Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

0 Berita Yudha - Jum'at, 11 Nopember 1983 PT Astra Internasional Kamis Siang mengadakan ujicoba Mobil baru Sedan 1600 cc DAIHATSU "CHARMANT" 1983 di Serkuit Ancol Jakarta yang disaksikan oleh para Wartawan Ibukota. Tampak mobil2 baru tersebut seusai diuji coba oleh para wartawan dan para pembalap mobil ibukota sebelum dipasarkan ke masyarakat. (Foto Antara/P05.) Daihatsu "Charmat" Diperkenalkan Jakarta, Nopember (BY). Bagaimana menciptakan kendaraan yang mempunyai CC besar namun irit bahan bakar dan aman di jalan merupakan upaya pabrik kendaraan ber- motor Daihatsu, Jepang. Tipe kendaraan yang demikian kini sudah mun- cul dan segera memasuki pasaran Indonesia. Kendaraan tsb diberi nama "Charmat" dengan mesin 1600 CC. Kendaraan yang merupakan unggulan terbaru dari PT Astra Internasional Inc itu kemarin diperkenalkan dalam suatu uji coba kepada wartawan Ibukota di sirkuit Ancol. Tory Tular dari PT Astra International mengatakan, Daihatsu Charmant tampil dengan gaya kontemporer dengan tipe mesin 4-A. Dibandingkan kendaraan sekelasnya, Daihatsu Charmant lebih irit bensin, yakni dalam keadaan normal untuk jarak 20 km hanya memerlukan 1 liter. Selain itu mempunyai kelebihan akselarasi dan penampilan, antara lain tuas pem- buka bagasi dantutup bensin dari tenpat pengemudi, tempat duduk belakang dapat direbahkan. Mempunyai lampu Halogen, blue zone wind shield glass, kaca belakang anti kabut, kaca spion kiri kanan bisa disetel dari dalam, central doorlock dan mempunyai kulkas mini cukup untuk dua botol minuman. Disain bodi aerodinamis, jarak roda didisain lebar, suspensi sistem MC Pherson & 4 link, pegas ulir pada roda belakang. Kemudi Rack & 4 link, pegas ulir pada roda belakang. Kemudi Rack & Pinion dan dilengkapi dengan alat pengendalian kemudi istimewa. Ban jenis "speed radial", rem cakram dengan servo Booster. Tory Tular mengatakan, harga mobil dalam keadaan kosong sekitar Rp 16 juta,-, jauh lebih rendah dari harga mobil dalam kelasnya seperti Hon- da Accord dan lainnya. (R-10) B 6069 YX Batasi Masuknya Accu Impor Jakarta Nop (BY),- Pengusaha-Pengusaha ACCU Mobil Indonesia yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Pabrik Accu Indonesia/GAPPAI mengharapkan bantuan pemerintah agar Accu-Accu Mobil impor yang sekarang ini masuk di Indonesia dibatasi, sehingga pengusaha pengusaha Accu dalam negeri dapat berjalan dan mendapatkan pasaran yang baik. Salah seorang pengusaha Accu Indonesia merk Century Hans Tabaluyan dan tergabung dalam GAPPAI mengatakan kepada pers kemarin pabrik-pabrik accu didalam negeri sudah mampu membuat accu mobil yang jauh lebih baik dari pada accu yang didatangkan dari RRT, Taiwan, Jepang dan lain sebagainya. Jumlah pabrik Accu di dalam negeri sekarang ini sudah mencapai 50 buah dan untuk itu semua telah memenuhi standard dari Jepang (Japanese Industri Standard) dan dari hasil produksi kelima puluh pabrik tsb semua telah dapat mencukupi kebutuhan didalam negeri. Oleh karena itu kita tidak perlu lagi impor Accu mobil dari luar negeri. BANYAK YANG PALSU Disamping adanya accu impor yang membuat para pengusaha accu Indonesia mendapatkan kesulitan untuk memasarkan hasil produksinya, juga banyak terdapat accu-accu mobil palsu dengan menggunakan merk dari Pabrik Accu yang sudah terkenal. Akibat banyaknya