Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4cm WASPADA co seputarons MANY BRUN PAYI AANDA SKA ARAFURA LESSER SW SEAN NASIONAL Tanpa IMB, Masyarakat Dumai Berhenti Mendirikan Bangunan DUMAI (Waspada): Pemerintah Kota (Pemko) Dumai, mengoptimal- kan pengawasan terhadap sejumlah bangunan di kota Dumai. Hal itu dipandang perlu mengingat, kota Dumai ke depan harus sesuai master plan yang telah ditetapkan. Sesuai Perda Nomor 13 Tahun 2002, segala bangunan yang baru jika tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus dihentikan. "Stop segala bangunan baru yang tidak memiliki IMB dari Pemko," tandas Kepala Kelurahan Teluk Binjai, Samiun menjawab Waspada di Dumai, Selasa (2/4). Menurut Samiun, segala bangunan baru yang telah dan akan dibangun di seluruh kota Dumai termasuk kelurahan Teluk Binjai harus memiliki IMB. Hal itu sesuai Surat Keputusan Nomor 180/ KH/II/2000/24 tentang pelimpahan wewenang dalam memproses dan menerbitkan IMB terhadap rumah, tempat usaha, kios, kedai dan warung yang ukurannuya tidak lebih dari 150 meter persegi, telah diberikan kepada seluruh camat se kota Dumai sesuai rekemondasi yang dikeluarkan kepala kelurahan tempat dimana bangunan tersebut didirikan. "Syaratnya harus lengkap, misalnya Surat tanah dan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB)," ujar Saimun. Lebih lanjut ia menambahkan untuk mengantisipasi banjir serta memperlancar saluran air, Pemko Dumai akan sesegera mungkin membuat kanal (parit galian) ratusan meter sejak dari perumahan Pemko sampai ke belakang kantor walikota, Jalan Subrantas. Sementara menghindari kerugian dari masyarakat, sejumlah rumah liar (ruli) yang akan dan baru dibangun dengan jarak 250 meter dari Jalan Putri Tujuh di atas tanah konsesi PT CPI dan Pertamina di RT 05 harus dihentikan.(cjj) PT S4 Dumai Dipanggil Menakertrans DUMAI (Waspada): Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jacob Nuwa Wea memanggil Direktur Utama PT Sarana Sumatera Sekar Sakti (S4) sesuai nomor surat 260.M.02.23.2002 tertanggal 18 Maret 2002. Pemanggilan terhadap Direktur Utama PT S4 ini sehubungan terjadi perselisihan antara buruh borongan (Sopir) dengan pihak Perusahaan prihal hak-hak normatif buruh seperti masalah THR, Jamsostek dan Upah kerja. Persolan yang sudah berlangsung selama satu bulan lamanya ini, sampai sekarang belum adanya kesepakatan diantar kedua belah pihak. Pertemuan yang akan direncanakan di Jakarta pada 12 April 2002 akan memanggil kedua belah pihak. Buruh Yang diwakili SBSI Dumai dan sementara perusahaan akan langsung dihadiri Direktur Utama PT S4. Menurut Ketua DPC SBSI Dumai A. Batubara, saat ini pihaknya tidak akan berurusan dengan pihak perusahaan, tapi tetap akan mempertanyakannya kepada Disnaker yang telah berjanji akan memanggil PT S4 paling lambat tanggal 30 Maret 2002 yang lalu. "Jadi kami hanya menunggu janji tersebut," ungkapnya. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Dumai melalui Ka Subdin Tenaga Kerja, Rasidin SH Selasa (2/4) mengatakan, secara resmi telah memanggil PT S4, untuk meminta data yang akurat tentang klarifikasi THR dan Jamsostek. Namun Sampai sekarang PT S4 belum memberikannya. Menanggapi masalah surat pemanggilan dari Menteri Tanaga Kerja dan transmigrasi RI tersebut Rasidin, menilai itu adalah tidakan positif supaya masalahnya menjadi jelas dan terbuka. Kepala Cabang Jamsostek Dumai, Firdaus mengatakan Direktur Utama PT S4 telah datang kekantor PT Jamsostek Dumai dan rencananya akan menambah pendaftaran para buruh yang belum ikut Program Jamsostek.(cjj) BATAM (Waspada): Daerah Industri Kota Batam yang sangat pesat perkembangannya memikat minat masyarakat di Nusantara berlomba-lomba datang ke kota ini untuk mengadu nasib, sehingga laju pertumbuhan penduduknya dari tahun ke tahun tambah pesat, sehingga tak heran jika berbagai dampak negatif akan timbul, seperti perebutan hak milik orang lain yang bukan miliknya. Abdul Tamin salah seorang masyarakat tempatan yang tinggal di Jl.Duyung Batu Ampar Batam dan memiliki tanah yang luas di daerah ini, mengaku lahannya direbut orang lain. Kepada Waspada di Batam, Selasa (2/4) Tamin mengaku berulang- kali berurusan dengan pihak pemerintah, dan berbagai intimidasi yang dia terima dalam memperjuangkan hak miliknya, namun ia tetap tegar dalam menghadapinya. Perjuangan Abdul Tamin dalam mempertahankan haknya telah menempuh jalur hukum. Selain sudah melayangkan surat ke Kejaksaan Agung serta ke HAM (Hak Azasi Manusia) dan kepada Wakil Presiden RI untuk menyelesaikan masalah ini dengan serius. Abdul Tamin yang sudah berusia lanjut itu mengaku tidak akan mundur demi mempertahankan hak dan kebenaran. "Saya berharap pada instansi pemerintah yang berwenang agar segera menuntaskan masalah ini jangan sampai berlarut-larut dan menegakkan kebenaran dan keadilan demi terciptanya supremasi hukum yang kita harapkan pada jaman reformasi ini," tegas Tamin.