Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Sabtu 9 Januari 1993 HARIAN EKONOMI NERACA Menyeimbangkan Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan 0 R U M Peranan Negara Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan ni jamsotek. Salah satu di- itu berasal dari pihak per- daya manusia akhirnya ter. antaranya soal ketentuan usahaan sendiri. Contoh pulang kepada upaya pening. upah minimum pekerja Rp paling aktual seperti pada katan kualitas fisik maupun penduduk 2.600,- per hari. Tapi hingga kasus aksi unjuk rasa dan kini masih ada di antara mogok kerja yang terjadi di Indonesia. Sejak Repelita IV non fisik tiap bulan Rp 60.000. Ini askan maknanya serta meng- gugah dan mengajar semua kalangan untuk meningkat- kan mutu dan produktivitas. berarti upah mereka hanya dibayar Rp 2.142,8/hari. Bahkan di Tangerang ada pekerja yang menerima upah Sejak beberapa tahun ter- akhir, bulan November di nyatakan sebagai Bulan tropologi, masyarakat desa dalam kelompok saling "ber- pertanian sebagai prioritas pembangunan pedesaan itu kembali merefleksikan pe- melalui berbagai kegiatan pekerja yang menerima upah Bekasi dan Tangerang. Me- kita ketahui bahwa peme. Dalam ilmu sosiologi-an- kan dan terpolarisasikan ke Dengan kata lain, sektor masyarakat desa. Hasil Maka otoritas negara harus Mutu dan Produktivitas Nasional. Sesuai tujuannya, utama pembangunan pede- nampaknya lebih banyak rannya dalam pembangunan kita berupaya menyebarlu- saan didasari pada dasar dinikmati oleh sebagian kecil ekonomi pedesaan untuk masa mendatang. pemikiran bahwa sektor ini anggota masyarakat (elites). Untuk mewujudkan pem- memiliki strategis politis Memang diakui, bahwa dalam rangka menjaga sta- pembangunan pedesaan itu bangunan tersebut, ada 4 hal bilitas dan komunitas pem- telah dapat mengurangi yang perlu diperhatikan. jumlah orang miskin, tetapi Pertama, negara harus se- bangunan ekonomi. Sungguh menakjubkan, sebagai penggantinya terjadi gera menyeliminasi distorsi program BIMAS/INMAS ketimpangan dalam akses, dan ketimpangan ekonomi tersebut, direspons secara kontrol, dan pemilikan ter- akibat dari pembangunan positif terutama oleh para hadap sumberdaya ekonomi. pedesaan itu sendiri. Hasil-hasil penelitian petani pemilik tanah. Se- hingga terjadilah apa yang menunjukkan, bahwa akar dikenal dengan revolusi hi- penyebab ketimpangan ber- jau (green revoluation) di ada pada peran negara itu pedesaan. Bahkan setelah sendiri yang dalam menge- kurang lebih 15 tahun pro- luarkan kebijaksanaan dan Mutu dan reka melancarkan aksi mo- gok karena merasa dileceh- kan oleh pihak perusahaan Gaji dan berbagai jaminan sosial para pekerja sangat tidak diperhatikan, sekali- pun mereka sudah berulang kali melancarkan tuntutan hal yang sama terhadap perusahaan. itu se- kitar Rp 1.600 - Rp 1.900 per hari. Selain masalah upah yang terlalu minim, mereka juga meminta kendaraan antar jemput, premi/bonus dan penggajian bulanan di- sesuaikan dengan masa ker- ja masing-masing. Kedua, dalam kaitannya dengan upaya penyelimina- si tersebut, negara juga ha- rus menyediakan tempat dan saluran berupa organi- sasi atau institusi yang gram nian in berjalan, tepatnya mulai tahun 1984, negara kita dapatmencapai tingkat swasembada beras. Padahal pada periode sebelum revo- lusi hijau, negara kita ter- masuk salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia. Demikian sebaliknya, dari pihak pekerja sendiri sebe- narnya juga tidak menyukai ribut-ribut melancarkan aksi unjuk rasa atau mogok ker- ja. Sebab selain akan meng- undang resiko dipecat oleh perusahaannya, juga dapat merugikan perusahaan tem- pat mereka mencari nafkah untuk kehidupan keluarga- nya. Jika sampai banyak perusahaan gulung tikar, maka yang dirugikan bukan hanya orang-seorang mela- inkan menyangkut kepen- yang dirugikan selain hi- tingan banyak pihak. Jadi, langnya barang di pasaran, juga kepentingan masya- rakat pencari kerja. Sebab, karena banyaknya perusa- haan gulung tukar, maka kesempatan