Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Turun Sih. "KEDAULATAN RAKYAT" HALAMAN 6 a a g PU Sleman 1 memiliki 75 persen kepengurusan di tingkat kabupaten dan 50 persen di ting- kat kecamatan. Ketua KPU Sleman, Ahmad Shidqi, + S mengungkapkan setidaknya ada lima - parpol yang saat ini tidak diproses da- - lam tahanap seleksi administrasi. Tiga partai yang sudah dinyatakan doku- mennya ditolak oleh KPU RI. PSI yang memang tidak menyerahkan berkas pendaftaran ke KPU Sleman. Terakhir adalah Partai Idaman yang memang di- pusat tidak diterima dan di KPU Sleman tidak menyerahkan berkas. "Jadi kita tidak melakukan apa-apa," (Awh)-f ujarnya. KR-Saifullah Nur Ichwan Hi Kelompok Sri Rejeki Kelompok Tani 'Sri Rejeki' melakukan lot padi yang dihadiri Wakil Bupati matun di Dusun Gedongan Sinduadi his (19/10). Demplot padi terbagi menja- merupakan kebiasaan atau perlakuan ak B merupakan perlakuan dengan sis- plot). munjukkan perbedaan hasil produksi cal. Dengan sampel 3 titik dengan ukur- etak A menghasilkan padi 6,8 kuintal. 3 (sistem pola baru) menghasilkan padi matun mengakui, dari waktu ke waktu ankan produksi beras di Sleman meng- yang sangat berat. Terlebih lagi luas la- makin menyusut. Pemkab Sleman terus meningkatkan inovasi dalam menjawab la dalam pertanian. kesadaran, keterampilan dan minat uk menggunakan varietas yang unggul yang berimbang, penggunaan unsur n sistem tanam tajarwo (tanan, pai kerja sama demplot padi dengan PT ," ujarnya. (Has)-f ERAH KR-Istimewa matun memperlihatkan hasil panen. atmiko lain- n meski ter- 'Booming' i. Menjadi bilang cukup mudah, perawatan sa menjadi tanaman Jemani membu- ih pemilik bun Garden' Sariharjo, tuhkan teknik khusus. Se- hingga bagi masyarakat awam perlu melakukan konsultasi dan membedah perawatan Jemani Cobra. KR-Istimewa PUSR ani Cobra. Untuk menggiatkan hal ter- sebut, Komunitas Jatmiko sa- ngat terbuka, anggota Jatmiko akan membantu masyaraat sia- papun untuk memberikan pem- belajaran mengenai cara pera- watan juga cara berbisnis Jemani. "Bisa juga berkonsultasi saat komunitas kami mengadaan pa- meran pada tanggal 29 Oktober- 6 November 2017 di Taman Kuliner Condongcatur. Kami siap memberikan pembelajaran atau sekadar tanya jawab," tu- turnya. (*-3)-f SABTU WAGE, 21 OKTOBER 2017 (30 SURA 1951) CEGAH KRIMINALISASI Perpu Ormas Perlu Direvisi YOGYA (KR) - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi persoalan diskri- minasi dan intoleransi. Perpu tersebut dinilai cenderung selaras dengan prinsip siracusa atau prinsip pembatasan kebe- basan berpendapat agar kelompok anti- Pancasila yang membahayakan negara ti- dak tumbuh subur di negara ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Komisioner Komnas HAM RI, Dr M Imdadun Rahmat MSi dalam seminar na- sional bertajuk 'Quo Va Perpu Ormas: Tinjauan Kritis dari Perspektif Sosio Politik, Hukum dan HAM di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH PRESS COF UII), Kamis (19/10). Namun, menurut Imdadun, ada beberapa pasal yang perlu direvisi agar tidak menimbulkan per- soalan baru dan sesuai dengan tujuan pembentukan Perpu. "Perpu ini merupakan regresi atau ke- munduran dibanding dengan UU No 17 Tahun 2013 karena menghilangkan keten- tuan keputusan pengadilan dalam penera- pan sanksi administratif," ujarnya. Diketahui, dalam Pasal 62, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) memi- liki wewenang untuk melakukan pencabu- tan surat terdaftar atau status badan hukum ormas yang dirasa melanggar hukum. MU IC ROADS ST INDONESIA ESIA 2017 INDONESIA 2017 DICITAL ECONOMY SUMMIT 2017 TFORM FOR DIGITAL ENTERPRISE SOLUTIONS 25-270ctober 2017 JAKARTA (KR) - Indo- nesia terus memperlihatkan peningkatan di bidang