Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

AK DAN RETRIBUSI leng Bank BNI ANDATANGANAN (PERSERO) The DA hal pelayanan ajak daerah. Se- a sama dilakukan BPD DIY, Bank n Bank Mandiri. anyaknya kerja apkan pelayanan makin meningkat kan masyarakat aikan kewajiban n layanan publik an. Kerja sama ini KR-Hasto Sutadi mo dan Arif Suwasono memperlihatkan sama. enggaraan, penye- anfaatan layanan "KEDAULATAN RAKYAT" HALAMAN 6 BUGA SAMA A SLEMAN ang telah diberi- Selain itu di- mua mahasiswa entasikan visi kampus berwa- tan, tidak hanya lum pendidikan- n juga diterapkan Dan sehari-hari. taf ini, Kapolda Pol Drs Ahmad WAR N PEJABAT SLEMAN Mengaku Wartawan wartawan akhir-akhir ini cukup meresahkan. Se- bagaimana yang terjadi pada beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Sleman yang waktu lalu me- nerima SMS maupun telepon penipuan tersebut. "Pelaku awalnya melalui SMS mengaku berna- ma Wahyu dari media Jawa Pos Radar Jogja. Si pe- laku menunggu respons, kemudian berlanjut melalui telepon. Modus penipuan yang dilakukan dengan SMS hampir seluruh isinya sama, yaitu mengabarkan ada salah seorang wartawan yang sedang sakit dan dirawat di luar kota. Pelaku lan- tas meminta bantuan materi yang ditransfer ke nomer rekening tertentu," jelasnya. Diakui, banyak laporan yang masuk ke Bagian Humas dan Protokol tentang kasus penipuan ini. "Kami sudah konfirmasi ke Radar Jogja, tidak ada wartawan bernama Wahyu. Kalau ada kejadian se- rupa yang mengatasnamakan wartawan salah satu media bisa konfirmasi terlebih dahulu untuk kami kroscek," kata Sri Winarti. (Has)-f erubahan Bentuk bih hatan P Rup jasa perbankan dalam berbagai bidang pemerintahan, seperti pa- jak daerah, retribusi daerah dan tagihan PDAM," jelas Harda. NISA YOGYAKARTA i Muda Berkarakter Sri Purnomo pun memberi apresiasi atas penandatanganan kerja sama ini. Setidaknya, pela- yanan pembayaran pajak dan retribusi daerah bakal mening- kat sehingga tidak ada alasan la- MATAR 201 KR-Juvintarto eh Koordinator riyadi CES DEA Hani Handoko ur STIKes Panti PMB, gi bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak karena tidak sempat atau tidak punya waktu. (Has)-f KR-Istimewa memberikan kuliah umum di hadapan ribuan aru Unisa Yogyakarta. a tahun akademik akan dibebaskan (Dana Pengem- didikan), beasiswa selama studi (bagi nuhi kriteria), dan ikan untuk S1 Gizi pertama," papar er Panti Rapih, Ch stuti MKep Ns Sp Serah Terima SK Bentuk Akademi Panti Rapih men- Tinggi Ilmu Kese- BERUBAH JADI STIKES "endidikan Mahasiswa Dofiri MSi menyampaikan kuli- ah umum untuk mahasiswa baru dengan tema 'Cinta Tanah Air dan Bela Negara Melalui Penguatan Harkamtibmas. Ku- liah umum ini untuk menum- buhkan rasa cinta tanah air dan mengenalkan arti pentingnya kesadaran berbangsa, berne- gara, cinta tanah air, lingkungan dan masyarakat. (Adk)-f hatan Panti Rapih, Senin (28/8) lalu di Kampus STIKes Panti Rapih, Jalan Tantular 401 Pringwulung Condongcatur Depok Sleman. STIKes Panti Rapih masih membuka penerimaan maha- siswa baru (PMB) 2017-2018, sejak 28 Agustus sampai 28 September 2017 untuk Pro- gram Studi Profesi Ners (S1 Ke- perawatan+ Ners) dan Pro- gram studi S1-Gizi. "Setiap pro- gram studi yang ada di STIKes Panti Rapih memiliki differen- siasi pendidikan karakter atau softskills yang kuat," jelasnya. Program Studi Profesi Ners unggul dalam bidang perawat- an medikal bedah (kekhususan perawatan luka) dan kepera- watan gawat darurat. Sedang- kan Program Studi S1 Gizi ung- gul dalam bidang gizi institusi. "STIKes Panti Rapih juga su- dah membuka PMB tahun akademik 2018-2019 dengan program studi yang ditawarkan yaitu D3 Keperawatan, Profesi Ners (S1 Keperawatan + Ners) dan Program studi S1-Gizi," pa- pamya. (M-3)-4 RABU LEGI, 13 SEPTEMBER 2017 (22 BESAR 1950) 5000 LIMA RIBU RUPIAH CAP JAKARTA (KR) - Pemerintah men- jamin tidak ada kecurangan dalam pelak- sanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi para pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang sudah dimulai sejak Senin (11/9). KR-Antara/Aloysius Jarot Nugroho ANTISIPASI UANG PALSU: Dua siswa memperhatikan benang uang kertas ketika mengikuti pembelajaran antisi- pasi uang palsu di Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (12/9). Kegiatan yang diadakan Bank Indonesia Solo tersebut bertujuan mengantisipasi peredaran uang palsu di kalangan siswa. "Dengan sistem ini dijamin tidak terda- pat celah untuk melakukan kecurangan maupun adanya praktik percaloan,kemu- dian kita awasi, saya yakin sudah tidak ada celah lagi untuk melakukan kecurang- an maupun adanya praktik percaloan," SELEKSI PENERIMAAN CPNS Pemerintah Jamin Tak Ada Celah Kecurangan demikian kata MenPAN Asman Abnur saat melakukan peninjauan pelaksanaan SKD CPNS, di Kantor BKN Pusat, Jakarta, Selasa (12/9). Menteri Asman menyampaikan bah- wa ia telah melakukan peninjauan di dua lokasi, yakni Denpasar Bali, dan Jakarta. DIY Borong.... Nomor 43 Tahun 2007, yang mengamanatkan pe- merintah dan pemerintah daerah untuk mem- berikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca. Berdasarkan tinjauan langsung ke la- pangan, Menteri menjamin tidak ada celah untuk berbuat curang karena ia telah menelusuri serta melihat proses Penjual...... 14 Januari 2013, menjadi perempuan pertama yang memegang jabatan itu dalam sejarah Singapura. Pada 6 Agustus lalu, Halimah menyata- kan mundur dari parlemen untuk mencalonkan diri dalam Pilpres. Perjalanan Halimah menjadi tokoh berpengaruh Singapura cukup terjal. Halimah terlahir sebagai bung- Michelle.... tentang filosofi tersebut, tentang sangkan paraning dumadi, tentang konsep imaginer Yogya, kalau yang menyampaikan penghageng dari Kraton Yogyakarta takutnya generasi sekarang merasa bi- ngung, jadi beliau tidak sendiri," paparnya lagi. Michelle mengakui, tanggung jawab yang dia emban tergolong besar. Pasalnya, dalam ajang NEGARA KESATUR ALIGALY INDONESIA Monumen.... Di sisi barat terdapat tembok bergambar bambu runcing, senapan, helm baja, dan bintang. Sedangkan sebelah kiri dan kanan tugu terdapat prasasti yang berisi nama-nama pahlawan yang gugur serta prasasti peresmian oleh KGPAA Paku Alam VIII pada tanggal 15 Januari 1987. Namun. sangat disayangkan monumen yang telah direno- vasi ini masih terdapat sampah yang berserakan serta kabel-kabel melintang. Hal ini mungkin dise- babkan karena tidak adanya petugas penjaga. Peristiwa serangan tentara Belanda dilakukan pada hari Jumat tanggal 28 Januari 1949. Tentara Belanda mengadakan serangan dari daerah Bantul menuju ke utara melalui Selarong, Bibis, Ba- ngunjiwo dan berhenti di Gunung Kanigoro. Pada saat itu Belanda yang bergerak dari kota mengada- kan patroli rutin dan melakukan pengejaran serta melakukan penyerangan di Dusun Sorogenen, Tlogo dan terakhir di Dusun Kalimanjung. Terdengar tembakan-tembakan yang gencar, Tentara Indonesia dan penduduk menyingkir untuk mengungsi ke arah selatan, keluar dari Dusun Kalimanjung menuju ke Gunung Kanigoro yang di- anggap aman. & K..K. ORAM CHARLO Dalam kondisi letih rombongan Tentara Indonesia serta penduduk dengan susah payah mendaki Gunung Kanigoro, tanpa mengetahui in- formasi keberadaan pasukan Belanda yang datang dari arah Bantul, maka terjadilah penyerangan dari Presiden... Pengamat politik LIPI Siti Zuhro berpendapat, se- harusnya sikap Jaksa Agung HM Prasetyo sejalan de- ngan pernyataan