Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

DEWANTARA rakreditasi A KR-Humas UST Yogya elola PGSD dan asesor dari BAN-PT. h Nartani, maupun menengah. PGSD- UST bersinergi dengan seko- memiliki merealisas- sep pen- lah yang memiliki siswa ar Dewan- ni, budaya GSD-UST ri, seni ru- sik. Semua didukung madu. Teori ang harus ilmu, juga Dalam catatan Indah Nar- memiliki tani, prodi PGSD-UST memi- ya, seperti liki 1.529 mahasiswa. "Itu waktu visitasi dari BAN-PT dilakukan Dr Ir Arita Marini ME, Dr Taufina MPd. Seka- rang ini tambah mahasiswa baru PGSD keseluruhan 1.982 mahasiswa. Prodi D-UST me- PGSD-UST memang menja- esar siswa- di salah satu prodi unggulan ri tingkat di UST Yogya," tuturnya. Hikan dasar (Jay)-m asih ng anak. memanu- "KEDAULATAN RAKYAT" HALAMAN 2 akan Manusia ujar bekti P-UST ng Bagus, ang banyak onsep Ki a, misal Ing adha, Ing Karsa, Tut Tri-Ing), ambahi mang inklusin di Jetis, Wirobrajan dan Ngasem. "Mahasiswa praktik dan melakukan pen- dampingan di sekolah terse- but." ujarnya. Yogya, Heroe akui adanya angan terse- kian, ia me- tidak akan roses pemba- udah ada ko- f dengan de- u mengenai Bagus, bisa merealisasikan sistem among, calon guru diasah lewat media seni- budaya dan memerdekakan siswa inklusi. Bisa melakukan pendam- pingan, mendidik dan mem- bantu siswa inklusi mene- mukan potensinya. Itu bisa terealisasi membutuhkan kesabaran." katanya. Ditambahkan Indah POKJA s Dua Minggu an terbaru. gkan dewan mekanisme penyerahan draf endagri 86/- RPJMD. Memang ada dua aturan dari Permendagri yang berbeda, tapi akhirnya diambil jalan tengah dengan men- dasarkan pada Undang-un- dang Pemerintah Daerah," je- lasnya. Nartani, sesuai kesepakatan Himpunan Dosen PGSD Indonesia, prodi PGSD disi- apkan menjadi pendidik, tenaga kependidikan dan peneliti. (Jay)-m in Selain itu, meski muatan RPJMD ialah penjabaran visi misi kepala daerah terpilih, na- mun program dari kompetitor- nya tetap diakomodir. (Dhi)-m MAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN mesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sleman akan melaksanakan sal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dengan ayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta terhadap ur: Group. ah sawah untuk pertanian dijual satu paket berikut segala sesuatu mya dengan total luas 3.520 m2 sesuai SHM No. 03432 seluas 2.235 tasia Sariyah dan SHM No.101 seluas 1.285 m atas nama Ny alias Jamidi Mangunatmojo terletak di Desa Tridadi, Kecamatan n.D.I.Yogyakarta m Sleman. 000.000,- Uang jaminan Rp 844.800.000- ang dalam SHM tertulis tanah sawah untuk pertanian sehingga calon ber-KTP maksimal dalam satu kecamatan (hal ini terkait proses BPN) Selasa/24 Oktober 2017. 10.00 Waktu Server e Auction (sesuai WIB) sampai dengan selesai elang KPKNL Yogyakarta J. Kusumanegara No.11, Yogyakarta 5 Selasa, tanggal 24 Oktober 2017 pukul 10.00 WIB (Waktu Server e Auction) Selasa/24 Oktober 2017 pukul 10.00 Wib (Waktu server e Auction) telah terverifikasi pada website djkn.kemenkeu.go.id uan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu Tata dan "Panduan Penggunaan pada alamat website tersebut. wang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan yang disyaratkan. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari atas kepada email masing masing peserta lelang setelah berhasil taran dan data identitas dinyatakan valid udah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari pelaksanaan lelang a dimulai dari nilai limit. Penawaran lelang dapat diajukan berkali-kali waktu waktu penawaran. harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% a or VA Pemenang Lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ng. