu penderitaan rakyat. Hal ini juga sekaligus untuk mengurangi rasa sedih rakyat atau rasa benci rakyat kepada dewan, yang mereka pandang sebagai manusia berun- tung dan anggota dewan menikmati kursi empuknya dari sebab suara rakyat. Penderitaan rakyat tidak saja dan me- reka yang tinggal di tempat terpencil yang belum terjangkau teknologi modern, (Ekspresi Kecewaan Terhadap Wakil Rakyat) substansi kepentingan bangsa dan rakyat banyak. Kedua, lebih ditempatkan sebagai pancingan politik untuk mendapatkan respons dari rakyat dan utamanya partai pemenang pemilu yang memiliki jumlah anggota terbesar di DPR. Tapi yang terjadi, pada Rabu (13/3) ketika ia ingin menabung ternyata digiring oleh salah se- orang agen AIG Lippo dan mena- Maka terjadilah transaksi, warkan beberapa produk dan pada saat itu kebetulan adik asuransi AIG Lippo tersebut. Dia saya membawa uang Rp 150.000 berusaha mempresentasikan yang memang ingin ditabungkan bahwa AIG Lippo merupakan di Lippobank. Selanjutnya mereka tabungan Rezeki yang dikola- borasikan dengan asuransi, yak- ni 30 persen untuk asuransi dan 70 persen untuk tabungan. Uangnya baru dapat diambil pa- da tahun kedua dan itupun tidak jelaskan berapa yang bisa di- ambil. katakan uang Rp 150.000 itu bisa masuk AIG Lippo (Rp 180.000- Rp 150.000=Rp 30.000) dengan sisa kekurangan Rp 30.000 itu bisa dibayar lusa. batnya menjadi sebuah kemunduran bagi sistem demokrasi kita dalam membangun demokrasi yang sehat. Apalagi, bila sistem recall itu nantinya dikenakan kepada anggota partai yang dianggap bersebe- rangan dengan ketua umumnya. Setelah transaksi itu, adik sa- ya merasa bingung dan langsung menghubungi saya. Dia berusaha menjelaskan kepada saya tentang apa yang terjadi padanya ketika di Lippobank. Karena saya merasa Ekspresi Kekecewaan Adanya suatu "kerinduan" dari se- jumlah ketua umum partai terhadap anggo- tanya yang kini duduk di legislatif untuk me-recall-nya, atau dengan kata lain ke- inginan untuk menghidupkan kembali lembaga recall, tampaknya didasarkan pada realita atas sikap dan perilaku oknum anggota dewan yang mengabaikan tugas dan fungsinya. Rendahnya tingkat keha- diran dalam tiap persidangan, dengan sen- dirinya berimbas pada rendahnya tingkat partisipasi, penyerapan aspirasi yang dapat dilakukan. Akibatnya, kinerja dewan menjadi sangat terganggu. Kalau disimak konteksitas keinginan untuk menghidupkan kembali lembaga recall, yang dulunya sangat "ditakuti" oleh anggota dewan untuk bersuara lantang (vokal), hemat penulis, terkandung dua hal yang paradoks. Pertama, lebih didasar- kan atas kejengkelan dalam melihat sikap dan perilaku politik anggota dewan yang dianggap kurang sungguh-sungguh menja- lankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Mereka lebih suka membicarakan penambahan penghasilan; apakah dengan mengusulkan kenaikan gaji, menambah fasilitas pribadi ketimbang mengikuti si- dang-sidang yang membicarakan aspek Kegelisahan ini menjadi sebuah per- tanyaan juga di kalangan sebagian anggota DPR yang dianggap masih memiliki hati nurani. Sebutlah Prof.Dr.Dimyati Hartono, yang menyayangkan apabila nantinya lembaga recall itu benar-benar diwujudkan. Dimyati mengkhawatirkan sistem politik yang sempat menjadi salah satu hujatan masyarakat di era rezim