Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

SABTU WAGE, 21 OKTOBER 2017 (30 SURA 1951) KR-Khocil Birawa FESTIVAL SENDRATARI: Kontingen Kabupaten Sleman menggelar lakon 'Rasa Tali Tali Rasa' pada Festival Sendratari se-DIY di Pendapa SMKN 1 Kasihan Bantul (SMKI Yogyakarta), Jumat (20/10) malam. Festival yang di- gelar hingga Sabtu (21/10) malam ini diikuti lima kontingen dari kabupaten/kota di DIY. Presiden hanya menegaskan bahwa dirinya dan jajaran Kabinet Kerja senantiasa bekerja maksimal. "Sila- kan masyarakat yang menilai. Tugas saya bekerja keras, mewujudkan yang kita rencanakan," kata Presiden Jo- kowi di Jakarta, Jumat (20/10), terkait tiga tahun pemerintahannya. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kris- tiyanto mengapresiasi capaian kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Sebab kebi- jakan yang dilakukan telah berdam- pak positif terhadap masyarakat menengah ke bawah. Dampak positif itu terlihat dari perbaikan tingkat pe- ngangguran yang rendah sejak 18 ta- "Tiga tahun adalah waktu yang tidak JAKARTA (KR) - Tiga tahun pemerintahannya berjalan, Jokowi untuk fokus menuntaskan ma- Presiden Joko Widodo menyerahkan sepenuhnya penilaian salah pengangguran dan kemiskinan. atas kinerjanya kepada publik. Presiden menyerahkan kepa- da publik untuk menilai pencapaian kinerja pemerintah yang dipimpinnya. terlalu panjang ya untuk memenuhi janji politik. Namun demikian tanda prestasi Jokowi sudah terlihat, misal- nya dari aspek ekonomi pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia relatif lebih baik," ujar Ace. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memaparkan evaluasi dan Program Kemendagri. Ditegas- kan bahwa Kemendagri merupakan kementerian kebijakan, bukan tek- nis. "Arahan Bapak Presiden kepada Kemendagri sudah jelas yakni mem- bangun sistem tata kelola hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien de- ngan semangat reformasi birokrasi," kata Tjahjo dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dan Konferensi Pers Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK hun, 5,3 persen. "Tingkat pengangguran mencatat paling rendah selama 18 tahun ter- akhir, yakni 5,3 persen," kata Hasto. PDI Perjuangan juga mengapresiasi angka harapan hidup yang terus me- ningkat, ditandai dengan jumlah pe- nerima Kartu Indoensia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sejahtera yang masif dibagikan kepa- da rakyat miskin. Wasekjen Partai Golkar Ace Hasan Syadzily juga menilai positif tiga ta- hun kinerja pemerintahan Jokowi-JK dalam pembangunan infrastruktur. Namun ia tetap menyarankan kepada UU PEMAJUAN KEBUDAYAAN DITERBITKAN 132 Museum Direvitalisasi, 31 Dibangun 3 TAHUN MEMIMPIN PEMERINTAHAN Jokowi Serahkan Publik untuk Menilai JAKARTA (KR) - Setelah sekian lama dinantikan, akhirnya Indonesia memiliki Undang Undang tentang Pemajuan Kebu- dayaan. UU No 5 Tahun 2017 itu diharapkan dapat memper- cepat upaya pemerintah untuk menghidupkan, menggelorakan, melestarikan, serta mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia. "Setelah sekian lama, akhirnya kita memiliki Undang Undang tentang Pemajuan Kebudayaan, yakni UU No 5 Tahun 2017," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muha- djir Effendy dalam jumpa pers tiga tahun pemerintahan Jokowi- JK di Bina Graha, Kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (19/10) malam. Menurut Mendikbud, kebudayaan berperan penting dalam