Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

2cm SELASA LEGI, 29 AGUSTUS 2017 (7 BESAR 1950) TAJUK RENCANA Fenomena Korupsi Dirjen Hubla Budiono, tidaklah sulit bagi pe- nyidik mengembangkan kasus ter- sebut. Setidaknya, dengan adanya pengakuan dari tersangka, akan lebih mudah bagi penyidik mem- proses lebih lanjut kasus suap ini, berikut mengungkap siapa saja yang terlibat. Kita masih ingat betul semasa Orde Baru, praktik korupsi dibungkus dengan terminologi yang indah, seperti uang terima kasih dan sebagainya. ADA fenomena menarik dalam ka- sus suap Rp 20 miliar lebih yang melibatkan Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Antonius Tonny Budi- ono. Sesaat setelah ditetapkan seba- gai tersangka, Tonny mengakui terus terang khilaf dan melanggar aturan. Namun ia memastikan bahwa uang yang diterimanya digunakan untuk kepentingan sosial, tidak untuk dirinya. Ia menyebutnya sebagai dana operasional yang diterima dari rekanan. Dikatakan uang tersebut bukanlah suap melainkan sebagai ucapan terima kasih. Sekilas, pernyataan Tonny ada be- narnya. Pernyataan tersebut menge- sankan ia tidak paham itu suap atau bukan, sehingga secara implisit ber- harap agar masyarakat memak- luminya. Terjaringnya Tonny dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK memang cukup mengejutkan, meng- ingat ia dikenal punya integritas dan sarat prestasi. Terlepas yang bersangkutan pa- ham atau tidak tentang pengertian suap, KPK telah mengkualifikasikan perbuatannya memenuhi unsur delik korupsi sehingga menetapkannya se- bagai tersangka. Tidakla terlalu sulit bagi KPK untuk mengusut ka- sus tersebut, apalagi Tonny meng- akui telah khilaf dan melanggar aturan. Inilah perbedaannya dengan ko- rupsi lainnya. Biasanya, dalam ka- sus korupsi yang melibatkan pejabat negara, orang yang dituduh sebagai tersangka buru-buru membantah dan menyampaikan berbagai dalih bahwa dirinya tidak melakukan ko- rupsi. Kata-kata yang sering diucap- kan tersangka korupsi antara lain: tidak sepeser pun uang mengalir ke dirinya. Padahal, batasan korupsi ti- dak sebatas memperkaya diri sendiri, melainkan juga orang lain. Kembali pada pengakuan Tonny Akrabba Pikiran Pembaca Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi 1 tanggung jawab penulis. TEKNOLOGI informasi bisa berdampak positif maupun negatif. Hoax merupakan salah satu dampak negatif. Pada saat semua orang mem- butuhkan informasi, hoax harus di- waspadai, karena hoax akan menjeru- muskan kita pada informasi yang salah, bahkan dapat membahayakan diri kita dan orang lain. Generasi saat ini disebut generasi Z. Generasi Z adalah mereka yang lahir tahun 1995-2005. Disebut juga dengan iGeneration atau generasi internet. Mereka seolah tidak dapat dipisahkan dengan gadget, sehingga dibutuhkan cara agar mereka dapat memahami dan membedakan antara hoax dan in- formasi. Generasi Melek Literasi Keluarga menjadi bagian paling dekat dengan kehidupan mereka. Oleh sebab itu, penting kiranya pema- KPK tentu mengejar bukti formal, apapun istilahnya, bila memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, statusnya akan dinaikkan menjadi penyidikan dan kemudian menen- tukan tersangkanya. Penangkapan Tonny Budiono telah melalui proses cukup panjang, bukan spontan, se- hingga kita sangat yakin, sangkaan KPK bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kemudian tersangka meng- aku tidak tahu bahwa tindakannya masuk kategori korupsi, tidaklah da- pat menghapus unsur pidananya. Ini berkaitan dengan asas hukum bah- wa semua orang dianggap tahu un- dang-undang, meski dalam kenyata- annya belum tentu tahu. Bila asas ini tidak diterapkan, niscaya semua orang yang bermasalah dengan hukum akan menggunakan dalih ti-. dak tahu undang-undang dengan ha- rapan terlepas dari jeratan hukum. Sekalipun demikian, hakim bisa saja mempertimbangkan ketidaktahuan orang tersebut sehingga melanggar hukum, sebagai pertimbangan yang meringankan. FILM merupakan media pembela- jaran audio visual yang