Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4cm SABTU WAGE, 3 JUNI 2017 (8 PASA 1950) TAJUK RENCANA Gerakan Rakyat Pancasila RIBUAN warga dari berbagai elemen masyarakat menghadiri Gerakan Rakyat Pancasila di Page- laran Kraton Yogyakarta, Kamis 1 Juni 2017. Warga mengikrarkan Pancasila dalam kegotongro- yongan, persatuan, kebersamaan, keberagaman, egaliter dan toleran- si dalam kerangka NKRI. Dalam orasinya, Sultan Ha- mengku Buwono X menyatakan, melalui Gerakan Rakyat Pancasila sejatinya ingin menggugah ingatan bahwa Pancasila merupakan jiwa bangsa. Sultan kemudian meng- ajak masyarakat mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari- hari. Tidak cukup dalam bentuk menggelorakannya dalam ikrar. Atau dengan menggaungkan Pancasila sudah final dan NKRI harga mati'. Kita mengapresiasi ikrar Ge- rakan Rakyat Pancasila yang ber- langsung pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2017. Di- hitung sejak diucapkan Ir Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila sebagai dasar negara serta falsafah bangsa Indonesia telah berusia 72 tahun. Namun se- jauh ini sepertinya Pancasila terke- san (baru) diperlakukan sebagai slogan, pemanis orasi penuh retori- ka. Bahkan kadang menjadi alat politik dalam upaya memperta- hankan kekuasaan. Dalam lintasan sejarah bangsa dan negara Indonesia, kita pernah menyaksikan sila-sila dalam Pancasila 'diperas' menjadi Trisila, kemudian Ekasila. Pada lintasan sejarah pemerintahan berikutnya, Pancasila menjadi satu-satunya asas dalam kehidupan berorgan- isasi politik dan kemasyarakatan. Setiap ormas dan orsospol wajib Pikiran Pembaca Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis. menjadikan Pancasila sebagai asas tunggalnya. Untuk mengimplementasikan sila-sila Pancasila dalam kehidup- an bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dibentuklah suatu badan yang ditugasi memasyara- katkannya. Badan ini kemudian dalam menjabarkan sila-sila Pancasila itu ke dalam 36 butir pe- doman, pengamalan dan pengha- yatan Pancasila (P4) yang pe- masyarakatannya dilakukan me- lalui penataran. Ditatarkan di se- kolah-sekolah dan perguruan ting- gi, aparat sipil dan militer serta masyarakat luas. Ketika pemerintahan berganti dan memasuki era reformasi, asas tunggal Pancasila berikut langkah dan kebijakan yang berkaitan de- ngan P4 pun hilang tersapu angin perubahan. Tanpa disadari be- ragam asas, paham dan aliran pun memasuki dan merasuki kehidup- an bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita. Ormas dan orsospol seperti memperoleh keleluasaan untuk mencantumkan asasnya selain Pancasila. Dimungkinkan kelelu- asaan inilah yang menjadikan ke- hidupan bermasyarakat, ber- bangsa dan bernegara kita menjadi terfragmentasi yang di antara fragmennya berlawanan atau malah bertentangan dengan Pan- casila sebagai jiwa bangsa. Gerakan Rakyat Pancasila se- layaknya mampu menyadarkan kembali kita sebagai bangsa tentang pentingnya mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan keseha- rian. Bukan sebatas atau sekadar ikrar-tetapi dalam beragam sisi ke- hidupan yang bermakna teladan dan keteladanan. -o Bijak Memilih Tayangan TV MEDIA dan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Apalagi televisi. Kita anggap saja perkeluarga memiliki satu buah televisi, dan kalkulasikan berapa menit durasi yang dibutuhkan untuk menonton tele- visi dalam sehari? Tapi hal penting yang harus kita ke- tahui bahwa tidak semua informasi yang disampaikan mampu mem- berikan manfaat. Jadi sebagai kon- sumen media, filterisasi yang tepat sa- ngat dibutuhkan untuk memperoleh in- formasi yang akurat dan bisa dijadikan pedoman. Ban tayangan televisi yang ti- dak sesuai dengan yang diharapkan penontonnya. Ada juga beberapa tayangan televisi yang mengandung provokasi dan diterima begitu saja oleh masyarakat. Sinetron untuk anak usia 15 tahun ke atas juga tak