Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Kecenderungan Warga Untuk Semaunya Harus Dihilangkan Jakarta, Juni (BY).- diantara aparat Pemda DKI Ja karta maupun masyarakat, mempunyai rasa saling memi- liki program pembangunan di DKI Jakarta, serta saling beker- jasama dalam menyukseskan- tingkat kebersihan lingkungan yang sudah dicapai selama ini, dan meningkatkannya lagi di- masa datang. Gubernur KDKI Jakarta Sur- jadi Soedirdja menegaskan, ke- cenderungan warga untuk ber- buat semaunya sendiri harus di- hilangkan, paling tidak dikura- ngi. Upaya untuk itu adalah de- ngan gerakan disiplin nasional (GDN). nya. Untuk itu ungkapnya, Pemda DKI Jakarta akan terus ber- upaya mendorong/memotivasi peranserta aktif warga masya- rakat dalam pelaksanaaan pro- gram pembangunan di DKI Jakarta. Hal ini antara lain dila- kukan melalui kunjungan kerja rutin, setiap Jum'at ke wilayah kelurahan-kelurahan di 5 wila- yah Kodya DKI Jakarta. Dengan kunjungan seperti ini, lanjut Gubernur Surjadi, di- harapkan terjadi komunikasi dua arah antara aparat Pemda DKI Jakarta dan warga masya- rakat, dalam membahas dan menyampaikan pelaksanaan maupun evaluasi berbagai pro- gram pembangunan, sekaligus saling memberi masukan bagi perencanaan program pemba- ngunan selanjutnya. Sehingga Jakarta, Juni (BY)* Pelayanan secara terpadu ke- pada masyarakat yang hendak mengurus Ijin Mendirikan Ba- ngunan (IMB), Blok Plan/Ad- vis Planing, Sertifikat tanah, Pa- jak Bumi dan Bangunan (PBB), dan konsultasi sengketa tanah dan lain sebagainya ke Inspek- torat Wilayah Kota (Itwilko) di Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat akan ditingkatkan dari dua hari menjadi lima hari kerja. Menurut Asisten Sekretaris Kota bidang Administrasi dan UMUM Pem Kodya Jakarta Ba- rat Ambang Djamaluddin kepa- da BY di ruang kerjanya Jum'at mengatakan, pelayanan terpadu yang dua hari itu (Selasa-Rabu) masih merupakan uji coba supa- ya masyarakat luas mengetahui- nya. Sementara berdasar pe- ngamatan BY di kantor Sekre- tariat Bersama Pelayanan Ter- padu tersebut sejak dibuka Mei lalu, sebagian besar warga yang ingin menyelesaikan urusannya sudah langsung bertanya/kon- sultasi kepada petugas Penga- was Pembangunan Kota (P2K) yang mengeluarkan IMB, Suku Pelayanan Terpadu Di Jakbar Ditingkatkan Dinas Tata Kota bidang Advis Planing/Blok Plan, Badan Per- tahanan Nasional (BPN) mener- Jakarta, Juni (BY) Sebanyak 1.559 pedagang kaki lima (PK-5), pedagang aso- ngan, gelandangan dan penge- mis (Gepeng), pengamen, joki, spanduk, gubuk pedagang kaki lima, reklame stempel dan puing ditertibkan di wilayah Kota- madya Jakarta Selatan, sejak dicanangkan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) oleh Presiden Soeharto. Angka ini tercatat mulai tanggal 20 Mei 1995 sampai de- ngan 20 Juni 1995 dan belum termasuk pelanggaran disiplin tertib serta disiplin kerja. Se- mentara para pelanggar itu yang telah diajukan kemuka sidang Pengadilan Negeri Jakarta Se- latan, sebanyak 84 orang dengan uang denda seluruhnya sebesar Rp. 1.260.000,-. Kabag Kamtib Kotamadya Jakarta Selatan Drs. Ramal P mengatakan hal itu kepada "BY" ketika ditanya tindak lanjut Gerakan Disiplin Nasio- nal Kotamadya Jakarta Selatan selama ini. Ia mengatakan, dari 1.559 pe- langgar GDN di Kodya Jakarta Selatan itu, hanya 160 orang. yang diproses (Litigasi) kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Tanah Abang Semrawut Jakarta, Juni (BY) Kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat semrawut akibat fasilitas umum (Fasum) berubah fungsi menjadi kaki lima. Trotoar dan sebagian badan jalan dikuasai pedagang kaki lima. Menurut hasil pemantauan "BY", Jumat kemarin kesemra- wutan masih tetap mewarnai kawasan Pasar Tanah Abang, termasuk dalam soal lalu lintas. Ini menunjukkan bahwa aparat Walikota Jakarta Pusat belum berhasil menata kawasan Pasar Tanah Abang sampai sekarang ini. Pernyataah Gubernur Surjadi ini disampaikan pada kesempat- an kunjungan kerja rutin setiap hari Jum'at, yang kali ini ber- langsung di Kelurahan Papang- go, Kecamatan Tanjung Priok, Kodya Jakarta Utara kemarin. Kunjungan disertai para pejabat Pemda DKI Jakarta, sementara dari jajaran Kelurahan Papang- go, hadir selain Kepala Kelurah- annya, juga pengurus LKMD, tokoh masyarakat, tokoh ulama, Karang Taruna, ormas pemuda, PKK, Dharma Wanita dan se- bagainya. Pada bagian lain Gubernur Surjadi mengingatkan warga Jakarta, bahwa dengan telah diterimanya 4 Piala Adipura dan 1 Sertifikat Kotaraya, atas keberhasilan DKI Jakarta di- bidang kebersihan lingkungan, hendaknya terus ditindaklanjuti dengan upaya mempertahankan A quia abil Dalam Pencanangan GDN Sudah ft 1.559 Orang Ditindak Di Jaksel Berbagai faktor nampak kawa- san itu. Menyangkut fasilitas umum (Fasum) yang menggang- gu ketertiban umum adalah masalah paling pokok didalam- nya. kali Meski berulang dilakukan penertiban di kawasan itu oleh aparat Pemda Jakart Pusat, namun belum mampu menjawab masalah yang cukup Ke Halaman XII bitkan sertifikat, Kantor Pelaya- nan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), dan Inspektorat yang ada di loket. "Dalam waktu dekat Pem Ko- dya Jakarta Barat akan mening- katkan pelayanan terpadu terha- dap masyarakat berdasar SK Walikota Jakbar No. 166 tahun 1995 jika sudah diketahui warga secara luas. Yang tadinya hanya dua hari, kami akan upayakan menjadi lima hari," ujar Ambang Djamaludin. Ketika ditanya mengenai tu- juan dibentuknya pelayanan ter- padu tersebut, dia mengatakan, ada empat sasaran utama yang pada prinsipnya menguntung- kan masyarakat itu sendiri. Per- tama memberi kemudahan ke- pada warga yang ingin mengu- rus Keterangan/Perijinan di bi- dang Pertanahan, Tata Kota, dan IMB. Kedua, merupakan jawaban terhadap kesan masyarakat yang selama ini menganggap jika pelayanan aparat itu dirasakan sangat sulit serta mahal (butuh Sebanyak 84 orang dianta- ranya telah disidangkan di Pe- ngadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 14 Juni 1995 yang lalu. Sementara 56 pelanggar lainnya yang telah diproses, menurut rencana akan disidangkan tang- gal 27 Juni dan 29 Juni 1995 mendatang. Sementara penertiban yang dilakukan, Jumat kemarin telah berhasil menangkap 53 joki dan asongan. Warga masyarakat yang belum mengindahkan Ge- rakan Disiplin Nasional ini dijaring dari dua sektor. Yaitu diseputar Jalan Gatot Subroto, Kuningan, Mampang Prapatan, Rasuna Said, MT Haryono, Pancoran, CSW dan Panglima Polim. Mereka digiring ke Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan dan selanjutnya dikirim ke Panti Sosial Kebun Jeruk Jakarta Barat, guna dilakukan pembinaan dan pengerahan oleh aparat sosial. Menurut Gubernur Surjadi, diraihnya Piala Adipura bukan merupakan tujuan akhir, tetapi lebih merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan yang lebih besar lagi, yakni budaya hidup bersih