Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

L BERITA YUDHA-SELASA, 24 MARET 1981 Terjadi Kehakiman tanggal 18 Pebruari 1981 yl, dimana amanat itu oleh Ali Said dinilai memformulasikan dengan tepat suara rakyat banyak, amanat yang berintikan "Harapan yang sangat" dapatnya terluhurkan- nya kembali Citra Hukum dan keadilan. Harapan mendesak yang harus dibacakan sebagai tantangan oleh mereka2 yang diberi kehor- matan dan kepercayaan menyan- jawab dang tugas dan tanggung untuk meluhurkan kembali citra tersebut. Tantangan yang menanti- kan jawaban segera!. Memang bukan waktunya lagi bagi kita untuk berbuta tuli dan diam membiarkan keadaan berlarut. Kita berkewajiban untuk menertib- kan lingkungan kita secepatnya, usaha penjagaan meningkatkan harkat dan martabat masing2 yang akan membuahkan kepercayaan kepada aparatur Negara Penegak Hukum dan Keadilan. manusia2 Baik pengawasan terhadap pemikul dan tugas pemilik kewenangan, terhadap tata pelaksanaannya maupun terhadap sarana2 pendukung, sarana orga- niasi, materiil dan finansiil. Hanya Oknum2 Tertentu. Oleh Menteri Kehakiman Ali Said SH juga ditegaskan bahwa yang mencoreng-nodai muka Korps Penegak Hukum hanyalah oknum2 ataupun kelompok2 petugas dan hanya merupakan minoritas yang kecil, sedang yang kebanyakan masih merupakan mayoritas yang dapat diandalkan. Namun air tuba yang setetes itulah yang merusak susu sebelanga, pengkikisan benalu perusak pohon citra luhur Hukum dan Keadilan merupakan jawaban yang tepat terhadap tantangan2 tadi, mengikis habis tanpa "uitstel executie!". Pengikisan itu terutama dialamatkan ke ling- kungan Pengadilan, sebab Penga- dilanlah merupakan benteng ter- akhir penegakan Hukum dan Keadilan. van "Tanpa badan Pengadilan yang kokoh kuat, yang merupakan benteng terakhir tegaknya hukum dan pengayoman hukum, maka cepat atau lambat masyarakat kita akan runtuh, karena masyarakat akan merasa tidak ada lagi tempat untuk memperoleh keadilan dan untuk mengarahkan harapan akan tegaknya hukum", Demikian ucap Presiden RI yang kembali dikutip- kan oleh Ali Said SH. itu Disamping beliau juga mengutip kan ucapan Ketua Mah- kamah Agung Mudjono SH yang berbunyi: "Kalau di Negara itu sudah tidak ada lagi keadilan, lebih baik gulung tikar saja". Ini suatu UNTUK BERLANGGANAN HARIAN UMUM "BERITA YUDHA" DIWILAYAH DKI JAYA, ANDA DAPAT MENGHUBUNGI AGEN-AGEN "BY" DI JAKARTA SEBAGAI BERIKUT: 1. JAYA AGENCY - JI Tiang Bendera 78A Telpon 674278 2 CUCU AGENCY - JI Mangga Dalam 18 A Telpon 277589 3. WINANGUN AGENCY-JI Kramat I No. 15 Kramat Raya. 4. RIA AGENCY -JI Penegak I Matraman Raya 5. MENTENG AGENCY - JI Menteng 37 Telpon 345929 6. SANGGAM AGENCY 7. TERUNA AGENCY - JI Dr. Sam Ratulangi 25 Pav Telpon 350420 -JI Panca Marga 10 Karteng Telpon 581622 -JI Jatibaru 28 Tanah Abang - Jl. Kramat Pela 1/8 Blok A Keb. Baru Telpon 771929 10. BAKAT AGENCY -JI R.S. Fatmawaty 107 Cilandak 11. ENGGANO AGENCY-JI Ende No. 33 Tanjung Priok 12. BHARATA AGENCY-JI Kramat 1/20 Keb. Lama Telpon 8. ANAGHO AGENCY 9. M. JENSOS 13. DAMAI AGENCY 14. SEHAT AGENCY 15. UMAR HASYIM 1. MUTIARA AGENCY 2. SUDIONO 3. RIO AGENCY 4. SILITONGA JI Pengarengan Kalipasir 16. SENTOSA AGENCY - JI Raya Kalibata 37 17. DARDJO AGENCY - JI Panca Marga I No. 18 Telpon 584995 5. B,SITOMPUL 6. KARYO AGENCY 7. LIN CEN AGENCY 