Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

JUMAT LEGI, 19 FEBRUARI 2021 (7 REJEB 1954) TAJUK RENCANA Digitalisasi Keuangan Masjid MASJID, selain sebagai tempat ibadah sebenarnya juga merupakan tempat pengumpulan dana umat. Minimal dana infak, karena umumnya masjid menyedia- kan kotak infak. Selain itu ada dana keagamaan lain, misalnya sedekah, zakat dan mungkin wakaf uang. Hasil pengum- pulan dana tersebut di setiap masjid me- mang berbeda-beda, banyak yang hanya ratusan ribu rupiah perminggu (tiap Jumat), namun untuk masjid besar bisa mencapai angka lebih dari satu juta rupi- ah. Kalau bisa dikonsolidasikan, misalnya dari masjid-masjid se-DIY, akumulasi hasil pengumpulan dana tersebut angkanya pasti luar biasa. Sebagaimana dikatakan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Wilayah DIY Prof Dr Muhamad MAg CIRBCom, jumlah masjid di DIY sekitar 7.000 (KR, Kamis 18/2). Kalau rata-rata setiap masjid mengumpulkan infak Rp 100.000 setiap minggu, misalnya, maka kalau dikalikan 7.000 masjid akumulasinya Rp 700.000.- 000. Sedang jika satu bulan (Rp 700.000.000 X 4), maka jumlahnya men- capai Rp 2.800.000.000 sebuah angka yang luar biasa. Padahal realitasnya bisa lebih dari angka itu. Hanya saja masalahnya, selama ini pengelolaannya kebanyakan masih kon- vensional. Juga belum pernah dikonsoli- dasikan. Karena itu perlu mulai dipikirkan perlunya melakukan digitalisasi keuangan masjid. Untuk itu upaya Bank BPD DIY Syariah membantu digitalisasi keuangan masjid perlu diapresiasi. Sebagaimana diketahui, para benda- hara masjid masih berbeda-beda dalam mengelola keuangan. Ada yang disimpan di almari (khususnya di desa-desa), ada juga yang menyimpan di lembaga ke- uangan terdekat. Biasanya setelah ter- kumpul dalam jumlah yang cukup untuk suatu kebutuhan baru ditasarufkan (digu- nakan). Kecuali Masjid Jogokariyan yang menerapkan saldo 0 persen. Artinya, infak yang masuk langsung ditasarufkan se- mua (kebetulan jumlahnya juga lumayan). Untuk itu memang perlu dilakukan pela- tihan bagi para takmir masjid, khususnya bendahara. Hal ini sesuai dengan tuntut- an zaman yang kian berkembang di era digital ini. Apalagi umumnya mereka su- dah mempunyai sarana digital, termasuk jaringannya. Digitalisasi ini bukan hanya dalam pengelolaannya, tetapi dalam penerimaannya, sehingga tidak hanya ter- gantung pada kotak infak yang dipasang di masjid. Dengan begitu juga akan lebih aman, karena tidak ada pencurian kotak infak. Dengan digitalisasi keuangan masjid maka akan lebih cepat, tepat, akurat, dan transparan dalam bertransaksi. Jangkau- an sumber dana juga lebih luas dan banyak, sumber penerimaan masjid lebih optimal, penerimaan dan pengeluaran terkontrol serta manajemen keuangan masjid tertata sehingga mempermudah pertanggungjawabannya. Sebab, yang dikelola ini merupakan dana umat dan pe- ngelola harus mempertanggungjawabkan di dunia maupun akhirat. Untuk itu memang perlu dilakukan pela- tihan secara massal (se-DIY bisa berta- hap) bagi para takmir masjid. Di sini peran berbagai pihak dibutuhkan, misalnya pe- ran Dewan Masjid Indonesia (DMI) de- ngan jaringannya yang ada sampai tingkat kecamatan (Kapanewon). Juga dari lembaga keuangan perbankan untuk memberikan pelatihan sekaligus infras- truktur yang dibutuhkan, misalnya dengan kantor kas atau loket tempat penerimaan simpanan uang infak yang masuk dan un- tuk pengambilan uang secara mudah jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Para takmir masjid se-DIY kiranya siap menerima program ini. Untuk itu ditunggu peran pihak-pihak terkait untuk mereali- sasikannya. -PIKIRAN PEMBACA Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik Naskah dikirim Email atau WA Penjaringan awal peserta SNMPTN melalui beberapa ketentuan di antaranya dimilikinya Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) pada Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) yang ada pada website NISN dan telah diunggahnya nilai rapor semester 1 sampai 5 (bagi siswa SMA/- SMK/MAK tiga tahun) atau nilai rapor semester 1 sampai 7 (bagi SMK/MAK em- pat tahun) yang telah diisikan pada PDSS. Kualifikasi akreditasi sekolah turut menen- tukan jumlah siswa yang lolos pada tahap awal, yaitu 40 % dari jumlah siswa bagi sekolah yang terakreditasi A, 25% jika kuali- fikasi akreditasi B dan 5 % bagi sekolah yang memiliki kualifikasi akreditasi C. Beberapa mata pelajaran menjadi indikator dalam pemeringkatan nilai siswa sesuai ju- rusan masing-masing, namun demikian mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris menjadi in- dikator umum pemeringkatan untuk semua jurusan baik IPA, IPS, MA maupun SMK. Proses lanjutan bagi peserta SNMPTN adalah pendaftaran dan pemilihan program studi (prodi). Diawali dengan login ke laman SNMPTN, mengisi data diri dan orang tua/wali, mengisi pilihan PTN dan prodi, mengunggah pas foto resmi terbaru dan dokumen prestasi tambahan (jika ada), mengunggah portofolio dan dokumen bukti @pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000 dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis. Optimalkan Jalur SNMPTN keterampilan yang disyahkan oleh kepala sekolah bagi pendaftar prodi keolahragaan dan seni serta dikahiri dengan mencetak kartu bukti pendaftaran. SETELAH ditetapkan sebagai siswa yang memenuhi syarat (eligible) untuk mengikuti Seleksi Nasional Masuk Pergu- ruan Tinggi Negeri (SNMPTN) oleh Lemba- ga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), kini sebagian siswa SMA/MA/SMK tengah bersiap melakukan pendaftaran lanjutan pada tanggal 15-24 Februari 2021. SN- MPTN merupakan salah satu jalur masuk Perguruan Tinggi Nasional (PTN) selain Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan seleksi mandiri. SN- MPTN adalah seleksi nasional masuk PTN menggunakan nilai rapor dan prestasi/- portofolio yang dimiliki siswa tanpa ujian atau seleksi tertulis. Pada pemilihan prodi siswa hanya diper- bolehkan memilih paling banyak dua prodi yang salah salah satu prodinya harus ber- ada pada provinsi yang sama dengan SMA/MA/SMK asal siswa. Selain itu, be- berapa ketentuan lain turut menjadi filter lo- los tidaknya di jalur SNMPTN adalah ten- tang urutan PTN dan prodi sebagai prioritas pilihan, relevansi jurusan dengan pilihan prodi serta aturan tambahan lain sesuai karakter PTN (misal syarat tidak buta war- na, surat keterangan tidak hamil). Nilai rerata raport yang dimiliki setiap siswa, turut menjadi salah satu indikator dan kunci sukses yang tidak bisa dipungkiri. Oleh karena Standar Ketuntasan Minimal (SKM) setiap sekolah tidaklah sama, tentu- lah PTN tidak serta merta hanya melihat be- saran nilai reratanya, tapi disesuaikan de- ngan peringkat pada sekolah yang menge- luarkan nilai. Hal yang sering menjadi dasar pertimbangan lain adalah track record alum- ni yang diterima di PTN yang dituju, baik dari sisi jumlah, prestasi maupun konsistensi para alumni dalam memanfaatkan kesem- patan yang diberikan PTN (siswa yang lolos seleksi pasti melakukan registrasi). Hal penting yang tidak boleh dianggap re- meh adalah pastikan memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Jika siswa yang dinyatakan lolos dalam SN- MPTN namun tidak melakukan pendaftaran ulang karena tidak adanya minat, maka se- cara otomatis siswa yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti SBMPTN. Pertim- bangkan secara matang dan mantab agar ji- ka dinyatakan lolos tidak ada lagi keraguan untuk mendaftar ulang dan siap menjalani perkuliahan dengan penuh kesungguhan agar dapat meraih prestasi gemilang demi masa depan yang cemerlang. *) Nurlaila Mahmudah, Guru Matematika SMKN 3 Yogya. OPINI Merancang Desain Pemilu Serentak bersamaan. Kemudian pada tahun berikutnya pemilu tingkat daerah yaitu kepala daerah dan DPRD, yang dapat di- lakukan bersamaan atau dipecah lagi menjadi dua klaster yakni pemilihan gu- bernur dan DPRD Provinsi lalu pemilih- an bupati/walikota dan DPRD kabupa- ten/kota. Membagi pemilu menjadi tingkat nasional dan lokal ini mungkin akan lebih baik dibandingkan dengan pi- lihan model yang lain. Tertunda gara DPR dan pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Serentak 2024 mendatang. Sejak 2014 lalu, pemerintah telah merencana- kan penyelenggaraan pemilu serentak nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah. Setidaknya, pilihan kebijakan ini dasarkan pada realitas anggaran pemilu yang cukup besar, baik sebagai logistik pemilu maupun gaji penyeleng- dan pengawas pemilu. Selain itu, pemilu tingkat pusat dan daerah, yang diselenggarakan setiap tahun, menguras banyak energi peme- rintah, masyarakat, dan penyelenggara sendiri. Belum lagi potensi konflik yang cukup mengkhawatirkan. Tentu ada cukup banyak isu substantif yang patut diperdebatkan, karena memang pemilu Indonesia sedang dalam perjalanan menemukan jati dirinya yang melin- dungi demokrasi sekaligus mengako- modir nilai-nilai keindonesiaan. Misalnya perdebatan klasik presiden- tial threshold atau parlementer thresh- old dalam konteks penyederhanaan partai politik, calon perseorangan