Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

MUKERNAS SOKSI: Wakil Presiden Try Sutrisno di Istana Merdeka Selatan, Jakarta, Jum'at (23/6) beramah-tamah dengan para peserta Mukernas II Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), seusai meresmikan pembukaan mukernas tersebut. Hadir dalam acara ini Menteri Kehakiman Octojo Oesman, selaku anggota Dewan Pimpinan Nasional SOKSI. (Foto: Antara). Ketentuan Pidana UULH Perlu Diperbaharui Semarang, Juni (BY) Guru besar hukum pidana Undip Semarang, Prof. Dr Muladi SH menyatakan, ke- tentuan pidana dalam Un- dang-undang Lingkungan Hidup (UULH) perlu segera diperbaharui karena tidak bisa diterapkan. lam Pasal 22 UULH menye- butkan barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuat- an yang menyebabkan rusak- nya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hi- dup yang diatur dalamUU ini atau UU lain diancam pidana penjara selama-lamanya 10 tahun dan atau denda maksi- mal Rp 100 juta. Dalam ketentuan pasal ter- sebut, si perusak dan atau pencemar lingkungan meng- Seluruh IAIN Akan Punya hadapi tiga tuntutan sekali- gus meliputi tanggung jawab perdata dan sanksi pidana, yaitu membayar ganti rugi kepada penderita, membayar biaya pemulihan kepada ne- gara da ancaman pidana pen- jara atau denda. "Namun kenyataannya, sanksi pidana ini hanyalah sebagai 'ultimatum reme- dium' sehingga perlu adanya "Ini merupakan salah satu kelemahan UU No. 4 tahun 1982 tentang ketentuan- ketentuan pokok lingkungan hidup, mengingat UU ini ti- dak otonom atau tidak inde- penden, tetapi tergatung dari peraturan-peraturan daerah," kata Muladi di Semarang. Muladi yang juga anggota tim ahli bidang hukum Bapedal, KLH dan Bank Dunia ini mengemukakan, sanksi pidana dalam UULH ini sebagai "ultimatum reme- dium" atau digunakan kalau masih ada sarana lain seperti 369 Jakarta, Juni (BY)* Kepada setiap anggauta KORPRI perlu ditumbuhkan si- kap kritis dan konstruktip dalam menghadapi permasalahan pem- bangunan yang kedepan ini ti- daklah semakin sederhana. Perlu Peningkatan Sikap Kritis Dan Konstruktif Hadapi Laju Pembangunan Hal ini karena anggauta KORPRI sesuai statusnya ada- lah juga sebagai aparatur peme- rintah. Bukti telah menunjukkan bahwa apabila pembangunan itu nanti berhasil, tidak hanya dira- sakan oleh satu kelompok me- lainkan juga untuk seluruh bang- sa Indonesia. Menteri Transmigrasi dan PPH Siswono Yudohusodo se- laku Pembina KORPRI Unit Transmigrasi dan PPH sambutan Pembukaan Penataran KBG-B KORPRI setempat hari Jum'at (23/6) menyampaikan. Mengevaluasi hasil-hasil pembangunan yang selama ini Siswono menyatakan "Mau ti- dak mau harus diakui selama ini pembangunan yang dilaksana- kan bangsa Indonesia telah me- Bandung, Juni (BY). Jalan Cadas Pangeran di Su- medang, Jawa Barat yang se- dang diperbaiki akibat longsor pada akhir April silam, Kamis (22/6) malam ketika hujan tu- run longsor lagi namun relatif tak menganggu arus lalu lintas. Batuan besar kecil dan ber- campur air dan tanah tumpah dari salah satu sudut tebing, membuat para petugas bekerja keras menyingkirkannya hingga Jumat pukul 01.00 dini hari demikian ANTARA melaporkan dari Sumedang Jumat. sarana administrasi, moral, imbauan dan pendekatan negosiasi. Sebagai contoh, katanya, mutu lingkungan ternyata