kerja juga akan menjadi semakin sempit. Ini berarti, barisan antrian penganggur akan menjadi semakin panjang saja. 6 F didefinisikan sebagai bagi- an (part society) dari negara (state). Desa menunjuk pada suatu wilayah yang sebagi- an besar dihuni oleh petani yang bercocok tanam mene- tap (sedenter) yang berada di bawah kekuasaan dan otoritas atau pengendalian -negara. Dalam pendekatan teoritik mengenai pemben- tukan negara (state forma- tion) meskipun desa diang- gap hanya sebagai bagian dan berada di bawah kontrol negara, ia memiliki fungsi yang krusial terutama seba- gai basis ekonomi dan de- mografi. Dalam konteks sekonomi, masyarakat desa merupakan satuan ekonomi produksi yang berperan menyediakan barang-barang konsumsi, terutama pangan serta sebagai pembayar pa- jak. Sementara dalam kon- teks demografi, masyarakat desa memiliki peran sebagai tenaga kerja dalam mem- -bangun infrastruktur (pra- sarana) dan sarana publik. tarung" satu sama lain. Keruntuhan Orde Lama Dengan demikian, per- definisi apabila kita membi- carakan wilayah dan ma- syarakat pedesaan tidak mungkin tidak sekaligus juga akan menyangkut pe- ran negara. Desa dan ma- yang selanjutnya digantikan oleh Pemerintahan Orde Baru berarti pula berganti an dalam kebijaksanaan negara. Dalam konteks per- ubahan ini, masyarakat desa dikembalikan fungsinya sebagai basis ekonomi. Me- lalui pemerintahan Orde Barulah pembangunan eko- nomi pedesaan mulai dilak- sanakan. Sistem ekonomi desa yang tertumpu pada sektor perta- nian, khususnya di Jawa, pada akhir tahun 1960-an mulai dikembangkan. Pertama-tama, pemba- ngunan pedesaan dimulai dengan Program Bimbingan Massal/Intensifikasi Massal (BIMAS/INMAS) yang me- nginstruksikan pemakaian bibit unggul, obat pemberan- tas hama, pupuk kimiawi, teknologi mekanik, sistema- tisasi cara bercocok tanamn, sistem pengairan yang lebih teknis dan teratur, serta sis- tem kredit kepada petani. Tujuan dari program terse- but adalah untuk mening- katkan hasil produksi dan produktivitas sektor perta- nian, khususnya tanaman padi (pangan). Pertama, bahwa mayori- tas penduduk negara kita makanan pokoknya adalah beras. Karena itu, kebutuh- an akan beras didahulukan. Kedua, dalam rangka menghemat devisa dengan meningkatkan hasil produk- si pertanian. Maka biaya untuk mengimpor beras dari luar negeri dapat dikurangi, bahkan dihapuskan. angunan Pedesaan - Setelah negara kita mer- deka sampai pertengahan tahun 1960-an, desa tetap memiliki posisi yang penting. Hanya pada periode terse- but negara lebih memperha- tikan sektor politik di pede- -saan, sementara sektor eko- nomi banyak dikesamping- kan. Pada periode itu, ketika Orde Lama memegang tam- puk pemerintahan masyara- kat desa secara intensif Dan keempat, dengan dimasuki berbagai kekuat- asumsi bahwa sektor ekono- an serta kepentingan politik mi pertanian ini masih ha- dan ideologi. Konsekuensi- rus diperkuat terlebih dahu- nya dari proses politisasi lu. Dalam penguatan ini, yang demikian mendalam berfungsi sebagai landasan itu, mengakibatkan masya- bagi pembangunan sektor rakat desa terfragmentasi- industri di masa mendatang. HARIAN EKONOMI NERACA Terbit pagi, Enam Kali seminggu, 12 halaman Ketiga, untuk meningkat- kan kesejahteraan petani atau menghapuskan kemis- kinan di pedesaan, karena sebagian besar penduduk miskin ini berada di pedesa- an yang mata pencaharian- nya banyak tergantung dari perkembangan sektor per- tanian. Dalam periode tahun 1970-an pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijak- sanaan baru dengan mem- berlakukan floating mass (masa mengambang) bagi masyarakat pedesaan. Kebi- jaksanaan ini berarti "mem- bebaskan" masyarakat desa dari keterikatannya kepada partai-partai politik dengan ideologinya itu dan diarah- Kenapa sektor pertanian syarakatnya mempunyai menjadi prioritas pertama kan untuk lebih mendukung lami "distorsi" dengan indi- sektor ekonomi di pedesaan misalnya, pada pertengahan demikian daya saing pro- Upaya Peningkatan - posisi yang krusial