Presiden Joko Widodo. Dengan kata lain, ia ingin tidak ada lagi penuntutan di KPK. Di sisi lain, Presiden Jokowi menegaskan tidak akan mem- biarkan KPK diperlemah. "Sebagai lembaga yang ber- ada langsung di bawah Presiden, Jaksa Agung se- mestinya in line dengan tekad presiden dalam pene- gakan hukum," ujar Siti Zuhro Menurut Zuhro, sebaiknya Presiden Jokowi me- manggil Prasetyo untuk diajak bicara kembali menge- nai penegakan hukum yang dilakukan KPK. Sebab, KPK yang dimasudkan mampu mengeliminasi korup- si. Kebijakan ini sangat krusial bagi Indonesia, meng- ingat masih maraknya korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Jokowi, lanjutnya, harus memastikan kembali kepada para anak buahnya untuk melak- sanakan program prioritas, salah satunya penegakan hukum. Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menyatakan, ke- inginan Jaksa Agung Prasetyo patut dipertanyakan. Hal itu justru memperlemah upaya pemberantasan ko- demi proses yang dilalui oleh para peser- ta. Dijelaskan bahwa Ia melihat secara langsung dari proses awal, mulai dari pe- serta datang ke lokasi, menyerahkan KTP, kemudian dilakukan verifikasi nomor pe- serta. Selain itu, saat ujian pun hasil dari soal yang dikerjakan oleh para peserta da- pat dilihat secara real time. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh rangkaian SKD tidak ada celah untuk berbuat cu- rang. (Ati)-d Sambungan hal 1 Penghargaan ini diberikan Perpustakaan Nasional kepada masyarakat, tokoh masyarakat, media massa, jurnalis, penulis buku, pustakawan, maupun pihak-pihak lain yang peduli terhadap pe- ngembangan minat baca. (Ati)-d Sambungan hal 1 su dari keluarga miskin. Menurut New Straits Times, Halimah menjadi yatim di usia delapan tahun setelah ayahnya meninggal tahun 1962. Untuk menyambung hidup, Halimah dan ibunya berjualan nasi Padang de- ngan gerobak dorong di kawasan Shenton Way. Dia bertugas mencuci piring dan membersihkan meja, serta melayani pembeli. (AP/Bro)-f Sambungan hal 1 peduli lingkungan itu, belum pernah ada wakil dari Indonesia yang bisa maju ke babak-babak selanjut- nya. "Saya ingin menang, saya ingin membanggakan Indonesia, maka saya dan tim berusaha mewakili Yogya dengan baik," imbuh perempuan kelahiran Bandung, 20 April 1997 itu. (M-1)-f Xadaulatan Rakyat Sambungan hal 1 arah puncak Kanigoro pada rombongan itu oleh Belanda. Imbas dari serangan yang membabi buta itu korban berjatuhan yang terdiri dari penduduk sipil, wanita dan anak-anak berjumlah 41 orang. Kepala Seksi Museum dan Kepurbakalaan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, Dra Juhartatik mengatakan, saat ini terdapat 35 monu- men dan tetenger yang tersebar di berbagai keca- matan di wilayah Kabupaten Sleman. "Seba- gaimana pada umumnya pada monumen yang ada di Sleman lainnya, Monumen Bambu Runcing adalah bentuk sebuah perjuangan masyarakat da- lam menghadapi Belanda," ujar Tatik. Dalam pemeliharaannya tugu itu dipasrahkan kepada salah seorang warga ditunjuk. "Kita serahkan pada warga untuk membersihkan tugu ini. Seminggu sekali kita juga berikan imbalan uang lelah dan pema- haman sejarah kenapa tugu ini penting untuk dirawat," papar Tatik. Harapannya ke depan nanti masyarakat akan mengetahui, memahami, dan selanjutnya mengimplementasikan nilai-nilai filosofis yang terkan- dung dalam monumen dan tetenger tersebut. "Di samping itu, juga diharapkan dapat me- ningkatkan rasa kebersamaan dan dapat me- ningkatkan rasa hormat terhadap para pahlawan yang telah mendahului. Jiwa kepahlawanan perlu tetap dijaga dan dipertahankan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan meneladani nilai-nilai kejuang- an para pahlawan," katanya. (*-4)-d Sambungan