Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Kamis, 25 Januari 1990 PERTANIAN - KLH - KOPERASI Perkembangan Jambi Masih Jambi, NERACA GUBERNUR Jambi Drs. H. Abdurachman Sayoeti menilai bahwa pertumbuhan Populasi ternak di Propinsi Jambi masih dibawah baku tehnis yang diha- rapkan. Hal itu disebabkan pertum- buhan alami ternak masih cukup, rendah, karena pemeliharaan ter- nak oleh petani dengan sistem sangat sederhana, bahkan tidak jarang dilepaskan begitu saja. Untuk meningkatkan populasi ternak tersebut dimintakannya tidak hanya pendekatan secara tehnis, tetapi sudah seharusnya memperhatikan aspek sosial masyarakat, serta menggerakkan Jeruk merupakan salah satu komoditi buah-buahan Indonesia yang menjadi andalan hortikul- tura. Banyak jenis dan kulti- varya yang kita temukan di pasar terus menerus. Ada jeruk yang bermanfaat untuk buah meja seperti garut, siyem, cikoneng, nambangan. Ada pula yang di- tanam untuk keperluan lain se- perti: nipis, purut, sambal. Mengatakan hal itu didepan Sidang Pleno DPRDI Jambi baru- baru ini, Gubernur Jambi menga- Tanaman Jeruk PROKLAMASI kemer- dekaan 17 Agustus 1945 dan UUD 1945 mengamanatkan untuk "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencer- daskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial." takan bahwa selama tahun 1989 telah disebarkan bibit ternak sapi sumber dana IFAD sebanyak 2.200 ekor, sedangkan ternak sapi sumber dana APBD Tk. I Jambi sebanyak 300 ekor. Bersumber pada amanat itu Pemerintah Orde Baru telah mencanangkan pembangunan nasional sebagai upaya strate- gis untuk membangun masya- rakat adil dan makmur ber- dasarkan Pancasila melalui serangkaian rencana Pemba- ngunan Lima Tahun (Repelita). Sebagai pengamalan Pan- casila, pembangunan nasional yang dilakukan dengan ber- sandar pada teori pemba- ngunan "growth with equity" dan bertumpu pada "trilogi pembangunan" sebagai stra- tegi telah mencapai keberha- silan dan sukses-sukses yang patut dibanggakan dan disyukuri. Namun sementara itu disela-sela keberhasilan yang dicapai, muncul berbagai ekses dan permasalahan yang tidak jarang meresahkan masya- rakat, mengganggu ketertiban dan keamanan, merobek kesetiakawanan dan solidari- tas kebangsaan, bahkan cen- drung menuju tingkat penurunan derajat keper- cayaan masyarakat terhadap ucapan dan kebijaksanaan- kebijaksanaan yang ada. Semangat dan nilai-nilai konstitusional, nilai-nilai kebangsaan dan keadilan sosial yang kita junjung tinggi dan dipertuangkan nampak se- makin merapuh dan terabai- kan. Sedangkan tahun 1988 lalu telah pula disebarkan sebanyak 2.200 ekor sapi dari dana IFAD dan 300 ekor sumber dana APBD. P2WKSS. potensi pimbina yang ada, baik lokal proyek pembinaan tarik hasil storan ternak gaduhan Pokok Perkoperasian no 12/67 arapat pemerintah maupun tokoh tetap memberikan kebebasan masyarakat. kepada perkembangan gerakan koperasi, walaupun keleluasaan/ kebebasan tersebut seringkali justru tidak memudahkan. Namun koperasi yang semakin sebanyak 2.047 ekor sapi. 188 ekor kerbau dan 353 ekor kam- bing. Pada tahun 1989 pelaksanaan IB tersebut diperluas di Kodya Jambi sebagai percontohan pro- gram IB ternak impor melalui IB sebanyak 100 dosis. Sedangkan selama tahun 1989 ternak pemerintah berjumlah 19.991 ekor sapi, 1.274 ekor kerbau dan 1.873 ekor kambing. Sementara ternak pemerintah yang ditarik dari pengaduh se- banyak 2.028 ekor sapi, 102 ekor kerbau dan 183 ekor kambing yang telah dilelang dengan nilai Rp 28.013.280,- Sedangkan IB untuk ternak bibit direncanakan sebanyak 3.200 dosis. Disamping itu juga dilaksanakan program seleksi sapi tidak produktif Menurutnya, koperasi selalu dilihat sebagai organisasi yang menyatukan dua aspek, yaitu sebagai perkumpulan dan peru- sahaan. Sehubungan dengan itu koperasi harus tetap mendasar- kan geraknya pada aktivitas eko- nomi dengan tidak meninggal- kan asasnya, yakni kekeluargaan Menurut Gubernur Jambi Drs. H. Abdurachman men- Penyakit CVPD Hantui sistem kosentrasi, untuk tahun gatakan pula bahwa perkembang dan gotong royong. Oleh karena 1989 ditencakan 3.000 ekor. ternak an 1988 itu sebagai pengertian koperasi ternak sapi disebutkannya, adalah akhir tahun Jakarta, NERACA vaksinasi terhadap ternak berupa ND 385.100 dosis, SE 18.907 dosis, Anthrax 31.497 dosis dan raies 8.163 dosis. PERTANAMAN jeruk di Indonesia dihantui oleh penyakit CVPD. Meskipun pemerintah sudah memberi perhatian khusus untuk mengatasi penyakit ini, sampai sekarang belum dapat dikendalikan secara tuntas. 