digi- tal ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi "Ini cukup berbahaya karena bisa beru- jung pada kriminalisasi, seharusnya pen- dekatan lebih berkeadilan," ungkapnya la- gi. Komnas HAM menilai kewenangan EKONOMI DIGITAL MENINGKAT 'Start-Up' Ciptakan Potensi Pasar dan Informasi untuk me- lahirkan 1.000 perusahaan baru di bidang digital pada 2020 nanti. harus mendukung infras- truktur, regulasi dan pen- didikan terkait ekonomi digi- tal untuk memastikan bangsa kita siap masuk ke dalam tren teknologi digital," papar Hana Abriyansyah, Jumat (20/10). Ia mengatakan, kedaula- tan siber akan membantu Indonesia untuk memperku- at keamanan siber, infras- truktur teknologi dan digital ekonomi. Selain Hana Abriyansyah, bakal hadir pula CTO PT First Media/Link Net Des- mon Poon dan Presiden Direktur PT Segen Medical Nasional Freidrik Naing- golan yang akan menyam- paikan pemaparan terkait perkembangan ekosistem digital. (M-1)-m KR-Istimewa Para narasumber yang akan berbicara di forum The Indonesia Digital Economy Summit. bisnis dan pengguna akhir secara nasional. Hal ini se- jalan dengan misi Peme- rintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi Tidak Sosiolog UGM Prof Dr Sunyoto Usman me- ngatakan, perseteruan antara taksi konvensional dan taksi online, bukan pada drivernya saja tapi lebih dari itu ada kepentingan para investor, di belakangnya. Sehingga pemerintah perlu men- gurai tentang kedua bisnis ini. Sultan Gubernur DIY Sri Sultan HB X pun meminta doa restu kepada masyarakat khususnya warga DIY, agar dalam lima tahun mendatang bisa melaksanakan tugas dengan baik. Hal itu meng- ingat tantangan yang harus dihadapi Pemda DIY semakin beragam dan membutuhkan pena- nganan serius. Terlebih dengan adanya sejum- lah proyek strategis yang diharapkan bisa sele- sai tepat waktu dan meningkatkan kesejahter- aan masyarakat. "Minta doa restunya saja su- paya ke depan bisa melaksanakan tugas-tugas Tunggu dalam penanganan perkara korupsi, Setyo menya- takan yang penting semangat untuk bersama- sama memberantas korupsi. Terpisah, Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan, yang terpenting adalah bagaimana setiap instansi dapat bekerja secara maksimal untuk mencegah dan memberantas korupsi. Dia menilai wacana pembentukan tim khusus Kejakgung untuk bergabung dengan Densus Tipikor sudah terlam- bat. Sebab, Kejakgung telah memiliki Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgasus P3TPK). Guru Besar Ull, Moh Mahfud mempersilakan Polri membentuk Densus Tipikor walaupun sekarang sempat terjadi kontroversi, namun pem- ... Minta Jhon menambahkan, yang berkepentingan adalah jaksa penuntut umum. Meski tidak menutup kemung- kinan, hakim juga bisa mengambil sikap tertentu mengingat dalam perkara pidana manakala majelis hakim berpendapat perlu mengajukan saksi, tetapi lepas dari itu agar saudara jaksa menjadwal ulang kembali. Selain itu, lanjut Jhon, majelis hakim juga me- nyatakan telah menerima surat dari Sekjen DPR. Sementara dalam sidang kemarin, jaksa meng- hadirkan enam saksi, salah satunya Nurhadi Putra. Ketua majelis hakim Jhon Halasan sempat menegur ketika saksi Nurhadi mengaku menerima uang dari kakak Andi Agustinus. Nurhadi Putra adalah mantan pejabat pembuat komitmen kegiatan pembi- naan/pembuatan/pengembangan sistem, data, statis- tik, dan informasi dan kegiatan pembiayaan lain-lain Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dia mengaku Polri Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, cukup banyak pelanggaran yang ditemukan dalam pengelolaan dana desa. Setidaknya ada 214 kasus berkaitan dengan penyelewengan dana desa yang di- tangani Polri dalam lima tahun terakhir. "Dari data ke- polisian