Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

RABU PAHING, 4 OKTOBER 2017 (13 SURA 1951) TAJUK RENCANA Angin Surga Relokasi Pabrik Taiwan REPUBLIK China atau Taiwan, saat ini sedang melakukan relokasi industri. Melalui kebijakan "The New Southbond Policy" pabrik- pabrik milik pengusaha Taiwan akan dipindahkan ke Asia Teng- gara, termasuk Indonesia. Target relokasi lainnya, Vietnam, Thai- land, Malaysia dan Myanmar. Kebijakan ini sangat dipengaruhi faktor kian melambungnya harga tanah di China daratan dan upah buruh yang makin tinggi. (KR, Senin 2/10). Untuk itu, Taiwan telah siap ak- si, termasuk alokasi pendanaan mempersiapkan tenaga kerja. Jurus yang ditempuh, sangat strategis. Yakni melalui jalur pen- didikan. Beasiswa bagi pelajar/ma- hasiswa dari negara target relokasi - untuk belajar di Taiwan, dengan prospek bekerja pada pabrik-pa- brik Taiwan yang dipindah ke ne- gara asal mahasiswa tersebut. Sehingga, pabrik Taiwan dapat mempekerjakan tenaga kerja lokal yang telah dididik di Taiwan. Rencana Taiwan itu, nampak sa- ngat matang dan sesuai dengan Konvensi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 atau ASEAN Economic Community (AEC) adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perda- gangan bebas antarnegara-negara ASEAN. Seluruh negara anggota ASEAN telah menyepakati perjan- jian ini. MEA/AEC dirancang un- tuk mewujudkan Wawasan ASEAN 2020. Jika kita simak, Taiwan bagaikan menebar "angin surga". Di tanah negeri ini, akan banyak berdiri pabrik milik Taiwan - tena- ga kerja lokal. Sepintas menjadi so- lusi bagi persoalan tenaga kerja di Indoneisa, yang dikenal berupah murah, ber-attitude ramah, san- tun bahkan nrima ing pandum, tak suka komplain/konflik. Suatu karakter tenaga kerja idaman bagi pemilik industri. Ada yang menga- takan pekerja Indonesia pemalas. Sayangnya, baru sekitar 6 persen saja yang saat ini sudah di- gunakan. Namun, pemerintah tak tinggal diam. Berdasarkan road- map panas bumi yang disusun Kementerian ESDM, pada 2021 Indonesia menargetkan peman- faatan panas bumi sebagai pem- bangkit listrik sebesar 3.559,5 MW. Dengan begitu, Indonesia akan menjadi negara terdepan yang memanfaatkan panas bumi melampaui Filipina dan Amerika Serikat. Tetapi jika bekerja pada orang as- ing mampu disiplin tinggi. Sifat mental bekas orang jajahan ini, konon masuk menjadi kajian para akademisi yang kemudian menjadi masukan bagi para pemilik indus- tri di luar negeri. Angin segar pemanfaatan panas bumi sebetulnya sudah terlihat se- jak tiga tahun lalu. Sebuah langkah ke depan dibuat pemerin- tah dengan menerbitkan UU No 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi. Undang-undang ini menge- luarkan kegiatan eksplorasi panas bumi dari kegiatan pertam- bangan. Kita tak mungkin menolak pabrik/investor asing masuk wila- yah Indonesia. Disamping Kon- vensi MEA, kita juga belum mam- pu berdikari. Sehingga pabrik/in- vestor asing sangat diharapkan mampu menopang kesejahteraan rakyat. Wilayah Republik Indone- sia yang sangat luas, menjadikan harga tanah murah. Dikenal seba- gai negeri surga di katulistiwa, ibarat kolam susu, tongkat kayu pun jadi tanaman. Ini bertolak be- lakang dengan makin mahalnya tanah di China daratan. Pikiran Pembaca Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis. Sebelumnya, pemanfaatan sum- ber daya ini sulit berkembang aki- bat pengambilan panas bumi yang kala itu masih dikategorikan seba- gai kegiatan pertambangan ter- bentur regulasi yang melarang ke- giatan pertambangan dilakukan di wilayah hutan lindung dan hutan konservasi. Undang-undang ini memberikan ruang gerak yang lebih luas untuk kegiatan eksplo- rasi, karena memang potensi sum- ber daya panas bumi sering kali terdapat di wilayah hutan lindung Terhadap rancangan tersebut, kita setuju dengan mantan Ketua Kadin DIY, Nur Achmad Affandi, bahwa Yogya harus tangkap pelu- ang. Indonesia jangan hanya men- jadi penonton. Tentu kita ingin tambahkan, selain bukan penonton harus menjadi "tuan" di negeri sendiri. Artinya, harus dipersiap- kan menjadi tenaga kerja untuk perusahaan asing yang mampu memiliki posisi tawar kuat. Negara harus memberi payung hukum memadai, agar pekerja kita profesional dan bermartabat. Pemanfaatan Sumber Daya Panas Bumi maupun hutan konservasi. DI tengah penggarapan proyek penyediaan listrik sebesar 35.000 megawatt (MW), pemerintah mu- lai sadar akan salah satu potensi yang dimiliki negeri ini yaitu panas bumi. Berada di jalur rangkaian gunung api, Indonesia memiliki sumber daya panas bumi dengan angka yang cukup fan- tastis. Data Kementerian ESDM menunjukkan potensi panas bumi yang dimiliki Indonesia mencapai 28.579 MW yang tersebar di 331 titik. Tahun ini, pemerintah menge- luarkan PP No 7 tahun 2017 ten- tang Panas Bumi untuk Peman- faatan Tidak Langsung. Peraturan pemerintah ini mengatur teknis pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi listrik. Peraturan ini memberikan terobosan yang menggiurkan bagi pihak swasta karena penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) tak lagi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja namun juga oleh pihak swasta. Setelah WKP ditetapkan, pemerintah dapat melakukan lelang ataupun melakukan penun- jukan langsung kepada BUMN untuk melakukan eksplorasi di WKP tersebut. Serbuan relokasi pabrik Taiwan, jelas di depan mata. Hendaknya ti- dak sekadar dipandang sebagai pe- mecah persoalan ekonomi dan ketenagakerjaan. Tetapi harus disi- apkan antisipasi imbas persoalan sosial, budaya dan politik. Bukan rahasia lagi, entry point sebagai tenaga kerja dapat menjadi kamu- flase kegiatan lain tak terkecuali persoalan ideologi negara. Oleh ka- rena, semua pihak janganlah ter- buru girang gemuyu (suka cita). Lebih baik tetap eling lan waspada terhadap hal-hal yang sekiranya nonmateri atau tidak nampak mata. -g Di bawah amanat kedua per- aturan perundang-undangan ter- sebut, pemberdayaan panas bumi mulai digenjot untuk mencapai target yang telah ditentukan. Target terdekat adalah menambah kapasitas listrik panas bumi men- jadi 2.023,5 MW pada 2018 dengan mengembangkan PLTP Sarulla, PLTP Karaha, PLTP Sorik Marapi, dan PLTP Lumut Balai. Harapannya, semua elemen ma- syarakat mendukung pengem- bangan pemanfaatan panas bumi yang sedang dilakukan pemerin- tah. Karena selain memenuhi ke- butuhan listrik, penggunaan panas bumi dapat menekan emisi karbon karena sumber daya ini jauh lebih ramah lingkungan dari- pada sumber energi fosil seperti minyak bumi dan batubara. Selain itu, panas bumi juga dapat digu- nakan secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama karena umur gunung api yang merupakan sumber panas bumi dapat menca- pai ratusan tahun. -g Muhammad Ridhwan Anggota Keluarga Mahasiswa Teknik Kimia, Fakultas Teknik, UGM. OPINI Menggagas Etika Politik Pancasila B ELAKANGAN ini, banyak kalangan mengeluhkan betapa Indonesia meng- alami beraneka masalah di bidang politik. Terutama begitu masifnya kasus korupsi yang justru melibatkan banyak tokoh penyeleng- gara negara yang seharusnya menjadi teladan. Belum lagi soal penggunaan politik identitas da- lam berbagai ajang kontestasi politik yang memecah belah kebhinnekaan bangsa. Juga ber- aneka tingkah pragmatis lain yang orientasi sesungguhnya hanyalah kekuasaan. Berbagai masalah atas kemudian dinis- batkan pada abaing usia Indonesia akan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pan- casila atau pengabaian manusia Indonesia ter- hadap etika politik Pancasila. Hanya sayangnya, pengidentifikasian masalah di atas belum dibarengi dengan perumusan konkret apa sebe- narnya yang dinamakan etika Pancasila. Seakan ingin mencari satu obat dengan nama tertentu, tapi kita sendiri tidak tahu rupa, kemasan dan isi dari obat tersebut. S ETENGAH abad silam, selarik pitutur' orangtua kepada putrinya ini sempat beken. Sejumput fakta historis tersebut menyembulkan, juragan dan buruh batik rupa- nya diidamkan barisan perempuan lantaran ekonominya