represif Soeharto itu, akan muncul lagi di era sekarang. Aki- Reformasi Birokrasi? posisinya harus dilayani, bukan sebagai pelayan masyarakat. Berhubungan dengan birokrasi adalah suatu kerumitan, yang selalu dihindari terutama oleh dunia usaha. Jika tidak perlu berhubungan dengan biro- krasi, sebaiknya tidak perlu mendekat kare- na biaya transaksinya sangat mahal dan berdampak kurang menguntungkan bagi perusahaan. Persoalan kedua, adalah jumlahnya yang besar dan tingkat produktivitasnya yang rendah. Meskipun tingkat gaji pega- wai negeri ditahan dengan pendapatan minimal, tetapi pembayarannya tergolong besar untuk anggaran rutin. Keadaan ini membuat birokrasi semakin rumit dan orang-orang terbaik cenderung pergi dari birokrasi. Dengan demikian, birokrasi semakin digeluti oleh orang-orang yang tidak kapabel, tidak kompeten, tidak profesional. Lulusan terbaik dari perguruan tinggi terbaik di dalam maupun di luar negeri semakin enggan masuk ke dalam birokrasi, karena tingkat gaji yang rendah. Keadaan ini akan membuat sistem ekonomi politik di masa mendatang semakin pincang karena kelompok swasta yang cepat ber- gerak dan profesional akan dipimpin oleh kelompok orang di dalam birokrasi, mem- punyai kekuasaan tetapi kapabilitasnya rendah. Itu semua akan menjadi hambatan bagi dunia usaha. Ketiga, adalah persoalan budaya yang berbelit-belit, yang menyulitkan dunia usaha. Birokrasi yang rendah pendapatan- Mereka bersedia mengemba- likan uang adik saya tapi dengan Namun ketika mempresenta- sikan kepada adik saya, agen AIG Lippo tersebut tidak mengambar- persyaratan uangnya dipotong de- kan secara menyeluruh sehingga ngan biaya administrasi Rp 50.000. Ini merupakan penipuan, seharus- nya kalaupun ada biaya adminis- trasi biasanya 10 persen dari total adik saya beranggapan bahwa ketika ia masukan uang ke AIG Lippo Rezeki, juga sama seperti ia masukkan uang ke Lippobank seperti biasanya. biaya yang dikeluarkan. Lagi pula itu sudah merupakan risiko dari perusahaan anda kalau ada se- melainkan di kota-kota besar seperti Jakarta dan Medan yang sudah dimasuki teknologi canggih. Cobalah kita renungkan sausana kota Jakarta yang dihiasi bangunan-ba- ngunan mewah mempesona yang asri menjulang tinggi melebihi tingginya pohon kelapa yang dapat disaksikan di desa-desa terpencil. Tetapi kita jangan hanya mengatakan bangunan mewah menyenangkan, melain- kan harus mengenang dan kalau bisa me- nyaksikan suara langsung bagaimana nasib rakyat kita yang bertempat tinggal di tem- pat-tempat kumuh yang sangat menye- dihkan. Sementara di sebelah tempat ting- gal mereka bertengger bangunan mewah menjulang tinggi. Sekiranya bangunan itu runtuh, merekalah yang dikhawatirkan menjadi korbannya. Saya yang pernah tinggal beberapa tahun di Jakarta dan berkesempatan khut- bah dan ceramah keliling dapat menyak- sikan penderitaan rakyat. Bila anggota dewan berkhutbah di tempat elite dapat diduga isi amplopnya lumayan banyak tetapi berkhutbah di tempat kumuh hanya sekadar apa adanya. Anggota DPR yang bisa berkhutbah tampaknya sangat baik untuk memasuki kawasan kumuh dengan tujuan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam gerak laju pembangunan. Keikhlasan mereka terjun ke tempat rakyat kecil akan sangat besar manfaatnya dan Insya