(clars) Kapoltabes Barelang Diminta Tidak Ragu Berantas Perjudian BATAM (Waspada): Kapoltabes Barelang hendaknya jangan ragu- ragu memberantas serta menindak para pelaku dan pengelola perjudian, karena masyarakat Batam sangat menentang segala praktek kemaksiatan. Ketua Umum Ikatan Dai Muda Batam Agus Salam Kasya S,Ag kepada Waspada, Sabtu (30/3) menyatakan, masyarakat Batam sudah tidak sabar lagi menunggu kebijaksanaan Kapoltabes Barelang memberantas segala bentuk praktek kemaksiatan. Namun katanya jika tidak ada reaksi dari Muspida, Agus mengan- cam akan mengerahkan massa besar-besaran untuk memberantasnya, Dia juga tidak seide dengan ucapan Kapoltabes Barelang, Kombes Suhartono yang belum lama ini mengatakan pada wartawan judi merupakan penyakit masyarakat, dan untuk memberantasnya perlu pendekatan moral. "Jangan hanya dilakukan pendekatan moral saja, tapi harus dibarengi dengan tindakan terhadap pelaku maupun pengelola," harap Agus. Indonesia... (Lanjutan dari hal.4) fundamentalis, radikal dan ber- bagai stereotype lainnya cukup mencemaskan. Negara-negara barat, khususnya AS. Di antara- nya yang bisa disebutkan adalah Majelis Mujahiddin Indonesia, Laskar Jihad Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan Front Pembela Islam. Organisasi-organisasi ini berusaha menerapkan syariat Islam dalam kehidupan masya- rakat Muslim Indonesia dan me- nolak segala bentuk kemaksiatan. Tidak jarang mereka mengguna- kan cara mereka sendiri untuk turun langsung memberantas Sementara berdasarkan pantauan Waspada, sebagian besar karaoke, diskotek bahkan hotel-hotel yang beroperasi di Batam menambah fasilitasnya dengan menghadirkan permainan judi tebak lagu yang lazim disebut bola ketangkasan. Di Hotel RE Jalan Raden Patah misalnya, hotel berbintang yang dilengkapi dengan karaoke itu juga memfasilitasi jenis hiburannya dengan judi bola ketangkasan. Permainan tebak nomor yang ditulis pada secarik kertas kupon ini disajikan bagi para tamu karaoke yang berasal dari luar hotel maupun tamu hotel. Beberapa pengusaha karaoke, diskotek dan hotel yang menyajikan permainan itu mengatakan, perjudian yang beroperasi di tempat merupakan satu paket dengan perizinan usaha (izin hotel, karaoke). Jimy misalnya, Manajer karaoke Hotel Royal Estrem itu mengatakan judi bola ketangkasan yang ada di karaokenya merupakan satu paket dengan perizinan hotel. "Ini semua satu paket, karena merupakan fasilitas hotel," katanya. Namun dia tidak bersedia menunjukkan izin itu dan siapa yang mengeluarkannya.(cbrn/clar) Anggota DPR Akan Luncurkan Pemredgate JAKARTA (Waspada): Anggota DPR mulai meributkan keberangkatan beberapa pemimpin redaksi mengikuti perjalanan ke luar negeri bersama Presiden Megawati Soekarnoputri."Enak saja ngelencer, emang pakai uang siapa?"tutur anggota DPR Djoko Susilo. Bambang Harymurti mengata- kan, sejumlah Pemred media siden Megawati harus mengocek massa yang ikut perjalanan Pre- kantungnya sendiri. Memang diakuinya, fasilitas yang diterima yaitu hanya tumpangan dalam pesawat kenegaraan selama per- jalanan. maraknya kejahatan dan maksiat, yang pihak berwajib sendiri tidak mampu memberantasnya atau tidak mau tahu dengan kejahatan dan kemaksiatan tersebut. Mili- tansi sikap dan pendirian mereka inilah yang oleh AS dan Barat di- pandang sebagai gerakan tero- risme Indonesia. Menurut Djoko di Jakarta, Se- lasa (2/4), yang pertama-tama harus ditanyakan kepada orang- orang media yang ikut perjalanan Presiden Megawati ke luar negeri itu adalah: mereka menggunakan fasilitas siapa? "Kalau memang membayar, membayarnya penuh apa nggak, kalau nggak penuh, lalu berapa yang disubsidi nega- ra?" tanyanya. Keempat, kondisi sosial ekono- mi dan politik dalam negeri Indo- nesia sendiri hingga saat ini masih gonjang-ganjing. Keadaan ini ba- rangkali merupakan momentum yang tepat bagi AS dan sekutu- sekutunya untuk menekan Indo- nesia. Apalagi lembaga-lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia yang sebagian besar didanai Sebagaimana diketahui, da- lam kunjungannya ke empat nega- ra, Cina, Korea Selatan, Korea Utara, dan India, Presiden mengun- dang sejumlah pemimpin media massa untuk mengikutinya. Didu- Banyaknya