1989 telah berhasil dilaksanakan meningkat 12,5%, kerbau 2,4%, ekonomi yang berwatak sosial, yang merupakan kumpulan orang-orang dan bukan kumpul- an modal. "Koperasi harus be- nar-benar merupakan organisasi ekonomi dari rakyat dan untuk rakyat," katanya. kambing 4,5%, ayam ras 17,6%. Kesemuanya itu masih dibawah rata-rata perkembangan Pelita IV, karena meningkatnya pemotong- an ternak. Hal ini, dijelaskan Dr. Sudar- san, ketua pelaksana Serasehan Plasma Nutfah Jeruk yang akan dilaksanakan pada Kamis, 8 Februari 1990, yang disampai- kan Usep Boetisna panitia pela- ksana kepada Neraca, Senin. Dibidang pengobatan ter- hadap ternak telah dilakukan 5.022 ekor sapi, 153 kerbau dan 117 ekor kambing, dari rencana 10.000 ekor dan sampai akhir tahun 1989 lalu telah direalisir sebanyak 7.747 dosis. Gubernur Jambi Drs. H. Ab- durachman Sayoeti, juga menyebutkan bahwa jumlah tunggakan kredit Bimas Ayam pada tahun 1988 sebesar Rp 282.788 juta atau 88,74% dari jumlah kredit ditambah bunga. Sedangkan pada tahun 1989 hanya terjadi pengambilan se- Berkembangnya teknik ini di bioteknologi memberi harapan cerah pada tanaman jeruk kita di masa depan. Penanganan secara micrografting maupun teknik lainnya memerlukan plasma nutfah sebagai bahan mentahnya. Tersedianya informasi dan tenaga ahli adalah mutlak agar Selanjutnya dijelaskan, sebe- lumnya pertemuan mengenai jeruk dan permasalahan ekonomi- nya pernah diselenggarakan. Untuk Ung telah ada, maka seraschan bahan mentah (plasma nutfah) ini besar Rp 1.759.753, sehingga Membutuhkan Pengembangan yang sebesar ini khusus membahas plasma nutfah jeruk yang terdapat di Indonesia. besar 88,2%. Bandung, NERACA TANAMAN Maramai, se- semi industrialisasi. Usaha-usaha koperasi diha- dapat diolah dan dimanfaatkan. Karena itu, serasehan juga. akan membahas, bagaimana memanfaatkan plasma nutfah ini, sehingga tidak hanya berupa potensi yang tersedia. Terutama juga pola pikir dan pola tindak yang perlu dipadu dengan ber- bagai pihak yang terkait. bagai bahan baku tekstil, dewasa ini di Jabar belum ditangani se- memasuki semi industrialisasi. cara serius. Padahal saat ini Jabar rapkan akan paling dominan memajukan pertumbuhan dan pengembangan tanaman haramay yang terkait dengan pengemba- ngan agro industri. Dengan de- mikian, koperasi akan dapat ber- tumbuh dalam kaitannya dengan memiliki saham. badan-badan usaha swasta untuk Masalah lain yang akan diba- has adalah, plasma nutfah jeruk mana yang memiliki peluang pasar, sehingga penelitiannya perlu dilakukan. (Ardhi). Disamping itu disebarkan pula 600 ekor ayam pejantan ras untuk program Grading Up ayam buras Beberapa jenis memang su- dah dibudidayakan, tetapi masih banyak jeruk liar yang tumbuh di hutan. Sementara itu, pertanaman jeruk petani selalu terancam penyakit CVPD. Berkaitan dengan penanganan CVPD ini, teknik "micrograf- ting" diterapkan pada jeruk, un- tuk memperoleh bibit yang bebas penyakit. Ternak di Lamban Inseminasi buatan PROGRAM Inseminasi buat- an (IB) yang dilaksanakan di Kabupaten Kerinci, Bungo Tebo, Sarko dan Batanghari, pada tahun 1988 lalu telah dilaksanakan sebanyak 1.213 dosis dengan jumlah akseptor sebanyak 1.019 ekor. SAMBIL JONGKOK: Walikota Jakarta Pusat A. Munir terpaksa duduk berjongkok cukup lama untuk dapat melihat ikan lele yang dipelihara di selokan oleh warga Kelurahan Mangga Dua Selatan, Jakarta Pusat Rabu (24/1). Perkampungan di kelurahan ini dulu kumuh dan kotor, tetapi kini sudah bersih, setelah warga secara serentak memajang pohon hias di depan rumahnya dan memelihara ikan lele di selokan. (Foto: ANT) Ketimpangan-ketimpangan yang semakin mempertajam ekses dan permasalahan yang dihadapi tidak jarang pelaku penyebabnya