sebagai dalam pembangunan pede- pada pembangunan ekono- katornya, bahwa anggak bektor-sektor honom, gan saan? bagian dari negara. Namun, posisi krusialnya itu harus -diletakkan sebagai bagian duk-produk ekspor kita akan dapat meningkat. bawah dari otoritas negara. mi kata lain, dalam konteks kebi- jaksanaan tersebut, masya- rakat pedesaan didepolita- sasi dan dimasukkan secra intensif ke dalam proses Ekonomi, sosial, politik, agama, dan kebudayaan ekonomisasi pertanian. terdistorsi proses ekonomi in- dustri dan jasa di perkotaan, maka harus dikelola dengan metode industri. Dalam kon- teks pengembangan ekonomi pedesaan yang digerakkan itu, maka yang memungkin- kan direncanakan dan diim- plikasikan secara lebih luas adalah pembangunan sistem agroindustri. yang hidup di desa selalu di bawah kendali dan kontrol negara. pedesaan tidak memperoleh tempat dan saluran untuk mengikuti perubahan ke arah "kema- juan" dan perkembangan". Dalam konteks perubahan kegiatan anggota masyara- kat pedesaan yang lebih menunjukkan upaya-upaya survival yang termanives- tasikan dalam kegiatan- kegiatan di berbagai sektor informal. Dengan demikian, mes- kipun kebijaksanaan depo- litisasi ini didasari pada asumsi untuk menghindari proses polarisasi dan frag- mentasi sosial-politik ma- syarakat desa, yang diper- kirakan pembelahan dan pengelompokan itu akan mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan poli- tik dan ideologi. Selama ini tampaknya banyak pengambil keputus- Untuk itu, selain kita an yang agak terlena, melu- harus menerapkan teknologi pakan bahwa selain faktor dan manajemen yang tepat, modal, masih ada faktor standar nasional, tegas juga ikut berperan dalam kita juga memerlukan sumber daya manusia yang Kepala Negara betapa proses menghasilkan output pentingnya peranan nasional. Dan bahwa pada produktivitas dan mutu hasil akhirnya kedua faktor itu- produksi bagi keberadaan lah yang sangat menentu- bangsa dan negar dalam kan kadar mutu produk hasil menghadapi persaingan industri kita. Terlebih lagi yang makin ketat dalam jika faktor teknologi diper- suatu masyarakat dunia soalkan, maka faktor tenaga yang makin terintegrasi, kerja sebagai unsur sumber makin saling tergantung dan daya manusianya, dan fak- tor modal selaku unsur makin terseret dalam arus sumber pembiayaannya, globalisasi. Berbicara ten- tang produktivitas dan mutu menjadi saling berpengaruh produk yang dihasilkan, satu sama lain sehingga maka hal itu sangat erat kedua faktor tersebut ha- kaitannya dengan sumber rus mendapatkan perhatian daya manusia dan faktor mo- yang seimbang. dal. Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Zulharmans Pimpinan Perusahaan Azwirman Noersal, MBA Staf Ahli Dr. Anwar Nasution, Dr. Alfian, Drs. Abdul Latief, Tanri Abeng MBA, Sanjoto Redaksi/Tata Usaha/Iklan JI. Jambrut No. 2-4 Jakarta 10430 Telepon 323-969, 337-441,332-676 Facsimile (021) 310-1873 Telex 46000 NERACA IA Jakarta P.O. Box. 1386 Jakarta 10013 Bank BDN Cabang Gambir Jl. Ir. H. Juanda Rekening Nomor 01316.2.211.01.5 Bank BNI Cabang Kramat Jl. Kramat Raya Rekening Nomor 002890001 BRI Cabang Khusus Jl. Sudirman Rekening Nomor 314568235 Bank Umum Koperasi Indonesia JL. M.T. Haryono Rekening Nomor 041508 Giro Pos A 13350 Harga Langganan per Bulan DKI Jakarta Rp 11.000 Luar Jakarta Rp 11.000 ditambah ongkos kirim Tarif Iklan Display Rp 3.000 per mm kolom Keluarga Rp 2.000 per mm kolom Iklan Baris (minimal 3 baris) Tiga baris pertama Rp 10.000 kk Baris berikutnya Rp 2.000 per baris Dicetak oleh PT Agrapress Isi di luar tanggungjawab percetakan Anda dapat berlangganan HARIAN EKONOMI NERACA di tempat-tempat berikut ini. Jakarta Utara Hasibuan Agency. JI.Remaja No.53, Yos Sudarso, 494567 Wangi Agency. JI.Muara Karang Blok Y3 barat No.3. 