bagus. Bahkan, pada suatu masa, pekerjaan membatik dikategorikan cita-cita ter- baik para lelaki yang tak sanggup menggapai se- kolah tinggi. Kini, setiap kali kita merayakan Hari Batik Nasional yang jatuh pada 2 Oktober, keberadaan juragan batik yang berkesadaran luput diendus. Mereka hidup dalam kesenyapan di tengah ke- meriahan perayaan yang bermisi melestarikan warisan budaya Nusantara itu. Tengoklah barang beberapa jenak, seabreg orang swafoto berbaju batik bergentayangan di media sosial. Akan tetapi, jarang ada yang mengunggah foto juragan batik bersama buruhnya diikuti ucapan terima kasih karena telah menjaga gawang dan membidani lahirnya maha karya anak bangsa Satrio Wahono termasuk politik, tapi tidak eksklusif pada nilai- nilai satu agama Kedua, terkait sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, politik di Indonesia harus di- jalankan dengan semangat keadaban dalam kerangka masyarakat madani yang dilandaskan pada dua sendi: kebebasan dan supremasi hukum. Artinya, kebebasan berekspresi, berseri- kat dan mengeluarkan pendapat tidak boleh di- belenggu asalkan berada dalam koridor hukum yang berlaku. ini. Tidak hanya tangguh di medan ekonomi berbekal manajemen yang jempolan, kesadaran politik mestinya dipunyai pula oleh para peng- usaha batik. Kesadaran politik jelas dibutuhkan untuk memahami dinamika ekonomi-politik dan menghadapi musuh bersama. Monopoli bahan batik dan impor batik merupakan ancaman serius yang berpotensi menggerus usaha per- batikan kita, dari waktu ke waktu. Saya co- motkan contoh kiprah Haji Samanhudi (1868- 1956) yang cukup legendaris di panggung nasio- nal. Dialah satu-satunya pahlawan nasional di Indonesia dari kalangan pedagang (batik) yang ikut mengepalkan tinju melawan kolonialisme dan feodalisme di masa lampau. Mengumpulkan juragan batik pribumi dan menantang pemerin- tah kolonial Belanda yang berkolaborasi dengan Bangsa Tionghoa dalam urusan monopoli bahan industri batik di Jawa. KR-JOKO SANTOSO Etika Politik Selama ini belum ada upaya sistematis untuk menjabarkan apa itu etika politik Pancasila. Etika politik sendiri secara umum merupakan ietika yang mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia terha- dap negara, hukum yang berlaku, dan lain seba- gainya serta membahas legitimasi etis kekuasa- an. (Magnis-Suseno, Etika Politik, GPU, 2015C: 10). Dalam konteks etika politik Pancasila, yang dipertanyakan tentunya tanggung jawab dan ke- wajiban manusia Indonesia." Untuk itu, tam- paknya kita perlu menelaah hubungan antara kelima sila Pancasila mengenai dimensi politik manusia sebagai satu keseluruhan. Maka itu, ada lima poin telaah yang bisa dikemukakan da- lam rintisan etika politik Pancasila. Pertama, berdasarkan sila Ketuhanan yang Maha Esa, Indonesia sesungguhnya bukanlah negara teokrasi berbasiskan satu agama, tapi ju- ga bukan negara sekuler yang tidak mem- bolehkan pelibatan nilai-nilai agama dalam wila- yah publik. Sebaliknya, Indonesia mengakui ni- lai-nilai agama masuk ke dalam wilayah publik, Ketiga, sehubungan dengan sila Persatuan Indonesia, praktik politik di Indonesia harus di- arahkan pada semangat menjaga kebhinnekaan dalam kerangka NKRI. Maka itu, sistem politik Indonesia mesti merawat kebhinnekaan dengan Juragan Batik dan Kesadaran Kolektif "Nduk, yen ora entuk juragan batik, goleko bojo tukang ngecap batik. Dhompete luwih kandel tin- imbang pegawai negeri sing kondhang gajine pas-pasan". POLITIK Primordialisme Kemudian, politik yang mengobarkan aspek primordialisme semata dengan semangat per- musuhan tanpa mengedepankan platform dan program politik dianggap tidak etis oleh Etika Politik Pancasila. Toleransi dalam perbedaan preferensi politik juga harus dijaga. Heri Priyatmoko Permulaan abad XX, kesadaran berorganisasi melambari para produsen batik untuk men- guatkan pergerakan. Sekalipun punya segepok duit dan pasukan buruh batik, tak mungkin mereka meladeni serangan musuh satu-persatu. Rombongan juragan batik mendaftarkan