di Indonesia belum memiliki standar. Oleh karena itu, ti- dak mengherankan bila di masing-masing daerah tidak seragam dalam menetapkan apakah telah terjadi kerusak- an lingkungan, seberapa jauh tingkat kerusakan serta apa- kah di atas ambang batas ba- ku'mutu lingkungan menye- babkan lingkungan rusak "Longsor terjadi Kamis pu- kul 18.00 WIB namun tak ada korban baik pekerja maupun pengendara mobil dan motor" kata Sertu Pol Tri Andri Afandi yang bertugas mengatur arus la- lu lintas. atau cemar. Ironisnya, kata Rektor Uni- versitas Diponegoro Sema- rang ini, kadang-kadang pemerintah masih memen- tingkan ekonomi dan industri daripada lingkungan sehing- ga hukum pidana dalam UU- LH ini sulit diterapkan. Padahal sanksi pidana da- Peristiwa longsor itu meru- pakan yang ketiga kalinya, sejak Cadas Pangeran yang longsor besar akhir April, kembali di- nunjukkan hasil yang menggem- birakan", disamping memang masih ada kendala yang perlu di- selesaikan. Cadas Pangeran Longsor Lagi buka untuk arus lalulintas oleh Gubernur Jawa Barat R. Nu- riana sejak awal Juni, kendati pengerjaan pengerasan dan re- habilitasi tebing belum tuntas. Sekarang ini, ratusan pekerja sibuk mencor beton penyangga jalan dan membuat saluran air dari atas tebing dan badan jalan. "Menurut Mentrans, setidak- nya ada enam faktor sehingga pembangunan yang selama ini dilaksanakan oleh bangsa Indo- nesia menunjukkan hasil. Keenam faktor itu menurut Siswono adalah karena adanya ridho Allah, perencanaan pem- bangunan yang berkesinambu- ngan, pimpinan nasional yang tangguh dan berwibawa, kondisi stabil dan dinamis, partisipasi rakyat, dan karena adanya du- kungan internasional yang kon- dusif. Namun, menurut Siswono, yang harus dicermati bersama adalah", Apakah masa yang akan datang kondisinya masih tetap akan sama dengan kondisi yang selama ini kita jumpai? Hal ini, menurut Siswono per- lu benar-benar direnungkan dan diantisipasi sedini mungkin, agar kesinambungan pembangu- nan dapat berlanjut. "Dalam dua atau tiga hari mendatang, kami akan memulai lagi pembersihan tanah bekas longsor di tebing agar tidak membahayakan lagi," kata seorang mandor. pa- "Kita lihat-lihatlah kalau gar bambu penghalang sudah didirikan dan tidak hujan ma- ka pembersihan lapisan tanah di tebing bisa kami mulai sam- pai mencapai lapisan keras," katanya. Tebing yang terkena longsor besar akhir April lalu berke- miringan lebih dari 70 derajat dan keadaannya kini gundul. Memberikan prediksinya un- tuk masa depan Siswono menya- takan beberapa gejala yang ke- mungkinan besar akan muncul dan perlu ditengarai yaitu sema- kin lajunya arus globalisasi dan liberalisasi, meningkatnya tun- tutan keterbukaan, tuntutan de- mokrasi, HAM dan keadilan itu semua akan mewarnai kehidu- pan bernegara pada masa men- datang. "Dengan situasi seperti ini perlu pemahaman dan pendeka- tan yang jeli" ujarnya. Menyinggung tentang pelak- sanaan Pemilihan Umum tahun 1997 mendatang, Siswono me- nyatakan kunci suksesnya terle- tak pada keberhasilan pemba- ngunan selama Pelita VI ini. Karena dengan suksesnya pembangunan kesejahteraan rakyat menjadi semakin mening- kat, kemiskinan berkurang dan akhirnya rakyat secara otomatis akan yakin, percaya dan tumbuh simpatinya, dilakukan" ujar Sis- wono. Menurutnya, rasa simpati