dapat di- jadikan sarana mentransfer nilai pendidikan karakter. Film yang diputar tentunya film edukatif. Namun keberadaan film edukatif saat ini sangatlah minim dari segi kuantitas. Kita sangat yakin, tak hanya Tonny Budiono yang terlibat dalam kasus suap terkait perizinan dan pe- ngadaan proyek-proyek di lingkung- an Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2016-2017. Ini sejalan dengan teori korupsi yang se- lalu dilakukan secara bersama--un- tuk tidak menyebut berjamaah. -c Komunitas yang beranggotakan guru baik dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK maupun SLB telah berkiprah sejak tahun 2016. Guru yang menjadi anggota komunitas ini berasal dari Gunungkidul, Sleman, Bantul, Kulonprogo dan Kota Yogya- karta. Komunitas ini juga aktif mela- kukan pertemuan rutin minimal sekali setiap bulan dengan berbagai materi. haman literasi dapat dimiliki dan dite- rapkan pada setiap keluarga masing- masing. Sebagai orang tua tentu me- miliki tanggung jawab besar terhadap perkembangan dan perilaku anak di lingkungan, baik lingkungan yang nyata maupun lingkungan maya. Pembelajaran Lewat Film Banyak hal yang perlu diketahui tentang literasi oleh setiap anggota keluarga, seperti mengecek kebenaran sumber informasi, membiasakan tidak asal share, tidak mudah terprovokasi, dan bisa juga bergabung dalam grup diskusi anti hoax. Dengan demikian keluarga menjadi kunci untuk mewu- judkan melek literasi pada generasi mendatang. Karena generasi hebat akan melahirkan generasi terbaik di masa yang akan datang. -c Abdul Wahid Aziz Pustakawan ware untuk proses editing. Film pen- dek yang diproduksi memanfaatkan peralatan yang difasilitasi Balai Tekkomdik DIY. Dalam proses syuting film pendek, pemerannya terdiri guru, siswa dan masyarakat umum. Film pendek yang telah diproduksi oleh komuni- Komunitas Film Pendek dari Balai tas ini digunakan dalam pembela- Teknologi Komunikasi Pendidikan jaran di sekolah. Film yang diproduk- (Balai Tekkomdik) DIY berusaha si berdurasi kurang dari satu jam, menjawab permasalahan tersebut. dikemas secara menarik bahkan de- Salah satu misi komunitas ini yakni ngan nuansa humor. Hal ini bertu- mendorong guru sebagai pendidik juan agar anak-anak terhibur sekali- untuk menjadi pembuat film pendek gus menyerap pesan-pesan edukatif edukatif. Hal ini juga bertujuan un- secara tidak langsung namun tuk memberikan wadah bagi guru agar dapat membuat film pendek un- tuk anak-anak yang memuat nilai karakter luhur dan budaya bangsa. mengena. Beberapa film pendek yang telah diproduksi oleh komunitas ini di an- taranya berjudul Ginta, Warnet dan Flu Burung. Film yang diproduksi mengangkat isu-isu sosial yang se- dang hangat saat ini, sehingga da- pat dijadikan sarana sosialisasi di lingkungan sekolah maupun masya- rakat. Komunitas ini bukan hanya mem- buat film pendek secara berkelompok. Tapi secara individual juga aktif mem- buat berbagai video pembelajaran menggunakan gadget. Video dibuat variatif sesuai kreativitas masing-ma- sing anggota. Hasilnya dibagikan Materi yang diberikan mulai dari teknik penulisan skenario, pengam- bilan gambar hingga editing video. gratis kepada anggota komunitas Pemateri bukan hanya men- datangkan film maker dari luar ko- munitas, namun juga memaksi- malkan guru anggota komunitas ini yang memiliki kompetensi mumpuni di bidang video maker. Anggota ko- munitas juga saling berbagi ilmu dan pengalamannya serta berbagi soft- yang nantinya dapat digunakan membantu proses pembelajaran di se- kolah masing-masing. -c Agung Vendi Setyawan SPd SD Guru SDN Tamanan 2 Kalasan, Sleman, Anggota Komunitas Film Pendek Balai Tekkomdik DIY. OPINI Akhir Hak Angket ISADARI atau tidak atau tepatnya D disengaja ataupun tidak, kita sering- kali salah menentukan mana sebab dan mana gejala dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akibatnya, obat yang ditawarkan hanya mampu menyembuhkan sesaat bahkan terkadang tidak menyembuhkan sama sekali, justru mendatangkan penyakit