6693341 Serangkai Agency. JI.Muara Angke A3 Selatan No.2. Pluit Depok Cancer Agency JI.Durian 1/55, 7520203-7520021 Bogor Raharja Agency. JI.Siliwangi No. 63. (0251) 23840 pedesaan disengaja atau tidak, ditumpukan pada ke- lompok yang kuat di pede- saan (betting on the strong policy). Implikasi dari model kebijaksanaan ini adalah hanya kelompok kuat itulah yang dapat berpartisipasi dalam mengikuti dan me- nikmati hasil-hasil pemba- ngunan pedesaan. Model Pembangunan Implikasi Dalam persepektif teori dan kenyataan empiris ten- tang keterkaitan negara dan desa, di mana pun dan ka- pan pun desa selalu me- Dari berbagai hasil pe- nempati posisi subordinasi ngamatan terhadap per- atau selalu berada di bawah ubahan yang berlangsung kendali dan kontrol negara. pada masyarakat desa aki- Dalam konteks inilah, kebi- batnya pembangunan pede- jaksanaan negara dalam saan tersebut, bahwa per- pembangunan ekonomi pe- ubahan yang berarti kema- desaan nampak telah me- juan dan perkembangan nimbulkan ketimpangan ekonomi itu tidak membawa dan mengakibatkan per- serta banyak anggota ubahan yang terdistorssi. Akan tetapi, jumlah pen- duduk yang besar ini tidak hanya didasarkan pada kuantitas semata, namun juga harus dilandasi oleh kualitas. Bila jumlah pendu- duk yang besar tidak dikem- bangkan kualitasnya dikha- watirkan dapat menjadi beban bagi pembangunan serta mengurangi hasil-ha- sil pembangunan yang seha- rusnya dinikmati oleh ma- syarakat. Oleh karena itu diperlukan pengaturan dan pengembangan kualitas penduduk secara menyelu- ruh dan terpadu antara sek- tor pemerintah dan masya- rakat. Memang, pembangunan ekonomi pedesaan yang di- aktori oleh negara itu telah mengakibatkan perekono- mian masyarakat desa me- ngalami perubahan yang mendalam dan jauh. Namun demikian, terlihat per- ubahan yang berlangsung di pedesaan tersebut menga- Menurut UU No. 10/1992 tentang pengembangan ke- pendudukan dan pengem- bangan keluarga sejahtera disebutkan kebijaksanaan pengembangan keluarga sejahtera dan kependuduk- an diarahkan kepada pe- ngendalian kualitas pendu- duk, pengembangan kuali- tas penduduk dan kualitas keluarga, juga pengarahan mobilitas penduduk sebagai sumber daya manusia agar menjadi kekuatan pemba- ngunan bangsa yang efektip dalam rangka mewujudkan kehidupan rakyat secara terpadu. Yang dimaksud dengan pengangguran terbuka itu sendiri adalah potensi tena- ga kerja yang betul-betul tidak bekerja. Tapi, pe- ngangguran jenis ini relatif sedikit jumlahnya jika diban- dingkan dengan tenaga ker- ja yang dianggap sudah be- kerja padahal mereka itu sebetulnya adalah para pe- nganggur, yang kita kenal dengan istilah "penganggur an terselubung itu. Walau- pun definisi ini sangat long- gar, namun bila kita melihat kenyataan yang dihadapi sehari-hari, memang mere- ka itu benar-benar ada atau bahkan diri kita sendiri ter- masuk di dalamnya. Tenaga kerja yang meru- pakan sumber daya manu- sia khususnya sebagai pela- ku pembangunan suatu bangsa, memang sangat di- butuhkan, apalagi tenaga Saat ini yang dihadapi kerja yang berkualitas. oleh bangsa kita mengenai Namun hal ini belumlah pengangguran umumnya dapat diwujudkan secara timbul dari kalangan yang menyeluruh, dikarenakan berpendidikan, baik itu dari kesulitan atas luasnya nega- sekolah lanjutan maupun ra ini. Juga karena keterba- kaum sarjana yang kita tasan kemampuan negara anggap sebagai masyarakat kita yang masih berkem- intelektual dan semestinya bang, dimana di negara- mampu berperan banyak negara berkembang ini ma- dalam alam pembangunan sih mengindentifikasikan sekarang ini. Dan kalau saja pada lapangan kerja sektor pengangguran ini kita satu- informal, yang memiliki ciri kan dengan pengangguran seluruh aktivitasnya bersa- terselubung maka boleh jadi dar pada sumber daya yang pengangguran di Indonesia tersedia dilingkungan seki- menjadi salah satu yang tarnya. Ukuran usaha tertinggi di dunia. Mudah- umumnya kecil dan merupa- mudahan tidak demikian. kan usaha keluarga atau Itu baru satu aspek saja. rumah, tanggaa. Untuk Belum lagi kini tenaga kerja menopang aktivitasnya itu yang sudah mendapat kerja digunakan teknologi yang pun masih melakukan un- sederhana dan tepat guna juk rasa atau pemogokan serta memiliki sifat yang