pembangunan nasional. "Kita harapkan kebudayaan dapat segera menjadi ruh dan fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan," ujarnya. Guru Besar Universitas Negeri Malang itu meyakini, kebuda- yaan dapat berperan untuk memperkuat dan mempererat ke- bhinnekaan. "Saat ini kita sedang membahas turunan dari Undang Undang Pemajuan Kebudayaan ini. Akan ada sekitar 29 Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri sebagai turunan Undang Undang ini," ujarnya. Beberapa pokok pemajuan kebudayaan yang segera diatur pe- merintah di antaranya terkait Pelaksanaan Pemajuan Kebuda- yaan, Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan, Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan dan Strategi Kebudayaan, Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, Penghargaan, Fasilitasi, dan Insentif, serta Izin Pemanfaatan Objek Kebudayaan oleh Industri Besar dan Pihak Asing. (Ati)-f Xedaulatan Rakyat i Paspampres Gadungan Tipu 4 Rumah Makan SOLO (KR) - Oknum berinisial B (38) yang mengaku sebagai Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menipu empat orang pemilik rumah makan di Solo Raya, Jumat (20/10). Kasus tersebut sekarang ditangani Satreskrim Polresta Solo. Kasat Reskrim Polresta Solo Kompol Agus Puryadi mewakili Kapolresta Solo AKBP Ribut Hari Wibowo mengatakan, modus operandi pelaku B awalnya mendatangi empat rumah makan dengan dalih sedang melakukan survei makanan untuk acara pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution, 8 November. Pada saat mendatangi korbannya mengaku sebagai Paspampres dengan pangkat Letnan Kolonel (Letkol). 'Letkol' B mendatangi rumah makan korbannya dengan men- cicipi sejumlah menu. Setelah dinyatakan cocok meminta kepa- da pemilik rumah makan untuk datang ke Hotel Novotel Solo de- ngan membawa sampel makanan untuk diuji di laboratorium. Kepada wartawan Kasat Reskrim menyatakan, sebanyak em- pat orang pemilik warung makan datang ke Hotel Novotel. Ternyata di hotel berbintang itu sedikitnya ada lima orang pemi- lik warung makan lainnya, jadi jumlahnya ada sembilan orang pemilik warung makan yang ditemui B di ruang tunggu hotel. Ia meminta semua telepon seluler milik mereka dengan dalih akan dipasangi Global Positioning System (GPS). "Paspampres gadungan ini setelah membawa sembilan ponsel korbannya langsung melarikan diri. Korban baru menyadari menjadi korban penipuan setelah pelaku B tidak kunjung kem- bali di ruang tamu hotel," ujar Kompol Agus Puryadi. Para korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Sat- reskrim Polresta Solo. Hasil penyelidikan, pelaku ternyata juga pernah melakukan penipuan dengan modus sama di Rumah Ma- kan Adem Ayem Solo dan Bebek Goreng Pak Slamet Kartasura Sukoharjo, Juli lalu. (Hwa)-m Kemenangan tersebut membuat Bali United kini mengoleksi nilai 58, dan terpaut satu ang- ka dari pemuncak klasemen sementara Bha- yangkara FC. Sedangkan upaya PS TNI untuk lepas dari ancaman degradasi menjadi berat, karena selisih poin mereka dengan pemuncak zona merah, Perseru Serui, tetap terpaut lima. Bali United dan PS TNI memeragakan per- mainan terbuka sejak peluit kick-off ditiupkan wasit. Namun laga baru berjalan dua menit, tim tamu mampu membuka keunggulan lebih dulu lewat eksekusi penalti Elio Martins. Ha- diah penalti diberikan wasit setelah bek Ahn Byung Keon melanggar Ahmad Nufiandani. PRAPERADILAN PENGADAAN HELI KPK Meminta Sidang Ditunda JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak hadir dalam sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan tersangka proyek pengadaan helikopter Agusta Westland 101 (AW-101), Direktur PT Diratama Jaya Mandiri (DJM) Irfan Kurnia Saleh. Hakim tunggal Kusno yang membuka sidang di Peng- adilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) membacakan surat yang dikirim KPK yang berisi alasan ketidakhadiran dalam sidang itu. Setelah tertinggal, Bali United kemudian langsung menggeber permainan mereka. Se- rangan bertubi-tubi dilancarkan ke pertahanan lawan. Peluang diperoleh Fadil Sausu lewat tendangan dari luar kotak penalti, namun belum membuahkan hasil. Hakim Kusno menyebutkan, KPK meminta sidang ditunda tiga minggu dengan alasan te- ngah menyiapkan jawaban dan hal lainnya. "Dalam surat KPK itu menyampaikan per- mintaan penundaan sidang untuk menyiapkan tanggapan jawaban koordinasi dengan ahli dan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kebu- tuhan pembuktian dengan praperadilan a quo," kata hakim Kusno, Jumat (20/10). Petaka menghampiri Bali United menjelang babak pertama berakhir. Pada menit ke-44, umpan Ricky Fajrin dari sisi kiri serangan dise- lesaikan tandukan Sylvano Comvalius untuk menaklukkan kiper PS TNI. Selang tiga menit kemudian, Stefano Lilipaly dilanggar M Kasim Slamet di kotak terlarang, sehingga wasit menunjuk titik putih. Bali Uni- Atas dasar itu, tutur hakim Kusno, Ketua PN Jaksel ini, menunda sidang hingga tiga minggu ke depan. Namun, pihak kuasa hukum Irfan keberatan dan meminta sidang ditunda tiga hari saja. Namun, hakim tidak dapat menga- bulkan dan memutuskan sidang ditunda dua BALI UNITED BUNGKAM PS TNI Persaingan Puncak Liga 1 Kian Ketat bertajuk Negara Hadir, Mewujudkan Rasa Aman Melalui Perwujudan Sta- bilitas Politik dan Keamanan, Keadil- an Hukum dan Pemajuan Kebuda- yaan' di Kantor Staf Presiden, Jakarta. BALI (KR) Persaingan memperebutkan ted menutup babak pertama dengan keunggul- an 2-1 lewat eksekusi penalti Comvalius. gelar juara makin sengit setelah Bali United menjaga asa mereka dengan mengalahkan PS TNI 2-1 di Stadion Dipta Gianyar, Jumat (20/10) malam WIB, pada pekan ke-30 Liga 1 2017. Pada babak kedua, permainan terbuka tetap diperagakan Bali United dan PS TNI. Tuan ru- mah berusaha memperlebar keunggulan dari lawannya, sementara The Army ingin menya- makan kedudukan. Tiga tahun pemerintahan Jokowi- JK juga ditandai aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta. Ken- dati demikian, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Raden Prabo- wo Argo Yuwono menilai aksi itu ber- langsung kondusif. Situasi aksi demo berjalan kondusif. Petugas terus mengamankan proses publik me- nyampaikan aspirasi. "Semuanya ber- jalan lancar. Petugas mengamankan jalannya," kata Argo. Argo menilai, tidak ada kericuhan dalam aksi ini. Meskipun tidak ada orasi, Argo menegaskan, segala aksi harus segera berhenti pukul 18.00 WIB. (Edi/Sim/Ati)-m Bali United yang mengandalkan serangan dari sektor sayap mendapatkan peluang pada menit ke-50. Hanya saja, sepakan Lilipaly ma- sih belum menemui sasaran. Gawang PS TNI pun masih aman. Ancaman kembali diberikan Bali United pa- da menit ke-70, Lilipaly merangsek dari sisi ka- nan, dan melepaskan umpan lambung. Mif- tahul Hamdi yang berdiri bebas menyambut bo- la dengan sundulan sambil menjatuhkan diri, tapi dapat ditepis Teguh. Permainan agresif Bali United membuat lini belakang PS TNI bekerja