tahun 2012 sampai 2017 ada sejumlah dugaan penyalahgunaan dana desa, 214 kasus, de- ngan kerugian Rp 46 miliar," ujarnya. Kapolri juga mengatakan, jumlah tersebut memang tidak sebanding dengan dana yang dikucurkan peme- rintah hingga triliunan rupiah. Namun, dana desa merupakan atensi utama pemerintah untuk pemerata- an pembangunan di desa yang jauh dari kota-kota be- sar. Menurut Tito, kasus yang kerap muncul, antara lain Menkumham mencabut status badan hukum ormas berpotensi sebagai jaring cantrang bagi semua kelompok ber- pemikiran radikal, baik kiri maupun kanan. Oleh karena itu, Imdadun meng- usulkan agar Perpu Ormas perlu direvisi dengan mengembalikan ketentuan putu- san pengadilan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 62 UU Ormas. Senada, Guru Besar FH Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Dr Sujito SH MSi mengingatkan bahwa hukum, terma- suk Perpu No 2 Tahun 2017) merupakan produk politik. Dalam pembuatan, pelak- sanaan maupun penegakannya selalu tersembunyi agenda politik. Untuk itu, adanya perbedaan kepentingan antarpar- tai politik, ormas dan pihak lain wajib didi- alogkan secara terbuka dan intensif agar (M-1)-d tercipta keharmonisan. Terkait hal tersebut, Chief Information Security Officer PT Midtrans Hana Abri- yansyah akan memberikan pandangan terkait ekosistem digital baru dalam konferensi The Indonesia Digital Eco- Summit nomy bertema 'Cyber Sovereignity: Should Countries Impose Localized Cyber Laws and Regulations', Kamis (26/10) mendatang di Jakarta International Expo. Menurutnya, perkembangan start-up digital di Indonesia terlihat signifikan, mampu memberikan pengaruh serta menciptakan potensi pasar yang besar. "Pemerintah Indonesia Sambungan hal 1 Sedangkan terkait Peraturan Menteri yang telah diterbitkan, masih perlu diperjelas, con- tohnya soal wilayah operasi. "Wilayah operasi ini perlu diperjelas, apakah wilayah administrasi atau apa, jangan sampai merugikan driver," katanya. (Dev)-m Sambungan hal 1 dan program yang sudah direncanakan dengan baik," kata Sultan. Permais Sri Sultan HB X, GKR Hemas mengungkapkan, selain memberikan ucapan selamat atas pelantikan Gubernur dan Wagub DIY, sejumlah warga juga menyampaikan hara- pannya untuk lima tahun ke depan. "Kalau dilihat dari ucapan masyarakat tadi banyak sekali ha- rapan agar Ngarsa Dalem dan Sri Paduka bisa lebih banyak menyejahterakan masyarakat," ucap GKR Hemas. (Ira/Ria)-m Sambungan hal 1 bentukan Densus Tipikor tidak apa-apa, silakan sa- ja. Karena secara pribadi saya menganut konsep struktural dalam penegakan hukum. Oleh karena itu jika ada lembaga lain yang lebih keras dalam menindak korupsi, saya setuju," terang Mahfud MD di Kompleks Kepatihan, Jumat (20/10). Saat ditanya kemungkinan adanya tumpang tindih dengan lembaga antikorupsi lainnya, Mahfud menjelaskan, kondisi tersebut tidak menutup ke- mungkinan bisa terjadi. Namun, semua kewenang- an (pembagian tugas) dalam menangani kasus ko- rupsi sebenarnya bisa diatur. Misal Densus Polri menangani korupsi di daerah, provinsi ke bawah dan dinas-dinas. Sedangkan, kasus yang besar di- tangani KPK, kemudian ada bagian tertentu ditan- gani Kejaksaan Agung. (Bro/Ria)-d Xedaulatan Rakyat .... Sambungan hal 1 menerima parsel dan uang dari Dedi Priyono, kakak Andi Narogong, yang memenangi proyek di BPN. Hakim Jhon menanyakan alasan Nurhadi meneri- ma parsel itu. Peristiwa itu terjadi tahun 2009 ketika KPK tengah gencar melarang pejabat negara meneri- ma parsel dari siapa pun. "Mohon maaf yang mulia, ada kebaikan hati, saya terima saja," jawab Nurhadi yang mengaku dua kali menerima amplop dari Dedi yang berisi Rp 40 juta. Namun, dia mengaku uang tersebut sudah dikemba- likan ke