jarang diton- ton oleh anak berusia 12 tahun ke bawah, sehingga dikhawatirkan tin- dakan-tindakan negatif para lakon akan ditiru dan dipraktikkan begitu saja. Meskipun terdapat hal negatif, tentu saja masih banyak unsur yang bisa kita temui. Beberapa tayangan sangat layak untuk dikonsumsi, dan mampu memberikan unsur edukatif, inspiratif, dan informatif secara, seimbang. Misalnya tayangan petualangan, yang menceritakan seorang petualang yang berusaha mengeksplor wilayah-wila- yah di Indonesia. Tayangan ini seobjek- tif mungkin mengupas hal yang bisa memberikan informasi dan inspirasi un- tuk orang lain, di samping memberi dampak meningkatnya sikap patrio- tisme untuk masyarakat Indonesia. Dan beberapa tayangan menarik lain- nya. Dengan begitu, kita memang dituntut untuk bijak dalam memilih tayangan dan tetap mendampingi anak dalam menerima informasi, agar televisi men- jadi sumber edukasi dan informasi yang bermanfaat. -o Hana Rosila Mahasiswi Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogya. Workshop Pengembangan Keprofesian 2009. SEKRETARIS Dinas Pendidikan Permen PAN dan RB No 16 tahun Kabupaten Sleman, Halim Sutono SH menyampaikan beberapa kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman terkait dengan Pengembangan Kepro- fesian Berkelanjutan (PKB) bagi guru pada acara workshop bertajuk 'Work- shop Pengembangan Diri, Publikasi Ilmiah dan Karya Inovatif Berkelanjutan Tahun 2017' yang dilaksanakan di Hotel Prima SR, dalam dua gelombang. Gelombang I dilaksanakan 17-19 Mei 2017, diikuti 40 guru SMP. Sedangkan gelombang Il dilaksanakan 22-24 Mei 2017, diikuti 40 guru SD. Kegiatan ini merupakan program fa- silitasi bagi guru dalam mengem- bangkan keprofesiannya melalui PKB yang merupakan salah satu bagian penting dalam proses Pengembangan Profesi Guru Pembelajar (PPGP). Oleh karena itu, kegiatan PKB harus men- dukung kebutuhan guru dalam mening- katkan praktik keprofesian guru dan fokus pada pemenuhan dan pengem- bangan kompetensi guru, untuk men- dukung pengembangan karimnya dalam rangka mengoptimalkan peran guru da- lam mencetak generasi cerdas dan kompetitif, sesuai dengan amanat PKB terdiri dari tiga unsur, yaitu pe- ngembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif. Adapun bentuk pengembangan diri meliputi diklat fung- sional dan kegiatan kolektif guru yang dilaksanakan dalam KKG untuk jenjang SD atau MGMP untuk jenjang SMP. Sedangkan publikasi ilmiah meliputi karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk hasil penelitian, tinjauan ilmiah, buku, modul, dan sejenisnya. Dan karya inovatif meliputi penemuan teknologi tepat guna, penciptaan karya seni, pembuatan/modifikasi alat pem- belajaran dan pengembangan penyu- andar, pedoman, soal dan se- sunan jenisnya. Dan mulai tahun 2017, Penilaian Angka Kredit (PAK) bagi guru akan di- lakukan setiap tahun. Untuk itu, guru di- tuntut untuk mau, mampu dan beretika dalam mengembangkan keprofesian- nya. -o Widayati MPd Guru SMPN 1 Turi, Sekretaris Forum Guru Sleman Menulis, Peserta Workshop. OPINI Politik Pembinaan Pancasila Ser ETELAH hampir setengah tahun, sejak pertama kali mewacanakan pemben- tukan Unit Kerja Presiden bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKPPIP) pada Desember 2016, akhirnya Presiden Joko Widodo menerbitkan dasar hukum bagi pembentukan lembaga tersebut. Presiden menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2017 ten- tang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila pada 19 Mei 2017 dan diundangkan empat hari kemudian (23/5). giran ideologis yang selama ini berlangsung se- cara diam-diam. Banyak pihak melihat bahwa rezim pascareformasi sebenarnya 'kecolongan' dalam perebutan ruang publik di kalangan gene- rasi muda dalam hal ideologisasi. Lembaga-lem- baga pendidikan telah banyak disusupi doktrin- doktrin anti-Pancasila. Perlu mendapat catatan mula bahwa Presiden akhirnya