Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Masih n DETIK.COM anmar dalam laga perdana piala AFF, Selasa ua. Jika saja nik dan mem- n, kami akan pertanding- bi, dikutip dari FF. - asal Prancis dimulai me- mengetahui mas U-19. Ke- besutan Indra di Turnamen 17 lalu, dia ikut 2 Myanmar harus ekstra kerja keras di laga berikutnya me- lawan Brunei Darussalam. Bukan tugas yang mudah, karena di laga sebelumnya, sang penantang mampu me- nundukkan Filipina dengan skor 3-2. Saat ini Brunei berada di puncak klasemen Grup B Piala AFF U-18. Mereka ung- gul agresivitas gol ketimbang Timnas U-19 yang berada satu tingkat di bawahnya. ini membuat (dtc/vvn) al Madrid Luis menjadi pelatih Indonesia, U-22 atih Sepak Bola a alasan PSSI a Spanyol yang postur fisik pesepak bolanya tidak terlalu tinggi seperti rata- rata pemain Eropa. pemain Barce- dipilih menjadi a bermain Indo- Negeri Matador kan permainan ng lekat dengan dek satu-dua, bola dan kecer- mpatkan posisi di aya itu dianggap n Indonesia yang MU arik. Kita akan tik baru melawan United dengan ng berbeda dari an sebelumnya," silo. Peluncuran resmi filosofi sepak bola Indonesia akan dilakukan pada 7-8 Oktober 2017 di Yogyakarta, sebelum penyelenggaraan Pertamina Piala Suratin U-17 dan U-15, juga di Yogyakarta, pada 8-22 Oktober 2017. PSSI akan mengundang praktisi-praktisi sepak bola seperti para pelatih, termasuk mahasiswa olahraga dan masyarakat umum, untuk menghadiri acara tersebut. (ant) lagi tapi urusan bermain nanti saat terakhir yang me- nentukan," lanjut dia. Saatini, Singo Edan berada di posisi ke-7 klasemen Liga 1. Mereka meraih 34 poin dari 22 Chuna dan Este- laga yang dilakoninya. ra bisa bermain (vvn/ar) ng Mitra Kukar O CON 17 DOKUMENTASI Kukar. Tim Macan Kemayoran mengakui kekua- eringkat hingga dituntut untuk bisa mem- bawa pulang poin. (vvn/sp) tara, se- Presiden: Kedepan Pangan Akan Jadi Panglima BOGOR, BERNAS - kesempatan itu kembali Presiden Joko Widodo mengingatkan perubahan mengatakan ke depan bukan global yang sangat cepat politik dan hukum yang akan tidak bisa dihindarkan dan menjadi penglima, tapi justru Indonesia mau tidak mau urusan pangan. harus mengikutinya jika tidak ingin kalah bersaing. Bahkan Jokowi mengaku sering menegur para menterinya, terkait urusan pangan. Dia mencontohkan masalah nelayan karena menterinya berpuluh-puluh tahun tidak bisa menyelesaikan masalah cantrang. "Siapa yangpunyapangan, dia yang mengendalikan," kata Presiden saat orasi pada sidang terbuka dalam rangka dies natalis Institut Pertanian Bogor (IPB) di Kampus Dramaga, Kabupaten Bogor, Rabu (6/9). Menurut Jokowi, ke depan seluruh negara akan berebut pangan, energi, dan air sehingga perlu disiapkan logistik yang memadai agar negara tidak mudah ditundukkan. "Tanpa ketersedian logistik yang mencukupi, negara ini mudah dikalahkan, mudah ditundukkan karena ke depan bukan politik lagi yang jadi penglima, mungkin bukan hukum lagi yang jadi panglima tapi pangan yang menjadi panglima," katanya. Oleh sebab itu, lanjut Presiden, paradigma- paradigma baru dan inovasi baru tentang pangan harus dikeluarkan dan diciptakan. "Tanpa itu sulit rasanya kita kompetisi, sulit bersaing dengan negara lain," kata Jokowi. Presiden dalam Presiden Joko Widodo menyindir lulusan Institut Pertanian Bogor "tidak mau jadi petani karena banyak lulusannya justru banyak yang menjadi direksi bank. "Sudah berpuluh-puluh tahun ngurusin cantrang tidak selesai. Padahal dunia sudah berubah ke 'offshore aquaculture, kenapa kita tidak