Arsip
Halaman Artikel
Creative Commons License

Jika anda mendapati gambar tidak sesuai dengan spesifikasi data (salah tanggal dan atau salah penomoran halaman), posisi gambar landscape, satu gambar terdapat dua halaman, kualitas gambar kabur, anda bisa melaporkan data tersebut agar segera diperbaiki dengan menekan tombol laporkan.

Kata Kunci Pencarian:

Nama: Harian Neraca
Tipe: Koran
Tanggal: 1989-06-02
Halaman: 06

Konten


Jum'at, 2 Juni 1989 KOMENTAR Surat Jaminan Bank bagi Pengusaha Menteri Keuangan dengan keputusannya No. 523/KMK. 013/1989 menunjuk 89 bank dan 1 lembaga keuangan dapat menerbitkan surat jaminan bank dan surety bond, untuk pengerjaan pemborongan dan pengadaan barang- barang yang pembiayaannya bersumber dari APBN. Hal itu untuk membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat, dan pengusaha golongan ekonomi lemah dalam mempe- roleh surat jaminan bank. Surat Jaminan bank itu dapat digunakan oleh pembo- rong atau rekanan pekerjaannya yang tidak melebihi 20% dari nilai kontrak/perjanjian. Uang muka itu diperhitung- kan berangsur-angsur secara merata pada tahap-tahap pembayaran, sesuai dengan surat perjanjian/kontrak yang harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% selesai. Diharapkan keluhan dan hambatan yang sering dialami pengusaha, lebih-lebih pengusaha golongan eko- nomi lemah, dengan kebijaksanaan Menteri Keuangan itu, dapat diatasi. Dewasa ini di seluruh wilayah Indonesia, terdapat 1.245 kantor bank dancabang-cabangnya yang dapat mengeluar- kan surat jaminan bank. Dengan keputusan Menteri Ke- uangan itu, sebagai pelaksanaan Kepres No. 29 tahun 1984, jumlah kantor bank yang dapat menerbitkan surat jaminan bank untuk pengerjaan pemborongan dan pengadaan ba- rang-barang yang bersumber pada APBN menjadi 1.460 kantor. Tambahan itu berupa 2 bank pembangunan daerah dan 3 bank nasional swasta. Dan 5 bank nasional swasta lainnya, tidak lagi ditetapkan menjadi bank yang dapat menerbit- kan surat jaminan bank. Adapun bank yang boleh menerbitkan surat jaminan itu adalah Bank Bumi Daya dengan 103 kantor cabang, Bank Dagang Negara dengan 109 kantor cabang, Bank Ekspor Impor Indonesia dengan 60 kantor cabang, Bank BNI de- ngan 217 kantor cabang, Bank Pembangunan Indonesia dengan 22 kantor cabang, Bank Rakyat Indonesia dengan 217 kantor cabang, Bank Pembangunan Daerah di 25 pro- pinsi dengan 244 kantor cabang, dan 58 bank nasional swasta dengan 488 kantor cabang. Sedang lembaga keuang- an yang dapat menerbitkan jaminan itu adalah PT (Per- sero) Asuransi Kerugian Jasa Rahardja dengan 78 kantor cabang dan perwakilan dalam bentuk surety bond. Untuk tahun 1988/1990, anggaran pembangunan yang bersumber dari APBN meliputi Rp 13.129,9 miliar dan Rp 11.325,1 miliar diantaranya bantuan luar negeri (dalam bentuk bantuan proyek). Sedang belanja barang tercatat Rp 1.476.6 miliar. Pengeluaran pembangunan itu, meliputi sek- tor perhubungan dan pariwisata Rp 2.522,1 miliar, sektor pertanian dan pengairan Rp 1.994,2 miliar, sektor pendidik- andangenerasi muda Rp 1.683,2 miliar, sektor pertambang- an dan energi Rp 1.614,7 miliar, sektor perumahan rakyat dan pemukiman Rp 620,1 miliar dan sektor-sektor lainnya. Dengan anggaran dan pengeluaran pembangunan ini, banyak pekerjaan dan borongan yang dapat dilakukan pengusaha na sional baik yang sudah jadi tekanan maupun belum. Kendatipun keuangan negara, makin terbatas dalam pembangunan, dengan pengeluaran pemerintah ini, ter- masuk pengeluaran belanja barang, dan penyelesaian proyek-proyek yang terbengkalai tetap merupakan peluang baik bagi pengusaha kita, untuk berperan. Masalahnya bagaimana pengusaha-peng usaha ini dapat menjadi rekan- an pemerintah, lembaga dan instansi, yang bisa mendorong kegiatan pembangunan dan ekonomi masyarakat. Harapan ini, lebih didorong karena dengan pengerjaan borongan dan pengadaan barang pemerintah itu timbul berbagai ketidak puasan. Disatu pihak pengusaha yang mengerjakan borongan/proyek, kurang mendapat pelayan- an pembayaran, sebagaimana mestinya, karena sulitnya pencairan anggaran tepat pada waktunya. Sementara pe- ngerjaan proyek oleh pengusaha, juga banyak yang tidak sesuai dengan pesanan. Sehingga proyek-proyek itu banyak yang rusak sebelum dipakai, atau beberapa bulan dipakai sudah rusak. Diperluasnya kesempatan, mendapatkan surat jaminan bank bagi pengerjaan pemborongan dan pengadaan ba- rang ini, seyogianya dapat membantu pengusaha kita. Pal- ing tidak mereka harus menjaga mutu dan kualitas peker- jaan yang diberikannya. Begitu pula dalam pengadaan barang-barang pemerintah, haruslah sesuai dengan pesan- an, dengan harga yang tidak diatur atau dimainkan. Kare- na dengan praktek permainan itu, tidak saja merugikan negara tetapi juga merugikan pengusaha sendiri, yang pada gilirannya tidak akan mendapat pelayanan lagi dari peme- rintah. Agaknya dengan pekerjaan pemborong kita yang baik dan bermutu, akan