dialamatkan kepada petani, sehingga se- makin mempersulit posisi mereka dalam upaya pemba- ngunan sebagai prasyarat ter- capainya pembangunan per- tanian yang tangguh. Suksesnya Repelita V akan sangat tergantung pada keter- bukaan, kearifan dan kebera- nian serta kesiapan dan kesungguhan Pemerintah un- tuk menyelesaikan per- masalahan yang timbul, pa- ling sedikit memperkecil ekses dan permasalahan yang ada melalui langkah-langkah pengendalian yang senantiasa berpijak pada peraturan pe- rundang-undangan yang ber. laku, berwawasan nasional dan berkiblat pada keadilan serta kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya Pembinaan terhadap ternak secara khusus dilak- sanakan oleh SATGAS Peter- nakan Tk. I Jambi dan Tk. II. Jumlah ternak pemerintah yang dibina sebanyak 17.319 ekor sapi, 1.369 ekor kerbau dan 2.303 ekor kambing. Kegiatan utama yang dilakukan berupa peman- tauan, redistribusi, pelelangan dan penertiban administrasi. Selama tahun 1988 telah di- gr masyarakat golongan ekonomi lemah. Masalah-masalah pemba- ngunan yang akhir-akhir ini dirasakan semakin mempersu- lit posisi petani seperti masalah tanah, harga dan nilai tukar, modal kerja dan lingkungan alam merupakan sebagian kecil dari tantangan-tantangan pembangunan yang perlu men- dapat perhatian Pemerintah dalam rangka memeliharamo- mentum pembangunan yang memerlukan kemantapan sta- bilitas nasional secara ber- lanjut, langgeng dan lestari. Tanah & Pembangunan. SEBAGAI keperluan kul- tural, tanah tidak lagi berfungsi sebagai faktor produksi usahatani semata-mata, sebab pembangunan telah memberi- kan arti dan fungsi serbaguna kepada tanah. Tidak jarang fungsi sosial dan fungsi kultural yang mem- berikan kesejahteraan kepada rakyat ini menjadi korban atau sengaja dikorbankan untuk kepentingan lain yang lebih elite tanpa memperdulikan asas manfaat" dan prioritas pembangunan yang dipesankan GBHN sebagai haluan pembangunan nasional maupun peraturan perundan- gan yang berlaku dalam satu negara hukum. " Sebagai kegiatan yang mengatasnamakan pemban- gunan dengan reklame "un- tuk kepentingan umum" seo- lah-olah hanya dipacu untuk memenuhi kepentingan dan kesenangan kelompok masya- rakat tertentu, tanpa memper- dulikan etika hukum, tatakrama dan budaya Pancasila serta nasib kelompok yang tak ber- daya menghadapi elite pe- nguasa dan kelompok yang berada. Konsumsi protein hewani asal ternak penduduk Jambi pada tahun 1988 mencapai daging 3,44% telur 3,33% dan susu 1,88% perkapita pertahun. Sungguhpun demikian katanya bahwa jumlah tersebut tidak sepe- nuhnya dipasok dari produksi dari dalam daerah sendiri, tetapi ter- gantung dari pemasukan dari luar daerah propinsi Jambi. (OT) Dari jumlah tersebut telah dilelang sebagai ternak potong 134 ekor sapi, 34 ekor kerbau dan 5 ekor kambing, dengan nilai Rp dewasa harus bisa menggunakan 45.041.870,- kebebasan tersebut dengan se- baik-baiknya menurut perkem- bangan keadaan atau situasi dan kondisi masing-masing. Industri yang paling menon- jol di Jabar adalah industri tekstil, menyusul obat-obatan dan maka- hasil pertanian, kata R.H. Lily nan serta industri yang mengolah Sumantri, penasehat Puskud (Pusat KUD) Jabar kepada Ne- raca, Selasa. HARIAN NERACA Tanaman haramay yang kian pesat di Jawa Barat adalah di daerah-daerah tingkat II Subang, Majalengka, Kuningan, Cirebon, Indramayu, Kabupaten Bandung, Sukabumi dan Purwakarta. UU. Koperasi Tetap Koperasi Susu Siap Beli Saham Beri Kebebasan Jakarta, NERACA UU Pokok Perkoperasian no 12/67 tidak mengekang dan ber- sifat kaku terhadap gerakan ko- Perasi. Kepala Puslatpenkop (Pusat Latihan dan Pendidikan Kope- rasi), Asnawi Hassan, dalam satu lokakarya mengemukakan UU Tanah-tanah pertanian menjadi rebutan dan sasaran pembangunan obyek-obyek hiburan, real-estate, fasilitas olahraga, perkebunan dan per- tambakan swasta dengan menggusur "tanah rakyat" dan mengalih fungsikan tanah pertanian tanpa memperhati- kan harkat dan martabat mereka yang melarat serta tanpa memperhatikan pera- turan perundangan yang harus dijamin, dilindungi dan di- arahkan pada kegiatan pem- bangunan