dikalangan warga Jakarta. Menyinggung peranserta ma- syarakat selama ini, Gubernur Surjadi menilai telah cukup baik, sehingga untuk itu Gubernur Surjadi mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas upaya dan swadaya masyarakat selama ini. Ramal mengatakan bahwa operasi ini akan terus dilan- carkan di wilayah Kotamadya Jakarta Selatan. Semua personil yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) termasuk dari unsur ABRI, terjun kelapangan mensukseskan Gerakan Disiplin Nasional. Semua warga mas- yarakat tanpa terkecuali yang Surjadi minta agar masya- rakat DKI Jakarta lebih taat dan patuh pada semua aturan yang ada, termasuk norma-normake- hidupan bermasyarakat, ber- bangsa dan bernegara. Gubernur Surjadi juga meng- ingatkan agar makna kebebasan jangan diartikan bertindak sesu- kanya sendiri. Bangsa Indone- sia sangat menghargai arti ke- Ke Halaman XI Lestary uang banyak). Ketiga, mengura- ngi campurtangan pihak ketiga atau oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Ke empat, memberi kepastian berkas kapan selesai sekaligus dengan segala biayanya. Secara rinci dijelaskan, pela- yanan terpadu tersebut hanya melayani permohonan langsung, tidak menerima kalau pakai pe- rantara karena sering menimbu- bulkan hal-hal yang kurang baik yang pada akhirnya merugikan pemohon itu sendiri. Dia menambahkan, agar pela- yanan tersebut tidak berlarut-la- rut, mengenai pengukuran tanah bisa saja dilakukan bersama oleh instansi BPN dan Suku Dinas Tata Kota. Yang penting tentang segala persyaratan yang diper- lukan harus lengkap. "Kalau se- mua syarat-syarat permohonan telah lengkap, tidak ada alasan aparat menolak atau memper- sulit, bahkan sebaliknya segera memproses. Pemohon itu tidak perlu mondar-mandir, cukup berhubungan hanya di loket pe- layanan terpadu saja sampai ber- kasnya tuntas," tegasnya. (PK- 10) melakukan pelanggaran GDN ditertibkan. JAKARTA DAN SEKITARNYA PAN 15 Dalam Usia yang ke-468, Scrambi depan Jakarta, utamanya jalan-jalan protokol terlihat memang semakin cantik dan menawan. Namun apakah wajah serambi depan ini sejalan dengan upaya untuk merubah prilaku penduduknya, Wallahu alam. Perlu penelitian untuk itu. Yang jelas sebagaimana diungkapkan Menteri Dalam Negeri Yogie SM, membangun kota menjadi modern tanpa merubah prilaku penduduk sangat membahayakan. Gebyar HUT Kota Jakarta yang ke 468 mencapai acara puncak dengan dilaksanakannya Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta Kamis 22 Juni 1995 lalu, malam sebelumnya berbagai hi- buran digelar di lima wilayah kota Jakarta. Sebuah Catatan Pada Gebyar HUT Kota Jakarta undang Nomer 12 tahun 1992, Dalam kenyataannya, pemba- ngunan kota membuat berbagai konflik kepentingan, seperti soal jalur hijau dapat menjadi jalur kuning, daerah rawa dapat berubah menjadi perumahan, lahan pertanian dapat berubah menjadi lahan industri atau pe- rumahan. Dengan alasan demi kemajuan dan dinamika pem- bangunan ditambah dalih atau alasan yang logis dan legitimit soal perubahan tata ruang adalah hal yang wajar dalam setiap ne- gara-negara yang sedang mem- bangun seperti Indonesia. Kemeriahan HUT Jakarta itu, mempunyai arti dan makna tersendiri karena dilaksanakan ditengah-tengah tekad dan ge- lora warga kota Jakarta untuk menyongsong peringatan emas 50 tahun Kemerdekaan Repu- blik Indonesia. Pembangunan kota tidak da- pat dipisahkan dengan sejarah terbentukya kota-kota di Indo- nesia