diri dan berkecimpung dalam Sarekat Dagang Islam (kemudian menjadi Sarekat Islam). Produsen batik kala itu punya bibit kesadaran literasi, meski kurang bersepakat dengan sistem sekolah Barat. Mereka rela menyewa pener- jemah media massa berbahasa Belanda untuk membacakan berita politik dan hukum ekonomi yang seringkali memuat aturan perdagangan. Fakta ini menunjukkan bahwa mereka emoh ter- jebak dalam perkara hukum ekonomi kolonial yang berpeluang menghabisi usaha dan kari- ernya sebagai juragan batik pribumi. Koran De New Vorstenlanden tak jarang menurunkan berita tentang kebijakan ekonomi yang berlaku di Hindia Belanda, termasuk perkara pajak pengusaha dan komoditas dagangan. Solidaritas Kesadaran ini berlanjut hingga pertengahan abad XX. Kelompok tersebut bertambah kuat melalui pener- bitan Majalah Batari. Selain mencerahkan publik mengenai jagad batik, media tersebut menjadi corong politik sekaligus pengikat rasa solidaritas se- sama penekun bisnis batik. Tak tanggung-tanggung, jajaran re- daksi diisi jurnalis tangguh yang diminta memperkuat media or- ganisasi ini. Misalnya, Muham- mad Dimyati, seorang jurnalis terkemuka dari Laweyan Sura- karta. Meski menderita tuli, tapi dari jemarinya menetes buah karya yang cukup berkualitas. Mewawancarai dan memper- hatikan ucapan narasumber "KEDAULATAN RAKYAT" HALAMAN 12 cara mengoptimalkan pelaksanaan otonomi dae- rah sekaligus melakukan penegakan hukum ter- hadap praktik politik yang mengancam ke- bhinnekaan. Keempat, seturut sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, segala praktik penyelenggaraan negara harus dikembalikan ke- pada rakyat. Dalam dimensi praksis, segala kebi- jaksanaan serta keputusan yang diambil oleh penyelenggara negara harus berdasarkan hu- kum yang berlaku (legitimasi hukum), mewakili kepentingan rakyat (legitimasi rakyat), dan ber- dasarkan prinsip-prinsip moralitas (legitimasi moral). Karena itu, segala kebijakan politik dan perilaku para politikus haruslah tunduk pada ketentuan hukum, kepentingan rakyat, dan prinsip-prinsip moral. Maka praktik politik transaksional dalam perumusan kebijakan yang kadang melibatkan tindak korupsi oleh sejumlah oknum politisi adalah praktik yang terkutuk. Kelima, sesuai dengan sila Keadilan Sosial ba- gi seluruh Rakyat Indonesia, segala penyeleng- garaan negara haruslah diarahkan bagi terwu- judnya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan-kebijakan seperti subsidi, pembangunan infrastruktur, fasilitas pa- jak, dan lain sebagainya harus secara matang dirumuskan oleh politisi kita demi melahirkan kebijakan yang tepat-sasaran. Perumusan etika politik Pancasila seyogianya bisa menjadi bintang penuntun bangsa ini untuk menyaksikan munculnya para negarawan memimpin bangsa ini. Q-g *) Satrio Wahono MPhil, Pengajar Filsafat Pancasila di FEB Universitas Pancasila. Syarat Menulis Opini Para penulis yang terhormat, Redaksi hanya akan memperhatikan tulisan artikel/opini yang dikrim ke opinikr@gmail.com dengan disertai CV dan copy identitas diri. Panjang tulisan sekitar 3.700 karakter atau 600 kata. Demi kelancaran bersama, tidak melayani pengiriman ke akun pribadi. Terima kasih dari gerak bibir! Yang sukar diabaikan ialah kesadaran regen- erasi. Lazim, usaha perbatikan kukut bukan lan- taran kalah bersaing, tapi memang tiada anggo- ta keluarga yang bersedia meneruskan dan me- lestarikan perusahaan milik orangtua. Seperti kasus di Laweyan, kecakapan berbisnis batik tak diperoleh lewat sistem pendidikan Barat, melain- kan meminjam konsep tobong' dalam dunia per- tunjukan kesenian. Sang anak sehari-hari menyaksikan orangtuanya bekerja mulai dari mengontrol buruh, melipat batik, belanja bahan, mengirim dagangan ke pasar sandang, hingga pembukuan. Realitas kontemporer bahwa batik masih digemari masyarakat, bahkan menjadi se- ragam kantor dan busana anak muda kekinian. Artinya, masa depan batik tetap bisa diharap- kan. Harus diakui, betapa pengusaha batik tempo dulu sanggup menyongsong