menggunakan term 'pembinaan bukan 'pemantapan', Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedua term tersebut memiliki tekan- an yang sedikit berbeda. Pemantapan cenderung untuk peneguhan agar kukuh, kuat, dan tidak goyah. Sedangkan pembinaan lebih berorientasi pada tindakan penyempurnaan untuk hasil yang lebih baik. Politik Simbol Di luar perspektif leksikal tersebut, penggu- naan kata 'pembinaan' sebagai substansi tugas UKPPIP mengingatkan kita pada Badan Pembi- naan Pendidikan dan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) yang dibentuk oleh Presiden Presiden Soeharto yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 10 Tahun 1979. BP7 sepanjang pemerintahan Soeharto memikul tugas utama sebagai tangan kanan Presiden dalam pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Mulai dari konsep hingga implementasi. Seba- gaimana jamak diketahui, BP7 dibubarkan oleh MPR melalui Ketetapan No XVIII/MPR/1998. Dilihat dari perspektif politik simbol, Presiden Jokowi tampaknya sedang ingin membang- kitkan kembali ghirah ber-Pancasila seba- gaimana dilakukan Pemerintah Orde Baru. Sebagai catatan tambahan, dalam sebuah perte- muan dengan pemimpin redaksi berbagai media massa di Istana belum lama ini, Presiden juga menggunakan diksi 'digebuk', seperti yang juga digunakan Soeharto, dalam merespons wacana kebangkitan komunisme di Indonesia belakang- S EPANJANG perjalanan sistem ke- tatanegaraan di Indonesia yang terhi- tung sejak kemerdekaan Republik Indonesia hingga saat ini, MPR merupakan satu dari sekian lembaga negara yang mendapatkan banyak sorotan publik oleh karena kedudukan dan kewenangannya dalam sistem ketatane- garaan Indonesia. Mulai sejak awal pemben- tukannya, MPR sengaja didesain pendiri bangsa untuk menjelma sebagai rumah rakyat. Penjelmaan rakyat dan tempat seluruh rakyat untuk bermusyawarah dalam mengambil segala keputusan yang berhubungan dengan kepen- tingan publik. Seiring perkembangan waktu, desain kelem- bagaan dan kewenangan MPR yang demikian itu akhirnya 'digugat' dengan alasan untuk menyudahi penyelewengan kekuasaan yang di- lakukan MPR. Serta sebagai upaya mewujudkan demokratisasi dan check and balances antarlem- baga negara di Indonesia. Melalui Sidang Tahunan 2001, terjadilah dekonstruksi terhadap kelembagaan dan kewenangan MPR yang mem- buatnya tidak lagi diposisikan sebagai lembaga tertinggi negara, pelaksana tunggal kedaulatan rakyat. Halili Diawal-awal tahun pasca terjadinya dekon- struksi tersebut, terlihat bahwa publik 'agak' ter- puaskan dengan tidak adanya lagi penyeleweng- an kekuasaan yang dilakukan oleh MPR dan mekanisme check and balances antarlembaga negara pun mulai terbangun dengan baik. Namun begitu dinamisnya dinamika ketatane- garaan di Indonesia, beberapa permasalahan se- bagai akibat dari dekonstruksi tersebut justru bermunculan. Pertama, kelembagaan MPR kini menjadi kelembagaan yang ada namun seolah- olah tidak ada. Kedua, keanggotaannya yang se- makin tidak representatif oleh karena DPR seba- gai unsur vital dalam keanggotaan MPR kini mulai kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Tidak hanya itu, anggota DPD yang notabenenya merupakan bagian dari keanggotaan MPR pun semakin kehilangan hakikatnya sebagai perwa- kilan daerah. Karena keanggotaannya saat ini dapat diisi orang berunsurkan partai politik. Ketiga, ketidakjelasan hubungan antara MPR an ini. Di titik ini, kita harus mengingatkan Peme- rintahan Jokowi bahwa pembinaan Pancasila di era ini tidak mungkin dilakukan dengan cara merepetisi pola-pola represif dan indoktrinatif seperti yang dilakukan rezim Soeharto. Pendekatan, strategi, dan pola pembinaan Pancasila harus dikontekstualisasikan dengan perubahan dan keterbukaan politik demokratis yang kini sedang berlangsung. BHINNEKA TUNGGAL IKA Publik tetap harus membaca langkah Presiden Jokowi sebagai sikap dan kebijakan politik