Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Sabtu 5 Juni 1993 No. 2336 Tahun IX N Jakarta, NERACA~Menristek B.J. Habibie tidak setuju dengan penilaian Bank Dunia yang menyata- kan pembangunan Indonesia lebih banyak menggu- nakan teknologi padat modal dan kurang menyentuh kehidupan rakyat. Menjawab pertanyaan usai diterima Wakil Presi- den Try Sutrisno, di Istana Merdeka Selatan, Jumat, Menristek yang juga Ketua BPPTitu menyatakan, Bank Dunia selama ini memang membantu pembangunan Indonesia. Namun pandang- an yang mereka lontarkan itu perlu dilihat dari pihak mana. Habibie mengatakan da- lam sejarah pembangunan Indonesia, semua orang tahu bahwa pada awal Pelita I, 1970-an, baik Bank Dunia maupun pihak lainnya meng- imbau supaya Indonesia tak usah membangun pabrik pupuk dan disarankan mem- beli saja pupuk dari luar yang lebih murah. "Untung Pak Harto tidak berkenan melaksanakan imbauan itu dan terus melanjutkan pembangunan pabrik-pabrik tersebut. Jika Indonesia memenuhi keinginan Bank Dunia atau orang-orang itu, mungkin kita melarat sekarang, tak bisa swasembada pangan," kata Habibie. 33 Komentar Habibie tentang Penilaian Bank Dunia Kritik Itu Sinyal "Serahkan pada Mandataris MPR" Agar Kita Waspada pembicaraan itu. Jadi, ujar Habibie, sebaik- nya penilaian Bank Dunia kali ini juga diserahkan ke- pada Mandataris MPR. "Bank Dunia adalah suatu bank yang sangat membantu pembangunan Indonesia. Sa- ya mendapatkan bantuan Bank Dunia berupa Overseas Fellowship Program yaitu MONUMEN PERS NASIONAL SURAKARTA HARIAN EKONOMI NERACA Untuk Kesejahteraan dan Keadilan Sosial Australia-AS Berselisih Soal Ekspor Gandum ke RI Canberra, NERACA Australia dan AS mulai berselisih soal ekspor gan- dum mereka ke Indonesia. Menteri Industri Dasar dan Pertanian Australia Simon Crean, di Canberra, memin- ta AS agar tak mengganggu ekspor gandumnya ke Indo- nesia."AS juga agar tidak me- nempatkan Indonesia dalam ruang-lingkup rencana per- luasan ekspor (Export En- hancement Progam/EEP) gandumnya yang dicanang- kan Presiden Bill Clinton," ujar Crean kepada pers. Pernyataan ini merupa- kan reaksi atas pernyataan Departemen Pertanian AS awal pekan ini yang menga- takan bahwa pemerintahnya akan membujuk Indonesia untuk meningkatkan impor gandumnya dari negara itu. Crean mengatakan, da- lam pertemuannya dengan Menteri Pertanian AS pekan lalu, proyek EEP yang disub- sidi itu sempat dipersoalkan Australia, tapi AS tidak me- nyinggung Indonesia sebagai sasaran proyek itu. "Dulu ketika masalah eks- por gandum AS disub- yang sidi itu dicanangkan peme- rintahan Bush, Indonesia ti- - dak dijadikan sasaran dan hal itu karena permintaan Australia," katanya. "Kami berharap hal itu dilakukan juga oleh Clinton." Indonesia, katanya, meru- pakan satu dari lima negara pembeli utama gandum Aus- tralia. Kalau sampai pasaran ini direbut AS melalui proyek EEP-nya, itu bisa membaha: yakan masa depan petani gandum Australia. program latihan tenaga ker- ja. Mereka dapat bea siswa," kata Habibie. Bank Dunia menyampai- kan catatan khusus terha- dap strategi pembangunan industri Indonesia yang le- bih condong pada pengenal- an industri berteknologi ting- gi ketimbang upaya pencip- taan lapangan kerja bagi 70 juga tenaga kerja, seperti yang tersiar di suratkabar, dua hari lalu. Menurut berita itu, Bank Dunia