accu palsu yang tersebar di seluruh Indonesia ini, maka diharapkan oleh Hans T agar pemerintah segera melakukan tindakan-tindakan tegas terhadap pemalsu-pemalsu accu tsb. mengingat pabrik accu didalam negeri yang telah mampu menyerap tenaga kerja akan kehilangan mata pencahariannya apabila accu-accu palsu tsb tetap berada dipasaran. Khadafy Hans Tabaluyan mengakui bahwa accu mobil buatan dalam negeri memang sedikit lebih tinggi harganya dari accu buatan luar negeri yang ada dipasaran. Tapi hal itu sebenarnya tidak perlu menjadi patokan, sebab dengan berkembangnya produksi accu didalam negeri, maka teknologi dan tenaga kerja yang dapat diserap tentu jauh lebih baik dari pada kita mengimpor accu dari luar negeri yang sama sekali tidak ada keuntungannya bagi perkembangan pengusaha accu nasional. Hans Tabaluyan yakin dalam masa-masa mendatang harga accu mobil dalam negeri tentu akan dapat diturunkan dan akan lebih murah dari accu impor. (r-27) Kok Dari Hal.I Dimasa mendatang ini diharapkan dapat diputarkan film dokumenter yang menggambarkar kepahlawan- an pejuang kita, sehingga peringatan Hari Pahlawan tahun ini tidak terganggu oleh pemutaran film dokumenter yang salah seperti malam Kamis itu. Dari Hal.I bahaya paling besar bagi perdamaian dunia selama 40 tahun. AS telah meningkatkan armadanya di Laut Tengah bagian timur sampai sekitar 30 kapal sehubungan adanya serangan bom bulan lalu terhadap pasukan AS dan Perancis di Beirut. Serangan itu menyebabkan 288 tentara tewas. Apa Dari Hal.I dengan headline yang menyolok menyatakan bahwa pemimpin Soviet itu, akan tiba di Boston pada 9 Januari untuk pengobatan kanker. Padahal hari itu Brezhnev menghadiri pemakanan ibunya di Moskow. Dalam bulan Oktober 1979 terjadi desas-desus kematian Brezhnev yang sampai melanda Washington dan ibukota negara-negara Barat. Desas- desus ini timbul disebabkan pem- batalan acara pertemuannya dengan Presiden Suriah Hafidz Assad dan tidak munculnya selama 10 hari di depan umum. Padahal Brezhnev memerlukan setelah istirahat mengadakan suatu perjalanan berburu di pagi hari di Jerman Timur. Sekarang muncul lagi desas-desus. mengenai sakitnya Andropov. Menurut diagnosa oleh para war- tawan foto dan gosip diplomatik, pemimpin Soviet itu dikatakan fisiknya sangat lemah dan matanya sakit serta menderita gangguan pada ginjalnya. Ketika Presiden Finlandia Kalvisto berkunjung ke Moskow Juni yang lalu, Andropov dikatakan tidak dapat berjalan tanpa dipapah, sedang tangannya gemetaran tak terkendali. Dalam bulan Juli yang lalu para dokter yang berdinas untuk keperluan AS intel telah mengeluarkan pernyataan bahwa Andropov benar- benar mengindap penyakit lumpuh. Ilmu pengetahuan. US.S. A.S. Beli Kurs Konversi Bl Jakarta, Nopember (BY). Daftar Kurs Konversi Bank Indonesia yang berlaku tanggal 10 Nopember 1983 tercatat se- bagai berikut: Jual A. sch. B. Frc. Can S Dkr. 1,- 0,375657 369,83 F. Frc. DM Escudo 1, 0,007813 7,69 1.