baru. Contoh yang cukup relevan dalam kehi- dupan sehari-hari misalnya, seseorang yang menderita sakit perut karena diare. Maka sakit perut itu hanyalah gelajanya saja, sebab yang mustinya diobati adalaiarenya. Apabila yang diobati sakit perutnya dapat dipastikan tidak akan berdampak apa-apa terhadap penyakit yang diderita orang tersebut. Di dalam kehidupan bernegara dan ber- bangsa di negeri kita, beberapa bulan lalu kita dengar rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk panitia angket untuk me- laksanakan hak angket kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski menda- pat penolakan dari berbagai kalangan namun panitia angket dengan kekuatan yang dimi- likinya memilih bersikap 'tuli' terhadap peno- lakan tersebut. Hasil kerja dari panitia angket yang dirilis beberapa hari lalu menyimpulkan bahwa terdapat beberapa kelemahan yang dimi- liki KPK. Karenanya KPK harus dikuatkan kembali de- ngan melakukan perubahan terhadap undang- undang KPK. Salah satu usul penguatan agar KPK tidak menjadi lembaga super body yang liar' (menurut pandangan panitia angket) maka harus ada pengawasan permanen terhadap kelembagaan KPK, pengawasan itu dilakukan lembaga rakyat yaitu DPR. DPR bisa saja lupa atau berpura-pura lupa bahwa salah satu lem- baga survey pada tahun 2016 lalu menyatakan bahwa DPR adalah lembaga negara terkorup di- negeri ini? Bagaimana mungkin kita memper- cayakan KPK kepada lembaga yang seharusnya menjadi target utama pengawasan KPK? Atau meminjam istilah Tan Malaka, tuan rumah ti- dak mungkin berdamai Sejak awal, sesungguhnya tujuan akhir keber- adaan hak angket ini sudah terbaca, tidak lain ONFERENSI Nasional Pendidikan Bencana tahun 2017 yang diselengga- rakan di Univeritas Muhammadiyah Magelang pekan lalu, seharusnya mendapatkan perhatian insan pendidikan di Indonesia. Apalagi data Bank Dunia menyebutkan 76% se- kolah di Indonesia berada di daerah rawan gem- pa. Data indeks risiko bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis ada 322 kabupaten/kota dari seluruh Indonesia me- miliki indeks risiko bencana tinggi atau sekitar 65%, dan 174 kabupaten/kota memiliki risiko bencana sedang. Tidak ada kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki kelas risiko rendah ter- hadap ancaman bencana. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah mencatat dana yang dibu- tuhkan untuk perbaikan Sekolah dari SD hing- ga SMA akibat gempa DIY-Jateng tahun 2006 Rp 189.179.370.000. Dana sebesar itu hanya un- tuk sekolah Muhammadiyah, belum lagi jika di- tambahkan sekolah negeri dan sekolah swasta lain, betapa besar kerugian materi dan non ma- teri akibat kejadian bencana. Data di atas se- harunya menyadarkan kita, sebagian besar ma- syarakat termasuk anak-anak yang bersekolah berdampingan dengan risiko bencana, dengan kesadaran tersebut pada tingkat lembaga pen- didikan (sekolah) harus mulai melakukan langkah-langkah antisipasi untuk pengurang- an resiko bencana. Despan Heryansyah kecuali pelemahan KPK (atau bahkan pem- bubaran) melalui perubahan UU KPK. Membuat KPK lumpuh dan tak dapat bekerja melalui peraturan perundang-undangan bukan hal yang sulit apalagi mustahil bagi banyak ahli di Indonesia. Kita masih ingat tentang tulisan, David Cohen dalam penelitiannya berjudul Intended to Fail. David Cohen menegaskan bah- wa sejak semula pembentukan pengadilan HAM di Indonesia memang sudah direncanakan un- Sekolah Aman Sekolah adalah tempat bagi generasi masa de- pan merajut cita-cita, maka sekolah harus di- rancang seaman mungkin. Kesadaran ini pen- ting dibangun oleh pelaku pendidikan, karena bencana kadang datang tidak dapat diduga. Ada tiga pilar utama untuk membentuk sekolah aman bencana. Pilar pertama fasilitas aman bencana. Data menunjukkan banyak fasilitas se- kolah yang rentan terhadap bencana, Sekolah dibangun tanpa mempertimbangkan faktor ke- amanan terhadap bencana. Ketika sekolah su- dah berdiri seperti sekarang ini untuk melaku- KPK VS PANITIA ANGKET 7132 KR-JOKO