un- tuk menjawab tantangan kontemporer ideolo- gisasi Pancasila. Di tengah penguatan politik identitas sebagai konsekuensi logis dari kele- mahan tatakelola politik demokratis oleh peme- rintahan-pemerintahan pasca 1998.Terhadap ke- bijakan politik tersebut, ada dua catatan pendek. Peminggiran Ideologis Pertama, Presiden Jokowi dan pemerintahan- nya harus menjadikan UKPPIP sebagai instru- men sekaligus momentum mengatasi peming- Menatap Masa Depan MPR Harry Setya Nugraha dan Presiden dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat. Keempat, setiap lembaga negara kini merupakan pelaksana kedaulatan rakyat. Akibatnya tidak jarang menimbulkan gesekan/- konflik antarlembaga negara (bukan sengketa kewenangan lembaga negara) yang sampai hari ini terus terjadi dan belum ada lembaga yang se- cara konstitusional memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya. Sedikitnya penulis mencatat telah terjadi 6 kali konflik antarlembaga negara yang penyele- saiannya tidak dilakukan berdasar konstitusio- nal yang jelas atau tidak diselesaikan oleh lem- baga yang secara konstitusional memiliki kewe- nangan untuk hal tersebut. Beberapa di an- taranya pada tahun 2009, terjadi konflik lemba- ga negara antara BPK vs BPKP mengenai Sri Mulyani dan Bank Century. Pada tahun 2010 an- tara LPSK vs Polri dalam kasus Susno Duaji. Selanjutnya, KPK vs Polri (Cicak vs Buaya tahun 2008, 2012 dan 2015). Konflik antara DPR vs Presiden di tahun 2014 berkenaan dengan rencana DPR untuk mengajukan hak interpelasi kenaikan harga bahan bakar minyak kepada Presiden Jokowi yang kemudian ditanggapi Presiden dengan melarang menteri kabinet dan jajaran menteriannya untuk menghadiri rapat dengan DPR. Juga antara MK vs MA, Polri, Kejaksaan dan KPK (2015) kare- na lembaga tersebut tidak melak- sanakan putusan MK. Terakhir (2016) konflik antara BPK vs KPK berkenaan dengan perbe- daan sikap keduanya atas hasil audit pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pem- prov DKI "KEDAULATAN RAKYAT" HALAMAN 14 Berpikir Ulang Berbagai permasalahan terse- but membuat kita harus mulai berpikir ulang untuk melakukan pembenahan terhadap desain Survei Setara Institute pada tahun 2015 de- ngan responden siswa-siswa 114 SMA/sederajat di DKI mengirimkan indikasi bahaya bagi ideolo- gisasi Pancasila. Di antara sinyalnya, 9,5% re- sponden setuju dengan perjuangan ISIS dan 7,3% mendukung penggunaan kekerasan dalam memperjuangkan keyakinan. Bahkan, 8,1% mendukung penggantian Pancasila sebagai da- sar negara dan 8,5% setuju Pancasila diganti de- ngan agama tertentu. Kedua, UKPPIP harus dijauhkan dari agenda politisasi Pancasila dengan menjadikannya seba- gai alat politik praktis. Dalam konteks politik, UKPPIP juga Pekan Pancasila 2017 dan Kep- pres No 24/2016 yang terbit tahun lalu harus dibaca juga sebagai jawaban politik atas serang- an yang secara bertubi-tubi mengarah kepada dirinya dan istana. Serangan pada Jokowi dan istana serta propaganda-propaganda lain telah diberondongkan kelompok anti-Jokowi dalam lima tahun terakhir. Situasi tersebut diperburuk pascakasus Ahok. Hal itu berpontensi mendele- gitimasi Jokowi secara politik. Presiden tidak mungkin dan tidak boleh diam, bukan demi dirinya, tapi demi Indonesia yang sudah diba- ngun oleh para pendiri negara sebagai negara 'satu untuk semua, semua untuk satu'. Dalam konteks itu, agenda pembinaan Panca- sila tidak boleh menjadi alat politik praktis.. Indikatornya minimal dua. (1) UKPPIP bukan hanya pos bagi para elite politik juga intelektual pendukung. (2) Pembinaan Pancasila harus di- jauhkan dari propaganda negara untuk melabeli semua yang berseberangan dengan pemerintah sebagai 'anti-Pancasila'. - o *)Halili MA, Pengajar Ilmu Politik di Universitas Negeri Yogyakarta dan peneliti di Setara Institute for Democracy and Peace. pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia. Khususnya