Pembangunan Di Batam, Jumat Depan, Polda Limpahkan Berkas Subijakto Timbulkan Konflik Perebutan Lahan ■Akan Pakai Interpol Untuk Pulangkan Bambang Dari Sydney lah kasus ini disidik di Polda. Dana pengembalian dari Bam-bang itu berupa uang cash Rp 11 miliar dan sisanya tanah 5.000 meter persegi JAKARTA (Waspada): Polda memperlambat pelimpahan ke Metro Jaya akan segera melim- pahkan berkas perkara kasus ko- Kejati DKI," kata Anton. rupsi dana Koperasi Pegawai De- partemen Komerasi (KPDK) ke Jumat mendatang. Kasus ini me- Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, libatkan mantan Menteri Koperasi Subijakto Tjakrawerda serta man- tan Kabulog Beddu Amang. baru menahan dua tersangka da- lam kasus ini, mantan Dirut PT Jamsostek Akmal Mukhsin dan mantan Direktur Keuangan Horas Simatupang. Menurut dia, kedua tersangka telah bersalah dalam mengeluarkan dana Rp 40 miliar tanpa mendapat rekomendasi komisaris PT Jamsostek. di Jl. HR Rasuna Said, Jakarta. Meski sudah dikembalikan, menurut Kadit Serse, hal ini tidak menghilangkan tindak pidana yang dilakukan kedua tersangka dan Bambang Rachmadi. Selain itu, kata dia, Polda telah memintai keterangan 10 saksi. "Dari kete- rangan saksi-saksi itu sudah men- cukupi menahan kedua dua ter- sangka. Dan saat ini kita akan meminta keterangan Bambang Rachmadi, dan bila bukti mencu- kupi dia juga akan ditahan," kata dia. (dtc/r-h05) Hal itu diungkapkan Kasat Serse Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya AKBP Anton Wahono 4). di Mapolda Metro Jaya, Selasa (2/ Menurut Anton, polisi telah hadap tindak pidana dugaan pe- merampungkan pemeriksaan ter- nyelewengan dana Koperasi Pega- wai Departemen Komerasi (KP- DK) dan Koperasi Pegawai Logis- tik sebesar Rp 20 milyar. Selan- jutnya, setelah membuat pember- kasan terhadap hasil pemeriksaan dalam bentuk resume, Polda akan segera melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Penggelap Dana Bendahara DPD PAN Batam Jadi Tahanan Kota BATAM (Waspada): Tersang- ka penggelapan uang sebesar Rp50 juta milik bendahara DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Batam Sulistiyanti (Almh), Kris- man Sormin SH secara resmi sejak Senin (1/4) menjadi tahanan kota. Agus mensinyalir merajalelanya praktek kemaksiatan di Batam karena kurang tegasnya Muspida setempat.Akibatnya mencuatkan Melalui lima pengacaranya A.Situmeang SH, Tommy Siho- tang SH, Sulhan SH, Masrul Amin opini masyarakat bahwa para institusi pengambil kebijaksanaan Penegakan Hukum Membaik SH dan Purnomo Hadi BA permo- tersebut "Namun bisa menuding mereka melindungi ataupun menerima 'upeti', karena belum ada bukti akurat untuk itu," katanya. honan penangguhan penahanan itu dikabulkan Kejaksaan Negeri Batam. Masyarakat katanya juga punya batas kesabaran, jadi hendaknya sikap antipati masyarakat terhadap praktek maksiat itu disikapi secara arif dan bijaksana, sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara ini. "Pemeriksaan terhadap Subi- jakto baru rampung tiga hari yang lalu. Setelah itu, kita membuat re- sume hasil pemeriksaan terhadap Subijakto tersebut. Proses resume ini memerlukan waktu lama. Kare- na penyidik mengharapkan berkas itu dapat segera di P21-kan (diang- gap sempurna) sehingga tidak MEDAN (Waspada): Walau secara nasional situasi belum kon- dusif, tapi timbulnya kepercayaan investor asing menjalin hubungan dagang dengan Indonesia akhir- akhir ini sangat terkait dengan penegakan hukum negara yang mulai membaik, seperti penahanan Tommy Soeharto, penahanan Ak- bar Tanjung serta berdirinya Pera- dilan Hak Azasi Manusia (HAM). ga, diundangnya para pemimpin media massa ini sebagai langkah Mega untuk mendekati pers yang selama ini dinilainya kebablasan. Penegakan hukum seperti ini harus dipertahankan oleh Presi- den Megawati Soekarnoputri, karena bisa jadi jika nanti putusan institusi peradilan terasa janggal atau tidak sesuai perasaan keadilan masyarakat, maka investor asing akan ramai-ramai hengkang lagi. Demikian perbincangan Was- pada dengan praktisi hukum HM Kamaruddin Aldian Pinem, SH, dan Burhan Sidabariba, SH, MBA, di tempat terpisah Selasa (2/4), seputar meningkatnya keperca- yaan negara luar menanamkan investasi di Indonesia. Djoko yang juga mantan war- tawan Jawa Pos itu sangat menye- salkan dengan perilaku para pem- red, jika benar mereka ngelencer bersama presiden dibayari negara atau disubsidi negara. "Kalau itu yang terjadi, ini namanya pemred- gate," tegasnya. Jelas hal itu merupakan skan- dal besar. Kenapa? "Karena media massa yang