Allah anggota dewan bersang- kutan akan dicintai rakyat. Rezekinya akan orang nasabah yang komplain dan mengganti biaya administrasi tadi. Sebagai perusahaan jasa, ja- ngan anda terlalu banyak menge- jar bonus, sehingga menghalalkan segala cara, tidak memikirkan bagaimana nasib mahasiswa yang uangnya dipotong Rp 50.000 oleh anda. Dan bagaimana pula kalau setiap harinya ada 10 orang kom- plain seperti adik saya. Berapa keuntungan yang dapat diraup oleh AIG Lippo dalam satu ha- rinya? Nama dan alamat ada pada Redaksi Tampaknya, gagasan ini sengaja digelindingkan untuk mengetahui sejauh mana keinginan rakyat termasuk ko- munitas politik untuk memberikan du- kungan terhadap pernyataan itu. Respon yang muncul akan menjadi indikator sejauh mana kinerja dewan sudah memenuhi aspirasi rakyat dan amanat reformasi. Ada- kah sikap dan perilaku politik yang dimain- kan sudah sejalan dengan amanat hati nurani rakyat, ataukah justru sudah kehi- langan hati nurani ? Semua itu akan menyangkut upaya introspektif dalam menjalankan roda reformasi politik dan demokrasi. Apabila respon yang muncul mendukung hidupnya kembali lembaga recall itu, berarti masya- rakat dan komunitas politik cenderung melihat kondisi dan tertib politik masa lalu bisa berjalan lebih stabil walau tidak ada demokrasi ketimbang saat ini. Itu artinya, masyarakat lebih mendambakan tertib politik yang stabil ketimbang euforia yang tak jelas juntrungannya. Terkait dengan perlu tidaknya lem- baga recall itu dihidupkan kembali, tam- paknya perlu diingat sejarah perkembangan politik di Indonesia yang pada kurun waktu tertentu (era orde baru) pernah menerapkan sistem recalling bagi anggota legislatif. Strategi politik lewat recall yang diterapkan oleh penguasa orde baru saat itu telah nya serta kondisi yang tidak transparan selama tiga dekade telah membuat sistem birokrasi menjadi arena untuk mereguk keuntungan berupa rente dan menyebab- kan prosedur memulai usaha serta per- izinan menjadi rumit. Bagian yang paling jelas dari birokrasi rente adalah kuatnya birokrasi menjadi alat kemenangan kelompok bisnis pelaku kekuasaan, serta menopang sebuah kepa- tuhan dari praktik suap dan korupsi. Praktik penyimpangan dijadikan alat kendali ke- kuasaan yang efektif. Reformasi Birokrasi Ada tanggapan pro dan kontra dari pernyataan presiden mengenai kinerja birokrasi yang dipimpinnya. Amien Rais (Ketua MPR RI) menanggapi pernyataan Mega sebagai pernyataan yang "kebablas- an". Kalau sudah sampah berarti tidak ada harapan, sudah hopeless. Mudah-mu- dahan pernyataan presiden ini pernyataan emosional. asuransi AIG Lippo ini tidak pan- Prof DR Ir H Andi tas diberikan kepada adik saya, maka hari itu juga saya pergi ke Lippobank Jl Pemuda untuk me- nanyakannya dan membatalkan apa yang telah terjadi pada adik saya. Abdurrahman Wahid, mantan presi- den RI, menyatakan tak perlu bikin tong sampah segala. Sampah itu sendiri bisa di pulung. Yang penting, bukan sampah atau tidak sampahnya, tapi presiden sebagai pemimpin harus punya pendapat, itu yang paling pokok. Lalu bagaimana Megawati melaku- kan pembongkaran praktik birokrasi yang menurutnya "keranjang sampah". Semen- tara mesin pemerintahan yang digerak- kannya oleh sebagian pegamat mulai me- berkah serta keadaannya tidak akan