keras. Pada menit ke- 73, Comvalius hampir saja membuat hat-trick. Sayangnya, gol Comvalius dianulir wasit, kare- na dianggap berada dalam posisi off-side ter- lebih dulu. Selepas laga berjalan 80 menit, Bali United berada di bawah tekanan. Bahkan PS TNI nyaris menyamakan kedudukan di menit ke-89 ketika tendangan Nufiandani tidak bisa diben- dung I Made Wardhana. Beruntung I Gede Sukadana bisa menghalau bola, dan skor 2-1 te- tap bertahan hingga peluit panjang ditiupkan wasit. Pertandingan lain Sriwijaya FC mela- wan PS Arema 1-1 dan Persiba Balikpapan melawan Barito Putra 1-2. (M/1)-a "KEDAULATAN RAKYAT" HALAMAN 8 KR-Antara/Anis Efizudin FESTIVAL KOPI TEMANGGUNG: Seorang peserta meracik kopi pada Festival Kopi Temanggung #3 di kompleks Gedung Pemuda Temanggung Jawa Tengah, Jumat (20/10). Pameran aneka produk kopi khas Temanggung ini diikuti 40 peser- ta, untuk mempromosikan dan memasarkan kopi khas Temanggung yang telah diakui kualitasnya. minggu ke depan. "Saya putuskan sidang ditun- da dua minggu lagi dengan catatan termohon pada tanggal 3 November menyampaikan ja- wabannya," kata Kusno. Irfan merupakan pihak swasta yang ditetap- kan KPK sebagai tersangka terkait dengan du- gaan korupsi pembelian heli AW-101. Irfan diduga meneken kontrak dengan Augusta Westland, perusahaan joint venture Westland Helicopters di Inggris dengan Agusta di Italia, yang nilainya Rp 514 miliar. Dalam pengadaan helikopter dengan TNI AU, nilai kontraknya Rp 738 miliar, sehingga terdapat potensi kerugian keuangan negara Rp 224 miliar. Dalam kasus ini, KPK bekerja sama dengan POM TNI karena ada tersangka lai nya yang berjumlah lima orang dan ditangani POM TNI. Terkait praperadilan ini, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, Irfan Kurnia Saleh melayangkan gugatan praperadilan soal peradilan koneksitas, sehingga ada risiko yang bisa muncul dari hasil gugatan ini nantinya. Untuk itu, perlu dicermati secara hati-hati. (Ful)-d HINDARI KEBOCORAN INFORMASI Mendesak, UU Perlindungan Data Pribadi BANDUNG (KR) - Ketua Cyber Law Center Universitas Pa- djadjaran Bandung Sinta Dewi meminta Pemerintah Pusat un- tuk segera menerbitkan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi seiring dengan diwajibkannya masyarakat untuk regis- trasi ulang kartu prabayar. "UU Perlindungan Data Pribadi itu sekarang sedang digodok Kemenkominfo, tapi masih dalam tahap pembahasan. Jadi UU- nya khusus spesifik melindungi data kita di semua industri. Mudah-mudahan ini bisa cepet selesai," ujar Sinta usai sosiali- sasi registrasi ulang kartu prabayar di Fakultas Hukum Uni- versitas Padjadjaran Kota Bandung Jawa Barat, Jumat (20/10). Sinta mengkhawatirkan, dengan registrasi ulang kartu praba- yar yang divalidasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), semua data pribadi dapat diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Seharusnya, katanya, sebelum menerbitkan regulasi terutama terkait registrasi kartu prabayar, pemerintah lebih du- lu menerbitkan UU Perlindungan Data Pribadi. Hal ini semata- mata untuk melindungi konsumen dari kebocoran data. "Sebetulnya UU itu harus lebih dulu ada. Di luar negeri mene- rapkan hal yang sama, banyak yang menerapkan registrasi pra- bayar, tetapi mereka sudah punya Undang Undang Perlin- dungan Data Pribadi," katanya. Dosen Fakultas Hukum Unpad itu mengatakan, UU ini juga penting untuk pengurusan segala sesuatu yang membutuhkan data pribadi. Ia