yang memberikan hari depan yang lebih baik. Disamping kasus-kasus terjadi pula pengalihan fungsi tanah pertanian ke bukan per- tanian khususnya di Pulau Jawa dan terus membengkak sekitar 60 hektar setiap tahun. Permasalahan yang sebe- narnya berpangkal pada prose- dur pembebasan hak dan ganti rugi. Masalahnya bila ditelusuri secara cermat, sesungguhnya bersumber pada ketidaktaatan oknum pejabat terhadap pera- turan perundangan yang ber- laku, serta tidak sinkronnya ucapan, sikap dan kebijak- sanaan yang diambil para pejabat dan aparatur Peme- rintah dengan sikap, pan- dangan dan kebijaksanaan yang diambil pimpinan na- sional. PUSAT Antar Universitas- Studi Ekonomi UI (PAU-EK- UI) Sabtu yang lalu menye- lenggarakan suatu seminar mengenai "Reconciliating Eco- nomics Ecology" (Mem- Tanaman Maramai di Jabar pertemukan ilmu ekonomi dan ekologi) dengan mengemukakan Prof. Nathan Keyfitz dan Prof Emil Salim sebagai pembicara. Prof. Keyfitz terutama mem- bahas hubungan yang erat antara ekonomi dan disiplin-disiplin lain, sedangkan Prof. Emil Salim memusatkan pembahasannya pada konsep dan cara pendekatan pembangunan vang menjaga Lebih 4.000 hektar tanaman haramay yang sudah dipelopori pengembangannya, ternyata masih membutuhkan sentuhan penanganan serius secara terkait. Artinya, selama ini pengembang an tanaman haramay mengalami hambatan yang tidak sedikit. "Di sini kita membutuhkan keterkaitan dengan tanaman ha- ramay dan pengembangan agro- industri, sementara para peng- usaha maupun kelompok bank, belum banyak yang ingin berpa- ling ke usaha-usaha pengemba- Dalam kaitan dengan pengem- bangan tanaman haramay itulah, Jawa Barat benar-benar meng- hadapi tantangan berat. Sebab, kata Lily Sumantri, produk hara- n-gan agro industri," ungkap Lily may yang selain sangat potensial Sumantri. dikembangkan di daerah ini, lebih lagi haramay tidak akan habis- habisnya bagi usaha memasuk kebutuhan industri tekstil. Bahkan, produk haramay dapat menjadi penyangga impor polis- ter' bahan baku tekstil secara besar-besaran. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Inpres No9 tahun 1973 tentang pembebasan tanah, Inpres No 1 tahun 1976 tentang sinkronisasi tugas-tu- gas antar pemerintah yang ada kaitannya dengan masalah tanah. Kepres No 32 tahun 1979 tentang pemberian perioritas kepada petani penggaran un- tuk memperoleh tanah gara- pan-garapannya pada tanah- Tentang bantuan pemerintah, apa yang tertuang dalam UU Pokok Perkoperasian tersebut, haruslah diartikan pemerintah memberikan bantuan kepada koperasi khususnya pada tingkat- tingkat permulaan. Tapi bantuan tersebut menurutnya jangan sampai melemahnya otonomi koperasi, melainkan diarahkan Untuk pengembangannya menurut Lily sumantri, paling tidak dalam waktu panjang se- iring dengan pengembangan agro industri, sebagai upaya men- dorong pertumbuhan industri bagi Jawa Barat yang telah memasuki (K.10) akan dimiliki oleh koperasi apa- Sebab ungkap Lily, saham bila antara kedua pelaku ekon- omi koperasi dan swasta, secara bersama terjun melihat prospek Tata dari suatu usaha kegiatan- giatan perekonomian. Begitu memantau konkrit seberapa jauh pula pemasok dana bank akan kegiatan perekonomian koperasi memiliki prospek bisnis yang kuat. Posisi Petani Menghadapi Berbagai Tantangan Pembangunan Ambisi untuk meraih per- tumbuhan ekonomi yang tinggi melalui praktek-praktek eko- nomi yang cendrung ke sistem ekonomi kolonial yang kapi- talistis dan monopolistis ke- lihatannya semakin men- jauhkan masyarakat ekonomi lemah dari sasaran dan tujuan pembangunan. Posisi masyarakat pede- saan khususnya kaum tani yang disepanjang sejarah kemer- dekaan negeri ini tidak pernah absen dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan negara dan bangsanya semakin terdesak, tersingkir ke be- lakang dalam hal upaya mem- peroleh dan menggunakan peluang serta pasilitas pem- bangunan yang tersedia, serta masih tertinggal jauh dalam memperoleh menikmati hasil- hasil pembangunan. Sementara ini pula, pabrik- pabrik polister di Indonesia se- makin pesat berkembangannya dan membutuhkan produk har- amay sebagai