Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

SABTU KLIWON, 9 JANUARI 2021 (25 JUMADILAWAL 1954) Umat Islam Diimbau Taati Prokes SEMARANG (KR) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng mendukung pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), di Semarang Raya, Solo Raya dan Banyumas Raya. MUI mengimbau salat jamaah harus terapkan protokol kesehatan (prokes). Demikian ditegaskan Ketua MUI Jateng KH Ahmad Darodji kepada wartawan di Semarang, Kamis (7/1). Ahmad Darodji ti- dak mempermasalahkan jika salat jamaah dilakukan pembatasan jumlah jemaah masjid hingga 50 persen dari total jemaah. "Kami setuju dengan pelaksanaan PS- BB, karena penyebaran virus korona tidak bisa dipredik- si. Awalnya kita sudah merasa aman, namun meningkat lagi dan ada varian (Covid-19) baru. Kami setuju dengan penerapan PSBB bahkan dengan sanksi tegas se- kalipun," tegas Ahmad Darodji. Menurutnya, umat Islam di Jateng tidak mempermasalahkan pembatasan kuota jemaah hingga 50 persen, karena muslim di Jateng banyak yang menyesuaikan tata cara ibadah berjamaah dengan prokes sejak Covid-19 menyerang tahun lalu. Dikatakan Darodji, takmir masjid sudah melaksana- kan anjuran jaga jarak, memakai master dan cuci ta- ngan saat akan salat berjamaah. Takmir sudah membe- rikan tanda di mana jemaah berdiri. Di Masjid Baitu- rahman bahkan tidak ada 50 persen, hanya sekitar 30 persen (jumlah jemaah). Begitu juga Masjid Agung. Hal itu tak membuat gejolak. (Bdi) Ratusan Pejabat Fungsional Dilantik MAGELANG (KR) - Sebanyak 130 pejabat fungsio- nal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang di- lantik dan diambil sumpah jabatan oleh, Bupati Mage- lang Zaenal Arifin secara virtual dari Rumah Dinas Bu- pati Magelang, Jumat (8/1). Zaenal Arifin menyampai- kan bahwa, pelantikan jabatan fungsional ini sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 Tahun 2017 Jo. PP 17/2020 tentang Manajemen PNS, dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 13/2019 tentang Jabatan Fungsional, serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 42/2018 tentang Pengangkatan PNS Menjadi JFT Melalui Penyesuaian/Impassing. Saat ini Pemerintah terus melakukan pengembangan berbagai jabatan fungsional, dengan membatasi jabatan- jabatan struktural hanya untuk jabatan yang beraspek penting dan strategis saja. Beberapa pertimbangan dikembangkannya adalah jabatan fungsional yang sifat- nya terbuka (Open Acces) diperlukan untuk pengem- bangan organisasi pemerintah yang 'Ramping Struktur Kaya Fungsi'. Menurutnya, jabatan fungsional diperlukan untuk lebih mengoptimalkan peningkatan kinerja dan profesionalisasi kelembagaan sesuai dengan tugas po- kok dan fungsi organisasinya masing-masing. "Oleh karena itu, saya minta agar pelantikan dan pengambilan sumpah/janji ini, bisa saudara pedomani dan diinternal- isasi dalam pikiran dan perbuatan, diiringi tekad dan se- mangat untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, profesion- al, dan bertanggung jawab, serta sesuai dengan tuntutan jabatan yang saudara-saudara emban," jelasnya. (Bag) Korupsi Bank Salatiga Harus Dituntaskan SALATIGA (KR) - Manajemen PD BPR Bank Salatiga menegaskan penuntasan kasus korupsi di Bank Salatiga yang merugikan uang nasabah dan perbankan wajib di- tuntaskan pihak kejaksaan. Pernyataan ini diungkapkan Direktur Utama PD BPR Bank Salatiga, Darto Supriyadi saat dihubungi KR, Kamis (7/1) petang. "Penuntasan ka- sus korupsi di Bank Salatiga menurut saya, hukumnya fardhu ain dan mengarah pada dalang korupsi di Bank Salatiga. Kami juga sudah membuat Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Kejaksaan