masa karena ber- bekal aneka berkesadaran. Mereka titis 'mem- baca' zaman karena tidak hanya lewat perhitun- gan ekonomi yang matang, namun juga memiliki kesadaran kolektif dan beridentitas kultural memberi corak keindonesiaan. g *)Heri Priyatmoko, Sejarawan Universitas Sanata Darma. Pojok KR Terkait Setnov: KY duga ada pelanggaran praperadilan. --KY wajib memberi penjelasan. *** Menko Polhukam: hentikan debat impor senjata. -- Sebaiknya, yang salah ya seleh. Atlet ASEAN Para Games 2017 berharap bonus segera cair. -- Makin cepat makin baik. Berabe SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A 7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS ISSN: 0852-6486 Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945 Perintis: H Samawi (1913-1984) M Wonohito (1912-1984) Xadaulatan Rakyat Pemimpin Umum: dr Gun Nugroho Samawi. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Drs Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Drs Sihono HT, Drs Widyo Suprayogi. Dra Esti Susilarti MPd, Yon Haryono Hadi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Herry Sugito, Drs Jayadi K Kastari, Sutopo Sgh, M Arief Budiarto, Subchan Mustafa, Sulistyo Sutopo, Drs Hasto Sutadi, Eko Boediantoro, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H Chaidir, M Sobirin, Linggar Sumukti, Agung Purwandono, Riyana Ekawati SIKom, Wahyu Priyanti SH, Ardhi Wahdan SPdi, Fotografer: Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis: Joko Santosa SSn, Bagus Wijanarko Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin. Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008) Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisaris Utama: Drs HM Romli. Direktur Utama: dr Gun Nugroho Samawi Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. Kepala TU Langganan: Purwanto Hening Widodo BSc, Telp (0274)-565685 (Hunting) Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274)-565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com Langganan per bulan termasuk Kedaulatan Rakyat Minggu... Rp 65.000,00, Iklan Umum/Display Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus Ukuran 1 kim x 45 mm Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 sd S1, Pernikahan, Ulang Tahun) Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 kim x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman 1: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 kim x 150 mm Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10% Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta, 55232 Fax (0274)-563125, Telp (0274)-565685 (Hunting) Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya-Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274)- 496549 dan (0274)-496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio: KR Radio 107.2 FM. Bank: Bank BNI Rek: 003.044.0854 Cabang Yogyakarta. Perwakilan dan Biro: Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lamongga Ritonga Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792, 8448622 Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP Surakarta: Jalan Bhayangkara No.13, Surakarta 57141, Telp/Fax (0271) 718015. KepalaPerwakilan: Dra Hermin Lestari, Kepala Biro: Qomarul Hadi Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244/Fax (0281) 621797. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756, Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti Magelang Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552, 362502. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha Purworejo : Jalan Veteran Blok A Kav. 6, Purworejo Plaza, Telp/Fax (0275) 321848. Kepala Perwakilan: Suprapto SPd, Kepala Biro: Gunarwan Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738 Kepala Perwakilan: Suyatno, Kepala Biro: R Agussutata Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562, 394707. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Kepala Biro: Y Agus Waluyo Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas. 4cm RABU PAHING, 4 OKTOBER 2017 ( 13 SURA 1951) SELINTAS INTERNA Rekonsiliasi Palestina GAZA: Perdana Menteri Palestina Rami al- (3/10) memimpin rapat Kabinet Palestina di Jal ini diambil sebagai awal proses rekonsiliasi a Fatah. Hamas menguasai Jalur Gaza sejak tahun Fatah yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Tepi Barat. Rekonsiliasi Palestina tersebut terja Mesir dan negara-negara Arab sekutu Ame lain.Hamas membubarkan pemerintahan bayar lah Mesir, Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab boikot ekonomi terhadap Qatar, donor utama Ha Rami al-Hamdallah membahas pemerin Palestina yang akan dibentuk. Hamas akan m pemerintahan dan keamanan di Gaza. Hamasj lintasan dan perbatasan. Kedatangan PM Ra dielu-elukan ribuan warga Gaza. Sayap militer Hamas memiliki 25.000 tentan peralatan komplit. Mereka menjadi kekuatan yang berpenduduk 2 juta jiwa. AS Usir 2/3 Diploma WASHINGTON: Pemerintah Amerika Seri per tiga total diplomat yang bekerja di Keduta Washington, Selasa (3/10). Aksi pengusiran itu lah belasan diplomatnya mendapat serangan m nal sebagai sonic attack. Serangan dengan suara tersebut menimbulka guan kesehatan, termasuk cedera otak. AS men sar diplomatnya dari Kuba setelah mereka suara. Para diplomat AS yang menjadi korba Kuba mengalami berbagai gangguan keseha dan sulit berbicara. Diplomat AS menjelaskan, an diplomat Kuba dilakukan sebagai pembalasa Myanmar Izinkan 40 Diplomat NAYPYIDAW: Myanmar untuk pertama kal rombongan 40 diplomat asing ke Negara Bagian (3/10). Para diplomat tersebut berasal dari bert masuk Indonesia, Amerika Serikat, Uni Eropa Denmark, Prancis, Pakistan, India, Thailand dan Selain itu ada Cecile Fradot yang mewakili U Scalpelli mewakili WFP dan Renata Nicola mewakili UNRC. Mereka didampingi pejabat M Myint Htwe dan Win Khine. Mereka mengunjum yang dibakar habis oleh militer Myanmar. Mere jungi Desa Yankar, tempat kelompok minoritar Mereka juga singgah ke Desa Muslim Pantaw P berbincang dengan wakil etnik Rakhine, Muslim noritas lainnya. PANG Kylie Verzosa Ing MISS International 2016 Kylie Verzos mengutarakan kecintaannya terhadap batil Gadis asal Filipina itu berharap bisa menda pat kesempatan mengenakan batik yan merupakan budaya Indonesia. Harapan itu diungkapkan Verzosa saat t ba di Jakarta, bertepatan dengan Hari Bati 2 Oktober. Menurutnya, keinginan memaka batik dan juga bermain gamelan sebagai wu jud praktik pemahaman keragaman buday dunia. "Ini pertama kali saya ke Indonesia. Say: selalu ingin berkunjung ke Indonesia dan ingin mencoba mengenakan batik," uja Verzosa kepada Antara. Cewek kelahiran Februari 1992 ini mengatakan, pendidikan budaya dan toleransi menjadi pelengkap un tuk menjaga kemajuan komunitas dunia saat ini. "Tiga hal itu yang saya pikirkan, yang kemudian menjadi beauty without bor ders (kecantikan tanpa pembatas)," tutur model yang juga fotografer ini. Dia berharap prinsip tersebut menja- di relevan dengan upayanya mema- hami berbagai budaya di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia dengan beraneka ragam kebu- dayaan. Selama di Jakarta, Verzosa akan menjalani kegiatan amal bersama anak-anak panti Brandhal Lokajay SIAPA tidak kenal Sunan Kalijaga? Salah satu dari Wali Sanga yang memiliki tingkat keilmuan keislaman tinggi, namun tetap berpi- jak pada budaya lokal di tanah Jawa. Tapi sia- pa sangka, Sunan Kalijaga yang memiliki na- ma asli Raden Mas Sahid pernah menjadi anak berandalan. Cerita itulah yang akan diangkat dalam pergelaran Ketoprak Mataram lakon Brandhal Lokajaya' di Auditorium RRI Jalan Affandi Demangan Yogyakarta, Rabu (4/10) mulai pukul 20.00 WIB. Ketoprak ini di- mainkan Keluarga Kesenian Jawa RRI Yogyakarta, menghadirkan cerita Sunan Kalijaga semasa muda dalam pengembaraan- nya mencari jati diri. "Sengaja kali pilih lakon ini karena kebetul- an masih dalam nuansa Tahun Baru Muharam 1439 H. Kisah ini menggambarkan perjalanan Sunan Kalijaga yang sangat disegani di tanah Jawa," tutur sutradara pementasan, Sugiman