dan kepercayaan adalah sesuatu yang paling penting dalam rang- ka menumbuhkan dukungan rakyat untuk suksesnya Pemilu. "Oleh karena itu, yang terbaik, adalah agar setiap anggauta KORPRI bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bidang tugasnya, dengan cara itu apa yang men- jadi target dari pembangunan akan tercapai" lanjut Mentrans. Menurut Penanggung Jawab penataran Ir. Edi Onjo, pena- taran ini diikuti oleh 105 peserta yang terdiri dari para pejabat eselon II, III dan IV secara se- lektif, dan berlangsung selama, dua hari. Diharapkan, dengan mengi- kuti penataran tersebut maka akan diperoleh kesamaan panda- ngan, gerak dan langkah untuk menyukseskan pokok-pokok program KORPRI. Disamping itu untuk meningkatkan wa- wasan pengetahuan anggauta KORPRI dalam melaksanakan misi dan tujuan dalam pemba- ngunan. (R 19) perbaikan dalam UULH. Jadi kualitas undang-undang ini belum memadai," katanya. Adanya latar belakang itulah maka dibentuk tim ahli bidang hukum Bapedal, KLH yang bekerjasama de- ngan Bank Dunia dalam me- lakukan perbaikan UULH. Tim ini terdiri dari tujuh orang dari pelbagai bidang 189x16207 Kita baru memiliki 174 or- Jakarta, Juni (BY). ang tenaga pustakawan untuk 14 IAIN seluruh Indonesia. Diantara mereka sedikit sekali yang berlatar belakang pendi- dikan perpustakaan. Karena itu untuk meningkatkan profesio- nalisme tenaga pustakawan, Departemen Agama memberi kesempatan kepada para pusta- kawan IAIN untuk mendapat- kan pendidikan tambahan di bidang perpustakaan. NASIONAL Perpustakaan Yang Layak n gnston-gabay malet pustakaan IAIN merupakan Proyek Pengembangan per- prioritas kedua setelah pe- ngembangan tenaga dosen da- lam strategi pembangunan IAIN 25 tahun kedua (1994/1995- 2018/2019). Untuk peningka- tan kualitas perpustakaan IAIN diupayakan melalui pendidikan tenaga pustakawan, mutu ko- leksi, sarana dan sistem pela- yanan serta pembentukan jari- ngan informasi kajian Islam. Menurut Hj. Andi Rasdinah, wujud kerjasama dengan Uni- versitas Indonesia dalam tahap awal ini, berupaya penyeleng- garaan pendidikan $1 bagi lu- lusan IAIN sehingga pustaka- Iwan yang dihasilkan nanti mampu mengkombinasikan an- tara ilmu agama dengan kepus- takawannya untuk menjadi pengelola perpustakaan IAIN yang handal. Demikian dikemukakan Di- rektur Pembinaan Perguruan Tinggi Islam DR. H.M. Atho Mudzhar M.Ed pada penanda- tanganan naskah kerjasama bidang pendidikan perpustaka- an antara Ditjen Binbaga Is- lam dengan Universitas Indone- sia, Jum'at pagi di Jakarta. Sementara itu, Dirjen Pem- binaan Kelembagaan Agama Islam, Dra. Hj. Andi Rasdinah dalam sambutannya mengata- kan, pada akhir Pelita VI para dosen IAIN dan PTAIS yang belum sempat belajar di per- guruan tinggi luar negeri, akan dapat menikmati fasilitas yang sama karena tersedianya lite- ratur-literatur bidang kajian Is- lam terbitan luar negeri yang cukup memadai di perpustaka- an IAIN dan PTAIS di seluruh Indonesia. Magelang, Juni (BY) Lelang Kepedulian sosial dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) II dan Pertasikencana VIII di Kotamadia Magelang, Jawa Tengah, berhasil menghimpun dana sebesar Rp.54,7 juta. Lelang Kepedulian sosial sebagai suatu upaya pengum- pulan dana untuk membantu mengentaskan keluarga-ke- luarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I