hal 1 rupsi di tanah air, karena track record kejaksaan dalam menangani kasus tipikor masih buruk. Menurut Zainal, KPK dibentuk karena kinerja kejak- saan dalam pemberantasan korupsi masih buruk, seperti banyak kasus yang terbengkalai atau banyak jaksa yang justru terjerat karus korupsi. "Kalau kewenangan penuntutan ini dikembalikan la- gi ke kejaksaan, jadi lucu. Karena sama-sama kita tahu kejaksaan belum menunjukkan kinerja yang bagus da- lam menangani kasus tipikor," terang Zainal. Dijelaskan Zainal, kewenangan penuntutan KPK telah diatur dalam UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK Untuk bisa menggantinya perlu dilakukan perubahan UU oleh pemerintah dan DPR dan itu membutuhkan proses panjang dan banyak hal yang bisa diperde- batkan. Pernyataan Jaksa Agung Prasetyo tentang kewe- nangan penuntutan itu telah menuai banyak kritik. Meski demikian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Muhammad Rum mengatakan, pi- haknya tak ambil pusing atas kritik tersebut. Rum juga mengatakan, kritik itu tidak apa-apa. (Ful/Sim/Edi/Dev)-d 2 ..... TINGKAT KEPUASAN JOKOWI MENINGKAT Bangun Infrastruktur Dorong Pertumbuhan Ekonomi JAKARTA (KR) - Tingkat kepuasan masya- rakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi- JK selama tiga tahun, meningkat. Terutama bidang ekonomi, hukum dan maritim. Indikasi kepuasan masyarakat terhadap kinerja kabinet Jokowi-JK tersebut, terlihat dari hasil survei lembaga Centre for Strategic and International Studies (CSIS). "Dari 2015 hingga 2017, kepuasan publik ter- hadap pemerintahan pak Jokowi meningkat," kata Arya Fetnandes, Peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Selasa (12/9). Dijelaskannya, survei tersebut dilakukan ter- hadap 1.000 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia dengan penarikan sampel responden secara acak dan metode multi-stage random sampling dengan margin of error sebesar +/- 3,1 persen serta tingkat kepercayaan 95 persen. Dari hasil tersebut Arya menyampaikan se- cara umum tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi tahun 2015 sebe- sar 50,6 persen, kemudian naik pada 2016 men- jadi 66,5 persen, dan 2017 sebesar 68,3 persen. Kapolres didampingi Kasat Reskrim AKP Tarjono Sapto Nugroho mengingatkan masyara- kat agar tidak percaya begitu saja pada infor- masi i yang menyebutkan pelaku pembunuhan sadis itu mantan anak buah korban. Informasi KPK Tak memasuki projusticia kami tak akan melakukan hal-hal yang mengurangi marwah yang ber- sangkutan. Kecuali kalau OTT, Pak," ujar Agus Rahardjo. Dari hasil paparan, elektabilitas Jokowi pada 2015, 2016, 2017 berturut-turut 36,1 persen; 41,9 persen; dan 50,9 persen. Elektabilitas ini lebih tinggi dibandingkan rival terdekat Jokowi yakni Prabowo Subianto. (Edi/Sim)-f MASYARAKAT JANGAN BERSPEKULASI Polisi Buru Pelaku Pembunuhan Sadis PURBALINGGA (KR) - Polres Purbalingga dan Polda Metro Jaya masih menyelidiki kasus perampokan disertai pembunuhan terhadap pa- sangan suami-istri Husni Zakarsih (57) dan Zakiyah Husni (52) warga Jalan Pengairan No 21 Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat. Mayat pasangan suami-istri itu ditemukan di aliran Sungai Klawing di Dusun Penisihan Desa Palum- bungan Kecamatan Bobotsari Purbalingga, Senin (11/9) pagi. "Polisi masih dalam tahap penyidikan dan belum menetapkan tersangka pelaku," ujar Kapolres Purbalingga AKBP Nugroho Agus Setiawan, Selasa (12/9). Menjelaskan permintaannya, Aziz mema- parkan, dulu ada nota kesepahaman antara Komisi III dengan KPK saat Taufiqurrahman Ruqi menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua KPK. Politisi Golkar itu menambahkan, hal tersebut penting dilakukan agar kasus korupsi tidak dijadikan senjata kelompok tertentu untuk menyerang calon kepala daerah. Kesepakatan itu, kata Aziz, juga penting un- tuk menjaga stabilitas pelaksanaan Pilkada. Terlebih, kesepakatan tersebut pernah menjadi yurisprudensi. "Menurut saya pada saat itu kita lakukan tentu mengikat institusi KPK, bukan pri- badi Pak Ruki. Karena Pak Ruki saat itu me- nandatangani sebagai oficio pimpinan KPK, se- hingga itu mengikat secara institusi," kata Aziz. Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman curhat soal kegagalannya dalam Pilkada Nusa Tenggara Timur (NTT) 2013. Politisi Partai Demokrat ini mengaku gagal menjadi Gubernur NTT karena pemeriksaan di KPK menjelang pemungutan suara. Jelang hari H, Benny dipanggil ke KPK untuk memberikan beberapa keterangan yang tidak begitu banyak. Diakui Benny, dampaknya besar bagi karier politiknya. "Calon Kepda jualan integritas. Tapi begitu masuk halaman KPK, wah (dinilai) ini. orang enggak betul. Maling juga. Hancur itu, Pak," kata Benny. Dikatakan, salah satu pesaingnya saat itu mendapatkan informasi bahwa KPK akan melakukan penangkapan terhadapnya. "Ka- dang-kadang, kita yang pejabat negara pada saat dipanggil sekali, beritanya bisa seminggu sampai dua minggu, khususnya teman-teman kami yang pada saat Pilkada. Khususnya saat belum masuk pro yustisia, minta keterangan itu, bisa tidak kerahasiaannya dijaga. Perlu digaris- bawahi proses klarifikasi sebelum pro yustisia agar kerahasiaan dijaga," sambung Aziz. Permintaan Aziz tersebut langsung dire- spons pemimpin rapat Benny K Harman. Menurutnya, kepuasan publik terbesar terjadi pada bidang ekonomi, hukum dan maritim. Khusus di bidang ekonomi, CSIS merekam bahwa ekonomi keluarga dalam tiga tahun ter- akhir memang tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Namun demikian pembangun- an infrastruktur yang terekspos dan diketahui publik mendorong kepuasan publik di sektor ekonomi. Sementara di bidang hukum, publik optimis pemerintah berkomitmen dalam penegakan hukum misalnya memperkuat KPK, mendorong reformasi Polri hingga memberantas mafia peradilan. Sedangkan di sektor maritim, pemba- ngunan tol laut hingga memperkuat pertahanan maritim memicu kepuasan publik yang tinggi. Dengan kepuasan tersebut maka elektabili- tas Presiden Joko Widodo terus meningkat sejak tahun 2015. "Berdasarkan survei, elektabilitas Presiden Jokowi terus meningkat sejak 2015," ujar Arya. Menurutnya, ketika seorang politikus dipanggil KPK padahal tidak terlibat kasus apapun- citranya langsung buruk di mata publik. "Pastilah mengganggu, orang bisa langsung bi- lang 'wah nggak betul, maling juga ini orang'. Poinnya Pak Aziz penting," timpal Benny. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menye- butkan bila dalam proses pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket), tim KPK biasanya lang- sung mendatangi pihak yang dituju. Namun apabila sudah masuk dalam tahap pro yustisia, maka seorang saksi harus datang langsung ke KPK sebagai wujud transparansi. "Proses Pulbaket biasanya tertutup, Pak," katanya. Namun, ujar Laode, agak berbeda kalau di- panggil sebagai saksi, karena dia harus datang ke Gedung KPK. Biasanya itu dianggap hal yang kurang menyenangkan. Tapi klarifikasi biasanya tim Pak Eko (Eko Marjono, Direktur Pengaduan Masyarakat KPK) yang datang ke tempat itu. Jawaban Syarif direspons politikus PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan. "Saat ini calon-calon (kepala daerah) ma- sing-masing partai menjalani fit and proper. Bulan dua (Februari) dan tahun depan sudah penetapan calon. Maksud kami, mungkin tidak, seperti dua periode lalu bisa kita sepakati, wak- tu Pak Ruki, begitu ditetapkan