- 0,123381 121,47 1, 0,127863 125,88 100,- 0,061843 60,88 1, 0,426082 419,48 Hk. S Lit. Mal. S N. Gld. 1,- 0,335121 329,93 Nz. S 1, 0,654800 644,65 Nkr. 1,- 0,134680 132,59 Poundstg 1,- 1,486500 1.463,46 Sin. S 1,- 0,468311 461,05 Skr. 1,- 0,126904 124,94 Sw. Fre 1,- 0,462535 455,37 Yen 100, 0,423549 416,98 Keterangan: TT: Telegraphic Transfer dan MT: Mail Transfer. Seminar Memperluas Pemasaran Produk Holtikultura Jakarta, Nopember (BY). Seminar memperluas pemasaran produk hortikultura dengan me- ningkatkan produksi dan pemasarannya, secara resmi dibuka oleh Irjen Departemen Pertanian Soewondo di Gedung Sekretariat ASEAN Jakarta kemarin. Seminar itu dihadiri dua ahli dari ITC/UNC- TAD/GATT, yaitu Mr. Marsh dan Mr. Hayden, yang selanjutnya dalam seminar itu beliau akan bertindak sebagai penyaji, dengan topik yang menyangkut: Perkembangan pasar produk buah-buahan tropik di Eropa Barat dan perkembangan teknologi pengolahan buah-buahan. Dalam seminar yang akan berakhir Jum'at sore nanti, juga akan tampil James Sulaeman dari KADIN Indonesia - Kopartemen Per- tanian, dengan pembahasan kebutuhan raw material untuk pengolahan dan bahan ekspor un- tuk industri pengolahan, D. Angka dari PT. Manturust tampil dengan pembicaraan: pengalaman- pengalaman masalah usaha pro- duksi dan pengolahan di bidang buah-buahan serta sayur-sayuran, Dr. Ir. Januar Darmawan dari PT. Hortindo tampil pula dengan makalahnya: Potensi buah ram- butan dan jeruk serta per- masalahannya, dan Drs. Sunarto Prawirosuyanto (Kadin Indonesia Ketua Kompartemen Aneka In- dustri, Industri Kecil & Industri Far- masi) akan tampil dengan mem- bahas Alternatip Pengembangan In- dustri Pengolahan Pangan). Seminar tersebut dihadiri puluhan usahawan swasta serta masyarakat peminat di bidang usaha hor- tikultura, serta para ahli, pejabat dari berbagai instansi dan lembaga Pemerintah. Kurs Tengah 1,- 1, US.$. TT/RP MT/RP RP. US.S. TT/RP MT/RP 1,000000 984,50 984,00 986,00 1,000000 988,00 987,50 0,913600 899,44 0,921844 988,78 1,- 0,053107 52,28 0,053429 52,79 0,018552 18,33 1, 0,018450 18,16 1, 0,809585 797,04 0,812819 803,07 1, 0,104167 102,55 0,104742 103,49 0,377279 372,75 0,007977 7,88 0,124074 122,59 0,128472 126,93 0,062230 61,48 0,428312 423,17 0,336965 332,92 0,667293 659,29 0,134445 133,82 1,494938 1.477,00 0,470581 464,93 0,127619 126,09 0,465278 456,69 0,428770 423,62 yang tidak tepat dikenal sebagai Kremlinologi tidak selalunya salah. Jikapun salah, mudah untuk mempercayainya. Beberapa perubahan kecil kadang-kadang memberikan isyarat bagi beberapa kejadian besar seperti apa yang pernah dilaporkan oleh suratkabar New York Post itu. Dalam bulan Juli 1953 terdapat spekulasi di Barat tentang nasib kepala polisi rahasia Soviet Lavrenti Beria. Waktu itu ia tidak muncul bersama-sama dengan pemimpin- pemimpin Kremlin lainnya di gedung ballet Bolshoi. Soewondo (Irjen Departemen Pertanian) yang membuka seminar itu kemarin, menilai langkah yang ditempuh itu suatu langkah yang tepat menjelang Pelita IV nanti, dalam usaha meningkatkan ekspor non-migas, terutama produksi hor- tikultura, disamping usaha untuk meningkatkan kualitas dan mutu produksi serta pemasarannya dalam negeri serta prospek-prospek positifnya bagi para usahawan, dan industriawan. Kehadiran dua tenaga ahli dari ITC/UNCTAD/GATT dinilai amat membantu sekali dan diharapkan- dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena International Trade Center (UNCTAD/GATT) di Genewa telah melakukan studi dan survey mengenai pasaran-pasaran produk-produk hortikultura dan dapat memberikan jasa-jasa baiknya kepada instansi-instansi pemerintah maupun swasta. "Mungkin saja Beria tidak senang ballet", kata New York Post menduga. dapat Beria Dunia tidak pernah mengungkapkan apakah senang Ballet atau tidak. Yang diketahui kemudian adalah Beria ditangkap dan segera setelah itu dibunuh secara brutal oleh lawan- -lawannya. (TST/Econ). ☆☆☆ Dengan R. Soeprapto mengemukakan, un- tuk menjamin tidak terulangnya kem- bali noda hitam sejarah masa lalu itu, maka selain Ketetapan MPR No. II/MPR/ 1978 tentang P-4, Sidang Umum MPR tahun 1983 juga telah menghasilkan Ketetapan MPR. No. II/MPR/1978 tentang GBHN. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 Disamping diharapkan pula dapat dimanfaatkan kalangan swasta un- tuk membantu usaha pengem- bangan industri hortikultura serta kesulitan menghadapi pemasaran dalam negeri dan luar negeri. (R.31). Menyongsong Dari Hal.III Dari permasalahan yang dikemukakan dalam kaltan tema HKN tahun ini, satu hal yang tak dapat ditawar-tawar lagi ialah pengupayaan secara terpadu. Bukan masalah Pemerintah atau Depkes saja, tetapi permasalahan seluruh masarakat yang melibatkan berbagal sektor. Keterpaduan yang sering didengungkan itu masih saja terlalu manis kalau didengar melalui telinga, atau dibaca di atas kertas. Tetapi keter- Jakarta, Nopember (BY).- Volume air waduk Jatiluhur tetap mengkhawatirkan, karena kebutuhan air atas waduk itu terus meningkat. Volume air Jatiluhur setahunnya hanya tersedia 6,5 milyar meter kubik. Sedang kebutuhan untuk pertanian setahunnya mencapai 5 milyar meter kubik, belum lagi diperhatikan untuk kebutuhan PAM DKI Jakarta 1990 yang tahun diperkirakan mencapai 500.000.000 meter kubik. Hal itu diungkapkan kemarin oleh Ir. Muhamad Ulama (Direktur Pengairan Perum Otorita Jatiluhur), seusai menanda-tangani perjanjian kerja sama di bidang penelitian dengan Badan LIT- BANG Departemen Pertanian di Jakar- ta. Pada waktu bersamaan juga ditanda- tangani perjanjian kerja sama antara Badan LITBANG Departemen Pertanian dengan Rektor Universitas ITB antara Kepala Badan Penelitian Dan Pengem- bangan Pertanian Ir. Sadikin Sumin- tawikarta dengan Rektor ITB Dr. Hariadi P. Supangkat. tunggal bertujuan untuk menjamin terciptanya budaya politik yang sesuai dengan budaya Indonesia. (R-31).-- Lebih jauh dikatakan oleh Ir. Muhamad Ulama, untuk menghemat air waduk Jatiluhur itu, perlu dikem- bangkan suatu teknologi tepat guna, sehingga kebutuhan air untuk per- Presiden Soeharto didampingi Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi A. Tahir kemarin siang di Istana Merdeka menerima para Direktur Wilayah PATA berjumlah 75 orang. Tampak Presiden Soeharto bergambar bersama di tangga Istana Merdeka. (R-15).-- Volume Jakarta Nov (BY). Perpajakan merupakan suatu masalah yang peka. Sebab betapapun juga pajak akan menyangkut hajat kehidupan rakyat dan bangsa serta negara baik dibidang sosial ekonomis serta politik, dan menyangkut pula kepentingan-kepentingan hubungan Internasional, dalam meng- gugah hasrat dan minat para penanam modal dinegara kita. Demikian Fraksi Karya Pembangunan DPR-RI dalam Pemandangan Umum tentang RUU Ketentuan Umum Perpajakan, RUU Ten- tang Pajak Penghasilan, RUU Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dibacakan oleh Novyan Kaman SH pada Sidang DPR-RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR-RI Har- djanto Sumodisastro kemarin. Oleh karenanya adalah amat penting dan tepat sekali apa yang digariskan dalam pasal 23 ayat 2 UUD-1945 yang berbunyi: "Segala Pajak Untuk Keperluan