KPK. Nurhadi mengaku mengembalikan Rp 41 juta ke KPK, yaitu Rp 40 juta merupakan uang yang diterimanya dan Rp 1 juta adalah perkiraan prib- adinya terkait penerimaan parsel. Mendengar hal itu, Jhon pun menegur Nurhadi karena tak sepantasnya menerima parsel atau uang terkait jabatannya. (Ful)-f . . . . . . Sambungan hal 1 penggelapan dana desa, pemotongan anggaran, hingga laporan pekerjaan fiktif. Akibatnya, manfaat yang semestinya didapatkan desa tersebut tidak efek- tif atau sama sekali tidak dirasakan. Dengan telah adanya MoU pengawasan dana de- sa ini, kata Tito, Polri khususnya Babinkamtibmas bertugas mengawasi langsung penggunaan dana de- sa di satuan kerjanya masing-masing. Mereka, juga berperan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyusun dan menganggarkan penggunaan dana desa untuk program yang dibutuhkan. "Di situ peran kepolisian agar mereka dapat pendidikan dasar lapor- an perencanaan dan laporan keuangan. Ini untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran," jelas- nya. (Edi/Imd)-f Bank BPD DIY Terima 2 Penghargaan LANGK Cahya menyampaikan, Bank BPD DIY memiliki komitmen tinggi untuk men- jalankan kewajibannya seba- gai wajib pajak dengan mem- bayarkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Kami menyadari bahwa pa- jak mempunyai peranan pen- ting dalam pembangunan baik di daerah maupun secara na- sional, maka dengan memba- yar pajak berarti kita ikut berpartisipasi dalam memba- ngun negeri," ujarnya. Disampaikan, selain sebagai wajib pajak, Bank BPD DIY ju- ga menjadi bank persepsi yang dapat menerima setoran pajak maupun penerimaan bukan pajak dari masyarakat. Oleh sebab itu, Bank BPD DIY juga berkomitmen untuk membe- rikan layanan prima dalam hal pelayanan setoran pajak masyarakat. (M-1)-m SLEMAN (KR) - Bank BPD DIY mendapatkan dua peng- hargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) DIY. Dua peng- hargaan tersebut yakni Wajib Pajak Teladan 2017 dan Mitra Pendukung Terbaik dimana Bank BPD DIY menjadi bank Alat Penghitung Waktu pada Kemana S KR-Istimewa Bank BPD DIY meraih dua penghargaan dari Kanwil DJP DIY. BEBERAPA waktu yang lalu di setiap perempatan di Kota Yogya selalu ada alat penghitung waktu di lampu merah, tapi beberapa waktu sekarang kok sepertinya di pindah atau pada kemana ya? Karena beberapa lam- pu merah alat tersebut su- dah tidak ada lagi, seperti di perempatan Jl. Wachid Ha- syim dll. Mohon di pasang kembali Terima kasih. +628574997XXXX Pengawasan Agus mengaku, pihaknya hanya butuh ke- sanggupan dari pemerintah untuk melakukan pengawasan, selebihnya Organda tidak masalah. Terlebih kesalahan fatal yang terjadi saat ini, angkutan sewa khusus ini mendaf- tarnya bukan kepada Dinas Perhubungan tetapi kepada penyediaan aplikasi. Hal tersebut sudah tidak diperbolehkan dalam aturan PM 26/2017. Disamping sembilan revisi yang telah diusulkan tersebut, pihaknya juga akan meng- usulkan taksi online yang masuk dalam angkut- an sewa khusus ini seharusnya masuk dalam angkutan taksi hanya tarifnya yang akan dibagi menjadi batas bawah dan batas bawah nantinya. YOGYA (KR)- Penyakit tuberkulosis (TB) kini sudah menjadi fenomena gunung es. Hal ini lantaran banyak masyarakat yang sudah terdeteksi tuberkulosis namun tidak segera melakukan pengobatan atau justru menyem- bunyikan penyakitnya. Apalagi penyakit tersebut mudah menularkan melalui udara. "Kondisinya abu-abu dan seolah-olah aturan tersebut ditabrak, untuk itu kami mengusulkan harus ada sanksi pidana terkait dengan pelang- garan yang dilakukan kedepannya. Sehingga ti- dak hanya dikenakan sanksi perdata namun ju- ga pidana sehingga menimbulkan efek jera dalam bentuk pidana," tandasnya. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogya, dr Yudiria Amelia, meng- ungkapkan sejak 2015 kasus tuberkulosis su- dah ditemukan hampir di semua kelurahan. "Belum semua terdiagnosa, sehingga kami anggap seperti fenomena gunung es. Sewaktu-waktu kasusnya bisa meledak," urainya, Jumat (20/10). Target temuan kasus tiap tahun juga selalu ditingkatkan, namun capaian di Kota Yogya masih di bawah target. Pada 2016 lalu dari target 1.003 kasus, tercapai 998 kasus. Literasi Politik .... Adanya kenaikan dana bantuan parpol tentunya bukan tanpa alasan. Setidaknya ada satu pokok persoalan yang dilon- tarkan, kenapa dana bantuan bagi parpol harus direvisi. Jika selama ini hitungan Rp 108 per suara dinilai terlalu kecil sehingga kemudian direvisi dalam arti ditingkat. Mengingat dana itu untuk membiayai kegiatan parpol dalam melakukan fungsinya sebagai pilar demokrasi. Disana ada fungsi edukasi politik kemudian pe- nyerapan, penghimpunan dan penyaluran aspirasi politik masyarakat, dan rekrutmen politik untuk mengisi jabatan politik melalaui mekanisme yang demokratis. Harus diakui, sampai saat ini problem politis yang seringkali menjadi pertanyaan publik yakni persoalan transparansi me- ngenai pengelolaan sumber dana parpol. Berdasarkan Undang-undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah diatur me- ngenai sumber dana, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan parpol. Secara eksplisit tercantum pada pasal 34 yang menyebutkan bahwa sumber dana dan pengeluaran yang berasal dari APBN/ APBD wajib diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Disamping itu juga dije- DINKES SIAPKAN SEJUMLAH TEROBOSAN Tuberkulosis Jadi Fenomena Gunung Es Sedangkan tahun ini dari target 1.011 kasus, hingga Juli lalu baru tercapai 651 kasus. Begitu pula target penyembuhannya dari 90 persen, baru mampu teratasi 84,86 persen. yang menerima setoran pajak terbaik di DIY. Penghargaan diserahkan Kepala Kanwil DJP DIY Yuli Kristiyono kepa- da Direktur Umum Bank BPD DIY Cahya Widi dalam acara Tax Gathering di Sahid Jaya Hotel Babarsari Depok Sle- man, Kamis (19/10) malam. Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Gatot Saptadi menyampaikan, pihaknya diminta Gubernur DIY agar menemui Komunitas Pengemudi Taksi Argometer Yogyakarta (Kopertayo) terlebih dahulu. Pasca judicial re- view PM 26/2107 dilakukan, Menteri Per- hubungan sudah mengeluarkan revisi aturan tersebut. Pihaknya akan menyesuaikan regulasi terse- but dengan merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) yang telah ada. "Kami akan fokus agar tim Kapertayo segera membenahi manajemen dan pelayanannya. Selanjutnya pengelolaan angkutan sewa khusus sudah dikeluarkan draf revisi PM 26/2017 sehingga akan disesuaikan Pergubnya untuk diterapkan secepatnya," kata Gatot Suara Rakyat Kirim SMS ke 0815 797 3333 Gatot menerangkan secara garis besar revisi PM tersebut tidak jauh berubah dari PM yang telah ada, hanya terjadi perubahan adanya aturan aplikator dilarang merekrut pengemudi karena yang merekrut pengemudi adalah laskan pada pasal 39 bahwa dalam penge- lolaan keuangan parpol harus diselengga- rakan secara transparan dan akuntabel, yakni dilakukan audit oleh akuntan publik dan diumumkan secara periodik, Dengan mekanisme ini maka sangat dimungkinkan bagi publik, utamanya para konstituen dari parpol yang bersangkutan untuk mengak- ses pengelolaan keuangan parpol. Bagaimana dan untuk apa keuangan par- pol tersebut digunakan. Parpol harus memiliki tanggung jawab lebih dengan ditetapkanya besaran dana bantuan yang baru. Tidak bisa kemudian pola pengelolaan dana bantuan tersebut hanya dilakukan secara serampangan. Dalam arti tidak ada keseriusan untuk mengoptimalkan dana bantuan tersebut