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran diatas, maka uang jaminan akan disetorkan ke kas Negara. g 1 timbul sebagai akibat transaksi perbankan sepenuhnya menjadi eserta lelang lain hal pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan terhadap obyek lelang diatas dan pihak-pihak yang berkepentingan idak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun enjual dan/atau Pejabat Lelang KPKNL Kanwil DJKN Jateng dan usat DJKN apat melihat barang yang dilelang sejak pengumuman ini terbit. dapat diperoleh dengan menghubungi PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Sleman (0274) 868418, 888406, CP atau KPKNL Yogyakarta Telp. (0274) 544091. Wulan Yogyakarta, 10 Oktober 2017 PT. BRI (Persero) Tbk. Kanca Sleman ttd. Ivan Amirudin Pemimpin Cabang GUNUNGKIDUL DALAM MISA SYUKUR OLEH 13 PASTUR Dikaji Lokasi Jalan Alternatif Sleman-Gunungkidul Uskup Agung Tetapkan Paroki St Yusup Bandung SELASA PON, 10 OKTOBER 2017 (19 SURA 1951) WONOSARI (KR) - Pemkab Gunungkidul belum menentukan titik lokasi calon pembangunan jalan alternatif dari wilayah Sleman menuju Gunungkidul. Penentuan lokasi jalan butuh proses dengan mempertimbangkan berbagai sisi termasuk pertimbangan geografis. "Hingga saat ini masih terus dikaji de- ngan harapan calon lokasi jalan nan- tinya tidak ada masalah," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Gunungkidul Eddy Praptono, Senin (9/10). Pembangunan ruas jalan alternatif Sleman-Gunungkidul tersebut nantinya terbagi dalam beberapa paket mulai dari wilayah perbatasan hingga penghubung antara Ngalang menuju Gading, Playen. Dari beberapa paket ini yang belum ada kepastian adalah jalur penghubung Ngoro-oro menuju Nga- WONOSARI (KR) - Banyaknya ke- salahan data pada Surat Pemberita- huan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), mengaki- batkan wajib pajak enggan membayar hingga jatuh tempo. Selain itu banyaknya wajib pajak di luar daerah, desa kesulitan dalam melakukan pena- gihan. Akibatnya hingga jatuh tempo 30 September 2017 lalu penerimaannya belum bisa maksimal atau baru menca- pai 81,6 persen. Demikian dikatakan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul Drs Supartono MSi kepa- da KR, Senin (9/10). "Tetapi penerimaan tahun ini meng- lang Jalur tersebut masih dalam kajian sehingga titik yang akan dibangun belum ditentukan dengan mempertim- bangkan kondisi geografis dan masalah anggaran. TANJUNGSARI (KR) - Sanggar Seni Tresna Budaya mengadakan lomba reog dan jatilan di Lapangan Tanjung- sari, Sabtu-Minggu (7-8/10). Kegiatan kerja sama dengan Direktorat Kebudayaan Ke- mendikbud Republik Indonesia Sementara itu, untuk pembangunan di wilayah perbatasan yang diwujudkan dengan pembuatan Jembatan Lemah- bang sudah berjalan dan ditarget selesai akhir tahun. PENERIMAAN PBB BARU 81% Kesalahan SPPT Jadi Kendala OKT 20 "Un jalur jalan alternatif dari Desa Ngalang menuju Gading Playen, masih dalam tahap pembebasan lahan. Tetapi di sisi lain juga masih ada yang dalam tahap pengkajian untuk menen- alami kenaikan 4,42 persen dibanding tahun lalu," tegasnya. Dijelaskan, penerimaan PBB hingga akhir September 2017 mencapai Rp 16,5 miliar atau sebesar 81,6 persen dari Namun pokok ketetapan Rp 20,2 mi jika dilihat dari target APBD realisa- sinya sudah mencapai 91,06 persen. Jumlah desa yang lunas sampai jatuh tempo ada 60 desa dari 144 desa, se- dangkan kecamatan yang lunas 100 persen adalah Kecamatan