sejak pra kolonial dan semasa jaman kolonial yang berlangsung sekitar 350 tahun. Terbentuknya kota-kota di se- panjang pantai utara Jawa, juga adalah proses sejarah yang amat Oleh sebab itu warga mas- yarakat sebaiknya mengikut panjang dalam pemanfaatan tata ruang. ketentuan atau peraturan yang telah digariskan. Seperti dike- tahui tiga sasaran pokok Ge- rakan Disiplin Nasional. Yaitu membudayakan hidup bersih, tertib dan budaya kerja ditengah- tengah masyarakat. Tujuannya baik untuk kepentingan bersama dan negara. Andaikan budaya ini telah benar-benar mendarah daging pada semua warga Indo- nesia di tanah air, alangkah in- dahnya negara yang kita cintai ini, baik itu dimata dunia. Oleh karena itu mari kita sukseskan Gerakan Disiplin Nasional. Coba dibayangkan andaikan budaya tertib lalu lintas tidak jalan, jutaan jiwa manusia akan melayang dan menderita seumur hidup, juga kesemrawutan lalu lintas yang dapat membuat ke- pala pusing (Stres). Demikian pula dengan ke- bersihan, andaikan lingkungan tempat tinggal dan wilayah kota kotor, tentunya sangat meng- ganggu kesehatan dan kein- dahan. Kemudian tanpa ditun- jang etos kerja yang tinggi bagi para karyawan akan dapat menghambat roda pembangu- nan. Ini penting untuk disimak bersama.(PK.06) Dalam kemeriahan HUT itu pula kita bagaikan disentakkan oleh peringatan Menteri Dalam Negeri Yogie SM, ketika me- nyampaikan pengarahannya pa- DKI Jakarta, 22 Juni 1995 lalu. da Sidang Paripurna DPRD Dikatakan oleh Menteri Dalam negeri: membangun kota mo- dern, tanpa merubah prilaku penduduk, tidak banyak manfa- atnya, bahkan sangat memba- hayakan. Pola Dasar dan Rencana Umum Tata Ruang 2005, di Jakarta, jelas akan membuahkan puluhan bangunan tinggi apar- temen, gedung perkantoran, dan pusat perbelanjaan serta hotel berbintang. Sehabis kemerdekaan Indo- nesia menghadapi banyak ma- salah politik, sosial dan ekono- mi yang amat serius dengan ter- jadinya pemberontakan Partai Komunis Indonesia 30 Septem- ber 1965. Orde Baru telah mem- ezer Jakarta, Juni (BY). Sunyoto alias Noto (29) minta dua kali "bermain" dengan WTS yang dikencaninya di rumah bordil No.111 B Kompleks Kramat Tunggak (Kramtung), Rt.006/01 Kelurahan Tugu Jakarta Utara. Dalam "permainan" pertama, lelaki pengangguran ini masih mampu merogoh sakunya untuk membayar WTS tersebut sesuai tarip Rp 30 ribu. Ternyata ia masih ketagihan dan minta nam- bah lagi. Tapi ketika minta di- layani sekali lagi, Rani mema- sang tarip dua kali lipat bayaran menjadi Rp 60 ribu. Usai "per- mainan" korban minta bayaran Namun sebaliknya yang terjadi, korban bukannya dibayar me- lainkan dimarahi. Kemudian prioritaskan program untuk per- baikan ekonomi akibat inflasi yang amat tinggi sekitar 650 %. Selama PJPTI pembangunan telah dilakukan dalam berbagai bidang, baik ekonomi, politik, hukum, pertanian, kesehatan, pendidikan, transmigrasi, ke- pendudukan dan keluarga be- rencana. Dalam periode pemba- ngunan 25 tahun belakangan ini, sebuah cerita sukses tidak dapat dipungkiri. Akan tetapi serentak dengan kemajuan pembangunan fisik dan perkembangan lain dengan didukung pertumbuhan eko- nomi sekitar 6% setahun telah melahirkan juga situasi negatif dan kerawanan pembangunan berupa: kesenjangan sosial eko- nomi antara golongan berpenda- patan rendah dengan berpenda- patan tinggi, munculnya kelom- pok kuat pada ekonomi kota terutama terkonsentrasi di Ja- karta berhadapan dengan seba- gian