untuk meningkatkan literasi politik bagi pu- blik. Dengan kata lain, tingginya dana ban- tuan bagi parpol juga harus diikuti dengan tingginya akuntabilitas sosial dan politik, ti- dak hanya sebatas akuntabilitas ekonomi. Akuntabiltas politik disini dapat dipahami bahwa parpol memiliki peran untuk mengedukasi, mengartikulasi dan men- gadvokasi kepentingan, menciptakan iklim demokrasi yang kondusif, dan rekrutmen Alat penghitung waktu pada nggak ada.. Ilustrasi Arko Menurut Yudiria, stigma di masyarakat ter- hadap penderita tuberkulosis juga masih tinggi. Selain itu, peran serta masyarakat juga diang- gap belum optimal. "Jika ada penderita, seperti langsung dikucilkan. Mungkin pengetahuan tentang tuberkulosis belum merata," imbuhnya. Oleh karena itu, Dinkes Kota Yogya menyi- apkan sejumlah terobosan agar kasus tu- berkulosis dapat ditekan. Di antaranya de- ngan menerbitkan buku saku tuberkulosis untuk dibagikan kepada masyarakat, serta menggiatkan kegiatan ketuk pintu di ling- kungan penderita tuberkulosis. Tokoh masya- rakat yang ada di tiap kelurahan juga turut dilibatkan agar mampu memberikan pema- haman kepada warganya. (Dhi)-m WILAYAH DIY Banyumas Sahid Yogya 13.550 13.585 "KEDAULATAN RAKYAT" HALAMAN 7 KURS JUAL RUPIAH TERHADAP DOLAR AS Cerah ...... Sambungan hal 1 badan usaha transportasi. Pemda DIY tetap akan mengatur dan menyesuaikan dengan reg- ulasi pusat tersebut. Sementara itu Pit Kepala Dinas Per- hubungan DIY, Dewo Isnu Broto mengatakan, Pemda DIY menyambut baik selesainya ran- cangan aturan baru bagi beroperasinya kendaraan angkutan umum berbasis aplikasi atau taksi online penerbitan aturan soal angkut- an online. Karena dengan selesainya rancan- gan aturan tersebut diharapkan adanya polemik soal taksi konvensional dengan taksi online termasuk di DIY bisa segera ada solusi. "Memang kami sudah mengetahui beberapa poin penting dalam rancangan revisi tersebut, diantaranya, memiliki SIM B, harus terdaftar yang dibuktikan dengan stiker serta pengemudi dan penumpang harus diasuransikan. Namun untuk kepastian dan detail pelaksanaannya, Dinas Perhubungan DIY masih menunggu atur- an baru tersebut," kata Dewo di Bangsal Kepatihan, Jumat (20/10). (Ira/Ria)-m Cerah Sambungan hal 1 politik yang transparan. Dengan men- jalankan perannya sebaik mungkin maka sangat dimungkinkan akan lahir kontestasi politik yang beradab yakni terbebas dari money politics maupun black campaign. Ada beberapa proses yang bisa di- lakukan bersama demi menjaga kese- larasan kepentingan antara parpol dengan publik. Pertama, parpol harus mampu me- lakukan rekonstruksi kembali atas fungsi dan perannya. Mengingat selama ini ada beberapa parpol yang hanya hadir disaat kontestasi elektoral berlangsung seperti pemilu dan pilkada. Kedua, tanggung jawab atas literasi politik salah satunya ada di pundak parpol, maka sudah sepatutnya jika edukasi politik dilakukan secara kon- tinyu. Sehingga publik memiliki pema- haman politik yang baik dan benar. Ketiga, mekanisme pemberdayaan publik dalam ruang-ruang demokrasi perlu digarap se- cara maksimal. Hal ini untuk menyiapkan masyarakat agar mereka tidak menjadi partisipan demokrasi yang gagap dan ga- gal paham. (Penulis adalah peneliti Sosial Politik Pusat Studi Pancasila UGM dan Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Sleman)-a CUACA 13.582 13.600 17/10 18/10 19/10 Sube Musa Authorized Money Charger Tip (1274) 547888 Prakiraan Cuaca Sabtu, 21 Oktober 2017 Sore-Malam Pagi-Malam 13.589 13.600 SUHU 0 21-31 C 13.585 23°C-31 C 13.600 20/10 KAJOSNEY ARAH ANGIN Tenggara Kec. Angin 28 km/jam Tenggara Kec. Angin 19 km/jam Sumber Seksi Meteorologi Lanud Adisucipto Yogyakarta-Stasiun Meteorologi Cap Gratis Aso 4cm 4cm