mengeritik strategi pengembangan industri In- donesia yang tidak mengako- modir pertambahan 2 juta pencari kerja tiap tahun. Pe- nilaian yang dibeberkan oleh salah seorang pejabat Bank Dunia ini, khususnya menge- nai strategi pembangunan Indonesia, akan disebarkan kepada negara-negara donor yang tergabung dalam CGI (Consultative Group for Indonesia) yang akan bersi- dang akhir Juni ini di Paris. Bank Dunia mengingatk- an agar Indonesia tetap ber- tumpu pada strategi pertum- buhan ekonomi yang broad- based, yang akan mampu menciptakan lapangan ker- jauntuk 70 juta tenaga kerja- Menurut koresponden ha- rian The Age Australia di Indonesia dalam tujuh tahun lalu merupakan pembeligan dum terbesar AS, yakni seki- tar 60%, tapi kemudian turun dan kini hanya tinggal 5%. Atase Perdagangan RI di Canberra Harmen Sembiring kepada Antara mengatakan, impor gandum Indonesia da- ri Australia tiap tahun berki- sar antara 800.000 ton sam- pai 900.000 ton atau 40% dari total impor gandum Indone- sia tiap tahun.Indonesia setiap tahun mengeluarkan US$ 140 juta untuk pembe- lian gandum Australia. Habibie mengakui semua itu sangat berharga. "Tapi Bank Dunia kan terdiri dari banyak orang dan saya tidak tahu siapa yang mengeluar- kan pernyataan itu," kata- nya. Diduga pemberian subsi- di ekspor gandum yang baru melalui EEP, akan mendo- "Bank Indonesia tidak memberikan rekomendasi kepada nasabah yang min- ta diberi prioritas pemba- yaran Rp 45 miliar. Karena kalau hal itu dilakukan a- kan menimbulkan kecem- buruan nasabah lainnya," ujar sumber dari TLBS, di Jakarta, kemarin. nya. Tudonesia harus lebih salkan kuatnya cengkeram- belum tahu persis isi laporan Bank ber- membuka perekonomiannya an dalam rangka menciptakan sistem yang lebih efisien. Bank Dunia juga menye- Ketua Umum Tim Per- wakilan Nasabah Bank Summa (TPNBS), F. Mar- bun ketika diminta komen- tarnya mengatakan TPN- BS tak pernah meminta kepada TLBS dan BI príoritas pembayaran seperti itu. "Kami tidak meminta dana sekitar Rp 45 miliar itu sebagai suatu pemba- yaran, tapi penalangan. Kami hanya meminta ke- Dana Prioritas Rp 45 Miliar Jakarta, NERACA Tim Likuidasi Bank Summa (TLBS) menegas- kan bahwa dalam melaku- kan tugas pembayaran ta- hap selanjutnya, tim tidak akan memprioritaskan ke- pada nasabah yang terdaf- tar dan benar-benar mem- butuhkan. Mereka meno- lak untuk memberi priori- tas pembayaran kepada nasabah yang membutuh- kan, yang jumlah dananya diperkirakan mencapai sekitar Rp 45 miliar. pada keluarga William Soeryadjaya untuk mena- langi dana sekitar Rp 45 miliar kepada nasabah yang benar-benar membutuhkan," ujar Marbun kepada Neraca, tadi malam. Malah, ujar dia, baik BI maupun TLBS ber- syukur kalau ada pihak ke tiga yang mau menolong. "Kami tahu secara undang- undang tidak mungkin bisa hak kami didahulukan," ka- tanya. tu terhadap perekonomian domestik. Menristek mengatakan Dalam pertemuan singkat BI dengan TPNBS, Direktur BI Hendrobudijanto memin- ta agar nasabah benar-benar mempercayakan masalah Bank Summa ini kepada BI. BI akan bekerja sungguh- sungguh. Ibarat mesin, BI akan mencurahkan perhati- an terhadap masalah ini si- ang-malam, ujar Hendrobu- dijanto seperti dikutip Sekre- taris Umum TPNBS, R. Ma- ngunsong di Jakarta, Kamis malam. Pertemuan singkat dari pukul 16.00 sampai 16.30 itu dihadiri