dapat menular ke sektor proyek swasta. Jadi kemampuan pengusaha/pemborong dan pemasok barang pemerintah ini diusahakan benar-benar secara profesional. Ini penting karena perimbangan peranan swas- ta dan pemerintah dalam Pelita V sekitar 55 berbanding 45. Dengan investasi yang besar dari swasta, pemborong swas- ta pun harus dapat berperan besar. Ini menuntut kemampuan skill dan penguasaan tekhno- logi yang tidak kecil. Untuk itu pemborong atau kontraktor dan pemasok barang pemerintah, harus meningkatkan kemampuannya sehingga mampu pula berkembang sesuai dengan keadaan zaman dan kemajuan. Kesulitan di segi keuangan yang masa lalu kurang lancar, dengan terbuka- nya 1.460 kantor bank dan cabangnya di seluruh Indonesia, tentu akan memberikan kemudahan untuk mendapatkan surat jaminan bank yang diperlukan. Ini berarti pembayar- an biaya proyek dari APBN, akan berjalan sesuai dengan termin-termin yang ditetapkan dan disepakati ke- dua pihak. Mudah-mudahan keputusan Menteri Keuangan ini, mem- beri manfaat yang besar bagi masyarakat umumnya, dan pengusaha golongan ekonomi ah khususnya dalam memperoleh surat jaminan bank. Tentunya bank-bank ini dapat melayani hal ini dengan sebaik-baiknya, tanpa berbelit-belit. Karena surat jaminan bank itu sangat ber- guna bagi pemborong atau rekanan, untuk memperoleh uang muka dalam pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang yang dibiayai APBN, baik di pusat maupun daerah- daerah. ** 17 HARIAN NERACA Perusahaan Penerbit Pers PT. PERSINDOTAMA ANTAR NUSA Surat Izin Usaha Penerbitan Pers, No. 002/Menpen/ SIUPP/A7 1985 Tanggal 14 Agustus 1985 Bank Pengasuh Pemimpin Umum & Pemimpin Redaksi Pemimpin Perusahaan Redaktur Staf Ahli Terbit Pagi. Harga Langganan Tarif Iklan Alamat Redaksi/ Tata Usaha/Iklan Telepon Fax Telex Setting/Cetak : BDN Cab. Gambir J. Ir. Haji Juanda Rekening Nomor: 01316.2.2.11.01.5 BNI 1946 Cab. Kramat Jl. Kramat Raya Rekening Nomor: 002890001 BRI Cab. Khusus Jl. Sudirman Reke. ning Nomor: 314568235 Bank Umum Koperasi Indonesia JI. Letjen S. Parman Rekening Nomor : 041508 Giro Pos: A. 13350 : Zulharmans : Azwirman Noersal : Azwar Bhakti, Ferik Chehab, Drs. Peter Tomasoa. : Dr. Anwar Nasution, Dr. Alfian, Drs. Abdul Latief, Tann Abeng MBA, Sanjoto, Ahmad S. Adranputra 6 X seminggu .: dalam kota DKI Jakarta Rp 6.500/bulan Luar kota tambah ongkos kirim Display Rp 3.000 per mm/kolom. Keluarga Rp 2.000 per mm/kolom Baris Rp 3.000 per baris, minimal 3 baris : : Jalan Jambrut No. 2-4 Kramat Raya, Jakarta 10430. : 323969, 337441,332676 Tromol Pos No. 386 : (021) 3101873 : 46000 NERACA 1 A Jakarta : P.T. Agrapress isi diluar tanggungan percetakan Surat kabar ini dicetak di atas kertas produksi dalam negeri. ISSN 02 15-31 81 FORUM - OPINI Analisis Keperilakuan dalam DALAM kehidupan berbangsa nya, secara normatif ditetapkan dan bernegara, administrasi per- bahwa dalam penyelenggaraan pajakan dapat disoroti dari berba- semua kegiatannya, aparat perpa- gai segi pendekatan. Misalnya per- jakan adalah abdi negara dan abdi pajakan dapat dilihat dari sudut masyarakat yang bekerja dengan politik dalam arti kewenangan orientasi pelayanan bukan orien- menentukan sistem, jenis, tarif dan tasi kekuasaan. kesemuanya di- tuangkan dalam peraturan perun- dang-undangan. Perpajakan dapat pula disoroti dari sudut ekonomi dalam arti perpajakan sebagai salah satu wa- hana mewujudkan cita-cita keadil- an ekonomi dalam masyarakat. Sudah barang tentu perpajakan dapat pula dilihat dari sudut hu- kum dalam arti keabsahan dan kelengkapan peraturan perundang- undangan yang mengaturnya. Jelas bahwa perpajakan dapat dan harus pula disoroti dari sudut administrasi yang menyangkut ber- bagai aspek pula, seperti aspek sis- temnya, kelembagaannya, meka- nisme dan prosedur ya, informa- sinya. Administrasi Perpajakan pemerintah bersumber, antara lain, dari pajak yang dipungut oleh ber- bagai aparat pemerintah dengan aparat perpajakan seabgai ujung tombak dan pelaku utamanya. Aparat perpajakan tentunya menaruh harapan bahwa target Salah satu aspek yang amat penting mendapat sorotan ialah aspek keperilakuan yang menjadi fokus analisis dalam makalah sing- kat ini. Pendekatan yang digunakan da- lam makalah ini ialah pendekatan teoritikal. Berarti konsep-konsep yang terdapat di dalamnya bersifat universal. Penerapannya tetap di- dasarkan pada situasi dan kondisi nyata. Pentingnya Pendekatan Keperilakuan PENDEKATAN keperilakuan dalam seluruh proses Administrasi, termasuk Administrasi Perpajakan, sangat penting mendapat perha- tian karena peranan sentral yang dimainkan oleh manusia di dalam- nya, baik sebagai subyek maupun sebagai obyek. Pada analisis terakhir, handal tidaknya suatu sistem administrasi ditentukan oleh perilaku manusia yang terlibat di dalamnya. Sahdan tepatnya peraturan per- undang-undangan, lengkap dan canggihnya peralatan yang terse- dia serta rapinya aspek kelemba- gaan, meskipun