selama ini diharapkan bisa kritis kepada pemerintah, justru menikmati fasilitas negara "Nilai tukar rupiah sedang ba- gus dan kurs berlaku saat kontrak diikat," ujar Burhan Sidabariba seraya menambahkan, faktor kea- Antara DAFTAR JIHAD: Sejumlah anggota Laskar Pembela Islam mendaftarkan diri di posko pendaftaran Jihad di Kawasan Petamburan, Jakarta untuk mengikuti Jihad di Palestina, Jakarta, Selasa (2/4). Serangan Israel terhadap Negara Palestina membuat keprihatinan dikalangan umat Islam di Indonesia dan memprotes keras serangan tersebut. AS telah mengucurkan bantuan- nya triliunan rupiah untuk pemu- lihan kondisi ekonomi Indonesia. Kondisi yang tidak mengun- tungkan ini bisa dimanfaatkan AS dan sekutu-sekutunya untuk menekan pemerintah Indonesia agar bersikap keras terhadap organisasi-organisasi keagamaan yang mereka anggap sebagai teroris. Kasus penangkapan warga negara Indonesia di luar negeri memperlihatkan indikasi demi- kian. Sampai sekarang terkesan bahwa pemerintah Indonesia tidak serius membela warganya yang tertangkap di Filipina. Inilah antara lain alasan-ala- san yang membuat Indonesia di- Minta bantuan Interpol Sementara itu Polda juga be- rencana meminta bantuan Interpol untuk memanggil Bos McDonald's Indonesia, Bambang N Rachmadi. Bambang sendiri yang saat ini berada di Sydney, Australia telah dipanggil sebagai tersangka dalam kasus korupsi Rp 40 miliar di PT Jamsostek oleh Polda Metro Jaya. Hal ini disampaikan Kepala Direktorat Reserse (Kadit Serse) Polda Metro Jaya Kombes Pol Bambang Hendarso Danuri kepa- da wartawan seusai memimpin serah terima jabatan Sesditserse Polda dari AKBP HAbdullah kepa- da AKBP Bachtiar Tambunan di Jakarta, Selasa. "Jika setelah dipanggil tiga kali tidak datang, maka kita akan meminta bantuan interpol untuk memulangkan yang bersangkutan ke Indonesia," kata dia. Namun demikian, kata dia, hingga kini Polda Metro Jaya baru melayang- kan surat pemanggilan pertama. Menurut Kadit Serse, Bam- bang Rachmadi telah diminta un- tuk datang diperiksa ke Mapolda, Kamis (4/2) mendatang. Menantu mantan Wapres Sudharmono ini akan diperiksa sebagai tersangka. Hingga kini Polda Metro Jaya manan di dalam negeri mempenga- ruhi kepercayaan investor asing. Dikatakannya, secara nasio- nal kondisi kita kurang kondusif, namun di beberapa daerah seperti Medan, Batam dan Riau tergolong cukup bagus sebagai tempat ber- investasi. yang ditawarkan pemerintah," kata Djoko. Menurut Djoko para pemred itu sebetulnya harus bersungguh- sungguh menegakkan etika pers. "Kalau anak buahnya menerima amplop Rp 50.000,- dimaki-maki bahkan dipecat, eh mereka malah ngelencer ke mana-mana. Itu kan menggunakan uang tidak sedikit," katanya. dapat, munculnya investor asing Sedang Aldian Pinem berpen- dan adanya rencana menjalin hu- bungan bisnis dengan negara luar sangat terkait dengan upaya pe- merintah mengusut kasus-kasus KKN (korupsi, kolusi dan nepo- tisme), bahkan dilakukannya pe- nahanan terhadap orang-orang penting/pejabat. Selanjutnya Djoko yang sem- pat menjadi wartawan Jawa Pos yang ngepos di Washington dan New York, menuturkan, bahwa di AS, setiap wartawan wajib me- ngeluarkan ongkos sendiri (dalam hal ini ditanggung oleh perusaha- an medianya) untuk bisa mengiku- ti perjalanan pejabat negara. Bagi negara luar, upaya pene- gakan hukum tersebut sudah ada kepastian hukum, mereka yakin hukum bisa ditegakkan," ujar Aldian Pinem. Biaya sendiri Namun Pemred Koran Tempo keputusan lembaga peradilan me- Tapi lanjutnya, jika nanti hasil ngecewakan, kondisi akan kembali kacau. Karena itu lembaga pene- gakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan badan peradilan harus benar-benar menegakkan supremasi hukum.(m21) POSKO PENDAFTARA MUJAHID PILESTINA Dijelaskan Kadit Serse, tinda- kan kedua tersangka ini melang- gar Peraturan Pemerintah nomor 28/1998 yang menyatakan, Dirut tidak bisa mengucurkan dana untuk kepetingan Jamsostek. Tentang pengembalian dana pinjaman dari Jamsostek, Kadit Serse mengatakan, uang itu dikem- balikan Bambang Rachmadi sete- "Semua biaya ditanggung sen- diri, kecuali biaya pesawat ter- bang," jelas Bambang Harymurti, Senin (1/4) malam. Panitera/Sekretaris Penga- dilan Negeri Batam Edy Nasution SH, kepada Waspada, Selasa (2/ 4) mengakui hal itu. Namun dia menyatakan hal itu tidak menjadi masalah karena siapapun berhak Menyinggung keikutsertaan para pemred ini berkaitan dengan upaya Presiden Megawati untuk mendekati kalangan pers? Menu- rut Bambang, yang juga ikut serta tetapi lebih dulu pulang ke tanah air ini, hal