Hendrobu- dijanto, R. Mangunsong, dan Fauzi. Menurut Mangunsong, pernyataan Hendrobudijan- to tersebut memang berasal dari hati nuraninya yang paling dalam. "Selama ini, Pak Hendrolah yang paling memberikan perhatian ke- Habibie pada nasabah. Karena itu pa- ra nasabah diharapkan mau mempercayakan masalah tersebut kepada mereka (BI dan TLBS) supaya bisa menghasilkan kerja yang baik," katanya. Mengenai apakah hasil penjualan asset bisa menu- tupi untuk pembayaran, Mangunsong mengatakan hal tersebut tidak perlu di- khawatirkan. Asset William Soeryadjaya saja sudah bisa meng-cover pembayaran, apalagi melibatkan seluruh anggota keluarga. Saat ini asset Keluarga Soeryadjaya mencapai sekitar Rp 4 trili- un. "Masalahnya assetnya su- lit likuid karena situasi dan kondisi. Namun para nasa- bah tidak perlu khawatir, karena TLBS terus bekerja keras untuk bisa secepatnya menjual asset kendati belum semua surat kuasa berada di tangan TLBS," katanya. bicara lebih dari 2 jam de- ngan Wapres, tapi dia tak bersedia mengungkapkan isi Menurut Mangunsong, se- benarnya orang-orang yang berniat ingin menalangi pembayaran tak perlu kha- watir dananya akan hilang mengingat besarnya asset yang dimiliki keluarga Soer- yadjaya. Saat seperti inilah untuk membalas jasa, bagi orang-orang yang pernah dibantu William, katanya. Tungky: Pemerintah tak akan Dikte Swasta Jakarta, NERACA awal arah kebijaksanaan Pemerintah tidak akan industri otomotif di Indone- mendikte dunia usaha, tapi tetap memberi kebebasan sepenuhnya kepada mereka untuk menentukan pilihan- nya dalam mengembangkan bidang usaha yang dianggap menguntungkan, sepanjang hal itu terbuka untuk kegi- sia lebih terfokus pada pe- ngembangan industri kenda- raan niaga, khususnya kate- gori I, bukan sedan. Kehadiran IPNM itu menjadi bahan perdebatan yang "kontroversi" di kala- ngan masyarakat karena di atan investasi dan tidak menyalahi ketentuan yang ada. saat orang masih menanti- nanti bagaimana bentuk dan arah deregulasi otomotif Menteri Perindustrian, Ir yang sedang disiapkan pe- Tunky Ariwibowo mengata- merintah, IPNM sudah me- kan hal itu kepada pers di langkah maju ke depan. Jakarta. Tungky ditanya Kesan yang ada pada sebagi- komentarnya sekitar masa- an masyarakat, seakan-akan lah pendirian usaha patung- investor IPNM sudah menge- an PT Indauda Putra Nasio- tahui lebih dulu bagaimana nal Motor (IPNM) yang akan bentuk dari deregulasi yang membangun industri otomo- akan dikeluarkan pemerin- tif. Perusahaan ini dijadwal tah itu. Akses informasi yang kan mulai melakukan pro- mereka miliki itu membuat duksi awal pada tahun 1995 IPNM berani mengembang- di Cikampek, Jawa Barat. kan industri sedan, yang Pers mempersoalkan pasarnya di Indonesia ma- sih sangat kecil dibanding- rong harga jual gandum AS kenapa pemerintah "meres- tui" rencana IPNM yang kan dengan pangsa pasar akan mengembangkan in- kendaraan niaga. dustri sedan, padahal sejak Masyarakat otomotifjuga ke Indonesia lebih rendah lagi.