semuanya penting, tetap tidak menjamin berfungsinya sistem Administrasi dengan efisien, efektif dan produktif tanpa manu- sia yang menggerakkannya. Pentingnya pendekatan keperi- lakuan tampak lebih jelas lagi apa- bila diingat bahwa perilaku - baik yang positif maupun yang negatif dibentuk oleh berbagai faktor yang perlu dikenali dan dipahami. -- Karena relevansinya yang tinggi, faktor-faktor yang disoroti secara khusus dalam makalah ini adalah: persepsi, harapan, latar belakang pendidikan, sistem nilai yang di- anut dan pengalaman. Faktor-fak- tor tersebut dihubungkan dengan perilaku dua pihak, yaitu aparat perpajakan dan para warga negara selaku wajib pajak. Memang ada segi-segi tertentu untuk mana persepsi yang sama sudah ditumbuh kan. Misalnya, semua pihak akan sependapat apa- bila dikatakan bahwa berbagai je- nis pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai ke- giatan-kegiatan pemerintahan, baik dalam arti penyelenggaraan tugas- tugas umum pemerintahan mau- pun tugas-tugas pembangunan yang harus diupayakan supaya terus meningkat baik dalam arti intensitasnya maupun cakupan- TELAH banyak yang dikata- kan dan ditulis tentang bertambah meningkatnya pengaruh "rumah- kaca" terhadap planet Bumi. Suatu lapisan tertentu yang tipis-sekitar 25 kilometer di atas permukaan bumi bertindak seperti kaca ru- mahkaca, membiarkan panas ma- ta hari menerobos ke bumi, tapi menahan radiasi dan memantul- kannya kembali ke ruang angkasa, membuat bumi tetap hangat. bahwa persepsi aparat perpajakan mestinya sama dengan persepsi para wajib pajak tentang hakikat pembayarán pajak, yaitu bukti ke- sadaran berbangsa dan bernegara. Tidak akan ada yang menging- kari kenyataan bahwa dalam ke- hidupan berbangsa dan bernegara setiap warga mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu bentuk nyata kewajiban tersebut adalah mem- bayar pajak. Perihal Persepsi PERSEPSI merupakan proses melalui mana seseorang mengor- ganisasikan dan menginterpretasi kan perasaannya dalam memberi makna tertentu pada lingkungan- nya. nya. Merupakan hal yang ideal Perbandingan dengan orang lain apabila pihak-pihak yang terlibat itu ditujukan baik kepada orang -- dalam hal ini aparat perpajakan yang dianggap setingkat dengan dan para wajib pajak - memiliki persepsi yang sama tentang berba- gai segi sistem perpajakan yang berlaku. nya, maupun dengan orang yang diperkirakannya lebih kaya, ber- penghasilan lebih besar dan lain sebagainya, kriteria yang bisa saja bersifat subyektif, tetapi tetap me- nimbulkan perbedaan persepsi ten- tang keadilan yang tentu saja harus diatasi, apabila mungkin dihilang kan. Tapi sekarang perluasan kegiat- an manusia di bidang industri dan pertanian telah mengubah - atau sebagaimana beberapa pengeritik bahkan mengatakan sedang meng- ganggu - sistem lingkungan yang fundamentalini. Konsentrasi berat karbon dioksida (CO2) dan gas- gas lain meningkatkan ketebalan lapisan "rumahkaca" dan mem- buat bumi bertambah panas. Apa yang diyakini para ilmu- wan untuk mem- pertahankan kehidupan di bumi sekarang ini, telah menjadi suatu "perangkap panas" yang mening- katkan panas bumi dan mengan- cam akan merusak lingkunganglo- bal. Akibatnya adalah akan terjadi- nya peningkatan temperatur bumi Biasanya persepsi seseorang ten- tang keadilan didasarkan pada tiga hal yang sifatnya pembandingan, yaitu diri sendiri, sistem yang ber- laku dan orang lain. Merupakan hal yang logis apabila seorang wa- jib pajak menginterpretasikan ke- adilan dengan mengkaitkannya dengan kepentingan diri sendiri. Oleh Prof. Dr. Sondang P. Siagian MPA b. ketaatan membayar pajak se- cara benar. Dalam pada itu tidak dapat di- sangkal bahwa dalam berbagai segi perpajakan dapat timbul perbeda- an persepsi antara aparat perpajak- an dan para wajib pajak. Salah satu isyu yang menyebab- kan timbulnya perbedaan persepsi tersebut adalah "keadilan". Arti- nya persepsi aparat perpajakan mungkin saja berbeda dari persepsi wajib pajak tentang sistem perpa- jakan yang adil. Dapat dipastikan bahwa aparat perpajakan akan berusaha mene- rapkan berbagai peraturan perun- dang-undangan yang berlaku ten- tang berbagai jenis perpajakan dengan aneka ragam tarifnya kare- na peraturan perundang-undangan tersebut telah memperhitungkan aspek keadilan. Akan tetapi para wajib pajak belum tentu melihatnya dengan "kaca mata" yagn sama, karena kriteria keadilan yang digunakan- nya. sangat mungkin berbeda. Artinya, seorang wajib pajak akan cenderung mengatakan bah- wa sistem perpajakan yang adil adalah yang mewajibkannya mem- bayar sekecil mungkin berbagai bentuk pajak. Jika diminta, dia akan memberikan beraneka ragam argumentasi sebagai pembenaran terhadap persepsinya itu. Dikaitkan dengan sistem yang berlaku, wajar apabila seorang wajib pajak berusaha mencari "lu- bang" yang mungkin terdapat da- lam berbagai peraturan perundang- undangan yang berlaku, misalnya ketentuan tentang