itu memang jelas sekali terlihat. Menurut Bambang, keikutser- taan ini bagus saja, selama para (Lanjutan dari hal.4) jadikan sasaran tembak AS dalam kampanye anti-terorisme inter- nasional tersebut. AS menekan Indonesia untuk mengejar dan me- Politik... nangkapi orang-orang yang diang- gap sebagai teroris. Kalau Indonesia gagal, maka AS akan menyerang Indonesia untuk mencari teroris selalu diajari berpegang kepada asas praduga tak bersalah. Me- versi mereka itu. Rencana ini kelihatannya bukan sekadar mang beginilah sulitnya meman- faatkan situasi buruk. Tapi caci- gerakan belaka. Menurut harian maki mampu mereda kalau elite US Today, seperti dikutip tabloid ADIL edisi 31 Maret 2002, AS telah di Indonesia sebesar 18 juta dolar menyiapkan dana operasi militer AS atau setara Rp 18 miliar. Sejauh mana realisasi rencana ini, kita tentu menunggu dengan harap- harap cemas. (Bersambung) politik kita tanpa keanehan dalam dua hal. "Tidak sombong, dan tidak korup." Mudah Terperanjat Menginginkan pemimpin yang prima dan elite politik yang me- miliki kualitas pribadi, sesung- guhnya tidak selalu mudah. Apa- JAKARTA (Waspada): Presi- den Megawati Sukarnoputri perlu memberikan penjelasan resmi tentang pemberian dana Rp30 miliar untuk rehabilitasi asrama TNI/Polri. pemred tetap menjaga jarak yang sehat. "Saya belum lihat banyak waspada," tambah dia. negatifnya, tetapi kita harus Mega ingin berkomunikasi Sementara Wasekjen DPP PDIP Pramono Anung menyata- kan diajaknya para pemimpin re- daksi media massa melawat ke empat negara, bukan berarti seca- ra spesifik Presiden Megawati ingin mendekati media massa. Mega mengajak para pemimpin media itu, karena ingin berko- munikasi lebih baik. "Tidak dalam kerangka spe- sifik Ibu Mega melakukan pende- katan pada media, tetapi ini meru- pakan upaya berkomunikasi agar lebih baik," ujar Pramono di Ja- karta, Selasa.(dtc/r-h05) "Kalau masalah ini hanya didiamkan lalu menjadi polemik di media massa, itu artinya akan makin mengurangi kepercayaan dan legitimasi rakyat kepada pemerintah," kata Amien Rais, Selasa (2/4). Keberatan Tersangka Pelanggar HAM Timtim Ditolak lagi barangkali bagi anggota de- wan yang membayangkan 'dunia Senayan', terkadang cuma lima tahun untuknya. Tidak luar biasa sekiranya ada yang mudah terpe- ranjat lalu berasaumsi-asumsi. JAKARTA (Antara): Jaksa Pe- nuntut Umum (JPU) kasus pe- langgaran HAM Timtim, Selasa (2/4), menyatakan menolak kebe- ratan yang diajukan oleh para ter- sangka pelanggaran HAM Tim- tim. Hal itu terungkap dalam per- sidangan Ad Hoc HAM di PN Jak- Adakah mengherankan pan- dang batin seseorang yang begitu cepat menjangkau kejauhan, pa- dahal baru duduk di situ. Memang, hidup selalu penuh suara, tapi juga kenangan. Jangan berandai-andai untuk menyebut: semua orang jelek. Dan jangan sekali-kali meng- anggap semua orang baik. Ada saatnya langit bertabur pus. Persidangan kemarin meru- pakan menyampaikan tanggapan atas eksepsi tim kuasa hukum ter- dakwa Herman Sedyono (mantan Bupati Covalima) dan kawan- kawan. JPU dalam tanggapannya antara lain menyebutkan bahwa materi nota keberatan para pena- sihat hukum terdakwa 1, 2, 3, 4 dan terdakwa 5 tidak cukup alasan untuk dapat membatalkan surat dakwaan penuntut umum demi hukum. Surat dakwaan JPU pelang- garan HAM berat atas nama ter- dakwa Drs Herman Sedyono dkk tertanggal 19 Pebruari 2002 ada- lah sah menurut hukum. Karena itu, menurut JPU, Pengadilan HAM Ad Hoc Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili/memutuskan perkara pidana pelanggaran HAM yang berat atas nama terdakwa Drs Her- man Sedyono dan kawan-kawan. JPU pada kasus pelanggaran hak Asasi Manusia (HAM) Timtim itu adalah, Darsono, SH. Sidang yang berlangsung di Pengadian HAM Ad Hoc, di PN Jakarta Pusat itu juga diwarnai dengan aksi unjuk rasa dari massa yang menamakan din Front Per- satuan Bangsa Indonesia (FPBI). Sidang Kasus Pembunuhan Udin Diulang YOGYAKARTA (Waspada): saat itu, mengabaikan perubahan Mahkamah Militer Yogyakarta eksepsi terdakwa dengan tetap menyidangkan ulang kasus pem- melanjutkan persidangan tanpa bunuhan wartawan Bernas Fuad didahului putusan sela. Muhammad Syarifuddin alias Udin, Selasa (2/4). Sebab, sidang pertama yang digelar delapan bu- lan silam dianggap tak sah karena eksepsi terdakwa Ajun Inspektur hakim mengabaikan perubahan Polisi Dua Edy Wuryanto. Mahmilti juga memerintah- kan Mahmil II/11 Yogyakarta me- ngulang ali persidangan kasus tersebut dan membatalkan semua putusan. Namun, persida- ngan ulang ini ditunda hingga dua pekan