Panggang dan Purwosari. Supartono ketika menyerahkan SPPT pada April 2017 lalu secara tegas sudah- menyampaikan kepada camat dan kepala desa, jika ada SPPT yang LOMBA REOG DAN JATILAN Lestarikan Budaya Jawa di Tanjungsari diikuti peserta dari Desa Kemadang, Kemiri, Banjarejo, Ngestirejo dan Hargosari. Acara dihadiri Perwakilan Direktorat Kebudayaan Ke- mendikbud Rahmad Maulana ST, Drs Supriyadi MPd dari Dinas Pendidikan Pemuda dan WONOSARI (KR) - Mengantisipasi penim- bunan maupun peredaran pupuk palsu, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, memperketat pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi. Hal itu dilakukan dengan membentuk tim khusus pengawasan dan peredaran di lapangan. Pemantauan dan pendis- tribusian pupuk terus dilakukan secara berkala dan akan dilakukan evaluasi secara rutin. "Tim akan bekerja efaktif sejak dibentuk dan harapannya peredaran pupuk palsu maupun peredaran pupuk bersubsidi ke pihak lain bisa dicegah," kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul Ir Bambang Wisnu Broto, Senin (9/10). Karena peredaran pupuk ini dinilai rawan, maka pihaknya benar-benar foku untuk mengawasi distribusi pupuk bersubdisi. tukan lokasi yang tepat," imbuhnya. Sementara hasil kajian untuk penentu- an lokasi jalur alternaif ini sangat dibu- tuhkan, salah satunya untuk menentukan titik sehingga jalur yang akan dilalui se- suai dengan standardisasi yang ada. Dengan harapan agar titik yang akan di- bangun nantinya sesuai dengan standar normatif baik dari kondisi jalan hingga tin- jauan dari sisi geografisnya. ti Aren ungkidu WONOSARI (KR)- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul bekerjasama dengan Polda DIY, mengadakan pembinaan dan latihan bagi pelajar atau pemuda yang berminat mendaf- tar sebagai anggota Polri. Usia pendaftar mi- nimal 16 tahun 6 bulan dan maksimal 20 tahun (terhitung pada saat pembinaan). "Kerjasama dengan Polda DIY ini dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pendaftaran pembinaan dan pelatihan bagi pelajar dan pemuda yang disi- apkan menjadi anggota Polri, Senin-Senin (9- 16/10) di Bidang Pemuda dan Olahraga Disdikpora Gunungkidul," kata Kepala Disdikpora Gunungkidul Drs H Bahron Rasyid MPd, didampingi Kabid IKP Dinas Komunikasi dan Informatika Hadi Hendro Prayoga SIP dalam keterangan persnya di Wonosari, Minggu (8/10). Usai pendaftaran, akan dilakukan seleksi administrasi, Selasa (17/10). Bagi yang dinya- takan lolos seleksi administrasi wajib meng- ikuti seleksi, Rabu (18/10) hingga Jumat Pembangunan jalur alternatif Sleman-Gunungkidul tersebut meru- pakan salah satu upaya untuk memecah kepadatan arus lalu lintas di jalur uta- ma Yogya-Wonosari yang saat ini mulai terjadi kepadatan arus lalu lintas yang berpotensi macet. "Kita berharap pem- bangunan jalan alternatif bisa meng- atasi kemacetan di ruas jalan nasional, terangnya. (Bmp)-d KR-Dedy EW bermasalah, baik ada kesalahan nama, alamat luas tanah dan luas bangunan, atau sudah dipindahtangankan secara jual beli, tetapi belum dimutasi, hen- daknya segera dibetulkan ke BKAD Gunungkidu paling lambat 30 Juni 2017, secara gratis. Disebutkan dari 588.788 objek pajak, yang belum membayar masih ada 101.265 objek pajak senilai Rp 4,3 miliar. Hingga akhir 2017 penerimaan PBB di- targetkan sebesar Rp 18,1 miliar. "Untuk itu kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya untuk segera melunasinya, agar target akhir tahun bisa tercapai," kata Supartono. (Awa)-d Penyerahan hadiah juara reog. Pengawasan Pupuk Bersubsidi Diperketat Berdasarkan data saat ini