Salatiga dalam masalah ini. Bila perlu kejak- saan segera menyita aset siapapun yang terlibat dengan TPPU," tegas Darto Supriyadi. Diungkapkan, langkah kejaksaan cukup atensi dalam menangani kasus ini, per- kembangan baru terbukti dua mantan pegawai yang bertugas sebagai AO Bank Salatiga sudah dihukum de- ngan 6 tahun penjara dan membayar uang masing-ma- sing Rp 700 juta dan Rp 400 juta. "Kami manajemen berharap penuh kejaksaan menun- taskannya," tukas Darto Supriyadi. PD Bank Salatiga su- dah mulai sehat setelah kasus korupsi yang merugikan Rp 25 miliar. Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan surat bahwa Bank Salatiga kini masuk kategori pengawasan normal setelah sebelumnya ma- suk kategori pengawasan intensif. Sampai 2020, laba yang diraih Bank Salatiga sudah mencapai Rp 1,097 mi- liar. Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan Salatiga, Arieful- loh mengatakan setelah menyelesaikan dua berkas dan sudah divonis oleh pengadilan tipikor Semarang, kejari akan sampai ke calon tersangka lainnya. (Sus) Pendapatan Obwis Penuhi Target KEBUMEN (KR) - Realisasi pendapatan 9 objek wi- sata (obwis) yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen sepanjang tahun 2020 mencapai Rp 3,367 miliar atau 79,23 % dari target sebesar Rp 4,25 miliar. Adapun jumlah pengunjung mencapai 384.- 023 orang. Di antara 9 obwis tersebut 6 obwis meraih pendapatan di bawah 100 % dan hanya 3 obyek saja yang berhasil meraup pendapatan di atas 100 %, yaitu Waduk Sempor 127,75 % (Rp 156,359 juta), Peman- dian Air Panas (PAP) Krakal 105,28 % (Rp 14, 997 juta) dan Pantai Karangbolong 160,04 % (Rp 52,978 juta). "Kendati tak mencapai target, namun kami berpenda- pat pendapatan di tengah pandemi Covid-19 di tahun 2020 tersebut harus disyukuri karena tak terlalu rendah angkanya. Apalagi, 9 obwis tersebut di tahun lalu per- nah ditutup total selama 5 bulan lamanya ditambah 1 hari pada 31 Desember 2020. Bahkan, meskipun pan- demi namun jumlah pengunjung ke 9 obwis tersebut ju- ga cukup signifikan, yaitu bisa mencapai 384.023 orang," ujar Bendahara Pendapatan Dinas Kepemuda- an Olahraga dan Pariwisata (Disporawisata) Kebumen, Syamsul Hidayat, di ruang kerjanya, Jumat (8/1). Adapun 9 obwis yang dikelola Pemkab Kebumen di Tahun 2020 yaitu Gua Jatijajar, Pantai Suwuk, Pantai Petanahan, Pantai Logending, Waduk Sempor, PAP Krakal, Pantai Karangbolong, Goa Petruk dan Waduk Wadaslintang. "Ditilik dari jumlah penerimaannya, Goa Jatijajar masih menempati peringkat pertama dengan pencapaian sebesar Rp 1,254 miliar dan jumlah pe- ngunjung 103.948 orang. Di posisi kedua Pantai Suwuk dengan pendapatan Rp 693,007 juta dan jumlah peng- unjungnya 92.295 orang. (Dwi) JAWA TENGAH Jelang PSBB, Protokol Kesehatan Digencarkan akan terus digalakkan untuk menekan penyebaran Co- vid-19. (*-1) BOYOLALI (KR) - Peme- rintah akan membatasi ke- giatan masyarakat dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PS- BB) di Provinsi Jawa dan Bali. Hal tersebut dilakukan untuk menekan penyebaran Corona Virus Disease (Co- vid-19) yang akan berlaku selama dua pekan mulai dari 11 Januari hingga 25 Januari 2021. Kebijakan ter- sebut diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 ten- tang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. sanaan PSBB. Dijelaskan oleh Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi, pihaknya bersama Kodam IV/Dipone- goro telah membuat peren- canaan operasi yustisi pe- negakan protokol kesehat- an. "Operasi yustisi yang ki- ta maksudkan ada unit sisi lengkap TNI, Polri dan Sat- pol PP yang dilakukan