besar masyarakat yang miskin dan tak berdaya dalam memanfaatkan peluang yang ada. Bila kita membicarakan ma- salah tata ruang dan pembangu- nan perkotaan akan terkait erat dengan legitimasi formal berupa Undang-undang No 24 Tahun 1992. Dalam undang-undang ini. dikatakan setiap orang berhak menikmati manfaat ruang, ter- masuk pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang, juga setiap orang berhak menge- tahui rencana tata ruang. Undang-Undang ini menye- but soal Azas dan tujuan yang terdiri dari 3 pasal, hak dan ke- wajiban tediri 3 pasal, perenca- naan, pemanfaatan dan pengen- dalian 12 pasal, rencana tata ruang 5 pasal, wewenang dan pembinaan 6 pasal, sekaligus diatur soal peralihan dan penje- lasannya. Menganiaya WTS Dihukum 2 Tahun sikap Sunyoto semakin menja- di-jadi dengan mencekik leher korban, memukul kepalanya, hidung dan pelipisnya. Selesai dianiaya kedua tangan korban diikat ke belakang dan mulutnya disumpal dengan kain pembalut wanita. Sebelum korban diting- galkan Sunyoto masih melucuti perhiasan yang dipakai WTS tersebut yang kemudian dibawa kabur. Hanya berselang beberapa menit korban berhasil melepas- kan diri dari ikatan dan berteriak maling sambil menunjuk ke arah pelaku. Saat itu juga ia ditang- kap Hansip di pintu II jalan keluar. "Apakah saudara membenar- kan tuduhan jaksa atau mem- - bantahnya," tanya ketua majelis LUBANG MAUT. Sebuah lubang maut yang menganga di jalan raya depan Stasiun Bogor ini sangat membahayakan bagi kendaraan yang lalu lalang. Lubang yang hanya ditandai dengan drum dan potongan bambu tersebut menurut pengemudi becak yang mangkal di daerah itu sudah lama terjadi, tetapi sampai kemarin belum ada tanda-tanda dari Pemda setempat untuk memperbaiki. (Foto: BY/Rics). Pada PJPTI telah tumbuh ko- ta-kota propinsi dan kabupaten dengan cepat. Akan tetapi ke- indahannya kadangkala kejam tanpa maaf karena tata ruangnya sangat tidak efisien, menjadi beban dan memiliki kecende- rungan mengorban warga kota seperti terjadi di kota Metropo- litan Jakarta dengan luas seki- tar 600 km2 berpenduduk hampir 10 juta jiwa (1994). Kota memerlukan lahan peru- mahan, perkantoran, perdaga- ngan, perparkiran, pasilitas pen- didikan dan sosial, jalan dan jembatan, taman, pusat kesenian dan hiburan/rekreasi kesemua ini akan tergantung dengan ter- sedianya lahan dan penataan ruang yang baik dan efisien. Soal kecil tapi penting yang jarang diperhatikan oleh peren- cana kota: soal lokasi lahan un- tuk pasar, pertokoaan, perparki- ran, trotoar untuk para pejalan kaki berhak atas kemer- yang dekaan daya kakinya dalam ke- hidupan. Kota Jakarta sebagai salah satu contoh nyata merupakan korban dari sebuah perencanaan yang tidak konsisten dari para perencana kota, pemda setem- pat, kebijakan nasional dan ke- bijakan daerah, ledakan pendu- duk akibat konsentrasi pusat- pusat kekuasaan, politik- eko- nomi dan perdagangan, sikap sentralisasi kebijakan dan per- aturan maupun terkosentrasinya modal dan peluang yang dila- hirkan oleh sisitim ekonomi makro dan mikro kita selama pembangunan berlangsung 25 tahun terakhir ini. Pembangunan kota dalam PJP II ini dihadapkan kepada ma- salah penataan ruang wilayah dan tata kota setempat. Sudah waktunya pemerintah Pusat dan setiap pemerintah daerah baik propinsi dan kabupaten mem- perhatikan pesan dari undang- hakim, Bestari, SH di muka sidang Pengadilan Negeri Jakar- ta Utara kemarin. "Saya