serapan pupuk bersubsidi sudah mencapai 30%, sementara 70% sisanya masih disimpan di gudang pe- nyimpanan pupuk di Desa Jeruksari. Ia berha- rap pada bulan Oktober ini, petani sudah bisa menebus pupuk sehingga tidak terjadi penumpukan yang signifikan. Mengingat saat ini juga sudah mendekati masa tanam dan awal penghujan di mana petani di lahan tadah hujan mulai tanam. Terpisah, Kepala Gudang Pupuk Lini III Jeruksari Wonosari Rohmat Rudiyanto menga- takan, untuk saat ini stok pupuk di gudang masih aman. Selama ini tidak terjadi penumpukan stok, lantaran para distributor yang telah mendapatkan jatah dari Dinas Pertanian dan Pangan secara berkala rutin mengambil di gudang. (Bmp)-d Disdikpora-Polda Bina Peserta Pendaftar Polri Olahraga, Dewan Kebudayaan CB Supriyanto SIP dan Kapolsek AKP Basuki. "Penyelenggaraan lomba di- maksudkan untuk meningkat- kan dan melestarikan budaya Jawa," kata Panitia Penye- lenggara lomba reog dan jati- lan Adib Fatoni, Senin (9/10). Hasil lomba, untuk juara 1 reog diraih Satrio Manunggal Dusun Sangen Banjarejo dan juara 2 Gunungsari (Pakel, Hargosari). Sedangkan lomba jatilan juara 1 Krido Ma- nunggal dari Bareng, Kemiri dan juara 2 Kudho Pangestu (Tenggang Kemadang) dan juara 3 Manunggal Turonggo Putro (Mendang Ngestirejo). Untuk juara pertama menda- patkan uang pembinaan Rp 3.000.000, juara kedua Rp 2.500.000 dan ketiga Rp 2.000.000. Pembinaan seni (20/10) yang diselenggarakan Polda DIY. Materinya berupa tes pengetahuan umum, tes akademik (PKN, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris), tes psikologi, kesehatan dan fisik. Kemudian yang lolos se- leksi akan diambil 40 orang mengikuti pembi- naan selama satu minggu. "Formulir pendaftaran dan contoh surat lamaran seleksi pembinaan Tunas Unggul Handayani bisa diunduh melalui www.bidan- gpo.wordpress.com atau ke Bidang Pemuda dan Olahraga Disdikpora," imbuhnya. Sejumlah persyaratan administrasi yang harus dimiliki di antaranya masih belajar SMA sederajat, belum menikah, diutamakan keluarga kurang mampu, mempunyai prestasi, tidak bertato, aktif dalam kepemu- daan, tinggi badan pria 165 cm dan wanita 160 cm. Selain itu melampirkan fotokopi ijazah terakhir dilegalisir, pas foto 3x4 empat lembar, fotokopi surat keterangan tidak mam- pu dari desa, pendaftar putra dengan map warna kuning dan putri map warga merah. (Ded)-d budaya terus dilakukan. Bahkan di Tanjungsari ini su- dah ada regenerasi. Artinya, pembinaan bagi pelaku seni budaya dari usia remaja," jelas- (Ded)-d nya. KR-Agus Waluyo Bupati Hj Badingah menandatangani prasasti presmian Paroki St Yusup Bandung. PLAYEN (KR)-Tidak kurang dari 2.500 umat Katolik baik dari paroki Santo Yusup Bandung, Playen dan dari luar paroki mengikuti misa syukur peresmian ditetapkannya Paroki Santo Yusup Bandung, Minggu (8/10) malam. Misa syukur dipimpin Uskup Agung Semarang Mgr Robertus Rubiyatmoko Pr didampingi Romo Paroki Bandung C Tri Wahyono Jati Nugroho Pr bersama 11 romo lainnya. Dalam kesempatan tersebut Uskup Agung Semarang menyerahkan Surat Keputusan dite- tapkannya Kuasi Proki Bandung menjadi paroki mandiri. Selain itu juga menetapkan Romo C Tri Wahyono Jati Nugroho Pr sebagai romo paroki dibantu Romo Andreas Novian Ardi Priatmoko Pr sebagai Vikaris (Sekretaris) Paroki St Yusup Bandung. Ketika pesta umat berlangsung usai misa syukur, Mgr Robertus Rubiyatmoko mengatakan, paroki merupakan lembaga keagamaam umat Katolik yang diakui pemerintah. Uskup agung sa- ngat berterima kasih atas dukungan pemerintah Kabupaten Gunungkidul, terutama dalam campur tangannya