serta para penyandang sosial di Kodia Magelang, berlangsung hari Kamis (22/6) di Taman Kyai Langgeng, Magelang, dihadiri Menneg Kependudukan dan Menteri Koperasi dan PPH. hukum, seperti Prof Dr Mula- di SH khusus menangani hal yang berkaitan dengan hu- kum pidana. Dua peci masing-masing milik Menneg Kependudukan Haryono Suyono dan Menkop dan PPH Subijakto Tjakrawar- daya, juga ikut dilelang, dan laku dengan harga Rp.225.000. Demikian pula dilelang sepatu Walikota Magelang, yang dibuka dengan harga penawaran Rp.70.000. Dalam Lelang Kepedulian sosial tersebut, baik Menneg Kependudukan, Menkop dan PPH maupun Mensos yang diwakili Dirjen Bina Bantuan Sosial menyumbang masing- Muladi menambahkan, nantinya akan ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan dari Bapedal yang diangkat Menteri Keha- kiman, sehingga kelak diha- rapkan segala tindak pelang- garan UU itu dapat ditanga- ni oleh penyidik khusus yang benar-benar menguasai ma- salahnya. ** Pendidikan akan berlang- sung selama 4 semester dengan 50 SKS dan akan direkrut secara bertahap dari ribuan Rektor Universitas Indonesia Prof. DR. M.K. Tadjuddin pada kesempatan tersebut menjelas- kan, kerjasama bidang pendi- dikan perpustakaan ini dilak- sanakan oleh Direktorat Pem- binaan Perguruan Tinggi Islam dengan Fakultas Sastra UI masing Rp.5 juta. Sumbangan seketika lainnya datang dari Badan Musyawarah Perbankan Magelang, Gapensi Magelang, Puskud Jateng, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jateng, Korpri Kodya Magelang (terbesar sebesar Rp.13 juta), BRI dan BPD Cabang Magelang, anggota Komisi VIII DPR-RI, dan PWI Kodia Magelang. Selain bantuan berupa uang, mengalir pula bantuan beasiswa SLTA selama tiga tahun untuk empat siswa dari DPD Golkar Magelang, dan 100 zak semen untuk gerakan lantainisasi rumah keluarga pra-sejahtera dari Gapensi Magelang. Suasana lelang dikemas begitu memikat dengan penampilan "juru lelang" yang membawakan lagu-lagu daerah. Satu lagu di antaranya "dibeli" scha.ga Rp.300.000 oleh Dirjen Bina Bantuan Sosial Depsos. Acara lelang serupa juga dilakukan oleh Menteri Kepen- dudukan dan pejabat pemerintah lainnya di berbagai daerah. Diperkirakan hingga kini sedikitnya terkumpul ratusan juta rupiah. Dana itu akan dipergunakan oleh daerah bersangkutan dalam gerakan Walau Tidak Diakui Depnaker PJ.TKI Jalan Terus Jakarta, Juni (BY). Diberlakukannya Permena- ker 02/1994 tentang mekanisme penempatan TKI ke luar negeri dan di dalam negeri, yang se- cara positif mulai mewarnai ki- nerja 52 PJTKI yang telah mem- peroleh SIUP, ternyata berdam- pak lain terhadap mekanisme penempatan TKI di dalam nege- ri. Permenaker yang telah berla- ku efektif sejak 1 Februari 1995 tersebut, justru mengakibatkan hal yang kontroversial terhadap penempatan TKI dalam negeri, khususnya yang direkrut oleh PJPTKI ex. Bursa Kerja Swas- ta. Menurut pengamatan "BY", sejak 1 Februari 1995, bagi PJP TKI yang merekrut TKI untuk keperluan lokal, jika tidak me- menuhi persyaratan Depnaker sesuai dengan Permenaker 02/ 1994,harus mengembalikan ijin usahanya kepada Kandepnaker setempat. Persyaratan tersebut antara lain, PJTKI tersebut ha- rus memiliki referensi bank se- besar Rp. 100 juta dan deposito sebesar Rp.20 juta. Karena da- lam