Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Ⓡ KR GROUP http://www.krjogja.com SABTU WAGE Xadaulatan Rakyat Ijoga.com PALING MENGERTI JOGJA Suara Hati Nurani Rakyat KOLEKSI MONUMEN PERS NASION Terbit Sejak 27 September 1945 mpn.kominfo.go.id KR-Yudho Priambodo Sri Sultan HB X dan Paku Alam X bersama masyarakat mengikuti Kendhuri Ageng' mangayubagya pelantikan Gubernur dan Wagub DIY periode 2017-2022 di Bangsal Kepatihan Yogyakarta. YOGYA (KR)- Polemik keberadaan ang- kutan online di berbagai daerah terus bergulir hingga menjadi area abu-abu atau tidak jelas. Pemda DIY diminta segera me- nyesuaikan aturan main angkutan online yang telah direvisi. Selain itu diminta me- laksanakan fungsi pengawasan atau moni- toringnya dan penegakan hukum aturan Analisis KR Literasi Politik JADWAL SALAT Sabtu, 21 Oktober 2017 21 OKTOBER 2017 (30 SURA 1951/TAHUN LXXIII NO 025) Hindari Pelanggaran Taksi Online Pengawasan Pemda Jangan Lemah angkutan online, sehingga tidak muncul masalah dan menimbulkan persaingan yang semakin tidak sehat. Sebelumnya Peraturan Menteri Perhu- bungan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Pe- nyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek kembali direvisi. Rumusan rancang- Publik Agung SS Widodo MA PENDAFTARAN partai politik di KPU sudah berakhir. Veri- fikasi administrasi akan diikuti verifikasi faktual. Jika lolos veri- fikasi faktual, parpol inilah yang akan mengikuti kontestasi politik pada Pemilu 2019. Pada konteks kini parpol harus segera berbenah diri, utamanya dalam konteks penguatan program politik yang menyasar prefe- rensi politik publik. Karena tidak bisa dipungkiri cukup banyak partai politik yang gagap menjalankan fungsinya sebagai salah satu pilar demokrasi. Arah penguatan tersebut menjadi sangat relevan jika melihat belum lama ini Kementerian Dalam Negeri menyepakati kenaikan dana bantuan parpol sebesar Rp 1.000 per suara di- tingkat DPR. Kenaikan dana bantuan tersebut terbilang sangat sig- nifikan mengingat sebelumnya hanya dihitung Rp 108 per suara. Bagi parpol yang memiliki basis massa yang besar tentunya sangat diuntungkan dengan kebijakan ini. Adapun di sisi yang lain, besarnya persentase kenaikan alokasi dana bantuan parpol pada akhirnya memicu pro dan kontra. Akhirnya muncul statemen miring bahwa besarnya kenaikan dana bantuan parpol akan se- makin membebani anggaran negara. Hal ini belum dilihat dari sisi akuntabilitas dan transparansi parpol dalam mengelola dana ban- tuan tersebut, maka disini pentingnya melakukan pengawalan atas dana tersebut. *Bersambung hal 7 kol 4 Subuh Zuhur Asar Magrib Isak 11.26 14.33 17.36 18.46 03.57 KEMENDAGRI-KEMENDES TEKEN MOU Polri Awasi Penggunaan Dana Desa JAKARTA (KR)- Mendagri Tjahjo Kumolo mengingatkan pi- hak-pihak yang terkait dengan penggunaan dana desa. la berha- rap kasus penyelewengan dana desa di Pamekasan Madura, menjadi yang terakhir. "Penyelewengan dana desa di Pamekasan harus menjadi yang terakhir. Dana desa itu untuk masyarakat," ujar Tjahjo Kumolo usai meneken memorandum of understanding (MoU) soal peng- awasan dana desa dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Polri, di Mabes Polri, Jumat (20/10). Tjahjo mengatakan, dengan adanya MoU dalam bidang peng- awasan ini, Kemendagri dan Kemendes PDTT tak perlu khawatir lagi tentang kemungkinan terjadinya penyelewengan dana desa. Kasus penyelewengan dana desa yang dimaksud Tjahjo adalah yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasusnya diawali saat Kepala Desa Dassok Agus Mulyadi dila- porkan LSM ke Kejari Pamekasan atas dugaan tindak pidana ko- rupsi pengadaan, yang menggunakan dana desa senilai Rp 100 juta. Kasus ini berkembang karena melibatkan Bupati Pamekasan Achmad Syafii dan Kepala Inspektorat Pamekasan Sutjipto. Uang suap diberikan Rp 250 juta dengan maksud agar lapor- an tersebut tidak ditindaklanjuti. Lima orang itu pun terkena operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Pamekasan, Rabu (2/8) lalu. *Bersambung hal 7 kol 1 an PM tersebut substansinya antara lain terkait argometer taksi, tarif, wilayah ope- rasi, kuota (perencanaan kebutuhan), per- syaratan minimal lima kendaraan, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, domisili Tanda Nama Kendaraan Bermotor (TNKB), Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dan