kerja secara masal. Hal ini Daya Saing Globalisasi ekonomi tera- berpartisipasi dalam pem- sa bergerak bertambah pe- bangunan ekonomi. Se- sat, dalam situasi demikian, hingga mereka dapat me- persaingan antar bangsa makin bertambah ketat. nikmati hasilnya. Di sinilah kebijaksanaan pembangun- Hanya bangsa yang memili- ki produktivitas tinggi dan an itu jangan sampai lagi mampu menghasilkan ba- terlalu memihak (bias) pada rang-barang bermutu saja- golongan kuat, tetapi lebih banyak ditumpukan dan lah yang akan dapat tumbuh diarahkan untuk kepenting upah yang sesuai dengan laju nesia yang terletak di ka bertambah kuat. Bagi Indo- raco, Bekasi dan tiga pabrik milik PT Shinta Indah Jaya Tangerang. Pada aksi unjuk rasa dan mogok kerja itu melibatkan tidak kurang dari 2.700 pekerja. Tujuan aksi mogok di kedua daerah itu sama yakni agar pengusaha memenuhi kesepakatan ber- sama dan diminta kenaikan an dan semua masyarakat. Ketiga, pembangunan ekonomi pedesaan harus diperluas tidak hanya dite- kankan pada sektor perta- nian, tetapi juga sektor-sek- wasan Asia Pasifik yang amat dinamis keadaan tadi lebih terasa lagi. Dalam keadaan demikian tadi, In- donesia hanya dapat ber- kembang jika berhasil me- ningkatkan ekspornya ko- moditinya. tor ekonomi yang lain. Se- perti, industri dan jasa ha- rus dikembangkan lebih jauh, serta upaya sektor- Dan keempat, dengan berpegang kepada otoritas negara atas wilayah dan masyarakat pedesaan, ter- lebih dahulu otoritas negara harus kembali menata insti- tusi-institusi sosio-politik dan sosio-ekonomi di pede- saan, serta mekanisme-me- kanisme yang penataannya memungkinkan dapat me- nunjang, mewadahi, dan mengimplementasikan mo- del pembangunan pedesaan tersebut. Oleh: Sardal Robertus Penulis adalah staf divisi komu- nikasi pengembangan, bina swadaya, Jakarta.c terasa amat penting lagi jika kita ingat bahwa bersamaan dengan kemajuan-kemaju- an yang dicapai, pembangun- an kita juga dihadapkan pada tantangan dan permasalah- an baru yang harus kita pe- cahkan. Aksi mogok paling aktual seperti diberitakan, terjadi di pabrik milik PT Furinte- Akibatnya sangatlah lumrah jika banyak kalang- an yang berharap agar Tri- partiet, yaitu antara Peme- rintah, Pengusaha dan Seri- kat Pekerja SEluruh Indo- nesia harus turun tangan semenjak dini. Hanya sangat disayangkan mengapa seka- lipun kita sudah memiliki Hubungan Industri Panca- sila (HIP) ternyata masalah ini belum dapat terselesai- kan. Inilah yang perlu untuk direnungkan. Terus terang, dalam mengamati persoalan kete- naga-kerjaan yang cukup rumit ini tidaklah membuat kita harus putus asa dalam dan memecahkan masalah- nya. Salah satu alternatif yang dapat ditempuh adalah dengan menelorkan kebijak- sanaan-kebijaksanaan atau deregulasi seperti deregula- si upah minimum yang ha- rus diberikan pada tenaga kerja. Bila pengusaha mela- kukan pelanggaran terha- dap UU, tentu harus diberi- kan sanksi yang tepat. Dila- kukannya pengontrolanoleh pemerintah ke perusahaan- perusahaan secara diada- kan, hal ini dilakukan untuk mleihat sampai sejauh mana para pengusaha mampu memperhatikan para karya- wannya. Apakah tuntutan dan hak-hak para tenaga kerja itu sudah dipenuhi ataukah belum. Banyaknya penganguran yang kini timbul, lebih dise- babkan oleh belum tersedia- nya lapangan kerja yang memadai. Atau tidak seim- bangnya antara tenaga ker- ja yang ada per tahun de- ngan lapangan pekerjaan yang dibuka tiap tahun. Dan masih adanya anggapan dari masyarakat bahwa setiap yang pernah duduk di lem- baga pendidikan, harus da- inflasi serta jaminan sosial tenaga kerja atau yang di- kenal dengan istilah Jam- sostek. Tantangan Ketenagakerjaan Indonesia Bangsa Indonesia yang padat karya. Tenaaga kerja dimungkinkan karena ma- memiliki jumlah penduduk yang bekerja dalam sektor salah pemenuhan kebutuh- yang cukup besar kelima di tersebut merupakan hasil an pokok belumlah terta- dunia merupakan aset dan dari pengalaman yang sifat- ngani sampai tuntas. Atau modal bagi pembangunan, nya