pelaksanaannya, PJPTKI dalam negeri berbeda dengan PJPTKI luar negeri serta kondi- sinya kebanyakan minim, se- hingga sebagian besar PJPTKI tersebut mengajukan keberatan kepada Depnaker, tidak dapat melaksanakan ketentuan seperti tercantum dalam Permenaker 02/1994. Selain kondisinya minim di- bandingkan PJPTKI luar negeri, mereka juga memperoleh uang jasa setelah berhasil menem- patkan calon tenaga kerja ke perusahaan. Pembayaran jasa sebesar satu bulan gaji itu biasa- nya diangsur tiga bulan. "Jasanya minim, dan tidak selalu lancar. Bahkan ada yang tak mau memenuhi pembayaran itu sepenuhnya", ujar Ketua Yogyakarta, Juni (BY) Bersamaan dengan berlang- sungnya Rapat Koordinasi SMP Terbuka, yang berlangsung 23- 25 Juni 1995 di Yogyakarta, Menteri Pendidikan dan Kebu- dayaan Prof. Dr. Wardiman Djojonegoro telah meresmikan tambahan 297 SMP Negeri terbuka di seluruh Indonesia. Penambahan ini dilakukan, ka- rena' sebanyak 59 SMP terbuka di 26 propinsi dengan jumlah murid 15.144 orang dan 71 SMP terbuka yang didanai Pemda se- tempat dengan murid 46.709 orang masih belum memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, menurut Menteri Wardiman, pada tahun 1996/1997 nanti masih akan di- usahakan penambahan 199 buah, kemudian tahun beri- kutnya 669 buah SMP terbuka. Lima tahun kemudian di akhir Pelita 7 direncanakan akan ada 6.905 SMP terbuka diseluruh Indonesia. Sedangkan untuk sampai akhir Pelita VI diha- rapkan sudah dimiliki 2.331 SMP terbuka. Sehingga pada waktu 15 sejak pencanangan wajib belajar Pendidikan dasar diperkirakan Indonesia akan memiliki 13.385 buah SMP ter- buka dengan jumlah siswa se- kitar 2.250.450 orang. tera. BERITA YUDHA - SABTU, 24 JUNI 1995 HALAMAN II Beralas tanah Walikota Magelang, Suhadi, dalam laporannya mengatakan, melalui gerakan gotong royong masyarakat Magelang, pada tahun 1995 berhasil dientaskan 1.025 keluarga pra-sejahtera dari 4.054 keluarga pra sejahtera yang ada. Dari jumlah itu, sebesar 75,3 persen masuk tahapan pra-sejahtera karena alasan ekonomi, dengan wujud lantai rumah masih beralas tanah. Menurut Walikota, telah pula dipugar rumah keluarga pra- sejahtera sebanyak 197 rumah, dengan dana Rp. 54,4 juta. "Sebanyak 25 juta diperoleh dari bantuan masyarakat, dan sele- bihnya bantuan instansi terkait," kata Walikota. Umum APJTKI,Peter Hehama- hua ketika dikonfirmasi masalah tersebut. Dalam kunjungan kerja sehari di Kodia dan Kabupaten Magelang, Menteri Haryono juga menghadiri acara "Sarase- han Pedesaan kelompok UPPKS Pelaju (Petik Olah, Jual) dan Pemaju (Proses, Olah, Jual). Kehilangan. Dengan tidak diberlakukan- nya ijin rekruting TKI dalam negeri bagi PJPTKI yang tidak mendaftarkan kembali sesuai persyaratan Permenaker 02/ 1994, sejak Februari 1995 lalu Depnaker kehilangan informasi penempatan TKI dalam negeri, khususnya yang direkrut me- lalui bursa kerja swasta. PJPTKI tersebut kendati tanpa ijin Dep- naker bebas melakukan kegiatan seperti biasanya, dan sekarang tidak lagi berkewajiban mela- porkan hasil kerjanya setiap bulan kepada Kandepnaker Persamuan Agung/Munas Luar Biasa (PALB) Parisadha Buddha Dharma Niciren Syo- syu Indonesia (PBDNSI) 19 hingga 21 Juni di Megamen- dung, Bogor dengan maksud dapat memberikan jalan terbaik bagi kemelut intern yang telah berlangsung