mendatang. Karena terdak- wa Aipda Edy Wuryanto tidak bisa dihadirkan. Mereka selain membawa ben- dera merah putih juga membawa poster-poster yang antara lain bertuliskan "Rakyat Bela TNI, TNI Bela Rakyat", "TNI bukan mesin Pemusnah","Kami siap mati un- tuk Merah Putih". Sebelumnya, terdakwa yang mantan anggota Reserse Kepo- lisian Resor Bantul itu divonis sepuluh bulan penjara karena Pengacara dan oditur militer telah berusaha menghadirkan Edy terbukti menghilangkan sejumlah barang bukti dan mempersulit yang telah dimutasi ke Korps pengusutan kasus kematian Udin. Reserse Markas Besar Polri, ter- Belakangan Mahkamah Mi- masuk menghubungi Mabes Polri liter Tinggi setempat membatal- dan kerabatnya di Kulonprogo. kan putusan Mahmil II/11 Yogya- Bahkan, hingga persidangan ini karta, 20 Agustus tahun silam, digelar, kedua pihak mengaku tersebut dengan alasan menyalahi belum mengetahui keberadaan prosedur. Sebab, Hani Sumarni, Edy atau melakukan kontak lang- hakim yang memimpin sidang sung dengannya.(lip6sctv) Majelis hakim Pengadilan HAM Ad Hoc yang diketuai Cicut Sutiarso akan menyampaikan pu- tusan sela atas kasus pelanggaran berat HAM Timtim pada 9 April mendatang. Salah satu anggota tim kuasa hukum, Erman Umar, mengaku keberatan atas tanggapan JPU terhadap eksepsi terdakwa. Amien Rais, keterangan para Diingatkan Ketua MPR Bila presiden berhalangan, menteri soal dana tersebut saat ini masih berbeda-beda, sehingga penjelasan bisa dilakukan oleh lebih baik jika presiden memberi Sekretaris negara Bambang Keso- keterangan misalnya lewat surat wo. "Pada prinsipnya masalah dana Rp30 miliar itu harus jelas karena yang bisa menyulitkan presiden-presiden itu kan dana Rp30 miliaran, seperti dulu kasus Abdurrahman Wahid, lalu Akbar Tandjung juga kesandung dana Rp40 miliar." atau secara lisan asal muasal dana Rp30 miliar itu. Di sisi lain DPR menurutnya tidak perlu membentuk pansus utuk mengusut dana itu. Pemben- tukan pansus menurutnya ber- lebihan, namun DPR bisa me- ngundang Presiden untuk mene- rangkan asal muasal dana. RABU, 3 APRIL 2002 12 KILAS NASIONAL Munculnya Asramagate Lemahnya Koordinasi Antarintansi JAKARTA: Ketua Fraksi PDIP di DPR Roy BB Janis menilai perbedaan penjelasan antara Sekneg dan Wapres soal asal dana Rp 30 miliar untuk asrama TNI/Polri, menunjukkan lemahnya koordinasi antarinstansi. "Tapi kalau ini dijelaskan Insya Allah selesai."(snc) bintang. Tapi pada kali yang lain, gelap-gulita seperti menutupi permukaan jagat. Bagaimanapun, kita masih pantas memiliki opti- misme yang indah ketika mata- hari esok terang-benderang. Bukan hal yang mustahil ke- tika hari esok elite politik itu me- nyesali kemelaratan rakyatnya. Kalau hari itu tiba, kebiasaan melempar tanggungjawab tidak jadi mode lagi. Dan warisan-wa- risan busuk dunia pun tidak mengganggu ketenangan kita. Suara yang hanya suara, dapat mengecil volumenya. "Kasus itu memang pencerminan koordinasi antarlen.baga di pemerintahan lemah," kata Roy usai rapat rutin di DPP PDIP di Lente ng Agung, Jakarta, Selasa (2/4). Oleh karena itu menurut Roy perlu difungsikan dan lebih diintensifkan koordinasi sehingga kesimpang siuran informasi tak jadi konsumsi publik. la usul 3 komisi di DPR, yakni Komisi I, II dan IX memanggil pihak terkait yang berkomepeten untuk menjelaskan hal ini. "Bis a memanggil Depkeu dalam hal ini Menkeu atau Dirjen Anggaran dan Sekneg," tegasnya. Rumor belakangan yang muncul di media soal Asramagate menurut Roy, hanya rumor saja. Dan DPR memang belum dapat keterangan resmi dari pemerintah. "Jadi itupun tidak kita anggap resmi karena yang menanyakan pers, bukan DPR sebagai pengawas pemerintah," tegs a Roy. Ketika ditanya apakah DPR perlu memakai hak interpelasi, Roy mengelak. Menurut dia cukup ditanyakan di tingkat komisi. Tapi bila keterangannya tak memuaskan dan berkembang ke soal lain, bisa saja interpelasi itu terjadi.(***) Bentrok UPC-FRB Langgar Hak-hak Anak JAKARTA: Komnas Peduli Anak Indonesia menilai bentrokan fisik antara dua kelompok massa demonstran yang mengatasnamakan Forum Betawi Rempug (FBR) dengan UPC (Urban Poor Concortium) telah melanggar hak-hak anak. Siaran pers Komite Nasional Peduli Anak Indonesia yang diterima di Jakarta, Selasa (2/4) menyebutkan bentrokan fisik itu telah melanggar nilai-nilai HAM khususnya yang terkait dengan Konvensi Hak-hak Anak. Hal itu antara lain terlihat dari telah terjadinya tindak kekerasan fisik terhadap anak, telah terjadi tindak kekerasan mental (psikologi) terhadap anak yang akan menyebabkan trauma pada anak. "Telah terjadi tindak eksploitasi terhadap anak, secara khusus telah melanggar konvensi hak anak pasal 3 ayat 1 tentang kepentingan terbaik bagi anak," tulis siaran pers itu, Pernyataan sikap itu juga akan disampaikan kepada Kapolri, Kejaksaan, Komnas HAM, Menkeh dan HAM dan institusi yang berwenang.