8. SANIM AGENCY 9. DIDI AGENCY 10. MANSUR 11. K.ISNAINI UNTUK ECERAN KORAN "BY" DAPAT DIHUBUNGI PENGECER KAMI SBB: Diasuh oleh team Dokter Spesialis 715274 -JI Gunung Sahari X No. 46 <- JI Johar No. 38-40 gambaran, yang menyatakan betapa amat pentingnya penegakkan hu- kum itu, besarnya makna keadilan. bagi kelangsungan eksistensi bangsa dan negara. Sehingga tiada alterna- tif bagi kita selain bersama-sama Mahkamah Agung, Kejaksaan dan POLRI khususnya Agung, instansi lain serta masyarakat luas pada umumnya untuk membenahi dan menjadikan aparat penegakkan hukum menjadi sarana negara yang benar2 jujur, mampu dan mau. Jujur karena disangga oleh ketegu- han mental, kemampuan yang bersumber pada penguasaan kete- rampilan teknis serta kemauan yang dilandasi oleh dedikasi yang tinggi pada tugas. Hanya dengan penegak2 hukum yang memiliki sikap dasar, pola berpikir dan pola tingkah laku yang bersumber pada hukum dalam pemerataan spektrum Pancasila, kesempatan memperoleh keadilan akan dapat diujudkan. Yang dibutuhkan saat ini adalah dimilikinya aparat hukum yang jujur, mampu dan mau mengemban tugas berat namun suci "Mission Sacre", Hakim manusia yang berkemampuan untuk mengamal- kan P-4 dibidang hukum, manusia Hakim "Yang tak lakang dek paneh, indak lapuakdekhujan". Said Pada akhirnya Ali mengajak para penegak hukum untuk berani mengawalinya dari diri sendiri, keberanian untuk mawas diri, introspeksi. Karena arus air besar semakin dan yang menggenangi semua jajaran penegak hukum akan harus bermuara kembali Cita Hukum dan Keadilan. Pada pokoknya faktor manusia mendapat prioritas dalam perhatian dan penanganan, karena akhirnya manusia-lah yang menjadi penentu keberhasilan ataupun kegagalan. RUMAH SAKIT Bhakti Yudha Jl. Raya Sawangan Depok, Bogor. - Pengecer Daerah Gunung Saharl Pengecer Daerah Hayam Wuruk - Pengecer Daerah Harmoni Pengecer Terminal Pulo Gadung. Pengecer Terminal Bus Lap. Banteng. Dimintai Pertanggungan Jawab. Pada kesempatan tersebut Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Mudjono SH mengatakan dalam kata sambutannya; Kepada Ketua2 Pengadilan Tinggi yang ikut Raker tersebut, akan dimintai pertanggungan jawabnya tentang kebaikan jalannya tugas peradilan dalam wilayah hukumnya, dimana Ketua Pengadilan Tinggi itu harus pula meminta pertanggungan jawab dari Ketua Pengadilan2 Negeri. Dengan pertanggungan jawab yang ketat diharapkan akan terjamin pelaksanaan tugas yang baik dan keutuhan "line of authority" dalam badan2 peradilan umum. Dalam Raker itu sendiri diharapkan ditemukan cara2, dan dukungan administratif-finansial yang diperlukan untuk melaksana- - Daerah Stasiun K.A. Jatinegara. Daerah Hayam Wuruk - Daerah Pintu Besar Selatan. - Daerah Cawang/Kalibata KHUSUS DISIMPAN UNTUK ANDA ARSIP/DOKUMENTASI Reparasi/ Service, Cuci Steam, Air Panas Kios Buku/Majalah ST. K.A. Gambir - Klos Buku/Majalah ST. K.A. Kota Berita Yudha Dapat anda lihat cuma cuma di BALAI ARSIP PERS p.t. balai iklan JI Asia Afrika 139 Bandung Telpon 58553 dan 59630 BUKA SENIN s/d JUMAT 08-20 SABTU 08-18 MINGGU 17-20 (Balai Arsip buka jam 09-11.30 HARI MINGGU TUTUP) 007/TK/BY/3-81 PENTING UNTUK YANG GANTI OLI STEAM GRATIS AUTHORIZED WORKSHOP Mobil2 MITSUBISHI Dikerjakan oleh Tenaga-Tenaga Ahli. Dan juga melayani mobil2 merk lain. +G INTI MAS MOTOR Jl. Karet