SANTOSO tuk gagal. Terbukti hingga hari ini, semua pelanggar HAM berat masa lalu lepas dari tang- gung jawab pidana. Kita semua memahami, bahwa hal ini bukan- lah yang pertama kalinya DPR mengambil langkah untuk melemahkan KPK. Sejak zaman pemerintahan Presiden SBY, DPR sudah bebe- rapa kali mengusulkan perubahan terhadap UU KPK, namun Presiden SBY beberapa kali pula menolaknya, tentu saja atas tekanan' masyara- kat. Begitu halnya dengan Presiden Jokowi, pertengahan tahun lalu sempat gencar usul per- ubahan terhadap UU KPK, namun lagi-lagi presiden menolak. Rupanya DPR pun tidak ke- Sekolah Aman Bencana Arif Jamali Muis kan perbaikan gedung tentu memakan dana yang tidak sedikit. Karenanya yang bisa di- lakukan adalah memperbaiki hal-hal kecil seperti meja kursi yang aman, tempat almari, pintu dan lain-lain agar anak-anak aman da- lam bersekolah. Pilar kedua manajemen sekolah aman bencana. Sekolah adalah tempat terlama setelah rumah bagi anak-anak menghabiskan waktu. Ketika terjadi bencana dan mereka ber- ada di sekolah maka menjadi tanggung jawab sekolah untuk melakukan penyelamatan. Karenanya kepala sekolah, guru dan warga se- kolah harus paham apa yang harus dilakukan. Harus mulai disusun panduan - panduan atau SOP oleh sekolah untuk melakukan sosialisasi hingga melakukan kegiatan simulasi secara berkala. Manajemen sekolah aman bencana pa- da akhirnya dapat menjadi budaya dan mem- bentuk karakter warga sekolah dalam mengha- dapi bencana. Pilar ketiga kurikulum. Pen- didikan pengurangan risiko bencana di sekolah sudah selayaknya masuk dalam kurikulum pembelajaran di kelas, tentu tidak dengan memunculkan mata pela- jaran baru, akan tetapi terintegrasi melalui mata pelajaran yang sudah ada. Misalkan mata pelajaran IPS, IPA, Agama dan mata pelajaran yang lainnya. Guru harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang kebencanaan agar mampu meng- kaitkan mata pelajaran yang dia- jarkan dengan kejadian bencana. Pengintegrasian pemahaman keben- canaan ke dalam mata pelajaran pen- ting agar siswa tidak terbebani de- ngan materi baru. Kesadaran Memulai Dalam forum diskusi saat konfer- ensi terlontar bahwa persoalan kru- sial dari implementasi pendidikan "KEDAULATAN RAKYAT" HALAMAN 12 habisan akal, dibentuk panitia angket untuk menelurusi kinerja KPK selama ini, yang ingin terlebih dahulu menciptakan opini publik bahwa KPK banyak melakukan kesalahan, hingga harus diperbaiki. Untungnya rakyat masih banyak yang waras, hingga tidak terpengaruh apa-apa atas opini yang coba diciptakan oleh DPR. Pada satu titik, kita beruntung karena meski- pun negara kita menganut sistem presidensiil, namun dalam hal pembentukan undang-un- dang tidak diterapkan model presidensiil murni seperti halnya di Amerika. Di Amerika, meski presiden memiliki hak veto, pembentukan un- dang-undang diserahkan sepenuhnya kepada legislatif. Presiden hanya berhak menandata- ngani atau memveto undang-undang usulan le- gislatif. Jika sistem seperti itu yang kita terap- kan di Indonesia, kita tidak tau sudah jadi apa Indonesia saat ini. Akhirnya, kita percayakan sepenuhnya komitmen presiden terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Lagi-lagi kita beruntung karena memiliki presiden yang bebas dari catatan kelam masa lalu, sehingga membuatnya tidak pernah takut memberantas korupsi di Indonesia. Seberapa keraspun usaha DPR un- tuk melemahkan KPK melalui perubahan UU KPK, jika presiden mengatakan "tidak", maka pelemahan tidak akan pernah terjadi. Terkecuali jika ada lobby-lobby politik di be- lakang layar, yang memaksa presiden untuk melakukannya. -c *) Despan Heryansyah, Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Syarat Menulis Opini Para penulis yang terhormat, Redaksi hanya akan memperhatikan tulisan artikel/opini yang dikrim ke opinikr@gmail.com dengan disertai CV dan copy identitas diri. Panjang tulisan sekitar 3.700 karakter atau 600 kata. Demi kelancaran bersama, tidak melayani pengiriman ke akun pribadi. Terima kasih