pengeluaran yang dapat dikurangi dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar, sehingga jumlah yang dibayarnya menjadi lebih kecil. Perihal Harapan DENGAN berlakunya sistem perpajakan tertentu, timbul berba- gai harapan pada aparat perpajak- Secara teoritikal, mudah pula an di satu pihak dan di kalangan menumbuhkan persepsi yang sama warga di pihak lain. Seperti dike- tentang aparat perpajakan. Arti- tahui dana yang diperlukan oleh nya. HARIAN NERACA Seorang wajib pajak juga akan berusaha membandingkan dirinya dengan para wajib pajak lain se- panjang hal itu dapat dilakukan- Berbagai langkah dapat dan ha- rus ditempuh untuk menghilang- kan perbedaan persepsi tersebut. Misalnya melalui kegiatan infor- masional, penyuluhan dan pene- rapan berbagai peraturan yang ber- laku secara konsisten. PENGANTAR redaksi: - Terus bertambahnya konsentrasi karbon dioksida dangas "rumahkaca" di atmosfir menjadi penye- bab memanasnya dunia. Musim dingin cenderung akan bertam- bah pendek, sementara musim panas akan bertambah panjang, bertambah panas dan bertambah kering. Daerah lembab akan menjadi semakin basah dan badai tropis akan bertambah kerap dan ganas. Perubahan cuaca tersebut akan mengancam kelang- sungan hidup manusia di banyak tempat di dunia ini, kecuali langkah yang tepat diambil sekarang ini. Peringatan Hari Ling- kungan Sedunia awal Juni akan meningkatkan pengertian publik mengenai masalah ini. Latar Belakang Pendidikan PERILAKU seseorang juga di- produktif terasa kuat mengingat Mudah pula untuk mengatakan pemungutan pejak yang telah dite- pengaruhi oleh latar belakang pukan semangat pengabdian kepa- sikap sopan dan tindak tanduk yang efisien, efektif, ekonomis dan pentingnya peranan pajak sebagai da bangsa dan negara disertai oleh positif seperti itu, sistem pengawasan yang handal. Sebaliknya, jika pengalaman salah satu sumber penerimaan Nilai sosial tercermin pada sema- "pahit" yang timbul kepermukaan, penyelenggaraan tugas-tugas ngat kebersamaan. Semangat ke- perilaku negatif pula lah yang akan negara, baik untuk membiayai bersamaan relatif mudah untuk terlihat seperti rasa curiga, sikap umum pemerintahan maupun ke- giatan-kegiatan pembangunan ditumbuhkan dan dikembangkan yang antagonistik, sikap yang anti- apabila pengorbanan yang diberi- pati, bahkan mungkin sikap yang yang semakin meluas dan mening. kat karena laju pembangunan ha- kan terbukti dimanfaatkan demi konfrontatif, yang kesemuanya ti- kepentingan bersama pula. dak kondusif bagi berlangsungnya Contoh kongkretnya adalah interaksi yang positif. penyelenggaraan kegiatan pemba- ngunan di segala bidang dengan semua wilayah, semua sektor dan semua lapisan masyarakat sebagai obyeknya. Artinya, apabila dapat ditumbuhkan sikap bahwa dalam pembangunan tidak ada warga Misalnya, jika dalam menunai- kan tugasnya seorang petugas per- pajakan diterima dengan sikap yang a priori curiga oleh seorang warga pada hal petugas tersebut datang dengan sikap yang simpatik, sopan dan itikad baik, pengalaman seperti itu tidak mustahil berpe- ngaruh pada perilakunya dalam melaksanakan tugasnya selanjut- nya, Sebaliknya, jika seorang wajib pajak pernah merasa dicurigai se- olah-olah tidak jujur dalam mela- porkan penghasilan dan kekaya- annya, misalnya, pengalaman se- Nilai-nilai ekonomi berkaitan perti itu pun akan berpengaruh erat dengan efisiensi, efektivitas, pada perilakunya. produktivitas dan kemanfaatan Faktor pengalaman sangat pen- berbagai kegiatan yang diseleng- ting mendapat perhatian dalam garakan. pembentukan dan pengembangan perilaku yang positif karena ke- cenderungan manusia melakukan generalisasi. yang hanya berperan sebagai pe- nonton akan tetapi semua turut sebagai pemain, akan dapat dita- namkan pengertian yang tepat ten- tang pentingnya ketaatan semua pihak pada peraturan permainan yang disepakati bersama, termasuk peraturan permainan dalam hal membayar pajak. an harus dipacu berdasarkan rumus linear dalam rangka pencapaian eksponensial dan bukan rumus. negara dan bangsa. 3. Modal utama untuk meme- nuhi tuntutan tersebut adalah peri- laku positif dua pihak yang terli bat, yaitu aparat perpajakan dan para warga masyarakat yang men- 4. Perilaku seseorang dalam in- jadi wajib pajak. teraksinya dengan orang lain dalam hal ini petugas aparat pajak dengan masyarakat dan sebaliknya dipengaruhi oleh banyak faktor yang paling relevan adalah per- sepsi, harapan, tingkat pendidikan, nilai-nilai sosial dan pengalaman seseorang. "Benang merah" yang seyogianya mewarnai perilaku ter- sebut ialah : a. bagi aparat perpajakan orien- tasi pelayanan, bukan orientasi Artinya, jika seorang petugas pajak, misalnya, pernah menemu- kan penyimpangan tertentu dalam pembayaran pajak oleh warga ter- tentu, mungkin saja ia menyamara- takan perilaku para wajib pajak secara negatif, suatu hal yang ten- tunya tidak seharusnya dilakukan- nya. Sebaliknya, apabila seorang wajib