dua setengah tahun terakhir ini, gagal menghasilkan suatu keputusan. Wakil Sekretaris Panitia Pe- ngarah PALB PBDNSI, Sumar- yanto, Kamis, mengemukakan, umat NSI yang berjumlah 1,2 juta orang dan tersebar di 11 propinsi sebenarnya mengha- rapkan PALB ini dapat mengha- silkan keputusan demi utuhnya kembali organisasi keagamaan yang sudah berusia 30 tahun. Kegagalan menghasilkan ke- putusan pada munas luar biasa ini, katanya, disebabkan perse- SMP Terbuka Tambah 297 Buah Saat meresmikan 297 SMP terbuka diseluruh Indonesia, se- cara simbolis di Gedung Gu- bernuran DIY, Kepatihan, Jumat (23/6) dan disaksikan Menteri Koordinator Bidang Kesra, Menteri Wardiman menyebut- kan, data tahun 1993 menun- jukkan Indonesia terdapat 13. 244.100 orang usia 13-15. Dari angka itu 6.976.000 orang men- Lelang Kepedulian Sosial Untuk Entaskan Kemiskinan Pembangunan Keluarga Sejah- MLB-NSI Gagal Hasilkan Keputusan Bulat Jakarta, Juni (BY) Pokoknya target penyelesaian kemelut ini sudah dapat ditun- taskan tahun 1995, NSI harus memberikan kado ulang tahun proklamasi negara tercinta ini dengan persatuan dan kesatuan, katanya. jadi murid SLTP dan MTs, se- hingga masih ada 6.267.900 or- ang anak usia SLTP yang harus diusahakan pelayanan pendi- dikannya. Kata Menteri Wardiman, cara konvensional dengan menam- bah gedung baru dan ruang kelas baru tidak cukup untuk me- ngatasi masalah tersebut secara tuntas. Untuk menampung anak- anak usai SLTP dalam jumlah tersebut diperlukan minimal tambahan 240.000 ruang kelas baru hingga Repelita VIII. Sementara kemampuan ang- garan pemerintah diperkirakan hanya mampu untuk mem- Kunjungan ini dimaksud- kan untuk tingkatkan ker- jasama dan saling tukar pe- ngalaman dan informasi di- bidang administrasi dan pe- ngembangan sumber daya setempat, seperti waktu sebe- lumnya. Informasi penempatan TKI dalam negeri satu-satunya melalui Kandepnaker. "Tidak masalah keberadaan PJPTKI yang tidak bisa meme- nuhi ketentuan Permenaker 02/ 1994 tidak diakui Depnaker. Yang penting kami jalan terus sebagai Konsultan Jasa Tenaga Kerja", ujar Ketua Umum APJ. TKI. Katanya, PJPTKI dalam negeri tidak bisa dipersamakan dengan PJPTKI luar negeri. Selain itu, dalam rekruting TKI dalam negeri,kenyataannya juga banyak dilakukan oleh konsul- tan asing, dan Depnaker juga membiarkannya. Katanya, be- berkurang, karena setiap bulan ban pekerjaannya juga menjadi tidak lagi harus melaporkan ke- manusia. Selama di Jakarta, para pejabat administasi Pakistan itu akan melakukan kunju- ngan ke sejumlah Lembaga Administrasi, termasuk Lembaga Administrasi Ne- gara LAN, Lembaga Pe- lisihan pendapat yang tidak ter- selesaikan mengenai peserta dan menyebabkan PALB yang oleh Dirjen Bimas Hindu dan Bud- dha Depag, I Ketut Pasek, tidak menghasilkan satu keputusan apapun. Dua kelompok UPPKS mem- presentasikan hasil usaha kelom- poknya. Menteri Haryono,usai presentasi itu, memberikan arahan dan masukan bagi perbaikan hasil usaha makanan kecil "Slondok" (UPPKS Pelaju) dan kerajinan cinderamata (UPPKS Pemaju). Bagaimana bisa mengha- silkan keputusan bila masalah peserta saja sudah buntu, dan ini sungguh memprihatinkan ka- rena bukan saja seluruh umat NSI yang sangat mendambakan hasil PALB dapat memberikan jalan keluar bagi permasalahan NSI, tapi juga