Negara berdasarkan Undang- Undang". paduan di lapangan masih memerlukan pengkajian yang cermat dan pen- ingkatan yang terus menerus. Masih sering terdapat saling tuding, jika dalam masalah yang harus ditangani dihadapi ini merupakan hambatan dan secara terpadu itu terdapat ketidak lan- tantangan pula yang dihadapi dalam caran, khususnya dalam, praktek kerja menciptakan NKKBS. Juga akan menjadi lapangan. Gejala-gejala saling menon- tanda tanya, apakah target akhir Pelita jolkan diri antara masing-masing sektor Ill dengan penekanan tingkat kelahiran pelaksanaan itu belum dapat di bawah 30% dan tingkat pertumbuhan dihilangkan, sehingga terjadi pelaksa- penduduk di bawah 20% dapat tercapai. naan yang tumpang tindih. Padahal Optimisme pencapaian target itu hanya masarakat misalnya, tidak perlu oleh satu jawaban, adanya kesungguhan mengetahui Paket Gizi A atau Paket Gizi berupaya dan meningkatnya kesadaran B yang dilakukan oleh BKKBN dan masarakat untuk mensejahterakan Depkes, mereka yang penting sendiri dirinya dan masarakat memperoleh manfaatnya. Tanpa lingkungannya. mengurangi pertanggungan jawaban ad- ministrasi, semua sektor perlu lebih menyatukan diri sehingga masarakat merasakan adanya satu bahasa untuk menyampaikan program Pemerintah di bidang kesehatan. Betapa caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja untuk hidup bernegara, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri dengan perantaraan Dewan Perwakilannya. Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu cara hidupnya dimana dalam Pemantapan fungsi Kepala Desa (Lurah) sebagai "Gubernur" kecil di desanya dalam menyatukan bahasa dalam pelaksanaan program dari ber- bagai sektor itu perlu ditingkatkan. Melalui Lembaga Ketahanan Masarakat Desa (LKMD) semua sektor dapat diakamodatipkan, tanpa mengurangi fungsi masing-masing. Jika kesatuan bahasa dalam pelaksanaan program ter- padu di lapangan bisa terwujud, masarakat akan lebih cepat ditingkatkan kesadarannya dalam berbudaya hidup sehat. Dari Hal.II tentang Referendum merupakan upaya konstitusional bagi peman- tapan tatanan hidup bernegara yang berdasarkan UUD 1945 dan Pan- casila sebagai idiologi negara. Penegasan Pancasila sebagai asas banyak Departemen dan BKKBN, Kalau dalam peringatan HKN tahun ini dengan tema yang jitu itu melibatkan memang bukan sekedar kebetulan. Tetapi mengandung makna bahwa keterpaduan dalam pembangunan kesehatan memang sangat diperlukan. MILIK MONUMEN PEAS NASIONAL fe Pihak Otorita sendiri kata Ulama, telah mencoba menerapkan suatu sistem pembahagian air seefisien mungkin, yaitu dengan sistem "gilir- giring", dimana jika biasanya petani mengairi sawahnya dengan sistem berair terus menerus, pembahagiannya diatur oleh P3 A secara bergotong royong secara bergilir-dari petak sawah yang satu kemudian dimanfaatkan ke petak sawah yang lain. Jumlahnya pun diatur, sehingga sawah itu tidak selalu tergenang. Hasilnya tidak menurunkan produksi, malahan membantu dalam Air Waduk Jatiluhur Tetap Mengkhawatirkan sawahan setiap musimnya mencapai 12-13.000 meter kubik/hektar/sekali musim dapat diturunkan menjadi hanya 10.000 meter kubik/hektar/sekali musim, bahkan ia berkeyakinan dengan tekhnologi tepat guna, 50% kebutuhan air untuk pertanian selama ini bisa dihemat sebagai persediaan air di waduk Jatiluhur setiap tahunnya. Kalau itu dapat