pajak pernah mendapat per- lakuan tidak enak" oleh seorang petugas, mungkin saja ia membuat generalisasi bahwa semua petugas bersikap demikian. Juga merupakan hal yang sebe- narnya tidak boleh dilakukan. Ber- arti sikap yang perlu ditumbuhkan, baik di kalangan petugas maupun para warga, adalah yang melihat sesuatu interaksi atas dasar kasus per kasus, bukan atas dasar genera- lisasi. tapkan baginya untuk satu kurun waktu tertentu -- misalnya satu tahun anggaran dapat tercapai dan apabila mungkin bahkan di- lampaui. Idealnya, harapan itu di- dasarkan pada kesadaran para wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya kepada negara. Kesadaran itu dapat dilihat dari dua segi, yaitu: a. jumlah wajib pajak yang sema- kin meningkat, Dengan perkataan lain, aparat pajak berharap bahwa mereka ti- dak perlu direpotkan oleh pemikir- an dan usaha "menjaring" warga negara agar menjadi wajib pajak yang taat dan tidak pula harus meneliti kebenaran "Surat Pembe- ritahuan" pajaknya apalagi kalau pemerintah memberikan keperca- yaan kepada rakyatnya dalam hal pembayaran pajak, misalnya de- ngan memberlakukan sistem "self assessment" seperti yang berlaku di Indonesia. Harapan demikian mempunyai dasar yang amat kokoh, yaitu de- ngan meningkatnya penerimaan pemerintah dari sektor pajak, pe- layanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan dan kegiatan-kegiat- an pembangunan pun dapat dise- lenggarakan dengan tingkat inten- sitas yang semakin tinggi. Di lain pihak, para pembayar pajak pun bukannya tanpa harap- an-harapan tertentu. Misalnya, da- lam berinteraksi dengan aparat perpajakan terdapat harapan ber- langsungnya interaksi yang menye- nangkan dalam arti cepat, cermat tetapi ramah. Titik tolak harapan ini terletak pada persepsi para warga masya- rakat bahwa aparat yang dihada- pinya bekerja dengan orientasi pelayanan danbukan orientasi ke- kuasaan, meskipun benar bahwa pada setiap jabatan dalam ling- kungan pemerintahan melekat we- wenang tertentu. Harapan demikian tentunya bukan hanya dalam hal berinter- aksi dengan aparat perpajakan, akan tetapi dengan keseluruhan aparatur pemerintah. Artinya, rak- yat pun kiranya menyadari benar pentingnya peraturan perundang- undangan yang berlaku diterapkan secara konsisten, bahkan ketat. Yang tidak diiinginkanoleh rak- yat ialah adanya interpretasi yang tidak sesuai dengan jiwa dan sema- ngat peraturan perundang-undang- an tersebut apalagi kalau interpre- tasi itu didasarkan pada kepenting- an individual atau kelompok ter- tentu. Harapan lain, yang sangat fun- damental sifatnya, menyangkut perilaku birokrasi sebagai keselu- ruhan. Artinya, rakyat sangat men- dambakan birokrasi pemerintahan yang bebas dari berbagai jenis peri- laku yang negatif seperti korupsi, penyelewengan, penyalahgunaan kedudukan dan jabatan. Karena bila perilaku: negatif seperti itu terjadi berarti bahwa dalam arti yang sebenar-benarnya terjadilah penyalahgunaan pajak yang bersumber dari rakyat itu. Dari sudut apa pun dipandang, perilaku negatif itu tidak dapat dipertanggngja wabkan. Tegasnya, rakyat tidak ingin melihat birok- rasi pemerintahan yang "self- serving" dan "self-perpetuating" Berbagai harapan tersebut akan terwujud apabila aparat perpajak- an melaksanakan semua peraturan perundang-undangan secara rasio- nal, obyektif dan tanpa pembe- daan perlakuan. Di lain pihak pemerintah pun akan dapat mewu- dan laut yang menyerap panas dan samudra yang naik permukaan- nya. Kehidupan di pulau-pulau, cuaca. delta dan tepi pantai akan teran- cam dan pemindahan penduduk besar-besaran diperkirakan akan terjadi. akan memberikan dampak terha- perahu yang sama dan tak seorang dap manusia secara menyeluruh, pun yang bisa melompat dari pe- dan masyarakatinte masional harus rahu. memikirkan kepentingan utama umat manusia dalam mengatasi Telah terjadi peningkatan penye- masalah ini, resolusi itu mendesak baran CO2 ketika peringatan me- Pemerintah dan lembaga-lembaga ngenai bahaya perubahancuaca di- di seluruh dunia untuk menempat- dengungkan. Untuk tahun ini Hari kan penanggulangan cuaca sebagai Lingkungan Sedunia, UNEP telah masalah "prioritas." Juga meminta. memilil kan tema "Dunia mema- mengadakan dan meningkatkan ri- nas, peringatan global. set ilmiah untuk mengontrol me- manasnya bumi. Dalam mempersiapkan peringat an Hari Lingkungan Sedunia ta- hunan yang jatuh 5 Juni, Mostafa K Tolba, Direktur Eksekutif Pro- gram Lingkungan Perserikatan CO2 menjadi penyebab utama memanasnya bumi. Dia meliputi sekitar setengah dari penyebaran gas "rumahka ca" dan sebagian be- sar berasal dari bahan bakar-batu- bara, minyak dan gas alam. Baik negara maju maupun negara se- pendidikannya. Semakin tinggi, pendidikan seseorang, semakin mampu pula ia berpikir obyektif dan rasional. Akan tetapi semakin tinggi pula kemampuannya melakukan peni- laian secara kritis, Menurut logika, kemampuan berpikir secara obyek- tif