para pembina dari pemerintah menginginkan ter- ciptanya keutuhan di tubuh NSI", katanya. Sebelumnya, Menneg Kepen- dudukan didampingi Menkop menyerahkan bantuan bergulir, di antaranya dari Kantor Cabang BNI Magelang sebesar Rp.55 juta untuk 17 kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera). PT. (Per- sero) Pos menyerahkan bantuan sebesar Rp. 12 juta, juga kepada kelompok tersebut. Tim NIPA Pakistan Ke Indonesia Jakarta, Juni (BY) Tim Administrasi dari National Institute of Public Administration (NIPA) ber- anggotakan delapan belas orang akan tiba di Jakarta besok untuk adakan studi tour selama seminggu di Indone- sia. ngembangan Pertanian, PT. Pertamina, PT. Krakatau Steel, Kantor-kantor Peme- rintah DKI Jakarta dan Pusat Industri Kecil. Pada kesem- patan tersebut, tim NIPA akan diberikan briefing, ter- masuk diskusi dan tukar menukar pandangan dengan pejabat-pejabat Indonesia tentang pengembangan ad- ministrasi kemasyarakatan, berikut pelayanannya. Delegasi tersebut diren- canakan juga akan mengun- jungi Taman Impian Jaya Ancolguna melihat dari dekat perihal fasilitas yangtersedia bagi hiburan untuk masyara- kat. Untuk menyelesaikan per- masalahan ini, kata Sumaryanto, akan mengadakan evaluasi un- tuk mempersiapkan PALB kem- bali dengan persiapan dan pe mahaman dari pihak-pihak yang terselisih. bangun 150.000 ruang kelas baru. Oleh karena itu peme- rintah dalam upaya upayanya perlu mencari terobosan tero- bosan. Terobosan pertama adalah dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan orang tua dalam penyelenggaraan pendi- dikan. Terobosan kedua adalah pengembangan dan penye- lenggaraan SMP terbuka. SMP terbuka telah teruji mampu memberkan pendidikan tingkat SLTP kepada anak lulusan SD dan MI. Mengantarkan mereka hingga kelas terakhir. Dikatakan, SMP terbuka bu- Tim NIPA akan kembali ke Pakistan pada tanggal 29 Juni. matan Grabag, Kabupaten Ma- gelang. Industri pertanian Sebelum mengakhiri kunju- ngannya itu, Menteri Haryono yang didampingi sekretaris menteri dr. Loet Affandi kepada wartawan menilai dewasa ini kelompok-kelompok UPPKS dilndonesia mulai menjadi kelompok industri pertanian di pedesaan. pada Depnaker mengenai bera pa banyak tenaga kerja yang direkrutnya. "Dulu ada ketentuan seperti itu,sesuai dengan Permenaker 06/1987 yang hingga kini belum pernah dievaluasi ,kata Peter, Namun demikian tambah Pe- ter, bukan berarti PJPTKI ex. bursa kerja swasta tidak memi- liki cantolan. Katanya, mereka bergabung dalam Kadin Indo- nesia, sehingga cantolan ke atas nya ialah "Mereka menanam tanaman yang orientasi pasarnya tinggi, sehingga menjadi pasar agro- bisnis dan agroindustri di pedesaan," kata Haryono yang pada kunjungan itu berkesem- patan membeli lukisan bergambar wayang dari kelompok Karang Taruna seharga Rp. 150.000. Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian. la juga tidak mempersalahkan istilah PJPTKI sebagai peng. ganti PPTKI yang merekrut TKI ke luar negeri,dengan asosiasinya yang bernama AP. JATI. Istilah PJPTKI pengganti Bursa Kerja Swasta sudah dila- kukan melalui Munas Asosiasi Bursa Kerja Swasta akhir tahun Ke Halaman XI Diserahkan pula mesin jahit, mesin ketik, dan Alat Permainan Menurutnya, perubahan ini Edukatip kepada Tempat Peni- akan membawa keluarga di tipan Anak, peralatan bengkel pedesaan lebih sejahtera. Apalagi dankayu kepada remaja ber- ada pengusaha-pengusaha yang masalah, dan bantuan lainnya. bersedia menjadi bapak angkat, Menneg Kependudukan juga "sehingga nanti ada sambungan menyaksikan kegiatan kelompok antara industri rumah tangga, BKB (Bina Keluarga Balita) dan penanaman di keluarga dan pamacran hasil kelompok industri yang lebih besar sebagai UPPKS di Desa Kakikuto. Keca- mitra kerja.' Sumaryanto menolak dengan tegas, ketika kepadanya di- sodorkan suatu keputusan me- ngenai telah dibentuknya DPP PBDNSI periode 1995-2000 yang diketuai oleh Herwindra Aiko. Bagaimana dapat mengha- silkan keputusan bila masalah peserta PALB saja belum dapat ditentukan, belum lagi masalah jadual acara, dan tata tertib yang belum pernah disepakati dan disetujui apalagi disahkan oleh rapat paripurna, katanya dan menambahkan, kalau ada kepu- tusan semacam itu, jelas bukan hasil PALB PBDNSL kanlah SMP biasa, tetapi suatu sistem pendidikan jarak jauh yang memerlukan perlakuan dan penanganan tersendiri. Dengan SMP terbuka sebenarnya kita tidak sekedar menyajikan materi pelajaran yang ada dalam ku- rikulum kepada para siswa se- cara jarak jauh. Tapi lewat SMP terbuka kita sedang mengadakan rekayasa sosial, mengubah si- kap, persepsi dan gaya belajar yang semula mengandalkan dan bergantung kepada guru, dan masyarakat kita pada umumnya. Sikap itu sekarang harus di- hilangkan, sekarang harus aktif mencari sendiri. (022/Fac) SOKSI) PERLU. TERUS LAKUKAN KADERISASI Jakarta, Juni (BY) Wapres Try Sutrisno menga- takan bahwa Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) perlu terus melakukan kaderisasi melalui proses dan mekanisme yang rasional, te- rencana dan profesional. Wapres, ketika membuka Mukernas II SOKSI di Istana Merdeka Selatan, Jakarta, Ju- mat, menambahkan kaderisasi itu merupakan upaya pem- bangunan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan mampu bekerja sama serta mam- pu bersaing dengan bangsa lain di dunia. Try menegaskan pula bahwa SOKSI hendaknya terus ber- upaya melakukan konsolidasi, evaluasi dan mawas diri agar dapat proaktif dan antisipatif terhadap berbagai tantangan pembangunan. (Ant) "Inilah satu langkah awal yang mudah-mudahan pada 29 Juni mendatang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada peri- ngatan Harganas II di Yogya- karta, sebagai gerakan masya- rakat dan gerakan ke-luarga di pedesaan yang orien-tasinya menjadikan basis ke-luarga sebagai basis ekonomi rumah tangga," katanya di tengah- tengah ruang pameran yang dipadati pengunjung. Haryono juga melihat keluar- ga-keluarga kaya mulai banyak yang tergugah untuk menolong keluarga miskin. "Bukan lagi 'ya kowe-kowe', 'ya aku-aku'. Itu tidak lagi. Sudah mulai timbul rasa gotong royong mereka. In sangat menggembirakan," katanya bersemangat. Di akhir penjelasannya ia menyatakan tekadnya untuk berusaha secepatnya mengentas- kan keluarga-keluarga pra- sejahtera dan keluarga sejahtera I dari jurang kemiskinan. "Kalau semua gotong royong seperti yang di Magelang. Insya Allah dalam waktu dekat mereka dapat dientaskan," katanya. (KNI). LAPORKAN SEGERA KEPADA PIHAK-PIHAK BERWAJIB APABILA DIJUMPAI PENYIMPANGAN NORMA SOSIAL DILINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL ANDA.