langsung didapat dari dalam istilah "bebasnya" khususnya sebagai pelaku bekerja. Aktivitasnya bera- adalah persoalan perut me- pembangunan itu sendiri, da di luar jalur yang diatur reka yang berlum teratasi apalagi kita akan menginjak resmi pemerintah serta pa- dengan benar. Tingkat pe- pada pembangunan jangka sar yang dimasuki umum- mogokan dan unjuk rasa ini, panjang tahap kedua, yang nya mempunyai tingkat per- memang semakin memper- sering juga disebut dengan saingan yang tinggi. lihatkan kenaikan, teruta- istilah era tinggal landas. ma di daerah-daerah Jakar- ta, Bogor, Tangerang dan Be- kasi. Hal ini merupakan ge- jala sosial yang cukup mem- prihatinkan kita, terutama bagi pemerintah yang ingin membangun kesejahteraan rakyat, disamping juga da- pat menimbulkan kerawan- an dalam sektor perekono- mian. Dan yang lebih fatal lagi adalah sektor stabilitas nasional pun bisa tergang- gu. Dengan mengamati kon- disi ketenaga-kerjaan yang demikian, sangatlah wajar jika salah satu ciri yang menonjol dalam peta bumi ketenagakerjaan nasional kita adalah besarnya angka pengangguran, khususnya mereka yang berusia mu- dah. Menurut Ananta dan Anwar (1991) penganggur- an usia muda atau jumlah pemuda pengangguran ter- buka meningkat dari 455 ribu orang pada tahun 1980 menjadi 979 ribu orang pada tahun 1985 atau terjadi peningkatan sekitar 100% selama lima tahun itu, de- ngan rincian 16,7% pengang. guran tersebut terjadi di perkotaan. Sedangkan seca- ra keseluruhan di Indonesia adalah 2,1%. Para pekerja di Bekasi dan Tangerang itu, sebetulnya bukan sekali ini saja melan- carkan aksi mogok kerja. Menurut catatan, aksi mo- ok itu sudah dilancarkan berulang kali. Di Bekasi bulan lalu mereka pernah melancarkan aksi mogok menurut soal ketentuan upah minimum (KUM). Sedang pekerja di Tangerang unjuk membobol pintu gerbang rasa itu bahkan sampai pabrik dan dijaga beberapa petugas keamanan. Mereka membobol pintu untuk membebaskan puluh- an rekannya yang dipeker- jakan sejak malam dan dinihari, sebelum jam kerja. Mereka diperkerjakan pada malam hari hingga pagi itu, menurut keterangan, untuk mengantisipasi kemung- kinan adanya aksi pemo- gokan tenaga kerja, sehingga jika terjadi pemogokan itu, namun mesin-mesin pabrik tetap berjalan. Namun kenyataannya, justru dengan adanya atur- itulah, menjadi salah satu an kerja semalam suntuk sumber konflik atau kere- sahan bagi para pekerja. Sedangkan sumber konflik lainnya masih tetap berkisar kepada masalah klasik yak- pat menduduki pekerjaan di kantoran atau minimal jenis pekerjaanyang tidak kena debu. Anggapan ini rupanya sudah membudaya di kala- ngan para sarjana kita. Mereka yang seharusnya membuka lapangan kerja baru dengan menerapkan ilmu yang pernah didapat dibangku kuliah untuk di- sumbangkan kepada rakyat, ternyata mereka itu umum- nya tidak mau terjun ke dareah-daerah pedesaan, sehingga pembangunan yang kini dilaksanakan terkesan- kan bahwa aspek pemerata- annya masih belum mampu merembes ke pelosok-pelo- sok pedesaan. Mereka cen- derung memimpikan peker- jaan di kota yang dianggap serba mudah dan penghasil- annya pun cukup menggiur- kan. Karena tidak didukung oleh ketrampilan dan pendi- dikan yang dimiliki, menga- kibatkan terjadinya penum- pukan pengangguran di per- kotaan, baik itu penganggur- an terselubung atau ataupun pengangguran terbuka. Dan yang lebih memprihatinkan, akibat dari hal itu adalah meningkatnya kriminalitas, khususnya di daerah-daerah tertentu. Sesungguhnya banyak cara yang bisa dijadikan al- ternatif untuk mengatasi persoalan diatas. Diantara- nya adalah memberikan rangsangan bagi para sarja- na untuk membuka lapang- an kerja atau berwira-swas- ta, sehingga mereka dapat merekrut para tenaga kerja yang masih menganggur. Juga bisa dilakukan dengan menempatkan mereka di luar kota atau kita kenal dengan masa ikatan dinas yang kini sudah mulai dite- rapkan. Masalah-masalah yang berkaitan dengan pengang- guran, mungkin menjadi pe- kerjaan rumah yang mere- potkan di masa