Kubur no.15 Telp. 587656 ANTI KARAT DAN DUCO 039/1K/BY/3-81 1, 2, 3 a Rp400 4 Rp450 penerbit yudhistira Y/3-'81 4/TB/BY/3- JI. Pramuka Raya 4, tel. 884814 Jakarta Timur 104/TE ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) Achmad Djoenaedi - Drs. M.P. Simangunsong IPS adalah salah satu bidang studi di SD seperti yang ditetapkan dalam Kuri- kulum SD 1975. Mengandung segi-segi Ilmu Bumi, Sejarah, Ekonomi, dan Sosial Budaya, dan memberikan tekanan pada hidup dan kehidupan manusia dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itulah pengajaran IPS dimu- lai dari lingkungan setempat anak-anak berada, sehingga dengan demikian lebih dekat dengan kehidupan riilnyà sangat dipentingkan. Sesuai dengan perkem- bangan pengalaman anak dengan ling- kungannya serta perkembangan akade- misnya yang diperoleh di sekolah, maka- perkembangan materi pengajaran pun perlu ditingkatkan, sehingga serasi pula dengan taraf perkembangan kepribadian anak. Pada akhir setiap pokok bahasan diberikan evaluasi sebagai latihan. Pe- makaian buku ini untuk SD se-DKI Ja- karta telah disahkan oleh Departemen P dan K dengan SK Dirjen PMU No. 144/ C/Kep/R.80. 017/1K/BY/3-81 Dari hal. I kan policy Mahkamah Agung. Oleh Mudjono juga diharapkan, Mahkamah Agung sebagai Pimpinan dan yang bertanggung jawab secara fungsional-teknis operational dan Kehakiman sebagai Departemen pimpinan dan yang bertanggung- jawab secara organisatoris-adminis tratif finansial atas pada umum peradilan mendatang dapat dibina kerja sama yang erat dan harmonis, sehingga dalam menjalankan tugasnya Ba dan2 Peradilan Umum memperoleh dukungan administratif, logistik dan finansial yang diperlukan. badan2 waktu Pada waktu yang lalu oleh Mudjono dinilai kerja sama itu tidak terjalin dengan baik, misalnya pada waktu yang lalu tidak dapat dilakukan Raker dengan Ketua Pengadilan2 Tinggi se Indonesia secara bersama oleh Ketua Mah- kamah Agung dan Menteri Keha- kiman, hal itu kecuali kurang efektif, juga kelihatannya kurang serasi. Karena seharusnya merupa- kan tugas bersama Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman membina Badan2 Peradilan Umum. Sebelum dilakukan Raker oleh Departemen Kehakiman yang dibu- ka kemarin itu, ketika Oemar Senoadji SH masih menjabat Ketua Mahkamah Agung RI, tanggal 9-12 Pebruari yl telah pula dilaksanakan Raker Ketua Pengadilan Tinggi se Indonesia dengan Ketua Mahkamah Agung. Ketika itu Mudjono SH masih menjabat sebagai Menteri Kehakiman. wasan oleh Mahkamah Agung adalah Lem- baga Tertinggi dan Puncak semua peradilan, memberikan pimpinan kepada yang melakukan penga- tinggi terhadap jalannya peradilan dalam semua lingkungan peradilan di Indonesia, dan menjadi peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya serta perbuatan2 para hakim disemua lingkungan diawasi dengan cermat Ketua Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi sebagai "voor- post" di wilayah hukumnya masing2. Mahkamah Agung melalui Ha kim Agung Pengawas Wilayah untuk masing2 Pengadilan Tinggi akan mengawasi secara ketat apakah tugas/kewajiban Pengadilan Tinggi terhadap Pengadilan Negeri telah dilakukan sebaik-baiknya. Disam- ping Pengawasan melalui pemerik saan berkas perkara ditingkat kasasi maupun eksaminasi perkara2 tertentu, maka pengisian dan pengiriman laporan2 