(*) Apakah kasus Bank Summa ini perdata murni atau tindakan pidana? Ma- ngunsong mengatakan ka- lau kasus tersebut telah menimbulkan banyak pen- deritaan, apa bisa dikata- kan perdata murni. Menu- rut dia, kasus Bank Sum- ma merupakan kasus pi- dana karena itu harus di- selesaikan secara pidana. "Tapi yang bisa dikena- kan kasus pidana bukan William Soeryadjaya, me- lainkan direksi bekas Bank Summa. William ti- dak bisa disalahkan, sebab dia sifatnya hanya mem- bantu," katanya. Dia mengatakan Willi- am selama ini banyak membantu keluarganya dan juga direksi bekas Bank Summa. Saatnyalah direksi yang dibantu Willi- am Soeryadjaya itu mem- balasnya. Sebuah sumber menga- takan biaya kerja TLBS, karyawan yang dipeker- jakan untuk membantu TLBS dan sewa gedung setiap bulannya sekitar Rp 2,8 miliar. "Dengan dana yang besar itu, sudah se- layaknya TLBS bekerja sungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah ini," katanya. (42) bertanya-tanya kenapa vestasi, padahal kebijaksa- pemerintah merestui adanya naan deregulasi sendiri be- penambahan merek baru, padahal sudah ada komit- men akan mengurangi jum- lah merek-yang kini ada 26 merek-walaupun dilaku- kan secara alamiah. lum dikeluarkan. "Kedua masalah itu tidak ada hu- bungannya. Kalau orang mau menanam modal di sini dan berani mengambil risi- konya, ya, silakan saja. Kenapa tunggu-tunggu de- regulasi? Itu kan uangnya dia sendiri," tutur Tungky. Atas pertanyaan-perta- nyaan itu, Tungky hanya mengatakan, "Bahwa semua urusan yang berkaitan de- ngan industri otomotif akan saya jelaskan secara tuntas kalau saya menjelaskan deregulasi otomotif nanti. Semua pertanyaan itu akan terjawab." Tungky juga mengatakan, tidak relevan pertanyaan yang mengkaitkan kebera- nian IPNM melakukan in- Dari semua pertanyaan itu, kemudian muncul perta- nyaan berikutnya, apakah layak dikembangkan indus- tri sedan di Indonesia dan apakah pemerintah akan mengubah orientasi kebijak- FH Eman, Chairman PT Indauda, sebelumnya me- ngatakan, IPNM akan mem- bangun industri full manu. sanaan pengembangan in- facturing secara bertahap dustri otomotif nasional? dengan investasi US$ 400 juta. "Target produksi awal IPNM sebesar 30.000 unit yang meliputi kendaraan sedan dan kategori niaga." Tapi Zainie tetap yakin CGI maupun Bank Dunia akan memberikan bantuan sesuai yang diminta Indone- sia yaitu sebesar US$ 4,9 miliar. "Saya yakin untuk tahun ini, permintaan Indo- nesia itu akan dipenuhi CGI," katanya. Tapi Syaiful Anwar Huse- in mengatakan, pemerintah harus mengartikan secara cermat kritik Bank Dunia itu. Bantuan Bank Dunia dan CGI mungkin tidak seperti yang Indonesia harapkan. Karena itu, Indonesia harus bersiap-siap dengan semua potensi yang ada di dalam negeri, seperti intensifikasi pajak, penyelesaian kredit macet, dan perbaikan iklim Bank Indonesia Tolak Usulan Mentan: Tinjau Tataniaga Jeruk Siam Tak perlu risau Sementara itu, Robby Djohan, Dirut Bank Niaga, kemarin mengatakan bahwa bantuan Bank Dunia yang dulu tertuang dalam IGGI hingga berganti CGI hanya mengalami peningkatan sedikit sekali. "Jadi, tak perlu risau dengan kritik tersebut," katanya. Dikatakan, jika target produksi itu tercapai, IPNM akan bisa langsung break Bahkan moment itu ha- rus dipakai untuk memper- kokoh integritas Indonesia agar dalam mencari sumber dana pembangunan hendak- nya tidak lagi berorientasi a- tau mengharapkan bantuan mereka. "Kita harus bisa mengalihkan pandangan itu dengan memompa investasi asing ke sini," katanya, wa- lau dia akui, memang tidak mudah. "Harus disiapkan pe- rangkat agar mereka terta- rik. Yang perlu adalah mem- bangun infrastruktur yang akan memungkinkan mere- ka datang ke sini.Jangan menarik