bencana ini adalah pertama kesadaran para pe- ngelola pendidikan yang masih minim tentang risiko bencana. Kalaupun ada yang melak- sanakan kebanyakan karena ada proyek dari pe- merintah. Kedua persepsi bencana adalah takdir Allah yang harus diterima dengan ikhlas dan sabar. Sekalipun kehendak Allah akan tetapi usaha pencegahan dan pengurangan risiko bencana adalah perintah Allah juga. Saatnya, lembaga pendidikan harus meng- inisiasi sendiri program-program sekolah aman bencana tanpa harus menunggu instruksi dari pemerintah atau lembaga lain. Sekolah secara mandiri dapat memulai melakukan langkah- langkah kecil menerapkan sekolah aman benca- na, dan banyak lembaga - lembaga baik peme- rintah (BNPB/BPBD) maupun ormas dan LSM yang siap membantu. Tentu berdosa bagi kita jika terjadi bencana saat anak-anak di sekolah, mengalami musibah karena kita tidak sigap me- lakukan antisipasi padahal sangat mungkin itu dilakukan. -C *) Arif Jamali Muis, Wakil Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pojok KR KPK kembangkan kasus korupsi Dirjen Hubla. - Tak mungkin hanya libatkan satu orang. *** Warga diminta jeli pilih hewan kurban. - Pemerintah juga harus jeli mengawasi. *** Penambangan ilegal berdalih pemerataan lahan. - Ada saja ulah investor nakal. SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486. Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945. Perintis: H Samawi (1913-1984) M Wonohito (1912-1984). Xedaulatan Rakyat Pemimpin Umum: dr Gun Nugroho Samawi. Pemimpin Redaksi/Pehanggung Jawab: Drs Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Drs Sihono HT, H Soeparno S Adhy, Drs Widyo Suprayogi, Dra Esti Susilarti MPd, Yon Haryono Hadi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Herry Sugito, Drs Jayadi K Kastari, Sutopo Sgh, M Arief Budiarto, Subchan Mustafa, Sulistyo Sutopo, Drs Hasto Sutadi, Eko Boediantoro, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H Chaidir, M Sobirin, Linggar Sumukti, Agung Purwandono, Riyana Ekawati SIKom, Wahyu Priyanti SH, Ardhi Wahdan SPdi, Fotografer: Effy Widjono Putro, Franz Boedi Sukarnanto, Surya Adi Lesmana. Grafis: Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin. Berabe Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008) Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisaris Utama: Drs HM Romli. Direktur Utama: dr Gun Nugroho Samawi. Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos. Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta, 55232. Fax (0274)-563125, Telp (0274)-565685 (Hunting) Alamat Percetakan: Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274)-496549 dan (0274)-496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogya.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio: KR Radio 107.2 FM. Bank: Bank BNI-Rek: 003.044.0854 Cabang Yogyakarta. Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. Kepala TU Langganan: Purwanto Hening Widodo BSc, Telp (0274)- 565685 (Hunting) Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274)-565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com. Langganan per bulan termasuk Kedaulatan Rakyat Minggu... Rp 65.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga....Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm.. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman 1: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10% Perwakilan dan Biro: Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja. Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Alfons Suhadi, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792, 8448622. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP Surakarta: Jalan Bhayangkara No.13, Surakarta 57141, Telp/Fax (0271) 718015. KepalaPerwakilan: Dra Hermin Lestari, Kepala Biro: Qomarul Hadi. Banyumas :Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244/Fax (0281) 621797. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Kepala Biro: Edhi Romadhon. Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti. Magelang: Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552, 362502. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha. Purworejo: Jalan Veteran Blok A Kav. 6, Purworejo Plaza, Telp/Fax (0275) 321848. Kepala Perwakilan: Suprapto SPd, Kepala Biro: Gunarwan. Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738, Kepala Perwakilan: Suyatno, Kepala Biro: R Agussutata. Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562, 394707. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Kepala Biro: Y Agus Waluyo. - Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas. SELASA LEGI, 29 AGUSTUS 2017 (7 BESAR 1950) Kabar dari Tanah S JEMAAH Muslimat NU Darul Quran Gunungkidul mer Makkah sekaligus mendapat bingkisan satu per satu... Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel. Kedatangan Istri Dubes RI JEMAAH Muslimat NU Kulonprogo 31 SOC, Minggu (27/8) dikunjungi istri Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Ny Lu'lu'ul Muniroh Agus Maftuh Abegebriel. Kedatangannya disambut hangat oleh je- maah yang dipimpin Karom Alfanuha Yusida dan Sholeh serta Ny Mun Chofidlah Kiromah. (Wid)-e Perbanyak Dzikir, Tadarus dan Kultum MULAI Minggu (27/8) angkutan bus sholawat dihen- tikan, jemaah 'Aisyiyah 31 SOC memanfaatkan waktu dengan perbanyak dzikir, tadarus dan salat berjemaah di mushala hotel. Setiap ba'da salat wajib diisi kultum. Juga diadakan kunjungan kamar untuk cek persiapan Tarwiyah. Menurut karom Suwardi, untuk Tarwiyah di- fasilitasi bus dan makan oleh maktab. (Wid)-e Rakor dengan Maktab KETUA Rombongan (Karom) jemaah Hajar Aswad Kota Yogyakarta 24 SOC, Ust Arman, didampingi para karu Minggu pagi ikut rapat koordinasi dengan petugas kloter dan maktab, untuk membicarakan masalah jad- wal keberangkatan ke Armina. "Jemaah sehat-sehat (Fie)-e saja," Ust Agus Priyanto melaporkan. Ad-Dakwah Mandiri ke Masjidil Haram JELANG wukuf, jemaah Ad-Dakwah Sleman se- cara mandiri ke Masjidil Haram. Thawaf sunah, salat Tahajud, Subuh, syuruq dan duha. Berangkat dari hotel pukul 03.00 WAS. Humas Dr Slamet Widiyanto me- ngabarkan, mulai Minggu siang fasilitas bus pergi pu- lang maktab-Masjidil Haram tak lagi beroperasi. (No)-e Pendalaman Manasikul Haji JEMAAH haji khusus ADzikra/ Terminal Haji Jogja mengikuti pendalaman manasikul haji, 26-28 Agustus. Agendanya, pukul 04.00-04.35 salat tahajud berje- maa 18.15 rama dan H D 115. Araf mer rato tiap KR-Gemilang Isromi Nuari Agnez Mo DIUNDANG oleh Boshe VVIP Club Jogja pada event bertajuk Ulang Tahun ke-11 Boshe VVIP Club', Agnez Mo tampil enerjik di hadap- an ratusan fans, Sabtu, (26/8) dinihari. Agnez tampil sekitar pukul 01.00 WIB. Selain kuali- tas vokal yang mengundang decak kagum, Agnez Mo juga memberikan kejutan dengan rambut pirang keemasan. Penampilan barunya itu serasi dengan bu- sana yang dikenakan. Penyanyi kelahiran Jakarta, 1 Juli 1986, itu mengenakan jumpsuit putih dengan putih-hitam,,pada bagian kaki berpotongan melebar sehingga terkesan seper- ti dress panjang serta aksesori ikat pinggang hitam lebar dengan tiga kalung mutiara yang menghiasi bagian lehernya dan menggunakan se- patu kets putih. K S kha Har gat Haj Ba Se di leh rok ma PANGO da he K m d K AGNEZ Apa Kabar Yo Merawat Kampung Bh UNSUR-UNSUR pembentuk identitas bangsa masih tersimpan dan tersedia banyak di kampung-kampung. Unsur tersebut di an- taranya potensi-potensi yang dimiliki masyara- kat kampung seperti kemandirian budaya, ke- mandirian ekonomi, dan kemandirian sosial. "Fondasi kebangsaan berupa kemandirian, kemajemukan, dan kesatuan bangsa hadir di kampung-kampung. Untuk menuju ke arah itu. perlu diupayakan langkah strategis lebih lanjut agar kampung kebangsaan makin berkembang dan sampai pada cita-cita sosialnya," kata pegiat budaya asal Kotagede, Erwito Wibowo, dalam diskusi 'Merawat Kampung-kampung Bhinneka dan Nir Kekerasan: Membangun Daulat Budaya Indonesia dari Pinggiran' di Aula Dinas Kebudayaan DIY, Jumat (25/8). Menurut Erwito, kampung kebangsaan harus