membina umat dan memfasilitasinya. "Umat Katolik di sini merasakan ketenteraman dan keamanan sehingga bisa mengembangkan paguyuban iman dengan baik," ujarnya. Umat Katolik hadir di tengah masyarakat, ke- hadirannya akan memiliki makna jika bisa menyumbangkan sesuatu demi kemajuan pem- bangunan dan kerukunan antarumat beragama. PAJAK merupakan tulang pung- gung negara. Karena selain menjadi sumber utama penerimaan, juga me- miliki fungsi distribusi atau sebagai alat pemerataan pendapatan. Berda- sarkan jenis dan potensinya, pajak penghasilan (PPh) selama ini diharap kan menjadi penyumbang terbesar pe- nerimaan pajak. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Drs H A Hafidh Asrom MM Pemungutan PPh selama ini men- gacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 ten- tang Pajak Penghasilan, yang sejauh ini telah mengalami empat kali aman- demen, karena memiliki peran yang sangat penting membuat target peneri- maan PPh dalam APBN semakin be- sar. Kenaikan target PPh juga seiring dengan meningkatnya pembiayaan pe- merintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait pelayanan publik. Namun, meningkatnya target PPh da- lam beberapa tahun terakhir tidak di- iringi dengan peningkatan pertum- buhan realisasi. Pertumbuhan real- isasi PPh dalam beberapa tahun ter- akhir cenderung mengalami perlam- batan. Anggota Komite I DPD RI Menata Kembali Pajak Penghasilan tarif pajak perlu ditinjau kembali, dari sisi nilai dan tarif perlu diseder- hanakan agar rezim perpajakan Indonesia menjadi lebih kompetitif di- banding negara lain. Target penerimaan negara dari pa- jak penghasilan mengalami peningkat- an dari tahun ke tahun, namun real- isasi pertumbuhannya semakin melemah. Pertumbuhan realisasi PPh dalam beberapa tahun terakhir cen- derung mengalami perlambatan. Merujuk realisasi APBN yang dicatat Kementerian Keuangan misalnya, pe- nerimaan PPh mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa tahun ter- akhir, dari sebesar Rp 431,12 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp 666,2 tri- liun pada tahun 2016. Namun demikian, dari sisi pertumbuhan justru sebaliknya, dari 21% pada tahun 2011 menjadi hanya 11% pada 2016. Perlu Revisi Uskup juga mempersilakan kepada masyarakat sekitar jika ingin memanfaatkan fasilitas yang ada di Gereja Paroki St Yusup Bandung. Dengan saling membantu antara umat dengan masyara- kat sekitar akan tercipta keharmonisan antaru- mat beragama maupun dengan pemerintah. Sementara itu Bupati Gunungkidul Hj Badingah SSos dalam sambutannya berharap, dengan tetapknya paroki Santo Yusup Bandung ini lembaga-lembaga gereja turut berpartisipasi dalam pelayanan dan pember- dayaan masyarakat. Gereja hendaknya menjadi mhitra pemerintah dalam menanamkan dan membangun karakter generasi muda yang men- junjung tinggi nilai-nilai etika dan moralitas. Romo Paroki St Yusup Bandung C Tri Wahyono Jati Nugroho melaporkan, ditetapkannya Paroki St Yusup Bandung menjadi paroki mandiri, mele- wati perjalanan panjang selama 20 tahun. Diawali dengan ditetapkannya menjadi Stasi Bandung pada 1990, kemudian meningkat men- jadi paroki adiministrasi pada 1998. Pada 2015 menjadi kuasi paroki dan pada saat ini resmi menjadi paroki mandiri. Wilayah Paroki Bandung meliputi 35 lingkungan yang tersebar di 6 wilayah. Selain itu, pesatnya perkembangan ekanomi, teknologi informasi, sosial dan politik, semakin menuntut di- lakukannya reformasi perpajakan se- cara menyeluruh. Untuk itu diper- lukan revisi Undang-Undang Pajak Penetapan paroki mandiri dengan ditandata- nganinya prasasti