bulanan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi akan diteliti dengan cermat, sehingga tugas peradilan dengan Tri Azas Peradilannya dapat diselengga- rakan. SAHID JAYA HOTEL & YAYASAN MUSIK INDONESIA mempersembahkan malam dana IPS JAKARTA IPS JAKARTA BARU TERBIT Rp400,00 ACHMAD DJOENAEDI- Drs. MURSID S Buku pelajaran ini diperuntukkan bagi murid kelas 3 SD di DKI Jakarta seba- gai pelajaran permulaan "Mengenal Ling- kungan Sendiri". Baik isi maupun urutan pokok bahasan disesuaikan dengan ku- rikulum SD 1975. Pada setiap akhir po- kok bahasan yang bersangkutan. Dileng- kapi dengan gambar-gambar penting dan bersejarah yang akan membantu murid menyerap pelajaran ini. penerbit yudhistira JI. Pramuka Raya 4, tel. 884814 Jakarta Timur Surabaya: JI.MH. Thamrin 56, tel: 69026 Yogya JI.Bumijo Tengah 74A, tel. 4874 Semarang: Jl.Kauman Butulan 138, tel 26230 Bandung Jl.Cikaso 38 Cicadas, tel. 73933 Agen ANGGREK JI Pasar Rava el 21/18 Padang Tambah ongkos kirim 20% TOKO BUKU GHALIA INDONESIA Blok I Lantal IV No. 28, 29, 30 Pusat Perbelanjaan Senen Jakarta katan Untuk menciptakan Tertib Penyidangan dan Penyelenggaraan Penyelesaian Perkara2 pidana, Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung kemarin juga telah mengeluarkan Instruksi bersama yang ditujukan kepada Ketua2 Pengadilan Tinggi/ Negeri, Kepala Kejaksaaan Tinggi/ Negeri, Kepala Lembaga pemasara- seluruh Indonesia untuk tidak mengurangi perhatiannya atas penyidangan/penyelesaian perkara2 perdata yang wajib dilaksanakan sederhana dan cepat, murah, menyidangkan dan menye- lesaikan perkara2 pidana melalui perwujudan peradilan yang cepat, tepat, cermat dengan biaya ringan dan sederhana dengan menyelengga- rakan peningkatan tertib sidang, sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. secara 017/1K/BY/3-81 secara Meningkatkan pelaksanaan pe- meriksaan sidang Pengadilan Negeri dengan memperhatikan seksama persiapan2, seperti pe- manggilan terdakwa dengan mem- perhatikan faktor jarak, situasi dan kondisi, waktu dsbnya, sehingga baik terdakwa dan saksi2 dapat hadir tepat pada waktu yang telah ditentukan. Pembacaan tuduhan dalam perkara tolakan dilaksanakan sesuai dengan peraturan, barang2 bukti harus cocok dengan apa yang tercantum dalam berkas perkara, memberi terdakwa mencari penga- cara/penasehat hukum, Jaksa harus mempersiapkan terdakwa, barang2 bukti dan saksi2 satu jam sebelum sidang, Ketua Pengadilan mengatur pembagian kerja dan panitera. Dalam pelaksanaan pemeriksaan dalam sidang perkara pidana, ditetapkan sudah dimulai tepat pukul 09.00 WIB pagi dan didahulukan dari sidang perdata yang hanya diadakan hari Senin s/d Kamis setiap minggu. Penundaan sidang dengan alasan Hakim/Jaksa belum siap melakukan pemeriksaan atau sudah liwat jam kerja tidak dibenarkan dan penundaan sidang hanya dibenar- kan 3 X 24 jam, kecuali ada alasan yang memerlukan waktu yang lebih lama. Disamping itu melaksanakan juga sidang diluar tempat kedudu- kan Pengadilan Negeri, misalnya tempat kejadian, ditempat keba- nyakan berdomisilinya saksi, tem- tahanan. pat Hal itu untuk mendekatkan peradilan kepada pencari keadilan, dimana prakarsa pelaksanaannya dapat dilakukan Jaksa, Hakim dan masing2 instansi diwajibkan memikul biaya yang ditimbulkan. IKLAN BIDIK TARIP IKLAN BARIS PER BARIS Disamping