mereka dengan cara memberikan insentif. Ini sa- lah," ujar Robby Djohan. Dia mengakui, kini me- mang bukan kondisi yang enak bagi ASEAN dan Indo- nesia untuk mengundang kepada investor asing. Kini muncul saingan raksasa yang bisa mempersulit posisi Indonesia, yakni RRC dan Vietnam. Bahkan Jepang ki- ni mulai mengalihkan perha- tian secara besar-besaran ke- pada kedua negara itu. Untuk itu, ujar Robby Djo- han, dibutuhkan ikliminves- tasi yang benar-benar baik, sehingga niat Indonesia menggantikan pinjaman luar negeri dengan investasi se- bagai suatu sarana menum- buhkan pembangunan na- sional, bisa terkabul. (18/33) Jakarta, NERACA Menteri Pertanian, Prof Dr Sjarifuddin Baharsjah, meminta tataniaga jeruk Pontianak ditinjau kembali agar memberikan keuntung- an yang lebih baik kepada petani. Mentan kepada pers, di Jakarta, kemarin menilai ta- taniaga jeruk siam, Kaliman- tan Barat, yang dimonopoli kan kepada Bima Citra Man- diri (BCM) lewat Badan Ko- ordinasi Pelaksana Tatani- ga Jeruk (BKTJ) sampai kini belum memberikan kesejah- teraan kepada petani. Masalah yang dinilai pa- ling memprihatinkan oleh Mentan adalah harga yang harus diterima petani jeruk sangat rendah. "Margin un- tuk petani dalam ketentuan Utama Timur Jakarta, NERACA Beberapa anggota DPR mengingatkan kritik yang di- lontarkan Bank Dunia me- ngenai beberapa sektor pem- bangunan di Indonesia meru- pakan sinyal agar Indonesia lebih waspada di masa de- pan, karena bukan mustahil CGI (Consultative Group for Indonesia) atau Bank Dunia tidak bersedia memenuhi seluruh bantuan seperti yang diminta Indonesia. HOT Namun demikian, kata mereka, kritik tersebut ti- dak dapat begitu saja diteri- ma. "Bahwa kritik itu akan punya pengaruh terhadap sidang CGI bulan Juni men- datang, itu boleh-boleh saja, tapi pihak lain hendaknya tidak terlalu mencampuri terlalu jauh masalah-masa- lah dalam negeri Indonesia. Sejak dulu kita menempat- kan bantuan luar negeri hanya sebagai pelengkap pembangunan," kata Ketua Komisi VII DPR RI Syaiful Anwar Hussein, Wakil Ke- tua F-KP Abdullah Zainie SH, dan Sekretaris F-KP DPR, Novian Kaman SH, di Jakarta, Jumat. 1466 Novian Kaman menilai bahwa tidak semua dana pengembangan industri di- arahkan pada industri ber- teknologi tinggi. Menurut laporan Departemen Perin- dustrian, justru banyak in- dustri manufaktur yang te- rus berkembang dan meng- hasilkan devisa cukup besar kepada negara. Sementara Wakil Ketua F-KP Abdullah Zainie SH, menilai kritik Bank Dunia merupakan tanda-tanda yang harus dicermati oleh pemerintah. Jika memang si- dang CGI nanti memutus- kan hal terburuk, yakni ti- dak memberikan bantuan sesuai jumlah yang diajukan Indonesia, maka harus ada CONTEMPO BCM terlalu kecil," katanya. Menurut Mentan, meski- pun pihak PT BCM mene- tapkan harga dasar di ting- kat petani yang pelaksana- annya diserahkan KUD dan TPK, namun kenyataannya harga yang diterima petani selalu di bawah harga dasar. "Ini perlu ditinjau lagi, agar margin untuk petani bisa lebih besar," ujarnya. Di sisi lain, kata Mentan, harga jeruk siam di pasar Jakarta cukup tinggi, yakni sekitar Rp 1.750 sampai Rp 2.000/kg. Harga tersebut hampir sama dengan harga jeruk impor asal Taiwan maupun RRC. Tataniaga jeruk Pontia- nak, berdasarkan SK Guber- nur Kalimantan Barat No. 296/1991, memang telah HUT akarta