dilakukan, sekitar 40.000 hektar tambak yang cukup potensiel di daerah pantai akan dapat diberikan air dari waduk Jatiluhur 60.000 meter kubik/th/air tawar, dari kebutuhan air tambak per hektarnya 100.000 meter kubik, tanpa menelan- tarkan lahan pertanian. (8) X Pandangan Fraksi Karya Pembangunan Tentang Pasal 23 menyatakan bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja, Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat dari pada Kedudukan Pemerintah. Ini tanda Kedaulatan rakyat. good buy y Senetapan belanja Oleh karena penetapan mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, sebagai pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan Undang- Undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. R.U.U. Perpajakan Baru harus semakin mampu dan bersih. Semuanya itu diarahkan agar kemampuan negara masyarakat untuk membiayai pembangunan dari sumber- sumber didalam negeri makin men- ingkat, pembagian beban pembangunan antara golongan yang berpendapatan tinggi dan golongan yang berpen- dapatan rendah makin sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, mendorong pemerataan pembangunan dan men- dorong terlaksananya pola hidup sederhana yang sangat penting untuk memperkokoh solidaritas sosial. Bila kita simpulkan akan jelaslah bahwa pajak adalah beban partisipasi rakyat yang ditetapkan sendiri melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Pendapatan untuk mem- biayai Belanja Negara. dan Keuangan Negara adalah keuangan. yang berasal dari rakyat, oleh karenanya ia memerlukan pengaturan pengelolaan yang baik dan sempurna. Selanjutnya bila kita telaah pula ada diamanatkan oleh GBHN digariskan bahwa untuk meningkatkan penerimaan terutama dari sumber diluar minyak dan gas bumi, sistim perpajakan terus disempurnakan, pungutan pajak terus diintensipkan, dan rapat pajak juga Keluhan Tentunya setelah HKN XIX berlangsung, harus ada tindak lanjut untuk men- jabarkan apa arti dari serangkaian kegiatan dan sekumpulan pidato para pejabat tentang masalah kesehatan pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya. (Yatim Kelana) *** meningkatkan produksi pangan. Jika pada musim kemarau biasanya hanya dapat diairi sekitar 25% saja areal per- sawahan dari 250.000 hektar per- sawahan yang harus diairi, dengan sistem "gilir-giring", dimungkinkan keseluruhan areal dapat dikerjakan pada musim kemarau sekalipun. Namun katanya tekhnik tepat guna "gilir-giring' itu masih perlu dibahas secara ilmiah, untuk itulah program kerja sama dengan Badan Litbang Dep. Pertanian dilakukan. Jepang dengan jelas menyatakan dukungannya atas posisi perundingan Amerika dalam pembicaraan- pembicaraan pengendalian senjata di Jenewa. INVESTASINYA CUKUP BESAR. Diungkapkan pula, sampai akhir tahun Pelita II (1969/70-1978/79), un- tuk waduk Jatiluhur itu Pemerintah telah mengeluarkan investasi untuk merehabilitasi dan membangun fasilitas irigasi, masing-masing sebesar $ 310 Juta dan $ 353 Juta. Usaha didukung oleh hasil penelitian, bahwa sistem persawahan dengan genangan air akan meningkatkan kesuburan tanah. Sistem persawahan dengan air irigasi cukup menjamin intensifikasi dan ekstensifikasi. Sistem persawahan lebih menjamin produktivitas lahan pertanian. Untuk pemanfaatan seefisien mungkin air waduk Jatiluhur itu, maka dilakukan pula kerja samadengan Badan Bersama-sama dengan