itu juga diinstruksi- kan mengadakan pertemuan berka- la antara Ketua Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk menyusun program, memecahkan BERSAMA: MICHAEL GAN POPULER RULLY BUDIONO CLASSIC DANNY TUMIWA FLAMENCO TRIO RONNY JOHNY-VIRYA ENSEMBLE OPUS 78 sahid ballroom 1 APRIL 1981 JAM 1900 WIB hakim HARGA KARCIS Rp.7500,- nett termasuk makan malam KARCIS DAPAT DIBELI DI SJ SAHID JAYA HOTEL MENANGKAN !! HADIAH2 MENARIK dari PT. NUSANTIN Not just amales, but personalised service where it counts 86, Jalan Jendral Sudirman, Jakarta. Phone: 587031 YAYASAN MUSIK INDONESIA J. Burni 15, Keb Baru, Jakarta SPONSORS: SINAR HARAPAN MINGGU MUTIARA INDONESIAN TIMES BERITA YUDHA INDONESIAN OBSERVER PT. WAHYU ABADI Rp.700,- (ILMU PENGETAHUAN ALAM) IPA Drs. Kadarsah. Slamet Heriadi, Drs. Mursid P ILMU PENGETAHUAN ALAM Kelas 3 SD BARU TERBIT IPA merupakan salah satu bidang studi yang penting pada SD dan sekolah lan- jutan berikutnya, karena dengan IPA inilah murid-murid mengenal alam sudah dimulai sejak manusia lahir, tetapi pe- ngenalan secara ilmiah baru dimulai se- jak manusia lahir, tetapi pengenalan se- cara ilmiah baru dimulai sejak anak me- masuki pendidikan formal Sekolah Da- sar. Pengenalan alam dan benda secara ilmiah dalam dunia pendidikan ini telah diatur Departemen P dan K dalam kuri- kulum SD 1975. Berpedoman pada ku- rikulum tersebut buku ini disusun. Pada setiap pokok bahasan diberikan petun- juk-petunjuk untuk guru. 1, 2, 3, 5, 6a, 6b Rp350,00 Jilid 4 Rp400,00 penerbit yudhistira JI. Pramuka Raya 4, tel. 884814 Jakarta Timur Surabaya: JI.MH Thamrin 55. tel. 69026 Yogya : JI.Bumijo Tengah 74A, tel 4074/ Semarang: JI Kauman Butulan 138, tel 26230 Bandung Jl Cikaso 38 Cicadas, tel. 73933 017/1K/BY/3-81 Memelihara jangka waktu yang relatif lebih lama. 109/TB/BY/3-81 Menteri mengemukakan hal ini dalam sambutan tertulis yang dibacakan Direktur Jenderal Pem- bangunan Daerah Drs. Atang Sibero pada pembukaan Rapat Teknis Program Bantuan Pembangunan Dati II se Indonesia di Jakarta hari Senin. Mendagri lebih lanjut me- ngemukakan, keberhasilan dalam kegiatan pemeliharaan juga akan dinilai dan dicatat sebagai prestasi pembangunan dari suatu daerah. Oleh karena itu kegiatan pemeliharaan ini hendaknya se- makin membudaya dalam pem- bangunan bangsa antara lain dengan meningkatkan dalam perhatian program tahun 1981/1982 baik atas biaya bantuan Inpres maupun biaya daerah. Rapat yang berlangsung selama empat hari itu diikuti oleh 144 peserta, 50 di antaranya dari pusat dan sisanya dari daerah, yang terdiri dari para pejabat pembinaan Program Pembangunan Dati II serta pejabat Bappeda. Sedangkan utusan dari Jawa Timur diperkuat oleh utusan2 dari kabupaten2 Malang, Jember dan Kediri, yang merupakan daerah2 yang telah dinilai berhasil dalam program pemeliharaan jalan dan jembatan. Menurut Direktur Pembangunan Dati II Dirjen Bangda Depdagri Drs. Soeradi Hadisoewarno, tujuan rapat adalah untuk mengevaluasi Program Inpres tahun 1980/1981 dan SUKABUMI Jembatan Cicareuh berukuran 6 x 35 meter dengan konstruksi ba- ja tahan karat terletak di jalur jalan Propinsi antara Sukabumi-Cibadak dan Pelabuhan Ratu, pemakaiannya diresmikan oleh Wagub Jabar Ir. Soehoed Warnaen baru2 ini. Biaya pembuatan jembatan tsb. menghabiskan Rp. 116.500.000,- dari dana APBN 1980/1981 sebesar Rp.106.500.000,-, dan APBN 1981/1982 sebesar Rp.10.000.000,- dengan konstruksinya dibuat di Ne- geri Belanda oleh Perusahaan Hol- land Kloos sedangkan pelaksana di Sukabumi adalah CV. Pembangun- an. (B-4).