men- jadi miskin karena kepedulian terhadap orang miskin. Surat Pembaca Tulisan harus ditandatangani dan disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya. Benar dan objektif. Maksimum 1 folio, 2 spasi/Artikel maksimum 5 halaman folio. Terjadinya perbedaan perolehan atau pendapatan manusia di kolong bumi Allah, yang akan hancur dan binasa ini adalah hal biasa sejak dahulu dan diprediksikan sampai akhir zaman. Bila seorang yang memiliki skill tangguh memperoleh dana lumayan adalah wajar. Seorang yang ber- profesi sebagai buruh adalah wajar mem- peroleh kurang dari yang diperoleh dari- pada memiliki skill tangguh. Tetapi keadaan bisa terjadi di mana tampak sosok anak manusia yang skill-nya sama, tetapi pero- lehan berbeda atau di antara dua orang yang skill-nya berbeda, ternyata perolehan yang skillnya lebih rendah perolehannya lebih banyak. Di sinilah barangkali dikatakan orang sebagai nasib. Mereka yang menikmati sebagian anggota DPR tidaklah 100 persen sebagai manusia terbaik. Karena masih banyak manusia potensial, tetapi belum mendapat kesempatan. Karena itu anggota dewan yang terhormat tidaklah berlaku arogan. Melainkan berpenampilan biasa saja dan memiliki keinginan mengem- bangkan diri dan kepedulian terhadap rakyat biasa. Hakim Nasution Telah Tiada Masyarakat Sumatera Utara merasa kehilangan seorang putra sosok tokoh pendidik terbaik bang- sa setelah beberapa lama dirawat di rumah sakit. Akhirnya Bapak "Prof Dr Ir H Andi Hakim Nasu- tion, MSc" Mantan Rektor IPB/ Guru Besar IPB Bogor/Dewan Pe nyantun USU dan Pelopor Pro- gram Pascasarjana USÛ. Senin malam pukul 21.07 WIB (4 Maret 2002) pergi meninggalkan kita se- lama-lamanya untuk menghadap Sang Khalik. Beliau adalah putra terbaik Pidoli, Kecamatan Penyabungan, bangsa yang berasal dari Desa Kabupaten Mandailing Natal (de- sa tempat kelahiran tokoh pendi- Pelopor Kweek School pertama dik nasional "Willem Iskandar untuk Sumatera). Pak Andi Hakim Nasution di- kenal dengan pemikir pendidikan ide/gagasannya yang menonjol: 1. Proyek perintis II siswa-siswi berprestasi di seluruh sekolah lan- jutan di seluruh pelosok Indonesia, diterima masuk ke IPB tanpa me- lalui uji saringan tertulis. Bahkan mampu memandulkan seluruh instrumen sistemik supra dan infrastruktur politik. Instrumen politik ini telah banyak memakan korban politik, utamanya anggota dewan yang memiliki tingkat kevokalan dan kekritisan dalam menyua- rakan kepentingan rakyat. Lembaga recall dianggap sebagai salah satu instrumen yang cukup ampuh untuk melakukan pem- bungkaman politik demi terjaganya sta- blitas politik walaupun besifat semu. Adanya kehendak untuk mengha- puskan lembaga recall pada saat itu, se- sunggunya dimaksudkan untuk melakukan reformasi politik, utamanya di bidang kelembagaan, menyangkut kesetaraan antara eksekutif dan legislatif. Kesetaraan ini tidaklah dimaksudkan untuk melemah- kan pemerintah. Justru yang harus dilaku- kan adalah membiarkan kuat, karena de- ngan pemerintahan yang kuat, kinerjanya akan dapat berjalan efektif. Namun demi- kian, perlu diimbangi oleh legislatif yang kuat pula, sehingga terjadi check and ba- lances dalam menjalankan peran dan fung- sinya secara proporsional. Lembaga Kontrol Apabila dalam proses reformasi po- litik yang sedang