dan rasional akan berakibat pada peningkatan kesadaran ber- negara yang salah satu manifesta- sinya adalah keikhlasannya menu- naikan kewajibannya dan tidak hanya tahu menuntut haknya.. Hal ini berlaku, baik bagi aparat perpajakan maupun bagi para wajib pajak. Kemampuan melaku kan penilaian secara kritis pun ber- laku bagi kedua belah pihak. Penutup WAKTU yang tersedia dan pembatasan jumlah halaman ma kalah tidak memungkinkan pem- bahasan yang bersifat eksahustif tentang pentingnya keperilakuan Apabila diperlukan, informasi itu akan timbul ke permukaan. Arti- Dengan berbagai wewenang nya, semua pengalaman manusia, dalam Administrasi Perpajakan. formalnya, seorang pejabat di baik yang "manis" mau pup yang Akan tetapi tadi pembahasan yang "pahit" dapat timbul kembali. Karena itu pengalaman sese- orang turut berpengaruh terhadap perilakunya. Pada gilirannya peri- amat singkat di atas pun sudah dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut 1. Administrasi Perpajakan, se lingkungan suatu pemerintahan di mana pun bisa saja menunjukkan sikap ingin berkuasa itu. Selama keinginan tersebut proporsional dan dibadikan demi kepentingan laku tertentu akan tercermin pada bagai bagian dari Administrasi judkan harapannya apabila tanpa negara bangsa, tidak akan ada tindak-tanduk orang yang bersang- Negara, dapat disoroti dari berba paksaan, masyarakat menunaikan semua kewajibannya kepada nega- masalah. kutan. Merupakan hal yang wajar bah- gai sudut pandangan seperti sudut ra. Artinya, aparat perpajakan yang semakin terdidik dan terlatih akan tidak terlalu sukar untuk mening- katkan pengabdiannya kepada bangsa, negara dan kepentingan umum. Dalam hal terdapat perilakune- gatif di kalangan para warga, tidak terlalu sukar bagi aparat untuk menghilangkan perilaku tersebut karena kemampuannya melaku- kan pendekatan yang corect tetapi persuasif. Di pihak lain, warga masyarakat yang semakin tinggi pendidikannya semakin mampu menganalisis kenyataan sehari- hari. politik adalah tinggi rendahnya keinginan seseorang untuk memi- liki kekuasaan atau pengaruh atas orang lain. Semua orang mempu- nyai kebutuhan tersebut yang se- ring dirumuskan sebagai need for power (nPo). ialah nilai politik, nilaj sosial dan nilai ekonomi. Sudah umum diketahui bahwa latar belakang pemikiran yang menjadi dasar etos efisiensi, efek- tivitas, produktivitas dan keman- faatan ialah kenyataan bahwa se- Penumbuhan dan pengembang-tiap negara bangsa selalu dihida- an perilaku positif pada kedua dapkan kepada keterbatasan ke- belah pihak terletak pada keterbu- mampuan mengumpulkan dana, kaan yang justru merupakan salah daya dan tenaga untuk menye- satu "produk" pendidikan yang lenggarakan semua kegiatan yang semakin meningkat. Keterbukaan aparatur meneri ma saran dari pendapat orang lain seharusnya dilaksanakan. sama penungnya dengan keterbu- kaan para warga masyarakat untuk dikoreksi dan bahkan juga dikena- kan sanksi apabila ternyata warga yang bersangkutan nyata-nyata melanggar peraturan perundang- undangan tertentu. Keterbukaan demikian mestinya tidak sulit kalau memang tidak ada yang disembu- nyikan. Lembaga Pengembangan Per- bankan Indonesia sebagai suatu lembaga yang menyelenggarakan pelatihan, penelitian dan konsul- tasi dalam bidang perbankan telah memberikan suatu tanggapan yang dini dan secara programatis mem- berikan komitmen untuk berperan serta dalam pengembangan pem- bangunan berwawasan lingkung- an. Secara ringkas tulisan ini men- coba menguraikan apa yang telah dikerjakan oleh LPPI dan pema- paran pemikiran tentang program yang dapat dikerjakan oleh LPPI dalam komitmen nasionalnya un- tuk berperan serta dalam Pemba- Yang dimaksud dengan nilai kan bahwa tidak ada informasi bukan sebagai instrumen menum- buhkan sikap yang a priori. yang lenyap dari ingatan manusia, Semua informasi yang pernah dite- rimanya tersimpan di otak orang yang bersangkutan, mungkin pada tingkat dibawah sadar. Berbagai masalah bisa timbul kalau keinginan seperti itu dida- sarkan pada kepentingan diri sen- diri. Senjata pamungkas untuk mengatasinya terletak pada pemu- lah karbon. Pepohonan yang tum- buh menyerap CO2 dari atmosfir. Karena itu setiap pembakaran hu- tan berarti berkurangnya "penye- rap alamiah" CO2. Pengrusakan hutan di wilayah tropis juga meningkat. Sejak awal abad ini, kata suatu laporan, dunia Karena itu tidak akan bisa di- temukan justifikasi cara bertindak dan cara bekerja yang tidak efisien, tidak efektif, tidak produktif atau tidak bermanfaat. sedangkan pengalaman "pahit" Faktor Pengalaman PARA ahali ilmujiwa mengata- berperan sebagai "warning system" wa apabila pengalaman yang "ma- nis" yang dominan, sudah barang tentu mudah timbul rasa saling mempercayai, sikap kerja sama, Perilaku yang bermuara pada pemborosan tidak pernah dapat dibenarkan. Jika aparat memberi- kan kesan dan bukti bahwa mere- ka sudah bekerja dengan tingkat efisiensi, efektivitas dan produkti- Nilai-nilai Yang Dianut vitas yang setinggi mungkin, kira- NILAI-nilai yang dianut oleh nya tidak akan sukar menumbuh- seseorang berpengaruh kuat pada kan dan memelihara perilaku para perilakunya dalam melakukan in- warga masyarakat untuk menunai- Dengan demikian, pengalaman "manis" akan merupakan modal teraksi dengan orang lain. Tiga kan kewajibannya karena mereka nilai yang berkaitan erat dengan melihat dan mengetahui bahwa penting dalam membina interaksi perilaku dalam hal perpajakan pengorbanan mereka tidak sia-sia. yang serasi di kemudian hari Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Pendidikan Perbankan PEMBANGUNAN Berwawas- ng unan Berwawasan Lingkungan. 