-- hambatan2, hambatan2 sebulan. menginventarisasikan sekurangnya sekali Insutruksi itu sendiri berlaku sejak 23 Maret 1981 dan ditandatangani Ketua Mahkamah Agung RI Mudjono SH, Menteri Kehakiman Ali Said SH dan Jaksa Agung Ismail Saleh SH. (R.31). Penghapusan Menambah beban. Suatu kebijaksanaan pemerintah lain yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pembangunan perikanan adalah diumumkannya Zone Ekonomi Eksklusif 200 mil sejak 21 Maret 1980. Kebijaksanaan baru ini, kata Menteri, jelas menambah beban namun juga memperluas cakrawala pembangunan perikanan. Terjadinya ekses-ekses dalam pengusahaan perikanan yang bertumpang tindih dapat diambil kesimpulan di banyak daerah sudah kesempitan lahan usaha. Menteri mengatakan, dalam peningkatan dan program pengembangan usaha perikanan tersebut, secara struktural usaha perikanan akan diubah secara bertahap dan berencana menuju pada pengusaha perikanan secara rasional dan merata di seluruh perairan Indonesia termasuk perairan zone ekonomi eksklusif. Tidak dapat disangsikan lagi, dalam perombakan struktural ini yang paling berat adalah mengenai usaha perikanan tradisional karena menyangkut berbagai aspek kehidupan yang sering sangat rumit dan peka. Untuk lebih menjamin keberhasilan yang sangat penting bagi perikanan tradisional adalah penyediaan fasilitas dan sistem perkreditan yang tepat dan memadai, demikian Menteri. Menteri menjelaskan, pemerintah menetapkan, penanaman modal asing dalam sub sektor perikanan hanya dimungkinkan di perairan Zone Ekonomi Eksklusif. Budidaya ikan dan udang. Salah satu unsur yang akan semakin ditingkatkan dalam program peningkatan dan pengembangan usaha perikanan adalah bidang budidaya. Budidaya ikan dan udang merupakan program yang penting dalam Repelita III, kata Menteri, dengan kebijaksanaan penghapusan trawl usaha budidaya namun mengajukan Daftar Usulan Rencana Proyek tahun 1981/1982. Menurut Tidak terpisahkan Menteri, program 2 Inpres yang dilaksanakan secara merata diseluruh Indonesia meru- pakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari program2 pem- bangunan lainnya. **** Satu terhadap yang lain harus merupakan program terpadu guna mencegah pemborosan dana dan tenaga, sehingga sejak pemikiran serta perencanaannya keterpaduan tersebut sudah harus benar2 mewujud. Dalam perkembangannya sam- pai saat ini pelaksanaan Program Inpr Dati II dinilai oleh Menteri sudah berjalan cukup mantap baik mekanisme perencanaannya pun mekanisme pelaksanaannya. mau- Tidak berkelebihan pula kalau dikatakan dalam beberapa hal pola pelaksanaan Program Inpres Dati I telah menjadi sumber inspirasi bagi peningkatan dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan program2 lain baik yang sektoral maupun daerah. "Namun demikian dengan ke- majuan yang dicapai oleh Program Inpres Dati II kita tidak boleh cepat2 berbangga hati, karena ada beberapa hal yang masih perlu disempurnakan dan diperbaiki oleh para penanggung jawab pelaksanaan program di daerah", kata Mendagri Secara mereka memakai bahan bakar jenis MFO. Tetapi begitu