mini- mal satu hari tiga kali. Pagi bisa siang bisa sore bisa,î ungkap Kapolda saat dite- mui usai latihan gabungan di Mako Brimob Kompi 3 Batalyon C Pelopor, Gu- nung Kendil, Boyolali pada Kamis (7/1). Beberapa lo- kasi yang sering terjadi banyak kerumunan akan menjadi titik fokus operasi yustisi. Provinsi Jateng yang ter- masuk di dalamnya, telah melakukan berbagai per- siapan terkait dengan pelak- "Operasi yustisi dilak- sanakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan 3M, selain ju- ga membiasakan masyara- kat tetapi juga mendidik ma- syarakat untuk memutus rantai itu sendiri,î terangnya. Senada dengan hal terse- but, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Boyo- lali, Masruri akan terus me- ngadakan operasi yustisi yang sudah rutin dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali di selu- ruh wilayah. "Untuk penekanan pro- tokol kesehatan dan pene- gakan pelanggaran dispilin kesehatan," kata Sekda Masruri. Penerapan proto- kol kesehatan seperti me- DITERAPKAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG MAGELANG (KR) - Kebijakan Tambahan Pengha- silan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) ta- hun 2021 diterapkan Pemerintah Kota Magelang. TPP akan diberikan kepada ASN berdasarkan produktivitas dan disiplin kerja. Demikian dikemukakan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Ma- gelang Aris Wicaksono, Jumat (8/1). Pemberian TPP dilaksana- kan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900-4700 tahun 2020 tentang Tata cara per- setujuan Menteri Dalam Negeri terhadap tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah. "Keputusan Mendagri ini men- Mobil Listrik Dimasukkan Dalam Kurikulum SMK jadi dasar pemberian TPP ASN. Nantinya setiap ASN harus me- nyusun rencana kerja dan mela- porkan hasil kerja melalui ap- likasi e-Kinerja," kata Aris. Sosia- lisasi sudah dilakukan, termasuk workshop kepada para ASN di Ko- ta Magelang untuk mendukung penerapan TPP dengan sistem baru tersebut. Mereka harus me- ngisi aplikasi E-Kinerja dengan membuat Sasaran Kinerja Pega- wai (SKP) tahunan, bulanan, dan SEMARANG (KR) Guna mendukung peme- rintah mengembangkan mobil listrik, maka SDM yang menguasai teknologi 1 Ce mobil listrik perlu disiap- kan sejak dini. Penyiapan ones a SDM dilakukan kat menengah sampai per- guruan Dr Wirawan tinggi seraya memperhatikan pengem- bangan mobil listrik di Indonesia, jangan menggu- nakan tenaga kerja asing. "Banyak tenaga SDM In- donesia yang dibutuhkan untuk mengembangkan mobil listrik. Mobil listrik perlu perawatan, penjualan, dan lain-lain, sehingga perlu SDM yang menopang dari hulu hingga hilir," ujar pakar sekolah kejuruan Dr Wirawan Sumbodo MT yang juga dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang (Unnes) kepada pers di Semarang, Jumat (8/1). Menurutnya, Indonesia perlu sege- ra melakukan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. Mobil listrik perlu masuk kurikulum pendidikan, baik pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. ìBila dunia pendidikan tidak menyiap- kan SDM mobil listrik dari sekarang, Indonesia akan kedatangan tenaga asing untuk pengembangan mobil listriknya dan penyiapan SDM mobil listrik dapat dimulai dari kurikulumnya. Prodi terkait mobil listrik perlu bermitra dengan in- dustri mobil listrik yang ada untuk me- nyusun bersama kurikulum sekolah me- nengah hingga perguruan tunggi,” ujar Wirawan Sumbodo yang juga Wakil Dekan III Fakultas Teknik Unnes. makai masker, mencuci ta- ngan, menjaga jarak serta menghindari kerumunan me- Menurut Wirawan Sum- bodo yang pernah belajar production