berjalan saat ini, tiba- tiba muncul gagasan untuk menghidupkan kembali lembaga recall yang dulunya di- tentang habis-habisan, tentunya meng- gelitik untuk dipertanyakan. Adakah hal ini sebagai bentuk ekspresi kekecewaan dalam melihat sikap dan perilaku anggota anggota dewan yang cenderung pragmatis? Ataukah si penggagas sudah merasakan ngembangkan pola dan sistem orde baru. Menurut Syafuan Rozi Soebhan (peneliti PPW LIPI, 2000), birokrasi dijadikan alat status quo mengkooptasi masyarakat guna mempertahankan dan memperluas kekua- saan monolitik. Ciri birokrasi orde baru dijadikan secara struktural untuk mendu- kung pemenangan partai politik pemerintah pada saat pemilu. Beberapa indikasi perilaku Megawati dan partainya (PDIP) setelah enam bulan berkuasa mulai terlihat dari kengototan elite politisi PDIP untuk merebut posisi strategis di pemerintahan yang dipersiap- kan untuk menggalang kekuatan menyong- song pemilu 2004. Majalah Forum edisi 17 Februari 2002, mengungkap bahwa belakangan ini rapat DPP PIDP pimpinan Presiden Megawati lebih cenderung mem- bahas masalah posisi di pemerintahan; siapa menduduki apa, ketimbang mengu- rus internal partai. Apalagi tentang rakyat yang lapar. Gesekan akibat kengototan elite po- litik PDIP merebut posisi strategis dalam pemerintahan tersebut mulai mendapatkan reaksi dari beberapa kalangan. Seperti kejengkelan yang diungkapkan Agum Gumelar beberapa waktu yang lalu berkait- an kengototan Meneg BUMN dalam mengganti direksi BUMN di lingkungan Departemen Perhubungan tanpa koordinasi dengan Agum, pimpinannya. Pak Agum sempat melontarkan ungkapan "jangan membuat aku marah". Kita rakyat Indonesia masih berharap Kesabaran anggota dewan itu dapat dikaitkan dengan kesabaran rakyat dengan berbagai penderitaan yang mereka hadapi. Dan bagaimanapun yang terjadi sudah dipahami bahwa anggota DPR secara umum berpenghasilan baik. Walaupun gaji DPR tidak naik, diharapkan kepedulian mereka terhadap penderitaan rakyat tetap berjalan. Insya Allah dengan adanya kepedulian, akan tercipta masyarakat yang harmonis. program PMDK di katakan seba- gai adopsi dari pemikiran Andi Hakim yang disebut secara puitis "Menggali mutiara dalam lum- pur". 2. Program sarjana 4 tahun, pertama lulusan IPB diterapkan, perintis pembukaan program pen- didikan Magister (S2) dan Doktor (S3) di Indonesia dan lain-lain. Penulis mengamati beliau be- gitu peduli akan pemerataan dan perlunya kesamaan hak menda- patkan pendidikan bermutu untuk yang tinggal di perkotaan maupun segenap rakyat Indonesia, baik di pedesaan, baik orang berpang- kat maupun anak rakyat biasa, anak orang kaya maupun anak orang miskin. nikmatnya hak vrevilage, sehingga bagi mereka yang dianggap mengganggu perlu dibungkam lewat lembaga recall ini? Kita pun tidak menutup mata terhadap perilaku beberapa angggota dewan terhor- mat itu yang sudah mulai melenceng dari arah perjuangan dan keberpihakannya kepada rakyat. Begitupun secara admin- istratif masih ada di antara mereka yang belum menunjukan kinerja yang sungguh- sungguh, seperti tingkat kehadirannya dalam mengikuti sidang-sidang. Apakah karena ulah seperti itu lantas kita berke- inginan untuk menghidupkan kembali lembaga recall? Ataukah diperlukan semacam lembaga kontrol yang sifatnya lebih