desain pelaksanaan kedaulatan rak- yat yang dilakukan MPR berkaitan dengan ke- dudukan kelembagaan dan kewenangannya da- lam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini menjadi penting. Secara filosofis dan historispun, fakta sejarah sebenarnya membuktikan, sejak awal pembentukannya hingga saat ini, MPR belumlah samasekali menjelma menjadi lemba- ga sebagaimana diinginkan pendiri bangsa saat pembentukannya. Perlu menjadi catatan bahwa dalam rangka melakukan pembenahan terhadap kedudukan kelembagaan dan kewenangan MPR dalam sis- tem ketatanegaraan Indonesia, kita harus be- rangkat dari titik awal bagaimana kelembagaan MPR ketika itu dibentuk. Yakni ide dasar faham cita negara integralistik/kekeluargaan serta se- mangat antiindividualistik, liberalisme dan demokrasi Barat yang disuarakan pendiri bangsa sejak awal pembentukan negara. Kemu- dian diharmonisasikan dengan dinamika kelem- bagaan negara dan ketatanegaraan Indonesia saat ini. -o *) Harry Setya Nugraha SH MH, Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH Universitas Islam Indonesia. Pojok KR Kebhinekaan bangsa Indonesia selalu diuji. - Ujian yang mendewasakan. *** Ada yang menilai, Muhammadiyah kurang militan. -- Kritik itu sehat, menyehatkan. *** Dongkrak KB pria, tersedia insentif Rp 1 juta. -- Asas sukarela tetap berlaku. Berabe SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486. Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945. Perintis: H Samawi (1913-1984) M Wonohito (1912-1984). Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008) Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisaris Utama: Drs HM Romli. Direktur Utama: dr Gun Nugroho Samawi. Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos. Xadaulatan Rakyat Pemimpin Umum: dr Gun Nugroho Samawi. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Drs Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Drs Sihono HT, H Soeparno S Adhy, Drs Widyo Suprayogi, Dra Esti Susilarti MPd, Yon Haryono Hadi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Herry Sugito, Drs Jayadi K Kastari, Sutopo Sgh, M Arief Budiarto, Subchan Mustafa, Sulistyo Sutopo, Drs Hasto Sutadi, Eko Boediantoro, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H Chaidir, M Sobirin, Linggar Sumukti, Agung Purwandono, Riyana Ekawati SIKom, Wahyu Priyanti SH, Ardhi Wahdan SPdi, Fotografer: Effy Widjono Putro, Franz Boedi Sukarnanto, Surya Adi Lesmana. Grafis: Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin. Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. Kepala TU Langganan: Purwanto Hening Widodo BSc, Telp (0274)- 565685 (Hunting) Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274)-565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com. Langganan per bulan termasuk Kedaulatan Rakyat Minggu... Rp 65.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris Cilik (min. 3 baris, maks, 10 baris). Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm.. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks, 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10% Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta, 55232. Fax (0274)-563125, Telp (0274)-565685 (Hunting) Alamat Percetakan: Jalan Raya Yogya-Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274)-496549 dan (0274)-496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogya.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio: KR Radio 107.2 FM. Bank: Bank BNI Rek: 003.044.0854 Cabang Yogyakarta. Perwakilan dan Biro: Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529, Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Alfons Suhadi, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792, 8-448622. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP, Wakil Kepala Biro: Sukaryono BA Surakarta: Jalan Bhayangkara No. 13, Surakarta 57141, Telp/Fax (0271) 718015. KepalaPerwakilan: Dra Hermin Lestari, Kepala Biro: Qomarul Hadi. Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 6222 44/Fax (0281) 621797. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Kepala Biro: Edhi Romadhon. Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti. Magelang: Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552, 362502. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha. Purworejo: Jalan Veteran Blok A Kav. 6, Purworejo Plaza, Telp/Fax (0275) 321848, Kepala Perwakilan: Suprapto SPd, Kepala Biro: Gunarwan. Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suyatno, Kepala Biro: R Agussutata. Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562, 394707. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Kepala Biro: Y Agus Waluyo Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas. SABTU WAGE, 3 JUNI 2017 (8 PASA 1950) Color Rendition Chart Trump Keluar dari Kesepaka WASHINGTON: Presiden Amerika Serikat D nyatakan keluar dari Kesepakatan Paris yang m nai upaya mengatasi pemanasan global, Juma Trump kesepakatan iklim itu buruk dan merugik ngurangi daya saing AS di bidang ekonomi terha termasuk China, India dan Eropa. Trump beralasan dirinya menjadi presiden, k rakyat Pittsburgh, bukan Paris. Perjanjian iklim mengganggu kebijakan America First yang dija Trump tersebut dikritik oleh berbagai negara, te Jerman, Kanada, Fiji dan Italia. Mereka meng katan Paris tidak bisa dirundingkan ulang dan m dak memikirkan masa depan. Barack Obama ju putusan Trump. SELINTAS INTERNAS Kaisar Jepang Boleh Tur TOKYO: Majelis Rendah Jepang mengesa Undang Undang (RUU) yang mengizinkan Ka mundur serta menyerukan perdebatan me perempuan di dalam Kekaisaran Jepang yang (2/6). Sebelumnya selama dua abad, tidak a yang lengser. RUU tersebut mulai dibahas setelah Kaisan usia 83 tahun menyatakan keinginannya untull lah berkuasa selama hampir tiga dekade. Kell lengser, Putra Mahkota Pangeran Naruhito aka gantikan ayahnya. Akihito ingin istirahat setelah jantung dan berjuang melawan kanker pros pekan depan akan disahkan oleh Majelis Tingg MA Ancam Penjarakan CARACAS: Mahkamah Agung Venezuela memenjarakan pemimpin oposisi Henrique Ca membiarkan demonstran memblokade jalan Miranda, Jumat (2/6). Capriles adalah Gubernu Presiden Nicolas Maduro meminta aparat r daya upaya untuk menghalangi rencana d blokade jalan. Aksi protes terjadi terus meneru jak 1 April lalu dan telah menewaskan 60 jiwa. 44 Migran Niger Tewas K AGADEZ: Sedikitnya 44 migran asal Nige hausan di Gurun Sahara, Jumat (2/6). Insiden bil yang mereka tumpangi rusak di tengah-te yang panas. Korban bepergian dari Agadez di Niger me Sahara merupakan kawasan yang terkena penyelundupan manusia di Afrika. Korban adalah perempuan dan anak-anak. Sedikitnya hasil diselamatkan oleh tentara Niger. PANG SUSAN Galang Dana SETELAH mengikuti perlom- baan lari maraton di Chicago, Amerika Serikat, tahun lalu, Susan Meilani Bachtiar beren- cana melakukan hal yang sama di Berlin, Jerman untuk meng- galang dana. Dana yang terkumpul akan disalurkan un- tuk membantu mendis- tribusikan imunisasi ke pelosok Indonesia. Maraton dengan tujuan sosial memberinya "beban" yang jadi pele- cut agar bisa kuat berlari sejauh 42 km. Susan Meilani Bachtiar Susan baru menantang diri sendiri mengikuti perlombaan maraton dua tahun silam gara-gara ingin mencon- treng salah satu bucket list. "Saya suka lari, saya ingin coba KR-Twitter PCMS Rilis "Kedua lagu dilihat di Youtub MENYEMARAKKAN Ramadan, Purwa Caraka Mu- sic Studio (PCMS) Yogyakarta merilis lagu 'Allah Tuhanku' dan Ibu'. Dua lagu ciptaan Novita Yamin yang dikemas dalam aransemen musik religi oleh Johanes Purba itu dinya- murid nyikan sejumlah PCMS. Mereka menamakan diri Novita Family. FA Novi bersama Novita Family siun televisi di azan Magrib. Vi buat di Mas UGM," kata Bra PCMS, Novita yanti SE, kepac tornya, Jalan M Kembali 126, SI (1/6).