bisa mengikuti era perubaan yang sangat cepat ini," katanya. Presiden meminta mendidik para nelayan agar bisa membangun sebuah "offshore aquaculture" sehingga masalah cantrang bisa selesai. "Tapi berikan edukasi yang baik mengenai 'offshore aquaculture"," katanya. "Maaf pak rektor, tapi mahasiswa IPB bayak bekerja di bank. Saya cek direksi- direksi perbankan BUMN yang banyak dari IPB, manajer tengah banyak berasal dari IPB. Terus yang ingin mau jadi petani siapa," kata Presiden saat orasi pada sidang terbuka dalam rangka dies natalis Institut Pertanian Bogor (IPB) di Kampus Dramaga Kabupaten Bogor, Rabu (6/9). Presiden Sindir Lulusan IPB Tidak Mau Jadi Petani Presiden mengaku harus berkata jujur karena hal ini data yang dirinya peroleh Sedangkan di bidang pertanian, Presiden berharap adanya peningkatan nilai tambah petani dengan cara mengorporasikan agar bisa mendapat keuntungan sebesar-besarnya dari dia melakukan penanaman BOGOR, BERNAS terhadap lulusan IPB ini. perubahan global sehingga bisa menyiapkan sumber daya yang siap pakai. Presiden mencontohkan tidak adanya fakultas penggilingan padi yang modern, fakultas ritel pangan, manajemen logistik, di mana jurusan tersebut dibutuhkan saat ini. "Saya selalu melihat kalau masuk ke universitas saya lihat, ke institute saya lihat pasti ada fakultas ekonomi. Jurusannya saya pasti hafal pasti jurusan akuntansi. Itu sudah berpuluh-puluh tahun, pasti manajemen, ekpnomi pembangunan," ungkapnya. Jokowi mempertanyakan tidak adanya jurusan seperti manajemen ritel, manajemen logistik yang kebutuhanya sangat besar di Negara ini. "Dubes agar diusir dari sini, kita putuskan diplomasi dengan mereka," kata Ketua Presidium Alumni 212, Kapitra Ampera, di sela aksi demonstrasi yang diikuti sejumlah elemen masyarakat tersebut. Jokowi memiliki keyakinan bahwa IPB dan lulusannya memiliki kemampuan menyiapkan petani- petani untuk mewujudkan ketahanan pangan dan mensejahterakan petani. "Dalam rangka dies natalis IPB ini, saya akan ajak terus kerja sama dengan pemerintah, jangan berhenti berinovasi, jangan jadi menara gading turun ke lapangan membantu mewujudkan kemandirian pangan Indonesia, meningkatkan kesejahteraan petani," tuturnya. Dia mengatakan upaya pertanian. Presiden mengakui bahwa kondisi petani di Indonesia sebagian besar hanya memiliki lahan-lahan kecil, yang hanya berkisar 0,25-0,3 hektare saja. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani tersebut, kata Presiden, perlu adanya langkah untuk mewujudkan korporasi petani, nelayan dan peternak. "Tidak bisa kita biarkan mereka bekerja satu per satu seperempat hektare, 0,3 hektare, tidak mungkin. Percaya kepada saya, harus mulai pemikiran-pemikiran besar ke arah itu," katanya. Presiden berharap ada langkahtotal untukmengubah paradigma, sehingga petani harus memiliki dari hulu sampai hilir. "Proses itu harus kita siapkan. Korporasi itu harus kita siapkan. Saya memiliki keyakinan IPB memiliki kemampuan untuk menyiapkan petani-petani kita ke arah itu," katanya. Untuk itu Presiden berharap IPB untuk memunculkan fakultas atau jurusan yang mengikuti Dalamhalkorporasipetani ini, Jokowi mengungkapkan di Sukabumi, Jawa Barat, sudah menerapkannya dan bisa diterapkan di daerah lainnya. "Minggu lalu saya ke Sukabumi, untuk cari contoh korporasi petani. Ternyata ada di Sukabumi. Yang namanya PT BUMR Pangan, JAKARTA, BERNAS - pengusiran akan menjadi mengatakan sebaiknya Aksi demonstrasi di depan bagian menekan pemerintah Indonesia tidak perlu Kedutaan Besar