langkah-langkah penting yang diambil pemerintah. ROSELLA 1466 Izin Departemen Penerangan RI No. 002/Menpen/SIUPP/A7.1985 even point, dan dia optimis bisa mencapai target karena perusahannya telah melaku- kan study secara mendalam Pengelola Blok M Mall PT Langgeng Ayom Lestari menyn berlangsung 1-21 Juni. mengenai segala sesuatu yang berkaitan produksi dan pemasarannya. (al/5) "Kalau memang kenyata- an paling buruk itu nanti yang harus kita hadapi dan memang kita punya kemam- puan, maka kekurangan bantuan itu harus bisa kita tutup melalui penerimaan dalam negeri, diantaranya pajak dan nonpajak, misal- nya Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) yang ada," kata Zainie. Aneka hiasan mewarnai komplek pertokoan itu menyambut penye- lenggaraan dan sekaligus HUT Jakarta ke-466. (Endang) Harga eceran Rp 500. Tapi bila kekurangan itu terlalu besar sehingga sulit ditutupi dengan penerima- an dalam negeri, maka jalan satu-satunya adalah melaku- kan penjadwalan kembali proyek-proyek pembangun- an tahun anggaran 1993/ 1994 yang dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri. Dalam hal ini, kata Zai- nie, pemerintah harus benar- benar cermat menentukan proyek mana yang akan di kerjakan. Jadi, hanya pro- yek-proyek yang langsung berkaitan dengan kebutuh- an rakyat yang bisa dilanjut- kan, misalnya proyek listrik, pembangunan jaringan air bersih, dan sejenisnya. 14 Agustus 1985 ISSN 02 531 81 PT Persindotama Antar Nusa investasi. "Bukan mustahil dengan kritik itu Bank Dunia sebe- pinjaman yang diberikan narnya ingin mengatakan kepada kita selama ini be- lum memenuhi sasaran," katanya. mengundang berbagai masa- lah. Aturan main yang Jakarta, NERACA Pemerintah menetapkan tatacara pemungutan Dana Reboisasi (DR) dan Iuran Hasil Hutan (IHH) bagi eks- portir perusahaan pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hu- tan) yang memiliki industri pengolahan ka hilir (IP- KH) melalui bank devisa saat perusahaan itu melakukan ekspor. Aturan itu diberlaku- kan menyusul perubahan tatacara pemungutan DR dan IHH sejak 1 Juni 1993. "Para pemegang HPH yang mempunyai IPKH dan melakukan ekspor, telah di- minta membuat pernyataan yang membolehkan pemo- tongan melalui bank devisa. Namun bagi yang tidak pu- nya IPKH, silakan menyetor- kan sendiri ke rekening Men- teri Kehutanan memalui bank yang telah ditunjuk," ujar Direktur Tertib Peredar- an Hasil Hutan, Ditjen Peng- usahaan Hutan, Dephut, Syahrir, di Jakarta, Jumat. Dia menjelaskan, keten- tuan mengenai cara pemu- ngutan DR dan IHH ini dia- tur melalui Kepres No.40/ 1993 tentang Dana Reboisa- si dan Kepres No.41/1993 tentang Pengenaan, Pemu- ngutan dan Pembagian Iu- ran Hasil Hutan. "Dengan dikeluarkannya kebijaksa- naan baru yang berlaku ef- ektif sejak 1 Juni 1993, maka tidak ada lagi pembayaran DR dan IHH di hutan seperti dulu." Dunia tidak perlu takut ter- Tapi seharusnya Bank hadap pinjaman yang digu- nakan Indonesia itu. "Sebab kita baru mengembangkan IPTN, PAL, dan Krakatau Steel. Untuk sekarang ini industri tersebut belum ren- tabel, belum banyak mem- beri keuntungan. Untuk mencapai suatu titik "maju" teknologi seperti itu mem- butuhkan waktu tertentu. tidak mungkin sekarang ini," kata Syaiful. Syaiful menga- takan dalam pengembangan teknologi tinggi ini memang harus dipadukan dengan peningkatan ekonomi dari