bahan baku utama. supaya koperasi akhirnya dapat membantu dirinya sendiri. Bantuan kepada koperasi dimaksudkan untuk mem- bangkitkan tenaga dan kemam- puan sendiri agar koperasi untuk selanjutnya mampu menolong dirinya sendiri. tanah perkebunan yang sudah habis masa berlaku HGU (Hak Guna Usaha) maupun Kepres No 26 tahun 1988 tentang Badan Pertahanan Nasional (BPN) yang secara hukum memberikan otorita penuh kepada badan tersebut di bidang pertanahan. Harga & Nilai Tukar KEBIJAKSANAAN harga komoditi pertanian yang ditem- puh Pemerintah, nampaknya belum memberikan peluang kepada petani untuk memper- baiki taraf hidup mereka, khususnya 16 juta rumah- tangga petani pangan yang merupakan mayoritas rumahtangga tani Indonesia. Pengendalian harga komoditi pertanian melalui kebijaksanaan floor-price yang berlaku sama untuk seluruh wilayah Indonesia (gabah,jagung, kedele, kacang tanah dan cengkeh) pada satu pihak, dihadapkan pada kebi- jaksanaan penyerahan penen- tuan harga pasar, khususnya pada 9 bahan pokok menurut perkembangan pasar di lain pihak, telah menempatkan petani pada posisi ekonomi yang kurang menggembirakan karena nilai tukarnya yang lemah. tersebut diberikan dengan per- Dia menyarankan bantuan syaratan tertentu, misalnya sekali saja, atau untuk sementara dan berangsur-angsur dikurangi sesuai dengan pertumbuhan kemampuan sendiri. Di samping itu jumlahnya hanya sampai pada jumlah yang benar-benar diper- lukan saja. Bantuan tersebut perlu diawasi agar sungguh-sungguh membawa dampak yang positif berupa pertumbuhan swadayadan saling tolong menolong. Dengan demikian ada batas-batas keterli- batan pemerintah dalam pengem- bangan koperasi, kata Asnawi Hassan. Dari berbagai angka dan data yang ada maupun dari berbagai pengamatan di la- pangan, ternyata indeks harga yang diterima petani masih lebih kecil dibandingkan in- deks harga yang dibayar. Kalau pada tahun 1979 dengan 1 kg gabah kering giling petani dapat membeli 21/2 liter minyak tanah, maka pada tahun 1989 petani harus menjual 2112 kg gabah kering giling (gkg) untuk men- dapatkan 21/2 liter minyak tanah. Tentang prinsip-prinsip kope- rasi sebagaimana yang tertuang dalam UU Pokok Perkoperasian yang seringkali dinilai dogmatis oleh kalangan gerakan koperasi sehingga dijadikan penyebab koperasi tidak bisa berkembang leluasa saing efektif, menurutnya manajemen koperasi memang lebih sulit dari pada manajemen non koperasi. Tapi ini semua tergantung dari kemauan orang koperasi untuk menjabarkan dan menter- jemahkan prinsip-prinsip kope- rasi tersebut dalam praktek berkoperasi yang cukup luwes dan efektif, katanya. (13) Karawang, NERACA AKIBAT terlalu tingginya Tambak Udang berteknologi biaya produksi Pengelolaan modern, sejumlah penambak di pantai Utara Kabupaten Kara- bertahan oleh banyaknya tuntut- wang gulung tikar tidak mampu an biaya, penggunaan kipas air, harga pakan yang mahal serta kebutuhan-kebutuhan jenis lain- nya. Kepala Desa Sungai Buntu, Kecamatan Pedes, Budiono SM. HK kepada PAB mengatakan, dari 40 orang pengusaha tambak yang ada didaerahnya kini tinggal beberapa orang pengusaha saja yang masih bertahan, smentara yang lainnya sudah gulung tikar. Padahal menurut para pe- ngusaha tambak udang, baik benur (benih udang) maupun pakan semua sesuai dengan ketentuan, benur yang baik de- ngan pakan yang diberikan sesuai dengan ketentuan, walaupun demikian saat panen tiba hasil yang diperoleh hanya mencapai 15% saja dari yang seharusnya diperoleh. Begitu pula kalau dalam tahun 1979 dengan 4 kg gabah petani dapat membeli 1 meter kain poplin kembang atau 1 meter blacu, serta dengan 15 kg gkg dapat membeli 1 zak semen, maka pada tahun tahun 1989 petani baru memperoleh 1 meter poplin kembang, 1 meter blacu atau 1 zak semen dengan menjual 20 kg gkg untuk 1 meter poplin kembang, 5 kg gkg untuk 1 meter blacu dan 20 kg gkg untuk 1 zak semen. Lebih menarik lagi kalau petani kehabisan beras atau ingin membeli gula. Kalau pada tahun 1971 dengan 1 1/2 kg gkg petani dapat membeli I liter beras, maka untuk tahun 1989 harus dibayarnya de- ngan 21/2 kg gkg. Lain lagi dengan