Myanmar di Myanmar agar menghentikan berkawan dengan Jakarta, Rabu (6/9), menuntut kejahatan kemanusiaan pemerintah yang melakukan pengusiran Dubes Myanmar dengan mengintimidasi orang pelanggaran kemanusiaan untuk Indonesia. Rohingya. seperti Myanmar. "Tidak perlu berkawan dengan orang yang kehilangan hati nurani terhadap kemanusiaan," kata dia. Menurut Sapardiyono, stasiun penyiaran yang telah memegang IPP sebenarnya tidak bisa menyewa ke TVRI untuk melakukan uji coba siaran TV digital. Sebab, undang-undang belum menetapkan TVRI sebagai HARIAN BERNAS Menurut dia, pemerintah Myanmar telah kehilangan hati nurani dengan melakukan pembunuhan massal/genosida, pengusiran, penyiksaan dan bentuk intimidasi lainnya terhadap etnis Rohingya. Maka dari itu, Kapitra Apa Kabar TV Digital? swasta yang sebelumnya penyelenggara tunggal. "Makanya saya juga kritik TVRI ini gimana. Apa dasar TVRI melakukan penyiaran secara digital? Kan UU-nya tidak ada. Tapi ya sudah, itu hanya alasan argumentasi uji coba," ujarnya. pernah menang lelang. "Jadi setiap daerah itu dibagi-bagi. Sudah ada pemenangnya itu. Tapi menurut saya ini sudah gugur, karena payungnya itu gugur. Sehingga keputusan- keputusan yang ada di bawahnya otomatis gugur. Tentang tahapan ASO Mestinya secara hukum (Analog Switch Over), menurut begitu. Kemudian diprotes Sapardiyono, tetap harus dan ada revisi draft. Sebelum mengacu pada regulasi. "Saya di badan legislatif kan berpegang pada regulasi. mengakomodir kepentingan Kalau sesuai dengan draft industri. Sehingga sepertinya yang terbaru itu kan tiga industri yang sudah existing tahun sejak disahkan harus itu mau diberi kesempatan sudah switch off semuanya. juga sebagai penyelenggara Dulu direncanakan tahun ini, multiplexing," paparnya. tapi sepertinya mundur lagi. Karena belum dibahas sama sekali. Tahun depan sudah sibuk membahas pemilu. Tapi kita harus optimis. Artinya kalau tahun depan disahkan, dihitung mundur 3 tahun, itu dilakukan," ujarnya. Sapardiyono menegaskan, Demonstran Tuntut Pengusiran Dubes Myanmar di Indonesia Dia mengatakan bahwa dalam perang, orang sipil tidak boleh menjadi sasaran. Akan tetapi, militer Myanmar beserta masyarakat sipil koperasinya Arohmah, ini adalah korporasi petani," ujarnya. sebelum UU Penyiaran disahkan, tidak mungkin dilakukan switch off TV analog pada tahun 2018 seperti tahapan yang pernah diatur dalam peraturan menteri. "Kita biacara apapun tentang switch off itu tidak bisa. Sebelum UU diketok, itu tidak bisa sebagai patokan," tandasnya. Jokowi menjelaskan bahwa yang dikorporasikan atauyang digabungkan bukan tanah yang ada, tetapi petani petaninya. "Saya lihat di sana aplikasi untuk berproduksi sudah diatur, sirkulasi tiap hari ada panen terus, dengan penggunaan bibit berbeda- beda, karena tiap musim benihnya berbeda," ujarnya. Presiden juga menyebut sudah digunakan proses penggilingan padi secara modern, dimana ada proses pengeringan dan keluar sudah dalam bentuk "packaging yang bagus. Korporasi petani di Sukabumi ini, kata Jokowi, juga memiliki pemasaran secara "online" sehingga hasilnya dengan mudah dipasarkan. "Cara-cara seperti ini yang harus kita intervensi, kalau tidak petanikita sampaikapan pun tidak akan "start" dan meloncat keuntungannya," kata Presiden. Menurut Sapardiyono, dalam kondisi kekosongan hukum saat ini, kesalahan tidak bisa dibebankan kepada pemegang IPP prinsip. "Tapi pemerintah juga tidak bisa disalahkan karena regulasi yang dimiliki pemerintah kan batal. Ada yang menggugat. Dua-duanya tidak bisa disalahkan. Sementara hukum kan harus memberi kepastian. Artinya negara harus bertanggung jawab. Nanti kalau ada regulasi baru, regulasi baru itu harus Presiden berharap ini tidak hanya urusan padi saja, tetapi juga untuk tanaman holtikultura juga bisa diterapkan agar nilai tukar petani bisa bertambah.