sebagai calon kepala daerah, dia tidak diperiksa sampai pro- ses di MK," kata mantan advokad ini. Ekonomi Pada tahun 2015, ekonomi kreatif telah menyumbang Rp 852 triliun atau 7,38 persen dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia (BPS dan Bekraf, 2017). Tiga subsektor yang memberikan kontribusi besar da- lam pertumbuhan ekonomi kreatif yaitu kuliner sebanyak 41,69 persen; fesyen 18,15 persen; dan kerajinan 15,70 persen. Selama tahun 2015, pertumbuhan ekonomi kreatif mencapai 4,38 persen. Ada beberapa argumentasi untuk menjawab pertanyaan mengapa ekonomi kreatif harus dikembangkan? (1) mendorong pertumbuhan ekonomi dan ekspor, (2) menciptakan dan menyerap lapangan kerja, (3) relatif tahan terhadap guncangan dan krisis ekonomi serta pelemahan ekonomi global, dan (4) sarana promosi dan citra bangsa (Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY, 2017). Di bagian lain RDP dengan Komisi III DPR, rapat berlangsung cukup menarik, meski terkadang agak tegang, karena anggota DPR RI bersuara keras meminta pimpinan KPK un- tuk mendengarkannya. Selanjutnya pengembangan ekonomi kreatif juga sangat terbuka. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan beberapa hal antara lain (Kemenko Perekonomian, 2016): (1) Pada tahun 2030, jumlah penduduk usia pro- duktif diperkirakan di atas 60% dan 27% di antaranya adalah penduduk muda dengan rentang usia 16-30 tahun. Penduduk muda Indonesia berpotensi menjadi creative class. Hal ini terkait dengan bonus demografi sampai dengan tahun 2035. (2) Akses teknologi informasi dan komunikasi sudah menjangkau lebih dari 90% populasi Indonesia, hal ini terkait dengan gaya hidup digital. (3) Pada tahun 2030, diperkirakan 135 juta penduduk Indonesia akan memiliki penghasilan bersih (net income)'di atas 3.600 dolar AS sebagai konsumen ekonomi kreatif. Hal ini terkait dengan peningkatan jumlah ke- las menengah. yang tidak mencantumkan sumbernya itu sem- pat beredar di media sosial. Pemimpin rapat Wakil Ketua Komisi III Benny Harman harus berupaya keras agar rapat kerja dengan pimpinan KPK tetap berlangsung. Dan ternyata, rapat bersama pimpinan KPK terdiri Laode M Syarief, Saut Situmorang, Alexander Marwata, Basaria Panjaitan dan Ketua KPK, Agus Rahardjo, berlangsung baik. (4) Peningkatan di pasar global terutama produk berbasis media dan ICT (content industry), hal ini terkait dengan meningkatnya permintaan produk kreatif. (5) Indonesia memiliki international cultural heritage, serta kekayaan dan keindahan alam sebagai 'bahan baku' ekonomi kreatif. Hal ini terkait dengan potensi dan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Terkait dengan upaya mendorong pengembangan dan pertumbuhan ekonomi kreatif, maka pembentukan koperasi kreatif merupakan salah satu terobosan yang layak untuk dilaksanakan. Ekonomi kreatif terdiri dari "KEDAULATAN RAKYAT" HALAMAN 7 Nugroho menambahkan, pada Selasa pagi, tim dari Polda Metro Jaya tiba di Mapolres Pur- balingga untuk mengambil barang bukti. Ba- rang bukti yang dibawa meliputi pakaian yang dikenakan korban, mukena, sarung, sandal, tali dan bedcover. Dalam waktu dekat akan di- lakukan reka ulang di lokasi penemuan mayat. Polisi juga tengah memburu dua mobil jenis minibus dan pikap. Kedua mobil itu sempat ter- lihat bolak-balik di lokasi penemuan mayat pa- da malam hari sebelumnya. "Kami tetap berkoordinasi untuk mengung- kap kasus ini," ujarnya. Kemarin jenazah kedua korban telah dibawa pulang dari RS Margono Soekarjo Purwokerto Banyumas oleh keluarganya dan dimakamkan di tanah kelahirannya di Pekalongan. (Rus)-f Dalam rapat tersebut, banyak anggota DPR menyoroti terkait minimnya penyidik KPK yang tidak berlatar belakang hukum. Hal tersebut di- jawab Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, KPK sengaja merekrut be- 13.350 Sambungan hal 1 berapa penyidik yang tidak berlatar belakang hukum. 