Amerika, Jepang juga mengambil sikap tegas dalam mengutuk peristiwa ditem- bak jatuhnya pesawat sipil Korea Selatan oleh pesawat tempur Uni Soviet pada bulan September. Sumber-sumber pemerintah Amerika telah mengatakan, bahwa sebuah per- nyataan bersama akan dikeluarkan oleh Nakasone dan Reagan setelah putaran pembicaraan mereka yang kedua hari ini dan per- nyataan itu diduga akan mengutuk pembunuhan para pejabat pemerin- tah Korea Selatan di Burma bulan lalu. Jepang dan Amerika Serikat mengatakan, bahwa mereka berkepentingan untuk mengurangi ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Dan bahwa cara ter- baik guna melakukan hal itu, adalah dengan jalan menegaskan dukungan mereka bagi Seoul. Dari Hal.III dan GBHN dan Pancasila. Disamping itu sistim perpajakan harus memungkinkn sumber-sumber alam secara optimal, mendorong ekspor dan mengembangkan kegiatan ekonomi pada umumnya segala pajak harus didasarkan atas peraturan per-undang- undangan. Dari sinilah kita bertumpu dan bertitik tolak dalam merumuskan dan mem- bahas RUU perpajakan kita yang baru, seperti diamanatkan oleh UUD-1945 dan GBHN, amanat segenap bangsa dan negara. Fraksi Karya Pembangunan dengan ini menyatakan rasa kegembiraannya, dan menghargai tinggi usaha pemerintah yang telah menyampaikan kepada Dewan 3 RUU tentang Perpajakan un- tuk menggantikan sebagian besar Undang-Undang Perpajakan yang berlaku sekarang yang berasal dari buatan Pemerintah Kolonial dan yang memang telah dirobah, ditambah sana sini bagi penyesuaian dengan ketentuan dan semangat kemerdekaan, tetapi harus kita akui sifatnya adalah tambal sulam, belum sesuai dan serasi dengan falsafah kehidupan bangsa dan negara kita, terutama Falsafah Perpajakan kita seperti diamanatkan oleh UUD 1945 式 Halaman V Didalam penjelasan Pemerintah, di- jelaskan bahwa dengan perobahan Undang-Undang Perpajakan Nasional ini, akan disusun "Suatu sistim Perpa- jakan yang bersifat sederhana, menun- jang pemerataan dan memberi kepas- tian, demikian pula sebagian besar dari anggota masyarakat yang masih berpenghasilan rendah tidak akan dipungut Pajak, adalah suatu tindakan Pemerintah yang sangat tepat disamp- ing tepat memperhatikan pula perkiraan yang akan senantiasa dapat membeirkan penerimaan yang lebih besar kepada Negara. Walaupun kita semua sangat berharap dan memerlukannya tetapi tidak dapat disangkal, bahwa suatu pembaharuan Undang-Undang, Pem- baharuan Hukum, utama dibidang Per- pajakan adalah merupakan suatu peker- jaan yang memerlukan ketelitian, dan penuh pengamatan. Fraksi FKP berpendapat dalam melaksanakan pembaharuan hukum ini tegasnya perundang-undangan Pajak Nasional kita tidaklah hanya sekedar merombak, menambah dan hanya sekedar melakukan pembaharuan tetapi ia memerlukan perobahan yang mendasar. Janganlah sampai keliru bahwa pem- baharuan Peraturan Perundangan atau Litbang Departemen Pertanian, guna mendapatkan teknologi baru dalam pengelolaan air irigasi yang efektif dan efisien, agar produktivitas lahan perta- nian meningkat, dan meningkatkan pen- dapatan serta kesejahteraan hidup petaninya. Apalagi mengingat wilayah pengairan waduk Jatiluhur sangat potensial pula untuk budi-daya ikan air tawar. Disam- ping akan diteliti pula sampai seberapa jauh kualitas air dipengaruhi oleh pemakaian bahan kimia (pupuk dan in- sektisida) secara intensif terhadap