petanitebu rakyat (TRI) yang dalam tahun 1989 menerima harga gula dari pabrik sebesar Rp 600,- per kg, maka untuk membeli 1 kg gula di pasar petani harus membayarnya dengan 11/2 kali harga yang diterima. Menyimak dan mengkaji angka-angka sebagaimana diungkapkan terlihat bahwa upaya memberikan kesejah- teraan sosial kepada petani ditinjau dari sudut pandang ekonomi masih jauh dari hara- pan, artinya "income" yang diterima petani masih jauh di bawah "marginal producti- vity" nya. Jakarta, NERACA KOPERASI - koperasi susu anggota GKSI (Gabungan Ko- perasi Susu Indonesia) saat ini saham perusahaan industri susu, dalam kondisi siap untuk beli jika ada perusahaan industri susu menjual untuk berminat sahamnya. Disini terlihat jelas posisi ekonomi petani yang semakin melemah terhadap kebutuhan 9 bahan pokok, dibandingkan dengan kelompok masyarakat kota tertentu yang tanpa kerja "kotor" menikmati harga kebutuhan pokok yang lebih murah serta menikmati hasil- hasil pembangunan secara lebih leluasa. (KL) Namun sayangnya, kata ketua umum GKSI drh. Daman Da- pengolahan susu (IPS) enggan nuwidjaja, masih banyak industri untuk menjual sahamnya pada koperasi susu. Pengusaha Tambak Udang Gulung Tikar "penghasilan udang yang diperoleh, tidak sesuai dengan dikeluarkan para pengusaha yang jumlah biaya yang sudah seharusnya dari 1 hektar 2 s/d 4 ton, ternyata hanya 200 kg s/d 400 kg " ujarnya. Dalam percakapannya dengan wartawan di Jakarta, kemarin, Daman mengemukakan dari tujuh IPS yang ada, tapi baru satu perusahaan yang bersedia menjual sahamnya, yakni PT FSI yang berkedudukan di Jatim. Enam IPS lain yang berada di Jakarta, Bogor, Bandung, Bekasi, Yogyakarta, dan Salatiga tam- paknya memberikan kesempatan pe- masih enggan untuk milikan saham kepada koperasi persusuan atau kalau pun ada belum berjalan sewajarnya. kesediaan, tapi pelaksanaannya koperasi untuk ikut memiliki saham di perusahaan bersangkutan yang pelaksanaannya dilakukan bertahap agar nantinya 25 persen dari saham perusahaan dapat dimiliki koperasi. Jakarta, NERACA HUJAN yang melanda Menurut Daman, selama ini Jakarta mulai Selasa dini harid GKSI memotong Rp 10,- dari tiap satu liter susu untuk pembelian saham. Besarnya dana yang dihim- pun dari pemotongan itu terus meningkat sejalan dengan pe- ngiriman dan kuota susu yang juga meningkat. sekitar pukul 03.00 hingga 09.00 WIB mengakibatkan hampir semua wilayah di ibukota ter- genang air setinggi sekitar sepuluh sampai 60 sentimeter. Kepala Dinas Pekerjaans Umum DKI Ir. Syamsu Romli dis "Sampai akhir 1989 nilai Jakarta, Selasa, mengungkapkan saham yang dimiliki tercatat Rp daerah yang terletak di aliran 2,5 miliar dengan deviden sekitar Barat antara lain Teluk Gong, Rp 765 juta", katanya sambil Petak Seng, Jelambar Hilir, Pal- menambahkan bahwa dana saham merah Jl. Jembatan ketika menyampaikan RAPBN Dalam pidato kenegaraan 1990/91 Presiden Soeharto meng- ajak perusahaan swasta agar memberikan kesempatan kepada yang telah terkumpul itu untuk pleks IKPN, Pluit Selatan di- genangi air setinggi sekitar akibat luapan Kali Grogol dan sepuluh sampai 40 sentimeter, Kali Cideng. sementara telah didepositokan atas koperasi susu yang bersangkutan. nama masing-masing KUD atau keutuhan lingkungan, yang men- daur ulang limbahnya, dan kare- na itu dapat lestari (sustainable development). Prof. Emil Salim yang menjabat Menteri KLH (Kepen- dudukan & Lingkungan Hidup) itu mengungkapkan antara lain, bahwa kini sedang disusun suatu rencana pembangunan semacam itu dengan menggunakan air Koperasi yang mendapatkan kesempatan memiliki saham pc- rusahaan, menurut kepala negara "Ini terjadi karena dana yang ialah koperasi karyawan peru- dihimpun dari pemotongan Rp sahaan bersangkutan, koperasi 10,- dari harga susu yang diterima Pembangunan Harus Lestarikan Lingkungan Prof. sungai Brantas sebagai sumber utama pembangunan (the re- source of development). Emil Salim mengemukakan antara lain, bahwa sebenarnya dalam melakukan pembangunan eko- nomi yang demikian itu diper- gunakan pendekatan dan asumsi yang sama seperti dalam ilmu ekonomi, tetapi asumsi