datang. Ma- salahnya, tentu bukan cuma sekedar mencari pekerjaan, tapi yang lebih penting dari adalah masalah perut dan status sosial di masyarakat. Mereka ini, sebagian besar terpelajar dan memiliki daya kritis yang tajam. Inilah mungkin yang akan meng- ganggu stabiltias nasional. Namun begitu, akan le- bih baik jika ini kita jadikan tantangan. Sebab, hanya dengan cara itulah, maka kita akan mampu menjawab per- soalan itu secara bijaksana. Oleh: Entang Sastraatmaja. Penulis adalah peneliti FE Uninus Sehubungan dengan itu dianjurkan agar menekan biaya produksi, dengan Sesungguhnya dari pihak perusahaan sendiri tidak menyukai adanya aksi pe- mogokan kerja dalam ben- tuk apapun. Tapi, mengapa justru dalam banyak kasus sering kali sumber konflik SUR A T Kami warga yang bertem- pat tinggal di Jalan Cempa- ka Putih Barat 2-E Keca- matan Cempaka Putih Ja- karta Pusat merasa prihatin akan nasib jalan kami, ka- rena sejak dahulu sampai anaktirikan". Kenapa saya kini nasibnya seperti "di- katakan begitu, sebab selalu terlupakan dalam beberapa hal. Pada waktu perbaikan peningkatan mutu jalan-ja- lan kampung-lingkungan dan gang di Jakarta Pusat pada awal tahun 1980-an, Jalan Cempaka Putih Barat (CPB) 2-E tidak termasuk dalan program. Ketika jalan- jalan di sekitarnya mulai diperbaiki, ternyata dalam gambar pekerjaan pembo- rongnya, Jalan CPB 2-E memang tidak temrasuk. Setelah diingatkan dan di- ajukan permohonan oleh warga barulah dimasukkan dalam progek perbaikan. Begitu pun dalam program proyek penerangan lampu jalanan jalan-jalan di seki- tarnya sudah sejak beberapa tahun yang lampu lampuitu dipasang, namun jalan CPB 2-E sampai kini masih ter- lupakan. Pipa air bersih (PAM) sudah hampir sebulan me- ngalami kerusakan pecah (bocor) dan sudah ribuan kubik air terbuang percuma malahan lama kelamaan akan menambah kerusakan pada prasarana badan jalan. Hingga kini tanggal 27 Desember 1992 masih belum ada tanda-tanda akan di- perbaiki, walaupun warga sudah berulangkali mela- porkan ke kantor PSAM. Masalah sampah, walau- pun sering berantakan di jalanan, manglah urusan dan tanggungjawab para warga setempat. karena jalannya tidak termasuk jangkauan petugas kebersihan Cempa- ka Putih. Begit ilah nasib jalan 2-E Cempaka Putih Barat. CA Redaksi hanya akan memuat surat yang dilengkapi identitas diri atau foto copy KTP Nasib jalan Cempaka Putih Barat 2-e Jakarta Pusat da jajaran LLAJR DKI Ja- karta yang mungkin karena perintah pak Gubernur te- lah merubah keputusan mengembalikan jalur bus- bus di beberapa jalan pro- tokol seperti jalan Jendral Sudirman, jalan Thamrin dsb ke jalur lambat. Terimakasih kepada DLLAJR DKI Jakarta rintah telah berupaya ningkatkan kualitas fisik penduduk melalui program. program pengadaan pangan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, gerakan keluarga berencana dan sebagainya. Sedangkan di bidang per. baikan kualitas non fisik perlu dikaji hal-hal yang selain meningkatkan pro- duktivitas, juga memper. baiki martabat dan standar hidup sumber daya manu- sia. 1 Adanya kecenderungan pemogokan dan unjuk rasa yang akhir-akhir ini sering melanda industri nasional, merupakan indikasi belum adanya perhatian yang se- imbang antara kedua faktor tersebut. Masalah sumber Terus terang saja, saya ucapkan terimakasih kepa- P EMB A Banyak protes yang di- sampaikan kalangan ma- syarakat khususnya para pemakai jasa angkutan bus karena dengan dipindah- merepotkan terlebih pada kannyajalur tersebut sangat musim hujan seperti seka- rang ini. Ny Yulia Diturunkan sopir Cempaka Putih Barat 2-E Jakarta Pusat di tengah jalan Peningkatan mutu dan produktivitas dapat dirasa. kan sebagai tanggungjawab dan perlu diyakini sebagai kepentingan bersama. Se bab, tinggi atau rendahnya mutu dan produktivitas ti. dak saja menyangkut peng. hasilan kerja, juga menyang. kut hidup atau matinya per usahaan. Dan hal lain yang terciptanya hubungan kerja tak kalah pentingnya, perlu yang baik di antara berbagai dan bidang masyarakat pe- kerja. Sebab tanpa