kualitas ikan dan udang dan bagaimana cara penanggulangannya. Yang perlu ditangani secara serius adalah daerah aliran sungai atas (upper river watershed). Penggunaan DAS yang tidak tepat dapat menimbulkan; erosi dan erosi yang berkepanjangan dapat memperpendek umur efektif waduk dan fasilitas lainnya. Sementara kerja sama yang ditanda- tangani pihak Litbang Departemen Per- tanian dengan Rektor ITB Bandung kemarin itu menyangkut masalah kerja sama penelitian di bidang penelitian dan pengembangan biologi terpakai untuk kesejahteraan bangsa dan negara. (R.31).-C And homenage@ hukum adalah sekedar matter of drafting atau matter of low formulation saja. Dalam pembahasan RUU ini nantinya perhatian kita tidak akan terlepas agar supaya Undang-Undang ini bila ditilik dari sudut Politik Perpajakan kita haruslah dapat mendorong pem- bangunan, berupa peningkatan tabungan pemerintah melalui pen- ingkatan penerimaan, merangsang tabungan masyarakat, mendorong in- vestasi dan produksi, membantu redistribusi penghasilan kearah yang lebih seimbang dan mudah dalam administrasinya. Fungsi dan tujuan Pajak dalam pem- bangunan dapat terdiri atas 2 fungsi yaitu fungsi Budgeter dan fungsi mengatur (regulerend). Dalam pelaksanaan pemungutan hen- daklah diperhatikan azas keadilan dalam membagi beban agar sesuai dengan daya pikul serta kemampuan pembelan- jaan masing-masing golongan tingkat pendapatan dalam masyarakat, sehingga sesuai pula dengan tujuan pemerataan pendapatan diantara golongan tingkat pendapatan itu sendiri atau adanya pemerataan secara vertikal. Dengan kebijaksanaan hasil pen- dapatan negara dengan memperhatikan penyebaran dan kepentingan daerah- daerah yang seimbang, seperti pemberian subsidi kepada Pemerintah Daerah, proyek-proyek Inpres dan terselenggaranya pembangunan Na- sional didaerah, dengan ini tercapai pula tujuan pemerataan pendapatan secara Horizontal. Akan tetapi tidak dapat pula disangkal bahwa dalam menjalankan kedua fungsi itu seringkali terdapat kea- daan atau hal-hal yang saling berben- turan bahkan satu saat dapat saling berlawanan, sehingga dalam hal ini harus diambil kebijaksanaan tengah dengan memperhatikan dua macam kepentingan yaitu yang pertama Pen- dapatan Negara yang cukup guna menutup pembelanjaannya, yang sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan masyarakat dan yang kedua tetap memberi peluang dunia usaha kepada masyarakat/Swasta untuk melakukan tabungan guna kelanjutan dan kesinam- bungan investasi dan produksi. dan Kedua fungsi pajak tsb dalam ketiga RUU yang akan dibahas bersama nan- tinya, akan benar-benar dapat terlukis, tersurat dan tersirat, sehingga ia akan dapat memenuhi fungsi dan tujuan suatu Undang-Undang Perpajakan yang akan dapat mencapai sasarannya. alasan Suatu hal yang khusus ingin dikemukakan yaitu sehubungan dengan kemungkinan-kemungkinan timbulnya perbedaan-perbedaan tafsir dan alasan- dalam menterjemahkan Peraturan Perundangan Perpajakan. FKP mengusulkan supaya dapat diadakan suatu badan yang bersifat in- dependent terdiri dari para ahli perpa- jakan dan para wakil dunia Usaha/wajib pajak yang selanjutnya dapat kita namakan "Sounding Board" sebagai suatu wadah yang dapat digunakan memberikan nasihat-nasihat atas per- tikaian dan perbedaan pendapat serta perbedaan tafsir sebelum disampaikan kepada Peradilan Pajak. (r-27)