dioperasikan oleh PELNI bahan bakarnya diganti jenis MDF. Menurut Tatang Sumantri seha rusnya sebelum penggantian bahan bakar dari MFO ke MDF ada beberapa alat yang harus diganti. PT PELNI sendiri sudah merencana- kan untuk menggantikan alat tsb dalam waktu dekat ini, tetapi alat yang dipesan itu belum kunjung tiba. Akibat penggantian bahan bakar ini menurut Tatang mempengaruhi kecepatan kapal "Saya sudah menduga kalau kecepatan kapal akan menurun dari 25 mil/knot menjadi 16 mil/knot. Penurunan kecepatan kapal ini menurut Tatang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain kapal ini mengairi perairan yang berhawa panas seperti Indonesia. - Apakah Solas (safe on life at sea) berfungsi Ya berfungsi Ia lalu menjelaskan tentang proses konversi Antara lain konversi tsb direncanakan oleh sebuah team yang terdiri dari wakil Ditjen Perhubungan Laut, PT + akan semakin ditingkatkan. Justru pada saat untuk meningkatkan usaha budidaya, kata Menteri pula, kita dihadapkan kepada masalah berjangkitnya wabah penyakit ikan yang semula menyerang Jawa Barat dan akhirnya menyebar ke seluruh Jawa. Masalah karantina ikan perlu segera ditangani. Peningkatan produksi udang melalui usaha budidaya menjadi sangat penting untuk menanggulangi berkurangnya produksi ikan karena penghapusan trawl. Udang sebagai komoditi penting dala perikanan, karen nilai komersialnya tinggi, produksinya hrs dijaga jangan sampai menurun bahkan harus diusahakan untuk dapat meningkat. Untuk itu harus dapat digantikan produksi udang dari hasil trawl sebesar lebih kurang 38.640 ton per tahun dengan produksi penangkapan secara tradisional dan terutama dari produksi udang budidaya. Tujuan paling pokok dari pem- bangunan perikanan adalah per- baikan nasib para nelayan dan petani ikan. Perbaikan nasib ini selain dapat dicapai dengan peningkatan produksi mereka, juga harus dengan peningkatan pemasarannya, demikian Menteri Pertanian Prof. Ir. Soedarsono Hadisapoetro. (Ant).-- Pembebasan telah ditetapkan kelas I Rp. 7500,- II Rp. 6000,- dan kelas III Rp. 5000.- per meter persegi. Kerugian untuk rumah bangun- an permanen Rp. 35.000, bangunan kayu Rp. 15.000 dan rumah gedek Rp. 10.000, per meter persegi. Selain itu pihak Pesero Taman Wisata juga memberikan kerugian tanaman yang tumbuh diatas lokasi proyek. Sampai Jumat petang jumlah ganti rugi yang dibayarkan kepada pemilik tanah sebesar Rp. 196 juta lebih. PEMBERITAHUAN TARIP IKLAN Berita Yudha Mulai tanggal 1 April 1981, TARIF IKLAN Harian Umum BERITA YUDHA mengalami perubahan se- bagai berikut : Rp.1000,-/mmk. IKLAN UMUM/DISPLAY IKLAN KELUARGA/DUKACITA ..Rp. 700,-/mmk. Iklan Khusus 1 Kolom, max. 100mm..Rp. 700,-/mmk. Iklan Film ..Rp. 500,-/mmk. Iklan Mini perbaris 25 huruf,min.2 baris, max. 10 baris Rp. 700,-/baris. Tarif iklan ini belum termasuk P.Pn. 2,5 %. Harap para Relasi dan Pemasang Iklan menjadi maklum Bagian Iklan Harian Umum BERITA YUDHA mengingatkan. saja perluasan ke- Misalnya kerja sempatan yang menjadi sasaran utama bagi pelaksanaan program ini masih perlu dihayati oleh aparat penanggunjawab pelak- sanaan program di daerah. Organisasi penyelenggaraan pro- yek pada tingkat kotamadya masih perlu lebih dimantapkan, disiplin dan disiplin lapor perencanaan masih perlu pula dimantapkan, dan antara koordinasi aparat peme- rintah