baik presiden maupun kepala daerah, calon tunggal presiden dan kepala daerah. Lalu desain bagaimana pemilu serentak nasional yang hendak dipilih? Pilihan Model Ada beberapa pilihan model bisa yang dilakukan. Pertama, pilihan atas pemilu yang benar-benar serentak dalam artian bersamaan pada tingkat pusat dan daerah, baik eksekutif maupun legislatif yaitu: presiden, gubernur, bupati/waliko- ta, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Model ini sekalipun jauh lebih menghemat dana dan mem- persingkat waktu, namun justeru meninggalkan banyak masalah, dari as- pek teknis dan substantif. Pada Pemilu 2019 lalu, yang hanya memilih DPR RI, DPRD Porvinsi, DPRD kabupaten/kota, dan presiden, menyisa- kan persoalan. Menurut data KPU 894 petugas pemilu meninggal dunia. Dapat dibayangkan kondisi akan terjadi yang apabila ditambah pula dengan pemilih- SEPULUH tahun lalu sempat menge- mukan diskusi terkait Regional Cham- pion Bank (RCB). Diskusi publik dan akademik RCB dikaitkan dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia. Saat itu diharapkan Bank BPD mampu menjadi RCB. Bahkan Bank Indonesia (BI) meluncurkan pro- gram BPD Regional Champion (BRC). Se- bagian besar sudah menjadi RCB/BRC dan motor penggerak pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerahnya. Untuk dapat menuju ke RCB/BRC setidak ada 3 hal yang harus dilakukan dan dipenuhi. Pertama, ketahanan kelembagaan/institusional yang kuat. Dalam hal ini Bank BPD harus berkomitmen untuk meningkatkan per- modalan, meningkatkan efisiensi guna mencapai tingkat profitabilitas yang memadai. Sehingga dapat memberikan kredit dengan suku bunga yang kom- petitif kepada masyarakat. Program Standarisasi Kedua, mampu berperan sebagai agent of regional development. Bank BPD wajib menargetkan pangsa yang lebih besar untuk kredit pada sektor- sektor produktif dan meningkatkan fungsi intermediasi, khususnya untuk UMKM. Untuk itu diperlukan kerja sama/kemitraan dengan Bank Perkre- ditan Rakyat (BPR), baik melalui link- age program maupun menjadi Apex bank (bank pelindung). Ketiga, meningkatan kemampuan melayani kebutuhan masyarakat. Bank BPD harus memiliki program stan- darisasi dan peningkatan kualitas sum- ber daya manusia (SDM). Di samping itu, diperlukan perluasan jaringan kan- tor untuk mendukung terwujudnya sis- tem keuangan yang inklusif. Dalam perkembangannya Bank BPD juga mermpunyai Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BPD Syariah. Dari 26 Bank BPD di seluruh Indonesia, sejum- Despan Heryansyah an gubernur, bupati, dan walikota. Dari aspek substantif, kertas suara yang begi- tu banyak tidak saja membingungkan pemilih, namun juga merugikan calon yang bisa saja kehilangan suara karena nama dan gambarnya tidak begitu tam- pak. 2024 PILGUB Langganan per bulan termasuk Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10% PILBUP/ PILWALKOT DPR DPRD I PILPRES 'Regional Champion Bank' Kedua, pilihan berikutnya adalah membagi pemilu menjadi dua yaitu pe- milihan legislatif pada satu waktu dan pemilihan eksekutif pada waktu yang lain. DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota akan dipilih pa- da satu waktu bersamaan. Kemudian tahun berikutnya akan memilih presi- den, gubernur, bupati/walikota. Pilihan ini cukup rasional bukan saja karena akan mengurangi risiko kesehatan yang selama ini dikhawatirkan. Tapi juga di- harapkan dapat meminimalisir kesen- jangan politik antara presiden dengan kepala daerah seperti selama ini. Ketiga, pilihan ini adalah membagi pemilu menjadi dua atau tiga tingkatan, yaitu tingkat pusat dan tingkat daerah. Tingkat pusat adalah pemilihan presi- den dan DPR RI dalam waktu DPRD Y Sri Susilo lah 13 Bank BPD mempunyai UUS, ter- masuk Bank BPD DIY Syariah. Untuk Bank BPD DIY Syariah, 19 Februari 2021 telah berusia 14 tahun. Perjalanan Bank BPD Syariah DIY se- lama ini tentu berkontribusi pemba- ngunan ekonomi di DIY pada umumnya, serta perbankan syariah pada khusus- nya. Penyaluran pembiayaan BPD DIY Syariah selama ini banyak mendukung sektor produktif, termasuk UMKM. Selain juga membantu rumah sakit, per- guruan tinggi, sekolah, dan berbagai ke- pentingan usaha masyarakat lainnya. Layanan Bank BPD DIY Syariah juga mencakup deposito, giro, tabungan, juga tersedia layanan mobile banking. Bank BPD DIY Syariah juga diper- caya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH menjalankan empat fungsi. Yaitu fungsi setoran biaya penyeleng- garaan dan perjalanan haji, fungsi pe- ngelola dana manfaat, fungsi