dan sasarannya harus ditambah. Kalau dalam ilmu ekonomi konvensional produksi dianggap sebagai hasil penyatuan sumber alam, sumber manusia, modal dan keterampilan (skill), untuk pem- bangunan yang lestari sumber alam dipandang sebagai bagian manusia tidak dianggap sebagai dari sistem lingkungan, sumber konstan, dan sebagainya. Dei mikian kutip Busines News. Implikasinya ialah, bahwa dalam usaha pembangunan diin- troduksikan unsur cakrawala waktu : pembangunan tidak bo- leh hanya berguna untuk masa- kini, melainkan juga harus memungkinkan pembangunan di masa depan. Dalam kesempatan terpisah Amien Supriadi, Direktur PT Udang Sari Kencana pada PAB membenarkan adanya kegagalan hasil udang, namun kendati gagal dengan sistem teknologi modern, pihaknya terus berupaya untuk mengelola tambaknya dengan cara teknologi tradisional. De- ngan beralih ke sistem tradisional ini dibandingkan dengan sistem teknologi modern, udang sistem tradisional warnanya ti- dak putih melainkan hitam dan mudah mengelolanya disamping itu harganya baik. Ujarnya. Ikan Muara Angke IKAN-ikan hasil tangkapan yang mausk ke Pengolahan Hasil 4 Perikanan Tradisional (PHPT) Muara angke, Jakarta Utara bias- anya merupakan ikan kualitas nomor dua (Secondgrade). sedangkan untuk kualitas pertama dikomsumsikan masyarakat luas dengan menjulnya di pasar-pasar Jakarta. Ini dijelaskan Ka Sudin Perikanan Jakarta Utara, Ir. Bambang Basuki kepada PAB, kemarin. Ikan tersebut berasal dari perairan dalam dan ditangkap dengan menggunakan pancing seperti ikan cucut, pari dan ikan besar lainnya. Ada diolah yang menjadi ikan asin, pembuatan trasi, tepung ikan dan peminda- ngan. Saat ini, jelas bambang, di kawasan Muara Angke seluas 60 hektar, khususnya di PHPT, bina sekitar 877 unit usaha pengasi- nan, pembuatan tepung ikan dan pemindangan. Untuk pemasaran ikan asin, sementara ini baru bisa memenuhi kebutuhan lokal." Belum untuk diekspor," tuturbambang sambil menambahkan, untuk pemasaran ikan asin mencakup daerah Jakarta sekitarnya, Bandung dan Bogor. Tahun 1989 lalu kapasi- tas produksi ikan asin mencapai 3.903.160 ton dengan omzet penjualan sekitar Rp 4.587.812, serta tenaga kerja yang terserap sekitar 855 orang. Sementara untuk mening- katkan produksi pengasin di PHPT Muara Angke, diungkap- kan Bambang, kini tengah dipikirkan teknologi tepat guna yang bisa diterapkan di lahan terbatas tersebut. Beberapa waktu lalu saya sempat ke Puspitek Serpong un- tuk mempelajari cara tersebut, dimana dengan menggunakan teknik seefisien mungkin bisa ditingkatkan produksi pengasin," tuturnya. Dalam kesempatan itu Bam- bang yang juga menjabat ka Bidang Usaha BPL Muara Angke menyatakan, di PHPT Muara Angke terdapat juga pengolahan limbah produksi ikan. Kepala- kepala udang diolah menjadi tepung ikan dijadikan bahan baku pakan udang. Selain itu kulit ikan dimanfaatkan sebagai bahan baku sepatu dan tas oleh industri kulit setelah disamak. primer yang ada di sekitar peru- untuk mencapai batas ancer-ancer sahaan dan koperasi yang mem- 25 persen saham membutuhkan punyai kaitan dengan produksi waktu cukup lama, apalagi jika atau distribusi dengan perusahaan tidak diimbangi dengan kecepatan yang bersangkutan. produksi", katanya. Halaman VII Dikatakan, uluran tangan pemerintah atau pihak bank untuk Sehubungan dengan itu, ia mengimbau pemerintah agar membantu menggerakkan IPS yang sehat agar mau menjual menyediakan dana murah khusus, sahamnya kepada koperasi, selama keadaan itu dirasakan sementara pihak bank diimbau untuk menyediakan kredit dengan fa- untuk membantu koperasi menguntungkan koperasi. (13). ✅ silitas yang sesuai. Daman juga mengharapkan agar kerjasama koperasi persusuan bentuk kontrak manajemen se- den dengan IPS dilakukan dalam hingga koperasi nantinya dapat menerima alih teknologi, semen- tara pengelolaan usaha tetap di tangan koperasi. Ia juga mengemukakan, GKSI juga msih menghadapi masalah lain yang harus dipecahkan se- cara terpadu, diantaranya ialah masih adanya keterbatasan mo- dal. Jakarta Tergenang 60 Cm Persyaratan yang demikian itu dengan sendirinya memasukkan beberapa