mengakui semua tudu- han jaksa itu Pak Hakim..! Dan saya sangat menyesali perbuat- an saya itu dan mohon keringa- nan buat saya," jelas Sunyoto bernada belas kasih. BERITA YUDHA-SABTU, 24 JUNI 1995 HALAMAN III Apa hendak dikata "nasi su- dah jadi bubur" sebagian rakyat korban kena gusur baik secara wajar dan tidak wajar. Itulah salah satu ciri pembangunan ko- ta yang kita saksikan hari-hari panjang pembangunan dewasa ini. Menurut ketua panitia pelak- sana Drs.H.S.G.Buchari, Semi- nar yang bertema "Menum- buhkembangkan sektor usaha kecil di kalangan muslim sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan" ini, atas kerjasama antara STIE Swadaya dengan BMT 'Abdurrahman Bin Auf Islamic Center 'Iqro' Pondok Gede. Dan akan diikuti sekitar 200 peserta terdiri dari; kalangan perguruan tinggi ekonomi se DKI Jakarta, para pengelola Masjid Jami, pengurus Kadin, Hipmi, Dekopin, Depkop, ICMI, Bank Indonesia dan masyarakat BPR, BPRS, BMT, Perbanas, umum. Dikemukakan pula, dalam Kadangkala secara sinis dapat dikatakan tiada hari tanpa meng- gusur, tapi pemerintah juga telah berupaya dan bertekad dengan slogan "membangun tanpa menggusur". Itupun hanya terjadi dibeberapa tempat dan beberapa kelompok masyarakat saja yang memiliki kemampuan bargaining position dan kesa- daran akan haknya secara kons- titusional. Kalau tidak soal gu- sur menggusur, setiap pemerin- tah kota sekarang ini mengha- dapi ledakan tenaga kerja dan penganggur maupun berbagai jenis urbanisasi. Setiap pemerintah kota dan masyarakat kota semakin hari semakin banyak menghadapi masalah akibat penataan ruang yang tidak memberikan iklim yang sejuk, aman dan nyaman serta tenteram. Pasar, toko, ang- kutan umum, jalan raya penuh kendaran dengan resiko kema- cetan setiap hari. Keadaan ini telah menjadi pemandangan yang rutin bagi kota Jakarta, Sebelumnya jaksa Ny. Asdha Yusuf, SH menuntut terdakwa 2 tahun 2 bulan penjara. Olch majelis hakim dibulatkan men- jadi 2 tahun penjara. "Mudah-mudahan dengan hukuman ini saudara bisa me- nyadarinya dan bertobat sebe- lum kembali ke liang lahat," pesan hakim ketua pada Sunoto yang menundukkan kepalanya dalam-dalam di kursi pesakitan juta. ruang sidang. (PK.09). Menurut dia, untuk tahun ang- garan 1995/1996 mereka ditar- getkan mengumpulkan PBB itu sebesar Rp. 57 miliar lebih, se- dangkan yang mengajukan ke- beratan 322 WP, sementara min- ta pengurangan mencapai 1.886 wajib pajak dengan nilai Rp. 200 kampung kumuh di tengah ge- merlapan gedung dan pancakar langit dan kemewahan tempat hiburan, kesulitan mencari la- han utuk membangun rumah bagi golongan berpendapatan rendah. Target PBB yang Rp. 57 mi- Bayangkan saja, harga tanah di Menteng dan jalan-jalan pro- tokol, serta lokasi pusat bisnis membumbung tinggi serentak dengan tingginya pencakar la- ngit gedung perkantoran. Tadi- nya harga tanah per meter Rp 5.000 meningkat menjadi Rp 100.000, 200.000, sampai Rp 1. 