netral untuk mengawasi dan menilai kinerja dewan ? untuk pencerahan bangsa ke Ide beliau sangat cemerlang depan untuk senantiasa menggali dan mencari mutiara berupa yang tertanam dalam lumpur calon-calon pemikir dan pemimpin yang tidak tersembunyi, tersebar di berbagai pelosok tanah air, perlu terus berjalan sebagaimana mesti- nya dalam upaya pembaharuan pendidikan di Indonesia. Putra daerah Sumut yang ber- hasil program yang dicanangkan Prof DR Ir H Andi Hakim Nasu- tion MSc adalah Ir Zulkarnain Menghidupkan kembali lembaga recall, di samping historis tentu sangat tidak relevan dengan proses demokratisasi yang sedang dibangun. Andaikata pun ada anggota dewan yang nakal, sesungguh- nya dapat dievaluasi oleh semacam dewan kehormatan yang nantinya dapat membe- rikan penilaian yang objektif terhadap kinerja masing-masing anggota. Di samping itu, pengawasan dari rak- yat tampaknya cukup efektif dalam men- dorong proporsionalitas kinerja mereka. Hanya melalui rekomendasi dewan ke- hormatan dan kehendak rakyatlah mereka yang duduk di legislatif dapat diusulkan untuk diturunkan. Tentu kepada partainya. Karena bagaimanapun mereka adalah orang-orang yang ditugaskan oleh partai. Atau tinggal menunggu waktu untuk ditinggalkan massa pemilih.* Megawati memiliki kemauan dan konsis- tensi membongkar tradisi buruk itu dan menatanya kembali. Bukannya ia berada di posisi yang mestinya bisa melakukan sesuatu? Pernyataan kejengkelan secara terbuka mungkin saja menjadi cambuk bagi para birokrat ABS (baca keranjang sampah). Tapi di sisi lain itu menjadi tanda bahwa ia tidak mampu mengatasinya. Penutup Bertolak dari persoalan utama biro- krasi, yang harus dilakukan pemerintahan Megawati adalah terciptanya sistem biro- krasi yang good governance, sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Upaya mem- bongkar tradisi buruk birokrasi dan me- natanya kembali sebenarnya sangat terbuka karena mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat. Paling tidak dukungan itu datang dari kalangan mahasiswa, pro- fesional, para pelaku ekonomi yang rasio- nal, serta para pemilik modal luar negeri termasuk lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia, dan lembaga lainnya yang selama ini membantu pemulihan ekonomi Indonesia. Penerapan UU Otonomi daerah juga diharapkan sebagai awal restrukturisasi birokrasi di daerah. Sebab, jika reformasi birokrasi tidak terjadi juga di daerah, korupsi dan penyakit birokrasi lainnya yang banyak terjadi di pusat akan semakin marak di daerah, terutama yang menda- patkan rezeki tumpah setelah pembagian keuangan pusat-daerah. Lubis, MS Rektor Universitas Medan Area. Penulis mengharapkan ke- pat menyumbangkan pemikiran- pada Ir Zulkarnain Lubis MS da- nya menyusun sebuah karangan ilmiyah menyangkut Prof Dr Ir H Andi Hakim Nasution MSc. Sosok pemikir Pendidikan Nasio- nal di Indonesia untuk diseminar- kan secara nasional dalam rang- ka menggagas kaji ulang kilas balik pemikiran dan keberha- silan beliau untuk mengangkat harkat dan martabat warga In- donesia ke depan. Selain itu, perlu juga nama beliau diabadikan menjadi salah satu nama jalan di sejumlah kota dan kabupaten di Sumatera Uta- ra, terutama di Mandailing Natal bangsa ke depan di bidang pen- untuk mengenang jasa dan karya