13.325 la mengatakan, KPK juga membutuhkan penyidik yang berlatar belakang teknik, perke- bunan, dan selainnya. Pasalnya, mereka juga harus siap menangani kasus korupsi di sektor- sektor tersebut. Agus mencontohkan saat KPK menangani kasus korupsi SKK Migas. Ke- beradaan penyidik berlatar belakang per- minyakan sangat dibutuhkan. Demikian pula saat KPK menangani kasus korupsi di sektor perkebunan. "Jadi hukum sa- ngat penting. Tapi pengetahuan mengenai sub- stansi lain juga penting. Oleh karena itu, dalam merekrut penyidik baru, variasi itu kita sebar. Ada bobot khusus, di hukum juga ada tapi sub- stansi lain juga kami tidak melupakannya," lan- jut Agus. Bukan itu saja, bahkan Agus berseloroh sembari menyindir Komisi III yang telah memili- hnya menjadi Ketua KPK."Saya sulit menjawab ini kalau bapak tadi menyampaikan kami banyak dari bukan penegak hukum. Komi- sioner kan memang tanggung jawabnya di ba- pak semua. Kenapa memilih saya yang tidak berlatar belakang hukum. Jadi saya mohon maaf," ujar Agus sambil tertawa. Pada kesempatan tersebut Ketua KPK Agus Rahardjo juga meminta maaf terkait pernya- taannya yang akan mengenakan pasal obstuc- tion of justice atau menghalang-halangi proses penyidikan kepada Panitia Khusus Hak Angket DPR terkait Tugas dan Kewenangan KPK. "Pertama ditanyakan Pak Junimart Girsang menghalang-halangi penyidikan, saya mohon maaf perkataan itu menyinggung mengancam baik di Komisi III DPR dan Pansus Angket," kata Agus Rahadjo. Sambungan hal 1 industri kreatif dan komunitas kreatif. Mereka terdiri dari pelaku ekonomi/bisnis dan pelaku seni yang tentu dapat diarahkan serta di- dorong untuk dapat saling bekerjasama atau berkoperasi. Pemahaman berkoperasi disini tidak selalu identik membentuk badan usaha koperasi. Berkoperasi harus diartikan lebih luas yaitu bekerjasama untuk mencapai skala ekonomi. Dengan bekerjasama dalam proses ekonomi kreatif dari mulai proses mencari ide kreatif, proses produksi, proses distribusi, proses konsumsi, dan proses konservasi maka akan diperoleh skala ekonomi yang menjadikan industri kreatif dan komunitas kreatif dapat beroperasi dengan efektif dan efisien. Sebagai contoh, da- lam pembelian bahan baku tentu akan lebih efisien jika dilakukan dengan bekerjasama atau berkoperasi daripada dilakukan dengan individu. Demikian pula dalam pemasaran produk kreatif, jika dilakukan dengan bekerjasama atau berkoperasi seharusnya dapat lebih efektif dan efisien. Ekonomi kreatif yang terdiri dari 16 subsektor dan masing-masing ter- diri dari beberapa bahkan puluhan jenis usaha, maka untuk pengembang- an ekonomi kreatif, khususnya di daerah, diperlukan skala prioritas. Pemilihan skala prioritas subsektor ekonomi kreatif harus didasarkan pa- da sumber daya dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. (Penulis adalah Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta, Pengurus Pusat ISEI dan Dosen Fakultas Ekonomi UAJY)-m Dia mengatakan dirinya tidak mengancam, tapi pernyataannya itu dikeluarkan dengan mempertimbangkan dan mempelajari, serta ju- ga menyadari, obstuction of justice itu tidak pa- da lembaga melainkan seseorang. Menurut dia, pihaknya sudah melakukan kepada dua orang yang menghalangi penyidikan kasus korupsi, salah satunya kepada Muchtar Effendi. (Ful/Edi/Sim)-d KURS JUAL RUPIAH TERHADAP DOLAR AS 13.350 13.325 13.220 13.275 9/9 10/9 11/9 Sumber Dank hesa Mule Authorized Money Changer Tele (0274) 54784 13.252 13.300 12/9 KRJOGREV 4cm Color Rendition Chart