500.000 malah ada yang telah mencapai 3 juta per meter. Disa- tu pihak naiknya harga tanah, menggusur penduduk miskin dengan harga yang tinggi me- nyebabkan sebagian masyarakat menikmati harga dari korban pembangunan. Pembangunan kota akan ter- kait erat sekali dengan mutu sumber daya manusia, kualitas birokrasi dan pemerintahan kota, tersedianya perangkat un- dang-undang, peraturan pelak- sanaan yang operasional sifat- nya, tertib hukum dan kebersih- an hati kita semua untuk menjadikan setiap kota indah. Sekaligus keindahannya penuh persahabatan dan kedamaian maupun ketenteraman. Bagai- mana kota tidak mejadi boros akan bensin akibat kemacetan sepanjang hari, kebersihan kota dan kebersihan pasar-pasar tradisional, tersedianya taman dan tempat rekreasi sehat bagi setiap warga dengan harga yang terjangkau. Beban pembangunan salah satunya adalah menghadapi ma- salah pembangunan kota dan penataan ruang kota. Menurut hemat kita, sudah waktunya setiap pemerintah daerah dapat mengevaluasi kembali kota- kota yang berpenduduk dari 1 juta jiwa sampai 3 juta jiwa WP Yang Keberatan Akan Diteliti Jakarta, Juni (BY)* Wakil Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kodya Ja- karta Barat Tito Setiawan me- ngatakan, akibat banyaknya para wajib pajak (WP) mengajukan keberatan dan keringanan mere- ka membentuk tim khusus untuk meneliti secara akurat sebab di- sinyalir ada WP yang mampu berpura-pura tidak mampu. liar lebih tersebut naik hampir 30 persen jika dibanding tahun ang- garan 1994/1995 sebesar Rp. 41 miliar namun berhasil dicapai melebihi target (103%), sedang- kan nilai keberatan dan keringa- nan yang diajukan WP mencapai Rp. 500 juta. "Kami membentuk tim khu- sus untuk meneliti pengajuan ke- ringanan para WP karena disi- nyalir kini ada di antaranya yang nakal. Biar mampu, tetap me- ngajukan keringanan sehingga kami perlu selektif," ujarnya ke- pada wartawan, kemarin. Lebih lanjut dijelaskan, me- ngenai permohonan keringanan, tidak seluruhnya dikabulkan. Akan dipertimbangkan terlebih dahulu terutama kepada para Menumbuh-kembangkan Kesadaran Pengusaha Muslim Jakarta, Juni (BY) Dalam rangka menyongsong HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-50 tahun dan menyemarakan tahun baru Islam 1 Muharram 1416 Hijriyah, STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) Swadaya hari ini (Sabtu (24/6) menyelenggarakan seminar sehari tentang "menumbuhkem- bangkan sektor usaha kecil di kalangan muslim" di kampusnya JI.Jatiwaringin Raya, Jakarta Timur. seminar tersebut akan menampil- kan para pakar sebagai pem- bicara antara lain Zainul Bahar Noor, SE dengan makalahnya 'Kaitan jaringan kerjasama BMI- BPRS-BMT dalam menumbuh kembangkan pengusaha kecil', DR.Surahman Hidayat, MA yang akan mengetengahkan makalah tentang Etika bisnis dalam pandangan Islam': Soemargono, SE akan men bahas tentang 'kerjasama antar para pengusaha Muslim' dan lain sebagainya. kecil agar tetap dapat bertahan. Disamping itu, juga diharap- kan mengembangkan pengusaha kecil menjadi menengah dan seterusnya, serta menumbuh- kembangkan kesadaran pengu- saha muslim untuk melakukan praktek bisnis sesuai dengan etika bisnis syariah sehingga tetap memiliki nilai ibadah, tambahnya. Ditindak lanjuti Pada kesempatan tersebut Ketua Yayasan Swadaya Drs. H.Asmar Padman mengemuka- kan, seminar ini merupakan peran serta STIE Swadaya mendukung program pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan melalui jalur pen- didikan sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang diemban oleh STIE Swadaya, sebagai salah satu wujud dari dari pelaksanaan Tri Dharma Per- guruan Tinggi. Lebih lanjut dikemukakan, makalah yang disajikan oleh para pembicaran itu memberikan gambaran secara umum tentang menumbuhkembangkan sektor usaha kecil, dengan tujuan untuk digunakan sebagai bahan diskusi. untuk dikelola dengan merujuk undang-undang nomer 42 ini. Sudah pasti pembangunan tata ruang