(ant) "Sehingga manajemen logistik nasional bisa ditata dengan baik. kalau SDM-nya itu siap," harap Presiden. Dalam kesempatan ini, Presiden juga memuji penemuan dari IPB yang menemukan bibit padi "IPB3S" yang dikenal irit air dan tahan terhadap hama. "Saya sudah menyaksikan, waktu panen sudah berhasil satu hektare bisa mencapai 11 ton. Ini sebuah penemuan yang mestinya petani kita mendapatkannya," katanya. Presiden mengakui Indonesia memang memerlukan industri benih yang besar sehingga petani memiliki benih-benih yang untuk dikembangkan area- area mereka.(ant) bersenjata justru membidik sipil Rohingya sebagai target operasi pembunuhan. Dalam tuntutannya, Kapitra juga mendesak pemutusan diplomasi Indonesia dengan Myanmar, embargo Myanmar dan agar Indonesia mengirim pasukan perdamaian ke Rakhine State di Myanmar. Tujuannya, agar orang Rohingya dapat terselamatkan dan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia.(ant) Sambungan hal 1 mengakomodir. IPP prinsip yang sudah dikeluarkan itu harus diakomodir dan memperoleh prioritas. IPP prinsip perpanjangan di era regulasi yang baru, harus diakomodir," ujarnya. JAKARTA, BERNAS - KPK menetapkan dua pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam pengembangan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2016. KPK Tetapkan Dua Auditor BPK Tersangka TPPU menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi. "Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK menetapkan auditor utama BPK Rochmadi Saptogiri (RSG) dan auditor BPK Ali Sadli (ALS) sebagai tersangka indikasi TPPU," kata Juru Bicara KPK Febri Atas perbuatannya RSG disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan ALS disangkakan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/9). "Sebelumnya kedua tersangka telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus indikasi penerimaan hadiah atau janji terkait denga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2016," ucap Febri. Tersangka Rochmadi Saptogiri merupakan Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI dan Ali Sadli merupakan Kepala Sub Auditorat III B pada Auditorat Utama Keuangan Negara III BPK RI. Saat itu, RSG dan ALS RSG disangkakan melanggar dan ALS diduga telah pasal 12 huruf a atau Pasal perbuatan menempatkan 12 huruf b atau pasal 11 mentransferkan, Undang-Undang Nomor 31 mengalihkan, Tahun 1999 sebagaimana membelanjakan, diubah dengan Undang- membayarkan, Undang Nomor 20 Tahun menghibahkan, menitipkan, 2001 tentang Pemberantasan membawa ke luar negeri, Tindak Pidana Korupsi jo mengubah bentuk, Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara itu, Wakil ketua KPI Pusat, Rahmad Arifin, menyatakan jika tahun ini UU Penyiaran tidak juga disahkan oleh DPR RI, maka pemerintah melalui Kementerian Kominfo akan mengeluarkan Perppu tentang penyiaran. "Melalui Perppu ini mudah-mudahan ada kepastian hukum bagi Lembaga Penyiaran digital untuk memulai tahapan perizinan mereka. Dengan demikian kekosongan hukum tidak jadi masalah. Sekarang UU Penyiaran masih di Badan Legislasi DPR RI. Jadi untuk selesai tahun ini rasanya sulit. Bukan pesimis ya," ujarnya kepada Bernas.