bawah. Artinya, di samping mencapai penguasaan tek- nologi, Indonesia juga mem- beri perhatian dan kesem- patan yang sama bagi ma- syarakat untuk memperoleh kesempatan kerja dan ber- usaha. Bagaimana tentang per- nyataan Bank Dunia terha- dap kerusakan hutan Indo- nesia yang mencapai 1 juta hektar per tahun?"Itu tidak benar," kata Syaiful. Keru- sakan hutan Indonesia tidak separah yang diungkap Bank Dunia. Diingatkan, jika dua soal itu dikaitkan dengan masa- lah pinjaman CGI bagi Indo- nesia, maka itu sama saja mencari-cari alasan untuk mengurangi pinjaman. Bila masa lalu IGGI mengaitkan soal pinjaman dengan HAM, pembabatan hutan dan pemborosan, maka sekarang dikembangkan masalah baru yaitu teknologi tinggi dan kerusakan hutan.(19) meninggalkan tanaman je- ruk jika kondisi itu berlarut. Mentan juga mengakui, setelah pemerintah membe- baskan kran impor buah, kondisi buah lokal, termasuk jeruk Pontianak, kian tersai- ngi. diberlakukan memang se- akan-akan menguntungkan petani. Tapi dalam praktek- nya, aturan tersebut tetap menempatkan petani pada pihak terlemah. Pendapat- an petani justru semakin rendah. "Kondisi ini perlu diperbaiki," kata Sjarifuddin. Deptan sendiri memang telah berupaya agar kondisi itu dapat diantisipasi. Mi- Harga Jeruk Siam di salnya, dengan meningka- Pontianak sekarang cende- tkan kualitas jeruk lokal agar rung terus merosot di bawah bisa bersaing. "Deptan telah harga dasar. Meskipun pi- menyebarkan 2 juta pohon hak BCM sudah menetap- Jeruk Tejakula di Bali agar kan harga jeruk kematang- jeruk yang terkenal manis an 70-80% dengan standar itu bangkit kembali setelah harga kualitas AB Rp 800/ terserang hama. Begitu juga kg, kualitas C Rp 400/kg dan dengan Jeruk Kacang di kualitas D Rp 200/kg, tapi Sumbar, Jeruk Garut di Ja- bar dan kemungkinan me- kenyataannya harga terse- but tak tercapai. Sjarifuddin ngembangkan Jeruk Soe di mencemaskan petani akan NTT," ujar Mentan. (3) Pungutan DR dan IHH Melalui Bank Devisa hitung di IPKH paling lam- bat 20 hari setelah perhitung- an. Pemungutan yang ter- utang wajib dilunasi selam- bat-lambatnya akhir bulan berikutnya. Jika sampai ba- tas waktu itu, belum juga di- bayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari jumlah tunggakan. "Pemerintah juga mene- tapkan cara penghitungan volume kayu untuk mene- tapkan besarnya DR dan IH- H. Dasar perhitungan tetap pada kayu bulat dan bukan kayu olahan," ujar Syahrir. Mengenai persentase ke- naikan DR dan IHH, Syahrir mengatakan, berdasarkan kedua Keppres itu, kenaik- annya untuk seluruh Indone- sia antara 5%-100%. Namun besarnya dibagi per wilayah hutan. "Jadi, tak sama di se- luruh Indonesia seperti yang sudah-sudah, yaitu US$ 10 per meter kubik log." Disebutkan, DR untuk wilayah Kalimantan dan Maluku dari US$ 10 menjadi US$ 16 per meter kubik log- jenis meranti. Kayu rimba campuran DR-nya US$ 13 per meter kubik log. Besar- nya IHH pada kedua wilayah ini Rp 19.000/m3 untuk jenis meranti dan Rp 7.000 kayu rimba campuran. DR untuk meranti Sumatera dan Sula- wesi US$ 14 per meter kubik log, dan kayu rimba campur- an US$ 12 per meter kubik. Sedangkan IHH pada kedua Kalau IPKH dipasok ba- daerah ini Rp 16.800 untuk han bakunya dari areal HPH meranti dan Rp 6.000 per yang satu grup, maka yang meter kubik log rimba bersangkutan harus meng- campuran. (29)