persyaratan yang me- ngurangi keleluasaan dalam memilih teknologi. Misalnya harus dengan ketat diperhatikan adanya pengertian ambang (threshold) yang tidak boleh di lampaui dalam misalnya pengam- bilan bahan mentah, pengolahan bahan dan sebagainya. Se- dapatnya teknologi yang dipakai juga memungkinkan pendauran ulang dari bahan mentah. Proses yang dipakai dalam penggunaan bahan sedapatnya harus dapat dibalikkan (rever- sible) sedangkan limbah yang keluar dari proses produksi se- baiknya seminimal mungkin. Dalam teori dan pendekatan pembangunan yang konvensional menurut Prof. Emil Salim hal-hal di atas itu seringkali tidak dindahkan karena sumber alam yang menjadi milik umum dan tidak mengharuskan adanya hak pemilikan, tidak diberi nilai samasekali. lain meliputi Jl. Merdeka Timur, Aliran Tengah, yang antara Merdeka Barat, Merdeka Sela tan, Mangga Dua, Pondok Karya,? Pondok Bandung, dan Jatipinggir digenangi air hujan setinggi an tara sepuluh sampai 60 sentime- ter. Akibatnya ialah bahwa sum- ber alam yang demikian itu menjadi tempat pembuangan limbah (seperti air, udara). Penyusutan persediaan (depletion) dari sumber alam tidak diperhatikan dan tidak dimasukkan samasekali dalam perhitungan PDB (Produk Do- mesik Bruto). J Misalnya kalau hutan ditebang habis-habisan dan kayuan dijual, PDB naik; tetapi kerugian yang disebabkan oleh penebangan hutan itu tidak diperhitungkan samasekali. dapat diperbarui dan yang dapat diperbarui. Penambangan dan penggu- naannya pun harus membedakan kedua jenis itu sehingga sumber itu dapat dimanfaatkan selama mungkin. Sumber alam yang tidak dapat diperdagangkan (non-tradeable) yang berada di tempat aselinya (in situ) tidak dinilai. Misalnya tidak diperhatikan samasekali, bahwa pembangunan jalan di Irian Jaya mungkin merusak dan menghabiskan sumber-sumber samasekali tidak terdapat species anggrek langka yang - benua lainis semul greco di Selanjutnya sumber alam jugad harus dibedakan antara yang tidak di d Yang menarik manfaat dari pembangunan seharusnya bukan hanya generasi sekarang, dipergunakan sistem hukuman/" Dalam pengelolaannya me-2 nurut Emil Salim harus 2 melainkan juga generasi-ge- nerasi yang akan datang. Jangan sampai pembangunan sekarang menghabiskan semua sumber denda untuk para pelanggar maupun hadiah/ganjaran untuk yang mentaati prinsip-prinsip itu. alam yang ada dan hanya mewa- riskan limbah yang beracun yang menyempitkan peluang untuk membangun guna anak cucu kita. dapat digunakan tekanan publik Dalam hubungan itu juga (public pressure) maupun keikut-il sertaan masyarakat. Karena itu Prof. Emil Salim menganggap penting sekali keter- libatan lembaga-lembaga non- pemerintah. Selanjutnya, karena pendekatan itu sangat me- mentingkan konservasi sumber alam dan lingkungan untuk masa depan, juga sangat penting untuk melibatkan organisasi-organi- sasi kaum muda. Anda dapat memperoleh HARIAN NERACA di SEVEN ELEVEN 1. Jl. Ciranjang No. 1 Telp. 710196 2. Wijaya Grand Centre Telp. 7202955 3. Jl. Gatot Subroto (Blk POM bensin) Telp. 7291886 "Seharusnya organisasi-or- mi ganisasi seperti KNPI dll. me- ngarahkan perhatiannya dan kegiatannya ke soal-soal yang menyangkut lingkungan hidup", demikian Prof. Emil Salim. WASERBA CIRCLE K Jl. Raya Proklamasi No. 61 Telp. 828328 K Beliau bahkan juga mempu- nyai jawaban atas pandangan, bahwa sekarang ini seringkali g kaum muda tidak sabar dan ingin lekas-lekas menjadi kaya me- & nikmati hasil pembangunan dan e kemajuan teknologi. Kata Prof. Emil Salim : & "Kaum muda harus menyadari bahwa sebenarnya peranan kaum muda kecil sekali. Yang main adalah peranan sekarang ini generasi ke atas 40 tahun. 1. Jl. Panglima Polim Raya No. 37 Telp. 7391046 2. Jl. Hang Tuah Raya No. 8 Telp 7396851 3. Jl. Bangka Raya No. 12 Telp. 7993999 4. Jl. Gandarla Tengah 11/2 Telp. 770996 5. JI, Paus No. 54 Rawamangun Telp. 4890551 6. Jl. Tanjung Duren No. 363 Telp. 594318 7. Jl. Mandala Raya No.4 Telp. 591460 S KOTA JAYA mini plaza JI. Bangka Raya No. 2 Kemang Jakarta Selatan Telepon 7995265 MITRA BOOK STORE. Gd Kramat Jati Indah Lantal II Jl. Raya Bogor Jakarta Timur