oleh Bupati Hj Badingah SSos dan Uskup Agung Semarang. Pesta dilanjutkan dengan pergelaran wayang kulit dengan dalang Romo Tri Wijayanto Pr dari Yogyakarta. (Awa)-d "KEDAULATAN RAKYAT" HALAMAN 3 Penghasilan, karena berkaitan lang- sung dengan rakyat dan pelaku bisnis. Kegiatan bisnis dan ekonomi rakyat di satu sisi berpengaruh positif terhadap penerimaan Negara dari PPh, sekali- gus dapat digunakan untuk mendanai pembangunan dan operasional pelayanan publik. Namun di sisi lain, semakin tinggi PPh yang ditarik juga bisa mengurangi pendapatan yang da- pat dibelanjakan oleh rakyat dan per- usahaan, dampaknya bisa memper- lambat pertumbuhan ekonomi. Karena itu, tarif pajak PPh harus dikaji ulang, dengan memperhatikan penghasilan masyarakat dan pendapatan pelaku usaha. Sebenarnya arah dan tujuan peng- gantian Undang-Undang Pajak Penghasilan terutama untuk lebih memberikan keadilan. Juga mening- katkan kepatuhan Wajib Pajak, serta meningkatkan kepastian dan pene- gakan hukum. Selain itu, perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan harus mampu mengoptimalkan pe- narikan pajak dari sumber-sumber yang selama ini belum terjamah. Bermunculannya bisnis baru berba- sis teknologi informasi serta semakin berkembangnya transaksi afiliasi se- cara global juga perlu diakomodir da- lam proses amandemen Undang- Undang Pajak Penghasilan. Intinya, Undang-Undang Pajak Penghasilan harus bisa mengantisipasi per- kembangan ekonomi yang tumbuh se- cara berkelanjutan dan stabil, per- kembangan teknologi informasi, serta dinamika sosial dan politik. Dalam rangka menyambut era keterbukaan informasi perpajakan, perlu pula dilakukan sinkronisasi an- tara Undang-Undang Pajak Peng- hasilan dengan regulasi terkait lain- nya, seperti Undang-Undang Keten- tuan Umum Perpajakan dan Undang- Undang Perbankan. Undang-Undang Pajak Penghasilan juga harus memperhatikan keadilan bagi wajib pajak dan mampu mencip- takan daya tarik investasi. Karenanya Kebijakan Pokok Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) sebagai lembaga perwakilan rakyat berinisiatif melaku- kan penggantian lebih lanjut terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tentunya berpegang pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan arah dan tujuan, maka penggantian Undang-Undang Pajak Penghasilan ini memiliki kebijakan pokok; pertama, untuk meningkatkan keadilan pengenaan pajak melalui per- luasan subjek pajak dan objek pajak, serta pembatasan pengecualian dan pembebasan pajak. Kedua, untuk me- ningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung ke Indonesia, di bidang-bidang tertentu dan wilayah tertentu yang menjadi prioritas. Ketiga, untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam pengembangan usa- ha mikro dan kecil, dan mendorong usaha yang bersifat padat karya. Dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan mampu mening- katkan penerimaan negara, baik da- lam jangka menengah maupun jangka panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim usaha. Akhirnya, penggantian Undang- Undang Pajak Penghasilan diharap- kan mampu meningkatkan profesion- alisme dan integritas aparatur perpa- jakan, meningkatkan keterbukaan ad- ministrasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, serta mampu memenuhi kebutuhan sumber penerimaan negara untuk meningkat- kan pelayanan publik dan mencip- takan kesempatan kerja yang lebih lu- as dan seimbang di semua sektor per- ekonomian di Indonesia. (Drs HA Hafidh Asrom MM, ang- gota Komite I Dewan Perwakilan Dae- rah Republik Indonesia)-d 4cm 4cm