mencontohkan, seperti Perbankan yang seharus- (Ant)-f nya hanya berurusan di seputar keuangan. Tidak Ada Perpanjangan Pendaftaran Parpol Lagi JAKARTA (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memberi tahu status pendaftaran 27 partai politik (Parpol) calon peserta pemilu 2019, untuk pemberitahuan kepada ma- sing-masing parpol, mana yang lengkap dokumen pendaftaran- nya dan mana yang tidak lengkap. Hal tersebut dikatakan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi, kepada wartawan di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (20/10). "Nanti kepada semua parpol akan dilampirkan checklist- checklist-nya. Kami sudah memerintahkan sekjen untuk me- ngeluarkan surat pemberitahuan kepada masing-masing par- pol, mana yang lengkap dokumen pendaftarannya dan mana yang tidak lengkap," ujar Pramono. Sebelumnya, KPU telah menerima penyerahan berkas pendaftaran dari 27 parpol. Selanjutnya, sebanyak 14 parpol dinyatakan lengkap berkasnya dan diterima pendaftarannya oleh KPU. Data akses sipol mencatat ada status 13 pendaf- taran parpol yang tidak diterima oleh KPU. Lebih lanjut dia menjelaskan jika tidak ada lagi proses per- panjangan pendaftaran atau perpanjangan waktu melengkapi berkas pendaftaran. Karena itu, dirinya menekankan jika saat mendaftar, parpol harus melengkapi seluruh dokumen. "Kalau berkas tidak lengkap bagaimana? Ya tidak bisa lanjut tahap selanjutnya. Jadi, pada tahapan pendaftaran dan peneli- tian administrasi, partai apa pun yang tidak melewati tahapan itu, maka gugur di tengah jalan. Bagi kami proses pendaftaran selesai tanggal 16 Oktober dan hanya diperpanjang (me- lengkapi berkas) selama 1x24 jam," tambah Pramono. (Sim/Edi)-d DI JAWA TENGAH DAN DIY 27 Juta Jiwa Ikut BPJS Kesehatan MAGELANG (KR) - Jumlah peserta BPJS di Jateng dan DIY mengalami perkembangan yang menggembirakan. Data ter- akhir menunjukkan jumlah peserta 27.050.617, padahal total jumlah penduduk kedua daerah tersebut sebanyak 38,6 juta. Program JKN-KIS, berdasar hasil survei, dinilai sangat ber- manfaat, yakni sekitar di atas 90 persen. Secara nasional, ter- akhir datanya mencapai 183 juta peserta. Demikian antara lain dikemukakan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Tengan dan DI Yogyakarta Aris Jat- miko dalam acara media gathering di Grand Artos Hotel and Convention Magelang, Jumat (20/10) sore. Di forum ini juga di- sampaikan beberapa materi, di antaranya tata cara penulisan berita. "Diharapkan untuk wilayah Jawa Tengah dan DI Yogya- karta semakin hari masyarakat semakin memahami betapa pentingnya program JKN ini," kata Aris. Kepada wartawan di sela-sela kegiatan, Aris mengatakan di dalam pemetakan atau maping penduduk di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta pihaknya bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Data yang dimiliki disandingkan dengan data Disdukcapil, sehingga akan kelihatan masyarakat mana yang sudah menjadi peserta JKN dan mana yang belum. Dari sini nantinya juga akan dipetakan dari segi pekerjaan, apakah masuk pekerja penerima upah atau pegawai dan akan dilihat pegawai dari mana, dan ini penegakannya dari badan usaha. Kalau masuk dalam pekerja informal, diimbau melalui pendaftaran yang mandiri. Juga memohon bantuan dari pemerintah masing-masing dae- rah kabupaten, kota atau provinsi untuk dapat mengimbau kepada para pemberi kerja, dan juga masyarakat, untuk segera mendaftar menjadi peserta JKN. (Tha)-f 4cm 4cm