and control technology di Jerman, pe- luang Indonesia menjadi produsen baterei mobil lis- trik terbesar di dunia ter- buka luas. Peluang ini per- lu dijadikan acuan ngembangkan kurikulum teknologi baterei dan mobil listrik di sekolah dan per- guruan tinggi. Industri mo- KR-Sugeng Irianto bil listrik akan berkem- Sumbodo MT bang di Indonesia bila Sumber Daya Alam bahan baterei mobil listrik berlimpah didukung SDM lokal yang siap mengembangkan industri mo- bil listrik, sehingga akan link and mach'. Dosen peraih bea siswa Doctoral Sabd- wich Program di Ohio State University (OSU) Amerika Serikat ini juga meng- amati, selama ini pembelajaran teknologi belum secara spesifik ada di sekolah me- nengah kejuruan (SMK). Pembelajaran mobil listrik masih menjadi bagian pembe- lajaran bidang keahlian tertentu di SMK, seperti elektronika dan mekatronika. Sehingga materi pembelajaran tentang teknologi mobil listrik masih perlu dikem- bangkan. Sangat berbeda kalau teknologi mobil listrik masuk di dalam kurikulum resmi di SMK dan perguruan tinggi. "Minat pemerintah yang serius dalam mengembangkan mobil listrik sebagai proyek nasional, perlu ditopang dunia pendidikan agar industri mobil listrik ber- kembang pesat. Perlu ada program studi khusus mobil listrik, baik di SMK mau- pun perguruan tinggi yang diberi fasilitas khusus oleh mitra industri dan pemerin- tah," tandas Wirawan Sumbodo. (Sgi) "KEDAULATAN RAKYAT" HALAMAN 6 Kebijakan TPP Aparatur Sipil Negara laporan kegiatan harian. Selain itu ASN wajib melaku- kan presensi setiap hari melalui aplikasi "Lakone" yang berbasis android. Khusus untuk ASN yang melaksanakam Work From Home (WFH) tetap mempunyai kewa- jiban untuk menginput aktivitas atau laporan kegiatan hariannya melalui aplikasi E-Kinerja. "Sedangkan terkait produktivi- tas kerja TPP akan diberikan pe- nuh kepada ASN yang tercapai target kinerjanya pada bulan ber- jalan," tambahnya. Besaran basic TPP per kelas jabatan berdasar- kan indeks TPP masing-masing daerah. Begitu juga penerimaan TPP setiap ASN di satuan kerja, juga berbeda, disesuaikan bebera- pa kriteria, yakni beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi. Skema pemberian TPP me- mang tidak sama setiap daerah, karena besarannya ditentukan oleh indeks kapasitas fiskal dae- rah, indeks kemahalan konstruk- si, dan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah. Kebijakan ini praktis menuntut ASN untuk lebih disiplin dan pro- duktif. Jika tidak, ada konsekuen- si pengurangan TPP ASN diberla- kukan kepada pegawai yang tidak masuk kerja, pegawai yang ter- lambat masuk kerja, pegawai yang pulang kerja sebelum wak- tunya, dan pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin. NGUS TASTAT POLRI munan. O KR-Mulyawan Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi beserta rom- bongan memantau latihan gabungan pelaksanaan pro- tokol kesehatan di Mako Brimob KOmpi 3 Batalyon C Pelopor Gunung Kendil, Boyolali. KAOP (Tha) Overpass Tegalgondo Permudah Akses Lima Desa PURWOREJO (KR) Overpass atau jalan layang di atas jalur ganda rel kereta api Desa Tegalgondo, Keca- matan Butuh, Kabupaten Purworejo diresmikan, Kamis (7/12). Overpass itu memudahkan akses warga setidak- nya lima desa sekitarnya. Akses itu diresmikan Bupati Purworejo Agus Bastian SE MM, disaksikan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jateng Putu Sumar- jaya, Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setiyabudi, dan sejumlah anggota DPRD serta pimpinan OPD. Sementara itu, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri dan Anggota DPR RI Komisi V Ir Sudjadi mengikuti peresmian secara daring. Zulfikri dalam sambutan secara virtual, mengatakan pemba- ngunan overpass untuk mendukung program pemerin- tah meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Overpass itu menelan anggaran Rp 53,3 miliar yang dibagi dalam dua tahun anggaran. Pembangunan tahap I tahun 2017 menelan anggaran Rp 27,5 miliar, sedang- kan tahap II Rp 25,7 miliar. Selain untuk jembatan, anggaran itu juga digunakan membangun jalan sepan- jang 424 meter dengan lebar 7,6 meter, berkonstruksi beton bertulang dilapisi aspal. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jateng Putu Sumarjaya menuturkan, konstruksi overpass di- buat dengan teknologi Corrugated Mortar Busa Pus- jatan (CMP). Teknologi dinilai lebih efektif dan efisien ketika diterapkan untuk konstruksi jalan layang itu. Menurutnya, teknologi itu membuat pekerjaan lebih efisien dari sisi anggaran dan pelaksanaan. "Dari sisi biaya, lebih efisien 30 persen," katanya. Bupati Purworejo Agus Bastian mengemukakan, ber- operasinya konstruksi itu memudahkan akses ribuan warga di Desa Tegalgondo, Tlogorejo, Kunirejo Kulon, Wonorejo Kulon, dan Polomarto. Selain itu, akses itu ju- ga menghubungkan desa-desa di Butuh dengan Keca- matan Bonorowo di Kebumen. Sarana itu dibangun se- cara megah sehingga menarik dan menjadi destinasi baru warga Kabupaten Purworejo. Namun, Bupati me- minta adanya kunjungan warga itu ditata sehingga ti- dak menimbulkan risiko kecelakaan dan mengganggu transportasi, serta penularan Covid-19 akibat keru- (Jas) Banyak Ruas Jalan Kabupaten Berupa Tanah ti dilakukan pada ruas Tlogosono- Ngemplak, dengan mengaloka- sikan anggaran pemeliharaan se- panjang satu kilometer pada tahun 2020. Pemkab juga beren- cana meningkatkan ruas itu se- panjang satu kilometer pada ta- hun 2021. poros desa yang ditangani meng- gunakan anggaran kabupaten. Ruas itu jadi prioritas karena menghubungkan banyak desa, bahkan menjadi akses antarkabu- paten. Ruas poros desa itu terda- pat di Kecamatan Bruno yang berbatasan dengan Kabupaten nya. PURWOREJO (KR) - Puluhan kilometer ruas jalan milik Kabu- paten Purworejo masih berupa jalan tanah. Pemerintah Kabupa- ten (Pemkab) Purworejo berupaya memperhatikan akses tersebut dengan mengucurkan anggaran pemeliharaan dan peningkatan. Ruas jalan kabupaten yang per- mukaannya masih tanah antara lain terdapat di antara Desa Tlo- gosono - Desa Ngempak di Keca- matan Gebang (6 km). Selain itu, ruas jalan tanah terpanjang ada- lah Jalan Diponegoro yang me- manjang belasan kilometer dari Desa Jogoboyo Kecamatan Pur- wodadi hingga Awu-awu Ngom- bol. "Memang masih ada yang strukturnya tanah," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pe- nataan Ruang Kabupaten Purwo- rejo, Suranto, Jumat (8/1). Menu- rutnya, pemerintah tetap mem- perhatikan akses tersebut. Seper- Prioritas utama peningkatan tetap ruas yang memiliki kepa- datan lalu lintas tinggi dan ber- pengaruh luas pada masyarakat. "Kami tetap memperhatikan ska- la prioritas, tapi akan berupaya memeratakan pembangunan dan tentunya sesuai dengan kemam- puan anggaran pemerintah," ung- kapnya. Kebumen dan Wonosobo. "Ada yang kami tangani, misal- nya ruas Cepedak - Giyombong, sebab jalan itu juga tembus sam- pai Wonosobo. Selain itu ada bebe- rapa objek wisata yang berkem- bang di sekitar akses itu," papar- (Jas) Upaya peningkatan jalan juga dapat dikerjasamakan dengan de- sa setempat. Beberapa desa, lan- jut Suranto, meminta izin kepada pemkab untuk membangun jalan kabupaten yang melintasi wila- yahnya. Namun, ada juga jalan Ruas Tlogosono-Ngemplak masih berupa jalan tanah. KR-Jarot Sarwosambodo