berkaitan yang dengan pelaksanaan program perlu terus dibina. Dalam hubungan itu Mendagri meminta perhatian para peserta pembina selaku program rapat untuk menelaah benar2 serta untuk hasil evaluasi mengkaji kemudian dijadikan pe- nyempurnaan pelaksanaan program tahun mendatang. (Ant). Pembangunan Dari Hal. I tidak dapat terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya yang harus diperhatikan yaitu lingkung- an, perilaku dan keturunan. Pelayanan kesehatan harus ditun- jang oleh faktor2 penunjang utama: obat, kesehatan lingkungan dan ketenagaan serta pelayanan kesehat- an. lalu. Di Kuwait menteri akan mengadakan kunjungan kehormatan kepada Putera Mahkota/ Perdana Menteri Kuwait serta kepada Menteri Wakaf dan Urusan Agama Kuwait. Menteri beserta rombongan akan meninjau lembaga2 keagamaan antara lain Institut Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dari hal. I Kuwait dan Darul Qur'an, sedang dengan Menteri Wakaf dan Urusan Agama Menteri Agama R.I. akan mengadakan pembicaraan. HALAMAN XII Dari Hal. I Serah terima ini dihadiri pula oleh Minister (duta) Nakamura yang mewakili duta besar Jepang di Indonesia dan beberapa pejabat Departemen Kesehatan. bahan Dari hal. I PANN, PELNI dilnya. Konversi tsb dimaksudkan untuk merubah deck kapal agar dapat dipergunakan untuk penumpang kelas I, kelas-II dan deck. Dalam sidang kemarin kurang mendapat perhatian dari pengun- jung seperti hari-2 sebelumnya. Dalam sidang ke-IV itu dihadapkan dua orang saksi masing2 Dominggus (bekas juru motor Tampomas- II), dan Tatang Sumantri sebagai saksi ahli. Juga didengar keterangan dari Masinis-III W Hamzah. Sidang diundurkan sampai Kam is men- datang untuk mendengar saksi saksi lainnya. (R.16). Menag Dari hal. I mengundangnya dua tahun yang Di Pakistan rombongan Menteri Agama akan mengadakan kun- jungan kehormatan kepada para pejabat pemerintah negara tersebut, sedang di Bangladesh mereka akan mengadakan kunjungan kehormatan kepada Presiden, Wakil Presiden dan Perdana Menteri Bangladesh, Menteri Urusan Agama dan Ketua Parlemen Bangladesh dan pejabat2 pemerintah lainnya. Selain itu akan ditinjau pula lembaga2 keagamaan negara tersebut. Atas pertanyaan "Antara" Menteri Agama mengatakan, kunjungannya ke tiga negara ter- sebut memang lebih ditekankan kepada peninjauan di bidang pen- didikan dan lembaga2 keagamaan mulai dari madrasah sampai kepada perguruan tinggi dan untuk melihat dari dekat kehidupan kerukunan ummat beragama di negara2 itu. la juga mengatakan membawa pesan salam sejahtera Presiden Soeharto kepada Kepala2 Negara Kuwait, Pakistan dan Bangladesh. Tampak melepas rombongan Menteri Agama di lapangan udara Halim Perdanakusuma, para pejabat teras dan para pejabat Departemen Agama lainnya serta Mohiuddin Ahmed, Counselllor dan Kuasa Usaha Republik Rakyat Bangladesh. (Ant/27).-- RY Dari hal. I Direktur utama Taman Wisata Borobudur/Prambanan Marsekal Purn. Boediardjo mengatakan kepa- da "Antara", tidak benar bupati Magelang drh Soepardi menekankan rakyat supaya menyerahkan tanah- nya dengan harga rendah. Dikatakan, harga tanah yang ditetapkan panitia pembebasan tanah, sudah cukup tinggi. Kebutu- han tanah untuk Tapurnas Borobu- dur sekitar 30 hektar, sedang yang dibutuhkan sekarang baru 10 hektar untuk lokasi terminal Bus dan Pasar. BY