hubung- an yang baik tak akan ter- wujud suasana kerja yang menggairahkan. Timbulnya aksi unjuk rasa dan mogok kerja di banyak perusahaan bela- kangan ini salah satu sum- bernya karena tidak adanya hubungan kerja yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam semua proses produksi. Pihak satu dengan yang lain saling melecehkan atau kurang memberikan Karena itu, ada baiknya jika perhatian dan penghargaan. dalam Bulan Mutu dan Pro- duktivitas 1992 di masing- masing perusahaan menco- ba mengisi aktivitasnya dengan berbagai upaya menciptakan iklim kerja yang baik dan lebih bergai- rah. Hindarkan terjadinya konflik antar pekerja dengan pihak perusahaan. Ini hanya mungkin bisa dilakukan jika kedua belah pihak saling melakukan dialog terbuka dalam memecahkan berba- gai masalah hubungan kete- nagakerjaan yang menggan- jar. Oleh: Marulak Pardede, S.H. Penulis adalah pengamat masalah-masalah hukum, ekonomi dan sosial kema- syarakatan, seorang peneliti bidang Ekuin, tingal di Ja- karta Pekan lalu saya naik tak- si Presiden dari kantor Bank Indonesia di Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat tujuan- nya ke Slipi. Saat itu hujan cukup de- ras sehingga seperti biasa- nya arus lalu lintas di seki- tar Jalan Thamrin macet. Tiba-tiba di tengah-te- ngah jalan di depan Sarinah Departemen Store sopir tak- si minta saya turun dari kendarannya. Sopir membe- rikan alasan karena kema- cetan tersebut," Bukankah dengan kemacetan tersebut saya yang lebih dirugikan. Kalau tidak mau mengang- kut penumpang, mengapa sopiritu mau membawa saya dari kantor Bank Indonesia. Di harian Ekonomi Nera- ca beberapa kali saya baca banyak surat atau pikiran pembaca yang menghendaki perubahan jalur atau pe- ngembalian jalur bus terse- but ke jalur semua. luhkan masyarakat baik Ternyata apa yang dike- yang disampaikan oleh SKH Jangan sampai hanya Neraca ataupun mungkin karena perilaku beberapa mass media lainnya mem- sopir taksi yang tidak baik peroleh sambutan yang seluruh perusahaan men- membanggakan dari aparat dapatkan nama yang buruk. yang berwenang. Namun apa daya, dia te- tap ngotot dan saya sendiri tidak suka berdebat kusir dengan sopir taksi tersebut. Terpaksalah saya turun di tengah guyuran hujan un- tuk mendapatkan taksi lain. Dengan pengalaman itu, saya ingin mengimbau ma- najemen Presiden Taksi agar perilaku sopirnya. memperbaiki layanan dan Saya juga mengelus dada, karena dengan perubahan jalur tersebut, menjadikan jalur jalan protokol yang sangat padat arus lalulin- tasnya itu menjadi semra- wut. Banyak para penyebe- rang jalan tidak melalui ja- lan yang telah ditentukan (jembatan penyeberangan). Dulu pernah Kodam turun tangan untuk menertibkan masalah ini dan kelihatan usahanya Kodam jaya terse- but berhasil. Namun dengan adanya perpindahan jalur bus tersebut akibatnya apa yang telah dengan susah payah dibina Kodam Jaya menjadi sirna begitu saja. Mudah-mudan Pak Har- seno nantinya berkenan lagi untuk menurunkan pasuk- annya guna menertibkan para pejalan kaki dan pe- Cerita kakak saya me- nyeberang yang tanmpa mang benar. Artinya calo melihat situasi dengan se- masih ada di stasiun enaknya menyeberang jalan tersebut. Calo yang kelihat- tanpa melalui tempat yang ditentukan. annya sopan itu ternyata setelah "dibaiki" menjual harga yang tidak masuk akal. Yunari P Menjelang Natal misalnya Mahisiswa Universitas kakak saya dikenakan tam- Borpobudur, Jaktim bahan hampir sama dengan harga karcis resmi. Karena sangat butuh dan di loket sudah "habis" terpaksa di- beli juga. Mohon diketahui pihak Perumka. M Khalid Taryana Jalan Anggrek Nelly Murni Jakarta Barat Pelayanan di Stasiun Gambir cukup memadai Sebagai anggota masya- rakat yang kini tinggal di Jakarta dan berasal dari Jawa Tengah, tanggal 31 Desember 1992 lalu saya melihat langsung suasana pelayanan para petugas sta- siun Gambir yang telah di- permodern tersebut. Tujuan saya untuk menyaksikan cerita kakak saya yang menjelang Natal pergi ke Yogya Jusuf Dahlan Jakarta Utara.