nyata beliau bagi kemajuan didikan. Drs Irwan Sakti Lubis Ka Humas PD HIKMA Sumut dan Sekretaris YP2M Sumut Design Kembar Cover Cassette Medan Wartawan Daerah: BIRO JAKARTA: Hermanto, H Rahmatsyah Lubis, H Ramadhan Usman, Hasriwal AS BIRO SUMUT: Langkat: H Ibnu Kasir, Asrirais, Chairil Rusli; Binjai: Riswan Rika, Nazelian Tanjung, D.Serdang: HM Husni Siregar, Perdinan S, Dairi: Leston Sinaga, Tebingtinggi: Dhani E Elison, Muhammad Idris, Pematangsiantar: Yan MS Sinaga, Edoard Sinaga, Mulia Siregar, Tg. Balai: Aldyn Matova, Tarutung: Parlindungan Hutasoit, Tapsel: Syarifuddin Nasution, Balyan Kadir Nasution, Iskandar Hasibuan, Mohot Lubis, Kisaran: Abu Bakar Nasution, Nurkarim Nehe, Umaruddin Yasin Amin, Labuhanbatu: Nazran Nazier, Neirul Nizam, Agus Diansyah Hasibuan, Indra Muhery S, Armansyah Abdi, Sibolga: Zulfan Nasution BIRO ACEH: Banda Aceh: Adnan NS, Aldin NL, H Miswar Sulaiman, Zafrullah, T Mansursyah, Muhammad Zairin, T Ardiansyah, Aceh Besar: Iskandarsyah, Pidie: Samsuar, Bireuen: Samsul Rizal Jibro, Masykur Tom Randista, HAR Djuli, Mawardi Sulaiman, Aceh Tengah: Bahtiar Gayo, Aceh Utara: Bustami Saleh, M Jakfar Achmad, Jamali Sulaiman, Fakhrurrazzi Araly, Idrus Jeumpa, Arafat Nur, Muhammad Nasir Age, Aceh Timur: Syahrul Karim, Ibnu Sa'dan, Agusni AH, Kualasimpang: Muhammad Hanafiah, Aceh Barat: Rusli Idham, Hasaruddin, Aceh Selatan: Zamzami Surya, Aceh Singkil: Tarmizi Ripan, Aceh Tenggara: Mahadi Pinem, Blangkejeren: Buniyamin, Sabang: TZakaria Al Bahri. Semua wartawan Harian Waspada dibekali tanda pengenal. Color Rendition Chart WASPADA Lan EKOSISTEM merupakan ekosist dan rawan, karet fungsi ekologis da Selain sebagai pelin dari abrasi, hutan m mencegah intrusi ratan, tempat ber jenis biota laut, te dung dan berkemb bagai jenis burun Sementara fun nya meliputi pengh rumah tangga sep kar, arang, bahan b lain itu mangrove_ kan bahan baku un industri, kertas, tek komestik dan pen Wilayah panta paten Langkat dah liki panorama yang tumbuh suburnya bakau, cemara la mangrove lainnya. disi hutan mangro Kawasan pant bakau (mangrove Mad MANDAILIE saat ini menjadi sor ini mungkin karen itu memiliki kekay kup menjanjikan, diragukan lagi, seh an investor seperti be menanam modalı Kabupaten be tahun itu mempun laut luar biasa, dir ster sejenis udar ekspor, ada juga i ekspor seperti grap juga siap menjadi k ta surga bagi turis: karena keindahan pantai, budaya dan bisa dikembangk komoditas andalan selatan Sumut te Tidak kalah per dina juga menyin sarang burung wale liki aset miliaran ru kandungan emas termasuk bahan ta lainnya, lahan tidur bunan, pertanian tambakan udang, t kemungkinan untu kan dalam peningk nomian daerah mar dayaan ekonomi Di sisi lainnya lahan berhutan yan lola secara produ mengambil hasil untuk perusahaar perkayuan besar yang jumlahnya menggerogoti kay pantai barat Mad Kesemuanya si menunggu investo melihat daerah itu rikan kesejahteraa daerah itu, tidak la lama ini potensi ya ruah tersebut belur memberikan keh lumayan terhadap: Madina sekarang in bagaikan "Ayam bung Padi" atau "I Pinggir Sungai". Sebagai kabup Mau KALAU mem dan keinginan unt korupsi oleh pihal sebagaimana teka ada baiknya apara Simalungun turur melakukan investi sejumlah proyek p Proyek jembatan b Raja dikerjakan