bank pe- nempatan, dan fungsi bank mitra inves- tasi. Berbagai prestasi diraih Bank BPD DIY Syariah. Penghargaan Majalah Investor Bank Syariah Terbaik (Best Syariah 2020) ka- tegori modal di bawah Rp 2 trili- un. Penghargaan lain The Best Asset Quality Sharia Business Unit Commercial Bank 2020 dan The Most Effi- cient Sharia Business Unit Commercial Bank 2020. Pemisahan Sejalan berkembangnya Bank BPD DIY Syariah telah siap melakukan pemisahan dari UUS menjadi Bank Umum Syariah (BUS) pada 2023 sesuai amanat UU No 21/2008 tentang Perbankan Syariah. Terkait dengan hal tersebut, "KEDAULATAN RAKYAT" KR-JOKO SANTOSO Sayangnya, RUU yang hangat menjadi pembicaraan ini harus ter- tunda karena fraksi di DPR berbeda pendapat. Sebagian ingin menerus- kan pembahasan, namun sebagian yang lain memilih menunda agar pe- merintah dapat fokus pada pe- nanganan pandemi covid-19. Argu- mentasi ini cukup rasional, namun rasanya cukup berlebihan karena penyelenggaraan pemilu adalah masalah substansial yang juga harus dilindungi. Namun poin yang harus kita kawal bersama adalah kran partisipasi ma- syarakat harus dibuka selebar-lebar- nya. Jangan sampai suatu RUU mun- cul tiba-tiba dan langsung disahkan sebagaimana yang belakangan ini terjadi. Dari aspek moralitas dan filosi- fis, partisipasi rakyat adalah legitimasi keabsahan suatu undang-undang, sekalipun kita menganut demokrasi per- wakilan. *) Dr Despan Heryansyah SHI SH MH, peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta - Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas. HALAMAN 11 Persyaratan Menulis Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirim- kan artikel untuk SKH Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com de- ngan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan foto- copy identitas. Terimakasih. Bank BPD DIY Syariah juga terus melakukan inovasi, baik dari sisi produk layanan atau produk pembiayaan, ter- masuk layanan digital. Mampukah Bank BPD DIY Syariah sebagai RCB Syariah? Jawabnya adalah bukan suatu impian. Untuk menjadi RCB Syariah tentu harus memenuhi 3 hal, yaitu (1) memiliki ketahanan kelem- bagaan perbankan syariah yang kuat. (2) Memiliki kemampuan bertumbuh dan berkembang dalam rangka men- dukung pembangunan ekonomi daerah dan ekonomi syariah. (3) Memiliki ke- mampuan pelayanan perbakan syariah yang optimal. Perbankan syariah bukan hanya di- peruntukkan bagi umat muslim. Di masa mendatang masyarakat non-mus- lim diharapkan semakin banyak yang bisa menikmati layanan perbankan syariah. Selamat Milad ke-14 Bank BPD Syariah DIY. *) Dr Y Sri Susilo, Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika UAJY dan Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta. Artikel kerja sama KR - Bank BPD DIY Syariah Pojok KR Hujan deras landa DIY-Jateng. Cuaca ekstrim masih perlu diwas- padai. Usai divaksin, Wapres tak rasakan efek. - Jadi, tidak perlu takut divaksin. WO keluhkan pungli event pernikahan. Penyakit lama yang belum juga hi- lang. Kedaulatan Rakyat SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486. Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945. Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912-1984). Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisaris Utama: Prof Dr Inajati Adrisijanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB. Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos. Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Drs H Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274)-563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny percetakan Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. Fotografer: Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis: Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin. Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting) Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, ik- lankryk13@gmail.com. Berabe Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio: KR Radio 107.2 FM. Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta. Perwakilan dan Biro: Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja. Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP. Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto. Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti. Magelang Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha. Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprapto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani. Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.