(***) Swastanisasi Haji Bukan Jaminan SURABAYA: Direktur Penyelenggara Haji dan Umroh Departemen Agama RI Drs H Nurdin Nasution menegaskan bahwa swastanisasi haji bukan jaminan atas perbaikan pelayanan bagi jemaah haji. "Alasannya, kita sudah mempunyai pengalaman haji diswastakan penuh pada tahun 1960-an dan ternyata tidak lebih baik. Selain itu, urusan haji sekarang hakekatnya sudah swasta," katanya di Surabaya, Selasa (2/4).Dia menjelaskan penyelenggaraan pada kurun 1960- an sepenuhnya ditangani swasta, diantaranya yayasan Arafat, Mualim, dan yayasan haji lainnya. "Tapi, kenyataannya ada yayasan yang justru tidak dapat memulangkan jemaah haji sehingga mereka terlantar di Tanah Suci, bahkan ada yang sudah membayar tapi tak jadi berangkat, karena itu pemerintah sekarang belum berani melepaskan haji kepada swasta," katanya. Senada dengan itu, Kepala Bidang Urusan Haji Kanwil Depag Jatim H Saiful Islam menyatakan jawaban untuk perbaikan pelayanan kepada jemaah haji bukan dengan swastanisasi, melainkan perbaikan pada sistem yang ada sekarang melalui evaluasi dan kritik. "Saya tidak membela diri, ONH Plus yang sekarang ditangani swasta justru mendapatkan kamar pemondokan di Tanah Suci yang lebih jelek dibanding jemaah haji biasa yang ditangani Depag," katanya. Selain itu, katanya, para pengelola haji swasta banyak yang menegaskan bahwa pelayanan haji yang baik dari swasta akan terkait dengan biaya tinggi. (***) pena- hanan termasuk Krisman. Dita- Amien: Megawati Perlu Jelaskan mendatang. Asal Dana Rp 30 Miliar nya tentang kemungkinan adanya protes dari keluarga korban, Edy menyatakan hal itu diserahkan kepada keluarganya.(cia) Segera Dilaporkan JAYAPURA: Tim Komisi Penyelidik Nasional (KPN) yang dibentuk untuk menggungkap kematian Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) Theys Hiyo Eluay, Selasa (2/4), melaporkan hasil pe- nyelidikan tim tersebut ke Guber- nur Papua, Jaap Salossa dan Mus- pida tentang hasil kerja tim itu. Ketua Tim KPN, Koesparmo- no Irsan kepada wartawan sesaat gedung negara, mengakui, saat seusai melakukan pertemuan di ini penyelidikan yang dilakukan timnya telah selesai dilakukan dan hasilnya akan segera dila- porkan ke Presiden Megawati Soe- karnoputri.(ant) PAH Diingatkan Jangan Pakai Dana MPR JAKARTA: Ketua MPR Amien Rais mengingatkan para anggota Panitia Ad Hoc (PAH) I yang akan melakukan rapat perumusan hasil amandemen UUD 1945 di salah satu hotel berbintang di Bali, 3-7 April, tidak menggunakan dana dari MPR. "Kalau di sana (di Bali) memang tidak berlebihan dan kemudian biayanya juga tidak mengorek kas MPR dan mereka ingin 'comfortable' karena DPR pun sedang reses, maka saya bisa menerima," katanya kepada pers di Jakarta, Selasa (2/4). Amien mengatakan, "Tapi itu semua jangan sampai mengambil biaya dari MPR karena saya bisa marah (jika uang negara dihambur- hamburkan)". Sementara itu, Kepala Biro Majelis Setjen MPR Janedri juga mengaku belum tahu soal rencana kepergian para anggota PAH I ke Bali, dan ia baru mengetahui rencana itu setelah membaca koran.(***) PNS Akan Dirasionalisasi SURABAYA: Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Feisal Tamin mengisyaratkan untuk melakukan rasionalisasi terhadap pegawai negeri sipil (PNS) yang dinilai tidak produktif lagi. "Rasionalisasi itu bisa ya, bisa tidak karena akan membawa implikasi dan resikonya besar, yang pasti memerlukan dana besar, jangan sampai menimbulkan masalah baru dengan menganggur lagi," kata Feisal di Kantor Pemprop Jatim, Selasa (2/4). Mantan Dirjen Bangda Depdagri mengatakan ide rasionalisasi memang dilematis, namun harus dicari jalan keluar. "Rasionalisasi tidak ada, kalau PNS sadar bahwa mereka digaji negara yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan," katanya. Ketua Umum Korpri ini mengatakan dirinya dalam sidang kabinet beberapa waktu lalu ditantang oleh Ketua Bappenas, Kwik Kian Gie, bagaimana kalau para PNS yang tidak produktif dirasionalisasi. "Yang tidak produktif ini kenapa dia bekerja kalau hanya ngobrol, percuma mereka digaji kalau hanya untuk ngrumpi. Untuk apa kita hanya membuang-buang uang negara dan kesempatan untuk dirinya juga," katanya. Menurut Feisal, jumlah PNS di Indonesia saat ini sudah cukup. "Malaysia punya PNS 900 ribu, sedangkan jumlah penduduknya 23 juta, di Indonesia jumlah PNS empat juta, sehingga sebenarnya belum melebihi," katanya.