peran aplikator. Hal penting PEMBENTUKAN DENSUS TIPIKOR Tunggu Lampu Hijau Pemerintah JAKARTA (KR) - Polri masih menunggu keputusan pemerintah terkait wacana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Ko- rupsi (Densus Tipikor). Ma- bes Polri akan menerima apapun keputusan tersebut, termasuk bila pemerintah ti- dak setuju pembentukan Densus Tipikor. "Kalau memang ini diizin- kan pemerintah, kami siap. Tapi kalau nanti pemerintah ada keputusan lain, kami ikut. Polri taat pada keputus- an pemerintah," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto di Mabes Polri Jakar- ta Selatan, Jumat (20/10). Di tengah pro kontra pem- bentukan Densus Tipikor, Polri sudah menyiapkan diri bila wacana itu direstui peme- rintah. Menurut Setyo, pihak- nya sudah mempersiapkan struktur organisasi serta rin- cian anggaran yang dibu- KR-Istimewa Jenderal Pol Tito Karnavian Dalam surat itu menye- butkan, Setnov tidak dapat memenuhi panggilan sebagai saksi di pengadilan karena ada kegiatan lain dan minta cukup pembacaan BAP. Se- tuhkan untuk menjalankan tugas-tugas Densus Tipikor. Mengingat korupsi meru- pakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime), untuk personel Densus Tipikor, Polri menyiapkan perwira yang dipersiapkan khusus dengan penguasaan kemampuan pe- nyidikan korupsi. "Polri me- Ketidakhadiran sebagai saksi ini merupakan yang ke- miliki banyak perwira yang layak ditempatkan di Densus. Kami punya perwira yang mumpuni, nanti pelatihannya khusus," tutur Setyo. lainnya yang disoroti yaitu stiker ASK, me- miliki SIM Umum, kewajiban asuransi, ke- wajiban aplikator, kewajiban peralihan dan ketentuan penutup PM tersebut akan di- berlakukan efektif mulai 1 November 2017. "Isi dari sembilan substansi revisi PM tersebut hampir sama dengan yang ada di PM Nomor 26 Tahun 2017. Apabila memang Rencananya Densus Tipi- kor diisi 3.650 personel, yang dipimpin jenderal bintang dua. Gaji untuk personel Den- sus ini diwacanakan setara gaji penyidik Komisi Pembe- rantasan Korupsi (KPK). Ang- garan yang dibutuhkan untuk pembentukan Densus Tipikor mencapai Rp 2,6 triliun, ter- masuk untuk belanja pegawai 3.560 personel Rp 786 miliar, belanja barang Rp 359 miliar dan belanja modal Rp 1,55 triliun. ANDROID APP ON NOW AVAILABLE ON: Google play Polri menargetkan Densus Tipikor terbentuk pada akhir 2017 dan bisa mulai bekerja awal 2018. Saat disinggung rencana kerja sama satu atap antara Densus dengan Kejak- saan Agung (Kejakgung) *Bersambung hal 7 kol 1 HARGA RP 3.000/24 HALAMAN WARGA ANTUSIAS IKUTI OPEN HOUSE' Sultan Minta Doa Restu Masyarakat KR-Antara/Aprillio Akbar Setya Novanto memimpin ziarah pada Peringatan HUT ke-53 Partai Golkar di TMP Kalibata Jakarta. YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan HB X dan Wakil Gubernur DIY Paku Alam X didampingi istri masing-masing, tampak larut dan membaur dengan seribuan warga masyara- kat yang tumpah ruah ikut mangayubagya atas dilantiknya Sultan HB X dan Paku Alam X sebagai Gubernur dan Wagub DIY di Bangsal Kepatihan Yogyakarta, Jumat (20/10). Kebahagiaan atas pelantikan Gubernur dan Wagub DIY ini turut dirasakan dua nenek asal Lempuyangan Yogya yang menyempatkan mengikuti Kendhuri Ageng dan Open House Gubernur dan Wagub DIY tersebut. Dengan menumpang be- cak, kedua nenek tersebut tiba di Bangsal Kepatihan pukul 08.00 dan ikut antre dalam barisan yang sudah terlihat me- ngular sejak pagi. Setelah sekitar satu jam menunggu dan antre, keduanya akhirnya bisa memberikan ucapan selamat secara langsung kepada Sultan HB X dan Paku Alam X. "Saya ikut berbahagia Ngarsa Dalem (Sultan HB X) dan Kanjeng Gusti (Paku Alam X) dilantik untuk memimpin DIY kembali. Semoga menjadi raja dan pimpinan yang amanah dan selalu menjaga warganya," ujar Ny Sukoraharjo (80). Sang kakak, Ny Yatinah (82) mengaku bersyukur bisa mem- berikan ucapan selamat secara langsung kepada Raja Kraton Yogyakarta dan Adipati Kadipaten Pakualaman tersebut. Ny Yatinah mendoakan Sultan dan Paku Alam senantiasa diberkahi kesehatan dalam menjalankan roda pemerintahan di DIY dan terus mendengarkan aspirasi wong cilik. "Saya selalu mendoakan kesehatan beliau dan menjadi pe- mimpin yang dicintai rakyatnya. Saya juga minta berkah be- liau agar diberikan kesehatan di usia senja ini," imbuh Yatinah. *Bersambung