8 Desember 1987 tentang Keter- an yang harus dilatih (butir L2 an Lingkungan telah merupakan Apa yang Telah Dikerjakan libatan Perbankan dalam Pengem- Memo Menteri KLH) dipilih mata- suatu wawasan pembangunan yang KEGIATAN Lembaga Pengem- bangan Pola Perbankan Berwawas- ajaran yang dipandang relevan un- secara konstitusional telah terwa- bangan Perbankan Indonesia meli- an Lingkungan. tuk diberikan. dahi dalam Garis Besar Haluan puti (A) Bidang Pendidikan dan Undang-Undang dan Produk - Negara. Kewajiban konstitusional Latihan, (B) Bidang Riset dan Pe- Produk Hukum lainnya yang me- untuk mengamankan lingkungan ngembangan, dan (C) Bidang Kon- nyangkut Lingkungan Hidup. demi keberlanjutan pemanfaatan sultasi. Pada lampiran I diberikan daf- anugerah alamiah yang optimal juga telah dibarengi dengan peng- amatan nyata terhadap berbagai kasus dampak negatif proyek pem- bangunan yang tidak mengindah- kan pertimbangan lingkungan. Oleh Dr. Anwar Hafid (pimpinan Harian LPPI) Kegiatan-kegiatan yang telah di- kerjakan dalam hubungan dengan pengembangan Pembangunan Ber- wawasan Lingkungan sampai saat ini memang masih terfokus kepada program yang termasuk dalam Bi- dang Pendidikan dan Latihan. Kegiatan-kegiatan yang selama ini dijalankan dan diprogramkan secara ideal didasarkan kepada Ga- ris Besar Haluan Negara dan se- cara teknis operatif didasarkan ke- pada: Memo Menteri KLH tertanggal tar mata ajaran-mata ajaran yang memuat unsur-unsur pengembang an Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Mataajaran tersebut terbagi atas 3 jenis, yaitu: 1. mataajaran yang mengandung unsur pandangan-pandangan Walaupun begitu, telah dipikir- prinsip dan latar belakang ke- kan berbagai program yang nanti- bijakan lingkungan hidup dan nya akan dimasukkan sebagai bagi- resource management serta an dari kegiatan Bidang Riset/ pengaturan kelembagaan; Pengembangan dan Bidang Kon- 2. mataajaran yang mengandung uraian secara teknis aspek ling- kungan hidup sebagai unsur evaluasi proyek: sultasi. 3. mata ajaran khusus lingkungan hidup. Halaman VI hana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengatakan, hampir se- tengah dari 4,25 juta hektar hutan bakau sekarang ini telah binasa. politik, sudut ekonomi, sudut hu kum dan keperilakuan. 2. Tuntutan terhadap penyeleng garaan Administrasi Perpajakan Berdasarkan kepada Tujuan Ins- truksional, tiap-tiap kursus dan sa- saran kelompok pegawai perbank- lain, di mana hutan ditebang untuk yang padat penduduk ke pula Pasifik Selatan mungkin akan teng tuhan hibup." Pemukiman kem- penduduk mungkin harus diungsi- pertanian guna memenuhi kebu-gelam total. Lebih dari 150 juta bali seperti ini "diperkirakan," ka- tanya melanjutkan, "akan menye- UNEP memperkirakan semua babkan tertebangnya hutan tropis negara sedang berkembang seka sepuluh kali lebih cepat, dibanding Kasus Indonesia dikutip ini menyemprotkan sekitar kan 40% dari total karbon yang dilepas- bali." kan ke atmosfir tiap tahun. Peneli tian terakhir Indonesia sering dikatakan seba- itu masih terus meningkat dengan gai negara yang memiliki hutan lebih dari 100 juta ton setahun. Wa- Perubahan Cuaca : Suatu Keprihatinan Umat Manusia Bangsa-Bangsa (UNEP), berbicara dang berkembang sama-sama ber- telah kehilangan setengah dari mengenai bertambah pentingnya tanggungjawab atas penyebaran 1.500 juta hektar hutannya. Malah- masyarakat internasional untuk be- gas ini. an sekarang ini, kata laporan yang kerja bersama-sama dalam men- Dalam tahun 1988 sekitar 5.500 lain, hutan tropis menciut berjuta- cari tindakan penting untuk mengu- juta ton CO2 dipompakan ke at- juta hektar tiap tahun. rangi akibat buruk dari perubahan mosfir di seluruh dunia. Para ahli Berkurangnya paru-paru" ala- mengatakan, Amerika Serikat saja bertanggungjawab atas 23% dari miah yang penting dari dunia ini Semua bangsa bertanggungjawab peringatan seluruh CO2 yang disemprotkan Sementara di pihak negara sedang nai perubahan cuaca "sudah ber- berkembang pembakaran hutan Majelis Umum Perserikatan bunyi untuk kata terutama hutan-tropis - dikatakan Bangsa-Bangsa Desember tahun la- Tolba. Cuaca tidak akan menung- bertanggungjawab atas 20% sam- lu untuk pertama kali mencetus- gu... "Kita