dan tata kota akan terkait erat dengan pelaksanaan Otono-i mi daerah di masa mendatang. Dari berbagai isu dan ma- salah yang dihadapi setiap pemerintah kota tidak akan meungkin dapat dipecahkan kalau tidak dengan pendekatan terpadu oleh setiap instansi" terkait termasuk dukungan ma- syarakat, LSM dan tokoh infor- mal yang ada di kota-kota, ter- masuk ahli tata kota dan perencana kota di Indonesia. HAK WARGA KOTA Sementara itu Ketua STIE Swadaya Drs.H.Harmen Ramli, MM mengutarakan seminar yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi vang dipimpinnya ini diharapkan akan menimbulkan motivasi kepada para peserta untuk mengambil langkah- langkah dalam membentuk Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di wilayahnya masing-masing, sehingga dapat mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud ter- sebut, menurut Harmen Ramli antara lain; mengubah status miskin masyarakat menjadi makmur melalui distribusi zakat maal, infaq dan shadaqah (ZIS), serta mengupayakan pengusaha (R.22). Menurut hemat kita, ada be- berapa hal yang perlu disimak kembali dalam hal penataan; tanah dan ruang di Ibukota ini. Dengan dasar-dasar pemikiran bahwa sebenarnya, warga yang merasa dirugikan oleh keputu- san pemerintah memiliki hak untuk mencari keadilan Dengan adanya Undang Undang Peradil- an Tata Usaha Negara. Kepentingan umum dan Mas-i ter Plan (Rencana Induk) DKI: Jakarta 1965-1985) tetap harus; merupakan dasar tindakan pe- merintahan kota untuk bertin- dak. Seyogianya tindakan pe- merintahan kota tidak melang- gar ketentuan-ketentuan yang telah memiliki kekuatan hukum- sebelumnya dalam pengem- bangan kota, seperti Master Plan DKI Jakarta 1965 - 1985 terse-¡ but, demi tujuan yang lebih mu- [ lia, yaitu demi terciptanya kelestarian lingkungan hidup. Terjaganya hak-hak warga kota, misalnya hak untuk me- nikmati sinar matahari/hembus- an angin/hak atas kebebasan memandang alam/hak untuk menikmati kawasan hijau yang menghasilkan udara bersih dsb- nya dalam pengembangan kota. Ke Halaman XII pensiunan dan pemilik tanah (petani) yang kurang menghasil- kan, sementara yang mengaju-, kan keberatan itu sebagian aki- bat datanya tidak tepat. ) 1 Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) 1995/ 1996 yang mereka terbitkan ber- dasarkan hasil penelitian seba- nyak 287.768 WP dengan nilai, sebesar Rp. 55.619.838.000,-. Namun dari seluruh SPPT yang diterbitkan itu, tinggal dua per- 1 sen yang belum sampai kepada WP, sedangkan yang telah ber- hasil ditagih dari WP sam- para pai dengan minggu ke tiga Juni 1995 Rp. 3.157.799.000 (5,- 48%). Meskipun target mereka un- Ke Halaman XI Al-Qur'an Mushaf Selesai Agustus JAKARTA, Juni (BY)* Al Qur'an Mushaf Istiqlal, I manuskrip indah (tulis tangan) yang diprakarsai oleh President Soeharto empat tahun lalu, In- sya Allah akan selesai pada bu- i lan Agustus ini. Kemudian Pre-) siden akan mempersembahkan! Mushaf Istiqlal tersebut kepada bangsa dan dunia Islam bertepa- tan dengan pembukaan Festival Istiqlal II '95 September menda- 1 1 tang. Hal tersebut diungkapkan t oleh Mahmud Buchari, Koordi- 5 nator Bagian Pameran Al Qur'- b an Mushaf Istiqlal. Panitia Fes- ival Istiqlal II '95, dalam jumpa pers kemarin (22/6). Pengerjaan Mushaf Istiqlal ini 1 dimulai secara resmi pada pem- bukaan Festival Istiqlal Pertama 15 Oktober 1991 lalu. Goresan pertamanya dilakukan oleh Pre- siden Soeharto menandai dimu- Ke Halaman XI