(***) Hamzah Haz Setujui Rapimnas JAKARTA: Ketua Umum DPP Hamzah Haz menyatakan setuju diadakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP pada bulan Mei atau Juni 2002, dengan agenda pelaksanaan Muktamar PPP pada tahun 2003. Hal itu disampaikan Ketua DPW PPP Jawa Tengah KH Achmad Thoyfoer MC di Semarang, Selasa (2/4), seusai berteniu Hamzah Haz di Istana Wakil Presiden Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (1/4). Masalah krusial yang kemungkinan akan menjadi pembahasan hangat di Rapimnas tersebut adalah kemungkinan dilakukannya Muktamar PPP pada 2003, katanya. ketika ditanya pelaksanaan Rapimnas itu karena berdirinya PPP Thoyfoer yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng mengelak Reformasi. Ia hanya menegaskan Rapimnas dilakukan semata-mata untuk melakukan konsolidasi partai dalam menghadapi Pemilu 2004 "Ide itu betul-betul datang dari Pak Hamzah Haz sendiri. Saya ketika bertemu beliau hana mengingatkan bahwa dalam pertemuan pimpinan wilayah PPP se-Jawa itu mendesak DPP untuk melakukan Rapimnas," katanya.(***) Perputaran Jabatan Panglima TNI Sebaiknya Diatur UU JAKARTA: Ketua MPR RI Amien Rais berpendapat, perputaran jabatan Panglima TNI pada masing-masing angkatan sebaiknya diatur dalam Undang-Undang agar lebih jelas mekanismenya. "Andaikata ada Undang-undangnya lebih bagus lagi karena rotasi atau perputaran pucuk pimpinan TNI akan jelas, kapan giliran angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara," katanya di Gedung MPR/ DPR Senayan Jakarta, Selasa (2/4). Akibat tidak adanya aturan tertulis yang mengatur mengenai hal itu, sekarang ini masalah perputaran jabatan panglima TNI pada masing-masing angkatan tergantung pada angin politik serta kesediaan presiden. Ide perputaran jabatan panglima TNI pada masing-masing angkatan- memang cukup bagus, tetapi semua itu terpulang kepada pimpinan TNI sendiri yang mempunyai kearifan dan kebijakan sendiri. (dtc/ant/r-h05) Tapi, bila bala sedang mampir, segalanya bisa terjadi. Rasa baha- gia menjauh, ketenangan sirna, rekayasa yang dibalut bohong- bohongan, merajalela. Nasib tiga warga Indonesia yang ditangkap di Filipina, adalah contoh yang masih hangat. Penangkapan Tam- sil Linrung, salah satunya, mantan Bendahara Partai Amanat Na- sional (PAN), tidak terlalu aneh saat disebut-sebut rekayasa. Bahkan tidak aneh kalau umpamanya seorang tokoh PAN merasa, cara-cara kurang ter- hormat sedang melangkah me- ngerjainya. Karena itu, pihak PAN boleh jadi berpendapat, "Oper- tidak membobol gawang Amien mengoper silakan saja sepanjang Rais." Ini pun, kalau benar, tentulah politik lempar bola juga. Politil lempar bola, ialah cara terpendek untuk membersihkan keterlibat n diri, partai, bahkan negara. Per sis di lapangan hijau. Agar tidak d 'ke- jar-kejar pemain lawan, seseorang yang sedang menguasai bola c.pat- cepat mengopernya kepada teman satu kesebelasan. Color Rendition Chart V Inte RABU, 3 AL Ас RCTI 05.00 Hikmah Fajar 05.30 Nuansa Pagi 07.00 Melody Ceria 07.30 Selamat Datang 08.00 Carissima 09.00 Film India 12.00 Buletin Siang 12.30 Kuis Tebak Gam 13.00 Kuis Piramida 13.30 Si Doel Anak S 14.30 Sinetron Rumah 15.00 LUV 15.30 Karnaval Kartur 16.00 Buletin Sinetron 16.30 Kuis Kontak 17.00 Betty La Fea 18.00 Pendekar Harur 18.30 Seputar Indone 19.00 SMS Masih Ad 21.00 Cinta Berkalang 22.00 Baywatch 23.00 Otoblitz 23.30 Suddenly Susar 00.00 Buletin Malam 00.30 Hitam Dan Puti 01.30 Liga Champions SCTV 05.00 Di Ambang Faja 05.30 Liputan 6 Pagi 07,00 Slimer & Friends 07.30 Dinosaucers 08.00 Sik Asik 09.00 Lisa Estrada 10.00 Janji Hati 11.00 Hot Shot 11.30 Legenda Na Zha 12.00 Liputan 6 Siang 13.00 Spontan 13.30 Maria Belen 14.30 Amigos 15.30 Poster 16.00 Sun Go Kong 16.30 Gabriela 17.30 Roda Impian 18.00 Liputan 6 Petang 19.00 Wah Cantiknya 20.00 Mencintaimu 21.00 Laris Manis 22.30 FS. The Lone Gua 23.30 Solusi 00.00 Pendekar Sejati 01.00 Flood: A River's Rampage ΤΡΙ 05.00 Kuliah Subuh 06.00 Selamat Pagi Indonesia 07.00 In Dangdut 08.00 Gaby 09.00 Gaddar 12.00 Toda Mujer 13.00 Selebrita 13.30 DRTV 14.00 Animal Planet 15.00 Klip Bintang 15.30 Kera Sakti 16.00 Discovery 17.00 Lintas 5 17.30 Komunikata Simphe 103 05.15 Nuansa Pagi 05.30 Dakwah Islam 06.00 Ini Medan Bur Eddraman Mal 2cm "Apa yang kau ingina tanyanya kemudian tan ional. "Apa yang menyebal membenciku". Dia melang hingga jarak keduanya "Apakah kau berpikir bah merampas semua harta