() JAKARTA, BERNAS Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Choirul Anam membocorkan hasil pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal kementerian tersebut. Kamis Kliwon, 7 September 2017 "Saudara membocorkan hasil konsinyering Kemendes mendapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada April padahal harusnya rahasia?" tanya jaksa penuntut umum KPK Ali Fikri dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (6/9). "Karena tadi disuruh Pak Ali (Sadli) untuk bertemu Pak Irjen dan Pak Sekjen," jawab Ketua Sub Tim 1 tim pemeriksa BPK Choirul Anam. Auditor BPK Bocorkan Hasil Audit Kemendes Anam menjadi saksi untuk terdakwa Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendes PDTT Sugito dan Kepala Bagian TU dan Keuangan Inspektorat Jenderal Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo. 2016 akan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan menyarankan agar Ketua tim auditor BPK Rochmadi Saptogiri dan Wakil Ketua audit BPK Ali Sadli diberi sejumlah uang. "Itu Pak Ali dan Pak Rochmadi tolong atensinya, kemudianAnwarmenanyakan berapa nominal perhatian yang harus diberikan dan Choirul menjawab "sekitar Rp250 juta," ungkap Choirul. Atas saran Choirul, Anwar meminta Sugito agar memenuhinya dengan mengatakan "Tolong diupayakan". Selanjutnya Sugito menyanggupinya dengan cara akan berkoodinasi dengan para Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen), Sekretaris Badan (Sesbadan), Sekretaris Inspektorat Jenderal (Sesitjen) dan Karo Keuangan dan BMN di lingkungan Kemendes PDTT. "Saya diminta Pak Ali untuk menyampaikan masalah WTP, saya sampaikan kemungkinan WTP Kemendes disetujui oleh Pak Rochmadi. Lalu Pak Ali menyuruh disampaikan ke Pak Sekjen dan Pak Gito, jangan lupa perhatiannya," ungkap Anam. Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. 7 Sebelumnya, mantan Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Sugito dan mantan Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Itjen Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo didakwa memberikan suap terhadap dua pejabat BPK RI tersebut terkait dengan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebesar Rp240 juta. Sugito dan Jarot didakwa melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 64 kuhp jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.(ant) begitu pak karena bukan ranah tim lagi," ungkap Anam. "Apakah ada pembicaraan soal uang?" tanya JPU Ali Fikri. "Insya Allah tidak ada," jawab Anam. "Pak Sekjen bicara apa?" tanya JPU Ali. "Beliau hanya mengucapkan terima kasih dan ini kinerja bersama dari semua entitas satuan kerja, kalau tidak salah pada intinya saya menyampaikan WTP ini prinsipnya tergantung apa yang disampaikan kementerian bisa saja tahun- ini WTP, tahun depan tidak," jawab Anam. "Ada membicarakan tentang atensi?" tanya JPU Ali. "Pak Irjen hanya mengatakan nanti kami akan ketemulah dengan Pak ochmadi, tidak pernah ada permintaan atensi untuk pemberian uang," ungkap Anam. Anam selanjutnya pada Mei 2017 juga ikut menjelaskan mengenai WTP dalam laporan BPK kepada Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo. "Pada Mei 2017 saat mau mengambil dokumen di Kemendes, Pak Irjenmengajak saya ke ruangan Pak Menteri, saya diminta menceritakan opininya WTP karena Pak Menteri masih bingung apa benar WTP karena tidak ada kata-kata WTP dalam opini, Lalu saya coba jelaskan bahwa dalam audit adanya 'unqualifed opinion' dan 'qualified opinion' karena WTP itu bahasa pidato-pidato, itu saja," jelas Anam. Keduanya didakwa