hal 7 kol 1 revisi aturan tersebut bisa dilakukan, Organda sangat mendukung penuh 1.000 persen terkait revisi aturan tersebut. Hanya yang kami pertanyakan terkait fungsi moni- toring dan penegakan hukum aturan terse- but kedepannya," ujar Ketua Organda DIY Agus Andrianto kepada KR, Jumat (20/10). * Bersambung hal 7 kol 4 Tidak Semata Kejar Tarif Murah YOGYA (KR) - Langkah pemerintah dengan menerbitkan se- rangkaian peraturan untuk mengatur taksi online, patut diapre- siasi. Namun terlepas dari hal itu, driver taksi online dan penggu- nanya (konsumen) perlu diedukasi lebih detail tentang bisnis ini. Menurut Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM Yogyakarta Dr Lilih Wachid Budi Susilo, ke- banyakan driver taksi online mau menjadi mitra perusahaan taksi online ini dengan pertimbangan mendapat penghasilan lumayan karena adanya bonus. Padahal ada beberapa risiko yang seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan, tapi dibebankan kepada driver, seperti pengadaan mobil, biaya ba- han bakar dan perawatan kendaraan. SETNOV MANGKIR LAGI Minta Jaksa Cukup Bacakan BAP di Sidang suai jadwal persidangan, jak- sa KPK sebenarnya memang- gil Novanto untuk hadir men- jadi saksi dalam sidang de- ngan terdakwa Andi Agus- tinus. JAKARTA (KR) - Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) kembali mangkir alias tidak hadir sebagai saksi dalam sidang perkara korupsi e- KTP untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Naro- gong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (20/10). Ka- biro Humas Komisi Pembe- rantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengata- dua kalinya. Pada panggilan perkara e-KTP dengan ter- pertama untuk sidang yang dakwa Andi Narogong, jaksa digelar Senin (9/10) lalu Set- KPK Wawan Sunaryanto me- nov tidak datang dengan ngatakan, pihaknya akan alasan sedang menjalani pe- menghadirkan enam saksi. meriksaan di RS Premier "Namun, dua orang berha- Jatinegara. langan hadir atas nama Sebelumnya dalam sidang Setya Novanto dan Onny Hendro Adhiaksono, sedang- kan yang empat orang sudah siap," katanya di hadapan majelis hakim yang dipimpin Jhon Halasan. lia," kata Wawan. Setelah mendengar itu hakim Jhon Halasan mengatakan, tidak menutup kemungkinan akan memanggil kedua saksi itu untuk diperlukan keterang- annya. *Bersambung hal 7 kol 1 kan, Novanto telah me- ngirimkan surat ke KPK. Inti surat itu menyampai- kan ketidakhadiran Novan- to. Dalam surat itu dise- butkan, jaksa cukup memba- cakan berita acara pemerik- saan (BAP) dalam sidang e- KTP tersebut. Selain itu dengan iming-iming bonus, driver akan bekerja over time untuk mengejar poin, sehingga faktor keamanan/kesela- matan berkendara terabaikan. Dengan tidak adanya seleksi ke- tat rekrutmen driver, keselamatan berkendara menjadi diper- tanyakan sehingga dapat merugikan pengguna. "Masyarakat terutama driver dan pengguna perlu diedukasi tentang bisnis ini, jangan sampai hanya mengejar harga murah tapi mengabai- kan keamanan dan keselamatan," terang Lilik kepada KR, Jumat (20/10). Sedangkan terhadap perusahaan online, menurut Lilik, diperlukan ketegasan dari pemerintah untuk memasukkan bis- nis taksi online ini ke bisnis angkutan. Pasalnya, selama ini pe- rusahaan taksi online tidak mau dimasukkan ke ranah bisnis angkutan. Padahal jika statusnya jelas (masuk angkutan), ma- ka akan mudah dilakukan kontrol oleh pemerintah. "Selama ini pemerintah seperti menyelesaikan persoalan ini hanya di ca- bangnya bukan langsung di akarnya," katanya. *Bersambung hal 7 kol 1 Mendengar apa yang di- sampaikan jaksa, ketua ma- jelis hakim mengatakan, kalau tidah salah keduanya sudah dua kali tidak hadir. "Betul yang mulia," kata jak- sa Wawan seraya menye- butkan, Setya Novanto tidak hadir dengan alasan ada kegiatan di tempat lain, se- dangkan untuk Onny belum ada pemberitahuan menge- nai ketidakhadirannya. "Kami upayakan untuk menghadirkan lagi yang mu- SUNGGUH SUNGGUH Terjadi IBU guru kelas suatu hari bertanya, "Siapa yang hari ini tidak masuk?" Dija- wab oleh teman-teman, "Ni- hil, Bu...." Saya heran, kare- na semua siswa masuk dan setahu saya Nihil adalah na- ma seorang siswa. Ternyata nihil artinya kosong atau ti- dak ada siswa yang tidak masuk sekolah. (Tiara No- vian Rizqyseha, Kelas VIID SMPN 9 Yogyakarta)-d 4cm 4cm