semua bersama-sama pai 25% penyebaran CO2 ke at- kan resolusi mengenai perubahan berada di dalam rumahkaca," kata- mosfir tiap tahun. cuaca, mengatakan dampak feno- nya melanjutkan. "Tak seorang- Penghancuran hutan umum- mena ini "bisa menjadi mala peta- pun yang dapat menghentikan du- nya untuk pertanian menyebab- ka" bagi umat manusia. Menyadari, perubahan cuaca bangsa, semua rakyat, berada di hutan tropis akan menambah jum- dipindahkan dari Jawa dan Bali di Samudra India dan Tuvalu di negara, baik yang maju maupun nia dan melompat ke luar." Semua kan ancaman ganda. Pembakaran akan mengakibatkan malapetaka terhadap lingkungan, kata suatu selebaran UNEP. Kerusakan ba- nyak yang terjadi, kata selebaran itu lebih lanjut, kare ya perakh. naan pembangunan yang salah, yang membiayai penebangan hutan oleh para pemukim. yang sedang berkembang. 50 sampai 60 tahun mendatang Naiknya laut satu meter dalam kan dari delta Nil di Mesir dan akan mengakibatkan sesuatu. Se tanah datar Bangladesh. Kemudian mua orang hendaknya mengeta- apa yang akan terjadi dengan pan- hui, sekitar 60% penduduk dunia ter pannesia yang 81.000 kilome- bertempat tinggal dalam jarak 50 panjangnya? Jakarta, Manila, Tokyo dan tai. Pemerintah maupun berbagai sampai 60 kilometer dari tepi pan- banyak kota pelabuhan lainnya, lembaga agaknya mulai mencemas- kemungkinan akan jadi sasaran. kan mengenal akan terjadinya pe- Termasuk juga kota pelabuhan se- mindahan penduduk besar-besar- perti Rio. de Janeiro, Istanbul, London, Los Angeles dan New York. an. Laut yang naik mengancam kehidupan di pantai "Di Indonesia, misalnya," kata- nya, "ratusan ribu keluarga telah pantai. -- kekuasaan; b. bagi warga masyarakat kese- imbangan antara hak dan kewajib- annya yang didasarkan pada ke- sadaran berbangsa dan bernegara. 5. Penumbuhan perilaku positif, baik di kalangan aparatur maupun kan proses dan hanya akan ber- di kalangan masyarakat, merupa- hasil dengan menggunakan pen- dekatan multidimensional, yaitu pendekatan politik, hukum, pen- didikan, sosiologis, psikologis dan administratif. Mema na snya bumi harus ditanggapi secara serius Pelaksanaannya tidak hanya merupakan tanggung jawab peme- rintah, akan tetapi juga tanggung jawab berbagai organisasi di ma- sosial politik, organisasi pendidikan, or- siasi yang bergerak di bidang keni- ganisasi profesi dan berbagai aso- agaan. * Artikel ini disampaikan penulis- pada Diskusi Panel Pajak dan Pe- layanan Masyarakat oleh Pusat Pengkajian Perpajakan dan Keuang- an, di Jakarta, belum lama ini. Pengembangan materi dilaku- kan oleh staf pengajar dan konsul- tan dengan memperhatikan materi- materi yang didapat dari ahli-ahli lingkungan, khususnya dari staf ahli dan pejabat kantor Menteri Negara Kependudukan dan Ling- kungan Hidup. Pelaksanaan pengajaran di kelas dilakukan oleh staf pengajar tetap LPPI, konsultan dan juga beberapa kali mengundang staf ahli/pejabat Kantor Menteri Negara Kependu- dukan dan Lingkungan Hidup. Di samping pengajaran pada berbagai program kursus, pada be berapa kesempatan telah diadakan. ceramah aspek lingkungan, misal- nya ceramah Bapak Menteri KLH di depan Seminar Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah pada bulan Desember 1987, ceramah Staf Pengajar LPPI di Bank Pem- bangunan Daerah, dan lain seba- gainya. Akibat dari mema na snya bumi, tidak hanya sesederhana itu. Kalau SALAH satu kekacauan paling benar-benar terjadi, korban per- apa yang diramalkan sekarang ini serius sebagai akibat dari mema- tamanya adalah negara-negara pu- nasnya dunia yang disebabkan kon- lau yang letaknya rendah. Naiknya meluasnya panas laut, sentrasi CO2 di atmosfir adalah permukaan laut akan memperhe- Para ahli yakin, menumpuknya sistem drainase daninigasi. Mening- bat erosi pantai, menghancurkan CO2 di udara akan menir gkat katnya permukaan air asin akan dua kali lipat dalam 60 tahun men- merusak mutu airtanah, sungai, datang, meningkatkan temperatur muara dan lahan pertanian. Ikan planet bumi 1.5 sampai 4,5 derajat dan margasatwa terganggu atau Celcius. Berdasarkan angka ini di- kemungkinan lenyap. perkirakanakan terjadinya kenaik- an permukaan air laut yang menye- tahun ini - "Dunia memanas, per- Tema Hari Lingkungan Sedunia rappanas sekitar satu meter, meng- ingatan global" - menyampaikan ancam pulau-pulau, delta dan tepi suatu pesan yang benar-benar pen- Negara pulau sekecil Maladewa tanggapi secara serius oleh semua ting. Dan, peringatan ini harus di- Lihat Halaman XI ADA yang memperkirakan, mu- sim dingin cenderung akan men- jadi lebih pendek dan lebih hangat di daerah ketinggian dengan mu- sim panas yang lebih panjang dan lebih panas, Di wilayah tropis dan subtropis, kata mereka, daerah yang kering akan menjadi lebih kering dan daerah yang lembab akan menjadi lebih basah. Setiap orang hendaknya juga tahu, permukaan laut dalam 100 tahun yang lalu hanya naik 12 sen- timeter. (Khas UNIC)