memberikan suap Rp240 juta kepada auditor utama BPK Rochmadi Saptogiri agar memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016. Dalam dakwaan disebutkan pada April 2017 di ruangan Sekjen kantor "Perhatian maksudnya Kemendes PDTT, Irjen mungkin Pak Ali ingin Kemendes Sugito dan Anwar Pak Sekjen atau Pak Irjen Sanusi bertemu dengan Ketua bertemu Pak Rochmadi. Lalu Sub Tim 1 BPK Choirul Anam. kalau tidak salah Pak Sugito Choir ul atau Pak Sekjen bilang 'Ya menginformasikan bahwa sudah saya nanti ketemu pemeriksaan Laporan Pak Rochmadi' saya bilang Keuangan Kemendes PDTT TA 'Memang harusnya begitu (ant) Rochmadi adalah penanggung jawab tim auditor BPK Kemendes PDTT sedangkan Ali Sadli adalah Wakil Penanggung Jawab, keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Saat itu menurut Anam, Mendes hanya mengucapkan terima kasih atas kerja Irjen dan jajarannya untuk mencapai opini WTP tersebut. TV Lokal Pelanggar Terbanyak P3SPS pelanggaran yang dilakukan oleh TV Sawasta berjaringan yang berada di wilayah siaran DIY kepada KPI Pusat. Maka sejak tahun 2016, KPID DIY melayangkan pemberitahuan kepada KPI Pusat atas pelanggaran yang dilakukan oleh TV Nasiona berjaringan tesebut. Tapi berkali-kali KPID mengirimkan laporan pelanggaran yang dilakukan oleh TV Swasta berjaringan tesebut, KPI Pusat tidak merespon sama sekali. Ketika hal ini di konformasi ke KPI Pusat Melalui Wakil Ketua KPI Pusat Rahmad Arifin, MM., dia berkilah bahwa memang kita menyederhanakan system. Bisa dibayangkan kalau misalnya satu TV Swasata Nasional berjaringan memiliki jaringan di 33 Provinsi maka lantas jika ada yang melanggar aturan Undang-Undang Penyiaran atau P3SPS, berarti akan keluar teguran sebanyak 33 plus satu dari KPi Pusat. Tentu ini akan sangat riskan sekali. Maka disederhanakan seperti diatas. Bahwa jika ada stasiun TV Nasional dan Fit and Propert Test. Ke 21 berjaringan yang melanggar nama tersebut adalah: Sambungan hal 1 aturan, maka cukup KPI 1. Agnes Dwirusjiyati Pusat yang mengeluarkan 2. Agus Triyatno teguran tersebut. Tetapi tetap 3. Andi Andrianto. berpedomanatas laporanyang 4. Dewi nurhasanah diajukan oleh KPID setempat. 5. Hajar pamundi Karena walau bagaimanapun, 6. Haryawan Emir Nuswantoro ini adalah wilayah siaran 7. I Made Arjana Gumbara KPID setempat. Mengenai 8. Joko Santosa 9. Mardiyono 10. Mohammad Imam Santoso 11. Muhammad Abdul Kholiq 12. Muhammadun 13. Nurul Muslimin belum adanya tanggapan seperti yang dikeluhkan oleh Ketua KPID DIY, Rahmad berkilah nanti akan dicek ke bagian sekretariat yang mengurusi administrasi. 14. R. Bambang Widodo Padahal menurut Sapardiono, surat pemberitahuan itu sudah dikirmkan sejak 2016. Pemilihan Komisioner Baru KPID DIY 15. Rima Ronika 16. Risa Karmida 17. Sapardiyono 18. Supadiyanto 19. Supriyono 20. Trapsi Haryadi 21. Yohanes Suyanto Bulan Oktober nanti adalah berakhirnya masa kerja kepengurusan KPID DIY periode 2014-2017. Sekarang sudah mendekati tahap akhir proses pemilihan yang dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel). Nama-nama yang sudah lolos seleksi dari Pansel sudah diberikan kepada DPRD DIY. Sekarang menunggu waktu, kapan DPRD menjadwalkannya untuk melakukan Uji Publik Ke 21 nama ini kemudian akan dipublis untukmmendapatkan masukan dari msayarakat DIY. Jika sudah lolos, maka akan dilakukan Fit and Propert Test. Sapardiono berharap agar sebelum Oktober, DPDR sudah dapat menetapkan Komisioner KPID DIY periode DPRD akan 2017-2020. memilih 7 dari 21 peserta tersebut di atas. 4cm